Jurnal CO

Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 151 - 160

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi
E-Government di Kawasan Mamminasata

E-Skills Readiness of Local Government in Implementation of
E-Government in Mamminasata Region

Firdaus Masyhur

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No.25 Makassar Telp. 0411-4660084
[email protected]

Diterima: 25 November 2014 || Revisi: 2 Desember 2014 || Disetujui: 4 Desember 2014

Abstrak - Aspek penting dalam pengembangan eGov di Indonesia adalah sumber daya manusia yang
terampil dalam bidang teknologi informasi (e-Skill) dan kompeten dalam mengimplementasikan konsep-
konsep pelayanan berbasis elektronik. Kombinasi Parameter SKKNI yang dipetakan ke dalam ICT user
skills, ICT practitioner skills, e-business skills menghasilkan konsep keterampilan yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pemerintah akan SDM di bidang kominfo (Gevernment ICT Skills). Penelitian ini
menggambarkan kesiapan SDM bidang TIK yang dilaksanakan menggunakan strategi survei dengan populasi
pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkup pemerintah daerah yang tersebar di 4 wilayah dalam
kawasan Mamminasata yaitu Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Hasil penelitian menyatakan bahwa
kesiapan e-Skills di Kawasan Mamminasata berada pada indeks 52% yang berarti SDM memahami dan siap
dalam pemanfaatan dasar TIK, memahami operasional TIK, memiliki pengetahuan teknis, serta mampu
mengeksploitasi penggunaan TIK pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah.

Kata Kunci: e-Skills, e-Government, SDM TIK, Mamminasata

Abstract - The important aspect in the development of eGov in Indonesia are skilled human resources in the
field of information technology (e-skills) and competent in implementing the concepts of electronic-based
services. SKKNI parameter combinations are mapped into the ICT user skills, ICT practitioner skills, and e-
business skills resulted in the concept of the skills required to meet the government's needs for human
resources in the field of Communication and Information (Government ICT Skills). This study illustrates the
readiness of the human resources in ICT which conducted by using surveys strategy with a population of civil
servants who works in the area of local government spread over 4 regions in Mamminasata region namely
Makassar, Maros, Gowa, and Takalar. The study result states that the readiness of e-Skills in Mamminasata
region is at index 52%, which means that the human resource understand and ready in the basic use of ICT,
ICT operational understanding, have technical knowledge, and able to exploit the use of ICT in the
implementation of the duties and functions as government officials.

Keywords: e-Skills, e-Government, ICT HR, Mamminasata

PENDAHULUAN mendorong penerapan eGov (Khan, Moon, Rhee, &
Rho, 2010).
Aspek penting dalam pengembangan eGov di
Indonesia adalah sumber daya manusia yang terampil Kajian Dewan Teknologi Informasi dan
dalam bidang teknologi informasi (e-Skills) dan Komunikasi Nasional (Detiknas) menunjukkan bahwa
kompetensi dalam mengimplementasikan konsep- beberapa permasalahan TIK nasional yang masih
konsep pelayanan berbasis elektronik. Beberapa menjadi penghambat perkembangan eGov di
penelitian sebelumnya masih terfokus pada Indonesia adalah visi TIK yang belum terpadu,
ketersediaan e-Skills dan belum memperhatikan kebijakan dan regulasi TIK yang belum lengkap,
bagaimana e-Skills tersebut memberikan kontribusi pengembangan industri TIK masih lambat, koordinasi
pada eGov, sehingga perlu dikaji lebih jauh antar instansi dalam memanfaatkan TIK masih lemah,
bagaimana meningkatkan peran e-Skills ini sehingga kemudian Infrastruktur, aplikasi, dan data belum
dapat memacu percepatan pengembangan eGov di terintegrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) TIK masih
Indonesia. e-Skills yang dibutuhkan tidak hanya pada terbatas, konten lokal berbasiskan TIK masih sedikit,
level teknis semata, melainkan berbagai aspek terkait dan kesadaran keamanan TIK yang masih kurang
dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam upaya (Hasibuan, 2011).

