KECAMATAN UNGARAN BARAT
CALK
CALK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ungaran Barat mempunyai tujuan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Kecamatan Ungaran
Barat selama satu periode pelaporan.
Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga
pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi.
Laporan Keuangan Kecamatan Ungaran Barat digunakan untuk membandingkan
antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi dan menilai akuntabilitas
Kecamatan Ungaran Barat dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Laporan Keuangan Kecamatan Ungaran Barat meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );
b. Neraca;
c. Catatan Atas laporan Keuangan ( CALK );
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2022 :
a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Negara;
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
1
i. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
k. Peraturan Bupati Semarang No 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
l. Peraturan Bupati Semarang No.110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Semarang;
m. Peraturan Bupati Semarang No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2019.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB I. PENDAHULUAN.
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
2.1. Ekonomi Makro.
2.2. Kebijakan Keuangan.
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.
BAB III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang
telah Ditetapkan.
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.
BAB V. PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENDAPATAN – LRA
5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA
5.2 BELANJA
5.2.1 BELANJA OPERASI
5.2.1.1 Belanja Pegawai
Belanja Tak Langsung
Belanja Langsung
5.2.1.2 Belanja Barang/Jasa
2
5.2.2 BELANJA MODAL
5.2.2.1 Belanja Tanah
5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.2.6 Belanja Aset Lainnya
PENJELASAN POS-POS NERACA (menyesuaikan data di neraca Perangkat
Daerah)
5.3 ASET
5.3.1 ASET LANCAR
5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
5.3.3 ASET TETAP
5.3.4 ASET LAINNYA
5.4 KEWAJIBAN
5.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
5.5 EKUITAS
BAB VI. PENGUNGKAPAN LAINNYA , INFORMASI NON KEUANGAN
6.1. Organisasi.
6.2. Struktur Kepegawaian/SDM.
BAB VI. PENUTUP
LAMPIRAN
- Daftar Rekap Aset Tetap
3
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan merupakan asumsi ekonomi makro
Kabupaten Semarang Tahun 2015, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar
5,0%-5,7%, laju inflasi 4,2%-5,0%, nilai tukar rupiah Rp.12.200,00 per US$1, laju
pertumbuhan penduduk 1,03%, PDRB harga berlaku (milyar Rp.) 19.286,92, PDRB
harga konstans (milyar Rp.) 7.274,74
2.1 Ekonomi Makro
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan,
belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan SKPD.
Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan
keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa-peristiwa :
a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian
atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas
pemerintah daerah.
b. Kejadian atau peristiwa apakah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau
dapat diestimasi dengan benar.
2.2 Kebijakan Keuangan
2.2.1 Pendapatan Daerah
Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :
1) Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang berarti bahwa semua
pendapatan daerah tidak boleh terlebih dulu dikurangi dengan belanja atau
4
biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau
juga tidak boleh dikurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil;
2) Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada
peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan
pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan
masyarakat;
3) Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun
ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola
pendapatan daerah.
2.2.2. Belanja SKPD.
Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :
1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD harus bisa
dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah;
3) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan
bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas
terendah dari suatu penerimaan daerah;
4) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya
efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu
dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah;
5) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung;
6) Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang tidak terselesaikan.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Pernyataan Visi Kecamatan Ungaran Barat sesuai yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) 2021-2026 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Baik dan Pelayanan Profesional Menuju Masyarakat Mandiri, Tertib, dan
Sejahtera”.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna menciptakan
pelayanan yang optimal dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparatur
5
Kecamatan Ungaran Barat dengan pemerintah desa serta masyarakat dalam
merealisasikan peran dan fungsi masing – masing secara terpadu dan berkelanjutan.
Sebagai penjabaran dari Visi yang diutarakan di atas , maka misi yang ditetapkan
adalah :
1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi
aparatur Kecamatan Ungaran Barat
2) Meningkatkan tata kelola yang baik sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku
3) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat dan akurat
4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sejahtera
Untuk mendukung visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Kecamatan Ungaran
Barat telah terealisasi 6 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan ringkasan
capaian indikator keluaran per kegiatan sebagai berikut :
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Target Kinerja
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen dok
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, 15
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dok
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang disusun 7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Capaian dok
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang 8
Kinerja SKPD disusun
Administrasi Keuangan PD Jenis Laporan Administrasi jenis
Keuangan Perangkat 10
Daerah yang disusun
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Realisasi Gaji dok
dan Tunjangan ASN yang 24
disusun
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Laporan Administrasi dok
Peengujian Verifikasi Keuangan Keuangan yang disusun 96
Administrasi Barang Milik Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Jenis
pada PD Daerah yang Dibayarkan 4
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Barang Milik Daerah unit
yang Diasuransikan 11
Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Bln
Umum Perangkat Daerah 12
6
Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen jenis
Listrik/penerangan Bangunan Kantor instalasi/penerangan bangunan 18
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan penyediaan bahan Bln
logistik kantor 12
Penyediaan barang cetakan dan jumlah jenis barang cetakan jenis
Penggandaan 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan penyediaan bahan bln
perundang undangan bacaan 12
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah rapat Koordinasi dan kegiatan
konsultasi Konsultasi PD yang 5
dilaksanakan
Pengadaan barang milik daerah Jenis Barang Milik Daerah jenis
penunjang urusan pemerintah daerah yang Diadakan 2
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah kendaraan dinas yang unit
atau kendaraan Dinas Jabatan dipenuhi sesuai kebutuhan 5
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan kantor yang unit
dipenuhi sesuai kebutuhan 6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jenis Penyediaan Jasa jenis
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 3
Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan Pelayanan Bln
pengelolaan surat menyurat 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Jumlah bulan penyediaan Bln
Air dan Listrik pembayaran jasa komunikasi, 12
sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah bulan penyediaan Jasa Bln
Pelayanan Umum Kantor 12
Pemeliharaan barang milik daerah Pemenuhan Pemeliharaan jenis
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah yang 3
dilaksanakan
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang unit
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dipelihara dan dipenuhi 6
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas pembayaran pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan kantor yang unit
dipelihara sesuai kebutuhan 11
Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah paket pemeliharaan paket
dan bangunan Lainnya yang dilaksanakan 2
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
7
Penyelenggaraan urusan Jumlah masyarakat yang Orang
Pemerintahan yang tidak terfasilitasi pelayanan 420
dilaksanakan oleh Unit Kerja umum di Kecamatan
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Jumlah masyarakat yang Orang
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah terfasilitasi pelayanan umum di 420
kecamatan Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah masyarakat yang Orang
yang dilimpahkan kepada Camat mendapat pelayanan dalam
urusan pemerintahan yang
dilimpahkan
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang Jumlah masyarakat yang Orang
terkait dengan pelayanan Perizinan Non tersosialisasi pelayanan 60
Usaha perijinan non usaha di
Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah kegiatan bidang tata kegiatan
terkait dengan Kewenangan Lain yang pemerintahan yang 2
dilimpahkan dilaksanakan
Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jenis kegiatan Jenis
pemberdayaan yang 2
dilaksanakan di Kelurahan
Peningkatan partisipasi masy dlm Forum Jumlah partisipasi masyarakat kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di dalam musyawarah 5
kelurahan perencanaan di kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana umum unit
Kelurahan Kelurahan yang dibangun 20
bermitra dengan kelompok
masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kader pemberdayaan Orang
masyarakat yang dibina oleh 210
Kelurahan
Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah bulan pelaksanaan Bln
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan koordinasi penanganan 12
Masyarakat Covid 19 di Kecamatan dan
Kelurahan
Pencegahan covid -19 di tingkat desa dan Jumlah bulan pelaksanaan Bln
Kelurahan pencegahan Covid 19 di 8
Kelurahan
Pembinaan penanganan Covid-19 di tk Jumlah bulan pelaksanaan Bln
Desa dan Kelurahan pembinaan penanganan Covid 8
19 di Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah pemangku Lembaga
Ketentraman dan Ketertiban Umum kepentingan bidang 1
ketentraman dan ketertiban
yang terkoordinasikan
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Jumlah kegiatan pembinaan kegiatan
Agama dan Tokoh masyarakat keagamaan yang dilaksanakan 3
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
8
Penyelenggaraan urusan Jenis Penyelenggaraan Jenis
pemerintahan umum sesuai Urusan Pemerintahan 2
Penugasan Kepala Daerah Umum yang dilaksanakan
oleh Camat
Fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan Jumlah kegiatan Pembinaan Kegiatan
(Bimtek Sosialisasi, konsultasi ) wawasan wawasan Kebangsaan dan 4
kebangsaan Ketahanan Nasional yang
dilaksanakan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah fasilitasi kegiatan Kegiatan
Pimpinan di Kecamatan Forkompincam yang 8
dilaksanakan
Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Jumlah kegiatan fasilitasi, kegiatan
koordinasi Pembinaan dan koordinasi, pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa pengawasan pemerintahan
desa/kelurahan yang
dilaksanakan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah kegiatan pembinaan kegiatan
Pendayagunaan Aset Desa pengelolaan keuangan dan aset 6
desa yang dilaksanakan
Fasilitasi penyusunan perencanaan Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan
pembangunan partisipasif penyusunan perencanaan 2
pembangunan desa yang
dilaksanakan
Fasilitasi penyusunan program dan Jumlah pelaksanaan kegiatan kegiatan
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat fasilitasi penyusunan program 8
desa dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakt desa
9
BAB III
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Total anggaran Kecamatan Ungaran Barat pada Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah
Rp. 10.854.075.000,-. Terdiri atas Belanja operasi sejumlah Rp. 6.476.515.000,- dan
Belanja modal Rp. 4.377.560.000,-. Dari jumlah anggaran belanja tersebut, berhasil
terserap sejumlah Rp. 10.407.396.671,- (95.88 %). Terdiri atas Belanja Operasi
sejumlah Rp 6.046.815.271,- (94,79 %) dan Belanja modal sejumlah Rp
4.360.581.400,- (99,61 %).
