Kode Etik_PMK190 v2

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

&Kode Etik

Kode Perilaku PNS

Berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2018

1

• Pertanyaan
dapat disampaikan
via chat dalam
aplikasi Zoom atau

• sli.do dengan event
code: #5318

Questions

Latar Belakang

Penguatan Nilai-Nilai untuk Antisipasi atas perubahan
nilai dan norma yang terjadi
Mendorong Pencapaian Visi Misi
3 di masyarakat
Kemenkeu & sbg Early Warning

System 2

Amanah PP Nomor 42 Simplifikasi
Tahun 2004 tentang Regulasi

Pembinaan Jiwa Korps & 4
Kode Etik PNS

1

3

UU No. 5 Tahun 2014 Dasar
tentang ASN
Hukum
PP No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS • UU No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan
• UU No. 10 Th. 1995 tentang Kepabenan
PP No. 42 Tahun 2004 • UU No. 11 Th. 1995 tentang Cukai
tentang Pembinaan Jiwa • PP No. 53 Th. 2010 tentang Disiplin PNS
KORPS & Kode Etik PNS • Perpres No. 16 Th. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• PMK No. 234/PMK.01/2015 stdd PMK No. 212/PMK.01/2017 tentang Organisasi & Tata Kerja
PMK 190 Tahun 2018 tentang
Kemenkeu
Kode Etik & Kode Perilaku
Pegawai Negeri Sipil di • KMK No. 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
Lingkungan Kemenkeu • SE-44/MK.1/2017 tentang Himbauan Penerapan Nilai Dasar ASN Dlm Rangka Penyelenggaraan

Tugas Pemerintah Bagi PNS Kemenkeu

• Surat MenPANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada

Penyelenggaraan Pilkada 2018, Pileg, & Pilpres 2019

• SE-12/MK.1/2018 tentang Penerapan Nilai-Nilai Kemenkeu & Kode Etik sbg Early Warning System

di Lingkungan Kemenkeu

4

Disiplin PNS & Etika menurut KBBI adalah Ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang buruk dan tentang
Kode Etik PNS
hak dan kewajiban moral (akhlak)
Disiplin PNS adl kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban & menghindari larangan PP No. 42 Th 2004
yg ditentukan dlm peraturan perundang-
undangandan/atau peraturan kedinasan yg Kode Etik adl pedoman sikap, tingkah Laku, dan
apabila tdk ditaati atau dilanggar dijatuhi perbuatan PNS di dalam melakukan tugasnya &
hukuman disiplin
pergaulan hidup sehari-hari.
PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
PMK No. 190/PMK.01/2018
17 15
Kode Etik & Kode Perilaku adl pedoman sikap,
kewajiban larangan tingkah laku, dan perbuatan pegawai dlm

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta
pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan
untuk menjaga martabat dan kehormatan

pegawai, bangsa, dan negara.

5

Tujuan

Kode Etik PNS

Mencegah pelanggaran disiplin Pegawai Kementerian Keuangan
Menjaga martabat & kehormatan PNS di lingkungan Kemenkeu sesuai nilai-
nilai Kemenkeu & ketentuan UU 5 Th 2014 tentang ASN

Manfaat Bagi 1. sebagai arah dan pedoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah
laku dan berbuat baik didalam melaksanakan tugas maupun
Kode Etik PNS pergaulan hidup sehari-hari
PNS
2. mengajak PNS bersikap kritis dan rasional dalam mengambil
keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat
menuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera

1. sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi PN & sebagai 6
Bagi sistem deteksi dini (early warning system)

Organisasi 2. menjangkau wilayah abu-abu dlm kaitannya dengan moral PNS

3. memperbaiki iklim organisasi sehingga PNS dapat berperilaku
secara etis

PMK Kode Etik & Kode
Perilaku PNS di lingkungan

Kemenkeu

I II III IV V VI VII VIII IX

Ketentuan Umum Landasan Kode Etik & Pencegahan Penegakan Pemantauan & Kode Etik & Ketentuan Ketentuan
Kode Perilaku Evaluasi Kode Peralihan Penutup

