The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Home Explore SK PPTK

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Related Publications

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.

Published by Dina Arasi, 2023-04-03 04:47:11

SK PPTK

Pages:

1 - 15

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN GETASAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 27  ( 0298 ) 318344

Getasan - 50574

KEPUTUSAN CAMAT GETASAN
NOMOR : 903 / / 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )
TAHUN ANGGARAN 2022 PADA KANTOR CAMAT GETASAN

CAMAT GETASAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan
pada Kecamatan Getasan dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan ( PPK )

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat Getasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 24 )

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas
Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1652 ) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355 ) ;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126’ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165 ) ;

17. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2020 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor
105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sekretaris Kecamatan Getasan sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan Kecamatan Getasan.

KEDUA : Tugas PPK sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh Bendahara Pengeluran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
c. Melakukan Verifikasi SPP ;
d. Menyiapkan SPM ;
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD ;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya PPK bertanggungjawab kepada Camat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Getasan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT GETASAN

Dra. ISTICHOMAH,M.Si
PEMBINA
NIP. 196805101993032001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
3. Inspektur Kabupaten Semarang.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN GETASAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 27  ( 0298 ) 318344
Getasan – 50574

KEPUTUSAN CAMAT GETASAN
NOMOR : 903 / / 2022 .

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )
TAHUN ANGGARAN 2022 PADA KANTOR CAMAT GETASAN

CAMAT GETASAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan
pada Kecamatan Getasan dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan ( PPK )

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat Getasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 24 )

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas
Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1652 ) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355 ) ;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126’ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2022
Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2022
Kecamatan Getasan sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada Camat Getasan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Getasan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT GETASAN

Dra. ISTICHOMAH, MSi
PEMBINA
NIP. 19680510 199303 2 004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
3. Inspektur Kabupaten Semarang.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN GETASAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 27  ( 0298 ) 318344
Getasan – 50574

KEPUTUSAN CAMAT GETASAN
NOMOR : 903/ /2021 .

T E N T A N G

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KANTOR CAMAT GETASAN

CAMAT GETASAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan
pada Kecamatan Getasan dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ( PPTK )
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang
memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ( PPTK )
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat Getasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 24 )
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II Semarang (
Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1652 ) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355 ) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021 ) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 ) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024 ) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165 ) ;
17.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330 ) ;
18.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77 ) ;
19.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36 ) ;
20.Keputsan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah ) ;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ) ;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Keputsan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ) ;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di
Kabupaten Semarang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2021
Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2021
Kecamatan Getasan sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada Camat Getasan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Getasan
Pada tanggal : 1 Mei 2021

CAMAT GETASAN

SENO WIBOWO,S.IP,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661206 198607 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
6. Inspektur Kabupaten Semarang.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN GETASAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 27  ( 0298 ) 318344
Getasan – 50574

KEPUTUSAN CAMAT GETASAN
NOMOR : 903/ /2021 .

T E N T A N G

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KANTOR CAMAT GETASAN

CAMAT GETASAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan
pada Kecamatan Getasan dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ( PPTK )
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang
memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ( PPTK )
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat Getasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 24 )
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II Semarang (
Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1652 ) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355 ) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021 ) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 ) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024 ) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165 ) ;
17.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330 ) ;
18.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77 ) ;
19.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36 ) ;
20.Keputsan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah ) ;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ) ;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Keputsan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ) ;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di
Kabupaten Semarang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2021
Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2021
Kecamatan Getasan sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada Camat Getasan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Getasan
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

CAMAT GETASAN

Dra. ISTICHOMAH,M.Si
PEMBINA
NIP. 19680510 199303 2 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
3. Inspektur Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN GETASAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 27  ( 0298 ) 318344
Getasan – 50574

KEPUTUSAN CAMAT GETASAN

NOMOR : 903/ /2021

Tentang

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SKPD KECAMATAN GETASAN
KABUPATEN SEMARANG

CAMAT GETASAN

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban serta kelancaran pengelolaan keuangan pada SKPD
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang di pandang perlu menunjuk Pembantu
Bendahara Pengeluaran;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Camat Getasan Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 24 );
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – Batas
Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1652 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355 );
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3500 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Informasi Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan ata Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan ( Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ;
14. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah 9 Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 );
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang
/ Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4330);
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa
Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77 ) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang / Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36 ) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri
Dakam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok –
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13 ) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Semarang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk 1 (satu) orang staf sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SKPD
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam diktum pertama adalah :
a. Sebagai pembantu pembuat dokumen;
b. Sebagai pembantu pencatat pembukuan ;
c. Sebagai pembayar gaji ;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, pembantu bendahara bertanggungjawab kepada Camat
Getasan selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Getasan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Getasan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT GETASAN

SENO WIBOWO,S.IP,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661206 198607 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
3. Arsip.
____________________________________

Click to View FlipBook Version