MINI BOOK Media dan Kontrol Sosial

Media Dan Kritik Sosial i

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu
wa ta’ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, anugerah
serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang
berjudul “MINI BOOK MEDIA DAN KRITIK SOSIAL” sebagai salah satu syarat untuk
memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Kritik Sosial program studi Ilmu
Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.

Dengan dibekali oleh keyakinan, ketabahan, kesabaran, kemauan yang keras, bimbingan
dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta’ala, serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulis
dapat menyelesaikan mini book ini. Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini jauh dari
kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan
untuk kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Jakarta, 26 Desember 2021
Penulis

Media Dan Kritik Sosial ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI......................................................................................................................................... iii
MASYARAKAT DAN DEMOKRASI................................................................................................ 1

A. Masyarakat.................................................................................................................................. 1
B. Demokrasi ................................................................................................................................... 2
MEDIA DAN KONTROL SOSIAL .................................................................................................... 4
A. Media .......................................................................................................................................... 4
B. Kontrol Sosial ............................................................................................................................. 5
MEDIA & RUANG PUBLIK............................................................................................................... 6
A. Karakteristik Media Massa sebagai Ruang Publik...................................................................... 6
B. Eksistensi Media Massa & Dominasi Ruang Publik................................................................... 7
C. Media Sosial Sebagai Ruang Publik ........................................................................................... 8
FAKTA DAN OPINI ............................................................................................................................ 9
A. Fakta............................................................................................................................................ 9
B. Opini ........................................................................................................................................... 9
C. Perbedaan..................................................................................................................................10
D. Contoh Kalimat.........................................................................................................................10
PERS ....................................................................................................................................................11
A. Sejarah Pers...............................................................................................................................12
B. Asas Pers...................................................................................................................................13
C. Kode Etik Pers ..........................................................................................................................14
D. Teori Pers ..................................................................................................................................16
E. Sistem Pers................................................................................................................................18
F. Kebebasan Dan Konflik ............................................................................................................20
Media Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik.................................................................................23
A. Karakter Media Dalam Kepentingan Publik .............................................................................24
B. Teori Ekonomi Politik Media ...................................................................................................25
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................27

Media Dan Kritik Sosial iii

MASYARAKAT DAN DEMOKRASI
A. Masyarakat

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Yang menyolok dari ciri
kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya
kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti sukubangsa, dan
digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jatidiri. Di samping itu,
kesukubangsaan dalam kehidupan orang Indonesia adalah sebuah dunia yang
primordial (yang utama dan yang pertama dikenal dalam proses sosialisasi dan
enkulturisasi). Karena itu, ia mempunyai fungsi menentukan posisi-posisi para pelaku
dari suku bangsa yang sama maupun pelaku dari sukubangsa-sukubangsa yang berbeda,
dalam suatu struktur hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat
setempat.

Dalam sejarahnya, masyarakat majemuk karena kemajemukan kesukubangsaan
dan keagamaan yang merupakan landasan kekuatan politik, selalu mengalami kesulitan
untuk menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suriname
misalnya, yang sampai dengan tahun 1975 dikenal sebagai negara demokrasi yang
corak masyarakatnya majemuk, hancur berantakan oleh konflik politik antara dua
sukubangsa yang dominan, sehingga harus berubah menjadi negara totaliter di bawah
kekuasaan rezim militer. Kesukaran berkembangnya demokrasi dalam kehidupan
masyarakat majemuk, seperti Suriname tersebut, dikarenakan oleh mantapnya
primordialitas yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan yang melandasinya. Selain
itu, terdapat kemantapan batas-batas kesukubangsaan, orientasi, dan loyalitas politik
warga masyarakat pada sukubangsanya masing masing. Berkembang pula prinsip
paternal atau bapakisme dengan loyalitas primordial dari para pengikutnya, dan
kemantapan jenjang sosial yang primordial berdasarkan kesukubangsaan dan
kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan.

Prinsip demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan hidup secara mantap
dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya mempunyai toleransi
terhadap perbedaanperbedaan dalam bentuk apa pun, karena adanya kesetaraan dalam
derajat kemanusiaan yang saling menghormati, yang diatur oleh hukum yang adil dan
beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya.

Media Dan Kritik Sosial 1

B. Demokrasi
Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural society), yaitu sebuah

masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa yang dipersatukan oleh
sebuah sistem nasional sebagai bangsa dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia.
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dari Presiden Suharto pada tahun 1998,
Indonesia mengalami proses transisi dari coraknya yang otoriter-militeristis menuju
masyarakat sipil yang demokratis. Kejatuhan pemerintahan Orde Baru telah
membuyarkan penekanan ideologi otoriter yang bersemboyan persatuan untuk kesatuan
di bawah kekuasaan pemerintah pusat, karena digantikan oleh pemerintahan sipil yang
berazaskan pada demokrasi. Ketidakjelasan prinsip demokrasi dan konsep masyarakat
sipil yang dijadikan ideologi dan operasionalisasinya dalam masyarakat Indonesia yang
majemuk, dan ke dalam pranata-pranata politik nasional serta pranata-pranata sosial
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah membuyarkan dan menyamarkan prinsip
demokrasi dan konsep masyarakat sipil itu sendiri, serta membuyarkan ideologi dan
integritas kebangsaan Indonesia. Kebuyaran dan kesamar-samaran ini disebabkan oleh
adanya anggapan bahwa prinsip demokrasi sudah digunakan sebagai landasan ideologi
bangsa, dan sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat sipil, karena sudah ada HAM
dan pembedaan kewenangan antara badan-badan eksekutif, legislatif, dan judikatif pada
tingkat makro atau nasional.

Anggapan seperti tersebut di atas sebenarnya mengabaikan konsep demokrasi
sebagai sebuah sistem. Demokrasi bukan hanya sebuah ideologi yang menonjolkan hak
individual, dan terutama HAM, melainkan sebuah sistem yang mengatur saling
hubungan hak dan kewajiban antara individu dengan komuniti, negara atau masyarakat
luas yang diwakili oleh pemerintah. Demokrasi adalah sebuah ideologi yang pada
dasarnya rasional, yang pelaksanaannya harus berpegang secara ketat pada aturan-
aturan main yang adil dan beradab, yang terwujud sebagai hukum formal, adat, dan
berbagai konvensi sosial yang ada.

Demokrasi sebagai sebuah filsafat atau ideologi yang dimiliki bersama oleh para
warga sebuah masyarakat sipil yang bukan militeristik mencakup prinsip-prinsip:
berdasarkan atas persetujuan dari rakyat yang diperintah, kekuasaan mayoritas yang
dibarengi dengan hak-hak minoritas, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan

Media Dan Kritik Sosial 2

pemerintah secara konstitusional, kemajemukan sosial, ekonomi, budaya, nilai-nilai
toleransi atas perbedaan-perbedaan, pragmatisme, dan kerjasama serta mufakat.

Akan tetapi, bila demokrasi hanya diperlakukan sebagai filsafat atau ideologi,
demokrasi sebagai sebuah konsep hanya akan ada dalam benak kepala. Di lain pihak,
sebuah masyarakat yang demokratis adalah sebuah masyarakat yang menggunakan
konsep demokrasi sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
terwujud sebagai inti dari, serta didukung oleh pranata-pranata sosial masyarakat
tersebut. Demokrasi tidak mungkin hidup dalam sebuah masyarakat bila demokrasi
tidak terserap ke dalam, dan menjadi kebudayaan serta pranata-pranata sosial dari
masyarakat tersebut. Begitu pula halnya bila tidak didukung oleh nilai-nilai budayanya
yang merupakan patokan bagi pedoman etika dan moral, baik secara sosial, legal,
ekonomi, dan politik yang berlaku pada tingkat individual, maupun pada tingkat
kemasyarakatan.

