Tusi Seksi MSKI

g. Kepala Seksi MSKI menerima dan meneliti DUPU dan/atau TOPU,
serta konsep LHPPU beserta lampirannya, menandatangani LHPPU,
menyampaikan DUPU/TOPU, dan LHPPU beserta lampirannya kepada
Pelaksana Pemantauan untuk diadministrasikan.

h. Pelaksana Pemantauan menerima DUPU dan/atau TOPU, LHPPU
serta lampirannya, mengagendakan LHPPU serta lampirannya,
menyampaikan LHPPU serta lampirannya kepada Kepala KPPN
sebagai laporan dan mengarsipkan DUPU dan/atau TOPU, serta
LHPPU dan lampirannya.

Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan

Pemantauan EIKR terdiri dari 4 tahapan yaitu evaluasi pengendalian
tingkat entitas (EPITE), pemantauan efektivitas implementasi (PEI),
Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR), penyusunan kesimpulan mengenai
efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan.
a. EPITE dilaksanakan minimal sekali dalam dua tahun atau apabila

terdapat perubahan yang mempengaruhi entitas seperti perubahan
pimpinan, perubahan proses bisnis dan perubahan struktur organisasi.
Langkah pelaksanaan EPITE :
1) Menyusun program kerja
2) Melaksanakan evaluasi dengan tehnik :

• Review dokumen
• Wawancara
• Survey
• Observasi
3) Menarik kesimpulan
b. PEI dilaksanakan sekali dalam setahun. Langkah-langkah dalam PEI
meliputi :
1) Melakukan pengujian terhadap atribut pengendalian
2) Melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa pengendalian
telah dijalankan sesuai rancangan
3) Menarik kesimpulan efektivitas implementasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37

c. EKR dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. EKR dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Menelaah dokumen identifikasi “apa yang bisa salah” dan
rancangan pengendalian yang ada
2) Mengevaluasi adanya potensi kesalahan signifikan yang belum
diidentifikasi
3) Mengevaluasi ketepatan rancangan pengendalian.
4) Menarik kesimpulan kecukupan rancangan pengendalian

d. Penyusunan Kesimpulan Efektivitas Pengendalian Intern.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1) Mengevaluasi dan menentukan tingkatan temuan
2) Merumuskan kesimpulan efektivitas pengendalian intern
3) Menyusun laporan hasil kesimpulan
e. Pernyataan Efektivitas Pengendalian intern oleh manajemen
Jenis pernyataan yang dibuat manajemen adalah sebagai berikut :
1) Pengendalian intern efektif
2) Pengendalian intern efektif dengan pengecualian
3) Pengendalian intern mengandung kelemahan material

5. Kegiatan Rutin Harian

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan setiap periode
sesuai kegiatan yang akan dipantau.

6. Poin-Poin Penting

Pemantauan pengendalian Utama dilaksanakan dalam rangka memastikan
semua SOP dijalankan dengan benar sekaligus meminimalkan risiko yang
mungkin terjadi.

38 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

7. Laporan
a. TPPU, DUPU, TOPU, LHPPU
b. Laporan EIKR, EPITE, PEI, EKR

8. Aplikasi
a. Aplikasi OMSPAN
b. Aplikasi E-Rekon L/K

C. Penerapan dan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 525/PB/2016
tentang Pemantauan terhadap Pematuhan Kode Etik dan Disiplin
Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

2. Pelaksanaan Tugas

Pemantauan kode etik dan disiplin dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai dapat

dilakukan melalui pemantauan rutin dan pemantauan lainnya.
b. Pemantauan rutin dilakukan oleh UKI kepada pegawai dan

dilaksanakan minimal satu kali dalam triwulanan. Pemantauan rutin
dilaksanakan dengan metode sidak.
c. Pemantauan lainnya dilaksanakan secara insidentil atau sesuai
instruksi pimpinan. Pemantauan lainnya dilakukan dalam hal :
1) Pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai

dilaksanakan dengan metode sidak
2) Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan dugaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39

pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dengan metode Desk
Review.
3) Adanya instruksi pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilaksanakan dengan metode sidak, blind surveillance, atau bentuk
lain.
Dalam melakukan pemantauan metode sidak, UKI menyampaikan
surat tugas sidak kepada unit kerja yang dipantau.
d. Objek Pemantauan rutin :
1) Pegawai, meliputi pemantauan kedisiplinan pegawai, etika dalam
penampilan, bersikap dan berperilaku.
2) Ruang Kerja, meliputi pemantauan kebersihan, kerapian,
kenyamanan dan kondisi ruang kerja.
3) Komputer meliputi pemantauan isi dan aplikasi yang terdapat
pada komputer inventaris kantor. Bisa dilakukan terhadap sampel
komputer secara acak.

3. Prosedur dan alur kegiatan :
a. Persiapan
Menyiapkan dokumen yang diperlukan antara lain surat tugas sidak,
perangkat pemantauan dan menyiapkan peralatan pemantauan
seperti kamera, alat tulis dan voice recorder
b. Pelaksanaan
1) Mendatangi seksi/subbag yang akan dipantau tanpa
pemberitahuan sebelumnya
2) Menyampaikan surat tugas kepada pimpinan seksi/subbagian
3) Melakukan pemantauan sesuai perangkat yang dibuat
4) Meminta data yang diperlukan
5) Mengolah data yang diperoleh
c. Pelaporan
Menyiapkan bahan penyusunan laporan, menyusun laporan dan
menyampaikan laporan pada pihak terkait

40 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

4. Poin-Poin Penting

a. Temuan dugaan pelanggaran dalam pemantauan kode etik dan disiplin
pegawai harus disampaikan kepada pimpinan unit yang bersangkutan

b. Penyampaian temuan dilakukan dengan nota dinas yang memuat
hasil pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut

5. Laporan
a. Laporan pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin
pegawai (untuk kepala KPPN dengan tembusan subbag/seksi terkait)
b. Laporan semesteran Pelaksanaan pemantauan terhadap kepatuhan
kode etik dan disiplin pegawai (untuk kepala kanwil)

D. Pengendalian Gratifikasi

1. Dasar Hukum
a. PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4358/PB/2017 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

2. Pelaksanaan Tugas

a. Sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), UKI mempunyai fungsi
pelayanan dan informasi pengendalian gratifikasi di unit kerja masing-
masing

b. UKI sebagai UPG mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
1) memberikan informasi dan data terkait perkembangan
pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan unit kerja
2) menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan
kelengkapan laporan Gratifikasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41

3) meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan
4) menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan

gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan
5) menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran pengendalian

Gratifikasi masing-masing unit bersangkutan dengan
melampirkan data/berkas yang terkait secara berjenjang kepada
UPG Koordinator
6) menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Koordinator atau KPK
dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi
7) memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan
Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Koordinator atau KPK
8) memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Koordinator
dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan
RImengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Keuangan oleh pegawai di unit kerja berkenaan
9) berkoordinasi dengan UPG secara berjenjang untuk melakukan
sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan
pengendalian Gratifikasi
10) berkoordinasi dengan UPG secara berjenjang untuk memantau
tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang
ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima
Gratifikasi
11) berkoordinasi dengan UPG secara berjenjang untuk melakukan
monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
12) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Koordinator
dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

3. Laporan

UPG KPPN menyusun laporan bulanan penanganan gratifikasi dan dikirim
secara elektronik kepada UPG Kanwil

42 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

E. Pengelolaan Pengaduan

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-20/PB/2016 Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas
Unit Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013
tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

2. Pelaksanaan Tugas
a. Pengelolaan Pengaduan pada masing-masing UKI dilaksanakan oleh
Petugas Pengelola Pengaduan
b. Petugas Pengelola Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk UKI-E1, Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk UKI-W, dan
Keputusan Kepala KPPN untuk UKI-P
c. Pengaduan diterima oleh UKI melalui saluran:
1) Kantor Pusat, melalui saluran Telepon, Layanan Pesan Singkat,
Surat Elektronik, Surat, Tatap Muka dan Aplikasi Pengaduan
internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2) Kantor Vertikal, melalui saluran pengaduan yang tersedia di unit
kerja masing-masing.
3) Aplikasi Whistleblowing System yang dikelola Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan
4) Media massa yang terdiri dari media cetak, radio, televisi dan
internet
d. Prosedur dan alur Pengaduan
Standar layanan minimum dalam mengelola pengaduan :
1) Memberikan kode register pengaduan kepada pelapor
2) Merespon pengaduan paling lambat dalam 2 hari kerja setelah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43

pengaduan diterima
3) Melakukan konfirmasi hasil tindak lanjut kepada pelapor
4) Menyampaikan informasi perkembangan penyelesaian tindak

lanjut pengaduan apabila diminta pelapor
e. Tindak lanjut terhadap pengaduan yang diterima oleh UKI dapat

berupa:
1) Pengumpulan bahan dan keterangan;
2) Investigasi;
3) Penerusan kepada atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
4) Penerusan kepada pihak eksternal; dan/atau
5) Diarsipkan