Nilai-nilai ASN Integritas Oleh Pimpinan Pelanggaran Monev Perilaku
Unit Kerja Kode Etik & Bagi
Kode Perilaku
Oleh Atasan Pejabat
Langsung Penegakan oleh Fungsional
Atasan
Langsung & UE1

Nilai-nilai Profesionalism
Kemenkeu

Sinergi Pembentukan 25
Majelis
pasal
Pelayanan Mekanisme
Penegakan oleh
Majelis

Kesempurnaan Sanksi Moral 7

Contoh

PELANGGARAN DISIPLIN PNS & KODE ETIK PNS

Values Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Disiplin

Integritas Contoh Pelanggaran sanksi Contoh Pelanggaran Sanksi

Tidak memasuki tempat Masuk ke tempat perjudian. Sanksi Moral (terbuka atau Minum miras dan Sanksi Hukuman Disiplin
yang dipandang tidak tertutup) melakukan perjudian di sedang (dampak negatif pd
pantas secara etika & moral tempat perjudian sehingga instansi).
yang berlaku dimasyarakat dimuat dalam media massa
lokal. Sanksi Hukuman Disiplin
Tidak menemui pihak yang Menemui Wajib Pajak tanpa Sanksi Moral (terbuka atau berat (dampak negatif pd
berpotensi menimbulkan adanya surat tugas terkait tertutup) Menerima uang dari Wajib pemerintah dan/atau
konflik kepentingan, kecuali pekerjaan di suatu restoran. Pajak saat melakukan negara).
karena penugasan. pertemuan diluar
penugasan.
Profesionalisme
Tidak mencatat tanda terima Sanksi Moral (terbuka atau Terlambat menyampaikan
Menyelesaikan tugas atau surat tanggapan ke Wajib
pekerjaan secara penyerahan berkas. tertutup) Pajak sehingga berpotensi
bertanggungjawab hingga menimbulkan unsur
tuntas kerugian Negara. Sanksi Hukuman Disiplin
berat (dampak negatif pd
Menjaga informasi dan data Tanpa sengaja mempublish Sanksi Moral (terbuka atau Sengaja mengambil gambar pemerintah dan/atau
Kemeterian Keuangan yang dokumen rahasia kantor tertutup) dan mempublish dokumen negara).
bersifat rahasia saat melakukan foto selfie. rahasia kantor.

27

Contoh

PELANGGARAN DISIPLIN PNS & KODE ETIK PNS

Values Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Disiplin

Sinergi Contoh Pelanggaran sanksi Contoh Pelanggaran Sanksi

tidak menyebarkan mengarahkan teman2 di Sanksi Moral (terbuka atau Melakukan rekayasa foto Sanksi Hukuman Disiplin
informasi yang tidak dapat whatsApp group untuk tertutup) teman kantor dan sedang (dampak negatif pd
dibuktikan kebenarannya, melihat informasi rekayasa menyebarkan rekayasa foto instansi)
menimbulkan rasa yang melanggar kesusilaan. yang melanggar kesusilaan
kebencian. tersebut di dunia maya.

Pelayanan Dengan sengaja tidak Sanksi Moral (terbuka atau Melakukan tindakan kepada Sanksi Hukuman Disiplin
melayani mengacuhkan tertutup) Wajib Pajak yang sedang (dampak negatif pd
menunjukkan kepedulian, pertanyaan Wajib Pajak mengandung unsur instansi)
ramah, dan santun dalam yang hendak berkonsultasi kekerasan fisik.
memberikan pelayanan ke kantor.

Kesempurnaan Menolak inovasi pihak lain Sanksi Moral (terbuka atau Wajib Lapor yang tidak mau Sanksi Hukuman Disiplin
secara agresif terkait tertutup)
terbuka terhadap usulan aplikasi laporan kekayaan. melakukan pengisian ringan (dampak negatif pd
perbaikan

aplikasi laporan kekayaan. unit kerja

28

Kode Etik dan Kode Perilaku
Integritas

INTEGRITAS: berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik
dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral

Contoh Contoh
Butir Kode Etik & Kode Perilaku: Pelanggaran:

PASAL 7 huruf m: “tidak memasuki tempat Masuk ke tempat
yang dipandang tidak pantas secara etika perjudian

dan moral yang berlaku di masyarakat,
seperti tempat prostitusi dan perjudian,

kecuali karena penugasan”

PASAL 7 huruf j: “tidak menemui pihak Menemui Wajib Pajak
yang berpotensi menimbulkan konflik tanpa ada surat tugas

kepentingan, kecuali dengan penugasan” terkait pekerjaan,
di luar kantor (mis. di

suatu restoran)

10

Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku
INTEGRITAS lainnya....
menjaga citra, harkat dan martabat Kemenkeu di

berbagai forum, baik formal maupun informal di

mengajukan permohonan izin setiap dalam maupun di luar negeri

akan melakukan perjalanan ke luar menjunjung tinggi norma yang berlaku tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme
negeri untuk kepentingan pribadi dalam masyarakat serta Kode etik dan sebagai bentuk empati kepada masyarakat

tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode perilaku profesi terutama kepada sesama Pegawai
norma kesopanan dan norma kesusilaan
yang dapat menurunkan citra Pegawai menghindari konflik kepentingan tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan
dan/atau organisasi pribadi, kelompok, maupun golongan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan
terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam
maupun di luar lingkungan kerja

bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden & Tidak dengan sengaja mengarah pada
Wakil Presiden, Kepala Daerah & Wakil Kepala tindakan melanggar kesusilaan dengan
lawan jenis atau sesama jenis kelamin
Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah

menggunakan media sosial dengan Tidak dengan sengaja bersikap, berucap, dan Kode Etik dan Kode Perilaku
bijak berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas
Integritas
seksual dan gender yang bersangkutan

berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas menjadi teladan serta menegakkan
sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai Kode etik dan kode perilaku
ketentuan yang berlaku
memegang teguh sumpah jabatan PNS

11

Kode Etik dan Kode Perilaku
Profesionalisme

PROFESIONALISME: bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan
kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang
tinggi

Contoh Contoh
Butir Kode Etik & Kode Perilaku: Pelanggaran:

PASAL 8 huruf c: “menyelesaikan Tidak mencatat tanda
tugas/pekerjaan secara terima penyerahan
berkas
bertanggungjawab hingga tuntas”

PASAL 8 huruf f: “menjaga informasi Tanpa sengaja
dan data Kementerian Keuangan yang mempublish dokumen

bersifat rahasia” rahasia kantor saat
melakukan selfie/foto di

kantor.

12

Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku
PROFESIONALISME lainnya....

mengutamakan kepentingan bangsa dan mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakap-
organisasi di atas kepentingan pribadi cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-

mengoptimalkan kompetensi yang menyurat termasuk surat elektronik (e-mail) serta
dimiliki untuk menyelesaikan media komunikasi lainnya
tugas/pekerjaan
bekerja sesuai standar operasional
prosedur dan kewenangan jabatan

tidak merespon kritik dan saran dengan menyusun rencana/sasaran
negatif secara berlebihan kinerja yang hendak dicapai

disiplin dalam pemanfaatan berani mengakui kesalahan dan
waktu bekerja bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya

tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka tidak memakai tindik (piercing), kecuali Kode Etik dan Kode Perilaku
penggunaan di daun telinga khusus
berpenampilan, berpakaian, dan memakai Profesionalisme
sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan untuk Pegawai perempuan atau karena
alasan keagamaan
standar etika yang berlaku
bersikap dan bertutur kata secara sopan

tidak menyalahgunakan tanda pengenal menjaga kebersihan, keamanan,
(name tag) Pegawai saat jam kerja atau kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak

keperluan dinas merokok di luar area merokok yang
disediakan

13

Kode Etik dan Kode Perilaku
Sinergi

Etika dalam berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama
internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkuaIitas

Contoh Contoh
Butir Kode Etik & Kode Perilaku: Pelanggaran:

PASAL 9 huruf j: “tidak mengajak teman-teman
menyebarkan informasi yang tidak di whatsApp group

dapat dibuktikan kebenarannya, untuk melihat informasi
menimbulkan rasa kebencian rekayasa yang
dan/atau permusuhan”
melanggar kesusilaan

14

Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku
SINERGI lainnya....

mengakui persamaan derajat, hak, dan menjaga komitmen terhadap
kewajiban setiap manusia serta keputusan bersama dan
implementasinya
mengembangkan sikap tenggang rasa
antar sesama manusia

bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data menghargai masukan, pendapat
sesuai kewenangan untuk menyelesaikan dan gagasan orang lain

permasalahan yang terkait dengan pekerjaan melaksanakan kegiatan terkait
tugas/jabatannya dengan izin atau
memberikan kesempatan menunaikan ibadah ketika
rapat kerja/tugas kedinasan sedang berlangsung sepengetahuan atasan

bersikap kooperatif dengan unit kerja menghormati dan menghargai perbedaan Kode Etik dan Kode Perilaku
lain yang terkait dalam pelaksanaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, Sinergi
tugas
atau kondisi kecacatan

tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

15

Kode Etik dan Kode Perilaku
Pelayanan

PELAYANAN: memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati,
transparan, cepat, akurat, dan aman

Contoh Contoh
Butir Kode Etik & Kode Perilaku: Pelanggaran:

PASAL 10 huruf a: “menunjukkan Dengan sengaja tidak
kepedulian, ramah, dan santun melayani &
dalam memberikan pelayanan”
mengacuhkan Wajib
Pajak yang datang
berkonsultasi ke kantor

16

Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku Kode Etik dan Kode Perilaku
PELAYANAN lainnya....
Pelayanan
berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam 17

melaksanakan tugas

berupaya memberikan layanan yang tepat waktu,
cepat, dan transparan

memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal
terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak

terkait dalam penyelesaian permasalahan

menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam
kerja, atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjang

tidak mengganggu pekerjaan/layanan

tidak membeda-bedakan dan bersikap adil
dalam memberikan pelayanan

Kode Etik dan Kode Perilaku
Kesempurnaan

Etrika dalam Kesempurnaan melakukan upaya perbaikan di segala
bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

Contoh Contoh
Butir Kode Etik & Kode Perilaku: Pelanggaran:

PASAL 11 Huruf c: senantiasa Selalu bekerja asal-asalan
berupaya untuk memberikan kinerja dan meninggalkan pekerjaan

dan/atau layanan yang terbaik. yang belum diselesaikan
begitu saja (untuk cuti

liburan/pulang lebih awal),
tanpa memperdulikan
kebutuhan urgent dari
stakeholder.

18

Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku Kode Etik dan Kode Perilaku
KESEMPURNAAN lainnya....
Kesempurnaan
terbuka terhadap informasi atau
pengetahuan baru 19

Terbuka terhadap usulan perbaikan

berupaya menjaga dan melakukan implementasi
atas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa

tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang
bernilai tambah demi kemajuan organisasi

tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pimpinan Mekanisme Pencegahan
Unit Kerja
Pelanggaran Kode Etik

Atasan
Langsung

12

• Memberdayakan UKI di unitnya • Memberikan keteladanan
• Berkoordinasi dengan Itjen dalam melaksanakan • Melakukan pembinaan
• Pengawasan terhadap bawahannya
pengawasan
• Berkoordinasi dengan BPPK untuk mengupayakan

pemahaman kode etik dan kode perilaku

(mis. melalui penyelenggaraan pelatihan)
• Menginternalisasi Nilai-nilai dan Kode Etik & Kode

