- 51 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiHukum, Pertahanan dan Keamanan danBagian Anggaran Bendahara Umum Negara.153. Surat Pengesahan Revisi Anggaran.Kode arsip:AG2.2 (Revisi Anggaran APBN-P)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 52 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiBendahara Umum Negara.154. Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).Kode arsip:AG1.3 (Arsip yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;2. Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.155. Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan kontrak tahun jamak.Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Softcopy. 5 tahun setelah tahun berakhir masa berlaku kontrak tahun
- 53 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:AG1.5 (Penyusunan Kontrak Tahun Jamak)dan Kemaritiman;2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan danBagian Anggaran Bendahara Umum Negara.2026 Jakarta.jamak dan/atau setelah pemeriksaan.156. Laporan Keuangan Tahunan Bagian Anggaran (BA) 999.07 (audited). Kode arsip:PB4.1.1 (Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah tahun RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diundangkan.157. Laporan Keuangan Tahunan Bagian Anggaran (BA) 999.08 (audited).Sekretariat Direktorat Direktur Anggaran Bidang Tahun 2016, 2017, 2018, Softcopy. 10 tahun setelah tahun
- 54 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:PB4.1.1 (Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Jenderal Anggaran.Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diundangkan.158. Data target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Kode arsip:PN1.0.0 (Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Target dan Pagu PNBP)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga; dan 2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun ditetapkan.159. Data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (audited).Kode arsip:PN1.6 Laporan Pelaksanaan PNBPSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga; dan2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah tahun penciptaan. 160. Laporan Keuangan Tahunan Bagian Anggaran (BA) 999.99 Transaksi Khusus DJA (audited).Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Softcopy. 10 tahun setelah tahun RUU pertanggungjawaban
- 55 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:PB4.1.1 (Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Kementerian/ Lembaga; dan2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.pelaksanaan APBN diundangkan.161. Petunjuk dan cara penggunaan aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), antara lain:a. manual penggunaan; danb. petunjuk instalasi.Kode arsip:TI0.0.1 (Aplikasi Khusus)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah aplikasi diperbarui.162. Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga serta unit eselon I dan satuan kerja Kementerian/Lembaga.Kode arsip:AG2.3 (Evaluasi Kinerja Anggaran dan Penyusunan Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran.Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 4 tahun setelah tahun penciptaan arsip.163. Petunjuk dan cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).Sekretariat Direktorat 1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Softcopy 5 tahun setelah tahun
- 56 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:TI0.0.1 (Aplikasi Khusus)Jenderal Anggaran.Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga; dan2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.2026 Jakarta.penciptaan arsip.164. Petunjuk dan cara penggunaan aplikasi target PNBP, antara lain:a. manual penggunaan; danb. petunjuk instalasi.Kode arsip:TI0.0.1 (Aplikasi Khusus)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga; dan2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.165. Petunjuk dan cara penggunaan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).Kode arsip:TI1.0 (Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 57 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi166. Petunjuk dan cara penggunaan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN).Kode arsip:TI1.0 (Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.167. Petunjuk dan cara penggunaan Aplikasi Single Source Database PNBP (SSDPNBP)Kode arsip:TI0.2.2 (Sistem Layanan Data)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga; dan 2. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara DipisahkanTahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.168. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.Kode arsip:AG1.0 (Penyusunan Pagu Indikatif)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;2. Direktur Anggaran Tahun 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 58 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.169. Pagu anggaran Kementerian/Lembaga. Kode arsip:AG1.1 (Penyusunan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 3. Direktur Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 59 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiBidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.170. Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga.Kode arsip:AG1.2 (Penyusunan Alokasi Anggaran)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.1. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; 2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 60 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiBendahara Umum Negara.171. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) transaksi khusus satuan kerja migas (audited).Kode arsip:PB4.1.1 (Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun yang bersangkutan diundangkan.172. Jumlah pembayaran kewajiban kontraktual reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Kode arsip:PN1.2 (PNBP Kegiatan Usaha Panas Bumi)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.173. Jumlah pembayaran kewajiban kontraktual Domestic Market Obligation(DMO) fee.Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.174. Jumlah pembayaran kewajiban kontraktual underlifting kontraktor.Sekretariat Direktorat Jenderal Direktur Penerimaan Negara Bukan Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak
- 61 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Anggaran. Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.lanjut pemeriksaan selesai.175. Jumlah pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual feepenjualan migas bagian negara.Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.176. Jumlah pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi (PBB migas).Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.177. Jumlah pembayaran kewajiban kontraktual pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan/pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik.Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.
- 62 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi178. Laporan realisasi lifting minyak dan gas bumi (audited).Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.179. Laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas (audited).Kode arsip:PN1.1 (PNBP Bidang Minyak dan Gas/Migas)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.180. Laporan realisasi subsidi energi (audited).Kode arsip:PN1.4 (PNBP Deviden BUMN)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah audit dan tindak lanjut pemeriksaan selesai.181. Advertorial Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).Kode arsip:AG0.0 (Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 63 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi182. Infografis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kode arsip:AG0.2.1 (Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.183. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kode arsip:AG01.0 (Penyusunan RUU APBN dan APBN-P)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.184. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kode arsip:AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU RAPBN/P)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.185. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kode arsip:AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU RAPBN/P)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.186. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 64 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU RAPBN/P)Jakarta.187. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).Kode arsip:AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU RAPBN/P)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.188. Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).Kode arsip:AG0.0 Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN/PSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.189. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).Kode arsip:AG0.0 Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN/PSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun diundangkan.190. Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).Kode arsip:AG0.0 Penyusunan Nota Keuangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun diundangkan.
- 65 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiRAPBN/P191. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kode arsip:AG0.0 Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN/PSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun diundangkan.192. Laporan pemerintah mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I.Kode arsip:AG0.2.1 (Laporan pemerintah mengenai pelaksanaan APBN Semester Pertama)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.193. Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta nota keuangannya.Kode arsip:AG0.3 (Pembahasan antara Pemerintah dan DPR terkait penyusunan APBN)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Penyusunan APBN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.194. Prosedur tata cara revisi anggaran.Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.
- 66 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi195. Prosedur penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.196. Prosedur pengajuan dan persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan.Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 JakartaSoftcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.197. Prosedur perencanan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN.Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.198. Prosedur pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga.Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.
- 67 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Jakarta.199. Tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga.Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur Sistem Penganggaran. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.200. Prosedur evaluasi kinerja anggaran atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara.Kode arsip:HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur SistemPenganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tidak berlaku.201. Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kode arsip:AG0.1.1 Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang Rincian APBN dan Draft Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/PSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur SistemPenganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 68 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi202. Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).Kode arsip:AG0.1.1 Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang Rincian APBN dan DraftPeraturan Presiden tentang Rincian APBN/PSekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.Direktur SistemPenganggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.PERPAJAKAN203. Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar.Kode arsip: PN0.0.0(Pendaftaran/Pengukuhan/Penghapusan/ Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak (WP))Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip204. Statistik Memorandum of Understanding Direktorat Jenderal Pajak.Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU))Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 4 tahun setelah tahun berakhirnya perjanjian.205. Daftar Tax Center.Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 69 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi206. Jenis dan jumlah pengaduan kode etik dan disiplin di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Kode arsip: KP3.0 (Kode Etik dan Perilaku Pegawai)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 3 tahun setelah tindak lanjut pelaksanaan etik dan disiplin pegawai.207. Aplikasi perpajakan yang dapat diunduh oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya, seperti e-SPT, dan lain-lain.Kode arsip: TI0.0.1 (Aplikasi Khusus)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah aplikasi diperbarui208. Hasil pemeriksaan pajak secara nasional baik jumlah ketetapan pajak maupun nominal rupiah.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan pemeriksaan209. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaaan yang diterbitkan untuk setiap kriteria pemeriksaan:a. per Kantor Pelayanan Pajak (KPP);b. per Kantor Wilayah (Kanwil); dan/atauc. nasional.Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan pemeriksaan pajak.
