BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar | i BUKU PANDUAN Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar DIREKTORAT SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020
ii | BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar BUKU PANDUAN Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar Pengarah: Jumeri, S.TP., M.Si. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Penanggung Jawab: Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd Direktur Sekolah Dasar Tim Penyusun: Tim Direktorat Sekolah Dasar Desain dan Tata Letak: Deni Irawan Penerbit: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat: Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 17, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar | iii KATA PENGANTAR KEMAJUAN sumber daya manusia atau SDM di bidang pendidikan tak lepas dari beberapa faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah kesehatan individual peserta didik. Mewujudkan kesehatan peserta didik bisa dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekolah. Bila peserta didik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolahnya, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di sekolah akan terwujud, terutama di masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Hanya saja, di masa pandemi, akses peserta didik semakin terbatas pada layanan dan informasi kesehatan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi begitu terbatas. Padahal, anak perlu memahami dan mengenali tubuhnya sejak dini. Selain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya, upaya itu juga untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Pengenalan tubuh pada anak usia sekolah itu merupakan bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Selain mengenali tubuhnya, anak juga perlu diajak memahami adanya perbedaan antara tubuh anak laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui hal-hal terkait tubuh, anak bisa menjaga tubuhnya sekaligus menghormati tubuh temannya. Direktorat Sekolah Dasar merasa perlu mengangkat tentang pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dasar agar ada pembinaan mengenai kesehatan reproduksi bagi peserta didik yang selama ini masih terabaikan dalam proses pendidikan. Sehingga peserta didik yakni anak dari kelas rendah (7 tahun s.d 9 tahun) dan anak dari kelas tinggi (10 tahun s.d 12 tahun) maupun orangtua perlu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai aspek-aspek dalam kesehatan reproduksi untuk mendukung anak hingga
iv | BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar remaja bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kesehatannya, bertanggungjawab terhadap dirinya, baik norma dan agama, juga lingkungannya. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Syukur Alhamdulillah, buku ini telah ditulis dan disusun. Buku ini sejatinya telah kami susun dan siapkan dengan cukup maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Kami juga sampaikan beribu terimakasih atas kontribusi ide, informasi, dan pikirannya untk menyelesaikan penyusunan buku ini. Untuk kesempurnaan buku ini, maka kami sangat terbuka atas segala saran, masukan dan bahkan kritik yang membangun supaya ada perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat membantu satuan pemerintah daerah, satuan pendidikan SD, maupun pegiat pendidikan dasar lainnya dalam mengimplementasikan pendidikan reproduksi, sehingga peserta didik di satuan pendidikan sekolah dasar meningkat aspek akademis dan kesehatannya. Sehingga tujuan pendidikan dapat dengan mudah tercapai. Jakarta, 20 November 2020 Direktur Sekolah Dasar Dra. Sri Wahyuningsih M.Pd. NIP 196807291988032001
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar | v DAFTAR ISI BAB 1 | PENDAHULUAN....................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG............................................................................................................. 1 B. TUJUAN.................................................................................................................................. 5 C. SASARAN ............................................................................................................................... 5 D. DASAR HUKUM .................................................................................................................. 6 BAB 2 | KESEHATAN REPRODUKSI................................................................................ 9 A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi........................................ 9 B. Hak Anak dan Hak Kesehatan Reproduksi ................................................................ 10 C. Pendidikan Kesehatan Reproduksi............................................................................... 15 C.1. Pengertian Pendidikan Kesehatan Reproduksi............................................... 15 C.2. Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi ....................................................... 15 C.3. Aspek-aspek Pendidikan Kesehatan Reproduksi ........................................... 19 C.4. Topik-topik Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar................................... 20 D. Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat....................................................................... 25 E. Prinsip Dasar dalam Menyampaikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Peserta Didik............................................................................................................... 27 BAB 3 | TATA KELOLA KESEHATAN REPRODUKSI DI SEKOLAH DASAR.... 33 A. Tata Kelola di Tingkat Pusat............................................................................................ 34 A.1. Direktorat Sekolah Dasar........................................................................................ 34 A.2. Tata Kelola Pada Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat.................................. 37 B. Tata Kelola Tingkat Provinsi............................................................................................ 40 C. Tata Kelola Tingkat Kab/Kota......................................................................................... 41 C.1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...................................................................... 41 C.2. Tata Kelola Pada Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota............................ 43 D. Tata Kelola Di Tingkat Kecamatan................................................................................ 45 D.1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan....................................... 45 D.2. Tim Pembina UKS/M Kecamatan......................................................................... 46 E. Tata Kelola Di Satuan Pendidikan................................................................................. 48 E.1. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar......................................................................... 48 E.2. Peran Tim Pelaksana UKS/M.................................................................................. 55