Ternyata demokrasi ataupun sosiodemokrasi yang diyakini para pendiri bangsa
sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat belum begitu sepenuhnya telah dijalankan
secara ideal ditengah peta percaturan Indutrialisasi yang semakin mengglobal. Hal Ini
kemudian bermuara pada satu permasalahan dalam demokrasi Indonesia yang masih
berproses yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan
perpolitikan Indonesia.

Sebagaimana dengan uraian yang tertulis di atas, ini menunjukkan bahwa proses
demokratisasi yang sekarang sedang dijalani Indonesia tidak akan mungkin
mewujudkan adanya masyarakat sipil yang demokratis, karena landasan sosial dan
budaya masyarakat Indonesia yang bercorak masyarakat majemuk (plural society)
berisikan potensi-potensi kekuatan primordial yang despotik dan otoriter. Untukitu,
ideologi masyarakat majemuk yang menekankan pada keanekaragaman sukubangsa
harus digeser menjadi ideologi keanekaragaman kebudayaan atau ideologi
multikulturalisme. Dalam ideologi ini, kelompok-kelompok budaya tersebut berada
dalam kesetaraan derajat, seperti yang diberlakukan dalam masyarakat-masyarakat
Amerika dan Eropa Barat. Ideologi yang harus ditekankan adalah keanekaragaman
kebudayaan. Kekuatan sosial dan politik dari keanekaragaman tersebut bukan
berlandaskan pada kekuatan primordial kesukubangsaan yang lokal. Secara hipotetis,
dalam wadah masyarakat ‘bhinneka tunggal ika’Indonesia yang seperti inilah maka

Media Dan Kritik Sosial 3

proses-proses demokrasi akan dapat diwujudkan, dikembangkan, dan dimantapkan.
Permasalahan ini menjadi kritikal karena UU No.22 tentang Otonomi Daerah sama
sekali tidak memperhitungkan berbagai dampak yang diakibatkan oleh
diberlakukannya UU ini.

MEDIA DAN KONTROL SOSIAL
A. Media

Media massa mempunyai tugas dan kewajiban menjadi sarana dan prasarana
komunikasi untuk mengakomodasi segala jenis isi dunia dan peristiwa-peristiwa di
dunia ini melalui pemberitaan atau publikasinya dalam aneka wujud (berita, artikel,
laporan penelitian, dan lain sebagainya), dari yang kurang menarik sampai yang sangat
menarik, dari yang tidak menyenangkan sampai yang sangat menyenangkan, tanpa ada
batasan kurun waktu. Media massa adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan
berdemokrasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpin yang mereka pilih
melalui pemilu atau pilkada. Karena itu sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan
untuk memiliki hubungan yang baik dengan media massa agar dapat menyampaikan
informasi mengenai kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar.

Dunia memiliki peranan dan kekuatan untuk mempengaruhi media massa, dan
sebaliknya, media massa juga mempunyai peranan dan kekuatan yang begitu besar
terhadap dan bagi dunia ini, terlebih dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan
manusia dengan segala aspek yang melingkupinya. Oleh karenanya, dalam komunikasi
melalui media massa, media massa dan manusia memiliki hubungan saling
membutuhkan karena masing-masing saling memiliki kepentingan.

Salah satu fungsi media adalah sebagai alat kontrol sosial. Dalam hal ini media
dapat saja melakukan kritik, bahkan kritik yang dilakukan oleh media tersebut bisa
dianggap sebagai bagian dari kedewasaan politik. Dalam budaya politik manapun kritik
melalui media adalah sesuatu yang lumrah kecuali dalam sistem perpolitikan yang
otoriter. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah jangan sampai berbagai kritik
yang dilakukan oleh media menimbulkan ketidak tenangan sosial. Antisipasi dari
timbulnya keadaan tersebut, maka setiap pemberitaan media dituntut semacam adanya
tanggung jawab sosial.

Media Dan Kritik Sosial 4

B. Kontrol Sosial
Penggunaan produk teknologi informasi berupa media sosial seperti facebook,

twitter, dan instagram di era digital saat ini menjadi salah satu cara terdepan bagi
organisasi, perusahaan bahkan individu dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Media
sosial telah menjelma sebagai ruang baru yang sangat diminati oleh masyarakat
indonesia untuk berinteraksi dan bersosialisasi, hal ini dibuktikan dengan hasil laporan
dari We Are Social bersama Hootsuite (2018) bahwa dalam kurun waktu satu tahun
yaitu 2017 hingga 2018 pertumbuhan pengguna media sosial di indonesia meningkat
hingga 23 persen.

Selain manfaat yang dirasakan, kehadiran media sosial juga membawa serta
dampak negatif bagi penggunanya salah satu dampak tersebut adalah terjadinya
cyberbullying diantara penggunanya. Menurut agensi anti intimidasi yaitu Ditch the
Label (2018) berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap lebih dari 10.020
pemuda mengungkapkan bahwa 69 persen pemuda mengaku melakukan sesuatu yang
kasar terhadap orang lain secara online di media sosial dan 42 persen dari pemuda yang
telah diintimidasi secara online mengklaim bahwa intimidasi tersebut terjadi di media
sosial. Perilaku cyberbullying merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
menggunakan media sosial untuk mempermalukan ataupun mengejek/menghina orang
lain, menyampaikan berita yang salah, serta menyampaikan informasi yang tidak benar
tentang orang lain (O’Keeffe dan Pearson, 2011).

Untuk mencegah dan mengontrol terjadinya perilaku cyberbullying tersebut
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam undang-undang ITE pada pasal 45A dan 45B
dijelaskan bahwa perundungan di dunia siber (cyberbullying) akan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun sebagai upaya pemerintah untuk
melakukan pengendalian dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Adanya fakta
di lapangan yang mengungkapkan bahwa pengendalian yang telah dilakukan oleh
pemerintah melalui Undang-Undang ITE masih belum mampu untuk mengendalikan
perilaku cyberbullying di media sosial, maka analisis terkait kontrol sosial internal
untuk memahami perilaku cyberbullying di media sosial menjadi penting untuk
dilakukan karena mengacu pada relasi antara individu dengan masyarakat seperti
institusi sosial yaitu keluarga dan sekolah atau lembaga pendidikan formal, hingga peer
group (kelompok pertemanan) yang mensosialisasikan norma dan nilai dimasyarakat

Media Dan Kritik Sosial 5

serta membawa individu kepada penyesuaian dan ketaatan pada aturan-aturan dalam
masyarakat.

Kontrol sosial internal dari Hirschi (1996) memiliki ide utama yang menyatakan
bahwa kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan perilaku alami yang akan
muncul kecuali dicegah oleh ikatan yang terjalin dalam lembaga konvensional.
Berdasarkan pandangan dari teori kontrol sosial maka dapat diasumsikan bahwa
perilaku cyberbullying merupakan salah satu wujud dari perilaku menyimpang yang
disebabkan oleh adanya kekosongan kontrol sosial atau lemahnya kontrol sosial (ikatan
sosial) yang mengikat antara individu dengan institusi prososial yaitu keluarga terutama
orang tua, sekolah (pendidik) dan teman sebaya (peers). Perilaku cyberbullying
dikategorikan sebagai perilaku penyimpang karena menyangkut tata kelakukan yang
immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

MEDIA & RUANG PUBLIK
A. Karakteristik Media Massa sebagai Ruang Publik

Istilah ruang publik diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Ruang publik adalah
tempat terjadinya pertukaran dan pergulatan berbagai gagasan kultural, politik ,
ekonomi atau sosial. Dalam bahasa Habermas, ruang publik merupakan zona netral
tempat dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kelompok
kepentingan lainnya yang seharusnya dihindarkan.