- 70 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)210. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).Kode arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan arsip211. Penerimaan pajak nasional per tahun pajak dan/atau per jenis pajak.Kode arsip: PN0.0.2 (Pengelolaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan212. Rencana (target) penerimaan pajak nasional.Kode arsip: PR0.2.1 (Renja Unit Organisasi lingkup Kementerian Keuangan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan213. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan yang telah disampaikan,a. nasional; dan/atauDirektorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Softcopy. 10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang
- 71 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensib. per kantor wilayah.Kode arsip: PN0.0.1 (Pengelolaan/Pembetulan SPT)2025, 2026, Jakarta.bersangkutan214. Informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L).Kode arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.215. Jumlah pengajuan dan penyelesaian keberatan serta permohonan dan penyelesaian non keberatan yang diproses Direktorat Jenderal Pajak secara nasional.Kode arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan keputusan keberatan.216. Jumlah putusan banding dan gugatan dari Pengadilan Pajak yang diterima Direktorat Jenderal Pajak secara nasional.Kode arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan putusan
- 72 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi2025, 2026 Jakarta.pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.217. Jumlah pengajuan dan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang diterima Direktorat Jenderal Pajak, secara nasional.Kode arsip:PN0.3 (Sengketa Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan putusan peninjauan kembali.218. Persentase dan angka kemenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas putusan banding dan gugatan Pengadilan Pajak yang diterima DJP secara nasional.Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.219. Konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba.Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.12 November 2019, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan arsip
- 73 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi220. Statistik Advance Pricing Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP).Kode arsip:PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)Direktorat Perpajakan Internasional.Direktorat Perpajakan Internasional.Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan Advance Pricing Agreement221. Jumlah penambahan Wajib Pajak (WP) terdaftar.Kode arsip: PN0.0.0 (Pendaftaran/Pengukuhan/Penghapusan/ Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak (WP))Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy. 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip222. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor Lainnya (PBB P5L) Terdaftar per Sektor.Kode arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan)Direktorat Jenderal Pajak.Direktur Jenderal Pajak.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip223. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis/ Automatic Exchange of Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakMaret 2023, Jakarta.Softcopy 1 tahun setelah ada perubahan.
- 74 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiFinancial Account Information (AEOI) Tahun 2023.Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)224. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting/Konvensi Multirateral Instrumen (Konvensi MLI).Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas PajakDirektorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan arsip.225. Daftar negara/yurisdiksi yang dipilih Indonesia sebagai partner dalam Konvensi Multirateral Instrumen (Konvensi MLI).Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan arsip.226. Daftar pasal/ketentuan dalam Konvensi Multirateral Instrumen (Konvensi MLI) yang memodifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara partner.Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan arsip.
