Konsep Malum In Se dan Malum Prohibitum dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi

,-

KONSEP 'MALUM IN SE' DAN 'MALUM PROHIBITUM'
DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI

Shidarta

Fakultas Humaniora, Universltas Bina Nusantara
Jalan Kemanggisan lhr No 45, Jakarta
Email. [email protected]

Abstract

Constitutional Court decision No. 003/PUU-IV/2006 has construed the connotation of Article 2
paragraph (1) of Law No. 31 Year 1999 by shifting the concept of 'ma/um in se' to that of 'ma/um
prohibitum' in term of the element of 'unlawfulness' in that arlicle. Is such an interpretation relevant

enough amid the cunen: corruption battle in this country? This article discusses this question by using

the perspective of legal philosophy. The author of this article concludes that in the meantime, truth and
justice values as constantly under/ined by legal philosophy should be upheld as the strategy to
strengthen the collectivity rather than the individuality principles in the Indonesian legal system. In this
point of view the shifting of the 'ma/um in se' to 'ma/um prohibitum' concepts can affect the principle of
authority in the effortof corruption erradication in Indonesia

Keywords: malum in se, malum prohibitum, corruption.

Abstrak

Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 member, penafstran yang mengubah konsep 'ma/um in se'
menjadi 'malum prohtbitum' terhadap makna mefawan hukum dafam Pasaf 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999. Persoalannya adalah. apakah pergeseran makna ini dapat dianggap tepat?
Tufisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan perspektif fi/safat hukum Dafam
kondisi kekinian ikfim pemberantasan korupsi di Indones,a, asas kebenaran dan keadi/an yang
digarisbawahi oleh filsafat lwkum itu harus dibaca sebagai sebuah strategi untuk febih memperkuat

asas persekutuan (kolektivitas) dafam smem hukum dibandingkan dengan asas kepribadian. Dafam

konteks ini, maka pergeseran konsep 'ma/um in se' ke 'ma/um prohibitum' dapat dipandang sebagai
pelemahan asaskewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: malum in se malum prohibitum, tindak pidana korupsi.

A. Pendahuluan meneropong gaya penafsiran Mahkamah Konstitusi
Segera setelah Mahkamah Konstitusi memberi yang lazim dikenal dengan ajaran sifat melawan
hukum formal tr rsebut. Tulisan mi ingin
makna baru terhadap kelentuan Pasal 2 ayat ( 1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto menggunakan perspektif demikian, yakni dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang mengangkat perbedaan konseptual antara 'malum

Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (UU in se' (bad in itsef~ dan 'ma/um prohibitum' (bad as
Tastip1kor) melalui putusannya Nomor 003/PUU- prohibited) sebagai titik berangkat. Kedua konsep di
IV/2006, telah banyak ulasan disampaikan alas memperlihatkan dua posisi sikap yang berbeda
mengenai dampak dari putusan tersebut .. dalam memaknai rumusan unsur melawan hukum

Umumnya ulasan dilakukan melalui optik ilmu dalam tindak pidana korupsi. Secara filosofis, akan
hukum pidana. Sayangnya, belum ban1ak ditunjukkan bahwa perasaan keadilan dan norma-
perspekut filsafat hukum diarahkan untuk norma kehidupan sosial dalam masyarakat,

sebagaimana semula ingin digandengkan dengan Shidarla, Konsep 'Ma/um In Se' Dan 'ma/um Prohibitum'

bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tastipikor, temyata kebenaran dan keadilan. Aspek kebenaran di sini
memiliki catatan-catatan menarik bila dikorelasikan
menunjuk kepada fungsi konstitutif dan aspek
dengan konsep 'ma/um in se' dan 'ma/um keadilan memperlihatkan fungsi regulatif di dalam
prohibitum'. hukum. Dengan demikian, filsafat hukum akan
menjalankan fungsi konstitutif dan regulatif tersebut
Harus diakui pula bahwa kaca mata dan dalam menilai cara kerja dan hasil kerja ilmu hukum.
pendekatan filosofis kerapkali dianggap "barang
Norma-norma hukum positif diasumsikan
mewah" jika digunakan dalam banyak pemecahan sudah dibuat dengan memperhatikan fungsi-fungsi
fenomena hukum. Filsafat (dalam hal ini filsafat filosofis tersebut. Dengan kandungan nilai-nilai serta
hukum) sering dituduh ter1alu melangit dengan asas-asas kebenaran dan keadilan itulah maka
mengajukan konsep-konsep yang menukik ke suatu rumusan norma hukum positif dapat diberi
dalam, sehingga jauh dari semangat ilmu hukum makna secara tepat. Norma hukum positif tidak
dogmatis yang ingin serba-pra!ctis. Tudingan seperti boleh sampai memuat pesan kosong. Turunan dari
asas kebenaran dan asas keadilan itu bisa sangat
di atas sebenamya tidak beralasan karena hakikat beragam, tetapi minimal dapat ditampilkan ke dalam
pennasalahan hukum sesungguhnya juga tidak lima jenis asas yang berlaku universal di dalam
sistem hukum atau sistem norms hukum manapun.
tampil dalam wujud serba-praktis. Hukum justru Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten, ada
muncul dalam dimensi multifaset yang menagih lima asas penting yang relevan untuk disajikan
penjelasan reflektif-kritis terkait legitimasi dan terkait topik tulisan ini, yaitu: asas-asas: (1)
muatan nilai-nilai ideal di dalamnya. Jadi, setiap pemisahan baik-buruk, (2) persamaan, (3) personal,
bentuk tawaran penyelesaian hukum sebenamya (4) kolektif, dan (5) kewibawaan.1
dapat diberi tinjauan dari sisi filosofis. Dengan
demikian, seperti apapun suatu hukum dimaknai Asas pertama yang menjadi dasar paling
(aspek ontologis), bagaimanapun caranya hukum fundamental adalah asas pemisahan baik-buruk.
dinalar (aspek epistemologis), serta ke manapun Asas ini meletakkan landasan moralitas terdalam
tujuan hukum dibawa (aspek aksiologis), semuanya bagi semua sistem norma. Moralitas itu sebenarnya
dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif menjiwai semua sistem norma, termasuk norma
mengikuti karakteristik yang khas ala disiplin hukum.
agama, kesusilaan, sopan-santun, dan norma
B. Pembahasan hukum. Sama seperti Kitab suci AI-Quran yang
diberi nama lain sebagai AI-Furqaan (berarti
1. Tugas FilsafatHukum 'pembeda' karena menjadi petunjuk untuk
Di mana ilmu hukum berakhir, di situlah filsafat memisahkan perbuatan haq dan bathm, maka
nonna hukum juga memiliki karakter pembeda juga.
hukum mulai. Pemyataan ini menegaskan kembali Tindakan korupsi, misalnya, dilarang karena dinilai
bahwa ilmu hukum memang tidak dapat buruk, sedangkan membayar pajak diwajibkan
karena dinilai baik.
sepenuhnya diandalkan untuk menjawab problema-
problema konkret yang muncul dalam kehidupan Asas pemisahan baik-buruk itu selanjutnya
berhukum. llmu hukum hanya mampu mencerna menuntut agar sistem hukum memberikan
gejala-gejala hukum (fenomena) sepanjang dapat persamaan per1akuan terhadap siapa saja dalam hal
diobservasi dan dipahami secara rasional. Padahal, terjadi penaatan atau pengabaian nonna. Siapapun
pada titik tertentu ilmu hukum akan berhadapan yang berlaku baik, sewajarnya jika diberikan
keuntungan (reward) dan sebaliknya, bila berlaku
dengan problema perbatasan (borderland problem) buruk diganjar dengan kerugian (punishmen~. Di
keilmuan, yang sudah berkonotasi meta-ilmu sini sudah diletakkan pengaturan hak dan
kewajiban.
hukum.
Tugas untuk menampung problema-problema Dalam sistem hukum modern, pola
pendistribusian hak dan kewajiban itu harus
perbatasan tadi menjadi beban filsafat hukum. dituangkan sebagai suatu kesepakatan sosial.
Jawaban filsafat hukum selalu berkarakter reflektif-
kritis, tetapi tidak diarahkan semata ke hukum
positif, melainkan harus ke dimensi yang lebih
umum, yaitu ke arah nilai-nilai serta asas-asas

1 Bacajuga uraianserupa dalam Shtdarta, 2006, MoraftasProlesiHukvm. Svatv TswaranKerangkaBerpikir,Bandung. RefikaAdrtama, him. 90dsl

89

MMH, Ji/Id 42 No. 1 Januari 2013 kebebasan eksistensial selalu dibatasi oleh

Dalam konteks ini, Thomas Hobbes melalui teori kebebasan sosial, namun kebebasan eksistensial
itu hanya memiliki arti jika ada kebebasan sosial.
Kontrak Sosial-nya, berjasa untuk menjelaskan
filosofi mendasar tentang peranan penting negara Dalam kenyataannya, tidak pemah ada kasus-
dalam menjaga kesepakatan-kesepakatan sosial
itu. 2 Namun, seiring dengan makin menguatnya kasus yang identik atau persis sama satu dengan
peran-peran masyarakat sipil (civil society), lainnya. Dalam hukum dikenal jargon summun ius,
kesepakatan-kesepakatan itu tidak harus berada di
bawah payung kekuasaan negara. Oleh sebab itu, summa injuria. Artinya, menuntut hukum
kesepakatan tersebut dapat berwujud undang-
dilaksanakan secara ekstrem justru akan
undang, konvensi, anggaran dasar, kode etik, dan
sebagainya. Tujuan pencantuman ke dalam menghadirkan Iuka yang terdalam. Pepatah Latin

