1A. Kebijakan Informasi PublikInformasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap informasi publik pada badan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Eselon I Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab dalam hal pengelolaan layanan informasi publik, termasuk unit kantor vertikalnya di berbagai daerah di Indonesia hingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat III yaitu lingkup KPPN. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya.Selanjutnya, berdasarkan struktur PPID Kemenkeu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat membawahi seluruh KPPN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi empat KPPN, yaitu KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Bima. Keempat KPPN tersebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang bertanggung jawab kepada PPID Tingkat II yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.B. Pelaksanaan Pelayanan InformasiSarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta KondisinyaPemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan datang secara langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 10, Mataram. Permohonan informasi dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis untuk selanjutnya akan direkam oleh petugas layanan informasi pada buku register permohonan informasi publik PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data pemohon yang dibutuhkan antara lain nama, NIK, jenis permohonan, alamat, telepon/email, pekerjaan, informasi yang diminta, jalur permintaan, hingga tujuan permintaan informasi. Selain itu, Pemohon Informasi Publik juga dapat mengakses website e-PPID, aplikasi e-PPID, mobile PPID, email PPID, maupun melalui surat.Dalam hal informasi yang bersifat publik, pelayanan informasi publik yang dimiliki oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta kantor vertikal dibawahnya memanfaatkan berbagai platform media sosial yang dimiliki dengan secara rutin memperbarui berita terkait proses bisnis dan berbagai kegiatan. Adapun beberapa media sosial seperti Instagram (dapat diakses dengan nama akun djpbntb, kppnmataram_, kppn.selong, kppnsumbawabesar, kppnbima), Facebook (yang dapat diakses dengan nama akun Kanwil Perbendaharaan NTB, KPPN Mataram, KPPN
2Selong, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar, KPPN Bima), Twitter (yang dapat diakses dengan nama akun @djpbntb, @kppn_mataram, @kppnselong, @kppnbima071), Youtube (yang dapat diakses dengan nama channel Kanwil DJPb NTB, KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar, KPPN Bima), dan melalui Website resmi (yang dapat diakses melalui alamat https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb/id/, www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/Mataram, www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bima/id/).Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi PublikBerdasarkan KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan PPID Kemenkeu, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kemenkeu, dan Perangkat PPID Kemenkeu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dijabat oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, sedangkan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit, baik kantor pusat maupun kantor vertikal. Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Bagian Umum. Adapun kebijakan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Kehumasan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat mengenai pembagian tanggung jawab (PIC) media sosial agar dapat memberikan informasi secara intens. Sedangkan pada kantor vertikal dibawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga turut dibentuk masing-masing tim kehumasan/tim PPID berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN masing-masing.Anggaran Pelayanan Informasi PublikAnggaran pengelolaan layanan informasi publik lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan output yang masih tergabung dalam kegiatan kehumasan. Sedangkan pada kantor vertikal dibawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing KPPN. Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggaran pelayanan informasi publik yang dimiliki Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2025 adalah nihil karena dalam pelaksanaannya menggunakan media digital yang tidak membebankan anggaran.
3C. Rincian Pelayanan Informasi PublikJumlah Permohonan Informasi PublikBerikut resume permohonan layanan informasi publik yang diterima oleh PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta unit kantor vertikal (Tingkat III) dibawahnya sepanjang tahun 2025:1. Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam periode Januari s.d. Desember 2025 menerima 0 (Nihil) permohonan informasi serta tidak adanya pengajuan keberatan.2. KPPN Mataram dalam periode Januari s.d. Desember 2025 menerima 0 (Nihil) permohonan informasi serta tidak adanya pengajuan keberatan.3. KPPN Selong dalam periode Januari s.d. Desember 2025 menerima 0 (Nihil) permohonan informasi serta tidak adanya pengajuan keberatan.4. KPPN Bima dalam periode Januari s.d. Desember 2025 menerima 0 (Nihil) permohonan informasi serta tidak adanya pengajuan keberatan.5. KPPN Sumbawa Besar dalam periode Januari s.d. Desember 2025 menerima 0 (Nihil) permohonan informasi serta tidak adanya pengajuan keberatan.Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi TertentuBerdasarkan Pasal 9 UU KIP, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Sepanjang tahun 2025, dalam lingkup PPID Tingkat II Kanwil DJPb Provinsi NTB beserta KPPN yang berada di bawah lingkup Provinsi NTB tidak pernah menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik itu permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan maupun permohonan di lingkup PPID Tingkat II Kanwil DJPb Provinsi NTB.Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau SeluruhnyaJumlah Permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah nihil karena sepanjang periode Januari – Desember tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk, selain itu Kanwil DJPb NTB secara rutin memutakhirkan kegiatan yang dilaksanakan di berbagai media sosial dan website resmi Kanwil DJPb NTB sebagai upaya untuk memberikan informasi publik.Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta AlasannyaJumlah permohonan informasi publik yang ditolak Kanwil DJPb NTB maupun KPPN di bawah lingkup Provinsi NTB adalah nihil, karena sepanjang periode Januari – Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk.