- 75 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi227. Daftar Competent Authority Indonesia dibidang perpajakan.Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data Informasi Perpajakan)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah penciptaan arsip228. Keputusan Menteri Keuangan mengenai organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan.Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2024, 2025, Jakarta.Softcopy 1 tahun setelah perubahan229. Informasi yang bersifat umum mengenai penagihan pajak, meliputi:a. tunggakan pajak dan pencairan utang pajak secara nasional;b. tunggakan pajak dan pencairan utang pajak per kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah akhir tahun penerbitan dokumen, selama belum jatuh tempo daluarsa penagihan.230. Pengumuman surat paksa melalui papan pengumuman di kantor pejabat, media massa, atau situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau situs lain yang Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 76 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensiditunjuk oleh pejabat.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)2023, 2024, 2025, 2026, di seluruh wilayah kerja DJP.231. Pengumuman lelang barang sitaan.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, di seluruhwilayah kerja DJP.Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.232. Pengumuman rehabilitasi nama baik penanggung pajak yang disandera.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, di seluruh wilayah kerjaDJP.Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.233. Jumlah deklarasi harta bersih dan penerimaan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) beserta statistik dan realisasi komitmen peserta PPS, yang meliputi deklarasi harta, Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 77 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensirepatriasi, atau investasi.Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)2025, 2026, Jakarta.234. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan:a. per unit pelaksana penegakan hukum; dan/ataub. nasional.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun sejak berakhirnya pemeriksaan bukti permulaan.235. Jumlah penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang sudah lengkap (P-21). Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun sejak dihentikannya penyidikan atau sejak terbit putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.236. Jumlah kegiatan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (tahap II).Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun sejak dihentikannya penyidikan atau sejak terbit putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- 78 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi237. Jumlah kegiatan penyitaan aset beserta nilai aset yang disita dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.238. Jumlah kasus penghentian penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak beserta total nilai pembayaran.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun sejak dihentikannya penyidikan atau sejak terbit putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.239. Jumlah pelaksanaan kegiatan forensik digital:a. per kantor wilayah; dan/ataub. nasional.Kode arsip: 1. PW0.0 (Memerlukan tindak lanjut)2. PW0.1 (Tidak memerlukan tindak lanjut)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip dan selanjutnya dinilai kembali oleh unit pengolah arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
- 79 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi240. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak mengenai Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis/Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakTahunan(setiap April) 2025, 2026, JakartaSoftcopy 1 tahun setelah ada perubahan.241. Jumlah pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakSebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.242. Jumlah pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan beserta total nilai pembayarannya.Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).Direktorat Jenderal PajakDirektur Jenderal PajakSebelum dan sepanjang tahun 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.243. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029.Direktorat Jenderal PajakDirektorat Jenderal PajakTahun 2025, Jakarta.Softcopy 7 tahun setelah tahun penciptaan arsip
- 80 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)244. Perjanjian internasional terkait dengan pertukaran informasi perpajakan yang mencakup antara lain:a. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAAC); b. Perjanjian Multilateral antar Otoritas Perpajakan (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA); c. Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement/TIEA); dan d. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama di bidang pertukaran informasi perpajakan internasional.Kode arsipPN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip 245. Perjanjian internasional terkait dengan bantuan penagihan pajak yang mencakup antara lain:Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Softcopy 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip
- 81 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensia. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAAC);b. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama di bidang bantuan penagihan pajak.Kode arsipPN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta. KEPABEANAN DAN CUKAI246. Standar Pelayanan (SP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berkaitan dengan layanan kepabeanan dan cukai.Kode arsip: OT1.0 (Standardisasi/ Pembakuan Sistem/ Work Instruction/ Proses Bisnis/ Enterprise Arsitekture)Bagian Organisasi dan Tatalaksan/ Sekretariat DJBC.Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana/ Sekretaris DJBC.Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta.Softcopy. 4 tahun setelah SP dinyatakan tidak berlaku.247. Aplikasi yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, antara lain:a. portal pengguna jasa;b. tracking barang kiriman; danc. administrasi kepabeanan pemasukan kapal yacht.Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 82 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip: TI0.0.1 (Aplikasi Khusus)248. Daftar barang dikuasai negara yang ditinggal di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.Kode arsip: PN2.1.2 (Penimbunan Barang Impor)a. Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai.b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukaia. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiSebelum dan pada tahun 2026, a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.Softcopy. 10 tahun setelah proses hukum selesai.249. Daftar barang dikuasai negara eks penindakan di bidang cukai yang berasal dari pelaku tidak dikenal.Kode arsip: PN2.1.2 (Penimbunan Barang Impor)a. Kantor Pengawa san dan Pelayanan Bea dan Cukai.b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukaia. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaid. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiSebelum dan pada tahun 2026, a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.b. KantorPelayanan Softcopy. 10 tahun setelah proses hukum selesai.
- 83 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiUtama Bea dan Cukai.250. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang memuat daftar usulan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yaitu Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal.Kode arsip: HK01 (Perencanaan Penyusunan RPMK/RKMK Program Legislasi Nasional)c. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturanb. Direktorat Keberatan Banding dan PeraturanSebelum dan pada tahun 2026, JakartaSoftcopy 5 Tahun setelah tahun penciptaan arsip.PERBENDAHARAAN251. Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan (WBK/WBBM). Kode arsip:OT31 (Penetapan layanan mutu dan penghargaan organisasi)Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 84 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi252. Pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kode arsip: OT5 (Manajemen risiko organisasi)Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendahara an.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Tahun 2022, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah diperbarui.253. Pedoman implementasi sistem manajemen anti penyuapan (ISO 37001: 2016) pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kode arsip: OT31 (Penetapan layanan mutu dan penghargaan organisasi)Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Tahun 2021, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah diperbarui.254. Buku standardisasi sarana dan prasarana unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Kode arsip: PL0.01 (Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN).Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Tahunan, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.255. Buku grand design budaya organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kode arsip: OT90 (Implementasi Budaya Kementerian Keuangan)Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendahara an.Tahunan, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 85 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi256. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman) audited. Kode arsip: PB421 (Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setelah dilakukan pemeriksaan (audited))Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Tahunan (terbit setelah LKBUN auditedditetapkan/diterbitkan), pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah pengunda-ngan UndangUndang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.257. Tingkat bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).Kode arsip:PB25 (Tingkat bunga kredit)Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Maret dan September, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah perubahan.258. Tingkat bunga Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP). Kode arsip: PB25 (Tingkat bunga kredit)Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Maret dan September, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah perubahan.
- 86 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi259. Tingkat bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).Kode arsip:PB25 (Tingkat bunga kredit)Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Januari, April, Juli, Oktober, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah perubahan.260. Tingkat bunga Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Kode arsip:PB25 (Tingkat bunga kredit)Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Januari, April, Juli, Oktober, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah perubahan.261. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Bagian Anggaran 999.04 (Pengelolaan Pemberian Pinjaman) audited. Kode arsip: PB411 (Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta (diterbitkan setelah terbitnya Softcopy 10 tahun setelah pengunda-ngan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
- 87 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiLaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) audited).262. Sebaran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berdasarkan provinsi.Kode arsip:PB241 (Laporan pelaksanaan program dan kredit investasi lainnya)Direktorat Sistem Manajemen Investasi.Direktur Sistem Manajemen Investasi.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah pemeriksaan.263. Data agregat realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) per provinsi (tanpa menyebutkan penyalur dan debitur). Kode arsip: 1. PB821 (Kartu pengawas pencairan pembiayaan ultra mikro – Pusat Investasi Pemerintah)2. PB241 (Laporan pelaksanaan program dan kredit investasi lainnya – Sistem Manajamen Investasi)1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.2. Pusat Investasi Pemerintah.1. Direktur Sistem Manajemen Investasi.2. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah pemeriksaan.
- 88 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi264. Data realisasi kredit program dan investasi lainnya.Kode arsip: PB24 (Kredit program dan investasi lainnya)1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi.2. Kepala Kanwil DJPb.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, dan Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah pemeriksaan.265. Data realisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kode arsip: 1. PB821 (Kartu pengawas pencairan pembiayaan ultra mikro – Pusat Investasi Pemerintah) 2. PB241 (Laporan pelaksanaan program dan kredit investasi lainnya – Sistem Manajamen Investasi)1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.2. Pusat Investasi Pemerintah.3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).4. Kantor Pelayanan 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi.2. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah.3. Kepala Kanwil DJPb.4. Kepala KPPN.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, KPPN, dan Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah pemeriksaan.
