PPKn X bab 2. ketentuan UUD Wilayah

MODUL





PENDIDIKAN PANCASILA DAN




KEWARGANEGARAAN




KELAS X









BAB 2.


KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN



BERBANGSA DAN BERNEGARA







Disusun Oleh:



ANA DWI VENTRI N.W., S.Pd



NIP. 19730928 200801 2 004









SMA NEGERI 1 SURAKARTA



2020






iv

KATA PENGANTAR


Kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga penulis mampu menyusun modul
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X Semester 1 materi Kd. 2

“Ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara” untuk SMA Negeri 1 Surakarta Tahun 2020/2021.

Penulis menyusun modul ini berdasarkan kurikulum 2013, dibuat dengan
Ringkasan Materi yang menarik beserta soal-soal latihan yang memadai

memungkinkan siswa untuk kreatif dan terpacu guna lebih meningkatkan

kemampuan daya pikir, senantiasa kritis, berfikir logis dan efektif dalam proses
pembelajaran.

Penulis menyusun modul ini sebagai penunjang belajar anak didik yang kami
buat berdasarkan kurikulum 2013. Penulis mengharap modul ini bermanfaat bagi

siswa dan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga mampu menambah
pengetahuan bagi guru dan meningkatkan kecerdasan bagi siswa.

Dengan modul ini, siswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu dan

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercapai
tujuan pendidikan.

Demi kebaikan modul ini, segala saran, kritik, teguran dan masukan yang

membangun akan senantiasa penulis terima dengan lapang hati. Semoga modul ini
berguna dan bermanfaat, khususnya bagi siswa, dan guru menjadi guru yang

profesional.
.




Surakarta, Juli 2020




Penulis,







v

DAFTAR ISI


Halaman Judul ...........................................................................................................i

Halaman Pengesahan ............................................................................................... ii

Halaman Rekomendasi................................................................................................iii
Halaman Pernyataan Keaslian……………………………………………………….iv

Kata Pengantar Penulis.................................................................................................v
Daftar Isi ................................................................................................................. vi

Peta Konsep
BABI PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

BAB II PEMBELAJARAN ..................................................................................... 7

Kegiatan Belajar 1 .................................................................................................. 8
Kegiatan Belajar 2 ................................................................................................. 17

Kegiatan Belajar 3 ................................................................................................. 23
Kegiatan Belajar 4 ................................................................................................. 27

BAB III EVALUASI ............................................................................................. 34
Soal Uji Kompetensi .............................................................................................. 34

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….42









































vi

BAB I

PENDAHULUAN


A. Deskripsi Pembelajaran
Pada modul ini, siswa diajak untuk menganalisis ketentuan dalam UUD 1945

tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dikaitkan dengan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Kedudukan Warga negara dan penduduk

Indonesia, Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan, Sistem Pertahanan

dan Keamanan Rakyat Semesta. Siswa diajak untuk menyusuri wilayah
Indonesia dari Sabang sampai Merauke, batas wilayah negara, penduduk yang

mendiami dan kebebasan beragama di Indonesia serta Sistem Pertahanan dan
Keamanan Rakyat Semesta. Diharapkan setelah mempelajari modul ini siswa

mampu menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang mengatur tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, warga

negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama serta pertahanan dan

keamanan negara. Karena tidak dapat kita pungkiri pertahanan dan kemanan
suatu negara menjadi syarat mutlak dapat berlangsungnya pembangunan yang

dilaksanakan. Dengan rasa aman maka pembangunan yang dilaksanakan dapat

berjalan lancar dan pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur seperti yang dicita-citakan.


B. Prasyarat


Siswa harus mengerti terlebih dahulu tentang wilayah negara Indonesia baik
wilayah darat, wilayah laut maupun wilayah udara serta batas-batas negara

Indonesia dengan negara lain secara pasti. Sehingga dengan demikian maka
siswa dapat menunjukan rasa nasionalisme dalam kehidupannya. UUD Negara

Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita. Sebagai konstitusi

negara, didalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan
kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan

pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga
negara, keberdaaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban

warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain UUD 1945 menggambarkan
tentang karakteristik negara kita yang membedakan dari negara lain.



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 1

menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

mengatur tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara
dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama serta pertahanan dan

keamanan negara. Karena tidak dapat kita pungkiri pertahanan dan kemanan
suatu negara menjadi syarat mutlak dapat berlangsungnya pembangunan yang

dilaksanakan. Dengan rasa aman maka pembangunan yang dilaksanakan dapat
berjalan lancar dan pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur seperti yang dicita-citakan. Juga peserta didik sebagai warga negara

memiliki kesadaran berkonsentrasi yang semakin tinggi dan semakin mencintai
negaranya. Untuk lebih jelasnya silakan pelajari modul ini.