dokumen-dokumen tertulis tersebut tidak lain agar yang lain mengajarkan, "Nil agit exemplum /item quo
tercipta tujuan lain dalam hukum di luar keadilan, lite resolvir (sebuah sengketa yang dipecahkan
yakni kepastian hukum. Tujuan ini melekat pada
asas kesamaan perlakuan. Asas ini menuntut agar dengan contoh sengketa yang lain, tidak pemah
suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan berhasil menyelesaikan sengketa itu).• Dengan
kasus yang berbeda diperlakukan secara berbeda
perkataan lain, pelaksanaan hukum yang kaku
(treat like cases alike and different cases differently).
Hart menyatakan asas ini merupakan prima facie (rigid) dan cenderung menyamaratakan segala hal,
bagi rnanusia.' Keberadaan Undang-Undang malahan akan melukai rasa keadilan. Di sinilah arti
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibaca
penting dari keberadaan asas berikutnya, yakni
dalam konteks ini.
Sudah lazim diketahui, bahwa manusia yang asas kepribadian.

menjadi sasaran setiap norma hukum adalah Asas kepribadian menuntut agar secara
mahluk individual sekaligus sosial. Sebagai mahluk
personal kepentingan seseorang tetap dihormati
individual, manusia memiliki kebebasan untuk sekalipun ia sedang berada dalam posisi sebagai
berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dari segi etika,
asas kepribadian demikian menerbitkan kebebasan pesakitan hukum. Proses hukum (due process of
eksistensial. Kebebasan eksistensial ini merupakan law) yang dijalani haruslah proses yang bermanfaat,
syarat mutlak dalam menilai moralitas seseorang
karena seseorang itu hanya mungkin dimintakan demikian juga dengan akibat hukum yang akan
pertanggungjawabannya jika memang kebebasan ditanggungnya kelak. Jalur hukum harus dipandang
ini benar-benar eksis melatarbelakangi tindakan
yang bersangkutan. Kebebasan eksistensial yang sebagai jalan terbaik yang mampu memaksimalkan
lahir dari asas kepribadian tersebut berhadapan
pencapaian kemanfaatan bagi pihak-pihak yang
dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari
asas persekutuan. Asas ini merupakan antinomi dari berurusan dengan hukum. Tatkala pihak-pihak

asas kepribadian karena manusia selain sebagai saling berhadapan di pengadilan Oaksa penuntut
mahluk pribadi memang juga adalah mahluk sosial. umum versus terdakwa atau penggugat versus
Setiap individu membutuhkan interaksi dengan
individu-individu lain di luar dirinya. Oengan tergugat), pada dasarnya mereka tengah berjuang
perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada
masyarakatnya. Tanpa masyarakat, hak-hak yang mendapatkan keuntungan (kemanfaatan) terbesar
dimiliki oleh individu itu tidak perlu dipertahankan,
bahkan tidak perlu diatur oleh hukum. Jadi, untuk posisi mereka masing-masing.

Dua antinomi (asas kepribadian versus asas
persekutuan) itu ketika bertemu dalam suatu kondisi

konkret akan menuntut keseimbangan-
keseimbangan. Di sinilah asas kesamaan perlakuan

tadi perlu ditafsir ulang menurut kondisi ruang dan
waktu. Artinya, sesuatu yang secara ideal
seharusnya diperlakukan sama (adil), dalam
kondisi-kondisi tertentu harus pula diperlakukan
secara khusus. Dalam konteks inilah dapat
dikatakan bahwa asas kesamaan perlakuan itu akan

disimpangi dengan asas kewibawaan. Asas yang
disebutkan terakhir ini dengan demikian merupakan

2 Hobbes menyebutkan ada empatfakta kehldupanmanusia yang buruk, sehlngga mereka per1u menciplakan kontrak sosial,yaknl fakta bahwa semua manusla:
(1) mempunyai kebutuhan dasar, (2) selatu merasakan kekurangan, (3) memitkl kesamaan haldk1 dari daya manusiawl, (4) atruisme terbatas. Penjelasan alas
pandangan Hobbes lnl dapatd,bacadalamJamesRachels, 2004, FilsafatMoral,terjemahanA. Sudiatja, Yogyakarta, Kanislus, him. 25~84.

3 H.L.A. Hart, 1961, The Conceptof Law, OxfonJ, OxlordUniversityPress, him. 158
~ Ungkapan inl dikutip dari Horatius datam karyanya Satires. Llhat B.J. Marwoto & H W•dannono, 2004, ProWJrbia Latina, Jakarta, Penerbit Buku Kompas,

hlm.139.

