PPADR
1 Daftar Isi Hal-Hal Umum......................................................................................................................................2 1. Apa itu PPADR?..........................................................................................................................2 2. Mengapa Ada PPADR? ...............................................................................................................2 3. Apa Tujuan Adanya PPADR? .....................................................................................................2 4. Semangat dan Prinsip seperti Apa yang Ingin Dihadirkan? ........................................................3 5. Siapa itu Anak yang Dimaksud dalam PPADR?.........................................................................3 6. Siapa itu Dewasa Rentan yang Dimaksud PPADR? ...................................................................3 7. Apakah PPADR ini Hanya Melindungi yang Anak dan Dewasa Rentan?..................................3 8. Kekerasan Seksual seperti Apa yang Dimaksud dalam PPADR ini?..........................................4 9. PPADR ini Berlaku untuk Siapa?................................................................................................4 Upaya Pencegahan................................................................................................................................5 1. Apa yang Dimaksud dengan Upaya Pencegahan dalam Protokol ini?........................................5 2. Bagaimana Upaya Konkrit Pencegahan dalam Protokol ini?......................................................5 3. Apa saja Perilaku yang Diterima bagi Para Pelayan Pastoral?....................................................6 4. Apa saja Perilaku yang Tidak Diterima bagi Para Pelayan Pastoral? .........................................6 5. Larangan Apa Saja Bagi Para Pelayan Pastoral?.........................................................................6 6. Apakah Semua Pelayan Pastoral Harus Mengisi Pakta Integritas? .............................................7 7. Untuk Kegiatan (non-rutin) di Kompleks Katedral, Apa Saja yang Perlu Disiapkan? ...............7 8. Lalu, Bagaimana Kalau Mau Mengadakan Acara di Luar Katedral dan Menginap?..................8 9. Bila dalam Acara Terjadi Kecelakaan atau Luka? ......................................................................9 10. Panduan Khusus dalam Menggunakan Gambar Anak untuk Publikasi?.................................9 Upaya Penanganan.............................................................................................................................10 1. Apa yang Dimaksud dengan Upaya Penanganan dalam Protokol ini?......................................10 2. Bila terjadi kekerasan seksual, siapa yang dapat melaporkan? .................................................10 3. Apakah Ada Batasan Pelaku? Harus Klerus/Imam, Kaum Religius? .......................................10 4. Ke mana melaporkannya?..........................................................................................................10 5. Bagaimana Prosedur Pelaporannya?..........................................................................................10 6. Bagaimana dengan Data yang Sudah Masuk? Apakah Terjaga? ..............................................11 7. Bagaimana Standard Protokol Penanganan? .............................................................................11 8. Apa yang Dilakukan dalam Pelayanan dan Perlindungan? .......................................................11 9. Layanan-Layanan Apa yang Ada dalam Proses Pendampingan?..............................................12 10. Seberapa Lama Proses Pendampingan ini?............................................................................12 11. Bagaimana Kalau Terduga Pelaku adalah Imam atau Anggota Tim Satgas?........................13 12. Bagaimana Kalau Pelaku Sudah Meninggal? ........................................................................13 13. Bagaimana Perlakuan terhadap Terguga Pelaku?..................................................................13 Upaya Reintegrasi...............................................................................................................................14 1. Apa yang Dimaksudkan dengan Reintegrasi dalam Protokol ini? ............................................14 2. Yang Termasuk dalam Layanan Reintegrasi ini Apa Saja? ......................................................14 3. Apa saja yang Bisa Dilakukan dalam Reintegrasi ini?..............................................................14
HAL-HAL UMUM