4Kedudukan Hukum Pemohon Informasi PublikSepanjang periode Januari – Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke Kanwil DJPb NTB maupun KPPN di bawahnya.Jalur Permohonan Informasi PulbikJalur Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Kanwil DJPb NTB beserta KPPN dalam lingkupnya adalah permohonan dating langsung dan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan formular permohonan sesuai lampiran PMK 110/PMK.01/2022 tentagn Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.D. Penyelesaian KeberatanJumlah keberatan yang diterimaSepanjang periode Januari – Desember tahun 2025 tidak ada keberatan yang diterima Kanwil DJPb NTB beserta KPPN di bawahnya mengenai informasi publik. Hal ini terjadi karena Kanwil DJPb NTB beserta KPPN di bawahnya senantiasa memberikan pelayanan informasi publik yang benar dan sesuai dengan data di lapangan.Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannyaDikarenakan sepanjang periode Januari – Desember tahun 2025 tidak ada keberatan yang diterima Kanwil DJPb NTB mengenai informasi publik, sehingga tidak ada tanggapan yang perlu diberikan mengenai permohonan informasi publik.E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi PublikJumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasiDikarenakan sepanjang periode Januari – Desember tahun 2025 tidak ada keberatan ataupun sengketa informasi publik yang masuk ke Kanwil DJPb NTB, maka tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke komisi yang berwenang.Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan PelaksanaannyaDikarenakan sepanjang periode Januari–Desember tahun 2025 tidak ada keberatan ataupun sengketa informasi publik yang masuk ke Kanwil DJPb NTB, maka tidak ada hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi komisi informasi yang berwenang.Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilanDikarenakan sepanjang periode Januari–Desember tahun 2025 tidak ada keberatan ataupun sengketa informasi publik yang masuk ke Kanwil DJPb NTB, maka tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.Hasil Putusan PengadilanDikarenakan sepanjang periode Januari–Desember tahun 2025 tidak ada gugatan terkait informasi publik yang masuk ke Kanwil DJPb NTB, maka tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan dan tidak ada hasil putusan pengadilan.
5F. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi PublikDalam pelaksanaan pengelolaan Layanan Informasi Publik, Kanwil DJPB NTB serta KPPN di bawahnya menghadapi beberapa kendala baik internal maupun eksternal.Kendala InternalKendala internal seperti terdapat pergantian petugas layanan informasi akibat mutasi pegawai, sehingga memerlukan waktu untuk transfer knowledge terkait pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SIPPID Kemenkeu. Selain itu, konten yang memerlukan waktu 2–5 jam dikarenakan perlunya membuat narasi berita, review oleh pengelola, dan laporan kepada penanggung jawab tim kehumasan. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan koneksi “auto” langsung antara Instagram dengan Facebook agar tetap memberikan informasi publik yang terkini kepada satker lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.Kendala EksternalKendala eksternal seperti kurang aktifnya satuan kerja lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencari informasi yang telah dibagikan melalui media sosial Kanwil dan KPPN. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung website resmi Kanwil maupun KPPN yang rata-rata di bawah 200. Selain itu, followers media sosial KPPN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih sedikit juga mengakibatkan satker tidak mengetahui pengumuman-pengumuman penting yang disampaikan melalui website maupun Instagram. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, informasi atau pengumuman penting kepada satker tetap disampaikan KPPN melalui WhatsApp Group dengan satker lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.Permohonan Layanan Informasi Publik hingga akhir tahun 2025 nihil akan permohonan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program layanan informasi publik ini belum tersosialisasi secara optimal sehingga banyak yang belum memanfaatkan layanan tersebut baik untuk kepentingan akademisi seperti riset, tesis, skripsi atau kepentingan lain di luar akademisi.G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi PublikBerdasarkan kendala-kendala layanan informasi publik pada Layanan Informasi Publik lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di antaranya dengan menggunakan informasi publik secara lebih luas. Tidak hanya melalui media sosial saja, tetapi juga melalui saluran yang dapat diakses oleh semua satuan kerja maupun masyarakat. Selain itu, dapat dilakukan kerja sama dengan media pers, baik cetak maupun elektronik, terkait informasi publik yang perlu diketahui masyarakat luas.Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan manajemen media sosial yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi pembuatan konten dan pemanfaatan tim kehumasan guna menyelesaikan tugas-tugas pokok dan pembuat konten. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, diperlukan adanya juknis layanan informasi publik yang mudah dipahami. Dengan demikian, apabila terjadi mutasi pegawai, proses transfer knowledge tidak memerlukan waktu yang lama dan petugas yang baru dapat lebih mudah memahami tugas dan fungsi sebagai petugas layanan informasi publik.Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tandatangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF