BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Rencana kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RENJA Tahun 2022 RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yaitu UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja, peraturan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang telah mengamanatkan
bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD. A. Gambaran Umum RSU Haji Medan. Rumah Sakit Umum Haji Medan merupakan salah satu dari empat Rumah Sakit Haji di Indonesia yaitu Rumah Sakit Haji Jakarta, Rumah Sakit Haji Ujung Pandang, Rumah Sakit Haji Surabaya. Keempat Rumah Sakit Haji ini dibangun sebagai wujud dari gagasan masyarakat, khususnya para Hujja/Persaudaraan haji untuk mendirikan suatu "Monumen" untuk mengenang tragedi terowongan Al - Muaisin Mina yang menelan lebih dari 600 jemaah Haji indonesia pada tahun 1990/1410 H. Pembangunan keempat Rumah Sakit Haji di Indonesia merupakan bantuan dari Pemerintah Arab Saudi dalam upaya mengenang peristiwa terowongan Al-Muassin Mina. Pada tanggal 28 Februari 1991 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menandatangani Prasasti untuk keempat Rumah Sakit Haji, yakni Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 445.05/712.K/ 1991 tanggal 7 Maret 1991 maka dibentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan dan peletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Haji Medan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 1991. Pada tanggal 4 Juni 1992, Bapak Presiden H.M. Soeharto meresmikan Rumah Sakit Haji Medan. Pada tanggal 3 Juni 1998 status Rumah Sakit Haji Medan berbentuk Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit Haji Medan. Untuk penyelenggaraan
rumah sakit diperoleh dari Departemen Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.06/III/1996/09 tanggal 28 Mei 2009. RS Haji Medan Provinsi Sumatera Utara terus mengedepankan pelayanan dengan status akreditasi dengan klasifikasi rumah sakit kelas B melalui SK Menteri Kesehatan RI No.1476/MENKES/SK/X/2010. Seiring perjalanan waktu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Haji Medan terus mengedepankan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011 pengalihan pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan resmi dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 tahun 2011 tanggal 13 Desenber 2011 tentang Pengalihan Pengeloaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. RSU Haji Medan memiliki tugas yakni membantu Gubernur Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pelayanan medis, perawatan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan masyarakat umum dan Jemaah haji, sedangkan fungsinya sebagai penyelenggara perumusan teknis di bidang rumah sakit dan kesehatan, penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaaraan Pemerintah Daerah dibidang Rumah Sakit dan kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan rumah sakit dan kesehatan, penylenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur Sumatera Utara sesuai tugas dan fungsinya. Dalam kurun waktu perjalanannya Rumah Sakit Haji terus mengupayakan penguatan kelembagaan baik segi organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan, dan terbitlah peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2014. Secara kelembagaan RSU Haji Medan sebagai rumah sakit yang berada dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, RSU Haji Medan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya untuk menjadikan RSU sebagai sentra pelayanan terbaik bagi masyarakat, kini terus dilakukan, setidaknya dengan status pengelolaan RSU yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Peningkatan status Rumah Sakit menjadi BLUD merupakan keharusan setiap daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang mengharuskan pemerintah daerah supaya manajemen rumah sakit menganut Pola PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan-Badan layanan Umum Daerah). Dan untuk terselenggaranya pelayanan rumah sakit baik pelayanan kesehatan, administrasi rumah sakit, pengelolaan RSU Haji Medan diatur dalam Peraturan Gubernur No. 61 tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja RS Haji Medan.
RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai rumah sakit kelas B diproyeksikan sebagai rumah sakit rujukan kesehatan yang utama di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, dan RSU Haji Medan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang dan berada di perlintasan perbatasan kota Medan. Pada saat ini potensi pasar yang dilayani khususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya masih cukup besar, mengingat daerah ini merupakan salah satu wilayah terbesar di Indonesia yang berkembang cepat, baik dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalian, serta Listrik, Gas dan Air Bersih. Namun demikian, RSU. Haji Medan Pemprovsu juga harus meningkatkan mutu pelayanan, kualitas dan kompetensi SDM, pengelolaan keuangan dan manajemen serta sarana dan prasarana termasuk menciptakan kenyamanan lingkungan dengan mewujudkan Rumah Sakit yang ramah, empaty dan profesional dalam rangka menjalankan pelayanan menghadapi persaingan di era JKN dengan Rumah Sakit lain yang berada wilayah sekitarnya. Saat ini, potensi daya beli masyarakat didominasi pada posisi kelas menengah ke bawah, karena mata pencaharian mayoritas adalah industri dan perkebunan. Namun dengan perkembangan perekonomian di Sumatera Utara khusunya di sekitar lingkungan RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara telah berkembang perumahan rakyat, fasilitas-fasilitas pendidikan . Hal ini sangat memungkinkan potensi daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan permintaan pelayanan kelas menengah ke atas. B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Penanganan dan pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan menjadi dilaksanakan/dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan penyebutan
Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.Rumah Sakit Umum Haji Medan dipergunakan untuk tempat melaksanakan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Latihan, Penelitian dan Pengembangan bagi Tenaga Kesehatan. Rumah Sakit Umum Haji Medan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Medis, Perawatan, Pencegahan, Peningkatan, Pemulihan dan Rehabilitasi, Pelayanan Kesehatan bagi Jema’ah Haji dan Masyarakat Umum. Kedudukan. 1. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 2. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berstatus kelas B dan dapat ditinggatkan statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi; 3. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara adalah bagian perangkat daerah yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang pengelolaannya dilakukan PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah). ▪ Tugas. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan medis, perawatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan masyarakat umum dan secara khusus melaksanakan kesehatan Jemaah Haji.
▪ Fungsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum dan Kesehatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan; d. Pelayanan Kesehatan dan Kependidikan Kesehatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tupoksinya masing-masing. ▪ Struktur Organisasi 1) Struktur Organisasi RSU. Haji Medan Pemprovsu, terdiri dari : A. Direktur; B. Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri-dari : 1. Bidang Umum, terdiri dari : a. Sub Bagian Ketatausahaan b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan c. Sub Bagian Kepegawaian. 2. Bagian Pengkajian dan Pengembangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengkajian b. Sub Bagian Evaluasi dan Pemberdayaan. c. Sub Bagian Pelaporan. 3. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri-dari : a. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi b. Sub Bagian Mobilitas Dana c. Sub Bagian Penatausahaan keuangan. C. Wakil Direktur Pelayanan Medis, terdiri-dari : 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Medis Inap, Jalan dan UGD b. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik dan Rehabilitasi. 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri-dari : a. Seksi Asuhan Keperawatan b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. D. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, terdiri-dari : 1. Bidang Penunjang Medis, terdiri-dari : a. Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi b. Seksi Elektromedik dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah. 2. Bidang Akademik dan Pendidikan, terdiri-dari : a. Seksi Akademik dan Kebidanan. b. Seksi Pendidikan dan Pengembangan. E. Kelompok Jabatan Fungsional. F. Komite Komite. Komite-komite terdiri dari : a. Komite Medis Komite medik mempunyai otoritas tertinggi di dalam pengorganisasian Staf Medis Fungsional (SMF) dalam melaksanakan Pengawasan dan Review terhadap Pelayanan Pasien, Mutu Pelayanan Medis, Rekomendasi Penetapan Staf Medis, Audit Medis dan Pengawasan Etika dan Disiplin Profesi medis dan juga merupakan wadah non struktural kelompok Profesi medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medis Fungsional atau yang mewakili SMF secara tetap, dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. b. Komite Keperawatan Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
Penyelenggaraan Komite Keperawatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola konis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin (PMK Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah sakit ). Komite Keperawatan RSU Haji Medan dibentuk berdasarkan SK Direktur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dibantu oleh Kelompok Perawat Klinis yaitu sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan kelompok Perawat Klinis di RSU Haji Medan terdiri dari Perawat Medikal, perawat Gawat Darurat, perawat Perawatan Kritis, Perawat Anestesi dan Perawat PPI. c. Komite Mutu Dan Keselamatan Pasien Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSU Haji Medan merupakan wadah non struktural yang diangkat oleh Direktur RSU Haji Medan dengan keputusan Direktur RSU Haji Medan. Komite Mutu dan keselamatan Pasien RSU Haji Medan bertujuan untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan agar sesuai dengan standar dan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan melaksanakan penilaian kualitas pelayanan melalui kegiatan penerapan akreditasi Rumah Sakit. d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPIRS) RSU Haji Medan merupakan wadah non struktural yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSU Haji Medan. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPIRS) RSU Haji Medan mempunyai tugas dan fungsi dalam
pencegahan dan pengendalian terjadinya infeksi nosokomial di RSU Haji Medan Malik dengan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara terus menerus. e. Instalasi. Instalasi terdiri dari : a. Instalasi Gizi b. Instalasi Loundri c. Instalasi Pemeliharaan Saran Rumah Sakit d. Instalasi Sterilisasi Pusat. f. Satuan Pengawas Intern (SPI). Peran Intern Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern Rumah Sakit dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. g. Dewan Pengawas Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yang meliputi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat dan saran kepada mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU, mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/ 129/ KPTS/ 2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Pengankatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum maka
dibentuk susunan Dewan Pengawas RSU Haji Medan dengan keanggotaan sebagai berikut : Ketua : Drs. H. Zulkifli Taufik, SH, M.Hum Anggota 1 2 3 4 5 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provsu Kepala Dinas Kesehatan Provsu Ketua MUI Sumatera Utara dr. Sofia Hanum, SpTHT (K) dr. Dewi Syahnan, SpTHT
C. Sumber Daya 1) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia RSU. Haji Medan Pemprovsu memiliki 627 orang karyawan yang terdiri dari 123 Tenaga medis, 242 Paramedis keperawatan dan 85 non medis serta 242 paramedis non keperawatan. Jumlah Pegawai dan Dokter 627 orang terdiri dari : a. Non Medis : 85 Orang b. Paramedis Non Keperawatan : 177 Orang c. Paramedis Keperawatan : 242 Orang d. Dokter : 123 Orang Tabel. 1.1 Komposisi Pegawai menurut Jenjang dan Latar belakang Pendidikan Tahun 2020 No Jenjang Pendidikan PNS BLUD Jumlah 1 S-3 0 0 - 2 S-2 35 36 71 3 S-1 34 129 163 4 D-4 Keperawatan 1 1 5 D-4 Kebidanan 2 2 4 6 D-4 Fisioterafi 1 1 7 D-3 51 168 219 8 D-1 2 2 9 SMK Kejuruan 7 42 49 10 STM 1 10 11 11 SMEA 1 9 10 12 SMA/ SMU 99 99 13 SMP/ Tsanawiyah 2 2 14 SD/ sederajat 1 1 Jumlah 129 502 627 Sumber Data : Sub bagian Kepegawaian RSU Haji Medan Pemprovsu Tahun 2020 Tabel 1.1 diatas menggambarkan kondisi jenjang dan latar belakang pendidikan pegawai dimana persentase jenjang dan latar belakang pendidikan berada pada tingkat pendidikan D III. Tabel. 1.2 Jenis Pegawai RSU Haji Medan Pemprovsu Tahun 2020 NO BAGIAN PNS Jlh Tetap Kontrak Jlh Total Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Jabatan Struktural 9 9 18 3 4 0 0 7 25 1 Non Medis 0 1 1 37 27 9 3 76 77 2 Paramedis Non Keperawatan 9 18 27 44 81 4 14 143 170 3 Paramedis Keperawatan 4 33 34 25 162 6 14 207 241 4 Dokter 17 36 49 0 0 31 34 65 97 JUMLAH 36 93 129 109 274 50 65 498 627
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian RSU Haji Medan Pemprovsu Tahun 2020 2) Sumber Daya Keuangan Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Keuangan TA 2020 mentargetkan pendapatan sebesar Rp 57.600.000.000,-. Kinerja keuangan pada tahun 2020 mencapai dari target pendapatan sekitar Rp. 49.521.751.907,- Berikut akan diuraikan sekilas tentang realisasi pendapatan Tahun 2015 - 2020. Tabel. 1.3 Realisasi Pendapatan RSU. Haji Medan Tahun 2015 s/d 2020 Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Persentase 2015 45.975.949.839 48.717.003.589 106% 2016 48.592.249.656 56.432.907.865 116% 2017 58.884.250.138 52.502.136.578 89% 2018 65.500.000.000 46.631.756.138 71% 2019 57.600.000.000 66,698,938,172 118% 2020 57.600.000.000 49.521.751.907 86% Sumber Data : Bagian Keuangan dan Akuntansi RSU Haji Medan Pemprovsu Tahun 2020 Dari tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa pendapatan RSU. Haji Medan Pemprovsu tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan dimana realisasi pernerimaan/ pendapatan sekitar RP. 49.521.751.909,- dari target pendapatan tahun 2020 yaitu Rp. 57.600.000.000,- Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dari gambaran tabel diatas adanya situasi yang belum stagnan yaitu mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. selanjutnya pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 86% dari target yang direncanakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID -19 yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, dimana kecenderungan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan berkurang termasuk fasilitas Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, yang dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan penularan Covid19. 3). Sumber Daya Informasi dan Teknologi Manajemen sumber daya informasi (Information resources management – IRM) adalah aktivitas yang dijalankan manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumberdaya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pemakai.
Informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan dapat dikelola seperti halnya sumber lain. Sumber Daya Informasi merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Sumber Daya Informasi adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan dan manajemen. Sumber Daya Informasi merupakan manager pelayanan informasi dapat tampil sebagai seorang kepala pegawaian informasi melalui petunjuk berikut ini : a. Menghabiskan waktu pada usaha/bisnis dan dalam pelatihan usaha/bisnis, dan mempelajari usaha/bisnis, tidak hanya pada teknologinya saja. b. Membangun kemitraan dengan unit usaha dan lajur manajemen; jangan bersikap menunggu untuk diundang. c. Memusatkan pada peningkatan pengolahan usaha dasar. d. Menjelaskan biaya sistem informasi dalam istilah bisnis/usaha e. Membangun kepercayaan melalui pengiriman pelayanan Sistem Informasi yang terpercaya f. Jangan bersikap bertahan. Manajemen sumber daya informasi, terdiri atas 5 jenis utama sumber daya, yaitu personil atau manusia, bahan bahan, mesin, uang, informasi, termaksud data. Untuk sebuah rumah sakit yang merupakan bentuk manajemen pelayanan terutama pelayanan kesehatan dalam keterkaitannya dengan pengelolaan sistem informasi melakukan langkah yaitu membangun kemitraan dengan unit usaha lain yang ada disekitar wilayah rumah sakit. Pada tahun 2020 ini, RSU Haji Medan pada saat ini mengembangkan teknologi berbasis intergrasi dengan suatu Sistem yaitu sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang bekerjasama dengan pihak AVIAT/KP3 dalam pengembangan dan pelatihan penggunaan aplikasi. Adapun modul-modul perangkat lunak (Software) SIMRS yang terpasang di rumah sakit yaitu sebagai berikut:
1. Patient Management • In patient Registration, Discharge, Transfer, Bed Information • Out Patient Appointment, Registration • Emergency Registration • Medical Record Reporting 2. Billing & Charges • Billing Transaction • Job Order (test order) • Dispenary • Cashier 3. Acillary Service • Job Realization (Executions Order) • Expertise Radiology & Imaging • Laboratory Clinik Test Result (Offline) 4. Inventory Management • Purchase Request, Purchase Order • Good receive, Distribution to unit, Production, multi location • Stock Control • Stock take adjustment, Inventory Issue 5. Finance & Accounting • Cash/ Bank Transaction • Account Receivable • Account payable • General Ledger • Phisical fee 6. Bridging/ Interface • V-klaim BPJS • Aplicare BPJS • E-klaim Kemenkes • Pendaftaran Online rawat jalan kemenkes 7. Electronik Medical Record • Asessments • Care plan (etiology,diagnosis, NIC, NOC) • Preciption online, Job Order laboratory/radiology • Intergrated notes, Discharges Notes, Operation Note, • Observation Neurology, Fluid Balance • Medication/ UDD 8. Medical Check Up • Tarif package • Package Order
• Monitoring Order • Medical check up result 9. Diet & Kitchen • Patient diet • Meal order • Eat Patien Control 10. Asset maintance • Asset/ fixed asset item • Asset maintenance, work order • History movement, work order 11. KIOSk • Self Registration • Queuning system 12. SDM • Human Resources • Payrol • Penilaian 360 derajat Dapat dijelaskan ada 12 modul Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) yang terpasang terdiri dari Modul Front Office dan Back Office , dimana modul-modul tersebut sudah saling terintegrasi. Selain pengembangan Aplikasi SIMRS, di tahun 2020 ini RSU Haji Medan juga sudah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi diluar rumah sakit, adapun aplikasi yang digunakan yaitu sebagai berikut: 1. Aplikasi Aplicare 2. Aplikasi V-Claim 3. Aplikasi E-Claim 4. Aplikasi Lupis 5. Aplikasi HFIS 6. Aplikasi SIPP 7. Aplikasi Edabu 8. Aplikasi Telemedicine 9. Aplikasi Sisrute 10. Aplikasi SIRANAP 11. Aplikasi E-SITB 12. Aplikasi ASPAK 13. Aplikasi RS Online 14. Aplikasi SIHA-ONLINE 15. Aplikasi Sismadak 16. Aplikasi SIPD
17. Aplikasi Krisna 18. E-renggar 19. Aplikasi SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) 20. Aplikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 21. Aplikasi Renbut (Rencana Kebutuhan) 22. Aplikasi SIRUP 23. Aplikasi E-Sakip Reviuw 24. Aplikasi E-PLANNING 25. Aplikasi E-SIMPEG 26. Aplikasi E-formasi 27. Aplikasi E-SKP 28. Aplikasi E-ABSENSI 29. Aplikasi SIMBADA 30. Aplikasi SISUMAKER 31. Aplikasi SSP 32. Aplikasi SINIKEMAS 33. Apikasi E-keuangan 34. Aplikasi E-Sumut 4). Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan) Kapasitas pelayanan yang ada saat ini masih dapat menampung kebutuhan pasien. Namun demikian rencana untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar type Rumah Sakit masih terus dilaksanakan perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2020 RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara telah dijadikan menjadi Pusat Rujukan Coronan Virus Disease (covid-19) dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/432/KPTS/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Rumah Sakit Rujukan Anak dan Ibu Melahirkan dengan indikasi Corona Virus Disease (Covid19) di Provinsi Sumatera Utara. Adapun ruangan yang tersedia di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara adalah Bantuan dari Dana Tak Terduga (BTT) melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang telah mengalokasikan anggaran tersebut dengan pembangunan dan Renovasi Gedung sebanyak 43 (empat puluh tiga ) tempat tidur yang terdiri dari 10 (sepuluh) Ruangan khusus ICU Covid - 19 dan 31 (tiga puluh satu ) Ruangan Isolasi dengan indikasi Penyakit ringan dan 2 (dua) Ruangan NICU dengan indikasi Pasien Covid-19 gejalan Berat.
C. Jenis Pelayanan 1. Bidang Pelayanan Medis. 1.1 Pelayanan Rawat Jalan Saat ini RSU. Haji Medan Pemprovsu melayani 19 Poliklinik dan 1 Instalasi Gawat Darurat. Poliklinik tersebut terdiri dari : 1. Poliklinik Bedah 2. Poliklinik Pediatri 3. Poliklinik Penyakit Dalam 4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5. Poliklinik Mata 6. Poliklinik Kulit dan Kelamin 7. Poliklinik Syaraf 8. Poliklinik Psikiatri 9. Poliklinik Paru 10. Poliklinik Gigi 11. Poliklinik THT 12. Poliklinik Jantung 13. Poliklinik Rehabilitasi Medik 14. Poliklinik Orthopedi 15. Poliklinik TB Dots 16. Poliklinik Geriatri 17. Poliklinik Endokrin 18. Klinik VCT (Voluntary Counseling and Testing) 19. Hemodialisa 20. IGD Jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2020 adalah 40.235 orang dengan rata-rata pasien per bulan nya 3.352 orang. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan pasien untuk berobat Rawat Jalan di RSU. Haji Medan pada umumnya memakai jaminan kesehatan BPJS sebnayak 32.012 orang dan Umum/ Pribadi sebanyak 7.745 orang.
1.2 Pelayanan Rawat Inap Data pasien rawat inap tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel. 1.4 Kunjungan Pasien Rawat Inap 2018 s/d 2020 NO URAIAN JUMLAH (orang) 2018 2019 2020 1 Pasien Awal 111 113 90 2 Pasien Masuk 8.854 9.441 5451 3 Jumlah Pasien Dirawat (1+2) 8.965 9.554 5541 4 Pasien Keluar Hidup 8.243 8.865 5016 5 Pasien Keluar Meninggal 608 599 470 6 Jumlah Pasien Keluar (4+5) 8.951 9.464 5488 7 Pasien Akhir (3-6) 114 90 46 Jumlah 42.681 38.126 22.102 Keterangan : Pasien masuk sudah termasuk bayi lahir. Jumlah pasien masuk tahun 2020 rata-rata 1.841 orang per bulan. Dari gambaran table diatas menggambarkan penurunan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan hal ini disebabkan karena situasi pandemic COVID-19. 1.3 Pelayanan Perawatan Intensif Saat ini ruang perawatan intensif Raudah / ICU di RSU. Haji Medan Pemprovsu telah dilengkapi alat-alat yang cukup lengkap dan canggih. Tempat tidur yang tersedia berjumlah 16 (enam belas) unit. 1.4 Pelayanan Bedah Sentral RSU. Haji Medan Pemprovsu mempunyai 5 ruang operasi yang terdiri dari : - 1 (satu ) Ruang Bedah Umum - 1 (satu ) Ruang Bedah Kebidanan - 1 (satu ) Ruang Bedah TUR (Trans Urethra Resectie) - 1 (satu ) Ruang Bedah Mata - 1 (satu ) Ruang Bedah Orthopedi Jenis Pelayanan Bedah tahun 2020 antara lain : 1. Bedah Umum 2. Bedah Obgin 3. Bedah Syaraf 4. Bedah THT 5. Bedah Mata 6. Bedah Orthopedi 7. Bedah Urologi 8. Bedah Onkologi
9. Bedah Anak 10. Bedah Digestif 11. Bedah Plasty 12. Bedah Cardiovaskuler 13. Bedah Gigi & Mulut 14. Bedah Paru 15. Bedah Kulit 16. Bedah Thorax 1.5 Jenis Pelayanan lain Pelayanan Penunjang lainnya 1. Pelayanan Hemodialisa Pelayanan Hemodialisa di RSU. Haji Medan Pemprovsu telah berjalan sejak Mei 1995. Seiring dengan bertambahnya jumlah pasien untuk melakukan tindakan haemodialisa, rumah sakit sudah mempunyai alat/ mesin Hemodialisa sebanyak 12 unit dengan tempat tidur 14 unit dan operasionalnya telah berjalan dengan baik. 2. Pelayanan Radiologi Jenis layanan di ruang Radiologi antara laian : a. Pemerikasaan tanpa Bahan Kontras b. Pemerikasaan tanpa Bahan Kontras c. Pemeriksaan dengan USG d. Pemeriksaan dengan CT Scan 3. Pelayanan Laboratorium Jenis Layanan di bagian Laboratorium antara lain : a. Pemeriksaan Darah Rutin b. Pemeriksaan Urine Rutin c. Pemeriksaan Feaces Rutin d. Pemeriksaan Faal Hati e. Pemeriksaan Faal Ginjal f. Pemeriksaan Faal Ginjal g. Pemeriksaan Faal Jantung h. Pemeriksaan Karbohidrat i. Pemeriksaan Lemak j. Pemeriksaan Elektrolit k. Pemeriksaan Serologi l. Sputum BTA m. Test Narkotika n. Test COVID-19 (Rapid Test),
4. Pelayanan Kardiologi Jenis Layanan di bagian Kardilogi : a. Pemeriksaan Electro Cardio Grafi (ECG) b. Pemeriksaan Echo c. Treatmill 5. Pelayanan Bronchoscopi Jenis Layanan antar lain : a. Pemeriksaan Coloncopi b. Pemeriksaan Gastroscopi 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik Jenis Tindakan pelayanan Rehabilitasi Medis antara lain : a. Latihan Fisik b. Antinoterafi c. Elektroterafi d. Hidroterafi 7. Pelayanan Farmasi Memberikan pelayanan kefarmasian dan bertanggung jawab terhadap pasien terkait dengan perbekalan farmasi termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan berkualitas dengan maksud mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Farmasi/ Apotek RSU Haji Medan memberikan pelayanan 24 jam untuk pasien rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. 8. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya. Selain dari pelayanan penunjang yang telah disebut sebelumnya, masih ada penunjang medis lainnya seperti : • Instalasi Peralatan Medis, yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat medis. • Instalasi Pemeliharaan Sarana, yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik dan alat non medis lainnya. • Instalasi Sanitasi, yang mengurus kebersihan lingkungan di area RSU. Haji Medan Pemprovsu. • Instalasi Pemulasaraan Jenazah, yaitu mengurus segala sesuatu yang menyangkut jenazah pasien yang meninggal termasuk layanan jenazah pasien Covid-19 di RSU. Haji Medan Pemprovsu. • Instalasi Binatu, merupakan tempat pencucian linen yang dicuci secara mesin serta sterilisasi yang terjamin. • Instalasi Gizi/dapur, merupakan faktor yang penting dalam menunjang kesembuhan pasien dalam pemenuhan makan dan gizi pasien sesuai dengan standart pemenuhangizi pasien.
• CSSD (Central Steril Supply Departement) adalah Instalasi Pusat Sterilisasi Rumah Sakit Umum Haji Medan, yang melayanni pelayanan sterilisasi dengan fasilitas untuk menerima, mendesinfeksi, membersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan dan mendistribusikan alat-alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat yang sekali pakai), sesuai dengan standar prosedur. • Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2407/Menkes/Per/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 20. Selanjutnya pada Lampiran II pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2407/Menkes/Per/XII/2011, antara lain dijelaskan bahwa Rumah Sakit Haji sebagai Embarkasi/ Debarkasi dan Rumah Sakit Rujukan Haji. Dalam setiap penyelenggaraan haji yang secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia. I.2. LANDASAN HUKUM Landasan penyusunan RENJA RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4274/Menkes/SK/X/2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2016; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2029; 19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemberntukan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal 3 November 2014 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara 22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah.
24. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 25. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/365/KPTS/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Haji Medan. 26. Keputusan Gubernur Nomor 25 tentang tata cara Pengadaan Barang/ Jasa pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 27. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lernbarar; Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr.or 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Penger:dalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Per::ioangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, can Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 31. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan.
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penetapan RENJA RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. RENJA 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan seperti yang tercantum di dalam Renstra RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. I.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 terdiri dari 4 Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut: Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan RENJA RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Bab II adalah Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, Program dan Kegiatan yang merupakan penelaahan terhadap kebijakan nasional dan menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja pelayanan dari program-program yang dilaksanakan beserta sasaran yang ingin dicapai oleh RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dan uraian kebutuhan satuan kegiatan, dana indikatif tahun 2022, perkiraan dana indikatif di tahun yang akan datang berikut sumbernya (APBD) dan sumber BLUD dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
Bab III adalah Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, telahaan terhadap kebijakan Nasional serta penelaahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkain dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra, faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Program kegiatan, besaran rekapitulasi Program dan kegiatan jumlah program dan kegiatan sumber pendanaan program dan kegiatan. Bab IV. Adalah Penutup yang berisi harapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyusunan Ranwal Rencana Kerja tahun 2022 dan peningkatan pelayanan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara di masa datang.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU No. Program/Kegiatan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran Keterangan RSU Haji Medan Provsu 88.001.477.670 86.378.673.626 98% 1.622.804.044 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 8.002.850.245 7.767.232.033 97% 235.618.212 APBD 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 7.132.500 7.124.363 100% 8.137 APBD 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 2.531.549.500 2.409.789.800 95% 121.759.700 APBD 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 73.400.000 51.657.703 70% 21.742.297 APBD 4 Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah. 1 Tahun 100.000.000 53.655.000 54% 46.345.000 APBD 5 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun 15.000.000 10.601.780 71% 4.398.220 APBD 6 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 390.481.322 390.467.350 100% 13.972 APBD 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 2.156.130.000 2.150.952.039 100% 5.177.961 APBD 8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 1 Tahun 200.000.000 199.250.000 100% 750.000 APBD 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun 75.815.375 74.893.500 99% 921.875 APBD 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun 159.537.970 159.010.940 100% 527.030 APBD 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1 Tahun 9.750.000 7.510.000 77% 2.240.000 APBD 12 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 650.987.500 641.899.500 99% 9.088.000 APBD 13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 75.000.000 74.994.040 100% 5.960 APBD 14 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah 1 Tahun 65.000.000 64.264.000 99% 736.000 APBD 15 Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bulan 1.342.966.078 1.330.121.168 99% 12.844.910 APBD 16 Penyediaan Jasa Tim Pengadaan Barang jasa 12 Bulan 27.900.000 22.050.000 79% 5.850.000 APBD 17 Penyediaan Tim PPID dan Aset RS 12 Bulan - - - 18 Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi 12 Bulan 122.200.000 118.990.850 97% 3.209.150 APBD
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 2.183.917.538 2.137.887.715 98% 46.029.823 APBD 1 Pengadaan Gedung Kantor 2 Gedung - - - 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Keg 1.015.672.500 1.012.710.460 100% 2.962.040 APBD 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Keg 299.504.000 291.980.850 97% 7.523.150 APBD 4 Pengadaan Mobilier 1 Keg - - - 5 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Opetasional 1 Tahun 154.693.788 145.448.705 94% 9.245.083 APBD 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 199.750.000 144.393.701 72% 55.356.299 APBD 7 Sistem Informasi Rumah Sakit 1 Tahun 188.000.000 162.000.000 86% 26.000.000 APBD 8 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 20 Unit 326.310.400 326.310.000 100% 400 APBD III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% - - - 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1 Keg - - - IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68% 470.000.000 449.720.733 96% 20.279.267 APBD 1 Pendidikan dan pelatihan formal 625 Orang 470.000.000 449.720.733 96% 20.279.267 APBD V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 23.032.844 21.698.650 94% 1.334.194 APBD 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja OPD 1 Dok 6.722.922 6.394.500 95% 328.422 APBD 2 Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dok - - - 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dok 3.507.922 3.216.800 92% 291.122 APBD 4 Penyusunan Renja OPD 1 Dok 4.056.000 4.010.000 99% 46.000 APBD 5 Penyusunan RKA OPD 1 Dok 6.531.000 6.099.000 93% 432.000 APBD 6 Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit 1 Tahun - - - 7 Evaluasi dan Pengkajian 1 Tahun 2.215.000 1.978.350 89% 236.650 APBD VI Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 70% 16.423.988.450 15.750.400.654 96% 673.587.796
1 Pembanguan Gedung Rumah Sakit 1.275.000.000 1.230.718.500 97% 44.281.500 APBD 2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Keg 323.425.000 322.765.404 100% 659.596 APBD 3 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan rumah sakit 1 Keg 12.804.459.750 12.311.033.490 96% 493.426.260 APBD/DAK 4 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1 Keg 616.503.600 557.208.300 90% 59.295.300 APBD 5 Pengadaan BahanBahan logistik rumah sakit 1 Tahun 595.018.800 591.671.960 99% 3.346.840 APBD 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1 keg 809.581.300 737.003.000 91% 72.578.300 APBD VII Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100% 3.200.188.704 3.074.905.251 96% 125.283.453 APBD 1 Pemelihaeraan Rutin Berkala Rumah Sakit 1 Tahun 528.317.150 523.310.000 99% 5.007.150 APBD 2 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1 Tahun 462.275.000 457.319.400 99% 4.955.600 APBD 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit 1 Tahun 190.300.000 189.490.967 100% 809.033 APBD 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang Operasi 1 Tahun 199.240.000 186.599.940 94% 12.640.060 APBD 5 Pemeliharaan rutin berkala instalasi pengelolaan air limbah 1 Tahun 486.207.000 486.107.000 100% 100.000 APBD 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1 Tahun 851.639.554 799.207.451 94% 52.432.103 APBD 7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance dan operasional 1 Tahun 221.500.000 182.002.743 82% 39.497.257 APBD 8 Belanja Pemeliharaan Mebeuleur 1 Tahun 50.000.000 49.720.000 99% 280.000 APBD 9 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah sakit 1 Tahun 210.710.000 201.147.750 95% 9.562.250 APBD VIII Program Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan 100% 97.500.000 62.094.000 64% 35.406.000 APBD 1 Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan. 1 Dok 55.800.000 43.290.000 78% 12.510.000 APBD 2 Belanja Penyelenggaraan Promosi Rumah Sakit 1 Tahun 41.700.000 18.804.000 45% 22.896.000 APBD IX Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 100% 57.599.999.889 57.114.734.590 99% 485.265.299 BLUD 1 Kegiatan Operasional BLUD 1 Tahun 57.599.999.889 57.114.126.845 99% 485.873.044 BLUD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah 1RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid- l 9, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekoriomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD dan 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk mer.ilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 10 Penyusunan RKPD berpdoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daeran, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. II.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian: a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,4%. b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk. c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91% d. Imunisasi Dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71% e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart 59%
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 11 f. RSUD Kab/Kota dengan 4 dokter spesialis dasar & Dokter Spesialis lainnya 80% g. Fasilitas Kesehatan terakreditas FKTP 80% & RS 90% h. Sistem Surveilans terpadu real, time berbasis lab. II.2. Tujuan dan Sasaran RENJA RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara II.2.1. Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi Misi Gubernur Sumatera Utara, maka pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana dan ramah lingkungan melalui pencapaian sasaran utama/sasaran strategis pelayanan kesehatan tahun 2022. II.2.2. Sasaran Sasaran utama program pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 diharapkan dapat meningkat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 12 Target Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA 2022 1 2 3 4 1 Tingkat Aksebilitas Pelayanan Kesehatan : Bagian Rekam Medik. a Bed Occupancy Rate (BOR) 60 % b Length Of Stay (LOS). 6 hari c Indek Kepuasan Masyarakat. 85% II.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran utama sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara serta mempertimbangkan pencapaian millenium development goals (MDGs), pencapaian SPM Rumah Sakit, maka telah disusun program-program dan kegiatan-kegiatan berikut dengan target-target indikator yang ingin dicapai oleh RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut : I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.1.3Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 13 1.1.4Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.2Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1.4.2 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.4.3 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 14 1.4.4 koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.4.8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5.1Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.5.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.5.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.6.3 Pengadaan Mebel 1.6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.6.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 15 1.6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.6.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya. 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 16 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.9.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 2.1.1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.2 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.4Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 2.1.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2.1.6 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Keshatan 2.1.7 Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 17 2.1.8 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 2.1.9. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan habis Pakai lainnnya) 2.1.10. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Lainnya 2.1.11. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan 2.1.12 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Lainnya 2.1.13 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta fasilitas Kesehatan Lainnya. 2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah 2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.2.3 Pengelolaan Penelitian Kesehatan 2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 2.3.1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 18 III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 3.1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 19 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya, sehingga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan kesehatan Sumatera Utara. Kiranya Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENJA 2022 20 Medan, Juli 2021 Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Dr. REHULINA GINTING M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19650107 199903 2 001
--------------------- RENJA 2022
Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 10