Tusi Seksi Pencairan Dana

4. Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pencairan Dana / Pencairan Dana
dan Manajemen Satker

a. Kegiatan rutin
1) Kegiatan rutin harian penyelesaian Tagihan/SPM
a) Menerima lembar ke-2 tanda terima ADK SPM dan SPM
beserta pendukungnya dari MO/Reviewer;
b) Memilih resume tagihan dari daftar kerja dan melakukan
review terhadap :
• Catatan yang ditambahkan oleh petugas MO;
• Kesesuaian deskripsi pembayaran dengan jenis dokumen,
sifat pembayaran, dan jenis belanja;
• Kesesuaian resume tagihan dengan ketentuan yang berlaku;
c) Menolak resume tagihan dan memberikan catatan pada
aplikasi SPAN untuk SPM yang ditolak, serta memerintahkan
petugas validasi untuk membatalkan invoice;
d) Memberikan persetujuan atas tagihan apabila hasil review
telah sesuai dan mencetak SPPT atas resume tagihan yang
disetujui serta menyampaikan kepada Seksi Bank;
2) Kegiatan rutin Pendaftaran Supplier
a) Melakukan penelitian terhadap data supplier meliputi
kewajaran dalam penulisan data supplier dan kesesuaian tipe
supplier dengan transaksi, jika masih terdapat kesalahan data
supplier tersebut ditolak. Jika sudah benar maka dilakukan
persetujuan dan pencetakan laporan pendaftaran supplier;
b) Jika satker hanya melakukan pendaftaran supplier, maka
laporan pendaftaran supplier langsung diserahkan ke petugas
middle office untuk ditatausahakan;
c) Jika satker mengajukan pendaftaran supplier beserta tagihan,
maka laporan pendaftaran supplier diserahkan ke petugas

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37

FO validasi untuk dilampirkan di SPM. Selanjutnya dilakukan
proses validasi tagihan terhadap SPM tersebut;
d) Jika satker mengajukan pendaftaran supplier beserta data
kontrak, maka laporan pendaftaran supplier diserahkan ke
petugas FO validasi untuk dilampirkan di Kartu pengawasan
kontrak. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran data
kontrak.
3) Kegiatan Pendaftaran data Kontrak/addendum data kontrak
menggunakan ADK
a) Melakukan pengujian data kontrak/addendum kontrak
dengan kartu pengawasan kontrak, apabila telah sesuai
Kepala Seksi PD/PDMS melakukan persetujuan atas data
kontrak/addendum kontrak tersebut dengan menghasilkan
Nomor Register Kontrak (NRK) dan mencetak Laporan
Kontrak Tahunan kemudian menyampaikan kepada Petugas
reviewer untuk ditatausahakan;
b) Apabila data kontrak/addendum kontrak tidak sesuai, Kepala
Seksi PD/PDMS melakukan penolakan atas data kontrak/
addendum kontrak tersebut setelah dilakukan penelitian
atau berdasarkan catatan yang berasal dari petugas MO dan
mencetak Laporan Penolakan Informasi Kontrak (Informasi
penolakan atau penerimaan data kontrak disampaikan ke
satker melalui e-mail);
c) Menyampaikan persetujuan/penolakan pendaftaran kon-
trak/ addendum kontrak kepada petugas FO Validasi;
4) Kegiatan addendum data kontrak menggunakan user Kepala
Kantor
a) Menerima disposisi dari kepala kantor dan memerintahkan
kepada pelaksana seksi PD/PDMS (MO reviewer) untuk

38 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana

mencetak laporan kontrak terkait yang akan diubah;
b) Melakukan penelitian terhadap data kontrak dan memastikan