C. Petunjuk Penggunaan Modul:

1. Petunjuk Untuk Guru
Dalam sistem pembelajaran dengan modul, guru lebih berperan sebagai

fasilitator yaitu memberikan bantuan kemudahan pembelajaran kepada
siswa dalam menyelesaikan setiap program kegiatan. Agar pembelajaran

dengan modul berhasil dengan baik, guru harus :

a. Menguasai isi materi dan memperkaya wawasan dengan membaca buku
acuan lainnya.

b. Memahami benar makna yang tercantum dalam tujuan pembelajaran.
c. Mampu mengembangkan metode pembelajaran yang mengacu pada

tugas dan tujuan pembelajaran.

d. Memberikan petunjuk yang jelas, agar tugas-tugas dalam modul
dikerjakan siswa dengan benar.

e. Terbuka terhadap pendapat siswa, selalu memberikan kesempatan
untuk kreatif, berani dan mandiri dalam belajar.

f. Memberikan tugas-tugas yang diakhiri dengan kesimpulan yang

bermuatan nilai-nilai sebagaimana yang termaktub dalam tujuan
pembelajaran.


2. Petunjuk Untuk Siswa

Dalam mempelajari Modul ini kalian akan dibantu oleh guru atau fasilitator
untuk mempermudah pemahaman dan proses pengerjaan tugas-tugas di



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 2

setiap program kegiatan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk

membantu kalian dalam memahami modul ini, diantaranya:
1. Simaklah setiap penjelasan dari guru/tutor kalian.

2. Bacalah materi yang akan dipelajari sehari sebelum pertemuan
3. Siapkan alat tulis terutama buku pengerjaan tugas-tugas

4. Kerjakanlah tugas-tugas di setiap materinya dalam waktu yang telah
ditentukan

5. Tanyakan kepada guru apabila belum mendapatkan kejelasan tentang

suatu tugas atau materi pembelajaran,
6. Jangan sampai tidak mengumpulkan hasil pekerjaan dan pengamatan

kalian, karena akan mengurangi jumlah penilaian secara keseluruhan.
7. Kuasai terlebih dahulu hasil kerja kalian agar ketika mendapatkan

giliran untuk mempresentasikan tidak mengalami kesulitan
8. Di pertemuan terakhir, tanyakanlah kepada guru/tutor kalian tentang

nilai atau hasil terbaik dari hasil kerja selama ini.

9. Petunjuk teknis secara lebih rinci ada pada setiap tugas pada masing-
masing kegiatan dalam modul ini.



D. Tujuan Akhir
Tujuan akhir dari mempelajari modul ini adalah pencapaian dari KD.2

Menganalisis ketentuan Undang Undang dasar tahun 1945 dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu :
1.2 Mengorganisasi nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD Negara RI tahun

1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Republik Indonesia,

kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama
dan berkepercayaan di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negar

Republik Indonesia.
2.2 Mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI tahun

1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Republik Indonesia,
kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama

dan berkepercayaan di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negar

Republik Indonesia.



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 3

3.2 Menganalisis ketentuan UUD Negara Tahun 1945 yang mengatur tentang

wilayah Negara Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan
penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di

Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negar Republik Indonesia.
4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia

yang tentang wilayah Negara Republik Indonesia, kedudukan warga
negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan

berkepercayaan di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negar

Republik Indonesia


E. Kinerja yang diharapkan
Siswa dapat mencapai kompetensi dari segi pengetahuan, sikap dan

ketrampilan dalam praktikum serta menganalisis masalah dalam kehidupan
sehari-hari untuk kemudian dikaitkan dengan PPKn



F. Kriteria Keberhasilan dan Norma Penilaian Kriteria keberhasilan
Kriteria keberhasilan dapat dilihat dari pencapaian segi kualitas dan kuantitas.

1. Segi kuantitas dapat dilihat dari perolehan kompetensi siswa melalui angka

yang diperolehnya.
2. Norma Penilaian

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian
belakang . Hitunglah nilai dengan penggunakan rumus :






























Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 4

1. 90%-100% = Baik sekali dan selamat untuk anda dan terus
pertahankan

2. 280%- 89 % = Baik dan anda harus tetap bersemangat lagi
. mempelajari modul ini

3. 370% - 79 % = Sedang dan anda harus tetap bersemangat

. lagi mempelajari modul ini dan ulangi
konsep yang belum jelas.

<
4. 4 70 % = Kurang dan anda harus lebih giat membaca
. modul ini.



Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
Jika tingkat penguasaan materi anda 75% keatas , lanjutkan membaca modul

berikutnya. Tetapi bila penguasan materi anda di bawah 75% , anda harus
mengulang materi pembelajaran terutama yang belum anda kuasai benar.


















































Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 5

Peta Konsep




Ketentuan UUD RI 1945 yang mengatur tentang
wilayah negara, warga Negara dan penduduk, agama

dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan







Wilayah Kedudukan Kemerdekaan Sistem pertahanan

Negara warga Negara beragama dan dan keamanan
Republik dan penduduk berkeprcayaan di Negara Republik

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia


















Kata Kunci :
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu

wilayah Negara Republik Indonesia; penduduk; warga Negara; makna kemerdekaan
beragama dan berkepercayaan di Indonesia; sistem pertahanan dan keamanan Negara

Republik Indonesia














Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 6

BAB II

PEMBELAJARAN


A. RENCANA BELAJAR SISWA
Standar Kompetensi:

“Ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara”

Tulislah semua jenis kegiatan yang anda lakukan di dalam tabel kegiatan di bawah ini.

Jika ada perubahan dari rencana semula, berilah alasannya kemudian mintalah tanda
tangan kepada guru anda.