90

konkretisasi dari asas kesamaan perlakuan yang Shidarta, Konsep 'Ma/um In Se' Dan 'ma/um Prohibitum'
oleh karena benturan asas persekutan dan
kepribadian, sangat mungkin berujung pada pemangku-pemangku kepentingan dalam
masyarakat. Setidaknya dapat disebutkan empat
"ketidaksamaan perlakuan". Namun, satu hal harus eksponen yang perlu dicermati derajat
buru-buru dicatat bahwa "ketidaksamaan penerimaannya. Eksponen pertama adalah institusi
perlakuan" dalam perspektif teoretis di sini, di dalam profesi hukum sendiri. Sebuah putusan pengadilan
praktiknya tidak selalu disikapi negatif oleh negeri, misalnya, akan dianggap baik apabila
masyarakat. Ada saja kemungkinan pemberian langsung diterima baik oleh para pihak. Seandainya
keistimewaan-keistimewaan tertentu yang masih juga dipermasalahkan, putusan ini akan
menyimpang dari kelaziman justru dilihat sebagai dianggap baik apabila dikukuhkan di tingkat
kepantasan yang "adil" sepanjang ada alasan yang pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Di luar
eksponen ini, sebuah putusan hukum juga akan
masuk akal dan dapat diterima. berwibawa apabila diapresiasi oleh komunitas
Kewibawaan ini akan tercermin dari seberapa keilmuan hukum. Demikian juga dengan
penerimaan lainnya oleh masyarakat luas dan
luas sebuah putusan terkait penyelesaian sebuah pihak-pihak pencari keadilan Uustitiabe/en).
kasus konkret hukum dapat diterima oleh

Ragaan kiri:
Lima asas universal dalam
sistem husum

Ragaan bawan:
Kehma asas Jika dika1tl<an

konteks topiktulisan ini

[ ~fAS ]

~ r_

Uraian panjang lebar di atas memperlihatkan kepribadian. Jadi, perbuatan korupsi akan dinilai

lika-liku penjelasan filosofis tentang bagaimana sebagai kejahatan karena ia tercela secara sosial

asas kebenaran dan asas keadilan itu seharusnya (perbuatan anti-sosial) bukan tercela menurut

dieja dalam rangka memahami sebuah fenomena ukuran pribadi si pelaku.
hukum. Sebagai contoh, dalam pemberantasan Dalam kondisi normal, yaitu jika tingkat

korupsi, ada ditetapkan peraturan perundang- kejahatan korupsi masih rendah, titik berat norma
undangan di dalam sistem hukum positif Indonesia hukum publik (asas persekutuan) ini perlu diimbangi
sama besarnya dengan hak-hak pelaku (asas
(UU Tastipikor). Aturan dalam ranah peraturan individual). Tolok ukur ketercelaan dari perilaku
perundang-undangan itu bersentuhan dengan asas koruptif dipandang perlu untuk ditetapkan secara
rigid dalam peraturan perundang-undangan agar
persamaan (berlaku umum ke semua orang). Oleh
karena substansi undang-undang ini lebih banyak tidak sembarang individu dapat diseret ke dalam
bemuansa hukum publik, maka wajar sejak semula proses hukum, baik dalam kapasitas sebagai
titik berat dari norma hukumnya memang lebih tersangka, terdakwa, atau terpidana.

mengarah ke asas persekutuan daripada asas

91

MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013 peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini,

Rigiditas aturan tentang korupsi ini menjadi tolok ukur ketercelaan bersifat formal karena
bermasalah ketika ia diterapkan untuk kondisi yang
abnormal, yakni ketika tingkat kejahatan korupsi mengacu pada ketentuan hukum positif. Pemikiran
sudah sangat masif. Korupsi telah menelisik masuk
ke dalam semua sektor kehidupan bahkan sampai demikian sejalan dengan pandangan penganut teori
ke jantung penguasa negara. Korupsi tidak tagi etika 'deontologisme aturan'. Jadi, tindakan korupsi,
hanya dilakukan secara individual dan sektoral,
melainkan sudah berjamaah, lintas-sektor, dan misalnya, dinyatakan tercela atau tidak tercela
sistematis. Para pembentuk undang-undang yang
diasumsikan beritikad baik untuk merumuskan tolok bergantung pengaturan di dalam peraturan
ukur tadi, temyata tanpa malu-malu juga banyak
terlibat dengan berkolusi melakukan kejahatan ini. perundang-undangan. Selama perbuatan korupsi
Dalam kondisi abnormal inilah skeptisisme terhadap
norma-norma hukum positif (rule-skepticism) pada masih eksis dirumuskan dalam hukum positif, maka
akhimya mengambil tempat juga dalam masyarakat selama itu pula ia dinyatakan tercela. Ketiga, suatu
luas di Tanah Air. Oleh sebab itu, selama
skeptisisme ini masih ada, maka wajar apabila tindakan dinyatakan tercefa apabila menurut
masyarakat memasang ekspektasi yang lebih tinggi
dan lebih luas terkait apa yang dipandang sebagai kebiasaan, perbuatan demikian ditentang ofeh
'sifat melawan hukum' datam upaya pemberantasan
korupsi dibandingkan dengan ketentuan norma- masyarakat. Pandangan demikian menempatkan
norma hukum positiftersebut.
tolok ukurnya pada aspek sosial semata, yaitu
2. KriteriaKetercefaan sepanjang kebiasaan setempat masih mengakuinya
Tidak dapat disangkal bahwa perbuatan
sebagai perbuatan tercela. Senyampang
korupsi adalah sebuah tindak pidana kejahatan. masyarakat tefah menerima atau toleran terhadap
Moejatno memaknai kejahatan sebagai perbuatan
yang merugikan masyarakat karena perbuatan itu suatu perifaku yang semula dipandang
bertentangan atau menghambat tata pergaulan
masyarakat_yang baik dan adil.5 Dari pemaknaan itu menyimpang, maka tindakan itu tidak lagi dianggap
terlihat bahwa setiap kejahatan mencederai nilai-
nilai yang secara mendalam ingin dipertahankan tercela. Keempat, suatu tindakan dinilai tercela
dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah
tindakan tercela dalam perspektif kemasyarakatan. apabila perbuatan itu secara konkret, terbukti

Ukuran ketercelaan ((blameworthiness) itu memang tidak memberi kemanfaatan. Pandangan
ternyata bisa sangat beragam. Minimal ada empat terakhir ini berangkat dari teori etika 'teleologisme'
tolok ukur ketercelaan di sini. Pertama, sebuah
tindakan dinyatakan tercela apabila secara alamiah yang memposisikan perilaku sebagai baik atau
(kodrati) perbuatan itu memang sudah dipandang buruk semata-mata dilihat dari konsekuensi yang
tercela. Hal ini sejalan dengan pandangan penganut
teori etika 'deontologisme tindakan' yang bakal diterima. Apabila perilaku itu di kemudian hari
menyatakan bahwa baik-buruk perilaku harus diukur mendatangkan banyak kemanfaatan, maka
dari hakikat perilakunya sendiri, bukan dari
akibatnya. Tindakan korupsi dinyatakan tercela tindakan itu akan dianggap baik. Jadi, berbeda
karena hakikat perilakunya sendiri sudah tercela,
apapun alasan atau motivasinya.. Kedua, suatu dengan tiga kriteria sebefumnya, pada perspektif
tindakan dinyatakan tercela jika perbuatan itu
melawan norma larangan yang ditetapkan di dalam yang terakhir ini, penilaian baik-buruk tersebut
bersifat aposteriori karena ia harus menunggu

beberapa saat guna menampung reaksi orang-

orang yang terkena langsung akibat perbuatannya.
Dari keempat tolok ukur ketercefaan di atas,

terminologi 'ma/um in se' dan 'ma/um prohibitum'

dapat dilekatkan masing-masing pada kriteria

pertama dan kedua. Dilihat dari bobot kejahatannya,

biasanya tindakan yang berkategori ma/um in se
memiliki derajat ketercelaan yang paling tinggi.
Umumnya, delik-delik formal yang dimuat dalam
ketentuan hukum pidana berada dalam klasifikasi

ini. Sementara itu, tindakan yang berkategori
'ma/um prihibitum' terkadang diformulasi sebagai
delik formal, tetapi bisa pufa delik material.

Tingkat ketercelaan suatu ma/um in se dinifai

tinggi karena perbuatan yang termasuk dalam
kategori ini dianggap telah merusak nitai-nilai
kemanusiaan yang berfaku secara universal. Nilai-

5 Moejatno, 1987, A1as-Azas Hukum Pidana, Jakarta, BinaAksara, him. 2·3.

92

nilai kemanusiaan itu secara kodrati tidak boleh Shidarta, Konsep 'Ma/um In Se' Dan 'ma/um Prohibitum'
dilanggar oleh hukum positif manapun, sehingga
tidak adanya aturan demikian di dalam peraturan korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara, dipidana penjara
perundang-undangan tidaklah menjadi indikator seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
tentang tidak dapatnya perbuatan ma/um in se untuk (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling
dipidana. Dengan perkataan lain, sebuah perilaku banyak Rp 1. 000. 000. 000, -( satu milyarrupiah)."
yang dinilai ma/um in se tidak membutuhkan proses
Bunyi penjelasan tersebut menyatakan bahwa
pemositifan terlebih dulu. la sudah mengikat, yang dimaksud dengan "secara melawan hukurn"
bahkan pada taraf pra-positif. Kata 'positif dalam mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti
formal maupun dalam arti material, yakni meskipun
konteks ini mengacu pada sebuah lexhumana. perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
Kriteria ma/um in se, dengan demikian, lebih perundang-undangan, namun apabila perbuatan
tersebut dianggap terce/a karena tidak sesuai
berpegang pada tolok ukur moralitas daripada dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan
hukum positif. Dalam penerapan hukum, biasanya sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana. Tafsiran otentik dalam Penjelasan
akan muncul pertanyaan: apakah moralitas itu harus Pasal 2 ayat (1) ini kemudian dianulir melalui
bersentuhan dengan nilai-nilai universal atau cukup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
berskala partikular? IV/2006, tanggal 25Juli 2006.

Setelah ilmu hukum kehilanqan karakter Penjelasan undang-undang tersebut memuat
ajaran sifat melawan hukum material dalam
universalnya setelah Revolusi Perancis, maka ilmu fungsinya yang positif. Oalam hal ini, sifat melawan
hukum pidana pun tampaknya ikut terkena hukum material ini tidak digunakan sebagai alasan
dampaknya. Universalitas dalam pemidanaan peniadaan pidana (fungsi neqatf), melainkan justru
memang dikenal, tetapi untuk jenis-jenis tindak sebaliknya, yakni sebagai dalih untuk melakukan
pidana tertentu (Pasal 4 KUHP), Asas teritorial yang pemidanaan. Oalam hal ini, pembentuk UU
dikenal dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 KUHP, jelas Tastipikor mengamanatkan agar kriteria melawan
memperlihatkan aspek partikularitas nilai-nilai hukum di sini jangan semata dilihat dari rumusan
tersebut. Siapapun orangnya, apabila ia melakukan menurut undang-undang, melainkan mendasarkan
tindak pidana dalam wilayah teritorial Indonesia, diri pada perasaan keadilan dan norma-norma
maka terhadapnya berlaku hukum pidana kehidupan sosial dalam masyarakat.
Indonesia. Wilayah teritorial tadi menunjuk pada
area berlakunya tatanan nilai-nilai keindonesiaan di 3. Peralihan dari 'Malum in Se' ke 'Malum
dalamnya. Asas personalitas juga demikian (Pasal 5 Prohibitum'
KUHP). Siapapun orangnya, sepanjang ia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

warga negera Indonesia, maka baginya ada potensi 003/PUU-IV/2006 pada hakikatnya telah
bertaku hukum pidana Indonesia. Di sisi lain, jika menggeser konsepsi tindak pidana korupsi yang
semula merupakan 'ma/um in se' di dalam UU
warga negara Indonesia iW melakukan suatu Tastipikor menjadi sekadar 'ma/um prohibitum'.
perbuatan di luar negeri yang menurut hukum Alasan Mahkamah Konstitusi terkait penafsiran sifat
pidana Indonesia merupakan tindak pidana melawan hukum ini telah banyak dibahas dan tidak
sementara menurut hukum di sana bukan tindak akan diungkapkan kembali dalam tulisan ini.
pidana, maka terhadap warga negara ini tidak dapat
dikenakan hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif filsafat hukum, peralihan
konsepsi sifat melawan hukum di atas tentu
Dimensi partikularitas nilai-nilai seperti membawa konsekuensi menarik untuk dicermati.
diungkapkan di atas mempersempit ruang Harus diingat bahwa kata-kata 'secara melawan
pemaknaan ma/um in se dalam hukum pidana. hukum' dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU
Untuk itu, lalu tolok ukumya mengacu pada kriteria Tastipikor itu merupakan sebuah kondisi norma
ketercelaan ketiga sebagaimana telah disebutkan di (norm-conditie). la bukan merupakan objek norma
atas. Penjelasan bunyi Pasal Pasal 2 ayat (1) UU (norm-gedrag) yang menetapkan perilaku apa yang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, mempertegas pemaknaan
tersebut. Rumusannya berbunyi: •Setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

93

l

'

MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013

diminta atau dilarang untuk dikerjakan. Sebagai tentu tidak bercorak hukum kodrat (natural law),
sebuah kondisi norma, rumusan kata-kata 'secara
melawan hukum' ini memang harus dibaca dalam melakinkan lebih ke hukum yang hidup (living law).
filosofi yang berbeda dengan objek norma. Untuk
jelasnya dapat ditunjukkan hasil analisis unsur- Dalam perspektif seperti ini, hukum yang hidup

unsur normanya sebagai berikut: berasal dari ruang-ruang sosial yang secara

Subiek norma setiao orana langsung dipraktikkan oleh aktor (pelaku) sosial
Operator norma
Objek norma Oilaranc sebenamya. Hukum yang hidup adalah hukum yang
memperkaya diri sendiri/ terus bergerak dan bukan hukum hasil protet sesaat
Kondisi norma orano lain/ korporasi
(momentary) atau berjeda (discontinuity).
1. secara melawan hukum Dalam tradisi peradilan di keluarga sistem
2. dapat merugikan
common law, wajah hukum yang hid up ini antara lain
keuangan/perekonomian
neqara. ditunjukkan melalui representasi para juri. Mereka