vi | BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar BAB 4 | PENUTUP..................................................................................................................... 59 Lampiran 1. Stratifikasi UKS tingkat SD dan Penjelasan Indikator Stratifikasi UKS tingkat SD ...................................................................................................................................... 61 Lampiran 2. Pemetaan Materi & Kompetensi Kesehatan Reproduksi dengan Mata Pelajaran Tingkat SD/MI .......................................................................................................... 75 Lampiran 3. Pemetaan Materi dan Kometensi Reproduksi untuk Mata Pekajaran IPA SD ........................................................................................................................ 81 Lampiran 4. Daftar tilik pendidikan kesehatan reproduksi tingkat SD untuk manajemen sekolah, orangtua dan peserta didik ..................................................................................... 84
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 1 BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan semua perundang-undangan yang ada menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, dan sehat. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi telah memuat kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu jenis layanan yang merupakan suatu dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Pada pasal 11 no 1 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi; dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa pelayanan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi pada proses pendidikan formal dan nonformal. Serangkaian aturan
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 2 telah menunjukkan pentingnya melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Berkaitan dengan kesehatan seksualitas dan reproduksi ini, International Conference on Population and Development (ICPD) yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa berlangsung di Kairo pada 1994, menekankan pentingnya edukasi hak kesehatan reproduksi. Perhatian utama isu ini terutama pada perempuan dan remaja, yang selama ini menjadi objek dari kebijakan kontrol atas reproduksi dan seksualitas. Bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki hak untuk mengatur seksualitas dan reproduksinya secara independen.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 3 Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah adalah proses pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial dari kesehatan reproduksi. Bukan hanya berbicara tentang reproduksi dari segi kesehatan seperti risiko dan penyakit, namun juga mencakup hubungan sosial, batasan diri, persetujuan, norma, nilai, budaya, gender, pendidikan keterampilan hidup sehat (life skill), perilaku hidup sehat, serta akses pada dukungan dan layanan kesehatan. Pendidikan kesehatan reproduksi memerlukan proses kemampuan Life Skill, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan perilaku positif yang diperlukan seseorang dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari secara efektif (WHO, 1997). Keterampilan yang dibutuhkan seperti yang dimaksudkan di atas termasuk dalam Keterampilan Hidup Sehat. Keterampilan Hidup Sehat adalah suatu kemampuan untuk menyusun pola pikir dan perilaku sehingga menjadi serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan dapat diterima oleh lingkungan budaya setempat atau mempunyai tujuan interpersonal yang menuju pada perilaku hidup sehat fisik, mental dan sosial. Untuk dapat mencapai kondisi kesehatan reproduksi yang baik, maka penerapan pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS) sangatlah dibutuhkan. Keterampilan yang tercakup dalam PKHS adalah keterampilan sosial (empati, komunikasi efektif); keterampilan berfikir (berpikir kritis, berpikir kreatif, pengambilan keputusan); keterampilan emosional (mengatasi stres dan megendalikan emosi). Perilaku hidup sehat di dunia pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19 pada tahun terakhir ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar baik secara jangka pendek maupun panjang pada kehidupan dan kesejahteraan remaja. Kondisi pandemi yang mengharuskan dilakukannya jaga jarak (physical distancing)
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 4 mengakibatkan adanya penutupan sekolah. Hal ini berpengaruh pada akses peserta didik yang semakin terbatas pada layanan dan informasi kesehatan reproduksi termasuk pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk itu Direktorat Sekolah Dasar perlu mengangkat tentang pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dasar agar ada pembinaan mengenai kesehatan reproduksi bagi peserta didik yang selama ini masih terabaikan dalam proses pendidikan. Sehingga peserta didik yakni anak dari kelas rendah (7 tahun s.d 9 tahun) dan anak dari kelas tinggi (10 tahun s.d 12 tahun) maupun orang tua perlu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai aspek-aspek dalam kesehatan reproduksi untuk mendukung anak hingga remaja bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kesehatannya, bertanggungjawab terhadap dirinya, baik norma dan agama, juga lingkungannya. Keputusan Bersama 4 Menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 menyatakan bahwa diberlakukannya perluasan pembelajaran tatap muka di area zona kuning serta pemberlakukan kurikulum darurat untuk kondisi khusus. Kurikulum darurat memberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum dan tidak dibebankan untuk menyelesaikan keseluruhan kurikulum. Kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi kesulitan yang dialami oleh guru, sekolah, orangtua dan peserta didik. Namun demikian hal ini bukan berarti pendidikan kesehatan reproduksi dapat diabaikan. Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan penularan wabah COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan, namun belum menyusun dokumen untuk pendidikan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu Kemendikbud Direktorat SD perlu menyusun Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Panduan ini merupakan bagian dari