2 Hal-Hal Umum 1. Apa itu PPADR? - PPADR adalah akronim dari “Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan.” - Protokol ini berfungsi sebagai: • Panduan bagi Pelayan Pastoral Gerejawi dan yang terafiliasi dengannya dalam pelayanan di dalam kegiatan-kegiatan Gereja • Acuan dan tata perilaku dalam rangka menjamin keselamatan dan menciptakan budaya aman bagi anak, orang dewasa rentan, dan orang dewasa lain, sehingga terlindungi dari tindakan menyimpang (kekerasan seksual). 2. Mengapa Ada PPADR? - Menanggapi beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di beberapa negara dan melibatkan para pelayan pastoral, dalam Amanat Bapa Suci Fransiskus 24 Februari 2019 “Perlindungan Anak-Anak dalam Gereja,” Paus Fransiskus menggarisbawahi kembali komitmen Gereja untuk membasmi momok pelecehan seksual dari tubuh kemanusiaan, mengadopsi semua tindakan yang diperlukanuntuk hal tersebut yang sudah berlaku di level internasional maupun level gerejawi dan di lain pihak,memberikan pendampingan terhadap para korban - Dalam Surat Apostolik VOS ESTIS LUX MUNDI (07 Mei 2019), Paus kembali mengingatkan bahwa “kejahatan penyalahgunaan seksual menyakiti hati Tuhan kita, menyebabkan kerusakan fisik, psikologis dan rohani bagi para korban dan melukai komunitas umat beriman,” dan Gereja Universal memiliki perhatian penuh pada korban kekerasan seksual dan tidak akan memberi toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan yang dilakukan oleh semua pelayan pastoral. Hal tersebut termuat secara lengkap dalam “Vademecum: Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak oleh Klerikus.” (16 Juli 2020) - Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan adalah riil dan fenomena kekerasan seksual di lingkungan gereja itu terjadi, namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki hukum khusus yang mengatur soal ini, kalaupun ada itu bersifat umum, maka KAJ dengan Protokol ini ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual dan apabila kekerasan itu terjadi, Gereja ingin memastikan hadir untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban. 3. Apa Tujuan Adanya PPADR? - Mencegah dan melindungi warga KAJ dari segala bentuk kekerasan seksual - Memberi pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan KAJ - Mendorong adanya program literasi antikekerasan seksusl di lingkungan KAJ
3 - Menangani, melindungi, dan memulihkan korban dengan memastikan adanya langkahlangkah yang tepat demi kepentingan korban - Memastikan pelaku diperlakukan secara adil dalam penyelidikan dan penanganan kasus - Memastikan ketaatan terhadap standar perlindungan dengan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan ketaatan terhadap protokol - Mewujudkan lingkungan KAJ yang bebeas dari kekerasan seksual 4. Semangat dan Prinsip seperti Apa yang Ingin Dihadirkan? - Semangat pembaruan hidup dan pertobatan serta harapan menjadikan gereja sebagai rumah bersama yang penuh cinta kasih dan penghormatan martabat sebagai Citra Allah. - Prinsip-prinsip yang hendak dibawa dalam PPADR ini adalah: A. Gereja adalah sakramen keselamatan Allah bagi manusia. B. Kemartabatan dan kehormatan C. Keberpihakan pada korban D. Kerahasiaan/Konfidentialitas. E. Kehati-hatian dan akuntabilitas. F. Cepat tanggap. G. Non-diskriminasi. H. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. I. Perlindungan, J. Independensi, imparsial, dan integritas. K. Kesediaan bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait penanganan kasus dan Lembaga penegakan hukum 5. Siapa itu Anak yang Dimaksud dalam PPADR? - Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tidak membedakan status sudah menikah atau tidak menikah. - Mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan karena belum bisa mewakili dirinya secara hukum dan sosial. 6. Siapa itu Dewasa Rentan yang Dimaksud PPADR? - Setiap orang (perempuan, laki-laki, atau mereka yang mengategorikan diri sebagai gender lain) yang dalam keadaan lemah, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya, yang berdampak membatasi kemampuannya untuk mengerti atau menginginkan, atau menolak tindak pelanggaran 7. Apakah PPADR ini Hanya Melindungi yang Anak dan Dewasa Rentan? - Subjek yang dilindungi diperluas, bukan hanya anak dan dewasa rentan, tetapi juga orang dewasa dalam pengertian umum. - Dalam arti ini, kerentanan diperluas menjadi: juga mereka yang menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa sebab yang berkaitan satu sama lain
4 8. Kekerasan Seksual seperti Apa yang Dimaksud dalam PPADR ini? - Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. - Segala tindakan pelecehan seksual, seperti: o Melirik atau menatap dengan terus menerus seseorang yang berada pada ruangan yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut. o Komunikasi bernada seksual yang cabul di media sosial, meminta foto telanjang diri dari korban, mengirimkan pesan berbau seksual dan intimidatif. o Ekshibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin. o Perilaku yang tidak disukai atau kontak yang bersifat seksual yang menyinggung dan mengintimidasi korban. o Sentuhan fisik yang tidak disukai, termasuk dengan sengaja menyikut seseorang pada bagian tubuh tertentu terutama dada/payudara dan sisi privat tubuh, menepuk pantat, kontak terhadap alat kelamin, pundak, mencium dan berpelukan, menyentuh bibir atau tangan, di mana seluruh perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan korban 9. PPADR ini Berlaku untuk Siapa? - Semua pelayan pastoral di lingkungan Gereja: Pastor Paroki, Dewan Paroki (Harian, Inti dan Pleno) beserta alat kelengkapannya (anggota seksi/subseksi), Ketua Lingkungan dan pengurusnya, Anggota Tarekat Religius (Biarawan/Biarawati), Prodiakon, Badan Hukum Paroki, Karyawan Paroki, Tim atau Panitia yang dibentuk lembaga, serta pengurus awam lain, pendamping-pendamping.