Perilaku Kemenkeu

20

Mekanisme Penegakan Majelis Kode Etik
& Kode Perilaku
Pelanggaran Kode Etik
2
Atasan
Langsung

1

Aduan/Temuan dapat diproses ATSUNG, jika TIDAK: Aduan/Temuan harus diproses MAJELIS, jika MENGANDUNG:
• Mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa • Unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaaan;
• Unsur pengulangan (kecuali untuk dugaan pelanggaran yang
paksaaan;
• Mengandung unsur pengulangan (kecuali untuk dugaan mengandung unsur SARA & Asusila); dan,
• Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan
pelanggaran yang mengandung unsur SARA & Asusila);
organisasi/pemerintah/negara.
dan,
• Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan

organisasi/pemerintah/negara.

Berita Acara Dialog Pernyataan Tidak SANKSI MORAL: 21
Penguatan Kode Etik Bersalah (a) Terbuka, atau (b) Tertutup

Mekanisme Detil Tdk

Penegakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tdk Panggilan ke-II Hadir
Hadir
(max. 7Hk setelah
tgl pemeriksaan ke-

Dugaan Pelanggaran terkategori: Ya Pembentukan Panggilan ke-I 1) Hadir
Pelanggaran KODE ETIK & KODE PERILAKU Majelis oleh
Pengaduan Pejabat yang (max. 7Hk Hadir Pemeriksaan
Dalam hal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, sebelum tgl oleh Majelis
mengandung unsur: Berwenang (PyB) pemeriksaan)

(dari Pegawai/ • kesengajaan dan tanpa paksaan;
Masyarakat) • pengulangan;
• berdampak terhadap kinerja, citra dan/atau
Mulai Penelitian Penelitian Tanggapan/ Terbukti
oleh merugikan Organisasi/Pemerintah/Negara. Mandiri oleh Pembelaan Bersalah
Atasan Langsung oleh Terlapor
Atasan Tdk (dapat bekerja
Temuan Langsung sama dengan UKI)

(dari Atasan Dugaan Pelanggaran terkategori: Terbukti Terbukti Terbukti
Terlapor/UKI/ Disiplin Pegawai Bersalah Tdk Tdk
Bersalah Bersalah
Itjen) Dialog Penguatan
Kode Etik (max.7Hk Pernyataan
Tidak Sanksi
sejak terbukti) Moral
Bersalah

Diproses sesuai SOP Berita Acara Dialog
Penguatan Kode Etik
Penegakan Disiplin Surat Pernyataan
(oleh Atasan Langsung) (atasan

langsung)/

Hukuman Tidak Keputusan Tdk
Bersedia Bersalah (Majelis)

Pernyataan Secara

Disiplin Ringan Di Ruang Tertutup, dihadiri Terlapor dan Tertutup (oleh PyB atau
Pejabat/Pihak Terkait Pejabat yang ditunjuk,
Dalam menentukan bentuk sanksi
Terlapor wajib max. 15Hk sejak moral, Majelis mempertimbangkan.:
Membuat Pernyataan Kep.Majelis) 1. Nilai/budaya masy. setempat;

Permohonan Maaf 2. Cakupan pihak yang dirugikan

Selesai dan/atau Penyesalan Melalui: Pernyataan Secara akibat pelanggaran; dan
1. forum pertemuan resmi PNS Terbuka (oleh PyB atau 3. Dampak pelanggaran terhadap
Bersedia 2. upacara bendera Pejabat yang ditunjuk,
3. papan pengumuman (max.3 hari) citra Unit/Organisasi.
4. media massa (max.3 hari) max. 15Hk sejak
5. forum lain yang dipandang sesuai Kep.Majelis)

22

Pembentukan

Majelis Kode Etik

dilakukan oleh:

Kriteria Anggota Subjek yg Menteri Pejabat Pimpinan Tinggi
Diperiksa Keuangan Madya an MK
Majelis
• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya • Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
• Jumlah min. 5 orang dan • Pejabat Fungsional (JF) Ahli Utama • JF Ahli Madya
• Pejabat lain yang berkedudukan setara • Pejabat lain kedudukan setara
harus ganjil.
• Jabatan tidak boleh lebih Pejabat Pimpinan Tinggi Pejabat Administrator
Pratama an MK an MK
rendah dari Terlapor.
• Mengandung unsur UKI. • Pejabat Administrator • Pejabat Pelaksana
• Pejabat Pengawas • JF Ahli Pratama
Subjek yg • JF Ahli Muda • JF Keterampilan Mahir
Diperiksa • JF Keterampilan Penyelia • JF Keterampilan Mahir
• JF Keterampilan pemula

23

Pemantauan & Evaluasi

1 Hasil pemrosesan terhadap dugaan • Disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat
Unit Eselon I / unit setara Eselon II yang menangani
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepatuhan internal di unit Eselon I masing-masing
sebagai bahan penyusunan laporan monitoring &
Laporan Hasil Penelitian evaluasi masing-masing UE I.

Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik 2
dan Kode Perilaku
4 Itjen melakukan koordinasi dengan atasan langsung
Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik
dalam hal :
dan Kode Perilaku, dan/atau a. Atasan langsung belum melakukan penelitian

Keputusan pengenaan sanksi moral atas dugaan pelanggaran kode etik

3 b. Terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan
simpulan dan rekomendasi hasil penelitian oleh
Pimpinan Unit Eselon I atasan langsung
menyampaikan laporan monitoring
dan evaluasi kepada Inspektur c. PyB tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi
Jenderal dengan tembusan kepada dari Majelis Kode Etik
Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro
Sumber Daya Manusia min. 1 tahun
sekali.

24

Perbedaan Ketentuan PMK 190 Tahun 2018
Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS
Kode Etik PNS

PMK 29 Tahun 2007
tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS

Sebagai amanat kepada Unit Eselon I untuk menyusun Kode Berisi butir-butir Kode Etik dan memberikan keleluasaan bagi
Etik di lingkungan kerjanya Unit Eselon I untuk membentuk Kode Etik dan Kode Perilaku

Menurunkan dari 6 kategori dari PP 42/2004 yaitu etika sesuai kriterianya
bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan
Mengacu pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu
sesama PNS Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan,
Kesempurnaan
Tidak mengatur langsung butir-butir perilaku Kode Etik
Mengatur butir-butir perilaku Kode Etik bagi seluruh pegawai
Tidak mengatur Kode Etik bagi Jabatan Fungsional Kemenkeu

Penegakan Kode Etik diselesaikan oleh Majelis Kode Etik Mengatur ketentuan Kode Etik bagi Pejabat Fungsional

Penegakan Kode Etik diselesaikan oleh Atasan Langsung
dan/atau Majelis Kode Etik

25

Ketentuan Penyusunan Kode Etik dan Kode
Tambahan Perilaku profesi JABATAN

Setiap Unit Eselon I di lingkungan FUNGSIONAL diatur sesuai ketentuan
Kemenkeu dapat menyusun ketentuan mengenai Manajemen PNS

lebih lanjut mengenai Kode Etik dan (PP 11/2017 Pasal 101: disusun oleh
Kode Perilaku sesuai kondisi dan Organisasi Profesi JF)
karakteristik masing-masing.
26 30

Tindak Lanjut

Duta Transformasi wajib melakukan sharing Kode Etik di unitnya masing –
masing dan seluruh Eselon III di lingkungannya wajib mengikuti sharing
tersebut (dapat dilakukan secara tatap muka/non- tatap muka)

Sharing Session wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2019

Laporan Sharing Session Kode Etik dapat disampaikan melalui link berikut:
http://bit.ly/SharingKodeEtik

Selanjutnya seluruh Pejabat Eselon III diwajibkan melakukan FGD Kode Etik
yang mekanismenya akan diinformasikan kemudian.

terima
kasih

Birosdmkemenkeu @birosdmkemenkeu Biro SDM Kementerian Keuangan www.sdm.kemenkeu.go.id

28