seluruh informasi yang ada pada KPPN sudah sama dengan
informasi sebelum perubahan yang disampaikan oleh satker
dan membuat nota dinas persetujuan/penolakan atas
permintaan perubahan data kontrak beserta surat permintaan
perubahan data kontrak dari satker kepada kepala kantor;
c) Menerima pemberitahuan penerusan data perubahan kontrak
dari kepala kantor, mencetak laporan kontrak atau karwas
kontrak setelah perubahan, kemudian menyampaikan kepada
Petugas reviewer untuk ditatausahakan;
5) Kegiatan Pembatalan/Penutupan Kontrak
a) Menerima surat permohonan pembatalan/penutupan kontrak
tahunan dari satker melalui Kepala Kantor, selanjutnya kepala
seksi PD/PDMS memerintahkan petugas MO reviewer untuk
mencetak laporan kontrak yang terkait data kontrak tahunan
yang akan dibatalkan/ditutup;
b) Atas dasar penelitian laporan kontrak yang disampaikan oleh
petugas MO, Kepala seksi PD/PDMS membuat rekomendasi/
nota dinas persetujuan dan/atau penolakan penutupan/
pembatalan kontrak tahunan dan menyampaikan kepada
kepala kantor;
c) Menerima pemberitahuan dan laporan Pembatalan/
Penutupan data kontrak dari kepala kantor, kemudian
menyampaikan kepada Petugas reviewer untuk
ditatausahakan;
6) Kegiatan Koreksi data SPM
a) Menampilkan data koreksi resume tagihan berdasarakan
nomor SPM/SP3BBLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39

b) Melakukan review terhadap permintaan koreksi sesuai
dengan ketentuan mengenai koreksi data transaksi keuangan;

c) Apabila hasil review ditolak, kepala seksi PD/PDMS menolak
data koreksi resume tagihan pada aplikasi SPAN;

d) Apabila diterima, kepala seksi PD/PDMS mencetak dan
memaraf draft surat tanggapan koreksi dari aplikasi SPAN
untuk disampaikan dan ditandatangani oleh Kepala KPPN;

e) Surat tanggapan koreksi setelah ditandatangani oleh kepala
KPPN disampaikan kepada satker dan Seksi Vera melalui
Subbag Umum.

b. Kegiatan Yang Mendukung
1) Setiap akhir hari kepala seksi PD/PDMS melakukan pencetakan
daftar penolakan substantif melalui aplikasi SPAN, sebagai bahan
monitoring untuk memastikan bahwa invoice penolakan substantif
telah dibatalkan oleh petugas FO Validasi;
2) Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring data
pengawasan Jaminan Uang Muka secara harian;
3) Kepala Seksi Pencairan Dana memastikan tidak terjadi pembayaran
tagihan yang melebihi DIPA;
4) Pada akhir hari kerja, Kepala Seksi PD/PDMS melakukan monitoring
pada Aplikasi SPAN untuk memastikan semua proses data supplier
telah selesai baik penolakan maupun persetujuan (tidak ada status
“supplier masih dalam proses“ pada Aplikasi SPAN);
5) Pada akhir hari, melakukan monitoring pada Aplikasi SPAN untuk
memastikan semua proses data kontrak pada aplikasi SPAN sudah
selesai baik penolakan maupun persetujuan (tidak ada status
“kontrak masih dalam proses“ pada Aplikasi SPAN).

40 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana

c. Poin-Poin Penting
1) Kepala Seksi PD/PDMS agar melakukan penolakan terhadap SPM
apabila terdapat kesalahan jenis dan sifat pembayaran pada SPM
(agar tidak terjadi void SP2D);
2) Seksi PD/PDMS agar memperhatikan akun potongan pengembalian
UP/PTUP;
3) Untuk SPM GUP Nihil/PTUP akhir tahun anggaran yang
pengesahannya dilakukan pada lintas tahun anggaran, Kepala
Seksi PD/PDMS memberikan catatan khusus pada SPPT agar tidak
terjadi kesalahan pencantuman tanggal SP2D Nihil pada seksi
Bank;
4) Proses koreksi tetap melakukan cek pada ketersediaan pagu
pada BAS setelah koreksi. Proses pengecekan ketersediaan pagu
tersebut terjadi pada saat kepala seksi pencairan dana melakukan
persetujuan koreksi.

d. Aplikasi Pendukung
Aplikasi OMSPAN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41

42 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana

BAB V

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013
tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN;

2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016
SOP Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak dan Pegawai
Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi pada KPPN.

B. Prosedur Atau Alur Kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43

C. Kegiatan Rutin Harian

1. Kepala Kantor
a. Menerima permohonan pengesahan SKPP dan dokumen
pendukung termasuk surat permintaan penonaktifan data supplier
dari satker;
b. Meneliti surat permintaan penonaktifan tersebut dengan data yang
terdapat pada aplikasi SPAN, selanjutnya melakukan penonaktifan
data supplier serta mencetak laporan informasi supplier apabila
permintaan penonaktifan telah sesuai dengan data yang ada pada
SPAN dan menyampaikan pada seksi PD/PDMS;

2. Pelaksana Seksi Pencairan Dana / Pencairan Dana dan Manajemen
Satker
a. Menerima permohonan pengesahan SKPP beserta dokumen
pendukungnya dan surat permintaan penonaktifan site bank
supplier serta laporan informasi supplier dari Kepala KPPN;
b. Mencetak kartu pegawai yang bersangkutan dan meneliti
kebenaran data yang tercantum pada SKPP dengan kartu pegawai
dan dokumen pendukung SKPP;
c. Memastikan tanggal non aktif pada laporan informasi supplier
telah terisi dengan tanggal penonaktifan site bank supplier;
d. Melakukan penonaktifan database pegawai pada aplikasi
GPP KPPN dan membuat konsep surat pengantar SKPP, serta
menyampaikannya kepada kepala seksi PD/PDMS;

3. Kepala Seksi Pencairan Dana / Pencairan Dana dan Manajemen Satker
a. Menerima SKPP beserta dokumen pendukungnya dan memastikan
bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh pelaksanan seksi PD/
PDMS dalam hal proses pengesahan SKPP telah dilakukan dengan
benar;

44 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana

b. Menandatangani keterangan dalam SKPP yang menyatakan bahwa
pegawai tersebut telah dinonaktifkan datanya dari KPPN dan atas
nama Kepala KPPN menandatangani surat pengantar;

c. Menyampaikan surat pengantar SKPP beserta lampirannya kepada
Subbagian Umum melalui pelaksanan Seksi PD/PDMS untuk
disampaikan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

D. Poin-Poin Penting

1. Sebelum surat permohonan penonaktifan data supplier beserta SKPP
diterima dan diproses oleh Kepala KPPN, hendaknya SKPP diperiksa
kelengkapannya terutama tentang identitas pegawai yang pindah/
pensiun sesuai dengan SK yang bersangkutan, rincian gaji bulan
terakhir pembayaran dan daftar keluarga;

2. Kepala Seksi PD/PDMS wajib memastikan tanggal non aktif pada
Laporan Informasi Supplier telah terisi dengan tanggal penonaktifan
site bank supplier;

3. Pengaktifan kembali data pegawai non aktif agar dilakukan pada level
Kepala Seksi PD/PDMS pada Aplikasi GPP/BPP/DPP;

4. SKPP Wajib ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau atas
nama Kuasa Pengguna Anggaran.

E. Aplikasi Pendukung

Aplikasi GPP/BPP/DPP.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 45



BAB VI

LAPORAN BERKALA & APLIKASI PENDUKUNG

A. Laporan Berkala

1. Laporan Pengesahan BLU;
2. Laporan Penerbitan SP2HL;
3. Laporan Monev Penyelesaian Tagihan dan Pendaftaran Data Kontrak.

B. Aplikasi Pendukung

1. Aplikasi SPAN;
2. Aplikasi OM SPAN;
3. Aplikasi Konversi;
4. Aplikasi GPP KPPN;
5. Aplikasi PIN PPSPM;
6. Aplikasi SAS;
7. Aplikasi GPP Satker;
8. Aplikasi BPP POLRI;
9. Aplikasi DPP Gaji TNI;
10. Aplikasi Persuratan;
11. MS Office (MS Word).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47



REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang
Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan,
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 154/PMK.05/2014;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang
Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/
Lembaga;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata
Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban APBN;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013
tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014
tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016
tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN (Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang dibebankan pada APBN;

13. P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013
tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun
Anggaran;
17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1564/PB/2014 hal
Penyampaian SPM Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan dan Gaji
ke-13 pada KPPN SPAN;
18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016
SOP Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak dan Pegawai
Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi pada KPPN;

50 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana

19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 hal
Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51



www.djpbn.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta 2017