Dalam sejarahnya, ruang publik itu dulu berupa tempat pertemuan, diskusi
diberbagai tempat tesebut, masingmasing anggota dapat saling bertukar ide dan
gagasan tanpa ketakutan adanya tekanan penguasa. Ruang publik itu sangat penting
dalam menyemai demokrasi. Dalam konteks modern, salah satu medium ruang publik
yang terpenting adalah media. Media massa sebagai forum untuk mempresentasikan
berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya
tanggapan dan umpan balik. Lebih jauh media massa tidak hanya sekedar tempat
berlalu lalanngnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan
terjadinya komunikasi yang interaktif.

Dikaitkan dengan ruang publik, media massa (Mass Media) yang merupakan
channel, media/medium, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses
komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of
mass communication).

Media Dan Kritik Sosial 6

Posisi media sebagai ruang publik ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik
unik media yang tidak dipunyai oleh bidang lain. Media selalu berkaitan dengan publik.
Meski media telah tumbuh menjadi institusi bisnis, media ada karena menyarakan
kepentingan public. Bill Kovack dan Rosentiel (Kovack, Bill dan Tom Rosentiel, dalam
“Konsentrasi Kepemilikan Media, dan Ancaman Ruang Publik” Eriyanto 2008)
menyatakan bisnis media beda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada
sebuah segitiga. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, pendengar. Sisi kedua adalah
pemasang iklan, sisi ketiga adalah warga (citizens). Berbeda dengan kebanyakan bisnis,
dalam bisnis media, pemirsa, pendengar atau pembaca bukanlah pelanggan (customer).
Kebanyakan media, termasuk televisi, radio maupun media internet, memberikan berita
secara gratis. Orang tak membayar untuk menonton televisi, membaca internet,
ataumendengarkan radio. Bahkan dalam bisnis surat kabar pun, kebanyakan pembaca
hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi buat pembaca.
Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian “dipinjamkan” perusahaan media
kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini pemasang iklan memang pelanggan. Akan
tetapi hubungan ini seyogyanya tak merusak hubungan yang unik antara media dengan
pembaca, pemirsa, dan pendengarnya.

Idealnya, sebagai ruang publik, media massa seharusnya menjadi katalisator
dalam menyelesaikan masalah atau pertikaian dalam masyarakat. Ruang publik yang
dikonsepkan Habermas meletakkannya diantara komunitas ekonomi dan negara,
dimana publik bisa melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini, serta
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

B. Eksistensi Media Massa & Dominasi Ruang Publik
Ruang publik itu sangat penting dalam menyemai demokrasi. Dalam konteks

modern, salah satu medium ruang publik yang terpenting adalah media. Ruang publik
adalah wahana di mana warga negara dapat saling mengutarakan pendapat untuk
mencapai kesepahaman bersama mengenai kepentingan mereka. Ruang publik yang
ideal hendaknya memberi kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk terlibat
dalam deliberasi publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Pada dasarnya, semua ruang di media massa merupakan bentuk public sphere. Namun
kepentingan pemilik modal atau pemerintah terkadang turut campur dalam
mempengaruhi pemberitaan sebuah media, sehingga suara rakyat seperti kurang
terfasilitasi dalam hal ini. Sebagai sebuah solusi, akhirnya dibentuk ruang khusus yang

Media Dan Kritik Sosial 7

menjadi ruang bagi publik dalam menyuarakan komentarnya terhadap sebuah
permasalahan atau suatu kebijakan pemerintah. Representasi public sphere dalam
media massa bisa berbentuk seperti rubrik opini, dan suara pembaca atau surat
pembaca.
Prinsip-prinsip ruang publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang
menjadi keprihatinan umum, dimana argumentasi-argumentasi diskursif (bersifat
informal, dan tidak ketat diarahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan
kepentingan umum bersama. Ruang publik dengan demikian mengandaikan adanya
kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas
berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

C. Media Sosial Sebagai Ruang Publik
Perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi yang semakin pesat

mendorong manusia untuk selalu bergerak cepat. Manusia dituntut untuk senantiasa
mampu mengikuti perkembangan zaman, terlepas dari kesanggupannya untuk
beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dalam era globalisasi dan modernisasi, segala
sesuatu yang ada di muka bumi dituntut serba inovatif, bergerak cepat, instan dan
efisien. Tidak terkecuali manusia, baik dalam hal perkembangan sosial, budaya,
interaksi maupun komunikasi yang juga terus bergerak ke arah pembaharuan. Tanpa
disadari pergerakan dan perubahan tersebut telah menggiring manusia pada perubahan
yang lebih jauh.

Manusia dituntut senantiasa meningkatkan ruang batas informasi, interaksi dan
komunikasi sosialnya. Ruang lingkup informasi, interaksi dan komunikasi yang
awalnya dapat terjalin secara langsung maupun melalui media konvensional, kini telah
mengalami perkembangan. Lebih jauh dari itu, manusia telah mampu menghilangkan
batas geografis antarkomunikannya melalui komunikasi digital. Salah satu produk dari
berkembangnya informasi, teknologi dan komunikasi ialah adanya internet yang
awalnya digunakan sebagai media penyalur informasi semata maupun pembelajaran.
Akan tetapi, di era modern ini telah mampu melibatkan masyarakat untuk sama-sama
membangun wacana dalam demokratisasi, pun telah merambah ke berbagai bidang
kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi telah membuka ruang kehidupan manusia menjadi semakin
luas dan terbuka, serta mampu menyuguhkan ruang kehidupan baru yang lebih
prospektif dan memiliki nilai efisiensi tinggi. Teknologi sangat berperan penting dalam

Media Dan Kritik Sosial 8

menyempitkan ruang, jarak dan waktu sehingga memungkinkan adanya koneksi satu
sama lainya dalam suatu ruang yang bernama ruang maya atau cyberspace. Dalam hal
ini media sosial sebagai salah satu media berbasis internet juga memiliki andil besar
dalam mempengaruhi kehidupan manusia dan berpotensi untuk terciptanya ruang
kehidupan baru di dalamnya. Kehadiran media sosial yang semakin beragam dan
berkembang kini mampu menggeser dan membawa cara komunikasi baru bagi manusia
yang cenderung bersifat lebih terbuka.

Perkembangan yang pesat dari adanya dunia cyber juga mampu merubah cara
komunikasi manusia, yang awalnya terbiasa berinteraksi secara langsung atau interaksi
tatap muka (interface), perlahan mulai beralih menggunakan media sosial. Kehadiran
media sosial membuat batas wilayah individu dengan wilayah publik menjadi semakin
kabur. Media sosial sebagai perwujudan konsep ruang virtual perlahan akan
mengalahkan ruang tatap muka dan menggantikan posisinya sebagai dunia dominan
yang menguasai kehidupan manusia.