UPAYA PENCEGAHAN
5 Upaya Pencegahan 1. Apa yang Dimaksud dengan Upaya Pencegahan dalam Protokol ini? - Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan kekerasan seksual, termasuk berupa literasi pelajaran tentang kekerasan seksual 2. Bagaimana Upaya Konkrit Pencegahan dalam Protokol ini? - Gereja menyediakan lingkungan fisik yang ramah pada anak dan dewasa rentan: • Ruang tamu, ruangan-ruangan pertemuan yang memiliki akses dilihat dari luar, dengan jendela dan pintu kaca yang dapat terlihat dari luar. • Ruangan konsultasi dan ruang pengakuan dosa yang memungkinkan adanya jarak fisik antara satu orang dengan yang lain. • Peralatan yang dapat menjadi sarana untuk pengawasan dan/atau perekaman aktivitas pada titik tertentu (ruang umum), misal: cctv. • Kerjasama dengan rumah perlindungan bagi korban yang membutuhkan tempat aman (misal suster-suster gembala baik yang sudah memiliki rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan atau LPSK) - Gereja menumbuhkan kesadaran akan pentingnya PPADR ini bagi pelayan pastoral lewat: • Sosialisasi dan Edukasi bagi Para Pelayan Pastoral (wajib). • Pengisian Pakta Integritas bagi semua pelayan pastoral yang berhubungan dengan anak dan dewasa rentan (wajib). • Penyebaran Pesan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan lewat media yang dimiliki oleh Katedral - Gereja memiliki standard dalam rekrutmen semua karyawan dan pelayan pastoral • Memperhatikan kompetensi dan rekam jejak dalam lingkup kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan • Calon mendapatkan rekomendasi dari pihak tertentu termasuk pastor/dewan paroki dan atau ketua/pengurus lingkungan (Appendix 2) • Calon membuat Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan tidak pernah terlibat dan tidak akan melakukan kejahatan termasuk kekerasan seksual (Appendix 3) • Mengikuti proses wawancara bila dibutuhkan (Appendix 4). • Calon yang diterima wajib mengikuti sosialisasi/pelatihan protokol perlindungan anak dan dewasa rentan di tingkat paroki. • Calon yang diterima menyetujui dan menandatangani pakta integritas tata perilaku perlindungan anak dan dewasa rentan (Appendix 5).