Tanda
Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat Tangan

Guru












































Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 7

Tujuan Kegiatan Pembelajaran


Setelah melakukan kegiatan belajar ini siswa diharapkan dapat:

- Mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Membedakan kedudukan warga Negara dengan penduduk Indonesia

- Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia
- Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia



B. KEGIATAN BELAJAR - 1
























Sumber : gislearning.wordpress.com

Gambar 2.1: Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan.
Suatu tempat tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika tidak

memiliki wilayah. Selain itu hal yang paling utama dalam terbentuknya sebuah

negara adalah adanya rakyat. Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara
yang berdaulat karena memiliki wilayah dan rakyat.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam hal pasal
25A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia

adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan
batas-batasnya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam

UUD 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal

ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah
Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat

gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh




Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 8

negara asing.

Istilah “Nusantara” menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan
gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan

Samudera Indonesia. Serta diantara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan
wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3)

kesatuan sosial budaya serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan
demikian meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi

semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik

Indonesia

I. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas

suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan
kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat

untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.

1. Macam-macam Wilayah Negara
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup wilayah daratan,

lautan, udara dan daerah ekstrateritorial.
a. Daratan

Wilayah daratan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi

tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat
pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas

wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia,
baik pemerintah pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan
wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai,

hamparan ribu hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu,

diatas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga
pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk.

Dibawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah
berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan

sebagainya.

Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencakup




Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 9

dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat.

Misalnya sebagai berikut:
1) Perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Malaysia antara

Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 menentukan batas wilayah
Hindia Belanda di Pulau Kalimantan.

2) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia mengenai garis-
garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada

tanggal 12 Februari 1973.

b. Lautan
Pada awalnya, ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah

lautan, yaitu res nullius dan res communis.
1) Res nullius adalah konsepsi yang mengatakan bahwa laut itu dapat

diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini
dikembangkan oleh John Sheldon (1584-1654) dari Inggris dalam

buku Mare Clausum atau The Right and Dominion of The Sea.

2) Res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu
adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau

dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini kemudian

dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda pada tahun
1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas). Karena konsepsi

inilah, kemudian Grotius dianggap sebagai bapak hukum
internasional.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.

Deklarasi tersebut menyatakan “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara,

dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas ataupun lebarnya, adalah

bagianyang wajar dari wilayah daratan NK RI dan dengan demikian
merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang

berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut
12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubugkan titik terluar pada

pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-

Undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).UU nomor 43 tahun



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 10

2008 tentang wilayah negara.

Dewasa ini, masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum
yaitu Konferensi Hukum Laut Intenasional III tahun 1982 yang

diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on The Law of
The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119

peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia pada tanggal 10
Desember 1982. Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci

sebagai berikut:

1) Batas laut teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya yang

jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang dtarik dari
pantai.

2) Batas zona bersebelahan
Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai

adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai

dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang
melanggar undang-undang bea-cuka, fiskal, imigrasi dan ketertiban

negara.

3) Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE)
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200

mil laut diukut dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang
bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan

kegiatan ekonomi tertentu. Negara lan bebas berlayar atau terbang di
atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah

lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap

nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
4) Batas landas benua

Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200
mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan

eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungan
dengan masyarakat internasional.








Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 11

Sumber : via validnews.co
Gambar 2.2 : Pembagian zona wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB

tahun 1982
c. Udara

Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai
kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang kemudian

diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara

mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas
wilayahnya. Mengenai ruang udara (air space), di kalangan para ahli masih

terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di
ruang udara yang sulit diukur. Sebagai contoh, Indonesia menurut Undang-

undang No. 20 tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara
yang termasuk orbit geo-stationer adalah 35.761 km. Sebagai acuan, berikut

ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai batas wilayah

udara sebagai berikut.
1) Lee

Lee berpendapat bahwa lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam
yang dipasang di darat dianggap sama dengan udara teritorial negara.

Di luar jarak tembak itu, harus dinyatakan sebagai udara bebas, dalam
arti dapat dilalui oleh semua pesawat udara negara manapun.

2) Van Holzen Dorf

Holzen menyatakan bahwa ketinggian ruang udara adalah 1.000 meter
dari titik permukaan bumi yang tertinggi.

3) Henrich’s


Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 12

Menyatakan bahwa negara dapat berdaulat di ruang atmosfir selama

masih terdapat gas atau partikel-partikel udara atau pada ketinggian
196 mil. Di luar atmosfir, negara sudah tidak lagi mempunyai

kedaulatan.
Di samping pendapat para ahli tentang batas wilayah udara ada beberapa teori

tentang konsepsi wilayah udara yang dikenal pada saat ini. Teori-teori
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori udara bebas (air freedom theory)

Penganut teori ini terbagi dalam dua aliran, yaitu kebebasan ruang
udara tanpa batas dan kebebasan udara terbatas.

a Kebebasan ruang udara tanpa batas. Menurut aliran ini, ruang
udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada

negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
b Kebebasan udara terbatas, terbagi menjadi dua. Hasil sidang

Intitute de Droit International pada sidangnya di Gent (1906),

Verona (1910) dan Madrid (1911).
2) Teori negara berdaulat di udara (the air sovereignity)

Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara

harus terbatas.
a Teori keamanan, yang menyatakan bahwa suatu negara

mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang
diperlukan untuk menjaga keamanannya. Teori ini

dikemukakan oleh Fauchille pada tahun 1901 yang
menetapkan ketinggian wilayah udara adalah 1.500 m. Namun

pada tahun 1910, ketinggian itu diturunkan menjadi 500 m.

b Teori pengawasan cooper, dimana kedaulatan negara
ditentukan oleh kemampuan yang bersangkutan untuk

mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara
fisik dan ilmiah.

c Teori udara Schacter, dimana udara itu haruslah sampai suatu
ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat

(mengapungkan) balon dan pesawat udara.






Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 13

Sumber : slideplayer.info
Gambar 2.3 : wilayah kedaulatan udara sebuah negara menurut Konvensi Chicago

1944
d. Daerah ekstrateritorial

Daerah ekstrateritorial adalah daerah atau wilayah kekuasaan hukum suatu
negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain.

Berdasarkan hukum internasional yang mengacu pada hasil Reglemen dalam
Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818, pada perwakilan

diplomatik setiap negara terdapat daerah ekstrateritorial.
Di daerah ekstrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi dan

pejabat kehakiman, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaan. Daerah itu

juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang ada dan
selama di dalam wilayah perwakilan tersebut. Daerah ekstrateritorial dapat

juga diberlakukan pada kapal-kapal lautyang berlayar di laut terbuka di
bawah bendera suatu negara tertentu.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan sepuluh negara,
sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga

negara.
a. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya d

sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan
langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 14

utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
b. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan
langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada

negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah
barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesa terpisah jauh dengan

daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di

titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau
yang menanda perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aeh dan

Pulau Nicobar di India.
c. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini
dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah

menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas

wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah
Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah

Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik

Barat (Sandaun).
d. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor
Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas

wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada
tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung

dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu,
Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997,

Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara
keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas

kontinen.








Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 15

Tugas Mandiri 2.1

1. Coba kalian lakukan identifikasi Negara yang berbatasan langsung
dengan wilayah daratan dan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi

kalian pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.1

Identifikasi Negara yang berbatasan langsung dnegan wilayah daratan dan
lautan Indonesia

Negara yang berbatasan dengan Negara yang berbatasan dengan

daratan Indonesia lautan Indonesia

















2. Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah
mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasikan

permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara
lain yang berkaitan dnegan masalah perbatasan. Presentasikan di depan

guru dan teman kalian.


Tabel 2.2

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia
dengan Negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan

No. Permasalahan Negara lain Penyelesaian

yang terlibat

1. Kasus pulau Malaysia Mahkamah Internasional

Sipadan dan memutuskan pulau Sipadan

pulau Ligitan dan Ligitan menjadi bagian
dari Malaysia







Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 16

2.


3.


4.


5.



3. Lakukan pengamatan atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah

kabupaten/kota atau provinsi tempat kalian saat ini berada. Tuliskan hasil
pengamatan kalian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Kekayaan alam yang terdapat di wilayah tempat kalian.
No. Jenis Kondisi Ketersediaan

Kekayaan
Baik Rusak Banyak Sedikit Habis
Alam


1. Batu Bara v v


2.


3.


4.


5.





C. KEGIATAN BELAJAR - 2

II. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
1. Status Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya
rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian apakah sama

pengertian antara rakyat, penduduk dan warga negara? Jawabannya berbeda,

satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama.
Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 17

dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Penduduk dan bukan penduduk
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu

negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di
suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di

wilayah negara tersebut.
b. Warga negara dan bukan warga negara

Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari

suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau
warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam
merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat

yang menjad penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum
dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

a. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-
undang.

Dari uraian diatas, timbul suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah
warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas

cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “penduduk ialah warga

negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dengan

demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang
asing pun adalah penduduk Indonesia.


Tugas Mandiri 2.2

Lakukanlah wawancara dengan ketua RT atau RW di wilayah tempat kalian

tinggal. Tanyakan oleh kalian hal-hal berikut ini.
1. Jumlah penduduk wilayah tersebut.

2. Perbandingan antara penduduk asli dan pendatang.



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 18

3. Hak dan kewajiban penduduk

4. Hak dan kewajiban pendatang di wilayah tersebut.
5. Hubungan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan paparkan di depan kelas.



Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang

menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :


a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah

yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia

selama ayah dan ibunya tidak diketahui
j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan

ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan







Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 19

l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.


2. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk
tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu.

a. Asas ius sanguinis (unsur darah keturunan)

Asas ius sanguinis (keturunan) adalah asas yang menetapkan seseorang
mempunyai kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya,

tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Keuntungan dari asas ius

sanguinis, antara lain:
1) Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga

negara
2) Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga

negara yang lahir
3) Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme

4) Bagi negara seperti Tiongkok daratan, orang Tiongkok perantauan

yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap
diakui sebagai warganegaranya meskipun lahir di tempat lain akan

menumbuhkan ikatan batin dengan negara leluhurnya.
b. Asas ius soli

Asas ius soli atau asas tempat kelahiran adalah asas yang menetapkan
seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat di mana ia

dilahirkan, kecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara

asing yang masih dalam dinas.
Di samping asas tersebut dalam menentukan kewarganegaraan seseorang

dipergunakan dua stelsel, yaitu sebagai berikut.

a. Stelsel aktif, yaitu untuk menjadi warga negara suatu negara seseorang
harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif. Akibat penerapan

stelsel aktif ini melahirkan hak opsi, yaitu hak untuk memilih sesuatu
kewarganegaraan.






Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 20

b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga

negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum. Akibat penerapan stelsel
pasif ini menimbulkan hak repudasi, yaitu hak untuk menolak suatu

kewarganegaraan.

3. Syarat-syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara

Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus
mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu

dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan
pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Naturalisasi biasa

Orang dari bangsa asing akan mengajukan kewarganegaraan dengan cara
naturalisasi biasa (Pasal 9 UU RI No. 12 tahun 2006), sebagai berikut.

1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2) Waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di

wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut

3) Sehat jasmani dan rohani
4) Dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan

UUD RI 1945
5) Tidak pernah dijatuhi pidana (tidak pernah melakukan kejahatan)

6) Jika mendapatkan kewarganegaraan RI, tidak berkewarganegaraan
ganda

7) Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap

8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
b. Naturalisasi istimewa

Sesuai dengan Pasal 20 UU No. 12 tahun 2006, naturalisasi istimewa
hanya diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada RI atau

dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan

DPR-RI.









Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 21

Tugas Kelompok 2.1



















Sumber : winnetnews.com
Gambar : Gloria Natapradja Hamel, sala satu anggota pasukan penurunan Bendera pusaka di

Istana Merdeka pada HUT RI 17 Agustus 2016

Pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 pada tahun 2016,
pemberitaan seorang siswi anggota Pasukan Pengibar Bendera yang tersandung

kasus kewarganegaraan ganda. Gloria Natapradja, salah seorang anggota Paskibraka

yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada saat upacara peringatan HUT RI di
Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Gloria digugurkan dari formasi tepat dua hari

sebelum upacara berlangsung. karena memiliki paspor Perancis. Gloria dilahirkan
dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Ibunya seorang WNI dan ayahnya warga

negara Perancis. Akan tetapi, hukum berkata lain. Gloria lahir pada saat undang-

undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan. Kasus tersebut terus berlanjut
hingga peradilan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan Tugas Dan Wewenang

Lembaga Yudikatif. Keluarga Gloria terus memperjuangkan hak nya untuk menjadi

warga negara Indonesia dan menuntut undang-undang untuk diubah. Akan tetapi,
permohonan Gloria ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2017.

1. Bagaimanakah seharusnya tindakan Negara terhadap kasus ini ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh Gloria dalam kedudukannya

sebagai warga Negara agar memperoleh hak sama sebagai warga negara?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………




Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 22

4. Penyebab Hilangnya Pewarganegaraan Indonesia

Beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia,
diantaranya sebagai berikut.

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan

orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas

permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau

sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan
hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam
dinas tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.




D. KEGIATAN BELAJAR - 3
III. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
























Sumber : media Indonesia.com
Gambar : hubungan antar umat beragama harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan
dan kesatuan NKRI
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa

setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan




Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 23

dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu

pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan
beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan prinsip tidak ada tuntunan

dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk
memaksakan agamanya kepada orang lan, terutama terhadap orang yang telah

menganut salah satu agama.
Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk

tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai

sebagai kebebasan utnuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai

kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang
telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan

sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran
agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama

dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang

dianutnya.
Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu Hak

Asasi Manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari Hak Asasi Manusia yang

paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama
merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable rights yaitu Hak Asasi Manusia

(HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
1. Landasan Hukum Kebebasan Beragama

Dalam hal kebebasan beragama, setiap orang dapat memilih dan memeluk
agama sesuai dengan hati nurani serta menjalankan ajaran agamanya, tanpa ada

paksaan, ancaman, dan atau gangguan dari pihak lain, baik dalam merealisasikan

hubungan dengan Tuhan (vertikal) maupun hubungan dengan sesama manusia
dan alam sekitarnya (horizontal). Landasan hukum kebebasan beragama di

Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Pancasila, sila: Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Pembukaan UUD 1945 alinea III
c. Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945

d. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan (2)

e. Pasal 28E UUD 1945 ayat (1) dan (2)



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 24

f. KUHP Pasal 156a

g. KUHP Pasal 175
h. Keputusan Menteri Agama RI No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman

Penyiaran Agama

2. Bahaya dan Kerugian Penyimpangan Terhadap Kehidupan Agama

Maupun Sosial

Berikut beberapa bentuk penyimpangan terhadap kehidupan agama dan sosial.
a. Dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama

b. Fanatisme sempit (buta)
c. Ekstrimisme

d. Menjelek-jelekan agama atau kepercayaan orang lain


Tugas Mandiri 2.3

Lakukan identifikasi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang
mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. Tuliskan hasil

identifikasi kalian ke dalam table di bawah ini.


Tabel 2.4



Contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan
Perwujudan upaya membangun kerukunan umat beragama



No. Komponen Kerukunan Contoh Perilaku
Beragama

1. Kerukunan internal umat a. Mengikuti kegiatan keagamaan

seagama b. ………………………………………
c. ………………………………………

d. ………………………………………


2. Kerukunan antar umat a. Bergotong royong membersihkan

berbeda agama lingkungan

b. ………………………………………
c. ………………………………………





Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 25

d. ………………………………………


3. Kerukunan antar umat a. Merayakan hari besar keagamaan yang

beragama dengan ditetapkan oleh pemerintah
pemerintah b. ………………………………………

c. ………………………………………

d. ………………………………………







E. KEGIATAN BELAJAR - 4

IV. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan

keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat
menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang

diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004.

1. Pengertian Pertahanan Nasional
a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguang terhadap
keutuhan bangsa dan negara.

b. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional

lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman.


















Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 26

Sumber : infodesanews.com
Gambar : Kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai bukti bahwa pertahanan keamanan
negara terwujud jika ada kemanunggalan di antara kedua komponen tersebut


Untuk konteks Indonesia, upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan
negara harus memperhatikan faktor geostrategis negara, baik ke dalam maupun ke

luar.
a. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan

untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas

konsep unified approach dan suatu strategi komperhensif yang mencakup
seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

b. Faktor geostrategis ke luar mengharuskan permbuat kebijakan pertahanan
untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang kuat, paling tidak

melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian dan sistem
peringatan dini.

Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang, yaitu sebaga

berikut.
a. Perang umum dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan

menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian atau seluruh

wilayah nasional Indonesia.
b. Perang terbatas adalah serangan terbatas negara asing terhadap suatu

bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan
militer terbatas dan tujuan terbatas.

c. Perang revolusioner dianggap sebaga bentuk ancaman yang dikembangkan
secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk





Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 27

mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi

negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan
subversi, teror, dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan

menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang Pertahanan Negara


Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana

ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
adalah:

a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan

b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

c. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha

pembelaan negara
d. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam nya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


3. Prinsip-prinsip Pertahanan Negara
a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan

kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman.
b. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya

pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap
warga negara.

c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan

dan kedaulatannya.
d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut

politik bebas aktif.







Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 28

e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh

rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional,
serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi
Manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum

nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip
hidup berdampingan secara damai dengan memerhatikan kondisi geografis

Indonesia sebagai negara kepulauan.


4. Tujuan Pertahanan Nasional


Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan

negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman.


5. Sifat-sifat Sistem pertahanan Negara Indonesia

Sistem Pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat Semesta bercirikan
sebagai berikut :

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan Negara diabdikan
oleh dan untuk kepentingan rakyat, keikutsertaan seluruh warga negara

Indonesia sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh daya nasional bangsa dan negara

didayagunakan bagi upaya untuk menanggulangi setiap ATHG

3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara
menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis

sebagai Negara kepulauan.


6. Landasan Hukum Sistem Pertahanan di Indonesia
Pengalaman sejarah perjuangan khususnya selama perang kemerdekaan telah

mewujudkan nilai penting sebagai dasar penyelenggaraan pertahanan dan
keamanan untuk melindungi bangsa dari ancaman, baik fisik (ancaman militer)

maupun yang halus (ancaman terhadap pemikiran dan persepsi). Salah satu nilai

tadi adalah “Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta” (Perata) atau sistem



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 29

Hankamrata (Sishankamrata) yang dirumuskan dalam Seminar Seskoad II pada

Januari 1962 dan ditetapkan pada Agustus 1966 dalam Seminar AD II sebagai
Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta. Pada era reformasi

Sishankamrata diubah menjadi sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Selanjutnya
mengacu pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34 Tahun

2004 tentang TNI Doktrin Perjuangan TNI ABRI Cadek (Catur Dharma Eka
Karma) diubah menjadi Doktrin TNI Tridek (Tri Dharma Eka Karma).

Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan hukum di bidang Hankam

yang diberlakukan di era Reformasi adalah sebagai berikut.
a. UUD RI 1945 (Amandemen) BAB III Pasal 10, 11, 12 dan BAB XII Pasal

30
b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

c. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
d. Keputusan Panglima TNI No. KEP/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007

tentang Tri Dharma Eka Karma (Tridek).




Tugas Mandiri 2.4
1. Bacalah UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia dan

UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lakukan
identifikasi mengenai tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan

dan keamanan Negara Indonesia.
Tabel 2.5

No. Lembaga Tugas dan Fungsi

1. Tentara Nasional

Indonesia



2. Kepolisian

Republik Indonesia









Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 30

7. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan
dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan

kemanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus
memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu?

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada
negara dan berkorban demi membela negara






















Sumber : Kompas.com
Gambar : Pasangan Marcus-Kevin juara pada pertandingan final Daihatsu Indonesia
Master 2020.


Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun

2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.
Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan.

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu





Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 31

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan”
Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan

dengan cara-cara lain seperti berikut ini :
a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).

b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.

d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.

e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
f. Pengabdian sebagai anggota TNI.

g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.


Tugas Mandiri 2.5
Janganlah memikirkan apa yang Negara berikan, tetapi harus berpikir apa yang telah

kalian berikan untuk negara. Pernyataan itu merupakan inti dari kesadaran bela

Negara. Nah sekarang coba kalian renungkan, apa saja yang sudah kalian lakukan
sebagai wujud warga Negara yang memiliki kesadaran bela Negara ?

Hal-hal yang sudah saya lakukan diantaranya :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Refleksi
Setelah kalian mempelajari materi tentang pasal-pasal dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan tentang wilayah, warga negara, kemerdekaan
beragama, serta sistem pertahanan dan keamanan negara, tentu saja kalian semakin

meyakini betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menjadi warga negara yang
baik, mewujudkan kemerdekaan beragama, dan berpartisipasi dalam menjaga

pertahanan dan keamanan negara. Untuk menguji keyakinan kalian, jawablah

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 32

1) Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah

Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Bagaimanakah cara kalian
untuk mensyukuri anugerah tersebut?

2) Apabila kalian merasa sebagai warga negara yang baik, apa saja yang telah
kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia?

3) Apabila kalian berada di lingkungan masyarakat yang agamis dengan
masyarakat yang beranekaragam, apa yang kalian lakukan untuk mendorong

tumbuhnya kerukunan antar umat beragama?

4) Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud
partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara?






Glosarium


 Wilayah Negara Republik Indonesia : keseluruhan wilayah Negara Indonesia
baik darat, laut dan udara

 Penduduk : orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara

 Warga negara : orang yang secara hukum merupakan anggota sebuah negara
 Kemerdekaan Beragama dan berkeperpercayaan : maknanya bahwa setiap

manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan
kepercayaannya.

 Sistem perthanan dan Keamanan rakyat Semesta : maknanya bahwa segala
upaya menjaga pertahanan dan keamanan Negara meliputi seluruh rakyat

Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional serta

seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh





















Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 33

BAB III

EVALUASI


A. Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang paling benar!

1. “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang
berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan

oleh Undang-Undang” tertera pada…

a. UU nomor 20 tahun 1999
b. Pasal 25A UUD tahun 1945

c. Pasal 25B UUD tahun 1945
d. Pasal 25C UUD tahun 1945

e. UU nomor 36 tahun 1999
2. Deklarasi Djuanda yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Indonesia

Djuanda Kartawijaya, tentang konsepsi wilayah laut Indonesia, menyatakan

bahwa…
a. Wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis-garis yang

menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik

Indonesia
b. Wilayah Indonesia adalah 12 mil diukur dari garis-garis yang

menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik
Indonesia

c. Wilayah Indonesia adalah 14 mil diukur dari garis-garis yang
menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik

Indonesia

d. Wilayah Indonesia adalah 24 mil diukur dari garis-garis yang
menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik

Indonesia
e. Wilayah Indonesia adalah 200 mil diukur dari garis-garis yang

menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik
Indonesia









Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 34

3. Berdasarkan Deklarasi Djuanda, dan konsep tersebut diakui dalam Konvensi

Hukum Laut PBB tahun 1982 menegaskan bahwa wilayah Indonesia sebagai
konsep Negara kepulauan (Archiphelago State) adalah….

a. Negara kepulauan dimana laut bukan pemisah tetapi pemersatu wilayah
Indonesia

b. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara, dimana terdiri
atas darat, laut dan udara

c. Wilayah negaranya semakin luas bertambah 2,5 kali lipat

d. Wilayah Indonesia terdiri atas darat, laut dan udara
e. Kekayaan laut negara Indonesia adalah milik negara Indonesia, sehingga

asing tidak bisa mengelola.
4. Deklarasi DJuanda sebagai konsepsi wilayah laut Indonesia dikemukakan

tanggal…
a. 10 Desember 1957

b. 27 Desember 1949

c. 13 Desember 1957
d. 31 desember 1957

e. 10 Desember 1982

5. Berdasarkan Konvensi Hukum laut Internasional menyatakan bahwa Wilayah
Laut yang diukur dari garis dasar pantai ke arah laut lepas sejauh 200 mil

laut adalah…
a. Laut Teritorial

b. Landas Kontinen
c. Laut Bebas

d. Laut pedalaman

e. Zona Ekonomi Ekslusif
6. Dengan penerapan Territorialle Zeeen en Maritime Kringen Ordonatie

(TZMKO) 1939 Indonesia banyak mengalami kerugian antara lain sebagai
berikut, kecuali…

a. Negara Indonesia wilayahnya semakin luas
b. Banyak terdapat laut bebas di Indonesia

c. Jarak laut territorial diukur sejauh 3 mil

d. Sumber daya laut semakin berkurang



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 35

e. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan saling terpisah


7. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang
merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ….

a. penduduk
b. orang asing

c. warga negara

d. bukan penduduk
e. bukan warga Negara

8. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membedakan antara
warga negara dan bukan warga negara yaitu ditinjau dari aspek,..

a. haknya

b. legal formal
c. kewajibannya

d. hukum positif
e. hak dan kewajiban

9. Stelsel Aktif menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu

negara apabila melakukan tindakan hukum tertentu atau disebut juga dengan
….

a. Ius soli
b. Ius Sanguinis

c. Stelsel pasif
d. Naturalisasi biasa

e. Naturalisasi Istimewa

10. Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan
(dalam stelsel aktif) karena mempunyai status kewarganeganegaraan ganda

dinamakan …
a. Ius soli

b. Ius sanguinis

c. hak opsi
d. hak repudiasi

e. naturalisasi







Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 36

11. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah

dengan orang tuanya dan tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan adalah…
a. Hak opsi

b. Hak repudiasi
c. Ius soli

d. Ius sanguinis
e. Naturalisasi

12. Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Maka

orang tersebut pada dasarnya …
a. Ius soli

b. Ius sanguinis
c. Apatride

d. Bipatride
e. Naturalisasi

13. Berikut ini adalah keuntungan dari penentuan status kewarganegaraan

berdasarkan asas ius sanguinis, kecuali...
a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warganegara

b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara

yang lahir
c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme

d. Bagi negara seperti Tiongkok di perantauan yang tidak menetap pada
suatu negara tertentu, keturunannya tetap diakui sebagai warganegaranya

meskipun lahir di tempat lain
e. Memberi pajak yang besar bagi negara


14. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Maka

orang tersebut pada dasarnya…
a. Ius soli

b. Ius sanguinis

c. Apatride
d. Bipatride

e. Naturalisasi







Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 37

15. Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia yang

berlaku saat ini adalah…
a. UU nomor 62 tahun 1958

b. UU nomor 6 tahun 1947
c. UU nomor 8 tahun 1947

d. UU nomor 3 tahun 1976
e. UU nomor 12 tahun 2006

16. Berikut ini yang bukan merupakan merupakan keuntungan dari Asas Ius

Sanguinis adalah…
a. Akan memperkecil jumlah keturunan asing sebagai warga Negara

b. Tidak akan memutuskan hubungan antara Negara dengan warga Negara
yang lahir

c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme
d. Untuk menumbuhkan ikatan batin dengan negara leluhurnya

e. Memperbesar jumlah penduduk

17. Orang asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan
cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat. Berikut ini syarat Naturalisasi

menurut Undang - undang Kewarganegaraan Indonesia, kecuali…

a. berusia 18 tahun atau sudah kawin
b. pada waktu mengajukan permohonan tinggal di indonesia minimal 5

tahun
c. dapat berbahasa indonesia serta mengakui pancasila dan UUD 1945

d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana penjara
satu tahun lebih

e. mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap

18. Menurut UU Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud dengan Warga
Negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ….

a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara indonesia dan ibu warga negara asing

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara asing dan ibu warga negara indonesia









Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 38

c. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga
negara indonesia

d. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga
negara indonesia

e. anak yang lahir dalam daerah ri yang oleh orang tuanya tidak diketahui
dengan cara yang sah

19. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnay dan
kepercayaannya itu” merupakan jaminan hukum kebebasan beragama di

Indonesia dalam UUD 1945 pasal…
a. Pasal 28E ayat (1)

b. Pasal 28E ayat (2)
c. Pasal 29 ayat (1)

d. Pasal 29 ayat (2)

e. Pasal 30 ayat (1)
20. Peringatan hari-hari besar agama mengandung makna…

a. Mempererat hubungan antar umat beragama

b. Menghayati kekuasaan dan kebesaran Tuhan YME
c. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME

d. Meningkatkan persatuan dan disiplin setiap umat beragama
e. Mengembangkan rasa syukur terhadap Tuhan YME

21. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan
dalam bentuk…

a. memasuki anggota partai politik

b. membantu fakir miskin dan anak terlantar
c. mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

d. menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
e. menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

22. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran
dapat dilakukan melalui kegiatan ….

a. menjadi prajurit TNI/POLRI

b. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional



Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 39

c. mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran

d. mengikuti olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri
e. pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

23. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin

kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan
pengertian ….

a. Bela Negara

b. Sistem bela Negara
c. Pertahanan Negara

d. Sistem keamanan nasional
e. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

24. Sifat dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan

negara, yaitu…

a. Kerakyatan
b. Kesemestaan

c. Kewilayahan

d. Pertahanan
e. Keamanan

25. “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara”, diatur dalam…

a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

c. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

d. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
e. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945




B. Uraian

1. Sebutkan syarat (4) naturalisasi sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang kewarganegaraan!






Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 40

2. Sebutkan Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun

1982 dan berilah penjelasan !
3. Sebutkan 4 keuntungan setelah diberlakukanya Deklarasi Djuanda di Negara

Indonesia !
4. Sebutkan 3 kelebihan dari Negara Kesatuan dengan system Desentralisasi !

5. Gambarkan dengan bagan tentang lembaga-lembaga Negara Indonesia dalam
system ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen

UUD 1945!

6. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia!
7. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah

tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan,
atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, uraikan

batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang

berbatasan dengan negara tetangga RI!
8. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara

mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana

pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
9. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan

beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh
masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa

Indonesia?
10. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan

tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut

jelaskan system pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Negara
Indonesia!














Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 41

Daftar Pustaka


Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Budiyanto. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.

Budiyanto. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII. Jakarta:
Erlangga.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.— Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Kemendiknas RI, 2017, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X,
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, Kemendikbud, Jakarta

Kansil, C.S.T. (1996). Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri. Bandung: Citra Umbara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia. Bandung : Citra Umbara

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, Bandung : Citra Umbara

Sutarmin, dkk (2013) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk SMA dan
MA Kelas X, Surakarta : Mediatama.



























Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 42