151

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata (Firdaus Masyhur)

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini dan menjual, menginstegrasikan, memasang dan
masalah yang dipecahkan adalah bagaimana kesiapan mengatur, melakukan pemeliharaan, memberi
sumber daya manusia terkait teknologi informasi dan dukungan, dan melayani sistem TIK, dan E-business
komunikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan e- skills, keterampilan yang dibutuhkan untuk
Gov di kawasan Mamminasata? Penelitian ini mengeksploitasi berbagai peluang pemanfaatan TIK.
bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan
penjelasan tentang dukungan SDM di bidang TIK Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
dalam mendukung eGov di kawasan Mamminasata. Indonesia (SKKNI) adalah tatanan keterkaitan
Kemudian sebagai acuan dalam memformulasikan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional
konsep pengembangan SDM di bidang TIK di yang komprehensif dan sinergis dalam rangka
kawasan Mamminasata sehingga selaras dengan visi mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja
pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata. nasional di Indonesia. Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
Penelitian dilaksanakan di dua puluh Satuan Kerja SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang
Perangkat Daerah (SKPD) di 4 daerah kabupaten/kota mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
di kawasan Mamminasata yaitu Kota Makassar, keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
Takalar. SKPD yang menjadi objek penelitian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
terkait pelayanan sesuai konsep eGov yaitu undangan.
Government to Government (G2G), Government to
Citizen (G2C), Government to Business (G2B), dan Sejauh ini beberapa SKKNI di bidang komunikasi
Government to Employee (G2E). dan informatika telah berhasil dirumuskan dan
ditetapkan, yaitu: (1) SKKNI Teknologi Informasi dan
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Komunikasi Untuk Operator Komputer, (2) SKKNI
(TIK) oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki Bidang Keahlian Programmer Komputer (3) SKKNI
kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, Bidang Jaringan Komputer Dan Sistem Administrasi,
dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya lebih (4) SKKNI Bidang Computer Technical Support, (4)
dikenal dengan nama electronic government atau e- SKKNI Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang
government atau disingkat lagi dengan sebutan eGov. Jasa Multimedia, (5) SKKNI Sektor Komunikasi Dan
eGov merupakan penggunaan internet dan world- Informatika Bidang Kehumasan, (6) SKKNI Sektor
wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi Sub
dan layanan kepada masyarakat (Nations, 2012). Sektor Pos Dan Telekomunikasi Bidang Jaringan
Tujuan eGov dari definisi tersebut adalah untuk Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi
meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan, Satelit, (7) SKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis,
membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga (8) SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi
pemerintahan, membantu pelaksanaan reformasi Informasi, (9) SKKNI Teknologi Informasi Dan
birokrasi di lembaga pemerintahan, membangun Komunikasi, Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik,
kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, dan Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik, dan
mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga (10) SKKNI Telekomunikasi Bidang Perekayasaan
pemerintahan. Dimensi dari pelaksanaan eGov ini Dan Perencanaan Jaringan Seluler.
adalah G2C, G2B, G2E dan G2G.
Beberapa konsep SKKNI yang relevan dengan
Beberapa literatur secara luas mendefinisikan e- tugas dan fungsi SDM pemerintah daerah khususnya
skills sebagai keterampilan yang terkait dengan yang terkait dengan bidang komunikasi dan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu informatika diadopsi sebagai parameter dalam
diantaranya adalah Forum e-skills Eropa pada tahun penelitian ini. SKKNI tersebut adalah SKKNI
2004 yang mendifinisikan 3 tipe dari e-skills, yaitu: Operator Komputer, SKKNI Programmer Komputer,
ICT user skills, keterampilan yang dibutuhkan untuk SKKNI Computer Technical Support (Teknisi
mengaplikasikan sistem TIK dan berbagai Komputer), SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem
perangkatnya secara efektif, ICT practitioner skills, Administrasi, dan SKKNI Manajemen Layanan
keterampilan untuk melakukan kajian, Teknologi Informasi. Selanjutnya masing-masing
mengembangkan dan mendesain, mengelola, SKKNI dipetakan sesuai teori e-Skills yang
memproduksi, memberikan konsultasi, memasarkan didefinisikan pada Forum e-skills Eropa pada tahun

152

Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 151 - 160

2004. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada Beberapa penelitian terkait pengembangan dan
implementasi eGov di Indonesia telah banyak
Gambar 1. Kombinasi dari ke-3 skills tersebut akan dilakukan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh
Setiawan (Setiawan, 2013) yang mengkaji kesiapan
menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pemanfaatan TIK serta implementasi eGov dengan
kerangka kerja COBIT. Penelitian tersebut tidak
memenuhi kebutuhan pemerintah akan SDM di terfokus pada kajian terkait SDM TIK, namun
beberapa bagian dalam pembahasannya menyinggung
bidang kominfo (Gevernment ICT Skills) di Indonesia tentang kesiapan SDM dalam kerangka kesiapan
kelembagaan dalam implementasi eGov. Namun
sehingga pemerintah dapat meningkatkan penggunaan COBIT dapat menjadi referensi tersendiri
apabila ingin mengkaji kesiapan implementasi eGov
transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan secara komprehensif.

publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-

lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun

daerah, dan juga sebagai landasan untuk membentuk

kepemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi

pada kepentingan rakyat.

