PERKEMBANGAN
DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASI SDI
Hari Dwi Korianto
Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
1 Agustus 2023
Penyelenggaraan SDI
Gambaran Umum Satu Data Indonesia
Prinsip Kode Referensi dan
SDI Standar Data Metadata Interoperabilitas Data Induk
Dewan Forum Pembina Sekretariat Walidata Produsen
Pembentukan Pengarah SDI Data SDI Walidata Pendukung Data
Kelembagaan Perpres Perpres, Permen, Perpres, Perpres, Permen, Permen, Perkada Perkada Permen,
Permen Perkada Permen, Perban Perkada Perkada
Penyelenggaraan
SDI Perencanaan Pengumpulan Pemeriksaan Penyebarluasan
Pemanfaatan Pengendalian Evaluasi
Data Perencanaan Pemantauan Pembangunan Pembangunan
Struktur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Dewan Pengarah
Kelompok Kerja SDI
forum SDI Daerah forum SDI Pusat 1. Pokja Statistik
2. Pokja Spasial
3. Pokja Keuangan Negara
Sekretariat SDI Daerah Sekretariat SDI
4. Pokja Hubungan Daerah
Pembina Data Pokja SDI 5. Pokja Interoperabilitas dan
Portal SDI
6. Pokja Arsitektur
Walidata Pembina Data
Walidata Walidata Walidata Walidata Walidata
Pendukung Pendukung
Produsen Produsen Produsen
Produsen Data Produsen Data Produsen Data
Data Data Data
Tata Kelola Satu Data Indonesia
Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah
• Daftar Data • Arsitektur Data
• Daftar Data Prioritas • Standar Data
Data-Driven • Rencana Strategis • Metadata baku
Policy Making • • Rencana Aksi • Peraturan Menteri
tentang Data Prioritas
Rencana Penganggaran
Pengguna Data
(Masyarakat) Produsen Data
Big Data Modelling (K/L/D)
Analysis
PEMANFAATAN PERENCANAAN Prinsip Satu Data
Produsen Data
Pengguna Data (K/L/D)
(K/L/D)
Artificial PORTAL Standar Data Kode Referensi
Intelligent Viz/Dashboard
0101
PENGUMPULAN 1101
DATA
PEMERINTAH Metadata Interop
BERBAGIPAKAI
Walidata PENYIMPANAN &
(K/L/D) PENGAMANAN
Walidata
(K/L/D)
Portal Satu PEMERIKSAAN
Data Indonesia
Walidata
(K/L/D)
Sinergi SPBE-SDI
Perpres No. 95/2018 tentang SPBE
Perkembangan SDI
Dampak Penyelenggaraan Forum SDI = Forum telah selesai dilaksanakan
2021-2023 = Forum sedang berjalan (selesai tahun 2023)
1 3 2 8
SDI telah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari
pembangunan sistem, tatakelola kelembagaan Memudahkan
Pemerintah Pusat dan Daerah. Di samping itu SDI juga Pengembangan Aplikasi Memudahkan Mendorong Mempermudah
menyelenggarakan beberapa Forum Satu Data. perencanaan pengelolaan
SATU PEMBANGUNAN LINK & perencanaan
Forum Satu Data adalah instrumen terpenting SEHAT Berbasis MATCH
dalam penyepakatan untuk menyelesaiakan PEMBANGUNAN
permasalahan data. Pasar kerja dan profil DAERAH
Kementerian WILAYAH kompetensi
Kesehatan
Berikut ini beberapa contoh Forum SDI yang telah dan
sedang dilaksanakan yang secara strategis memiliki
dampak yang luas bagi penyelenggaraan 4 1 5 6
Pemerintahan dan Layanan Masyarakat. Potensi
Memudahkan Meningkatkan PENGEHMATAN Mempermudah
1. Forum Data Induk Fasilitas Pelayanan pengelolaan EFISIENSI anggaran pengelolaan dan
Kesehatan (Fasyankes) PENYEDIAAN TRILIUNAN peningkatan kualitas
2. Forum Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia OBAT ANGGARAN
(KBJI) Kementerian Kesehatan RUPIAH LAYANAN
3. Forum Kode Wilayah untuk fasilitas PUBLIK
4. Forum Master Data/Data Referensi Sektor Bagi masyarakat pelayanan kesehatan Dari anggaran kegiatan
pendataan
Kesehatan (Master Data Obat)
5. Forum Clearance Kegiatan Pendataan 6 7 10 9
6. Forum Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
7. Forum Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) Mempermudah
8. Forum Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Miningkatkan Mempermudah pengelolaan
Daerah ketepatsasaran pengelolaan Efektifitas pengambilan EARLY
keputusan impor dan
9. Forum Satu Data Cuaca (OOP – Open pencegahan subsidi
Observation Policy) BANTUAN HUMAN WARNING
10. Forum Satu Data Pupuk SOSIAL TRAFFICKING PUPUK SYSTEM
11. Forum Penetapan Data Prioritas 2022 & 2023
Bencana MKG
….dan bebrapa Forum lainnya
Capaian Satu Data Indonesia
(status per Juni 2023) (1/2)
Integrasi Portal Data Instansi Peningkatan Partisipasi K/L Pendampingan Penerapan Regulasi dan Kelembagaan Clearance Kegiatan Pendataan
Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaran SDI Prinsip SDI untuk Data SDI di Instansi Pusat dan
(Data Prioritas) Prioritas 2023 Pemerintah Daerah
Instansi Pusat
Pada tahun 2023, dilakukan
Instansi Pusat Partisipasi K/L dalam percepatan peningkatan kualitas ➔Sudah ada 45 (52%)
➔53 dari 83 telah terhubung (63.9%) penyelenggaraan SDI Data Prioritas melalui program Kementerian/Lembaga yang
➔Jumlah dataset 7.145 meningkat 60%. Pada tahun pendampingan dalam dua fase. memiliki Peraturan Menteri/
2022 penyediaan Data Prioritas Lembaga/Badan tentang Satu
Provinsi hanya didukung oleh 26 K/L Fase-1 terhadap 5 K/L (Juni-Juli) Data K/L
yaitu:
➔27 dari 38 telah terhubung (71.7%) (31%), pada tahun 2023 ● Kementerian Kesehatan Provinsi
➔Jumlah dataset 26.667 meningkat menjadi 76 K/L (91%). ● Kementerian PUPR ➔Sudah ada 32 (84%) Provinsi
● Kementerian Pertanian yang memiliki Peraturan
Jumlah DP 2022 : 693 data
Kabupaten/Kota Jumlah DP 2023 : 2214 data ● Kementerian Perhubungan Gubernur tentang Satu Data
➔210 dari 514 telah terhubung (40.9%) ● Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Provinsi
➔Jumlah dataset 162.000+ Terjadi peningkatan Data Kabupaten/Kota Surat Edaran bersama Menteri
Prioritas sebesar 219% dari Fase-2 terhadap 10 K/L ➔Sudah ada 222 (43%) Keuangan dan Menteri
(Agustus-September)
Total Dataset: tahun sebelumnya. Melalui upaya ini diharapkan Kabupaten/Kota yang memiliki PPN/Bappenas untuk Pagu
195.000+ minimal 60% Data Prioritas tahun Peraturan Satu Data Indikatif TA 2024.
2023 memenuhi prinsip SDI. Pemerintah Kabupaten/Kota
Total: 299 K/L/D Mekanisme clearance melalui
Aplikasi EGA (Evaluasi
Penganggaran)
DAMPAK:
• Memudahkan sinkronisasi • Terwujudnya amanat Perpres Mewujudkan Data yang Menciptakan sinkronisasi dan • Meningkatnya kepatuhan Instansi
data daerah dan pusat 39/2019 khususnya dalam berkualitas sesuai dengan harmonisasi regulasi dan terhadap tata kelola data
• Memudahkan tata kelola data penyediaan Data Prioritas yang Prinsip SDI dan menjadi kelembagaan SDI di lingkungan • Meminimalisir duplikasi data
lebih lebih dari 250 instansi memenuhi Prinsip-Prinsip SDI percontohan bagi K/L lain dalam K/L/D yang terencana, terpadu • Potensi penghematan anggaran
(masih diperluas hingga 350 penerapan Prinsip SDI ,sistematis dan berkelanjutan; hingga Triliunan Rupiah (hanya
instansi untuk tahun 2023) dari belanja kegiatan pendataan)
Capaian Satu Data Indonesia
(status per Juni 2023) (2/2)
Pedoman Terintegrasi Forum Tematik Sosialisasi dan Asistensi Sistem Perlindungan Data Dashboard Analitik SDI
Statistik- Spasial Satu Data Indonesia Penyelenggaraan SDI di Pengguna Portal SDI (Stunting dan APBD)
tingkat Pusat dan Daerah
Tahun 2020 hingga 2023, SDI Instansi Pusat ● Portal SDI telah terintegrasi
telah melaksanakan 12 Forum dengan sistem keamanan
Tematik, yang diantaranya dari 5 65 Kementerian/Lembaga informasi XDR milik BSSN
Asistensi dan Sosialisasi
Forum Tematik telah Penyelenggaraan SDI tingkat ● Portal SDI telah menerapkan
diselesaikan dan mencapai Pusat manajemen hak akses user
kesepakatan : sesuai dengan role yang
Provinsi dan Kabupaten/Kota
● Forum Kode Fasilitas 29 Provinsi dan 115 ditentukan dan sesuai juklak
Pelayanan Kesehatan No 5 Tahun 2022 tentang
Adanya perbedaan fokus dan proses Kabupaten/Kota Penetapan dan Pembatasan
bisnis SDI dengan BPS, BIG dan (Fasyankes) Asistensi dan Sosialisasi Akses Data
Kemenkeu yang dituangkan dalam ● Forum Kode Wilayah Penyelenggaraan SDI tingkat ● Penyediaan sistem
Pedoman dan Petunjuk Teknis, ● Forum Klasifikasi Baku Dearah monitoring performance
Sekretariat SDI tingkat pusat Jabatan) Indonesia (KBJI Total Asistensi: application dan server
berinisiatif untuk melakukan integrasi ● Forum Master Data/ Data 504 Asistensi dan Sosialisasi
dengan memetakan seluruh Referensi Sektor Kesehatan selama 2023 (sampai Juli 023)
Pedoman dan Petunjuk Teknis ke (Master Data Obat) Beberapa K/L/D meminta
dalam proses bisnis SDI asistensi dan sosialisai lebih dari ● Ketepatan sasaran dalam menentukan
1 kali program intervensi penurunan stunting
DAMPAK: ● Monitoring dan evaluasi APBD
Meminimalisir redundansi dan ● Forum Tematik SDI mempunyai Asistensi dilakukan untuk ● Meningkatkan sistem ● Dengan adanya data yang
inkonsistensi acuan Implementasi dampak yang signifikan bagi K/L/D meningkatkan awareness keamanan Portal SDI Pusat berkualitas akan memudahkan
SDI, serta memudahkan K/L/D ● Dampak secara langsung dalam terkait penyelenggaraan dan Daerah dalam proses analisa output dalam
dalam mengakses seluruh perbaikan tata kelola data, Data pada tingkat KLD ● Portal K/L/D secara otomatis setiap program intervensi
dokumen Pedoman dan Petunjuk penurunan duplikasi data, hingga akan menerapkan sistem ● Efisiensi anggaran dalam kegiatan
Teknis secara elektronik. efisiensi anggaran dalam Kegiatan keamanan Pendataan Data Stunting oleh
Pendataan beberapa K/L
Portal SDI (data.go.id)
Portal SDI terus dikembangkan
dan diperbaiki baik dari sisi
tampilan yang memudahkan
pencarian dan penjelajahan,
maupun pengayaan konten serta
ketersediaan data yang
mengedepankan kebutuhan
pengguna.
Clearance Kegiatan Pendataan
Sebagai enforcement tata kelola SDI
Usulan Surat Edaran Bersama
Pagu Indikatif (SB PI) TA 2024
telah ditandatangani Menteri
PPN/Bappenas dan Menteri
Keuangan, dengan memuat
usulan dari Sekretariat SDI terkait
kegiatan pendataan.
Beberapa catatan terkait Clearance
Kegiatan Pendataan
• Merupakan amanat Rapat Dewan
Pengarah SDI Tahun 2022.
• Potensi penghematan anggaran Contoh:
negara yang sangat besar. Pencegahan Duplikasi Kegiatan Pendataan terkait Regsosek berpotensi
penghematan Anggaran Negara hingga Rp 7,8 Triliun
• Menjadi faktor yang memperkuat
kepatuhan Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah dalam
menjaga Tata Kelola dan Kualitas
Data untuk Perencanaan
Pembangunan.
• Mempercepat dan mempermudah
proses Perencanaan, Pemeriksaan
dan Berbagi Pakai Data, termasuk
penggunaan Data Induk/Kode
Referensi.
Tantangan Penyelenggaraan SDI
Tantangan Penatakelolaan Data SDI
Keberagaman standar dan tata Data dan aplikasi penghasil data yang
kelola data memberi ruang untuk tersebar pada instansi baik di pusat maupun
inkonsistensi informasi yang jika daerah dengan tidak saling terhubung
dijadikan dasar pengambilan mengakibatkan inefisiensi dan redundansi,
keputusan berpotensi kesulitan dalam mencari data, serta
menghasilkan keputusan yang menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang
tidak tepat holistik dan integratif
Contoh permasalahan riil : keberagaman versi kode wilayah administrasi, redundansi dan perbedaan
data induk luas wilayah, banyaknya aplikasi yang harus dioperasikan pemerintah daerah dengan fitur
dan konten data yang beririsan
Tantangan Teknis Tantangan Non Teknis
o Kesiapan Infrastruktur yang beragam Tantangan o Ego Sektoral
o Banyaknya aplikasi penghasil data Satu Data Indonesia o Ekosistem regulasi dan
yang belum dikelola secara kelembagaan yang kompleks
terintegrasi o Tingkat pemahaman Kebijakan Satu
o Beragamnya referensi dan standar Data yang belum cukup
data o Kecenderungan keraguan antar
o Metodologi tata kelola data yang instansi pemerintah untuk berbagi
belum terstandar akses data
Tantangan Pengembangan Tata Kelola Pertukaran Data
untuk Integrasi Aplikasi Layanan Publik
Tantangan Pengembangan Tata Kelola Pertukaran
Data untuk Integrasi Aplikasi Layanan Publik
Peran Penting Audit Aplikasi SPBE
FOKUS PENGEMBANGAN APLIKASI:
Audit Aplikasi SPBE untuk mendukung SDI
dibutuhkan untuk memastikan hal berikut:
Pengembangan aplikasi adalah untuk menjalankan proses
bisnis dan menghasilkan data untuk kebutuhan aplikasinya 1. Aplikasi yang dikembangkan memiliki
sendiri. Sehingga umumnya ditemui kondisi berikut:
rancangan dan dokumentasi domain
data & informasi dalam arsitektur
1. Kurang memperhatikan integrasi data dengan aplikasi
lainnya yang tidak berhubungan dengan proses SPBE yang sesuai dengan SDI
bisnisnya (mempertahankan silo) 2. Sumber data untuk aplikasi yang
dikembangkan sesuai dengan SDI
2. Kurang memahami standar data dan metadata 3. Data yang dihasilkan/diolah sesuai
3. Kurang memperhatikan dokumentasi terkait data dengan Prinsip SDI (memiliki standar
data, metadata dan dapat
4. Kurang memperhatikan manajemen data, termasuk dibagipakaikan)
menghasilkan / menggunakan data yang tidak sesuai
dengan kaidah data management
5. Anggapan bahwa tata kelola data SDI mempersulit Clearance Kegiatan Pendataan
pekerjaan pengembangan aplikasi merupakan upaya untuk memperbaiki
tata kelola data termasukdata yang
dihasilkan melalui pengembangan
aplikasi
Tantangan Pemenuhan SDM Penyelenggara SDI
Arahan Dewan Pengarah SDI 2022:
Tantangan Pemenuhan SDM:
1. Ketersediaan Talenta Digital yang memiliki
kompetensi memadai, khususnya di
Pemerintah Daerah
2. Kebutuhan knowledge dan skill yang spesifik
3. Mutasi ASN yang tidak dapat dihindari
4. Sudah tidak diperbolehkannya Instansi
Pemerintah untuk merekrut PPNPN
Diperkirakan terdapat kekurangan 30,000 talenta digital untuk
mendukung digitalisasi Pemerintahan
Perlunya Kolaborasi Pemenuhan Kompetensi
Penyelenggara SDI
1. Government
• Regulasi
Triple Helix: • Tata Kelola
• Kebutuhan aplikatif
• Pendanaan pelatihan
Memastikan kesinambungan • Knowledge Management 1
pengetahuan (knowledge
management)
2 3
Interaksi antara Government-
Universities-Industry akan
memelihara ketersediaan
pengetahuan dan sumber daya 2. Universities 3. Industry
serta dapat menumbuhkan
• Referensi akademis • Produk / teknologi baru
pengetahuan dan inovasi baru. • Riset & pengembangan • Pengetahuan aplikatif
• Tenaga konsultan • Pelaksanaan implementasi
• Kesinambungan knowledge • Tacit knowledge
• Explicit knowledge
Penyusunan Kurikulum SDI
Untuk Kolaborasi Program Triple Helix
Program2 pelatihan yang
terkumpul dapat diselenggarakan
dengan efektif, SDI juga
menyusun “Kurikulum SDI” agar
dapat dipilih Program2 yang
relevan serta dapat terukur
kemajuan Kompetensi SDM yang
mengikuti program2 pelatihan
tersebut.
Dengan skema kurikulum ini,
kompetensi penyelenggaraan SDI
dapat terbangun secara lebih Keterangan:
utuh, mulai dari Basic Skills
misalnya Statistik, Pemetaan, PTD : Profil Talenta Digital
Data Management dan CPU : Capaian Pengetahuan
sebagainya; hingga untuk level Umum
Pimpinan yang memiliki “digital KS : Keterampilan Spesifik
leadership”.
Knowledge Marketplace dalam Portal SDI
Dalam Tahap Pengembangan
Knowledge Marketplace dalam Portal SDI untuk memudahkan pencarian materi
(Knowledge Pool), pemateri / narasumber (Talent Pool) dan program-program
Pelatihan (Program Pool) yang disediakan oleh K/L/D dan Institusi Pendidikan.
Talent Pool Knowledge Pool Program Pool & Delivery Channel
Rekomendasi Tindak Lanjut
Rekomendasi Tindak Lanjut
Rekomendasi untuk Kementerian / Lembaga:
1. Memastikan regulasi pelaksanaan Satu Data Indonesia
2. Memastikan penunjukan dan penetapan Walidata
3. Membentuk Forum Satu Data tingkat Kementerian, yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal/Sekretaris Utama
4. Memastikan Integrasi dengan Portal SDI
5. Pengumpulan Data Prioritas 2023 sesuai Daftar Data Prioritas 2023 yang telah ditetapkan
6. Mengusulkan Daftar Data Prioritas 2024
7. Gap analyisis kompetensi SDM untuk pelaksanaan Satu Data Kementerian
Rekomendasi untuk Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional:
1. Kolaborasi pengembangan Knowledge Management
2. Kolaborasi pengembangan Program Peningkatan Kompetensi
Terima kasih