Kinerja Program dan kegiatan yang termasuk pada Belanja dapat kami jelaskan
pada halaman berikut :
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan :
1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Masukan : Dana : Rp 10.373.000,-
Realisasi : Rp 10.367.000,-
Sisa : Rp 7.000,-
Keterangan :
• Sisa anggaran dari efisiensi makan minum rapat
2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : Dana : Rp 3.991.000,-
Realisasi : Rp 3.991.000,-
Sisa : Rp 0,-
3)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan : Dana : Rp 4.126.635.500,-
Realisasi : Rp 3.910.454.988,-
Sisa : Rp 216.180.512,-
Keterangan :
Sisa anggaran disebabkan karena pegawai yang pension dan adanya
kekosongan jabatan struktural
10
4)Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Masukan : Dana : Rp. 36.635.200 ,-
Realisasi : Rp 35.572.700 ,-
Sisa : Rp 1.062.500,-
Keterangan :
Sisa anggaran karena efisiensi BBM, ATK, Benda pos dan Perjalanan dinas
biasa
5)Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Masukan : Dana : Rp 9.000.000 ,-
Realisasi : Rp 7.666.027 ,-
Sisa : Rp 1.333.973,-
Keterangan : sisa angaran dari efisiensi
6)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Masukan : Dana : Rp 10.339.000,-
Realisasi : Rp 10.338.500 ,-
Sisa : Rp 500,-
Keterangan : sisa angaran dari efisiensi
7)Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Masukan : Dana : Rp 79.602.000,-
Realisasi : Rp 75.099.700,-
Sisa : Rp 4.502.300,-
Keterangan : sisa angaran dari efisiensi BBM, Tabung gas, rekening bahan
natura dan pakan natura, jamuan makan minum tamu
8)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Dana : Rp 5.675.000,-
Realisasi : Rp. 5.085.500,-
Sisa : Rp. 589.500,-
Keterangan :
▪ Sisa anggaran dari efisiensi belanja ATK
11
9)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan : Dana : Rp 7.428.000,-
Realisasi : Rp. 6.548.000,-
Sisa : Rp. 1.080.000,-
Keterangan :
▪ Sisa anggaran dari efisiensi belanja ATK dan surat kabar
10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Masukan : Dana : Rp. 22.500.000,-
Realisasi : Rp. 21.848.000,-
Sisa : Rp. 852.000,-
Keterangan :
▪ Sisa anggaran dari efisiensi belanja jasa tol
11) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Dana : Rp. 170.325.000,-
Realisasi : Rp. 154.350.000,-
Sisa : Rp. 15.975.000,-
Keterangan :
▪ Sisa anggaran dari efisiensi belanja kendaraan
12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan : Dana : Rp .118.094.000,-
Realisasi : Rp. 116.822.400,-
Sisa : Rp. 1.271.600,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja modal Personal Computer
12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Dana : Rp. 20.817.500,-
Realisasi : Rp.18.190.000,-
Sisa : Rp. 2.627.500,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja BBM dan belanja ATK
12
13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Dana : Rp 63.997.000,-
Realisasi : Rp. 36.847.611,-
Sisa : Rp. 27.149.389,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 93.000,-
- Belanja Tagihan Telepon Rp. 3.915.496,-
- Belanja Tagihan Air Rp. 3.218.150,-
- Belanja Tagihan Listrik Rp.19.921.743,-
14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Masukan : Dana : Rp 160.599.400,-
Realisasi : Rp. 155.523.973,-
Sisa : Rp. 5.075.427,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 720.000,-
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Rp. 41.450,-
- Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 340.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp. 600.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.778.700,-
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Rp. 198.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Rp. 778.700,-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 1.450.120,-
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 57.540,-
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 110.917,-
15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Masukan : Dana : Rp. 29.746.000,-
Realisasi : Rp.27.002.100,-
Sisa : Rp. 2.743.900,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 460.000,-
13
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 21.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 24.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 52.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 960.400,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp. 1.226.500,-
16) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan : Dana : Rp. 27.790.000,-
Realisasi : Rp.25.650.000,-
Sisa : Rp. 2.140.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-benda pos Rp. 50.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Mesin Ketik Rp. 357.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Kantor-Alat penyimpan perlengkapan kantor Rp. 79.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat pengukur waktu
Rp. 36.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin Rp. 110.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-
Peralatan Studio Audio Rp. 366.000,-
-
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat
Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone Rp.101.000,-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Rp.1.040.000,-
17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Dana : Rp.50.000.000,-
Realisasi : Rp.50.000.000,-
Sisa : Rp. ,-
14
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Masukan : Dana : Rp 8.359.000,-
Realisasi : Rp.7.685.400,-
Sisa : Rp. 673.600,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 40.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp.133.600,-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.500.000,-
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha
Masukan : Dana : Rp 3.014.000,-
Realisasi : Rp. 2.674.000,-
Sisa : Rp. 340.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.140.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 200.000,-
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Masukan : Dana : Rp 823.137.300,-
Realisasi : Rp. 788.373.891,-
Sisa : Rp. 34.763.409,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.965.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp.1.596.300,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 10.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.17.360.000,-
15
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia Rp. 900.000,-
- Belanja Jasa tenaga kebersihan Rp. 160.000
- Belanja Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Rp.3.701.100,-
- Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN
Rp.172.983,-
- Belanja Iuran jaminan kematian bagi non ASN Rp.204.526,-
- Belanja sewa Gedung tempat pertemuan Rp.2.300.000,-
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp.3.398.500,-
- Belanja perjalanan dalam kota Rp.3.975.000,-
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Masukan : Dana : Rp 16.719.000,-
Realisasi : Rp. 14.295.000,-
Sisa : Rp. 2.424.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp.445.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman jamuan tamu Rp. 1.939.000,-
- Belanja tenaga kebersihan Rp.40.000,-
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Masukan : Dana : Rp 4.090.250.000,-
Realisasi : Rp.4.088.817.000,-
Sisa : Rp. 1.433.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor
Rp.1.333.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp.100.000,-
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Masukan : Dana : Rp 657.545.100,-
16
Realisasi : Rp 595,014.700,-
Sisa : Rp. 62.530.400,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.023.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp.502.400,-
- Belanja Benda pos Rp.10.000,-
- Belanja alat/bahan perlengkapan pendukung olahraga Rp. 385.000,-
- Belanja bahan souvenir Rp.726.000,-
- Belanja Makan minum rapat Rp.16.935.000,-
- Belanja makanan minuman fasilitas pelayanan Kesehatan
Rp.1.670.000,-
- Belanja makanan minuman aktivitas lapangan Rp.600.000,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia Rp. 10.160.000,-
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana
kegiatan Rp.6.000.000,-
- Belanja tenaga kebersihan Rp.1.328.000,-
- Belanja tenaga sopir Rp.900.000,-
- Belanja lembur Rp. 4.572.000,-
- Belanja sewa mebel Rp.1.320.000,-
- Belanja sewa alat rumah tangga lainnya Rp.20.790.000,-
- Belanja sewa Alat rumah tangga lainnya (home use) Rp.185.000,-
- Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan Rp.2.000.000,-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.11.125.000,-
- Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor Rp.30.000,-
- Belanja modal Personal computer Rp.5.000,-
4. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Masukan : Dana : Rp 50.000.000,-
Realisasi : Rp 10.774.600,-
Sisa : Rp. 30.225.400,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan kimia Rp. 468.000,-
17
- Belanja bahan pelumas Rp.6.060.000,-
- Belanja bahan lainnya Rp.990.000,-
- Belanja ATK Rp.610.000,-
- Belanja Natura dan Pakan Natura Rp.2.877.400,-
- Belanja makanan minuman rapat Rp.18.620.000,-
- Belanja makanan minuman aktivitas lapangan Rp.6.300.000,-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.3.300.000,-
5. Pembinaan Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Masukan : Dana : Rp 25.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.777.200,-
Sisa : Rp. 15.222.800,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas Rp. 1.030.000,-
- Belanja Bahan lainnya Rp. 2.980.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp.472.800,-
- Belanja makanan minuman Rapat Rp. 4.800.000,-
- Belanja makanan minuman lapangan Rp. 3.240.000,-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.2.700.000,-
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Masukan : Dana : Rp 28.792.000,-
Realisasi : Rp 28.792.000,-
Sisa : Rp. ,-
D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional
Masukan : Dana : Rp 33.873.000,-
Realisasi : Rp 33.673.000,-
Sisa : Rp. 1.290.000,-
Keterangan :
18
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas Rp. 400.000,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia Rp. 800.000,-
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Masukan : Dana : Rp 25.000.000,-
Realisasi : Rp. 24.325.000,-
Sisa : Rp. 1.200.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia Rp. 675.000,-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
Masukan : Dana : Rp 17.951.000,-
Realisasi : Rp 16.154.000,-
Sisa : Rp 1.797.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas Rp. 150.000,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia Rp. 1.575.000,-
- Biaya jasa tenaga kebersihan Rp. 72.000,-
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Masukan : Dana : Rp 22.802.000,-
Realisasi : Rp 20.522.000,-
Sisa : Rp 2.280.000,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.480.000,-
- Belanja makanan minuman Rapat Rp. 300.000,-
- Belanja Jasa penyelenggaraan acara Rp. 1.500.000,-
19
3. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Masukan : Dana : Rp 96.084.000,-
Realisasi : Rp 93.621.381,-
Sisa : Rp 2.482.619,-
Keterangan :
Sisa anggaran dari efisiensi belanja:
- Belanja makan minum rapat Rp 250.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 778.700,-
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 136.000,-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 1.138.800,-
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
Rp.72.453,-
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 86.666,-
20
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Keuangan Kecamatan Ungaran Barat tahun anggaran 2022 disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten
Semarang.
Neraca awal per 1 Januari 2022 pelaporan aset / kekayaan milik dan atau yang
dikuasai oleh Kecamatan Ungaran Barat berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara dari
Badan Keuangan Daerah ( BKUD ) dengan Kecamatan Ungaran Barat.
Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan realisasi dana APBD
yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi :
1. Pengakuan Aset
2. Pengakuan Kewajiban
3. Akuntansi Persediaan
4. Pengakuan Beban dan Belanja
5. Pengakuan Ekuitas
4.1 Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk piutang
atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk
atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan
nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
Dalam pengakuan aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara
penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama. Pengurangan
adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset
tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan
biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.
Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat
aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia
manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan / atau (3) menurunkan biaya pengoperasian
sebuah aset tetap. Termasuk dalam pengembangan aset tetap adalah rehabilitasi dan
21
pemeliharaan aset tetap. Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan
dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap. Pengembangan aset
tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan belanja modal.
Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian
utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari aset
tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan aset tetap.
Aset tetap Pemda Kab. Semarang disusutkan dengan metode garis lurus yang
tarifnya berbeda-beda sesuai jenis/klasifikasi aset, dan besarnya tarif penyusutan aset
sesuai kebijakan pemda. Atas aset tak berwujud dilakukan amortisasi aset tak berwujud.
4.2 Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. SKPD Kecamatan Ungaran Barat
tidak memiliki kewajiban.
4.3 Akuntansi Persediaan
Persediaan dicatat dengan metode periodik, dan dinilai dengan harga terakhir
persediaan tersebut diperoleh.
4.4 Pengakuan Beban dan Belanja
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui
berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas
pelaporan.
4.5 Pengakuan Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban .
22
BAB V
PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.1.1.1 Retribusi Daerah.
Pendapatan retribuasi daerah Kecamatan Ungaran Barat berasal dari
pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 379.839.743,-
terealisasi sebesar Rp. Rp. 224.789.000,-. (173,74)
kode Rekening Jumlah Realisasi 2022 % Realisasi
Uraian Anggaran 2021
1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH 224.789.000,00 390.557.743,00 173,74 -
1.1. PENDAPATAN ASLI 224.789.000,00 390.557.743,00 173,74 -
DAERAH (PAD)
1.1.02. Retribusi Daerah 224.789.000,00 390.557.743,00 173,74 -
1.1.02.02. Retribusi Jasa Usaha 224.789.000,00 390.557.743,00 173,74 -
1.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian 224.789.000,00 390.557.743,00 173,74 -
Kekayaan Daerah
5.2 BELANJA
5.2.1 BELANJA OPERASI
5.2.1.1 Belanja Pegawai.
Realisasi Belanja Pegawai
Belanja Tidak langsung pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
2.1.01. Belanja Pegawai 4,146,785,500.00 3,930,604,988.00 94,79 -
2.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,778,949,500.00 2,627,695,724.00 94,56 -
ASN
2.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 1,989,994.200.00 1,969,187,200.00 98.95 -
2.1.01.01.02. Belanja Tunjangan 207,550,000.00 177,111,389.00 85.33 -
Keluarga ASN
2.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan 216,020,000.00 197,730,000.00 91.53 -
ASN
2.1.01.01.04 Belanja Tunjangan 4,320,000.00 1,800,000.00 41.67 -
Fungsional ASN
2.1.01.01.05. Belanja Tunjangan 38,360,000.00 28,705,000.00 74.83 -
Fungsional Umum ASN
2.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras 104,284,800.00 103,343,340.00 99.10 -
ASN
2.1.01.01.07. Belanja Tunjangan 15,040,500.00 9,602,850.00 63.85 -
PPh/Tunjangan Khusus ASN
2.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji 184,000.00 24,735.00 13.44 -
ASN
2.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan 152,504,000.00 124,143,205.00 81,40 -
Kesehatan ASN
2.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan 20,692,000.00 4,011,992.00 19,39 -
Kecelakaan Kerja ASN
Belanja Iuran Jaminan 15,000,000.00 12,036,013.00 80,24 -
2.1.01.01.11. Kematian ASN
23
2.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan 15.000,000.00 - - -
Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN
2.1.01.02. Belanja Tambahan 1,221,830,000.00 1,156,913,500.00 94,69 -
Penghasilan ASN
2.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan 458,194,000.00 435,161,000.00 94,97 -
berdasarkan Beban Kerja
ASN
2.1.01.02.05. Tambahan Penghasilan 763,636,000.00 721,752,500.00 94,52 -
berdasarkan Prestasi Kerja
ASN
2.1.01.03. Tambahan Penghasilan 146,006,000.00 145,995,764.00 99,99 -
berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
2.1.01.03.01. Belanja Insentif bagi ASN 125,856,000.00 125,845,764..00 99,99 -
atas Pemungutan Pajak
Daerah
2.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14,750,000.00 14,750,000.00 100.00 -
2.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 -
BMD
5.2.1.2 Belanja Barang Jasa dan Realisasi
kode Jumlah Realisasi 2022 % Realisasi
Rekening Uraian Anggaran 2021
1 2 3 4 5 6
2.1.02. Belanja Barang dan Jasa 2,329,729,500.00 2,116,210,283.00 90,84 -
2.1.02.01. Belanja Barang 854,779,300.00 746,259,850.00 87,30 -
2.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai 854,779,300.00 746,259,850.00 87,30 -
Habis
2.1.02.02. Belanja Jasa 1,192,815,200.00 1.117.804.833,00 91.42 -
2.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1.154.702.400,00 1.093.825.911,00 94,73 -
2.1.02.02.02. Belanja Iuran 17.105.800,00 8.776.922,00 51,31
Jaminan/Asuransi
2.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan 15.807.000,00 14.302.000,00 90,48 -
dan Mesin
2.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 5,200,000.00 900.000,00 23.08 -
Bangunan
2.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 97.109.000,00 92.781.100,00 95,54 -
2.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 47.109.000,00 42.781.100,00 90,81 -
Peralatan dan Mesin
2.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 100 -
Gedung dan Bangunan
2.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 178.276.000,00 152.614.500,00 65.77 -
2.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 178.276.000,00 152.614.500,00 65.77 -
Dalam Negeri
2.1.02.05 Belanja Uang dan/atau 6.750.000,00 6.750.000,00 100 -
Jasa
untuk Diberikan kepada
Pihak
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
2.1.02.05.01. Belanja Uang yang 139,000,000.00 80,875,000.00 100 -
Diberikan 100,00
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
5.2.3 BELANJA MODAL
kode Jumlah Realisasi 2022 % Realisasi
Rekening Uraian Anggaran 2021
1 2 3 4 5 6
2.2. BELANJA MODAL 4.377.560.000,00 4.360.581.400,00 99.61 -
2.2.02. Belanja Modal Peralatan dan 264,604,000.00 290.758.400,00 94,98 -
Mesin
24
2.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 169.075.000,00 153.100.000,00 90,55 -
2.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan 169.075.000,00 153.100.000,00 90,55 -
Darat Bermotor
2.2.02.05. Belanja Modal Alat Kantor 22.878.000,00 22.691.400,00 99,18 -
dan Rumah Tangga
2.2.02.05.01. Belanja Modal Alat Kantor 13.640.000,00 13.555.000,00 99,38 -
2.2.02.05.02. Belanja Modal Alat Rumah 9.238.000,00 9.136.400,00 98,90 -
Tangga
2.2.02.08. Belanja Modal Alat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,0 -
Laboratorium 0
2.2.02.08.03. Belanja Modal Alat Peraga 5.000.000,00 5.000.000,00 100,0 -
Praktek Sekolah 0
2.2.02.10. Belanja Modal Komputer 110.784.000,00 109.967.000,00 99.26 -
2.2.02.10.01. Belanja Modal Komputer Unit 104.778.000,00 103.967.000,00 99.23 -
2.2.02.10.02. Belanja Modal Peralatan 60,985,000.00 60,765,000.00 99.64 -
Computer
2.2.03. Belanja Modal Gedung dan 460.168.000,00 460.168.000,00 100,00 -
Bangunan
2.2.03.01. Belanja Modal Bangunan 360.168.000,00 360.168.000,00 100,00 -
Gedung
2.2.03.01.01. Belanja Modal Bangunan 360.168.000,00 360.168.000,00 100,00 -
Gedung Tempat Kerja
2.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan 461,040,000.00 370,040,000.00 80.26 -
Gedung Kantor
2.2.03.04. Belanja Modal Tugu Titik 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 -
Kontrol/Pasti
2.2.03.04.01. Belanja Modal Tugu/Tanda 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 -
Batas
2.2.04. Belanja Modal Jalan, 3.609.655.000,00 3.609.655.000,00 100,00 -
Jaringan, dan Irigasi
2.2.04.01. Belanja Modal Jalan dan 3.547.303.000,00 3.547.303.000,00 100,00 -
Jembatan
2.2.04.01.01. Belanja Modal Jalan 3.547.303.000,00 3.547.303.000,00 100,00 -
2.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan 62.352.000,00 62.352.000,00 100,00 -
Kabupaten
2.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 62.352.000,00 62.352.000,00 100.00 -
Terdapat Setor kembali ke kas Daerah pengembalian uang atas UP sebesar
Rp. 2.053.302,00
PENJELASAN POS - POS NERACA
1. ASET LANCAR
a. Kas
Saldo Kas pada Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang per
31 Desember 2022 sebesar NIHIL, dikarenakan saldo kas yang ada pada
Bendahara pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah.
b. Piutang
Saldo piutang pada Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang per
31 Desember 2022 sebesar NIHIL.
c. Persediaan
Saldo Persediaan tahun 2022 sebesar Rp. 2.079.200,-
25
2. INVESTASI JANGKA PANJANG
a. Investasi Non Permanen pada Kecamatan Ungaran Barat tahun 2022 nihil
sama dengan pada tahun 2021.
b. Investasi Permanen pada Kecamatan Ungaran Barat tahun 2022 nihil
sama dengan pada tahun 2021.
3. ASET TETAP
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 (satu) tahun yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun
dipergunakan oleh masyarakat umum.
Nilai Aset Tetap Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang per 31
Desember 2022 adalah sebesar Rp. 314.182.186.475,71 dimana bila
dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap pada tahun 2021 sebesar
Rp. 310.967.826.271,71 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 3,214,360.204, 00
4. AKUMULASI
Pada tahun 2022 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 7.399.158.378,29
sedangkan pada tahun 2021 Rp. 6.253.570.682,29 sehingga ada penurunan Rp.