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 5 rangkaian dokumen Modul Kesehatan Reproduksi di Tingkat SD yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan. B. TUJUAN Di dalam buku panduan ini ada dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 1. Tujuan Umum: Terlaksananya pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar 2. Tujuan khusus: Memberikan panduan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi yang meliputi: a. Prinsip dan ruang lingkup kesehatan reproduksi b. Tata kelola pendidikan kesehatan reproduksi c. Pendidikan keterampilan hidup sehat C. SASARAN Sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan kesehatan reproduksi di tingkat SD, maka sasaran buku ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat dan Lembaga lainnya yang melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi di tingkat SD; 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Tim Pembina UKS/M Provinsi;
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 6 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersarta Ketua Tim Pembina UKS/M Bupati/Walikota; 4. Tim Pembina UKS/M Kecamatan beserta Tim Pelaksana UKS/M di SD; 5. Satuan pendidikan sekolah dasar D. DASAR HUKUM Dasar penyelenggaraan kegiatan penyusunan Panduan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah Dasar ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No.1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja tahun 2017-2019 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 7 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Optimasi Fungsi Otak pada Pembelajaran Anak Usia Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). 11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB Tahun 2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) 13. Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam Kondisi Khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 8
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 9 BAB 2 KESEHATAN REPRODUKSI A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KESEHATAN REPRODUKSI Menurut ICPD dan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Kesehatan Reproduksi adalah: Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi menurut Kemenkes RI adalah: 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir 2. Keluarga berencana 3. Pencegahan dan penanganan infertilitas 4. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi keguguran 5. Pencegahan dan penanganan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan HIV AIDS 6. Kesehatan seksual 7. Kekerasan seksual 8. Deteksi dini kanker payudara dan serviks 9. Kesehatan Reproduksi Remaja 10. Kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan (seperti female genital mutilation - FGM)
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 10 B. HAK ANAK DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI Pada UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal ini didukung pula oleh Permenkes No 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Hak anak menurut konvensi atau perjanjian internasional: 1. Hak memperoleh dan mempertahankan identitas 2. Hak untuk bebas berekspresi 3. Hak bebas berpikir, beragama dan berhati nurani 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehidupan pribadi 5. Hak untuk memperoleh informasi secara layak 6. Hak mendapatkan pendidikan 7. Hak mendapatkan kesehatan yang layak Pemerintah Indonesia dan 178 negara lainnya menandatangani hasil konvensi ICPD di Kairo tahun 1994 yang mencakup 12 hak reproduksi dan menjadi acuan hak kesehatan reproduksi. Hak – hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti tercantum dalam hukum internasional dan nasional serta dokumen hak asasi manusia. Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi peserta didik tidak dapat dipisahkan dari upaya
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 11 pemenuhan hak anak, maka dalam penerapan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, pemenuhan hak reproduksi harus mengacu pada hak anak.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 12 Hak Kesehatan Reproduksi meliputi: 1. Hak untuk hidup Merupakan hak paling mendasar bagi manusia dan berarti juga bahwa setiap individu harus dibebaskan dari resiko kematian. Contohnya dengan tersedianya pengobatan bagi yang sakit, serta upaya pencegahan terjadinya penyakit. . 2. Hak atas kebebasan dan keamanan Setiap individu termasuk anak memiliki hak untuk hidup tanpa pembatasan yang dipaksakan serta terjamin keamanannya secara fisik dan psikologis. . 3. Hak atas kesetaraan dan bebas atas segala bentuk diskriminasi Setiap individu termasuk anak berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi dan pembedaan termasuk dalam mengakses layanan kesehatan maupun untuk mendapatkan informasi. 4. Hak atas kerahasiaan pribadi Setiap individu termasuk anak memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan peraturan misalnya terkait proses konseling dan catatan kesehatannya. 5. Hak untuk kebebasan berpikir Anak memiliki hak untuk berpendapat, terbebas dari penafsiran ajaran yang sempit, kepercayaan, tradisi, mitos yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat dan mendapatkan informasi yang benar dan pemahaman tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 13 6. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan Anak berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan secara komprehensif dan sesuai tumbuh kembang individu tentang kesehatan reproduksi seperti yang tercantum pada matriks materi pendidikan kesehatan reproduksi (halaman 7). Pendidikan kesehatan reproduksi akan membantu mereka untuk membuat keputusan secara mandiri dan bertanggungjawab tentang kesehatan reproduksi dan seksual dengan mengedepankan aspek gender sensitif, tanpa stereotip. 7. Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga Peserta didik berhak merencanakan, membangun, dan memilih bentuk keluarga. Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena usia anak belum memiliki kedewasaan yang memadai untuk mengambil keputusan secara merdeka. Perkawinan anak juga melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak. 8. Hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak Tidak seorang pun boleh memaksa perempuan (termasuk peserta didik perempuan) untuk hamil dan mempunyai anak. Keputusan ini harus diambil secara sadar dan merdeka. Karena itu perempuan dan peserta didik berhak mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi yang aman. 9. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjamin kerahasiaan, terjangkau, dapat diakses, berkualitas dan menghargai pasien, baik dalam kondisi sehat, sakit ataupun sebagai korban kekerasan seksual.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 14 10. Hak mendapatkan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaru, aman, dan dapat diterima. 11. Hak atas kebebasan berkumpul Hal ini termasuk mendesak pemerintah agar menempatkan masalah kesehatan reproduksi menjadi prioritas kebijakan negara. Termasuk juga berhak membentuk organisasi yang khusus memperjuangkan agar semua peserta didik mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. 12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk Peserta didikmendapatkan perlindungan dari negara untuk terbebas dari eksploitasi, pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. ICPD juga menekankan pentingnya edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Perhatian utama pendidikan ini adalah pada pemberdayaan perempuan dan remaja dengan juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung baik dalam bentuk kebijakan maupun sarana dan prasarana lainnya. Penyediaan informasi terkait kesehatan reproduksi adalah bagian dari pemenuhan hak anak dan hak kesehatan reproduksi, dengan berprinsip pada perlindungan anak, baik dalam hal penyampaian informasi maupun penerapannya. Dengan kata lain, melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah bagian dari pemenuhan
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 15 hak anak dan merupakan kewajiban bagi negara dan orang dewasa di lingkungan anak/remaja tersebut. C. PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI C.1. Pengertian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah adalah proses pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial dari kesehatan reproduksi. Proses pembelajaran merupakan proses penyampaian informasi, pemahaman dan penanaman nilai serta melatihkan keterampilan terkait kesehatan reproduksi. Sedangkan yang dimaksud berbasis kurikulum adalah suatu proses belajar yang berdasarkan pada tujuan yang jelas dan terukur serta disampaikan dengan metode yang sesuai dengan tujuan. Penerapan pendidikan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang ada pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ini terintegrasi dalam pembelajaran yang dikembangkan dengan basis kurikulum yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. C.2. Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Menurut UNESCO (2017), tujuan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif adalah untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang akan memberdayakan mereka untuk: 1. Mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka;
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 16 2. Mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang penuh penghormatan; 3. Mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka dan orang lain; 4. Memahami dan memastikan perlindungan atas hak mereka sepanjang hidup mereka. Tujuan dari pendidikan kesehatan reproduksi adalah agar peserta didik mendapatkan informasi yang lengkap mengenai aspek-aspek dalam kesehatan reproduksi untuk mendukung peserta didik mengambil keputusan yang sehat, bertanggungjawab dan berbahagia. Pendidikan kesehatan reproduksi harus selalu disertai dengan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja termasuk diantaranya adalah konseling dan rujukan ke fasilitas kesehatan. Tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi remaja, diharapkan akan menghasilkan kemandirian remaja dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi dan kehidupan seksualnya secara lebih sehat dan bertanggungjawab. Lebih lanjut, pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai akan berkontribusi kepada terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi yang berujung pada meningkatnya kualitas hidup serta kualitas keturunannya baik secara fisik, mental, maupun sosial yang terbebas dari rasa takut, tindakan kekerasan, dan diskriminasi. Hal-hal yang diharapkan dapat berkembang pada anak setelah mengikuti proses pembelajaran ini adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi aspek-aspek pada Bagan 1.1 berikut:
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 17 Bagan 1.1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan anak yang diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi Menanamkan nilai dan norma Mendorong peserta didik untuk beraktifitas sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Komunikasi Kemampuan untuk menyampaikan ide, pendapat dan perasaan melalui berbicara, tulisan, mendengarkan, ekspresi muka, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Keterampilan ini bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik, mengerti dan mengelola emosi, membuat kesepakatan serta membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain Memahami identitas dirinya dan memiliki kepercayaan diri Peserta didik menyadari potensi yang dimiliki, termasuk kelebihan dan kekurangan. Hal ini akan mendorong rasa kepercayaan diri bahwa ia mampu membuat keputusan-keputusan yang baik. Memiliki motivasi, kepemimpinan dan kemandirian Merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik untuk menyadari bahwa mereka bisa mempengaruhi dan menentukan hal-hal yang terjadi pada diri mereka. Kesadaran ini akan memotivasi mereka untuk membuat pilihan-pilihan positif dan membuat perubahan. Kemampuan ini akan berkembang pada aspek lainnya seperti pengambilan keputusan, berpikir kritis, berpikir kreatif, manajemen diri, dan bekerjasama.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 18 Mengelola konflik, bernegosiasi dan menyelesaikan masalah Kemampuan ini akan dapat membantu peserta didik dalam beradaptasi secara sosial dan menyelesaikan masalah yang mungkin dapat terjadi di keluarga, dengan teman sebaya maupun di lingkungan masyarakat. Mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi serta manajemen stress Membantu peserta didik mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi untuk dapat beradaptasi dengan diri dan lingkungannya. Pengelolaan emosi dan stress yang baik akan mendukung remaja memilih perilaku sehat dan terhindar dari perilaku berisiko Memahami perbedaan, saling menghargai, dan bekerjasama dengan orang lain Kemampuan ini akan mendukung peserta didik untuk lebih mengasah keterampilan interpersonalnya. Keterampilan interpersonal Mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan, saling menghargai dan bekerja sama dengan orang lain. Kreatifitas dan inovasi Mendorong peserta didik untuk dapat berinovasi dan berkreasi dalam menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah Berorientasi dan merencanakan masa depan Mendorong peserta didik untuk mampu merencanakan masa depan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta mengelola potensi yang dimilikinya.