Gambar 1 Pemetaan Skills berdasarkan SKKNI

Hasniati (2013) dalam makalahnya menyampaikan Pemahaman terhadap Kawasan Perkotaan
bahwa sejak dikeluarkannya Inpres No. 3 tahun 2003 Mamminasata dimulai dengan memahami beberapa
tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan definisi dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011
eGov, hingga saat ini baru beberapa daerah yang tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan
berhasil mengembangkan eGov dengan baik. Secara Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.
umum beberapa daerah masih berada pada tahap Kawasan strategis nasional ini adalah wilayah yang
persiapan dan sebagian kecil lainnya berada pada penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
tahap pematangan. Dalam tulisan tersebut lebih jauh pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
membahas tentang upaya pembangunan SDM terkait kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
pelayanan publik karena diyakini bahwa salah satu ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
pelaksanaan e-Gov adalah faktor SDM disamping warisan dunia.
infrastruktur dan pendanaan. Namun dalam makalah
tersebut tidak ditemukan data empiris yang Definisi lain menyebutkan kawasan metropolitan
menggambarkan kondisi SDM terkait TIK yang adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah
mendasari keyakinan akan pengaruh SDM terhadap kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan
kesuksesan pelaksanaan eGov di daerah. perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan
fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan

153

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata (Firdaus Masyhur)

prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 4 daerah kabupaten/kota. Sedangkan total sampel
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya dalam penelitian ini adalah jumlah sampel masing-
1.000.000 (satu juta) jiwa. Selanjutnya Kawasan masing kota dikali jumlah daerah di Kawasan
Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Mamminasata yaitu 25 sampel dikali 4
Takalar selanjutnya disebut disebut Kawasan kabupaten/kota, jadi 100 sampel. Penelitian ini
Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar (SKPD) di Kawasan Mamminasata pada Maret 2014
sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan hingga November 2014.
Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan
Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan
Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai data adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa
kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
kawasan metropolitan. Pertanyaan disusun berdasarkan pemetaan SKKNI
dengan e-Skills. Dalam penyusunan kuesioner,
METODOLOGI PENELITIAN terdapat 3 (tiga) fokus informasi yang diharapkan
sesuai definisi e-Skills berdasarkan Forum e-Skills
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Eropa (Insead, 2008) pada tahun 2004, yaitu (1) ICT
strategi survei yang dilakukan untuk mendapatkan user skills, (2) ICT practitioner skills, dan (3) E-
data dari kelompok objek penelitian yang besar. business skills, keterampilan yang dibutuhkan untuk
Kemudian dari data yang dikumpulkan, dicari pola mengeksploitasi berbagai peluang pemanfaatan TIK.
yang dapat menggeneralisasi objek penelitian.
Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Bagian pertama kuesioner, responden diminta
(PNS) yang bekerja di lingkup pemerintah daerah untuk memberikan data pribadi terkait (1) jenis
yang tersebar di 4 wilayah dalam Kawasan kelamin, (2) usia, (3) pendidikan, (4) pangkat, dan (5)
Mamminasata. Salah satu kendala yang dihadapi masa kerja. Selanjutnya, untuk pertanyaan 1-5 adalah
dalam penelitian ini adalah tidak tersedianya jumlah pertanyaan yang terkait pemahaman dasar responden
PNS yang terdaftar di ke-4 wilayah tersebut, baik di tentang penggunaan teknologi informasi, termasuk
situs resmi pemerintah daerah maupun di situs resmi didalamnya pengenalan perangkat komputer,
lembaga pemerintah lainnya yang mempengaruhi pemahaman tentang aspek hukum, hingga faktor
teknik penarikan sampel. keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian
komputer. Pada nomor 6–25, pertanyaan berisi
Berdasarkan populasi dari objek penelitian ini tentang pemahaman responden tentang perangkat
dimana data jumlah PNS di wilayah Mamminasata dasar komputer serta tata cara pengoperasiannya,
tidak diperoleh begitu pula dengan data tentang berapa termasuk didalamnya perangkat lunak dan beberapa
jumlah PNS yang berkerja dengan menggunakan TIK fitur komunikasi dan persuratan secara elektronik.
sehingga disimpulkan bahwa populasi tidak diketahui Nomor 26–35 berisi pertanyaan tentang hal-hal yang
jumlahnya atau non-probability, maka penarikan dibutuhkan untuk mengeksploitasi berbagai peluang
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. pemanfaatan TIK.