6 3. Apa saja Perilaku yang Diterima bagi Para Pelayan Pastoral? • Memperlakukan semua anak dan dewasa rentan dengan hormat tanpa diskriminasi (ras, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya). • Meminta tanda persetujuan dari orang tua atau wali anak bila mengadakan acara di luar paroki katedral seperti rekoleksi, retret • Memastikan kehadiran/pengawasan orang dewasa lain ketika bersama anak dan dewasa rentan, seperti retret atau pertemuan lainnya. • Pada kegiatan rohani yang hanya imam dan seorang umat tanpa kehadiran orang dewasa lain, seperti pengakuan dosa, perlu dipastikan bahwa keduanya dalam bilik yang terpisah atau di ruangan yang dapat terlihat dari luar. • Segera melaporkan bila mencurigai atau mengetahui ada tindak kekerasan seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku 4. Apa saja Perilaku yang Tidak Diterima bagi Para Pelayan Pastoral? • Melakukan dan membiarkan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan. • Menggunakan bahasa atau tingkah laku yang tidak pantas, melecehkan, merundung, kasar, memprovokasi secara seksual, merendahkan, atau tidak pantas secara budaya. • Melibatkan anak atau dewasa rentan dalam segala bentuk kegiatan/tindakan seksual, termasuk membayar untuk mendapatkan layanan/tindakan seksual. • Mengundang anak atau dewasa rentan ke tempat tinggal. Apabila mereka membutuhkan pertolongan dan dalam risiko bahaya, harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain. • Tidur bersama anak atau dewasa rentan. Apabila dalam situasi darurat harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain. • Menggunakan segala macam alat elektronik/peraga untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak atau dewasa rentan. • Mengakses atau mengedarkan materi pornografi 5. Larangan Apa Saja Bagi Para Pelayan Pastoral yang Langsung Berhubungan dengan Anak dan atau Dewasa Rentan? § Memukul atau menyerang secara fisik atau melecehkan anak-anak; § Membangun relasi seksual dengan anak-anak dan dewasa rentan; § Membangun relasi dengan anak-anak dan dewasa rentan yang dapat dimaknai sebagai eksploitasi atau pelecehan seksual; § Bertindak sedemikian rupa yang dapat melecehkan atau menempatkan anak pada risiko dilecehkan;
7 § Membawa anak bepergian atau berada di suatu tempat sendirian tanpa izin orang tua atau wali anak; § Menggunakan bahasa, memberi saran atau nasihat yang tidak pantas, menyerang, ataupun melecehkan; § Mengeksploitasi pribadi yang dilayani supaya mendapat kebutuhan emosional, fisik/seksual, finansial, atau yang lainnya Bertindak sedemikian rupa dengan maksud untuk mengintimidasi, mempermalukan, meremehkan, atau merendahkan; § Terlibat dalam tindakan atau perkataan diskriminatif berkaitan dengan ras, budaya, usia, gender, kebutuhan khusus, agama, orientasi seksual, atau pandangan politik 6. Apakah Semua Pelayan Pastoral dan Pendamping Kegiatan Harus Mengisi Pakta Integritas? • Ya. Wajib sebagai bagian dari Prosedur Pencegahan dan consent. 7. Bila Mengadakan Kegiatan (non-rutin) di Dalam Kompleks Gereja Katedral dan Melibatkan Anak dan atau Dewasa Rentan, Apa Saja yang Perlu Disiapkan? o Dalam merencanakan kegiatan dengan anak-anak, perlu memperhitungkan kehadiran pendamping dan atau pengawas dalam jumlah yang proporsional. Tabel berikut dapat digunakan sebagai pedoman (masih perlu didiskusikan). 0-5 tahun 5-10 tahun 10-15 tahun 15 tahun ke atas 1 pendamping untuk 5 anak 2 pendamping untuk 15 anak 2 pendamping, 1 pengawas untuk 20 anak 2 pendamping, 2 pengawas untuk 30 anak o Pendamping sudah mengikuti sosialisasi, mengisi pakta integritas dan memahami tata perilaku yang ditetapkan Paroki Katedral. o Penanggungjawab wajib mengisi lembar pemberitahuan kegiatan bersama dengan anak dan atau dewasa rentan (Appendix 7) dan diserahkan ke Tim Satgas PPADR. Fungsinya adalah bila terjadi kekerasan seksual dan ada pengaduan, tim Satgas bisa melacak kegiatan, penanggungjawab, dan pendamping. o Bila dalam kegiatan melibatkan anak yang berkebutuhan khusus, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika berkegiatan adalah: o Memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus bisa dilibatkan dalam kegiatan, dengan izin dari orang tua atau pertimbangan dari pihak profesional. Jika perlu, dilakukan penyesuaian dalam kegiatan tersebut sehingga anak berkebutuhan khusus dapat merasa aman. o Penyelenggara kegiatan perlu mengetahui kondisi khusus anak. Akan lebih baik jika ada fasilitas tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan.