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 19 C.3. Aspek-aspek Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pendidikan kesehatan reproduksi hendaknya memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Berdasarkan fakta ilmiah Informasi yang disampaikan adalah informasi yang telah teruji secara ilmiah dan berdasarkan data 2. Bertahap Pembelajaran dilakukan dengan proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. 3. Sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangan anak dan remaja. Informasi yang diberikan harus disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Faktor kemampuannya dalam memahami dan memproses informasi juga perlu diperhatikan untuk dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Berbasis kurikulum Dilengkapi dengan tujuan yang jelas dan metode yang terstruktur. 5. Komprehensif Mencakup berbagai aspek kesehatan reproduksi seperti organ reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, IMS termasuk HIV dan AIDS. Selain itu juga mencakup keterampilan hidup, hubungan personal, kesetaraan gender, dan lain-lain. 6. Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia Termasuk di dalamnya hak anak, hak akan informasi yang berimbang, dan juga meningkatkan kesadaran anak dan remaja akan hak mereka sendiri dan penghargaan akan hak orang lain.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 20 7. Berdasar pada kesetaraan gender Bahwa hak, kewajiban dan posisi antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan dipandang sama dalam semua aspek. 8. Transformatif Informasi dan pembelajaran yang didapat oleh peserta didik hendaknya mendorong mereka untuk dapat menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain itu remaja pun didorong untuk berkontribusi lebih banyak pada masyarakat. 9. Disesuaikan dengan budaya dan konteks setempat Menghargai perbedaan budaya dan tidak memaksakan nilai, namun mendorong kesadaran yang lebih mendalam akan berbagai dampak sehingga lebih positif dalam mengambil keputusan-keputusan 10. Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Keterampilan ini mencakup keterampilan hidup (life skill). C.4. Topik-topik Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar Materi atau topik-topik yang disampaikan dalam pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk tingkat SD meliputi hal-hal berikut:
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 21 BAGIAN MATERI TUJUAN 1. Konsep Dasar Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagian ini khusus untuk guru yang mengajar: Konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi Prinsip-prinsip penerapan pendidikan kesehatan reproduksi Karakteristik guru yang diharapkan dalam menyampaikan dan menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi Guru memahami konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak dan remaja dan mampu menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi dengan berdasarkan pada prinsipprinsip pendidikan kesehatan reproduksi 2. Nilai, Norma, Batasan Diri Dan Hubungan Dengan Orang Lain Mengenal Diri Hal-hal yang Penting Bagi Diriku Aturan (Norma) Menghormati Perbedaan Batasan Diri Sentuhan Baik dan Tidak Baik Persetujuan Pertemanan Mengenal Keluarga Kasih Sayang dan Ekspresinya Belajar Membuat Keputusan yang Baik Peserta didik dibekali dengan pengetahuan, sikap yang positif dan keterampilan untuk dapat mengenal diri, memahami aturan, menghargai diri sendiri dan orang lain dalam membangun relasi sosial yang sehat dan bertanggung jawab.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 22 Belajar Berkomunikasi yang Baik 3. Pertumbuhan Dan Perkembangan Kelas Bawah (kelas 1-3) Mengenal Tubuh Menjaga Kebersihan Tubuh Perilaku Sehat Kelas Atas (kelas 4-6) Persiapan Memasuki Masa Pubertas Manajemen Kebersihan Menstruasi Citra Diri Positif Peserta didik dibekali dengan pengetahuan,sikap yang positif dan keterampilan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa pubertas dengan sehat dan bertanggung jawab. 4. Masalah Kesehatan Reproduksi Mengenal dan Belajar Menghargai Proses yang Dialami Wanita pada Masa Kehamilan Kelas Atas (kelas 4-6) Mengenal HIV dan AIDS Mencegah Stigma dan Diskriminasi Peserta didik dibekali dengan pengetahuan, sikap yang positif dan keterampilan dalam mengenal dan menghargai proses kehamilan yang dialami wanita serta pengetahuan dasar mengenai HIV dan AIDS untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 23 5. Gender Dan Pencegahan Kekerasan Mengenal Hak dan Kewajiban Mengenal Gender dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari Mengenal Jenis-jenis Kekerasan Mencegah dan Menghindari Bullying (Perundungan) Melakukan Tindakan Terkait Kekerasan yang Terjadi Pada Diri, Keluarga, Pertemanan, Sekolah dan Lingkungan Peserta didik dibekali dengan pengetahuan, sikap yang positif dan keterampilan dalam mengenal kesetaraan gender serta upaya pencegahan dan melakukan tindakan jika terjadi kekerasan termasuk perundungan. 6. Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Penggunaan Teknologi Digital dan Internet Secara Aman Belajar Memilih dan Memilah Informasi yang Baik Peserta didik dibekali dengan pengetahuan, sikap yang positif dan keterampilan untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet dengan cara yang sehat dan aman. 7. Dukungan Dan Layanan Memahami Dukungan Teman Memahami Dukungan Keluarga Memahami Dukungan Guru dan Sekolah Belajar Mencari Bantuan Peserta didik dibekali dengan pengetahuan, sikap yang positif dan keterampilan untuk dapat mengakses dukungan dan layanan jika membutuhkan bantuan.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 24 8. Penyusunan Rencana Pembelajaran Rencana Pembelajaran dan Kegiatan Bermuatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Guru mampu membuat rencana pembelajaran dan kegiatan yang bermuatan pendidikan kesehatan reproduksi, berikut dengan mempertimbangkan pendidikan dalam situasi khusus. Pada masa pandemi COVID-19, risiko-risiko yang dihadapi anak dan remaja juga semakin besar dan beragam. Risiko remaja mengalami kekerasan juga menjadi lebih tinggi. Telah ada 643 kasus kekerasan yang terlaporkan pada rentang waktu bulan Maret-April 2020 terjadi pada anak dan perempuan. Anak dan perempuan memang lebih rentan terkena dampak krisis dan tekanan psikis di rumah tangga akibat pandemi ini (data PuspakaKompak-Unicef). Sebuah survey yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save The Children) memberikan hasil yang memperkirakan bahwa 400- 500 ribu anak usia 10-17 tahun rentan akan melakukan perkawinan anak. Risiko pandemi COVID-19 yang relevan dengan isu kesehatan reproduksi adalah terkait kesehatan mental, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak, keamanan online dan dukungan psikologis (UNFPA, 2020). Disaat akses peserta didik pada layanan dan informasi semakin terbatas di masa pandemi ini, maka peran sekolah dan guru untuk tetap dapat memberikan pendidikan kesehatan reproduksi diharapkan akan memberikan bantuan besar bagi peserta didik untuk dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan,
