Surat Edaran Nomor 08 dan 17 Tahun 2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK DAN ADDENDUM
KONTRAK JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

https://bit.ly/RancanganSE

Click2to6ediJt uMal siter2su0bt2itl2e style

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 1

UMUM

Direktorat Jenderal Perumahan memiliki tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, program penyelenggaraan
perumahan dalam bentuk Pembangunan Rumah Susun,
Rumah Khusus, dan PSU Rumah Umum dilakukan dengan
melibatkan penyedia jasa konstruksi yang terikat dalam
suatu perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia
Barang/Jasa (Kontrak) yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Untuk memastikan terpenuhinya kepatuhan dalam
pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan adanya Surat
Edaran tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan
Kontrak dan Perubahan (Adendum) Kontrak Untuk
Pekerjaan Konstruksi Di Direktorat Jenderal Perumahan.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 2

DASAR UU 28/2002 UU 1/2011 UU 20/2011 UU 2/2017
PEMBENTUKAN
SURAT PP 13/2021 PP 16/2021 PP 12/2021 PERPRES 100/2018
EDARAN
PERPRES 12/2021 Peraturan LKPP Permen PUPR Permen PUPR
12/2021 22/2018 13/2020

Permen PUPR Permen PUPR SE Menteri PUPR
26/2020 10/2021 18/2021

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 3

MAKSUD MAKSUD
DAN
TUJUAN Sebagai instrumen acuan bagi PPK/KPA, Kepala BP2P, dan Pejabat Tinggi Pratama di Ditjen
SURAT EDARAN Perumahan dalam penyeragaman rancangan kontrak dan perubahan (adendum) kontrak
pekerjaan konstruksi di Ditjen Perumahan.

TUJUAN

a. Memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam
penyusunan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Perumahan;

b. Meningkatkan efektivitas pengendalian pada tahapan Persiapan dan Penandatanganan
Kontrak;

c. Meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap prosedur pemenuhan izin persetujuan
perubahan (adendum) kontrak pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Perumahan;

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 4

I. RANCANGAN KONTRAK II. PERSIAPAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

RUANG 1. Jenis Kontrak 1. Persiapan Kontrak
LINGKUP 2. Bentuk Kontrak
3. SSUK a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan
4. SSKK b. Penetapan SPPBJ

a. Serah Terima Parsial Pekerjaan 2. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

b. Denda Akibat Keterlambatan a. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
b. Penandatanganan Kontrak
c. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
III. Perubahan (Adendum) Kontrak
d. Pembayaran Bahan/Material dan/atau
1. Lingkup Perubahan (Adendum) Kontrak
Peralatan 2. Klasifikasi Kewenangan Persetujuan Perubahan

(Adendum) Kontrak
3. Tahapan Persetujuan Perubahan (Adendum)

Kontrak

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 5

1.
RANCANGAN KONTRAK

1. JENIS KONTRAK
2. BENTUK KONTRAK
3. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
4. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 6

1. JENIS KONTRAK Jenis kontrak yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi di Ditjen Perumahan
menggunakan Kontrak Harga Satuan, dikecualikan bagi pekerjaan konstruksi
2. BENTUK KONTRAK yang termasuk dalam kondisi tertentu, seperti:
1) Pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat;
*) Pemilihan bentuk kontrak untuk penangananan 2) Pekerjaan konstruksi untuk penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang
keadaan darurat berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional; dan
3) Pekerjaan konstruksi yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus

berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Perumahan.
Pemilihan jenis kontrak di atas disesuaikan dengan identifikasi karakteristik
kebutuhan pada tahap perencanaan dan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi di Ditjen Perumahan adalah Surat
Perjanjian, dikecualikan bagi pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan
keadaan darurat*.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 7

3. SSUK Syarat-Syarat Umum Kontrak berpedoman pada :
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
(SYARAT-SYARAT • Lampiran V Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
UMUM KONTRAK) Penyedia
• SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional
4. SSKK Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa
Konstruksi di Kementerian PUPR.
(SYARAT-SYARAT
KHUSUS KONTRAK) Syarat-Syarat Khusus Kontrak berpedoman pada :
• Serah Terima Parsial Pekerjaan
• Denda Akibat Keterlambatan
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan
• Pembayaran Bahan/Material dan/atau Peralatan