1.145.587.696,00
5. DANA CADANGAN
Dana cadangan pada tahun 2022 Nihil
6. ASET LAIN
a. Tuntutan ganti rugi
Tuntuan ganti rugi pada tahun 2022 nihil sama seperti pada tahun 2021.
b. Asset tak berwujud
Pada tahun 2022 aset tak berwujud Rp. 302.500,- . sedangkan Aset tak
berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp. 302.500,- .
c. asset lain-lain
Pada tahun 2022 aset lain-lain sebesar Rp 1.073.550,- dan Aset lain-lain pada
tahun 2021 sebesar Rp 1.073.550,- sehingga tidak mengalami penambahan
asset.
7. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Kewajiban jangka pendek tahun 2022, Rp. 96.000,00 sementara di tahun 2021
Rp. 130.131.963,00
26
8. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Kewajiban jangka panjang pada tahun 2022 nihil sama dengan kewajiban
jangka panjang pada tahun 2021.
9. EKUITAS DANA LANCAR
Ekuitas Dana lancar yang merupakan selisih dari nilai aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek nihil Cadangan Belanja Dibayar dimuka pada tahun
2022 nihil.
10. EKUITAS DANA INVESTASI
Ekuitas dana investasi Kecamatan Ungaran Barat adalah nihil.
11. EKUITAS DANA CADANGAN
Ekuitas dana cadangan pada tahun 2022 nihil sama dengan pada tahun 2021
sehingga tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan rincian :
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan pada tahun 2022 nihil.
27
BAB VI
PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Organisasi
Adapun struktur organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Semarang
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
adalah sebagai berikut :
1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
7. Lurah
- Sekretaris Lurah
- Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat
- Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
28
Gambar.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ungaran Barat
29
1.1 Kebijakan
Berdasarkan pada tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Ungaran Barat.
1. Sasaran I :
Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan di Kecamatan
Ungaran Barat
Strategi :
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perijinan dan
administrasi kependudukan
Kebijakan :
- Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pelayanan
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelayanan perijinan dan
administrasi kependudukan
2. Sasaran II :
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Ungaran Barat
Strategi :
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan,
pembangunan, ketertiban, keamanan, kebudayaan, kesehatan
masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan :
- Memfasilitasi peningkatkan perilaku hidup sehat melalui penyuluhan
dan penguatan pemberdayaan masyarakat
- Memfasilitasi pengoptimalan fungsi sarana dan prasarana lingkungan
- Memfasilitasi peningkatkan dan pengembangkan upaya pelestarian
budaya
- Memfasilitasi usaha ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya lokal
melalui pengembangan produk industri kecil dan destinasi wisata lokal
- Memfasilitasi peningkatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
- Memfasilitasi upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
30
6.2 Struktur Kepegawaian/SDM
Jumlah aparatur pemerintahan di Kecamatan terdiri dari 11 PNS yang
berada di Kantor Kecamatan dan 28 PNS yang berada di 5 Kantor Kelurahan.
Adapun rincian Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Kecamatan
Ungaran Barat adalah :
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ungaran Barat
Menurut Eselon
NO ESELON PRIA WANITA JUMLAH
1. Eselon IIIa (Camat) 1 - 1
2. Eselon IIIb (Sekcam) - 1 1
3. Eselon IVa (Kasi Kecamatan dan 7 2 9
Lurah)
4. Eselon IVb (Kasubag Kecamatan dan 3 14 17
Kasi Kelurahan)
5. Staf 9 2 11
JUMLAH 39
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ungaran Barat
Menurut Golongan Ruang
NO PANGKAT/GOL PRIA WANITA JUMLAH
1. Pembina Tingkat I / IV b 1 - 1
2. Pembina / IV a - 1 1
3. Penata Tingkat I / III d 8 7 15
4. Penata / III c 2 5 7
5. Penata Muda Tingkat I / III b 1 2 3
6. Penata Muda / III a 2 2 4
7. Pengatur Tingkat I / II d 1 1 2
8. Pengatur / II c 3 - 3
9. Pengatur Muda Tingkat I / IIb 1 1 2
10 Pengatur Muda 1 1
JUMLAH 39
31
BAB VII
P E N U T U P
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang Tahun 2022 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Dengan tersusunnya laporan keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh
gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Kecamatan Ungaran
Barat selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai
bahan masukan dan pertimbangan dalam mementukan kebijakan pada tahun anggaran
yang akan datang.
Plt. CAMAT UNGARAN BARAT
FEBRU SURYANTO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 199703 1 002
32
33