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 25 mempunyai sikap dan nilai yang positif serta keterampilan dalam mempersiapkan diri menuju masa dewasa. Pendidikan kesehatan reproduksi yang telah disiapkan dalam panduan ini pun dapat dilaksanakan berdasarkan penyesuaian dengan kurikulum dalam kondisi khusus. Dan jika dilaksanakan dengan tatap muka di area zona kuning harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yag telah ditetapkan. Guru perlu mencari waktu dan cara yang paling mungkin untuk dilakukan sehingga dapat tetap memberikan hak peserta didik sebagai remaja akan informasi kesehatan reproduksi. D. PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP SEHAT Dalam upaya mendukung peserta didik agar mampu dan berdaya, mereka harus memiliki keterampilan hidup baik secara personal maupun sosial. Dalam pendidikan kesehatan reproduksi, keterampilan hidup penting untuk diajarkan kepada peserta didik baik secara implisit di dalam proses pengajaran maupun disampaikan dan diajarkan secara eksplisit. Keterampilan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan perilaku positif yang diperlukan seseorang dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari secara efektif (WHO, 1997). Keterampilan yang dibutuhkan seperti yang dimaksudkan diatas termasuk dalam Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Keterampilan Hidup Sehat adalah suatu kemampuan untuk menyusun pola pikir dan perilaku sehingga menjadi serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan dapat diterima oleh lingkungan budaya setempat atau mempunyai tujuan interpersonal yang menuju pada perilaku hidup sehat fisik, mental dan sosial.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 26 Pemerintah telah mencanangkan sebuah pendidikan keterampilan hidup yang disingkat dengan PKHS (Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat) yang juga diintegrasikan dalam penerapan pendidikan kesehatan reproduksi ini. Penerapan keterampilan hidup sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai kondisi kesehatan reproduksi yang baik.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 27 Keterampilan yang tercakup dalam PKHS antara lain adalah: 1. Kesadaran Diri – mengenal diri sendiri (karakter, kekuatan, kelemahan, keinginan) 2. Empati – memposisikan perasaan orang lain pada diri sendiri 3. Pengambilan Keputusan – kemampuan menentukan pilihan 4. Pemecahan Masalah – menyelesaikan masalah secara konstruktif 5. Berpikir Kritis – menganalisis informasi dan pengalaman 6. Berpikir Kreatif – kemampuan membuat ide baru 7. Komunikasi Efektif – kemampuan menyampaikan gagasan 8. Hubungan Interpersonal – interaksi dengan sesama secara positif dan harmonis 9. Pengendalian Emosi – kemampuan meredam gejolak emosi sehingga perilaku terkendali 10. Mengatasi Stress – kemampuan mengenali sumber stress, efeknya dan cara mengelolanya PKHS juga dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan UKS/M terutama pelaksanaan pilar pendidikan sekolah sehat. E. PRINSIP DASAR DALAM MENYAMPAIKAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PESERTA DIDIK Situasi pembelajaran terkait pendidikan kesehatan reproduksi sebaiknya dalam situasi yang nyaman, terbuka dan menyenangkan baik bagi pihak fasilitator (guru) maupun anak dan remaja (peserta didik). Proses pembelajaran hendaknya interaktif, setiap orang memiliki hak dan posisi yang setara untuk mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya,
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 28 mengembangkan sikap positif dan keterampilan, dan tidak hanya menambah pengetahuan semata. Dukungan kepala sekolah dan orang tua menjadi penting untuk memastikan pendidikan kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah sebagai ketua Tim Pelaksana UKS/M dapat mendorong penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi sebagai pelaksanaan pilar UKS/M pendidikan kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pengajar dalam menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi adalah: 1. Buatlah kesepakatan belajar Kesepakatan belajar yang dibuat antara guru dan peserta didik diawal proses pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi menjadi penting, mengingat topik yang dibahas cukup sensitif dan selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Menggali informasi dari peserta didik mengenai topik permasalahan yang dihadapi, sehingga peserta didik mau berdiskusi lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi. Kesepakatan belajar akan membantu untuk membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk saling berbagi pengetahuan, nilai/ sikap serta pengalaman hidup menyangkut kesehatan reproduksi. Beberapa hal yang penting untuk disepakati, antara lain : topik kesehatan reproduksi adalah hal positif dan tidak tabu; aktif menyampaikan pendapat; saling menghargai; tidak menghakimi,
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 29 tidak melakukan stigma dan diskriminasi; serta menjaga kerahasiaan semua cerita/pengalaman yang diungkap dalam sesi pembelajaran. 2. Tulus Guru menyadari bahwa tujuan memberikan pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah adalah untuk membantu anak dan remaja, tanpa mengharapkan timbal balik langsung dan harapan tinggi bahwa remaja akan segera berubah setelah mendapatkan pengajaran. Semua membutuhkan proses. Sebuah sikap tulus akan membuat komunikasi lebih mudah. Guru harus mampu mengekspresikan rasa tulusnya ketika membahas topik-topik tertentu. 3. Pendengar yang baik Guru harus menunjukkan bahwa dirinya mendengarkan dengan baik ketika sedang memperhatikan pernyataan atau pertanyaan peserta didik serta apa yang menjadi fokus perhatian atau kekhawatiran dalam pikiran peserta didik. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang baik. 4. Berpikiran terbuka Guru harus menunjukkan sikap terbuka sehingga peserta didik merasa nyaman mengekspresikan pendapat dan nilainya menyangkut topik yang sedang dibahas. Walaupun mungkin yang