Ada dua kondisi norma yang ditunjukkan dalam adalah masyarakat awam yang bertindak untuk
menilai fakta-fakta selama persidangan agar dapat
analisis di atas. Pertama, unsur kondisi norma yang
ditetapkan bersalah atau tidak bersalahnya seorang
telah ada (eksis) sebelum objek norma itu dilakukan.
pesakitan hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena
Kedua, unsur kondisi norma yang baru ada setelah
pada sekian abad lalu para hakim, jaksa, dan
objek norma dilakukan. Kondisi norma yang pengacara yang ter1ibat dalam aktivitas di peradilan

pertama tersebut berkaitan erat dengan tatanan adalah figur-figur awam yang tidak selalu berasal
normatif yang sudah harus ada sebelum objek dari daerah setempat atau mengenal kebiasaan-

norma (perbuatan subjek norma) terjadi. kebiasaan masyarakat lokal yang dikunjungi dalam

Sebagaimana dikemukakan di atas, maka tatanan peradilan model safari itu.
Dalam tradisi peradilan sistem civil law,
normatif itu bisa berupa hukum positif tertulis dalam
format peraturan perundang-undangan atau berupa keadaannya berbeda. Oleh karena pendekatannya

perasaan keadilan dan norma-norma kehidupan berbasis aturan (rule-basecf}, maka wacana tentang
hukum yang hidup tidak lagi dipandang penting
sosial dalam masyarakat.
Rangkaian kata-kata 'perasaan keadilan dan untuk diajukan pada saat suatu kasus dibawa ke
muka sidang pengadilan. Hukum yang hidup
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat'
tersebut diasumsikan telah tertampung dengan
di atas dapat dikerucutkan menjadi satu terminologi
ringkas, yaitu moralitas. Label 'moralitas' di sini tidak mantap di dalam teks-teks peraturan hukum positif.
selalu harus berupa moralitas positif sebagaimana
Sepanjang hakim berpegang pada teks-teks ini,
dimaksud oleh John Austin. Moralitas positif datang
maka dipastikan hakim sudah menegakkan keadilan
sebagai produk buatan manusia, baik yang dibuat
oleh manusia yang tidak memiliki kedaulatan politis, dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di
masyarakat. Alhasil, polemik seputar ma/um in se
maupun yang dihasilkan melalui proses analogi
(termasuk di dalamnya, menurut Austin adalah dan ma/um prohibitum dinilai menjadi tidak lagi
hukum intemasional).6 Dalam konteks UU Tastipikor,
relevan.
moralitas itu tentu lebih luas, karena dapat juga Oalam kenyataannya, pembentukan undang-

datang dari ajaran agama. undang tidak akan pemah mampu membuat
Ada pandangan bahwa moralitas di sini
rumusan hukum yang hidup itu secara tepat karena
sebaiknya tidak dikonotasikan secara meluas semua yang hidup tidak pemah dapat dipotret untuk
sehingga menyentuh tataran moralitas universal satu kondisi tertentu secara sinkronik. Hukum tidak
dapat melepaskan diri (embedded') dari tradisi
yang sudah tersaji dan benar dengan sendirinya normatif masa-masa sebelumnya. Begitu suatu
(self-evidence). Perasaan keadilan dan norma- kondisi norma diangkat ke dalam rumusan
norma kehidupan sosial dalam masyarakat di sini
peraturan perundang-undangan (tekstualisasi
aturan), maka pada detik itu juga telah terjadi upaya
diskontinuitas terhadap rangkaian perjalanan