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 8

4.a 1 Ketentuan serah terima parsial dalam SSKK wajib diisi dalam rancangan kontrak yang menjadi
bagian dari Dokumen Pemilihan dan ditetapkan pada saat pengumuman tender.
SERAH TERIMA
PARSIAL 2 Serah terima parsial diberlakukan terhadap bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama
PEKERJAAN lain dan bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi rumah susun dengan lingkup 1 (satu) tower tidak
dapat diberlakukan ketentuan serah terima parsial;
2. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi rumah susun dengan lingkup lebih dari 1 (satu)
tower, ketentuan serah terima parsial dapat dilaksanakan untuk setiap 1 (satu) tower.
3. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi rumah khusus dalam 1 (satu) lokasi, dapat

diberlakukan serah terima parsial setiap satu blok disesuaikan dengan rincian jumlah
unitnya;
4. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi rumah khusus lebih dari 1 (satu) lokasi, dapat
diberlakukan serah terima parsial setiap 1 (satu) blok pada masing-masing lokasi
disesuaikan dengan rincian jumlah unitnya;

5. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi PSU Rumah Umum, dapat diberlakukan serah
terima parsial pada setiap ruas dengan rincian panjang jalan beserta unit yang dilayani;
6. Jika kontrak pekerjaan konstruksi rumah susun/rumah khusus yang dilengkapi dengan
fasilitas pendukung antara lain PSU, Lansekap, maka fasilitas pendukung tersebut dapat
diberlakukan serah terima parsial.
SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 9

4.a 3 Kontrak pekerjaan konstruksi rumah susun/rumah khusus/PSU Rumah Umum yang lebih dari
satu penerima manfaat, maka penentuan bagian parsial dapat ditetapkan berdasarkan
SERAH TERIMA klasifikasi penerima manfaat/untuk memudahkan proses serah terima pengelolaan dan serah
PARSIAL PEKERJAAN
terima aset.
4.b
4 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menjamin konsistensi isian pengaturan ketentuan
DENDA AKIBAT dalam SSKK Angka 27.4, Angka 33.8, Angka 33.14, Angka 33.17, dan Angka 70.4.(c) yang
KETERLAMBATAN mengatur mengenai serah terima parsial.

DIBERLAKUKAN SERAH TERIMA PARSIAL TIDAK DIBERLAKUKAN SERAH TERIMA PARSIAL
besar denda untuk setiap hari keterlambatan
besar denda untuk setiap hari adalah 1/1000 dari nilai kontrak (sebelum PPN).
keterlambatan adalah 1/1000 dari harga
bagian kontrak yang tercantum dalam
kontrak dan belum diserahterimakan
(sebelum PPN);

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menjamin konsistensi isian pengaturan ketentuan
dalam SSKK Angka 27.4, Angka 33.8, Angka 33.14, Angka 33.17, dan Angka 70.4.(c) yang
mengatur mengenai serah terima parsial.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 10

4.C Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem Termin/Bulanan.

PEMBAYARAN Pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan terpasang atau prestasi pekerjaan bulanan
PRESTASI PEKERJAAN (Monthly Certificate) yang telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Supervisi
dengan besaran capaian progress prestasi pekerjaan pertama sekurang-kurangnya sebesar
15.00%. Apabila komposisi anggaran yang tersedia pada paket MYC kurang dari 15% di tahun
pertama, besaran termin pertama dapat disesuaikan.

*) Dalam hal terjadi perubahan (adendum) kontrak yang mengakibatkan perubahan
nilai/harga kontrak, harus ditindaklanjuti dengan perubahan (adendum) Lembar Kendali
Rencana Penagihan dan dilaporkan dalam sistem perbendaharaan negara.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 11

4.d Bahan/material dan/atau peralatan (Material On Site) yang menjadi bagian permanen
dari pekerjaan dapat dilakukan pembayaran sebelum prestasi pekerjaan
PEMBAYARAN diterima/terpasang.
BAHAN/MATERIAL
DAN/ATAU CONTOH MATERIAL ON SITE CONTOH BUKAN MATERIAL ON SITE
PERALATAN
a) Peralatan: lift, peralatan pasir, batu, semen, aspal, besi
elektromekanik, pompa booster; tulangan, rangka dan penutup plafond,
rangka dan penutup atap, kabel tray,
b) Bahan fabrikasi/bahan jadi: beton cat.
pracetak, kusen, daun pintu dan
jendela, wastafel, kloset, bio septic tank,
Air Conditioner.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 12