FAKTA DAN OPINI
A. Fakta

Fakta berisi informasi tentang jumlah atau angka-angka, nama-nama, peristiwa,
hari, dan tanggal yang merujuk kepada kenyataan yang sebenarnya. Fakta merupakan
pernyataan yang menyatakan kebenaran yang dapat diterima oleh umum yang tidak
terbantahkan lagi kebenarannya. Bentuk fakta berupa gambar, foto, data statistik, tabel,
peristiwa, dan grafik sedangkan sifatnya yaitu menunjukkan. Dengan ini fakta adalah
hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi (Panuju, 2005; Suyono, 2007). Fakta
merupakan sesuatu yang apa adanya, dengan kata lain fakta merupakan potret tentang
keadaan atau peristiwa. Macam-macam fakta dapat dibagi dalam kategori fakta benda,
fakta peristiwa, fakta jumlah, fakta waktu, dan fakta faktor penyebab.

B. Opini
Opini adalah pendapat pikiran, pendirian seseorang, anggapan, pandangan,

perkiraan, simpulan seseorang/kelompok orang, saran, usul, kiritk atau penilaian
(bersifat objektif). Biasanya, opini menggunakan kata lain sebagai ungkapan penilaian
atau penafsiran pribadi terhadap fakta. Opini merupakan pikiran, anggapan, buah
pemikiran atau perkiraan. Bentuknya berupa saran, kritik, tanggapan, harapan, nasihat,
dan ajakan.

Media Dan Kritik Sosial 9

Opini yang juga sering disebut dengan pendapat merupakan suatu sikap pikiran
seseorang terhadap suatu persoalan. Pendapat adalah segala hal yang diungkapkan
seseorang berdasarkan pendirian atau sikap yang diyakininya (Suyono, 2007). Pendapat
pribadi dapat salah atau benar. Pendapat seseorang juga dapat berbeda dengan pendapat
lainnya. Suatu pendapat akan makin mendekati kebenaran apabila ditunjang oleh fakta
yang kuat dan ajakan yang menunjukkan ciri-ciri informasi opini (Kussuji &
Triningsih, 2010).

Suatu kalimat yang mengandung opini setidaknya terdapat kemungkinan, yakni
(1) opini positif, (2) opini negatif, (3) opini netral, (4) opini positif dan negatif, (5) opini
tanpa orientasi, dan (6) opini tak tentu (Yu & Hatzivassiloglou, 2003). Secara umum
ungkapan opini tersebut mencakupi tiga dasar, yakni positif, negatif, dan netral (Kansal
& Toshniwal, 2014; Ojokoh & Kayode, 2012). Opini positif positif mengarah kepada
sikap setuju dan opini negatif mengarah kepada sikap tidak setuju yang masing-masing
memiliki skala tingkatan bobot daya kesetujuan meyakinkan. Macam-macam opini
meliputi tanggapan (kritik dan saran), harapan, nasihat, dan netral (Kansal &
Toshniwal, 2014; Ojokoh & Kayode, 2012). Opini positif positif mengarah kepada
sikap setuju dan opini negatif mengarah kepada sikap tidak setuju yang masing-masing
memiliki skala tingkatan bobot daya kesetujuan.

C. Perbedaan
Ciri-ciri fakta yakni peristiwa yang sesungguhnya. Biasanya diketahui dengan

menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa. Isi fakta
merupakan suatu kejadian, benda, atau seseorang yang bersifat faktual. Kebenaran dari
suatu fakta berisi seperti apa adanya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Cara
[engungkapan dari fakta yaitu dengan berupa kalimat berita/pernyataan.

Sedangkan opini berisi tentang hasil dari pemahaman dan penilaian seseorang
mengenai suatu hal seperti peristiwa/kejadian.kebenaran dari opini bersifat ralatif
tergantung waktu dan tempat, sudut pandang, serta bukti-bukti pendukung dari opini
tersebut. Cara pengungkapan dari opinin yaitu dengan berupa kalimat berita/pernyataan
saran, pendapat, ramalan sebab-akibat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi atau
akan terjadi di masa yang akan datang.

D. Contoh Kalimat
Berikut merupakan beberapa contoh kalimat fakta dan opini
1. Fakta:

Media Dan Kritik Sosial 10

a. Perilaku brutal belasan orang Minggu lalu yang mengobrak-abrik ruang
sidang Mahkamah Konstitusi memberikan tengara kuat bahwa wibawa
lembaga yang menjadi garda penjaga konstitusi telah luluh lantak akibat
nafsu serakah pemimpin institusi itu.

b. Kalkulasi tunggakan perkara, baik sisa perkara tahun sebelumnya
maupun perkara yang masuk pada tahun 2010, sekitar empat puluh
persen sehingga dari segi manajerial saja MA diragukan kemampuannya

c. Saat ini Indonesia mendapatkan kuota dari pembagian permintaan pasar-
pasar berbagai negara produsen gaharu sebanyak 300 ton pertahun.

2. Opini:
a. Bangsa ini terlalu besar kalau harus tunduk kepada orang-orang kerdil
yang dalam meraih kedudukan publik hanya berbekal muka tebal,
mengumbar janji dan omong besar, senyum lebar, serta bergincu mentor
untuk mengelabui perilaku yang batil.
b. Kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan mengingat kasus sengketa
pilkada telah melibatkan sejumlah pihak.
c. Melalui kerjasama dengan instansi lain seperti BPS dan Dinas
Kesehatan, tentu akan menghasilkan sesuatu yang optimal.

PERS
Pers merupakan institusi sosial, sebagai lembaga kemasyarakatan, pers
merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem
lainnya. Dengan demikian maka pers tidaklah hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi
oleh lembaga kemasyarakatan lain.

Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Media
massa atau Pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk
mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat
yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi
media. Secara etimologis, kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), atau presse
(prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan”
atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak”.
Media massa, menurut Gamle & Gamle adalah bagian komunikasi antara manusia

Media Dan Kritik Sosial 11

(human communication), dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk
memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana
komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala
jenis saluran yang tersedia.

A. Sejarah Pers
Sejarah pers di Indonesia diawali dengan munculnya berbagai media pers yang

dipelopori oleh bangsa Eropa khususnya Belanda. Media pers ini sengaja diterbitkan
untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial, baik VOC maupun Pemerintah
Hindia Belanda. Selain itu, ada juga kaum Indo Belanda yang ikut berjasa dalam
melahirkan media pers di Nusantara. Meskipun surat kabar kaum Indo Belanda
mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah namun tidak jarang
dijumpai surat kabar golongan ini yang mengkritisi pemerintah. Kritikan ini pada
umumnya menyangkut persoalan-persoalan yang menyangkut kebijakan-kebijakan
pemerintah Negeri Belanda terhadap Hindia Belanda.

Pers Masa Pemerintahan VOC

Sejarah pers di Indonesia berawal dari diperkenalkannya mesin cetak oleh
misionaris Gereja Protestan pada tahun 1624. Alat percetakan yang dibawa langsung
dari Belanda itu pada mulanya akan digunakan untuk menerbitkan literatur Kristen dan
keperluan misi zending lainnya. Akan tetapi karena kesulitan mendapat tenaga terampil
yang dapat menjalankannya alat percetakan itu mengganggur untuk waktu yang cukup
lama. Upaya untuk menggunakan alat percetakan ini baru terwujud pada tahun 1659
dengan kedatangan Kornelis Pijl, misionaris dari Belanda. Orang inilah yang tercatat
dalam sejarah Indonesia sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan media cetak
kepada perusahaan dagang Belanda di Nusantara, de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC).