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 30 disampaikan oleh peserta didik bertentangan dengan nilai yang dipercaya oleh guru, namun berusaha tidak menghakimi dari sejak awal akan lebih baik 5. Fleksibel Guru mempunyai kemampuan untuk bersikap fleksibel dan mencoba untuk menanggapi perhatian dan kebutuhan yang mungkin muncul dari peserta didik ketika sedang mendiskusikan suatu topik, meskipun apa yang menjadi perhatian peserta didik tidak menjadi bagian dalam topik yang sedang dibahas oleh guru. 6. Menjaga privasi Guru harus mampu menjaga kerahasiaan tentang topik yang didiskusikan dengan peserta didik. 7. Tetap tenang Guru harus tenang mendengarkan peserta didik saat mereka mengekspresikan pendapat mereka, bahkan saat guru mungkin tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 31 8. Meminta pendapat peserta didik Guru sebaiknya meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dan bukan meminta pengakuan tentang pengalaman mereka yang mungkin memalukan. Tunjukkan bahwa setiap pendapat adalah baik dan dorong peserta didik untuk secara terbuka berdiskusi mengenai pendapat mereka. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, penting untuk memberi teladan dalam menghargai pendapat orang lain. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan Guru diupayakan dapat menjawab pertanyaan yang muncul dari peserta didik, akan tetapi jika guru merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab maka sebaiknya guru jujur dan menjanjikan akan mencarikan jawaban yang benar daripada memaksa memberikan informasi yang salah. 10. Menunjukkan rasa percaya diri membahas topik-topik kesehatan reproduksi Guru harus percaya diri dalam menyampaikan topik tentang kesehatan reproduksi. Jika guru menunjukkan sikap canggung dan malu, maka peserta didik menjadi canggung untuk mengikuti proses belajar di kelas termasuk tidak terbuka untuk menanyakan informasi yang mereka butuhkan.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 32
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 33 BAB 3 TATA KELOLA PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI SEKOLAH DASAR PROGRAM UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang terdiri dari 3 pilar, yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang didukung dengan manajemen UKS/M. Salah satu topik pendidikan kesehatan adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Satuan pendidikan sekolah dasar dipandang layak dan strategis dalam upaya mempromosikan pendidikan kesehatan reproduksi di tingkat SD yang terintegrasi dengan pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS). Hal tersebut menjadi pertimbangan karena peserta didik sekolah dasar dapat menjadi agen perubahan (agent of change) dalam mendesiminasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Disisi lain usia peserta didik sekolah dasar merupakan usia keemasan (golden age) dimana 80% otak anak pada fase ini bekerja membentuk karakter. Dengan demikian upaya pembinaan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan kesehatan reproduksi pada usia ini menjadi sangat efektif. Namun demikian sejalan dengan kemampuan dan kapasitas pengetahuan serta keterampilan peserta didik sekolah dasar, dipandang perlu adanya regulasi pembinaan dan bimbingan yang kontinu, sehingga peserta didik
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 34 sekolah dasar benar-benar dapat menjadi agen pembaharu dalam mendesiminasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Pada gilirannya kelak peserta didik sekolah dasar sebagai warga masyarakat yang merupakan target akhir, dapat menjadi anak remaja yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan kesehariannya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui satuan pendidikan sekolah dasar menjadi salah satu alternatif. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pendidikan kesehatan reproduksi pada peserta didik sekolah dasar dapat berjalan optimal jika semua komponen dapat terlibat secara penuh. Peran institusi dan lembaga terkait dalam pengembangan dan pembinaan kesehatan reproduksi kepada peserta didik yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendasar. A. TATA KELOLA DI TINGKAT PUSAT A.1. Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang merupakan komponen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam pembinaan pendidikan kesehatan reproduksi bagi peserta didik sekolah dasar. Dalam hal ini konsep kerja yang dilakukan adalah secara berjenjang melalui Kabupaten/Kota, satuan pendidikan dan akhirnya bermuara pada peserta didik. Peran Direktorat Sekolah Dasar dalam upaya pembinaan pendidikan kesehatan reproduksi bagi peserta didik sekolah dasar terbagi menjadi 4 (empat) fungsi dan peran, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 35
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 36 1. Perencanaan Melalui fungsi perencanaan Direktorat Sekolah Dasar pembinaan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar, memiliki fungsi antara lain: a. Melakukan perumusan kebijakan program pendidikan kesehatan reproduksi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola, pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar; b. Melakukan perumusan standar program pendidikan kesehatan reproduksi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola, pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. 2. Pengorganisasian Direktorat Sekolah Dasar dalam pengorganisasian pembinaan pola hidup bersih dan sehat khususnya kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar memiliki kewajiban untuk: a. Menyusun dan mengembangkan norma, standar, dan prosedur, program pembinaan kesehatan reproduksi; b. Menyusun dan mengembangkan kriteria program kesehatan reproduksi; c. Mengembangkan sistem tata kelola, pembinaan pendidikan kesehatan reproduksi. 3. Pelaksanaan Direktorat Sekolah Dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu pembinaan satuan pendidikan sekolah dasar dalam pendidikan kesehatan reproduksi, memiliki fungsi antara lain:
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 37 a. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan kesehatan reproduksi; b. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi program pendidikan kesehatan reproduksi; c. Membantu melengkapi sarana serta prasarana dasar pendidikan kesehatan reproduksi; d. Memfasilitasi pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi untuk Dinas Pendidikan Kab/Kota yang dilakukan bersama dengan Direktorat GTK; e. Sosialisasi panduan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi kepada dinas pendidikan. 4 Monitoring Evaluasi Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan kesehatan reproduksi. A.2. Tata Kelola Pada Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat Sejalan dengan fungsi Tim Pembina UKS Pusat yaitu sebagai pembantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS berdasarkan Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS, sesuai SKB 4 Menteri, Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat memliki 4 (empat) komponen fungsi dan perannya dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Fungsi dan peran dimaksud yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan aspek monitoring evaluasi.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 38 1. Perencanaan Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat dalam pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi dalam fungsi perencanaan memiliki peran: a. Melakukan perumusan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Program UKS/M Nasional; b. Perumusan standar program UKS/M Nasional. 2. Pengorganisasian Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat dalam pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi dalam fungsi pengorganisasian memiliki peran: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program UKS/M di Pusat dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Program UKS/M Nasional; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program UKS/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Program UKS/M Nasional; c. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi terkait penyelenggaraan UKS/M khususnya program kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar; d. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memasukkan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui Program UKS/M dalam dokumen perencanaan daerah di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 39 e. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M Kabupaten/Kota dan Sekretariat TP UKS/M Kecamatan serta Tim Pelaksana di Sekolah khususnya dalam kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar. 3. Pelaksanaan Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat dalam pengembangan pendidikan pola hidup bersih dan sehat khususnya kesehatan reproduksi dalam fungsi pelaksanaan memiliki peran: a. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dukungan program dan penganggaran kegiatan kesehatan reproduksi guna mendukung pelaksanaan UKS/M; b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan/CSR dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku untuk pengembangan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar; c. Peningkatan kapasitas pendidikan kesehatan reproduksi. 4. Monitoring Evaluasi Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui Program UKS/M di daerah.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 40 B. TATA KELOLA TINGKAT PROVINSI Tata Kelola pada Tim Pembina UKS/M Provinsi. Tim Pembina UKS/M provinsi berfungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS/M di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan provinsi. Oleh karena itu terkait dengan pengembangan program UKS/M dalam hal kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar, Tim Pembina UKS/M Provinsi memiliki peran antara lain: 1. Perencanaan a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M bagi provinsi termasuk didalamnya pemgembangan pendidikan kesehatan reproduksi yang dapat dijalankan oleh Kabupaten/Kota; b. Melakukan penyusunan program dan standar operasional prosedur program kegiatan UKS/M yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. 2. Pengorganisasian a. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat tetap TP UKS/M Provinsi termasuk didalamnya tentang pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar; b. Menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, dalam kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar dengan pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku.
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 41 3. Pelaksanaan a. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar melalui Program UKS/M; b. Melaksanakan pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi sekolah dasar kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan narasumber dari Provinsi; c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui Program UKS/M. 4. Monitoring Evaluasi Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui program pembinaan dan pengembangan UKS/M. C. TATA KELOLA TINGKAT KAB/KOTA C.1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pelaksanaan pelayanan, pembinaan, evaluasi, dan pengendalian urusan bidang pendidikan. Dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar pelalui Program UKS/M memiliki tugas dan tanggung jawab: merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pembinaan
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 42 kesiswaan, kelembagaan, dan sarana prasarana. Oleh karena itu merujuk pada tugasnya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara rinci memiliki peran dalam pengembangan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar, antara lain: 1. Perencanaan a. Merumuskan rencana kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M. b. Melakukan penyusunan program dan standar operasional prosedur program kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M. 2. Pengorganisasian a. Pengoordinasian dan mensosialisasikan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M. b. Pembinaan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M. c. Mensosialisasikan kegiatan khususnya kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan kurikulum pendidikan dasar. 3. Pelaksanaan a. Pemenuhan sarana penunjang kegiatan kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M dengan penyediaan buku panduan pendidikan kesehatan reproduksi, modul kesehatan reproduksi, media KIE
BUKU PANDUAN | Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar 43 pendidikan kesehatan reproduksi, alat bantu ajar pendidikan kesehatan reproduksi. b. Pelatihan panduan pendidikan kesehatan reproduksi kepada satuan pendidikan sekolah dasar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota c. Memasukkan materi kespro dalam muatan lokal d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar melalui pengembangan program UKS/M. 4. Monitoring Evaluasi Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar. C.2. Tata Kelola Pada Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS/M di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu terkait dengan pengembangan program UKS/M dalam hal kegiatan kesehatan reproduksi di satuan pendidikan sekolah dasar, Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota memiliki peran antara lain: 1. Perencanaan a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan reproduksi yang termasuk dalam trias UKS/M yakni pendidikan kesehatan;