- 89 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiPerbendaharaan Negara (KPPN).266. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited.Kode arsip: PB421 (Penyusunan LKPP setelah dilakukan pemeriksaan (audited))Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan (setelah UndangUndang Pertanggungjawaban APBN ditetapkan), pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah pengundangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.267. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) audited. Kode arsip: PB411 (Penyusunan akuntansi pusat dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara (audited))Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan (setelah UndangUndang Pertanggungjawaban APBN ditetapkan), Softcopy 10 tahun setelah pengundangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
- 90 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensipada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.268. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian. Kode arsip: PB421 (Penyusunan LKPP setelah dilakukan pemeriksaan (audited))Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah pengunda ngan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.269. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Kode arsip: PB420 (Penyusunan LKPP sebelum dilakukan pemeriksaan (unaudited))Direktorat Akuntansi dan Pelaporan KeuanganDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun anggaran berakhir
- 91 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi270. Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik. Kode arsip: PB420 (Penyusunan LKPP sebelum dilakukan pemeriksaan (unaudited))Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun anggaran berakhir.271. Laporan statistik keuangan sektor publik. Kode arsip: PB420 (Penyusunan LKPP sebelum dilakukan pemeriksaan (unaudited))Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah tahun anggaran berakhir.272. Panduan teknis akuntansi pemerintah. Kode arsip: PB40 (Bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara)Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Tahunan, pada tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun anggaran berakhir.273. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Kode arsip: 1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganTahunan, pada tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun anggaran berakhir.
- 92 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiPB40 (Bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara)2. Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintah.2. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah.274. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).Kode arsip: PB40 (Bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara).1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.2. Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintah.1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan2. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah.Tahunan, pada tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun anggaran berakhir.275. Buletin teknis standar akuntansi pemerintahan. Kode arsip:PB40 (Bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara).1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan2. Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintah.1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah.Tahunan, pada tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tahun anggaran berakhir.276. Hasil reviu kinerja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).Direktorat Pembinaan Pengelolaan Direktur Pembinaan Pengelolaan Tahun 2023, 2024, 2025, Softcopy 3 tahun setelah satker BLU ditetapkan.
- 93 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip: PB321 (Pembinaan pengelolaan kinerja BLU)Keuangan BLU. Keuangan BLU. 2026, Jakarta.277. Tarif layanan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).Kode arsip: PB 311 (Penetapan tarif layanan BLU)Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Tahun 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 3 tahun setelah tidak berlaku.278. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) transaksi khusus satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan kode satuan kerja 987361 tahunan audited.Kode arsip: PB411 (Penyusunan akuntansi pusat dan pelaporan keuangan BUN audited)Direktorat Sistem Perbendaharaan.Direktur Sistem Perbendaharaan.Tahunan, pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 10 tahun setelah pengundangan UndangUndang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.279. Publikasi jurnal perbendaharaan.Kode arsip: PS01 (Katalog Koleksi/Bahan Pustaka).Direktorat Sistem Perbendaharaan.Direktur Sistem Perbendaharaan.Triwulanan, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.280. Laporan realisasi APBN (I Account realisasi APBN yang berkaitan dengan realisasi penerimaan, belanja serta pembiayaan). Direktorat Pengelolaan Kas Negara.Direktur Pengelolaan Kas Negara.Bulanan, pada tahun 2016, 2017, Softcopy 10 tahun setelah tahun anggaran
- 94 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip:PB15 (Setelmen, akuntansi, dan pelaporan pengelolaan kas)2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.berakhir.281. Spesifikasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) (melalui mekanisme rekening khusus). Kode arsip: PB13 (Manajemen kas pinjaman dan hibah)Direktorat Pengelolaan Kas Negara.Direktur Pengelolaan Kas Negara.(Updatesetiap ada perubahan), pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 4 tahun setelah closing account.282. Informasi yang berkaitan dengan profil singkat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang ditarik melalui mekanisme rekening khusus (nama pemberi PHLN, nomor NPPLN/PHLN, nomor register, tanggal efektif PHLN, closing date, jumlah PHLN, dan executing agency).Kode arsip: PB13 (Manajemen kas pinjaman dan hibah)Direktorat Pengelolaan Kas Negara.Direktur Pengelolaan Kas Negara.Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 4 tahun setelah closing account.283. Daftar bank persepsi dan kanal pembayaran, bank operasional, dan bank penyalur gaji. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.Direktur Pengelolaan Kas Negara.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Softcopy 5 tahun setelah perubahan.