4.d Penentuan besaran Terpenuhinya ketentuan SSUK Angka 70.3
pembayaran Material On huruf a. s/d huruf c yang mengatur mengenai
PEMBAYARAN MOS.
BAHAN/MATERIAL Site (MOS)
DAN/ATAU Peralatan dengan jenis satuan Unit dibayarkan
PERALATAN 40 persen dari harga satuan pekerjaan;

Bahan jadi dengan jenis satuan Unit
dibayarkan 40 persen dari harga satuan
pekerjaan;

Bahan fabrikasi dengan jenis satuan Unit
dibayarkan 40 persen dari harga satuan
pekerjaan.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 13

2.
PERSIAPAN DAN
PENANDATANGANAN KONTRAK

1. PERSIAPAN KONTRAK
2. PELAKSANAAN PENANDATANGANAN

KONTRAK

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 14

1. PERSIAPAN KONTRAK

A. REVIU LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Pokja Pemilihan Menyampaikan BAHP

Ya PPK Tidak Meminta Dirjen memerintahkan Dit. Pembina Teknis
pertimbangan Perumahan
Penerbitan mengadakan Rapat
SPPBJ • Dirjen Perumahan Pembahasan Laporan Hasil

• KPA Pemilihan Penyedia
• Kepala Balai
• Dir. Pembina Teknis

Sepakat PPK dgn Pokja rapat Pembahasan Reviu PPK menyampaikan
Laporan Hasil Pemilihan Reviu Laporan Hasil

KPA menyampaikan Surat Keputusan Memutuskan Tidak Memerlukan Pemilihan
atas sepakat/ketidaksepakatan sendiri sepakat rekomendasi KPA menyampaikan surat
permohonan rekomendasi
PPK melapor
ke KPA

B. PENETAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Penetapan SPPBJ dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 15

2. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib
memeriksa kembali Rancangan Kontrak meliputi substansi,
PELAKSANAAN bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta
PENANDATANGANAN membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
KONTRAK
Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang
ditetapkan dalam Kontrak.
Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak untuk dilakukan
dengan dihadiri oleh unsur Satuan Kerja, Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Pembina Teknis.

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 16

3.
PERUBAHAN (ADDENDUM)
KONTRAK

1. LINGKUP PERUBAHAN KONTRAK
2. KLASIFIKASI KEWENANGAN

PERSETUJUAN ADDENDUM KONTRAK
3. TAHAPAN PERSETJUAN ADDENDUM

KONTRAK

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 17

1. Lingkup perubahan (addendum) kontrak pekerjaan konstruksi yang diatur dalam Surat
Edaran ini antara lain :
LINGKUP
PERUBAHAN 1. Perubahan desain, gambar dan/atau spesifikasi teknis
KONTRAK 2. Perubahan tambah/kurang volume dan item pekerjaan
3. Perubahan ruang lingkup
4. Perubahan masa pelaksanaan
5. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 18

Klasifikasi kewenangan persetujuan sebagai dasar perubahan (addendum) kontrak melalui :

2. Pejabat Berwenang Menyetujui Perubahan

KLASIFIKASI No Ruang Lingkup Perubahan (Addendum) Kontrak (Addendum) Kontrak
KEWENANGAN
PERSETUJUAN KPA Kepala Balai Direktorat
PERUBAHAN Pembina Teknis
KONTRAK 1. Perubahan pekerjaan yang diakibatkan:
a) perubahan spesifikasi teknis (bahan/alat/personel manajerial) √
dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak; dan/atau

b) perubahan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar
teknis/perizinan/pengujian kualitas dan kuantitas pekerjaan
terpasang.
2. Perubahan tambah/kurang volume dan item pekerjaan yang
mengakibatkan penambahan/pengurangan nilai kontrak √

3. Penyesuaian harga yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak √
4. Perubahan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tahun anggaran √
5. Perubahan kontrak yang diakibatkan keadaan kahar/peristiwa √

kompensasi √
6. Perubahan pekerjaan yang diakibatkan:

a) perubahan metode kerja/desain struktur, arsitektur, dan/atau
mekanikal elektrikal;
b) perubahan fungsi ruang; dan/atau

c) penambahan fasilitas penunjang di luar ruang lingkup dalam
kontrak (seperti: pagar keliling, lansekap, dinding penahan tanah,
dan rumah ibadah).
SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 19

2. Klasifikasi kewenangan persetujuan sebagai dasar perubahan (addendum) kontrak melalui :

KLASIFIKASI Pejabat Berwenang Menyetujui Perubahan (Addendum)
KEWENANGAN
PERSETUJUAN No Ruang Lingkup Perubahan (Addendum) Kontrak Kontrak
PERUBAHAN
KONTRAK 7. Pemberian kesempatan yang tidak melewati tahun anggaran KPA Kepala Balai Direktorat
8. Output kegiatan berkurang yang disebabkan: Pembina Teknis

a) adanya ketidaksiapan lahan; √
b) adanya lokasi kegiatan yang tidak dapat diakses;
c) adanya sumber pembiayaan lain pada satu kegiatan yang sama; √
d) perubahan alokasi sumber pendanaan;
e) keadaan kahar. √
9. Output kegiatan bertambah √
10. Usulan pergantian lokasi √
11. Penambahan waktu pelaksanaan yang melewati Tahun Anggaran √
12. Pemberian kesempatan yang melewati Tahun Anggaran

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 20

3. TAHAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KONTRAK

a. Bagan Alir Proses Persetujuan Perubahan (Adendum) Kontrak Lingkup
Kewenangan KPA

PPK memerintahkan Tim Peneliti Meneliti Perubahan
menyampaikan Kontrak Kontrak

• Laporan perubahan kontrak menyerahkan Laporan hasil penelitian: Konsultan MK/ Penyedia
• Permohonan persetujuan addendum Jasa melengkapi dokumen
• Dokumen pendukung persetujuan • BA eval/klarifikasi/negosiasi
• Kronologis dan justifikasi teknis pekerjaan pendukung adendum
• Daftar kendali dokumen persetujuan kontrak
• Rancangan perubahan kontrak

KPA Dokumen tidak lengkap

Dokumen lengkap

Persetujuan adendum Kontrak dan pelaksanaan Penandatanganan Pendaftaran Perubahan Data
penggunaan anggaran adendum Kontrak

oleh PPK oleh PPK

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 21

3. TAHAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KONTRAK

b. Bagan Alir Proses Persetujuan Perubahan (Adendum) Kontrak Lingkup
Kewenangan Kepala Balai

PPK memerintahkan Tim Peneliti Kontrak Meneliti Perubahan
Kontrak
• Laporan perubahan kontrak menyerahkan menyampaikan
• Permohonan persetujuan addendum Laporan hasil penelitian: Konsultan MK/ Penyedia
• Dokumen pendukung persetujuan • BA eval/klarifikasi/negosiasi Jasa melengkapi dokumen
• Kronologis dan justifikasi teknis pekerjaan
• Daftar kendali dokumen persetujuan pendukung adendum
• Rancangan perubahan kontrak kontrak

KPA Membahas Kabalai Dokumen tidak
kelengkapan dan lengkap
kesesuaian dokumen
Dokumen lengkap
pendukung

Persetujuan dari Kabalai Persetujuan adendum Kontrak Penandatanganan Pendaftaran Perubahan
dan pelaksanaan penggunaan adendum Data Kontrak

anggaran oleh PPK oleh PPK

oleh KPA

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 22

3. TAHAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KONTRAK

c. Bagan Alir Proses Persetujuan Perubahan (Adendum) Kontrak Lingkup
Kewenangan Direktur Teknis

memerintahkan Meneliti Perubahan
Kontrak
PPK Tim Peneliti Kontrak

menyampaikan

• Laporan perubahan kontrak menyerahkan Laporan hasil penelitian: Konsultan MK/ Penyedia Jasa
• Permohonan persetujuan addendum melengkapi dokumen
• Dokumen pendukung persetujuan • BA eval/klarifikasi/negosiasi
• Kronologis dan justifikasi teknis pekerjaan pendukung adendum kontrak
• Daftar kendali dokumen persetujuan
• Rancangan perubahan kontrak Dir. Rusun
Dir. Rusus
KPA Permohonan Kabalai Dokumen tidak Dir. RUK
persetujuan lengkap
Dokumen lengkap perubahan lingkup
kegiatan sebagai Membahas
dasar Adendum kelengkapan dan
kesesuaian dokumen

pendukung

Persetujuan dari Dir. Persetujuan adendum Kontrak dan Penandatanganan Pendaftaran Perubahan Data
Rusun, Dir. Rusus, Dir. pelaksanaan penggunaan anggaran adendum Kontrak

RUK oleh KPA oleh PPK oleh PPK

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 23

SE DIRJEN PERUMAHAN | No : 08/SE/Dr/2022 | 25 Jul 2022 24

SURAT EDARAN
NOMOR 17/SE/M/2022

PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN
LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG
(REPEAT ORDER) DALAM PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

REPEAT ORDER PEKERJAAN
KONSTRUKSI

QUALITY PERCEPATAN PENGHARGAAN
IMPROVEMENT PROSES BISNIS ATAS KINERJA

Peningkatan Percepatan proses Kepada penyedia
kualitas pekerjaan pemilihan Penyedia jasa yang

dan layanan Jasa untuk berkinerja baik
dengan memilih percepatan melalui sistem
Penyedia Jasa yang pembangunan penilaian kinerja
infrastruktur
berkualitas

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Upaya inovasi mendorong percepatan proses pemilihan pengadan pekerjaan
konstruksi, sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur;
Mendorong penyedia jasa pelaksana pekerjaan kontruksi untuk berkinerja baik sesuai
kriteria penilaian kinerja penyedia jasa.

Sesuai PerLKPP No.12/2021 : Menteri dengan pertimbangan untuk mengatasi
kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintah guna kemanfaatan kepentingan
umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap pengadaan
barang/jasa;
Rata-rata terdapat kurang lebih 2.500 paket pekerjaan konstruksi di Kementerian
PUPR yang dilaksanakan setiap tahunnya;
Sering terjadi gagal tender karena Penyedia tidak memenuhi syarat;
Lingkup pekerjaan bersifat sejenis dan berulang setiap tahun.

SE MENTERI PUPR NO. 17/SE/M/2022

MAKSUD RUANG LINGKUP

Sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Kriteria penunjukan langsung pemerintah
pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi khususnya berulang pekerjaan konstruksi
untuk PA, KPA, PPK, Kepala BP2JK, Ketua TPBJK, dan/atau Batasan penunjukan langsung permintaan
berulang pekerjaan konstruksi
Pokja Pemilihan dalam melaksanakan penunjukan Kriteria dan penilaian kinerja penyedia jasa
langsung permintaan berulang (RO) pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi
Tata cara penyelenggaraan permintaan berulang
di Kementerian PUPR pekerjaan konstruksi

TUJUAN

a. Agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pekerjaan
konstruksi lebih operasional dan efektif; dan

b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dalam
kerangka pembinaan usaha kecil, usaha menengah, dan

usaha besar

KRITERIA PEKRJAAN BATASAN PEKERJAAN PENUNJUKAN
PENUNJUKAN LANGSUNG LANGSUNG REPEAT ORDER
REPEAT ORDER PEKERJAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
KONSTRUKSI
Permintaan Berulang dilakukan paling banyak 2
Pekerjaan sejenis sesuai subklasifikasi dan lingkup kali dalam 3 Tahun Anggaran sejak Berita Acara
pekerjaan yang sama dengan pekerjaan konstruksi
sebelumnya Serah Terima akhir Pekerjaan Konstruksi
sebelumnya
Memiliki klasifikasi dan segmentasi pemaketan
yang sama dengan pekerjaan konstrusi Pekerjaan Konstruksi Hasil pemilihan penyedia
sebelumnya sebelumnya melalui tender

HPS tidak melebihi nilai kontrak akhir pekerjaan
konstruksi sebelumnya

Memiliki tingkat resiko keselamatan konstruksi
yang lebih dari pekerjaan konstruksi sebelumnya

Pada pekerjaan Permintaan Berulang yang dilakukan untuk kedua
kali :

Apabila penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaan
penunjukan langsung permintaan berulang yang pertama,
ketentuan dan penilaian kinerja penyedia jasa berdasarkan hasil
pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang yang
pertama, atau

Apabila pelaksanaan pekerjaan penunjukan langsung permintaan
berulang yang pertama belum selesai, ketentuan dan penilaian
kinerja penyedia jasa dilakukan dengan berdasarkan pada hasil
pemilihan penyedia melalui tender (pekerjaan pertama)

Batasan
Repeat Order

KRITERIA PENYEDIA JASA

Kriteria Penyedia Jasa yang dapat dilakukan Penunjukan
Langsung Repeat Order pada pekerjaan konstruksi :