Penggunaan mesin cetak oleh VOC baru terwujud pada masa pemerintahan
Gubernur Jenderal Baron van Inhoff yang telah memprakarsai berdirinya sebuah
percetakan dan mendatangkan alat cetak yang lebih baik langsung dari Belanda. Produk

Media Dan Kritik Sosial 12

pertama dari percetakan pemerintah ini adalah dokumen perjanjian Bonggaya yakni
perdamaian yang ditandatangani oleh Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan
Hassanuddin dai Makassar.

Pers Masa Hindia Belanda

Wabah korupsi yang melanda VOC mendorong pemerintah Belanda
membubarkan perusahaan dagang ini pada 31 Desember 1799, dan semua aktivitasnya
di kepulauan Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dibawah
pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Deandels. Rupanya keberadaan Vendu
Nieuws tidak diminati Deandels karena tidak menyangkut kepentingan umum dan tidak
mencerminkan kepentingan pemerintah. Karena itu pada hari Jum’at tanggal 5 Januari
1810 ia menerbitkan mingguan Bataviasche Coloniale Courant sebagai pengganti
Vendu Niuews. Surat kabar yang merupakan media resmi Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda ini memuat peraturan-peraturan pemerintah dan pemberitahuan lain serta
berita-berita dari Eropa. Surat kabar ini terbit hingga 2 Agustus 1811 yakni seminggu
sebelum Inggris mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda.

Selama masa pemerintahan Inggris (1811-1816), surat kabar Java Government
Gazette menggantikan posisi Bataviasche Coloniale Courant. Surat kabar berbahasa
Inggris yang terbit pada 29 Februari 1812 ini hanya berusia dua tahun. Menyusul
penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Inggris pada tahun 1816 media ini
dihentikan penerbitannya.

Dengan kembalinya Belanda ke Indonesia, untuk kesekian kalinya Batavia
menyaksikan kembali terbitnya media resmi pemerintah kolonial. Pada 20 Agustus
1816 terbit surat kabar Bataviasche Courant yang kemudian menjadi Javasche Courant
pada 1828. Javasche Courant yang terbit setiap hari Rabu dan Jum’at merupakan corong
pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan kepada bangsa Eropa.

B. Asas Pers
Mengenai asas pers yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengemukakan
bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Media Dan Kritik Sosial 13

Pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi
nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan
menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik
secara lisan maupun tulisan
2. Asas Keadilan

Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu
harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak
memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak
merugikan salah satu pihak (berat sebelah)
3. Asas Supremasi Hukum

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum.
Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat
tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada
jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

C. Kode Etik Pers
Agus Sudibyo dalam bukunya yang berjudul 50 Tanya Jawab Tentang Pers

mengungkapkan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah ketentuan yang mengatur dua hal,
yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Produk jurnalistik adalah berbagai
macam bentuk berita sedangkan perilaku jurnalistik adalah sikap dan perilaku wartawan
dalam menjalankan tugas persnya.

Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode
etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan
Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik
Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan
lainnya.

Kode etik jurnalistik sesungguhnya mengatur dua subjek yang berbeda, yaitu
institusi media dan individu wartawan, Maka sesungguhnya perlu kehati-hatian dalam
membaca kode etik jurnalistik. Ada kewajiban-kewajiban jurnalistik yang harus
dibebankan kepada media sebagai institusi dan ada yang harus dibebankan kepada
wartawan sebagai individu.

Media Dan Kritik Sosial 14

Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang
wartawan. Kode Etik Jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain,
dari satu koran ke koran lain. Namun secara umum dia berisi hal-hal berikut yang bisa
menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya:

1. Tanggung Jawab
Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada

kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan
masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi.
Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan
yang tak berdasar
2. Kebebasan

Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota
masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus
diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang
mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
3. Independensi

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (conflict of
interest) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau
terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai
informasi atau kebenaran.
4. Kebenaran

Wartawan adalah mata, telinga dan indera dari pembacanya. Dia harus
senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan
kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas
dari bias
5. Tak Memihak

Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus
secara jelas diidentifikasikan sebagai opini.
6. Adil Dan Ksatria

Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita
yang ditulisnya serta mempertanggungjawab-kan kepada publik bahwa berita itu
akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi
hak untuk menjawab

Media Dan Kritik Sosial 15

D. Teori Pers
Menurut Siebert, Peterson dan Scharmm dalam bukunya “Four Theories of the

Press”, ada 4 macam teori pers, yakni Otoriter, Liberal, Komunis, dan Memiliki
Tanggungjawab Sosial:

1. Teori Pers Otoriter (Authoritarian Theory)
Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian.

Menurut teori ini pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik
pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti
ini, pers tidak boleh mengkritik alat alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers
jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat
tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, ia tidak bisa
memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan
diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Teori ini tumbuh pada abad ke-15 hingga
16 saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454 dan masa
itu kebanyakan negara otoriter. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya
sekadar menyampaikan apa yang diingin penguasa, untuk diketahui oleh rakyat.
Posisi negara sangat sentral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan
mempertahankan kekuasaan.

Ada beberapa ciri pokok mengenai teori pers otoriter ini. Antara lain, media
selamanya harus tunduk kepada penguasa, membenarnya berbagai bentuk
penyensoran yang dinilai bisa mengancam kekuasaan, dan wartawan tidak
memiliki kebebadan penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistiknya, terutama
apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa.
2. Teori Pers Bebas (Libertarian Theory)

Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki
tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh
pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas bebasnya pers
dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk
“menfitnah”, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Pers liberal
beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya, hal
ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers
dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia.

Media Dan Kritik Sosial 16

Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya
kebebasan politik, agama dan ekonomi kala itu. Teori ini menekankan pada
kemerdekaan dan kebebasan individu, dan menghargai rasionalisme serta
memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pers dalam pandangan teori
Libertanian ini, harus memiliki kebebasan seluas-luasnya, untuk membantu
manusia dalam menemukan kebenaran hakiki.

Pers dipandang memiliki peran penting, dan merupakan cara efektif untuk
menemukan kebenaran hakiki, serta dianggap sebagai kontrol pemerintah atau
disebut “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”. Tugas pers menurut
teori Pers Liberal ini antara lain, melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik,
mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara dan
memberi hiburan. Sedangkan ciri pers yang merdeka berdasarkan teori Libertarian
tersebut adalah, publikasi bebas dari berbabagai bentuk penyinsoran, penertiban
dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin. Ciri
berikutnya, bahwa berbagai jenis kecamatan terhadap pemerintah, pejabat dan
partai politik tidak dapat dipidana, dan melindungi publikasi yang bersifat
kesalahan yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Ciri pers Libertarian ini,
juga tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk
kepentingan publikasi, dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi.
3. Teori pers komunis (Marxis)

Teori pers yang ketiga adalah teori per komunis atau marxis. Teori pers
yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20, sebagai akibat dari sistem
komunis uni soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat
pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak
mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers “totaliter
soviet” atau teori pers komunis soviet.

Teori Pers Komunis Soviet ini tumbuh di Rusia, dua tahun setelah revolusi
Oktober 1917 dan teori ini berakar pada teori pers otoriter atau penguasa
(Authoritarian Theori). Pers Komunis, menuntut agar pers melakukan yang terbaik
bagi pemerintah dan partai politik, sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai
bentuk perlawanan atau “immoral”. Pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa
oleh partai. Teori Pers Komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan
massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi

Media Dan Kritik Sosial 17

dan peran pers sebagai alat pemerintah, pers dituntut agar bisa menjadi “collective
propagandist, collective agitation, dan collective organizer.