Ada 2 kriteria dalam menentukan sampel tersebut, Setiap pertanyaan dari kuesioner ini menggunakan
pertama ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah pertanyaan tertutup dimana jawaban diperoleh dari
(SKPD) yang berkerja melayani masyarakat dengan responden dengan menggunakan Skala Likert. Urutan
dukungan TIK, kedua adalah SKPD yang mengelola jawaban untuk masing-masing jawaban adalah: (1)
secara teknis perangkat TIK di lingkup SKPD Tidak paham sama sekali, (2) Cukup
termasuk didalamnya website pemerintah daerah. menguasai/memahami, (3) Menguasai/memahami, (4)
Hasilnya adalah SKPD yang dipilih yaitu Sangat menguasai/ memahami. Metode analisis data
Dinas/Kantor Kominfo (Administrator), Bappeda yang akan digunakan adalah analisis data kuantitatif
(G2G), Kantor Catatan Sipil (G2C), Dinas/Kantor deskriptif. Data yang telah dikumpulkan akan diolah
Pelayanan Perizinan (G2B), Badan Kepegawaian dengan cara dikelompokkan kemudian dilakukan
Daerah (G2E). Berdasarkan teknik penarikan sampel, beberapa penghitungan dan aggregasi untuk
maka masing-masing daerah akan diambil 25 sampel mempermudah pengambilan kesimpulan berdasarkan
yang mewakili 5 SKPD sehingga total 20 SKPD dari data tersebut.

154

Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 151 - 160

HASIL DAN PEMBAHASAN interval 0% - 24,99% : Tidak Memahami, 25% -
49,99% : cukup memahami, 50% - 74,99% :
Jumlah Responden pada penelitian ini adalah 100 Memahami, 75% - 100% : Sangat memahami.
orang sesuai dengan rencana jumlah responden yang Selanjutnya akumulasi dari indeks masing-masing
diharapkan berasal dari sejumlah Satuan Kerja dijadikan acun untuk menentukan kesiapan SDM di
Perangkat Daerah (SKPD) di 4 (empat) wilayah bidang TIK, internal 0% - 24,99% : Tidak siap, 25% -
kabupaten/kota di Kawasan Mamminasata. 49,99% : Kurang siap, 50% - 74,99% : Siap, 75% -
Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin 100% : Sangat siap.
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berdasarkan
jumlah responden (n) 100, maka jumlah responden Pemahaman Dasar Tentang Pemanfaatan
laki-laki sebanyak 46 orang atau 46% dan perempuan Komputer
sebanyak 54 orang atau 54%. Selanjutnya
pengelompokan responden berdasarkan usia dilakukan Pemahaman dasar responden tentang pemanfaatan
dengan cara membuat tabel frekuensi terlebih dahulu. komputer tergambar dari jawaban responden yang
Penentuan jumlah klas menggunakan “Sturges Rule” mengungkapkan kemampuan untuk mengetik pada
dimana jumlah klas yang dihasilkan adalah 7, papan ketik (keyboard), pemahaman seputar aspek
sementara interval pada setiap klas adalah 4. Jumlah kode etik dan HAKI, kewaspasdaan terhadap
responden paling banyak adalah di usia antara 30 – 34 keamanan informasi, pengetahuan tentang sistem dan
tahun sebanyak 25% dan yang paling sedikit adalah prosedur pengelolaan infrastruktur komputer, serta
usia 20-24 tahun sebanyak 5%. Untuk pengelompokan pemahaman tentang faktor keamanan dan keselamatan
responden berdasarkan pendidikan, diperoleh data pada pengoperasian komputer.
yakni 18% berpendidikan SMA sederajat, 5%
berpendidikan diploma, 61% berpendidikan sarjana, Berdasarkan jawaban yang diperoleh, indeks rata-
dan 16% berpendidikan S2. Oleh karena itu responden rata responden berada pada angka 55.35% yang
pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan berarti para responden memahami hal dasar
tingkat pendidikan sarjana S1. pemanfaatan komputer. Kemudian dilihat dari faktor
usia, responden dengan usia 20-24 tahun merupakan
Pengelompokan responden berdasarkan pangkat kelompok yang paling memahami hal ini dengan
golongan II sebanyak 23%, sementara jumlah indeks rata-rata sebesar 63%, dan kelompok dengan
responden dengan pangkat golongan III mendominasi indeks terendah adalah usia 50-54 tahun dengan nilai
dengan jumlah 72%. Terkahir adalah responden 41%. Selanjutnya dilihat dari faktor pendidikan,
dengan pangkat golongan paling sedikit yaitu hanya responden dengan pendidikan S2 merupakan
5% adalah dengan pangkat golongan IV. kelompok yang paling memahami hal ini dengan
Pengelompokan dimulai dengan membuat tabel indeks rata-rata sebesar 59%, dan kelompok dengan
frekuensi terlebih dahulu yang menghasilkan 6 klas indeks terendah adalah pendidikan SMA dengan nilai
dengan nilai interval 4. Masa kerja paling singkat 52%. Selanjutnya dilihat dari faktor pangkat,
adalah 2 tahun, sementara masa kerja paling lama responden dengan golongan pangkat III merupakan
adalah 30 tahun. Berdasarkan data yang dihasilkan, kelompok yang paling memahami hal ini dengan
diperoleh bahwa responden dengan masa kerja 1 indeks rata-rata sebesar 57%, dan kelompok dengan
hingga 5 tahun sebanyak 33%. Jumlah tersebut tidak indeks terendah adalah golongan IV dengan nilai
terlampau berbeda dengan responden dengan masa 44%. Selanjutnya dilihat dari faktor masa kerja,
kerja 6 hingga 10 tahun dengan jumlah 31%. responden dengan masa kerja 11-15 tahun merupakan
Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit kelompok yang paling memahami hal ini dengan
berasal dari responden dengan masa kerja antara 26 indeks rata-rata sebesar 62%, dan kelompok dengan
hingga 30 tahun. indeks terendah adalah responden dengan masa kerja
26-30 tahun dengan nilai 37%.
Responden diberikan 35 pertanyaan dimana
penilaian terhadap jawabannya dilakukan Kesiapan SDM Untuk Operator Komputer
penghitungan indeks dengan menggunakan rumus,
Total Skor / Y x 100. Hasil penghitungan indeks Kesiapan SDM dapat dilihat dari berbagai
tersebut dilakukan interpretasi berdasarkan kriteria. perspektif yang mempengaruhi kemampuan dan
Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai PNS khususnya sebagai

155

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata (Firdaus Masyhur)

operator komputer. Kesiapan tersebut dilihat dari kelompok yang paling memahami hal ini dengan
pemahaman responden tentang perangkat dasar indeks rata-rata sebesar 58%, dan kelompok dengan
komputer serta tata cara pengoperasiannya, termasuk indeks terendah adalah responden dengan golongan
didalamnya perangkat lunak dan beberapa fitur IV dengan nilai 46%. Selanjutnya dilihat dari faktor
komunikasi dan persuratan secara elektronik. masa kerja, responden dengan masa kerja 6-10 tahun
Pertanyaan diajukan kemudian dikaitkan dengan dan 11-15 tahun merupakan kelompok yang paling
profil masing-masing responden. Parameter yang memahami hal ini dengan indeks rata-rata sebesar
dijadikan indikator yang dapat mempengaruhi 61%, dan kelompok dengan indeks terendah adalah
kesiapan adalah usia, pendidikan, dan masa kerja. responden dengan masa kerja 26-30 tahun dengan
nilai 34%. Hasil analisis data yang memetakan
Kemampuan rata-rata responden dalam hal kemampuan operasional komputer dapat dilihat pada
kemampuan teknis adalah 55.95%, hal ini berarti rata- Gambar 2.
rata responden memahami teknik operasional
komputer secara umum. Apabila dilihat dari faktor Kemampuan operasional komputer sangat
usia, maka kelompok responden dengan usia 35-39 dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan
tahun adalah kelompok yang paling tinggi dalam efektivitas dan efesiensi pegawai dalam bekerja.
memahami operasional komputer dengan indeks 63%. Budaya kerja pemerintah selama ini yang cenderung
Sementara kelompok usia 50-54 tahun adalah bekerja secara manual akan berubah secara perlahan
kelompok yang memiliki indeks terendah yaitu 39%. seiring dengan meningkatnya kemampuan operasional
ini. Akhirnya akan mempengaruhi kemampuan
Selanjutnya dilihat dari faktor pendidikan, pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan
responden dengan pendidikan S2 merupakan fungsinya secara efektif. Kemampuan ini juga
kelompok yang paling memahami hal ini dengan mempengaruhi implementasi eGov ke depan sehingga
indeks rata-rata sebesar 65%, dan kelompok dengan cita-cita untuk mewujudkan good governance akan
indeks terendah adalah responden dengan pendidikan tercapai.
SMA dengan nilai 49%. Berdasarkan faktor golongan
pangkat, responden dengan golongan III merupakan

Gambar 2 Kemampuan Operasional Komputer
156

Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 151 - 160

Kesiapan SDM : Kemampuan Teknis diharapkan memberikan kontribusi apabila instansi
membutuhkan bantuan teknis, tetapi pada
Kemampuan teknis TIK bisa ditunjukkan dengan kenyataannya kemampuan tersebut kurang dimiliki
kemampuan pengguna TIK dalam melakukan oleh aparatur pemerintah. Gambar 3 memperlihatkan
perbaikan pada perangkat keras (hardware) komputer hasil pemetaan kemampuan teknis TIK dari seluruh
yang rusak, misalnya memperbaiki CPU atau printer, responden.
kemampuan untuk melakukan perbaikan perangkat
lunak (software) komputer yang rusak, misalnya Selanjutnya dilihat dari faktor pendidikan,
terkena virus, kemampuan untuk melakukan instalasi responden dengan pendidikan Diploma merupakan
sistem operasi (Windows atau Linux), kemampuan kelompok yang paling memahami hal ini dengan
untuk melakukan instalasi jaringan komputer, LAN, indeks rata-rata sebesar 65%, dan kelompok dengan
internet dan instalasi WiFi, dan kemampuan untuk indeks terendah adalah responden dengan pendidikan
merancang aplikasi komputer dengan pemrograman SMA dan S1 dengan nilai 41%. Berdasarkan faktor
aplikasi. golongan pangkat, responden dengan golongan II
merupakan kelompok yang paling memahami hal ini
Secara keseluruhan rata-rata kemampuan teknis dengan indeks rata-rata sebesar 45%, dan kelompok
TIK responden berada pada angka 44% yang berarti dengan indeks terendah adalah responden dengan
para responden kurang memahami atau kurang golongan IV dengan nilai 38%. Selanjutnya dilihat
memiliki kemampuan teknis TIK. Jika dilihat dari dari faktor masa kerja, responden dengan masa kerja
faktor usia, kelompok usia 35-39 tahun memiliki 6-10 tahun tahun merupakan kelompok yang paling
indeks tertinggi yaitu 50%. Sedangkan indeks memahami hal ini dengan indeks rata-rata sebesar
terendah ada pada kelompok usia 20-24 tahun yaitu 47%, dan kelompok dengan indeks terendah adalah
pada indeks 19%. Tingginya angka kesenjangan responden dengan masa kerja 26-30 tahun dengan
kemampuan teknis TIK ini tentu menjadi nilai 27%.
permasalahan tersendiri dimana usia 20-24 tahun yang

Gambar 3 Kemampuan teknis TIK

157

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata (Firdaus Masyhur)

Kemampuan teknis TIK ini tentu akan dalam menyusun berbagai rencana program yang akan
mempengaruhi operasional kegiatan yang didukung dilaksanakan, kemampuan dalam menggunakan TIK
oleh peralatan TIK. Apabila personel dengan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan berbagai
kemampuan teknis TIK tidak tersedia maka tentu program kegiatan, kemampuan dalam menggunakan
kantor/instansi membutuhkan bantuan dari pihak luar TIK untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak
yang belum tentu tersedia dengan cepat. Selain itu (mis. email, Blackberry), baik dengan internal
penggunaan tenaga bantuan eksternal tentu juga akan organisasi maupun dengan pihak eksternal organisasi,
mempengaruhi biaya ekstra yang harus dikeluarkan. kemampuan dalam mengetahui progres pelaksanaan
Oleh karena itu perlu pembekalan lebih jauh tentang program kegiatan dengan fasilitas TIK (manajemen
personel untuk memiliki kemampuan teknis walaupun proyek), serta kemampuan mengevaluasi dan
dalam jumlah terbatas. Hal ini bisa dilakukan, melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan dengan
misalnya dengan memberikan kesempatan kepada menggunakan TIK.
personel untuk mengikuti pelatihan teknis secara
berkala. Berdasarkan hasil analisis data yang ditunjukkan
pada Gambar 4, rata-rata kemampuan responden
Kesiapan SDM untuk mengekploitasi TIK Pada dalam mengeksploitasi TIK dalam melaksanakan
Kegiatan tugasnya berada pada angka 52.65%. Artinya
responden memahami bagaimana mengeksploitasi
Kemampuan dalam mengeksploitasi TIK dalam TIK untuk mendukung serta meningkatkan kualitas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada instansi pekerjaan. Apabila dilihat dari faktor usia, maka
perlu untuk diperhatikan. Kemampuan ini akan kelompok responden dengan usia 35-39 tahun adalah
mempengaruhi kualitas pekerjaan serta dapat kelompok yang paling tinggi dalam memahami
meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai operasional komputer dengan indeks 57%. Sementara
program kegiatan. Kemampuan tersebut dapat dilihat kelompok usia 50-54 tahun adalah kelompok yang
dari kemampuan responden dalam menggunakan TIK memiliki indeks terendah yaitu 37%.

Gambar 4 Kemampuan mengeksploitasi TIK
158

Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 151 - 160

Selanjutnya dilihat dari faktor pendidikan, pemerintah pada pihak lain selain untuk
responden dengan pendidikan S2 merupakan mengoptimalkan potensi SDM yang ada.
kelompok yang paling memahami hal ini dengan
indeks rata-rata sebesar 62%, dan kelompok dengan Kawasan Mamminasata berada pada kawasan yang
indeks terendah adalah responden dengan pendidikan ditopang oleh beberapa perguruan tinggi yang mampu
SMA dengan nilai 46%. Berdasarkan faktor golongan menghasilkan SDM di bidang TIK. Perguruan tinggi
pangkat, responden dengan golongan III merupakan negeri maupun swasta yang ada di kawasan ini
kelompok yang paling memahami hal ini dengan memiliki program studi dan tenaga pengajar yang
indeks rata-rata sebesar 53%, dan kelompok dengan kompeten di bidang TIK. Permasalahan yang perlu
indeks terendah adalah responden dengan golongan dicermati adalah kurikulum yang ada di perguruan
IV dengan nilai 45%. Selanjutnya dilihat dari faktor tinggi seringkali tidak selaras dengan kebutuhan SDM
masa kerja, responden dengan masa kerja 6-10 tahun TIK yang ada di kawasan. Hal ini bisa disebabkan
tahun merupakan kelompok yang paling memahami karena pihak perguruan tinggi tidak melibatkan
hal ini dengan indeks rata-rata sebesar 58%, dan stakeholder dalam menyusun dan menyesuaikan
kelompok dengan indeks terendah adalah responden kurikulum pendidikan. Kurangnya komunikasi antara
dengan masa kerja 26-30 tahun dengan nilai 30%. perguruan tinggi dengan stakeholder SDM TIK juga
Kemampuan dalam mengeksploitasi TIK berarti menjadi masalah lain sehingga berdampak pada
memberikan sentuhan inovasi TIK dalam minimnya serapan tenaga kerja berbasis TIK di
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur kawasan Mamminasata.
pemerintah. Semakin tinggi kemampuan ini berarti
semakin tinggi kemampuan aparat dalam Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah
melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan eGov. menyusun kebijakan untuk melakukan Sertifikasi
profesi TIK berdasarkan SKKNI kepada setiap lulusan
SDM TIK Sebagai Kompenen Strategis Kawasan perguruan tinggi khususnya di bidang TIK. Sehingga
Mamminasata kualitas SDM TIK dapat dilihat dari sisi akademis dan
sisi keterampilan spesifik yang ditandai dengan
Secara umum berbagai keadaan menunjukkan kepemilikan sertifikat di bidang TIK. Ijazah yang
bahwa Indonesia belum mendayagunakan potensi dikeluarkan oleh perguruan tinggi memang sudah
teknologi telematika secara optimal sehingga terjadi melegalisir seseorang dalam kompetensi tertentu,
kesenjangan digital (digital divide) terhadap negara- namun sertifikat, yang bersifat spesifik, lebih
negara maju serta kesenjangan antar daerah dan menegaskan kompetensi tersebut sehingga
golongan dalam masyarakat Indonesia. Tanpa stakeholder memiliki keyakinan akan kemampuan
kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam revolusi yang dimiliki seseorang.
sistem kerja berbasis teknologi informasi dan
komunikasi tersebut, maka dikhawatirkan masyarakat Kawasan Mamminasata sebagai kawasan
Indonesia akan sulit terserap dalam lapangan kerja metropolitan seharusnya berpandangan bahwa konsep
bahkan di negeri kita sendiri. Berpijak pada latar tata ruang wilayah yang terpadu dan canggih tidak
pemikiran tersebut, diperlukan upaya yang mampu akan mungkin terwujud tanpa dukungan dari SDM
memacu peningkatan kapasitas SDM di bidang ICT, yang memadai. SDM yang paling potensial
antara lain melalui pengembangan standar kompetensi mewujudkan visi kawasan Mamminasata adalah SDM
SDM ICT Nasional dengan memperhatikan standar bidang TIK. Dukungan SDM TIK, secara strategis,
internasional. akan meningkatkan daya saing kawasan karena
mampu mengimplementasikan teknologi informasi
Berdasarkan kajian ini maka perlu dikembangkan secara efektif.
model pengembangan SDM TIK yang efektif
sehingga tenaga profesional bidang TIK, baik yang Pengembangan SDM di bidang TIK di kawasan
berada di sektor pemerintahan maupun di swasta, Mamminasata dapat dilakukan dengan melibatkan
mampu bersaing dengan SDM yang akan masuk ke perguruan tinggi khususnya yang memiliki fasilitas
Indonesia. Peningkatan kualitas SDM pada sektor dan program pengembangan SDM bidang TIK.
pemerintah akan mengurangi ketergantungan Stakeholder juga harus dilibatkan dalam rangka
mengidentifikasi kebutuhan SDM TIK khususnya
yang bersifat spesifik dan berbasis karakter kawasan.
Pelaksanaan program pelatihan untuk pemerintah
kabupaten/kota juga dapat dilaksanakan secara

159

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata (Firdaus Masyhur)

terpusat guna meningkatkan efektifitas serta efesiensi Hasibuan, Z. A. (2011). Kebijakan Dewan Teknologi
pelaksanaan. Pelaksanaan program pengembangan Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS)
SDM terpusat juga akan meningkatkan standar SDM terhadap Pengembangan TIK di Kementerian
juga pemerataan SDM dengan kompetensi dan Agama Pusat dan Daerah. Retrieved from
karakter yang sama di sebuah kawasan. Standar http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D0
kompetensi SDM ini nantinya memudahkan dalam 00394.pdf
pengembangan proyek-proyek TIK yang
membutuhkan koordinasi dan standar serta Hasniati. (2013). Pembangunan Sumber Daya Manusia
konektivitas produk yang dihasilkan. Untuk Pelayanan Publik Berbasis e-Government.
Universitas Hasanuddin. Retrieved from
KESIMPULAN http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345
6789/4768/Pembangunan SDM berbasis E-gov-
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil Hasniati.pdf?sequence=1
penelitian ini yaitu penilaian kesiapan SDM di bidang
TIK dapat dilakukan dengan menggunakan parameter Junaidi. (2011). Dukungan e-Government Dalam Upaya
SKKNI di bidang kominfo khususnya yang terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era
dengan TIK. Kemudian kesiapan SDM di bidang TIK Otonomi Daerah : Kasus Best Practices Dari
di kawasan Mamminasata berada pada indeks 52% Sejumlah Daerah di Indonesia. In Proceeding
yang berarti SDM memahami pemanfaatan dasar TIK, Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.
memahami operasional TIK, memiliki pengetahuan
teknis, serta mampu mengeksloitasi penggunaan TIK Khan, G. F., Moon, J., Rhee, C., & Rho, J. J. (2010). E-
pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai government Skills Identification and Development :
aparat pemerintah. Selanjutnya kesiapan yang dimiliki Toward a Staged-Based User-Centric Approach for
saat ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi Developing Countries *, 20(1), 1–31.
eGov secara bersama di Kawasan Mamminasata untuk
mewujudkan kawasan metropolitan. Morissan. (2012). Metode Penelitian Survei. Jakarta:
Kencana.
Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk
berbagai kebijakan dan penyusunan rencana Nations, U. (2012). E-Government Survey 2012.
pengembangan SDM di bidang TIK dalam rangka Oates, B. J. (2007). Researching Information Systems and
implementasi eGov di kawasan Mamminasata,
pengembangan SDM di bidang TIK untuk kawasan Computing. London: SAGE Publications.
Mamminasata tidak perlu dimulai dari dasar-dasar Perpres No. 3. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional
penggunaan TIK karena data mengungkapkan bahwa
kemampuan yang dimiliki aparat pemerintah daerah di Pengembangan e-Government, 1–14.
kawasan Mamminasata saat ini sudah memadai, dan Perpres No. 55. (2011). Peraturan Presiden Republik
penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk
pengembangan TIK berbasis kawasan khususnya Indonesia Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana
dalam kerangka pengembangan SDM. Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros,
Sungguminasa, dan Takalar.
UCAPAN TERIMA KASIH Reynolds, M. M., & Regio, M. (2001). E-Government as a
Catalyst in the Information Age. Microsoft E-
Terima kasih diucapkan kepada BBPPKI Government Initiatives. Retrieved from
Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan http://www.netcaucus.org/books/egov2001/pdf/EGo
pemerintah daerah kabupaten/kota di kawasan vIntr.pdf
Mamminasata: Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sanusi, A. (2010). Human Resources Development for e-
Gowa, dan Takalar atas dukungannya dalam Government Improvement: Indonesia Experience.
pelaksanaan penelitian ini. Setiawan, A. B. (2013). Studi Kesiapan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta
DAFTAR PUSTAKA Implementasi e-Government Dengan Kerangka
Kerja Cobit, 1–20. Retrieved from
Bank Indonesia. (2013). Kajian Ekonomi Regional. http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-
ikp/files/2013/02/STUDI-KESIAPAN-
PEMANFAATAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-
DAN-KOMUNIKASI-SERTA-IMPLEMENTASI-
e-GOVERNMENT-DENGAN-KERANGKA-
KERJA-COBIT.pdf
Settles, A. (2005). What Skills are Needed in an E-World :
E-Government Skills and Training Programs for the
Public Sector.
Van Deursen, A., & van Dijk, J. (2008). Measuring Digital
Skills, 1–25.
Waseda, U. (2013). Press Release Waseda University

International e - Government Ranking 2013 International e-
Government Ranking ( Final scores ), 1–13.

160