Memiliki kinerja berdasarkan Penyedia Jasa yang sama Kepemilikan Kualifikasi dan
penilaian PPK pada pada pekerjaan konstruksi Subkualifikasi
pekerjaan konstruksi
sebelumnya dengan sebelumnya Melakukan kualifikasi dan
ketentuan subkualifikasi usaha yang
Jika melakukan KSO, dapat sama dengan pekerjaan
Baik/ Sangat Baik bagi ditunjuk ulang sepanjang konstruksi sebelumnya
usaha kecil dan usaha harus melakukan KSO
menengah dengan penyedia jasa
pekerjaan konstruksi dan
Sangat Baik bagi usaha leadfirm yang sama
besar

Penilaian kinerja penyedia jasa dilakukan
berdasarkan aspek :

No Aspek Indikator Bobot
30%
a. Kualitas & kesesuaian 20%
30%
Kuantitas keluaran/output 20%

kemampuan
b. Biaya pengendalian

biaya

Penilaian Kinerja c. Waktu ketepatan
Penyedia Jasa d. Layanan
komunikasi dan
tingkat respons

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa

Penyedia jasa konsultansi konstruksi melakukan

serah terima pertama hasil pekerjaan kepada PPK Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK
A. dapat dibantu oleh pengelola pengadan
melalui BAST Pekerjaan
barang/jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak

lain yang kompeten

PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar
B.
& pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan Penilaian kinerja penyedia jasa dilaksanakan
melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang

telah dilakukan oleh penyedia jasa selama masa

PPK melakukan pemutusan kontrak karena pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses
C. pembayaran

kesalahan penyedia jasa konsultansi konstruksi;

atau Dalam hal penilaian kinerja penyedia jasa belum
PPK dan penyedia jasa konsultansi konstruksi dapat dilakukan melalui SIKaP, PPK menuangkan
D. hasil penilaian kinerja dalam Dokumen
menyepakati pengakhiran pekerjaan Penetapan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa

TATA CARA PENYELENGGARAAN RO

Proses penunjukan langsung permintaan berulang dilaksanakan dengan
ketentuan :

1 2 3

Pelaksanaan penunjukan Pengusulan Repeat BP2JK/TPBJK melakukan
langsung permintaan Order pekerjaan konfirmasi kepada
UKPBJ terkait
berulang diusulkan oleh konstruksi dengan nilai
PPK kepada BP2JK atau pagu anggaran paling pemenuhan batasan
jumlah maksimal
Tim Pengadaan sedikit di atas Rp.
Barang/Jasa Khusus 100.000.000.000,- penunjukan langsung
(seratus miliar rupiah), permintaan berulang
(TPBJK) Repeat Order diusulkan untuk penyedia jasa
setelah mendapatkan
persetujuan pejabat tertentu
tinggi pimpinan tinggi

madya

Tahap PPK melaksanakan persiapan pengadaan
Persiapan untuk paket pekerjaan konstruksi yang
Pengadaan akan dilaksanakan melalui metode
penunjukan langsung permintaan
berulang (Repeat Order)

Pelaksanaan penunjukan langsung
permintaan berulang (Repeat Order)
kepada Pokja Pemilihan dilakukan
melalui aplikasi SPSE dan sistem
pendukung

PPK menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan untuk paket
konstruksi yang akan dilaksanakan
dengan metode penunjukan langsung
permintaan berulang (Repeat Order)
kepada BP2JK atau Ketua TPBJK

Tahap Kepala BP2JK atau Ketua TPBJK menetapkan
Persiapan Pokja Pemilihan setelah dokumen persiapan
Pemilihan pengadan penunjukan langsung permintaan
berulang (Repeat Order) melalui pengisian
daftar simak dinyatakan lengkap

Pokja Pemilihan melakukan persiapan
pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi

Pokja Pemilihan menyusun tahapan
penunjukan langsung permintaan berulang
(Repeat Order)

Pokja Pemilihan menyusun jadwal
penunjukan langsung permintaan berulang
sesuai dengan kebutuhan

Pokja Pemilihan menyusun dokumen
pemilihan penyedia melalui penunjukan
langsung permintaan berulang

Tahap Pokja Pemilihan melaksanakan
Pelaksanaan tahapan penunjukan langsung
Pemilihan permintaan berulang (Repeat Order)

Jika penyedia jasa pekerjaan
konstruksi telah terkualifikasi dalam
SIKaP, Pokja pemilihan langsung
melakukan penetapan hasil
kualifikasi dan penyampaian
undangan penawaran, apabila lulus
kualifikasi

Terima Kasih