8 o Perlu diberikan edukasi pada pihak-pihak yang terlibat mengenai kondisi dan kebutuhan anak. o Berdinamika/beraktivitas dalam lingkungan yang terbuka atau ruangan yang masih dapat diakses dari luar sehingga terlihat oleh orang lain; o Selama kegiatan, pendamping mempresensi dan memastikan bahwa anak-anak yang diberi tanda sungguh hadir dan ada dalam pengawasan. o Bila penyelenggara acara adalah dari luar paroki katedral dan menggunakan properti katedral jakarta, penanggungjawab wajib mengisi Lembar Penggunaan Properti Paroki Katedral Jakarta oleh Pihak Luar (Appendix 9). 8. Lalu, Bagaimana Kalau Mau Mengadakan Acara di Luar Katedral dan Menginap? § Dalam merencanakan kegiatan dengan anak-anak, perlu memperhitungkan: o kehadiran orang dewasa yang diperlukan sebagai pendamping dan pengawas. Perbandingan jumlah orang dewasa (pendamping) dan anak-anak dalam suatu kegiatan harus proporsional. o Penentuan jumlah pendamping perlu diperhatikan gendernya. Jika kegiatan menginap, tambahan jumlah pendamping juga perlu dipertimbangkan. o Tabel berikut dapat digunakan sebagai pedoman (masih perlu didiskusikan). 0-5 tahun 5-10 tahun 10-15 tahun 15 tahun ke atas 1 pendamping untuk 5 anak 2 pendamping untuk 15 anak 2 pendamping, 1 pengawas untuk 20 anak 2 pendamping, 2 pengawas untuk 30 anak § Semua Pendamping sudah mengikuti sosialisasi, mengisi pakta integritas dan memahami tata perilaku yang ditetapkan Paroki Katedral. § Dalam merencanakan kegiatan perlu dituliskan risiko-risiko yang mungkin muncul, terutama bagi yang mengadakan kegiatan di luar paroki, antisipasi yang bisa dilakukan, serta penanggung jawab risiko tersebut pada Lembar Penilaian Risiko (Appendix 10). § Dalam melaksanakan kegiatan di luar paroki dan menginap (misalnya: rekreasi bersama, retret/rekoleksi, dll), orang tua/wali anak perlu memberikan: o persetujuan tertulis bahwa mereka mengizinkan anaknya o informasi-informasi berkaitan dengan anak ketika dia pergi menginap di luar rumah (misalnya informasi soal alergi, kesehatan, atau kebutuhan khusus lainnya) o penanggung jawab kegiatan dapat memfasilitasi dengan pengisian Lembar Persetujuan (Appendix 11). § Menyiapkan P3K § Berdinamika/beraktivitas dalam lingkungan yang terbuka atau ruangan yang dapat diakses dari luar sehingga bisa terlihat oleh orang lain;
9 § Menghormati privasi anak-anak di tempat tidur, ruang ganti, kamar mandi, dan toilet. § Selama kegiatan, pendamping harus mempresensi atau memastikan bahwa anak-anak sungguh hadir dan ada dalam pengawasan. § Menghindari tindakan dan bahasa yang dapat ditafsirkan sebagai undangan seksual apalagi mengarah pada perilaku seksual; § Menyediakan konseling hanya dalam ruangan yang tepat dan pantas untuk tujuan tersebut dan bisa terlihat dari luar ruangan; § Melaporkan kepada tim penerima pengaduan (TPP) bila ada perilaku pelecehan dan perilaku yang berpotensi menjadi pelecehan; 9. Bagaimana Kalau dalam Acara Terjadi Kecelakaan atau Kejadian yang Menyebabkan Anak/Dewasa Rentan Luka? • Dalam menangani, perlu melibatkan satu pendamping (tidak sendiri) • Melakukan pertolongan dasar yang dibutuhkan, dan menghubungi pihak kesehatan terdekat bila kondisi sulit. • Membuat catatan dalam laporan, yang menjelaskan apa yang terjadi, situasinya bagaimana, siapa yang terlibat, luka atau kerusakan yang muncul dari peristiwa tersebut, dan bagaimana situasi tersebut bisa dipecahkan (Appendix 8) 10.Apakah Ada Panduan Khusus dalam Menggunakan Gambar atau Anak untuk Materi Komunikasi, Informasi, Publikasi? a. Bijaksana dalam mengunggah foto anak. Anak dan dewasa rentan tidak seharusnya dengan mudah diidentifikasi melalui foto, karena ada risiko bahwa