hukum yang hidup itu.
Jadi, dapat dikatakan bahwa perumusan sifat

6 JohnAustindalamMarkR MacGoigan, 1966,Junsp,udence. ReadtngsandC8ses. Toronto, UniversityofTorontoPress,Nm. 130142.

94

melawan hukum sebagai kondisi norma, di dalam Shidarta, Konsep 'Ma/um In Se' Dan 'ma/um Prohibitum'
kondisi masyarakat yang tingkat kejahatan
korupsinya sudah melewati ambang batas toleransi, 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
IV/2006 pada hakikatnya telah menggeser
mutlak membutuhkan penafsiran yang lebih konsepsi tindak pidana korupsi yang semula
fleksibel. Dalam situasi normal, ketika fenomena merupakan 'ma/um in se' di dalam UU Tastipikor
korupsi tidak cukup masif, memang dikhawatirl<an menjadi sekadar 'ma/um prohibitum'.
akan ada bahaya besar apabila dimensi
2. Makna yang digeser dalam putusan tadi
persekutuan terlalu dibesar-besarl<an. Perspektif berl<enaan dengan kata-kata "secara melawan
ilmu hukum pidana biasanya justru ingin mencegah hukum" yang di dalam analisis unsur norma
dominasi persekutuan ini karena dapat merupakan sebuah kondisi norma. Dalam
membahayakan hak-hak individu yang menjadi konfigurasi asas-asas sistem hukum, kondisi
norm a tersebut memperlihatkan kecenderungan
pesakitan hukum. Namun di sisi lain, jika situasi tidak untuk menggarisbawahi asas persekutuan
lagi normal, maka dibutuhkan strategi (kolektivitas), yang dalam kondisi normal
memang layak diimbangi dengan asas
pemberantasan korupsi yang sedikit berbeda. kepribadian secara sama kuatnya. Dalam
Dalam strategi pemberantasan tersebut, konteks ini, sifat melawan hukum sebagai tolok
ukur ketercelaan dari tindak pidana korupsi
derajat ketercelaan dalam tindak pidana korupsi mungkin saja masih memadai untuk dimaknai
harus diarahkan kepada terciptanya penghormatan secara 'ma/um prohibitum'.
terhadap kewibawaan hukum. Dalam konteks ini,
tidak ada jalan lain kecuali memperl<uat kembali 3. Ketika tingkat kejahatan korupsi sud ah melewati
aspek persekutuan ini karena kewibawaan hukum ambang batas toleransi (abnormal) dalam kaca
pidana memang lebih bertopang pada hukum publik mata masyarakat luas, yakni ketika skeptisisme
bahkan sudah diarahkan kepada undang-
daripada hukum privat. Apabila masyarakat luas di undang itu sendiri, maka tolok ukur ketercelaan
Indonesia menilai koruptor sudah merajalela itu tidak mungkin lagi hanya dibatasi secara
dengan mencemari dan merusak setiap sendi formal menurut bunyi teks undang-undang. Di
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan sinilah dibutuhkan pemaknaan yang lebih luas
bemegara, maka tugas hukum adalah memastikan agar strategi pemberantasan korupsi mampu
bahwa perasaan keadilan dan norma-norma sosial merebut kembali momentum kewibawaan
dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat hukum. Pemaknaan yang lebih luas ini harus
dipulihkan kembali guna menopang kewibawaan dimulai dari perluasan tolok ukur ketercelaan
hukum. tersebut, dengan mempertahankan bunyi
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tastipikor, yaitu
Undang-undang dapat saja digunakan sebagai pemaknaan secara 'ma/um in se'.
pegangan untuk menetapkan tolok ukur derajat
ketercelaan perilaku koruptif itu. Hanya saja, tolok 4. Kemungkinan bahaya dalam perluasan makna
ukur ketercelaan dalam undang-undang ini akan secara 'ma/um in se' ini tentu saja dapat tenadi,
menjadi sia-sia jika dinilai terlalu minimalis dalam tetapi bahaya ini secara sistem telah
diminimalisasi untuk diserahkan kepada
menopang gerakan pemberantasan korupsi yang mekanisme peradilan. Lembaga inilah yang
sudah terlanjur masif dan tampil dalam berbagai pada dasarnya menjadi ujung tombak untuk
ragam modus. Di sisi lain, fleksibilitas hukum positif mengawal putusan-putusannya yang cerdas dan
tertulis (undang-undang) juga sangat terbatas bernas (motivering vonis) sebagaimana
dalam merekam perasaan keadilan dan norma- diamanatkan Pasal 50 dan 53 Undang-Undang
norma sosial. Oleh sebab itu, pergeseran Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
pemaknaan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 Kehakiman.
ayat (1) UU Tastipikor dari konsep 'ma/um in se' ke
'ma/um probihitum' berpotensi mempersempit DAFTAR PUSTAKA
peluang terciptanya kewibawaan hukum.
Apeldoorn, L.J. van, 1985, lnleiding tot de Studie van
C. Simpulan het Nederlandse Recht, Zwolle: W.DE.J.
Untuk merangkai kembali rangkaian ulasan di
95
atas, dapat disusun kembali sistematika jalan
pemikiran tulisan ini sebagai berikut:

MMH, JI/id 42 No. 1 Januari 2013

Tjeenk Willink.
Hart, H.L.A. 1961, The Concept of Law, Oxford:

Oxford University Press.
MacGuigan, Mark R., 1966, Jurisprudence:

Readings and Cases, Toronto: University of
Toronto Press.
Marwoto, B.J. & H. Witdarmono, 2004, Proverbia
Latina, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana.
Jakarta: BinaAksara.
Rachels, James, 2004, Filsafat Moral, Terjemahan
A. Sudiarja, Yogyakarta: Kanisius.
Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum: Suatu
Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung:
RefikaAditama.

96