- 95 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip: PB120 (Penetapan Bank persepsi dan kanal pembayaran, bank operasional, dan bank penyalur gaji)2026, Jakarta.284. Pengumuman mengenai bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Kode arsip: PB120 (Penetapan Bank persepsi dan kanal pembayaran, bank operasional, dan bank penyalur gaji)Direktorat Pengelolaan Kas Negara.Direktur Pengelolaan Kas Negara.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah perubahan.285. Data realisasi anggaran Kementerian/Lembaga non pertahanan dan keamanan negara. Kode arsip: PB000 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan anggaran pertahanan dan keamanan negara)Direktorat Pelaksanaan Anggaran.Direktur Pelaksanaan Anggaran.Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.286. Reviu pelaksanaan anggaran non pertahanan dan keamanan negara. Kode arsip: PB020 (Reviu pelaksanaan anggaran non pertahanan dan keamanan negara)1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.2. Kantor Wilayah Direktorat 1. Direktur Pelaksanaan Anggaran.2. Kepala Kanwil DJPb.3. Kepala KPPN.Semesteran, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, Softcopy 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
- 96 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiJenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).KPPN, dan Jakarta.287. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satuan kerja Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sudah ditetapkan. Kode arsip: PB721 (Rencana bisnis/rencana bisnis anggaran)1. Pusat Investasi Pemerintah.2. Badan Pengelola Dana Perkebunan.3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.1. Direktur UtamaPusat InvestasiPemerintah.2. Badan Pengelola Dana Perkebunan.3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.Tahunan, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 5 tahun.288. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sudah ditetapkan. 1.Pusat Investasi Pemerintah.2.Badan Pengelola 1. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah.Tahunan, pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, Softcopy 5 tahun.
- 97 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiKode arsip: PB721 (Rencana bisnis/rencana bisnis anggaran)Dana Perkebunan.3.Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.2. Badan Pengelola Dana Perkebunan. 3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.2025, 2026, Jakarta.289. Laporan Keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan audited.Kode arsip: KU200 (Laporan keuangan Kementerian Keuangan (audited)).1. Pusat Investasi Pemerintah.2. Badan Pengelola Dana Perkebunan3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.1. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah2. Badan Pengelola Dana Perkebunan.3. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.Tahunan, pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.Softcopy 7 tahun setelah penciptaan arsip.290. Data realisasi Dana Desa.Kode arsip: PB000 (Koodinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan (Non Hankam))1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 1. Direktur Pelaksanaan Anggaran. 2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, KPPN, danJakarta.Softcopy 8 tahun setelah penciptaan arsip.
- 98 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiPerbendaharaan.3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).3. Kepala Kanwil DJPb.4. Kepala KPPN.291. Data realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Kode arsip: PB000 (Koodinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan (Non Hankam))1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kantor Wilayah Direktorat 1. Direktur Pelaksanaan Anggaran. 2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kepala Kanwil DJPb.4. Kepala KPPN.Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, KPPN, danJakartaSoftcopy 8 tahun setelah penciptaan arsip.
- 99 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/RetensiJenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).292. Data realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.Kode arsip: PB000 (Koodinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan (Non Hankam))1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).1. Direktur Pelaksanaan Anggaran. 2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kepala Kanwil DJPb.4. Kepala KPPN.Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Kanwil DJPb, dan JakartaSoftcopy 8 tahun setelah penciptaan arsip.
- 100 -No. Nama InformasiUnit Kerja yang MenyediakanPenanggungJawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).293. Data realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kode arsip: PB000 (Koodinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan (Non Hankam))1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).4. Kantor Pelayanan Perbendaha1. Direktur Pelaksanaan Anggaran. 2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.3. Kepala Kanwil DJPb.4. Kepala KPPN.Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, KPPN, danJakartaSoftcopy 8 tahun setelah penciptaan arsip.