Dengan demikian ada beberapa ciri pokok dari Pers Komunis tersebut,
yakni, pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena itu harus
melayani kepentingan kelas tersebut. Kedua, media tidak dimilik secara pribadi,
dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya
untuk mencegah dan menghukum pers, apabila dinilai tidak sesuai atau melanggan
ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas
masyarakat tersebut. Namun, Teori Pers Komunis ini berakhir, seiring dengan
bubarnya negera Uni Republik Sosialis Soviet pada 25 Desember 1991 yang kini
menjadi negara persemakmuran, yang telah melepas sistem politik komunisnya dan
teori tersebut kini hanya dianut oleh RRC.
4. Teori pers tanggung jawab sosial (Social Responsibility).

Teori pers yang ke-empat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada
teori ini pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan
berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat/orang
banyak (sosial). Teori ini muncul sekitar awal abad ke-20, teori ini muncul setelah
adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari terori liberal. Teori liberal
memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan
moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media
massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila
media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah
melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Teori ini sebagai
upaya untuk mengatasi kontradiksi antara antara kebebasan pers media massa dan
tanggung jawab sosial dan diformulasikan

E. Sistem Pers
Pers umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku dimana sistem itu hidup,

sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada.
Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers berada dalam keterikatan
organisasi yang bernama negara, oleh karenanya pers dipengaruhi bahkan ditentukan
oleh falsafah dan sistem politik negara dimana pers itu berada. Singkat kata,
perkembangan dan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan dan

Media Dan Kritik Sosial 18

pertumbuhan sistem politik dimana pers itu berada, dan merupakan subsistem sistem
politik yang ada.

Menurut Siebert, Peterson dan Schramm (1986) terdapat empat sistem pers di
dunia. Pertama, sistem otoriter. Salah satu ciri utama dari sistem pers otoriter adalah
fungsi pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani
negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung dan peraturan
organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang
berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik ataupun
perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan
pemerintah.

Kedua, sistem pers liberal. Sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari
pandangan otoriter. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi
pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan
mencari keuntungan. Penguasa tidak punya hak untuk mengatur isi berita media.
Penguasa dalam sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak
boleh menerbitkan media. Pada sistem ini, siapapun sebenarnya punya hak untuk
menerbitkan media asalkan mempunyai kemampuan ekonomis. Tidak ada ijin atau
lisensi khusus untuk menerbitkan media. Apa yang baik dan tidak baik tidak ditentukan
oleh penguasa, tetapi ditentukan oleh khalayak. Dalam sistem ini, penguasa tidak
mempunyai hak untuk menutup (breidel) media.

Ketiga, sistem tanggungjawab sosial. Pengembangan dari teori liberal
menghasilkan teori tanggung jawab sosial, yang dikembangkan pada abad ke 20 di
Amerika Serikat. Yaitu media selain bertujuan untuk memberikan informasi,
menghibur, mencari keuntungan, juga harus dapat memberikan individu hak untuk
mengemukakan masalahnya di dalam forum media, dan jika media tidak dapat
memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksakannya. Dibawah teori
ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik
profesional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur penyiaran.

Pendorong utama dari teori ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa teori liberal
telah gagal untuk memenuhi janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggung
jawab. Secara khusus, perkembangan teknologi dan industri media telah menyebabkan
kurangnya kesempatan akses bagi individu maupun kelompok, serta rendahnya prestasi

Media Dan Kritik Sosial 19

dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi, sosial dan moral pada masyarakat. Teori
liberal dianggap hanya meningkatkan kekuasaan kelas tertentu.

Keempat, sistem totaliter-soviet. Teori ini dikembangkan berdasarkan ideologi
Marxis dan nilai kebersamaan antar kelas maupun antar partai/golongan. Yaitu, selama
kelas kapitalis mengawasi fasilitas fisik media, kelas buruh tidak akan mempunyai akses
pada saluran komunikasi. Kebebasan pers yang sebenarnya akan ada dalam masyarakat
tanpa kelas. Kebebasan pada sistem ini adalah bebas dari kapitalisme, individualisme,
borjuasi, dan bukan bebas untuk menyatakan pendapat.

Soviet berpandangan bahwa tujuan utama media adalah membantu keberhasilan
dan kelangsungan sistem Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari
pemerintah dan badan pengawas, dan hanya anggota partai yang loyal dan anggota partai
ortodoks saja yang dapat menngunakan media secara reguler. Media dalam sistem Soviet
dimiliki dan dikontrol oleh negara dan ada hanya sebagai kepanjangan tangan negara.

F. Kebebasan Dan Konflik
Situasi kebebasan pers di Indonesia saat ini, bedanya seperti langit dan bumi jika

dibandingkan dengan situasi pada era Orde Baru (Lesmana, Pilars, No 11 Thn VII). Dulu,
ketika Tommy Soeharto mengalami kecelakaan di sirkuit Sentul (waktu latihan), pers tidak
boleh mempublikasikannya karena berita seperti itu dikhawatirkan dapat menjelekkan
martabat keluarga Kepala Negara. Pembajakan pesawat Garuda Wyola (1981) saja
dilarang disiarkan oleh pers. Belakangan pers diziinkan menyiarkan, tapi harus bersumber
dari pemerintah. Sebuah pos polisi di Cicendo, Jawa Barat, suatu hari diserang dan
diobrak-abrik oleh sekelompok “orang bersenjata”. Sementara pers mencium berita ini,
tapi segera diancam oleh aparat keamanan untuk tidak mempublikasikannya. Berita
semacam ini, pada masa Orde Baru, amatlah sensitif, karena menyangkut persoalan
“stabilitas nasional”. Jangankan bisnis anak-anak Pak Harto, bisnis petinggi pemerintah
pun ketika itu untouchable oleh pers. Selain itu, pers yang bandel dan tidak mengindahkan
“imbauan”pemerintah untuk tidak menyiarkan satu berita terancam breidel.

Pada era reformasi ini, tidak ada obyek, apakah itu perorangan, instansi pemerintah,
pejabat Negara atau Presiden sekali pun, yang tidak bisa disentuh dan dikecam oleh pers.
Bahkan kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid pun diyakini, sebagian, adalah berkat kerja
pers. Betapa banyak kasus KKN yang dibongkar oleh pers, baik yang dilakukan pejabat

Media Dan Kritik Sosial 20

eksekutif, apalagi anggota legislatif. Betapa banyak perilaku buruk wakil rakyat yang
ditelanjangi pers.

Ketika konflik etnis di Sampit pecah, pers mengeksposnya habis-habisan. Sebuah
penerbitan pers daerah pernah mempublikasikan foto kepala seorang korban yang sudah
lepas dari badannya tatkala banyak santri NU yang dibunuh oleh “ninja-ninja” misterius.
Kasus dugaan korupsi Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh, sudah
marak diungkap pers jauh sebelum aparat hukum melakukan penyidikan. Pada era
reformasi, tiga “tembok pers” berhasil dirobohkan: kini tidak ada lagi lembaga izin terbit,
sensor dan breidel. Bahkan instansi pemerintah yang mengurus ketiga “tembok pers” ini,
yaitu Departemen Penerangan R.I. sudah lenyap, dibubarkan oleh Presiden KH
Abdurrahman Wahid. Kini siapa pun, termasuk Presiden R.I., tidak bisa menutup sebuah
penerbitan pers. Pelaksanaan kebebasan pers Indonesia dewasa ini mirip dengan kebebasan
pers era tahun 1950-1959 yang dikenal dengan sebutan era demokrasi liberal yang bercorak
libertarian (Lesmana, 8-10-2003). Pers libertarian mempropagandakan konsep “the open
market place of ideas”. Substansi dari konsep ini adalah sebagai berikut: Biarkanlah pers
bebas memberitakan apa pun yang dinilainya perlu diberitakan. Pemerintah atau masyarakat
tidak boleh sekali-kali menginterupsi, apalagi menghambatnya. Pendapat yang benar, pada
akhirnya, akan menang; sedang yang salah akan terpinggirkan, karena pembaca sendiri yang
menentukannya. Kebebasan pers Indonesia yang begitu besar di era reformasi juga
tercermin dari substansi Undang-Undang tentang Pers (UU No. 40 tahun 1999). Dalam
Undang-undang tersebut., hanya tiga delik pers yang diatur (Pasal 5 ayat 1), yakni delik
pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga tak bersalah.

Padahal di Swedia, negara yang oleh Freedom House dikategorikan paling bebas
persnya di seluruh dunia, UU Pers-nya mengatur tidak kurang 10 delik pers dengan
sanksinya masing-masing. UU No. 40 tahun 1999 memang dibuat dalam suasana penuh
euforia demokrasi; disahkan hanya satu setengah tahun setelah Orde Baru jatuh.

Kebebasan pers yang demikian besar, bahkan cenderung kebablasan, telah
menimbulkan berbagai ekses yang merugikan masyarakat maupun pers, antara lain berupa:

Pelanggaran atas prinsip check-and-balance. Dalam masalah kontroversial atau
melibatkan tokoh kontroversial, pers sering kurang memperhatikan prinsip check-and-
balance sehingga berita yang dihasilkan tidak obyektif, bahkan kadang bersifat amatiran.
Laksamana Sukardi, mantan Menteri Negara Pembinaan BUMN, oleh beberapa surat kabar

Media Dan Kritik Sosial 21

ibu kota diberitakan “lari ke luar negeri” menjelang berakhirnya pemerintah Megawati.
Pemberitaan tersebut. memberikan konotasi kepada masyarakat bahwa (a) Laksamana
seorang menteri korup dan (b) ia takut ditangkap aparat penegak hukum setelah tidak
menjadi menteri lagi.

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Seorang perwira tinggi TNI-
AD, misalnya, diberitakan terlibat dalam kasus bom Bali karena berada di Bali pada saat
tragedi itu terjadi. Salah satu koran malah menyebutkan identitas sang Jenderal secara
lengkap (Rakyat Merdeka, 29-10-2002).

Pencemaran nama baik. Karena kurang teliti atau tidak melalui penelitian yang
saksama, wartawan adakalanya terperosok dalam perangkap “libel” (pencemaran nama
baik). Akibatnya, harian Sriwijaya Post dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang karena
terbukti mencemarkan nama baik dan kehormatan Z.A Maulani, mantan Kepala Badan
Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN); Koran Tempo dan Majalah Tempo diadili karena
diadukan oleh Tomy Winata, harian Rakyat Merdeka pada waktu yang hampir bersamaan
diganjar dua hukuman oleh pengadilan, masing-masing karena terbukti mencemarkan nama
baik mantan Presiden Megawati dan mantan Ketua DPR, Akbar Tandjung.

Dipengharuhi mind-set yang negatif. Memberitakan kinerja suatu instansi atau
seseorang secara a priori, didorong oleh mind-set negatif yang sudah ada di kepala wartawan
yang bersangkutan. Mind-set negatif ini mungkin timbul akibat pengalaman buruk pers
dengan instansi atau petinggi pemerintah tersebut. di masa silam. Menjelang diterapkannya
darurat militer di Aceh pada Mei 2003, misalnya, Koran Tempo (21-4-2003) menurunkan
sebuah headline dengan judul yang amat provokatif: “TNI Siapkan Ladang Pembantaian
GAM”. Istilah “ladang pembantaian” dapat mengingatkan pembaca kita pada perang
saudara di Kampuchea pertengahan 1970-an tatkala tentara Pol Pot membantai secara keji
rakyatnya sendiri. Tragedi kemanusiaan ini kemudian difilmkan dengan judul “Killing
Field”. Seolah-olah melalui Darurat Militer, tentara kita pun siap membantai habis anggota
GAM di Aceh. Berita seperti ini dikhawatirkan dapat memprovokasi masyarakat untuk
menentang kebijakan darurat militer di Aceh.

Memelintir informasi yang sebenarnya. Wujudnya dengan menggiring seseorang
seolah-olah mengatakan apa yang sebenarnya menjadi pendapat wartawan sendiri.

Salah kutip. Masih banyak wartawan yang berpendapat bahwa jika mereka
mengutip pernyataan seseorang (apalagi sumbernya sangat credible) dan kemudian

Media Dan Kritik Sosial 22

pernyataan itu ternyata salah, wartawan tidak bisa disalahkan, apalagi dijerat hukum.
Pandangan ini, tentu, keliru. Jika isi kutipan terbukti menghina pihak ketiga, pers dapat
dituntut ke pengadilan dan dihukum ganti rugi kepada pihak yang merasa tercemar nama
baiknya. (The Reporters’s Committee on Freedom of the Press)

Ekses kebebasan pers telah menimbulkan reaksi keras anggota atau kelompok
masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Perusakan kantor penerbitan
pers menjadi fenomena yang cukup sering dalam era reformasi. Intimidasi, bahkan
penganiayaan fisik terhadap wartawan juga sering terjadi. Tentu saja, tindakan-tindakan
anarkis dan main hakim sendiri dari masyarakat tidak bisa dibenarkan, apa pun alasannya.
Akan tetapi, semua itu merupakan penguat dari tesis mandulnya hukum kita dewasa ini,
sekaligus rapuhnya order di negeri kita seperti telah dipaparkan di atas. Sebab dalam negara
berasaskan hukum, semua perselisihan antar-warga, atau warga dengan pemerintah,
mestinya diselesaikan secara hukum, jika perdamaian menghadapi jalan buntu. Di pihak
pers, hal itu seyogyanya diterima sebagai cambuk untuk mawas diri dan introspeksi; bahwa
kebebasan dan tanggungjawab tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Media Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik
Media massa, baik cetak ataupun penyiaran (TV dan Radio, memegang peranan
yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan pesan-pesan yang penting untuk
publik/masyarakat. Karl Marx menyebutkan ”bahwa media massa disebut sebagai kelas
yang mengatur, dalam sistem kapitalisme modern”. Sehingga, media pada era sekarang,
menjadi komoditas ekonomi dan politik, karena fungsinya dan karena kepemilikan yang
massive oleh perorangan (Pemilik modal). Yang memungkinkan, posisi media, bukan hanya
menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi, tetapi karena kepemilikan perorangan
tersebut, sangat mungkin untuk menjadi alat bagi ”transaksi politik”, alih-alih sebagai fungsi
social control. Dalam praktik komunikasi politik, media menjadi medium yang tidak
terelakan dalam menyampaikan pesan-pesan politik, khususnya saat kampanye, dalam
pelaksanaan pemilihan pemimpinan politik, baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan
presiden, maupun pemilihan kepala daerah.

Sejarah menunjukkan, media massa pada akhirnya mencapai puncak perkembangan
sebagai lembaga khusus dalam masyarakat modern. Media massa mampu
mempresentasikan diri sebagai ruang-publik yang utama dan turut menentukan dinamika

Media Dan Kritik Sosial 23

sosial, politik, dan budaya, di tingkat lokal maupun global. Media juga menjadi medium
pengiklanan utama yang secara signifikan mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan
menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Namun, hampir selalu
terlambat disadari bahwa media massa di sisi lain juga menyebarkan atau memperkuat
struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan
ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologis. Oleh karena itu, fenomena media bukan
hanya membutuhkan pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi,
melainkan juga pendekatan politik.

A. Karakter Media Dalam Kepentingan Publik
Media memiliki empat karakter yang harus dipunyai bila mengedepankan kepentingan

publik (Croteau,Hoynes,2006:156). Pertama, keragaman. Dalam sistem pemerintahan yang
demokratis, media harus mencerminkan berbagai pandangan dan memuat pengalaman
masyarakat yang beragam. Warga harus menggunakan media sebagai representasi budaya
dan ekspresi politik. Sebaliknya, media yang homogen kurang memberikan keragaman.

Kedua, inovasi. Media harus menyatukan teknologi dan modal untuk mendorong
kreativitas dan inovasi dalam menciptakan format dan isi berita. Inovasi harus membuat
hiburan menjadi imajinatif, segar, kreatif, asli, mencerminkan sifat dinamis masyarakat.
Sebaliknya, media peniru mengandalkan formula mencoba-coba dan menduplikasi dari
yang sudah ada.

Ketiga, substansi. Hiburan ringan mirip dengan kembang gula; semakin enak tapi
tidak baik untuk kesehatan diet. Suatu masyarakat demokratis yang sehat harus memiliki
media yang menyertakan berita substantif dan hiburan yang menangani isu-isu signifikan
yang dihadapi masyarakat, disajikan dalam cara yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Sebaliknya, media sensasional lebih fokus pada sensasi dan berita selebritas.

Keempat, independen. Masyarakat bebas menolak budaya dan informasi yang
terkonsentrasi. Media harus menyediakan informasi dan pendapat yang independen bagi
masyarakat dan informasi tidak terkonsentrasi dari pemerintah atau perusahaan. Sebaliknya,
media disensor karena tekanan ekonomi dan idelogi dengan membatasi isu dan berbagai
pandangan lainnya.

Pengelolaan media pada masa kini sering jauh dari ideal kepentingan publik.
Meskipun industri media memiliki ratusan karyawan yang bagus, rajin, dan berbagai
profesional, kendala struktural yang diciptakan oleh perusahaan terkadang menjadi kendala

Media Dan Kritik Sosial 24

untuk mempertemukan berbagai potensi karyawan tersebut. Sebaliknya, media yang
beragam, inovatif, substantif, dan independen karena perubahan kondisi struktural dan
perubahan srategis dalam industri media sering menyebabkan media tersebut memiliki
konten yang homogen, memberitakan hal-hal sepele, dan membatasi ruang gerak wartawan
mereka sendiri. Sebuah media membuat kepentingan publik bila isi media mencerminkan
keberagaman format dan konten. Media tersebut menampilkan lebih banyak suara dan
perspektif dari beragam titik, yang dimasukkan dalam setiap pemberitaan.

B. Teori Ekonomi Politik Media
Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor

yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha
untuk meraih untung, dimana keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk
pengembangan medianya. Sehingga pengakumulasian keuntungan itu, menyebabkan
kepemilikan media semakin besar. Dalam menjalankan media, investor mempekerjakan
karyawan untuk menghasilkan produk media. Untuk mengetahui lebih jauh tentang
bagaimana media memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis, Vincent
Mosco menawarkan tiga konsep untuk mendekatinya yakni: komodifikasi
(commodification), spasialisasi (spatialization) dan strukturasi( structuration) (Mosco,
1996:139).

Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa
beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar.
Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan
pembaca dalam batasan ruang dawaktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media
menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk
media di hadapan khalayak. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat,
proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan
sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan
masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil
akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan
diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing
berhubungan satu sama lain.

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana
keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori
ini mengindentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media

Media Dan Kritik Sosial 25

yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaaan yang sedang mapan.
Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga
konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat
berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya
penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik
ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan sosial.

Menurut Doyle (2002) perkembangan media massa yang liberal dan global
mencerminkan dominannya dunia struktur politik dan ekonomi, dan pemilik modal. Dalam
era globalisasi maklumat yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia muncul
kecenderungan organisasi media komunikasi yang lebih mementingkan aspek komersial.
Ketidak adilan media massa sebagai medium suara rakyat mendapat kecaman daripada
berbagai kelompok masyarakat.

Media Dan Kritik Sosial 26

DAFTAR PUSTAKA
Anditya, A. W. (2020). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh

Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia. Nurani Hukum: Jurnal
Ilmu Hukum, 3(1), 30-45.
Asmawati, A. Z., Purnama, D. H., & Waspodo, W. (2020). TINGKAT KONTROL SOSIAL
INTERNAL MAHASISWA TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI
MEDIA SOSIAL. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 6(2), 242-257.
ASWAN, A. (2018). SOSIAL KONTROL DAN MEDIA BARU. Al-MUNZIR, 9(2), 211-
230.

Chaniago, D. M., & Umairah, U. R. (2018). Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia. Khazanah.

Ghassani, V. I., & Sukowati, P. (2016). Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait
dengan Fungsi Media sebagai Kontrol Sosial. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi
Publik, 1(2).

Hutagalung, I. (2013). Dinamika sistem pers di Indonesia. Interaksi: Jurnal Ilmu
Komunikasi, 2(2)

Kuncoro, W. (2013). Eksistensi Ruang Publik di Media Cetak: Studi Kasus Jawa Pos, Surya
dan Surabaya Post. Jurnal Komunikasi Islam, 3(2).

Latifah, R. M., Iyar, S., & Aeni, E. S. (2019). IDENTIFIKASI FAKTA DAN OPINI
DALAM TEKS EKSPOSISI “MERETAS ASA, MEMBANGUN WIBAWA”
DENGAN MEDIA KARTU. Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia), 2(3)

Lesmana, T. (2013). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan
Tertib Sosial.

Lestari, R., Sudiyana, B., & Wahyuni, T. (2019). Fakta dan Opini dalam Teks Tajuk
Rencana Pada Surat Kabar Kompas. Klitika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia, 1(1).

Robi'ah, S. N. H. (2019). Media sosial sebagai ruang publik virtual bagi mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Doctoral dissertation, UIN
Sunan Ampel Surabaya).

Simarmata, S. Televisi sebagai Ruang Publik dalam Politik Demokrasi di Indonesia:
Mungkinkah?.

Media Dan Kritik Sosial 27

Suparlan, P. (2001). Kesetaraan warga dan hak budaya komuniti dalam masyarakat
majemuk Indonesia. Antropologi Indonesia

Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. Jurnal Kajian
Jurnalisme, 1(1).

Syahputra, M. R. (2014). Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap
Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Pers di
Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

Tricana, D. W. (2013). Media Massa dan Ruang Publik (Public Sphere), Sebuah Ruang
yang Hilang. ARISTO, 1(1).

Wijaya, D. N. (2015). John Locke dalam Demokrasi. Jurnal Sejarah dan Budaya, 8(1)
Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1)

Media Dan Kritik Sosial 28