foto tersebut dapat digunakan secara tidak bijaksana oleh orang lain. . b. Adanya izin tertulis untuk penggambilan dan penggunaan foto dan video c. Adanya persetujuan (informed consent) d. Kepatuhan terhadap tradisi lokal yang beretika e. Kepatuhan untuk memastikan gambar (foto/video) anak dalam kondisi dan perilaku bermartabat dan terhormat f. Orang tua/wali memiliki hak untuk mengajukan pengaduan pada penyelenggara kegiatan terkait foto-foto yang dirasa kurang pantas dan tidak disetujui. Aduan yang diajukan harus diperlakukan dengan cara yang sama sebagaimana isu-isu perlindungan anak lainnya.
UPAYA PENANGANAN
10 Upaya Penanganan 1. Apa yang Dimaksud dengan Upaya Penanganan dalam Protokol ini? - Penanganan adalah segala upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti tindakan kekerasan seksual yang terdiri. - Bentuk dari Penanganan ini adalah penerimaan pengaduan, pelayanan, perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban, serta penindakan pelaku ü Pelayanan adalah segala upaya guna mengakomodasi kebutuhan korban ü Perlindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, dan/atau saksi ü Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan hukum, medis, psikologis, sosial dan bantuan lainnya kepada korban. Pendampingan dapat kerjasama dengan instansi penyedia layanan. 2. Bila terjadi kekerasan seksual, siapa yang dapat melaporkan? - Korban dapat melaporaknnya sendiri atau dengan perantaraan keluarga/teman yang mengetahuinya - Dengan kata lain, semua umat yang melihat kekerasan seksual di Katedral Jakarta dapat melaporkannya. Korban bisa dari segala umur ataupun jenis kelamin. 3. Apakah Ada Batasan Pelaku? Harus Klerus/Imam, Kaum Religius? - Tidak. Setiap pelayan pastoral seperti ketua lingkungan, panitia kegiatan, pendamping, dewan paroki dan semua pelayan pastoral lainnya bisa dikategorikan sebagai pelaku 4. Ke mana melaporkannya? a. Dapat mengirimkan email ke ………….. atau mengisi lembar googleform ……….. b. Dapat menghubungi WA tim Penerima Pengaduan (TPP) c. Dapat pula berupa surat yang ditujukan kepada Tim Penerima Pengaduan (TPP) Paroki Katedral Jakarta dengan alamat Jl. Katedral 7B, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710. 5. Bagaimana Prosedur Pelaporannya? - Menghubungi Hotline Pengaduan yang tersedia. Hotline pengaduan tertulis dalam stand banner, website, maupun media lain yang dimiliki Paroki Katedral. - Mengisi Form Pengaduan yang tersedia (Appendix 12 Online atau Offline) - Menunggu respon dari Tim Penerima Pengaduan (TPP) untuk Proses Selanjutnya
11 6. Bagaimana dengan Data yang Sudah Masuk? Apakah Terjaga? • Data yang diperoleh dari korban hanya dapat dipakai secara bijaksana demi pemeriksaan yang tepat dan untuk menepati hukum-hukum yang berlaku (tidak boleh disebar ke manamana kecuali yang berkepentingan, sifatnya konfidential). • TPP wajib menandatangai NDA (Non-Disclosure Agreement) di awal masa tugasnya yang melarang penyebaran informasi kecuali kepada Kuria KAJ dan Tim Layanan /Tim Layanan Profesional. • NDA ini tidak berlaku pada kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum (in kracht) di pengadilan sipil ataupun tribunal gereja 7. Bagaimana Standard Protokol Penanganan? • Setelah menerima aduan, Tim Penerima Pengaduan (TPP) mengisi laporan pengaduan (Appendix 13). ü Bila ada beberapa keterangan yang belum jelas, TPP dapat menghubungi pelapor untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi adanya kekerasan seksual. ü TPP juga menanyakan pada korban terkait pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan korban (bisa berupa tawaran pendampingan medis/psikologis/hukum). • Setelah laporan kasus selesai dibuat, TPP melakukan koordinasi dengan: ü Tim Layanan (TL) Paroki untuk menentukan langkah layanan penanganan selanjutnya sesuai dengan kasus dan kebutuhan dari korban. ü Tim Verifikasi (TV) untuk mengecek kebenaran dari kasus dan menentukan langkah untuk penanganan terhadap terduga pelaku. • Proses pendampingan bagi Korban secara intensif dan terukur, sesuai kebutuhan. 8. Apa yang Dilakukan dalam Pelayanan dan Perlindungan? • Tim Layanan (TL) akan mengobservasi terlebih dahulu kebutuhan dari korban dan memberikan pertimbangan pada korban untuk menanggapi permasalahan ini lewat otoritas sipil, tentu dengan memperhatikan kondisi korban terlebih dahulu • Dalam observasi, TL menilai kemungkinan korban/saksi dapat tinggal di rumah dengan keluarganya atau perlu tinggal di rumah aman. a. Bila korban membutuhkan rumah aman untuk memperoleh perlindungan dan penanganan intensif, v TL perlu mendapatkan pernyataan dari korban/saksi (appendix 14) dan persetujuan dari orang tua/wali (appendix 15) v TL membuat surat rujukan, berkoordinasi dengan instansi layanan yang terkait serta memastikan bahwa ada program yang sesuai untuk perlindungan dan pemulihannya.
12 b. Bila korban/saksi dapat tinggal di rumah keluarganya, v TL merencanakan pendampingan dari tim secara periodik dengan standar (berkualitas-terjangkau) dan sumber daya yang dimiliki dalam bekerjasama dengan tim verifikasi. v Perencanaan pendampingan juga dapat diberikan kepada keluarga/wali agar keluarga/wali dapat memberikan dukungan untuk pemulihan yang bersangkutan. v TL dapat bekerjasama dengan instansi kepolisian/hukum bila ada kondisi awal yang tidak aman bagi korban, selama proses pelayanan dan pendampingan • Terduga pelaku ataupun pihak lain yang mewakili kepentingan terduga pelaku dilarang menghubungi atau berinteraksi dengan terduga korban selama proses penanganan kasus. 9. Layanan-Layanan Apa yang Ada dalam Proses Pendampingan? ü Layanan psikologis bertujuan untuk membantu terduga korban mengurangi dampak trauma mulai saat pengaduan, proses hukum negara ataupun tribunal Gereja, hingga saat kasus memasuki fase pemulihan ü Layanan hukum bertujuan memberikan saran dan dampingan hukum terkait penanganan kasus, baik secara hukum sipil ataupun kanonik. Bagi terduga pelaku anak, TL juga akan memastikan hak terduga dipenuhi sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. ü Layanan medis bertujuan mengurangi dampak fisik akibat kekerasan dan mengupayakan pemulihan fisik dengan memberikan bantuan medis. Apabila terjadi kehamilan yang disebabkan oleh KS, maka TL Medis akan memastikan kebutuhan khusus selama kehamilan terpenuhi. ü Layanan ekonomi memastikan kebutuhan dasar terduga korban (sandang, pangan, papan termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak) terpenuhi selama penanganan kasus. 10.Seberapa Lama Proses Pendampingan ini? - Tergantung kasusnya. Namun yang jelas, TL dan TLP melakukan observasi kondisi korban/saksi secara periodik, kemudian mencatat kemajuan pemulihan yang bersangkutan dalam laporan sesuai dengan layanan yang diberikan. ü Korban diberi tawaran untuk mendapat akses bantuan profesional, kompeten, tersertifikasi untuk memastikan bahwa korban memiliki dukungan yang layak selama proses pengungkapan dan sesudahnya. Korban memiliki hak untuk menerima atau menolak tawaran bantuan profesional. ü Bila korban ada di rumah aman, TL perlu memastikan bahwa korban memperoleh perlakuan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. - TL bersama dengan satgas PPADR Paroki atau KAJ melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan berdasarkan laporan dan catatan perkembangan yang ada.
13 - TL memberikan kesimpulan akhir hasil evaluasi untuk digunakan sebagai dasar terminasi pelayanan dan memberikan rekomendasi untuk proses reintegrasi sosial berdasarkan hasil kajian selama pendampingan 11.Bagaimana Kalau Terduga Pelaku adalah Imam atau Anggota Tim Satgas? • Penanganan yang terkait dengan klerus (imam) atau tim Satgas dilaporkan ke Tim PPADR Keuskupan dan diberlakukan sesuai dengan standard protokol yang telah ditetapkan oleh Keuskupan. 12.Bagaimana Kalau Pelaku Sudah Meninggal? - Jika dalam proses penanganan kejadian terduga pelaku meninggal dunia, maka paroki tetap mendukung proses rehabilitasi korban. 13.Bagaimana Perlakuan terhadap Terguga Pelaku? • Tim tetap melakukan prosedur yang aman dan adil berkaitan dengan penyelidikan tuduhan. Perlu diperhatikan keseimbangan antara melindungi anak dan dewasa rentan dengan menghormati hak-hak dari pihak terduga pelaku • Berdasarkan aduan yang diterima, Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan situasi. Penyelidik akan membuat laporan tertulis. Kesimpulan dari laporan hendaknya membantu tim Satgas untuk menentukan langkah selanjutnya. • Tim Verifikasi Paroki dapat melengkapi penyelidikan dengan bantuan ahli hukum, atau Pastor Paroki dapat menunjuk orang lain yang kompeten (TLP ad hoc) untuk melengkapi penyelidikan tersebut. • Jika dalam penyelidikan awal menunjukkan bahwa tuduhan tidak terbukti, pihak terduga pelaku perlu diberi informasi bahwa kasus telah ditutup dan dia bisa kembali terlibat dalam pelayanan jika dimungkinkan dan ada pemulihan nama baik. Hasil penyelidikan juga harus disampaikan pada pihak pengadu. • Jika dalam penyelidikan awal ditemukan bahwa tuduhan terbukti, Tim Satgas perlu membuat laporan ke Tim PPADR Keuskupan dan dapat dibawa ke ranah hukum.
UPAYA REINTEGRASI
14 Upaya Reintegrasi 1. Apa yang Dimaksudkan dengan Reintegrasi dalam Protokol ini? - Reintegrasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meniadakan hambatan dalam reunifikasi keluarga dengan korban, korban dengan komunitas, dan masyarakat, terutama menghilangkan stigma dan menumbuhkan semangat dan upaya rekonsiliasi. 2. Yang Termasuk dalam Layanan Reintegrasi ini Apa Saja? - Reintegrasi meliputi reunifikasi keluarga, penyiapan korban dan anggota keluarganya, rekonsiliasi, pemberian dukungan kepada keluarga berupa psikososial, bantuan ekonomi (life-skills yang sesuai minat yang bersangkutan). - Jika memungkinkan, Gereja mengusahakan dengan sekuat tenaga agar anak korban dapat memperoleh bantuan Pendidikan berkualitas dan terjangkau. 3. Apa saja yang Bisa Dilakukan dalam Reintegrasi ini? • Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan dari Tim Layanan, Satgas menentukan bentuk bantuan dalam reintegrasi ini • Tim Satgas dapat bekerjasama dengan OMK, Seksi Kerasulan Keluarga, Pengembangan Sosial Ekonomi, serta Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki untuk proses reintegrasi terlebih agar korban dapat kembali lagi memiliki kepercayaan diri dalam kehidupan gereja, terlibat dan tidak mengalami ketakutan. • Bila dibutuhkan, tim satgas dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti Dinas Sosial melalui Sentra Layanan Sosial Terpadu maupun yang diselenggarakan oleh NGO lainnya yang memiliki kepeduliaan pada tahap ini.