3. Laporan
Laporan bulanan pengaduan UKI KPPN ke UKI Kanwil DJPb.

F. Investigasi Internal

1. Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Pelaksanaan Tugas
a. Dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi tindak
lanjut hasil audit APF, UKI-E1 melakukan koordinasi dengan APF
terkait rencana audit, monitoring dan review yang akan dilaksanakan
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada setiap awal
tahun berkenaan
b. Dalam pelaksanaan audit oleh APF, UKI memiliki peran pada tahapan:
1) Sebelum Pelaksanaan Audit (Pre-Examination)
2) Saat Pelaksanaan Audit (Under-Examination)

44 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

3) Setelah Pelaksanaan Audit (Post-Examination)
c. Pada tahapan Sebelum Pelaksanaan Audit, UKI-W/UKI-P melakukan

penyampaian informasi adanya penugasan audit oleh APF kepada
UKI-E1 melalui sarana tercepat (telepon, fax dan email)
d. PadatahapanSaatPelaksanaanAudit,UKI-W/UKI-Pmenginformasikan
kepada UKI-E1 dan/atau Direktorat/ Bagian di lingkungan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila :
1) pada saat pelaksanaan audit dan/atau pada saat penyusunan

konsep tanggapan terdapat potensi permasalahan/temuan yang
memerlukan koordinasi lebih lanjut dan/atau asistensi dari
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2) pelaksanaan proses audit tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
e Pada tahapan Setelah Pelaksanaan Audit, UKI masing-masing unit
kerja:
1) mengkoordinasikan penyusunan tanggapan/jawaban atas
Laporan Hasil Audit
2) menyampaikan tanggapan/jawaban atas Laporan Hasil Audit
kepada APF dengan tembusan kepada UKI-E1

3. Laporan
Tanggapan/jawaban atas Laporan Hasil Audit

G. Penunjukan Ahli dan Koordinasi Bantuan Hukum

1) Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 45

2) Pelaksanaan Tugas
a) Dalam hal terdapat permasalahan hukum yang melibatkan pejabat/
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, UKI-P
dan UKI-W harus melaporkan kepada UKI-E1 secara berjenjang.
Permasalahan hukum tersebut adalah yang terkait dengan pelaksanaan
tugas kedinasan berupa tuntutan, gugatan, kegiatan beracara di
peradilan, serta permasalahan hukum lainnya selain permasalahan
Hukum Keuangan Negara
b) Dalam hal terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan
Hukum Keuangan Negara, UKI-P dan UKI-W melakukan koordinasi
dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan (c.q Subdirektorat
Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum)

H. Zona Integritas

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b. Keputus a n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani pada KPPN

2. Pelaksanaan Tugas
a. Zona Integritas dilaksanakan melalui pembentukan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
b. UKI-E1, UKI-W dan UKI-P melakukan supervisi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi dalam upaya pembangunan Zona Integritas
pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

46 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

3. Prosedur atau alur kegiatan
a. Pengajuan Unit Kerja
b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas
c. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
d. Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
e. Reviu laporan hasil pembangunan Zona Integritas

4. Kegiatan Rutin Harian
a. Pelaksanaan Koordinasi pembangunan Zona Integritas dengan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan pada setiap tahapan
b. Internalisasi peraturan tentang pembangunan Zona Integritas
c. Mempersiapkan data sebagai bahan laporan perkembangan proses
pembangunan Zona Integritas.

5. Poin-poin penting
a. Seksi MSKI berperan dalam Tim Kerja Akselerasi Pembangunan Zona
Integritas sebagai koordinator
b. Tim Kerja bertanggung jawab terhadap proses pembangunan
c. Dalam pelaksanaan kegiatan, KPPN agar mengacu kepada parameter
komponen pengungkit dan parameter komponen hasil sesuai
Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016.

I. Pelaksanaan Tugas Laporan Bulanan Pemantauan Pengendalian
Utama KPPN

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
435/PMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang
Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman
Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-20/PB/2016 Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas

Unit Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. Kepala Seksi MSKI/VeraKI menginstruksikan pelaksana pemantauan
untuk menyusun Laporan Bulanan Pemantauan Pengendalian Utama
(Laporan Bulanan).

b. Pelaksana Pemantauan mengumpulkan bahan untuk penyusunan
Laporan Bulanan yaitu seluruh LHPPU yang diterbitkan selama
bulan berkenaan, mengupdate penyelesaian tindak lanjut temuan
hasil pemantauan yang telah dilaporkan dalam LHPPU selama bulan
berkenan berdasarkan hasil koordinasi dengan Subbagian/Seksi
terkait (apabila terdapat temuan), menyusun konsep Laporan Bulanan
berdasarkan kompilasi LHPPU dan update penyelesaian tindak lanjut
temuan hasil pemantauan selama bulan berkenaan, menyusun konsep
surat pengantar penyampaian Laporan Bulanan kepada Bidang SKKI
Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UKI-W, menyampaikan konsep
Laporan Bulanan dan konsep surat pengantar kepada Kepala Seksi
MSKI/VeraKI.

c. Kepala Seksi MSKI/VeraKI menerima dan meneliti konsep Laporan
Bulanan dan konsep surat pengantar dari pelaksana pemantauan,
memverifikasi kesesuaian konsep Laporan Bulanan dengan kompilasi
LHPPU dan update penyelesaian tindak lanjut temuan hasil temuan
pemantauan selama bulan berkenaan, memberikan perbaikan/
arahan terhadap konsep Laporan Bulanan, apabila diperlukan,
menandatangani Laporan Bulanan dan memaraf konsep surat
pengantar, menyampaikan Laporan Bulanan dan konsep surat

48 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

pengantar kepada Kepala KPPN.
d. Kepala KPPN menerima dan meneliti Laporan Bulanan dan Konsep

surat pengantar, melakukan konfirmasi kepada Kepala Seksi MSKI/
VeraKI terkait Laporan Bulanan, apabila diperlukan, menandatangani
surat pengantar, meneruskan Laporan Bulanan dan surat pengantar
kepala Pelaksana Subbagian TURT untuk diadministrasikan.
e. Pelaksana Subbagian TURT menerima, mengagendakan, serta
mendistribusikan Laporan Bulanan beserta surat pengantarnya
kepada Kepala Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala
Seksi MSKI/VeraKI (sebagai pertinggal), mengarsipkan Laporan
Bulanan beserta surat pengantarnya.

3. Laporan Berkala
Laporan pemantauan pengendalian utama dilakukan setiap bulan.

J. Pelaksanaan Tugas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen
Risiko pada KPPN

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
c. Keputus a n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-796/PB/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

a. Kepala Seksi MSKI/VeraKI menugaskan kepada pelaksana menyiapkan
bahan hasil pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN yang telah
dilakukan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49

b. Pelaksana menyiapkan bahan hasil pelaksanaan manajemen risiko
pada KPPN yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi MSKI/VeraKI,
kemudian mengompilasi bahan pelaksanaan manajemen risiko
termasuk pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN yang telah
dilakukan sebelumnya, selanjutnya menyusun hasil kompilasi bahan
pelaksanaan manajemen risiko kemudian membantu menyusun surat
pengantar dan laporan pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN
untuk disampaikan pada Kepala Seksi MSKI/VeraKI;

c. Kepala Seksi MSKI menerima konsep surat pengantar laporan
pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN berserta bahan-bahan
hasil kompilasi laporan pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN,
selanjutnya membandingkan hasil pelaksanaan risiko pada KPPN yang
telah dilakukan dengan hasil pelaksanaan manajemen risiko pada
KPPN yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya menyampaikan
surat pengantar dan laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko
pada KPPN kepada Kepala Kantor

d. Kepala Kantor menerima konsep surat pengantar dan laporan hasil
pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN beserta hasil kompilasi
laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN, selanjutnya
memeriksa laporan dan menandatangani surat pengantarnya dan
meneruskan kepada pelaksana Subbagian Umum untuk diproses lebih
lanjut.

e. Pelaksana Subbagian Umum menerima surat pengantar dan laporan
hasil pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN yang telah ditetapkan,
selanjutnya menatausahakan surat pengantar dengan member
nomor agenda pada aplikasi monitoring penyelesaian pekerjaan dan
membubuhi cap dinas pada surat pengantar, menggandakan dan
mengirim laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN
dan surat pengantar pada unit terkait menatausahakan sebagai arsip
kantor.

50 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

3. Kegiatan rutin harian

a. Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan dilakukan harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis

organisasi
b. Pemantauan berkala
Dilakukan secara triwulanan pada bulan April, Juli, oktober dan Januari

tahun berikutnya. Pemantauan berkala untuk memantau rencana aksi
penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU), serta
tren perubahan besaran/level risiko.

4. Poin-Poin Penting

a. Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan harus menerapkan manajemen risiko dalam setiap
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi

b. Penerapan manajemen risiko dikembangkan melaui budaya sadar
risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, penyelenggaraan
proses manajemen risiko

c. Manfaat penerapan manajemen risiko mengurangi kejutan,
meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang, meningkatnya
kualitas perencanaan dan meningkatnya peluang pencapaian kinerja,
meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan,
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan
reputasi organisasi, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan
seluruh pegawai, meningkatkan akuntabilitas dan governance
organisasi

5. Laporan Berkala

Bentuk laporan manajemen risiko meliputi :
a. Laporan pemantauan terdiri atas laporan pemantauan triwulanan dan

tahunan.
b. Laporan manajemen risiko insidental, disusun apabila terdapat

kondisi abnormal yang perlu dilaporkan kepada pimpinan dan adanya

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51

permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan
c. Loss Event Database, merupakan dokumen yang memuat risiko yang

terjadi, dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan.

K. Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional

1. Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Prosedur atau alur kegiatan
a. Menerima dan meneliti surat tugas pemeriksaan dari Aparat Pengawas
Fungsional
b. Menginformasikan dan menyampaikan surat tugas pemeriksaan
oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada Bidang SKKI Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan Setditjen Perbendaharaan melalui sarana
tercepat (telepon,fax, dan email)
c. Melaksanakan pengumpulan dan meneliti dokumen pendukung untuk
pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan/atau menghubungi
Subbagian/Seksi terkait sesuai substansi pemeriksaan.
d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat pengawas
fungsional dan/atau melaksanakan pendampingan terhadap
Subbagian/ Seksi terkait saat pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat
Pengawas Fungsional, sampai dengan pembahasan Daftar Hasil
Pemeriksaan (DHP)/konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat
Pengawas Fungsional.
e. Menerima DHP/konsep LHP dan bahan-bahan pendukung untuk
penyusunan konsep laporan tanggapan
f. Menyusun konsep laporan tanggapan berdasarkan berdasarkan DHP/
konsep LHP Aparat Pengawas Fungsional
g. Mentausahakan BAP dan DHP/konsep LHP yang telah memuat konsep
tanggapan

52 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

3. Laporan Berkala
Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan

L. Melakukan Perumusan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis

1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.05/2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen
Perbendaharaan

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. Kegiatan pemantauan proses bisnis yang ada baik pada sistem,
prosedur, dokumen, peralatan dan output yang dihasilkan

b. Melakukan inventarisasi kebutuhan yang berasal dari satker, usulan
internal, dan stakeholders KPPN lainnya

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Pengamatan pelaksanaan proses bisnis
b. Melakukan analisis perbaikan proses bisnis berdasarkan proses bisnis

existing dan tuntutan kebutuhan
c. Menugaskan pelaksana untuk membuat proposal perbaikan proses

bisnis
d. Meneliti dan menyampaikan proposal rekomendasi perbaikan proses

bisnis kepada Kepala KPPN/Kanwil/Kantor Pusat

4. Poin-poin penting

a. Identifikasi alur kerja yang dapat dilakukan simplifikasi, dalam proses
bisnis yang dijalankan

b. Peningkatan awareness akan tuntutan/kebutuhan proses bisnis dalam
unitnya yang berasal dari satker, usulan internal, dan stakeholder
lainnya

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 53

M. Koordinasi Pemberian Keterangan Saksi/Ahli Keuangan Negara

1. Dasar Hukum
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 46/PB/2016
tentang Pedoman Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan
Penanganan Masalah Hukum bagi Pejabat/Pegawai/Mantan Pegawai di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

2. Prosedur atau alur kegiatan
a. Mekanisme pemenuhan pemanggilan sebagai saksi dan ahli;
b. Permohonan bantuan hukum;
c. Permintaan dokumen;
d. Penyelesaian masalah hukum.

3. Kegiatan Rutin Harian
a. Senantiasa melakukan koordinasi dengan Kanwil dan/atau Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan mengenai perkara dan dokumen yang
diperlukan serta status dokumen
b. Berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis dan administratif
kepada Pejabat/Pegawai yang memberikan keterangan/kesaksian
kepada institusi penegak hukum.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Memperkaya pengetahuan dan meningkatkan pemahaman peraturan
perundang-undangan dan ketentuan dalam proses bisnis terkait

54 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

N. Koordinasi Manajemen Mutu Layanan

1. Dasar hukum

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2016 tentang
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara

2. Pelaksanaan Tugas

Peran MSKI disini adalah sebagai Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang
akan menentukan apakah SMM ISO 9001:2008 KPPN telah dilaksanakan
dan dipelihara secara cukup baik.
Susunan Tim AMI :
a. Kepala Seksi MSKI/Kepala Seksi Veraki sebagai Koordinator
b. Pelaksana seksi MSKI/Veraki sebagai anggota
c. Kepala seksi/Subbagian/pelaksana dari masing-masing perwakilan

seksi/subbagian sebagai anggota

3. Prosedur Kerja
a. Perencanaan
1) AMI dilaksanakan sesuai dengan jadwal audit internal yang sudah
dibuat koordinator AMI dan disetujui oleh WM
2) AMI dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.
b. Persiapan
1) Koordinator AMI menyusun jadwal audit tahunan dan
menyampaikan kepada WM untuk disetujui .
2) Koordinator AMI membuat dan menyerahkan pemberitahuan
audit kepada auditor yang ditunjuk dan seksi kerja yang akan
diaudit melalui form program audit
3) Auditor yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyiapkan
formulir cek list audit dan formulir laporan hasil audit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 55

c. Pelaksanaan
1) Setiap pelaksanaan AMI dimulai dengan pertemuan pembukaan
dipimpin oleh koordinator AMI
2) Auditor melaksanakan audit
3) Hasil audit didokumentasikan dalam formulir cek list audit dan
formulir pelaksanaan audit dan diserahkan kepada auditee
4) Laporan hasil audit disimpan oleh koordinator AMI dan digunakan
sebagai bahan rapat tinjauan manajemen

d. Tindak lanjut hasil audit
Auditor yang menerbitkan temuan yang akan meninjau hasil perbaikan

tang telah dilaksanakan oleh auditee.
e. Penyimpanan hasil audit

4. Laporan/Formulir
a. Jadwal AMI tahunan
b. Program AMI
c. Cecklist AMI
d. Pelaksanaan AMI
e. Laporan hasil AMI

O. Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

1. Dasar hukum

Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5245/PB/2017 perihal Langkah-
Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal (surat
berganti-ganti setiap tahun)

2. Pelaksanaan tugas

Untuk mendukung pelaksanaan tugas UKI di lingkungan DJPb, telah
disusun langkah-langkah peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan
internal untuk diimplementasikan oleh kanwil dan KPPN

56 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

3. Langkah-langkah :
a. Menerapkan dengan cermat SOP KPPN KEP 287/PB/2015
b. Berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme
dalam pelaksanaan tugas melalui mitigasi terhadap segala potensi
yang dapat mengakibatkan kerugian negara
c. Melaksanakan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan tugas
kepatuhan internal sebagaimana timeframe pelaksanaan masing-
masing kegiatan.
d. Menyampaikan progres status pelaksanaan kegiatan dan dokumen
pendukungnya secara hirarkis setiap triwulan

4. Laporan

Laporan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan
internal

P. Penyusunan Konsep Tanggapan LHP Aparat Pengawas Fungsional

Melakukan penyusunan konsep tanggapan Hasil Pemeriksanaan (LHP)
dari aparat pengawasan fungsional, dengan langkah-langkah sbb:
1. Mempelajari LHP KPPN;
2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP beserta dokumen pendukung.
3. Menghimpun dan mengkompilasi tanggapan LHP dari para Seksi;
4. Membahas dan menyusun konsep tanggapan LHP;
5. Mengirimkan dan menatusahakan tanggapan LHP.
 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 57

58 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 50/PB/2016 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja Pada KPPN;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 59

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2016
tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representative);

10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 247/PB/2016
tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 428/PB/2016
tentang Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN;

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 525/PB/2016
tentang Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 593/PB/2016
tentang Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi
Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 800/PB/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

15. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 814/PB/2016
tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
pada KPPN;

16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 287/PB/2015
tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 796/PB/2016
tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan;

18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 593/PB/2016
tentang Tata Cara Pengumpulan Bahan Keterangan;

60 Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Sakter & Kepatuhan Internal

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2013
tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2016
tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

21. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2016
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara;

22. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 46/PB/2016
tentang Pedoman Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan
Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai/Pensiunan/Mantan Pegawai di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;

23. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10463/PB.1/2016
tanggal 21 Desember 2016 tentang Langkah-Langkah Penerapan
Manajemen Risiko Tahun 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 61





www.djpbn.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta 2017