DIKLATSAR KSR PMI UNIT UNPAD ANGKATAN XXV 1 April 2023
YOLANDA AGUSTIANETA STAFF PMI KOTA BANDUNG Alamat : Markas PMI Kota Bandung Jl. Aceh No. 79 Bandung No. Hp/Wa : 081222716432 IG : Yolanda_agustianeta Pengalaman Organisasi 1. DPD KNPI Kota Bandung (Wakil Sekretaris) 2. P.G.S.I Kota Bandung (Anggota) 3. KSR PMI Unit Unpad 4. KSPTP Fapet Unpad 5. BEM Kema Fapet Unpad
Sejarah PMI
MASA SEBELUM PERANG DUNIA II • 21 Oktober 1873 Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI) didirikan Belanda. • Tahun 1932 dr. RCL Senduk dan dr. Bahder Djohan merencanakan mendirikan Badan PMI • Tahun 1940 pada sidang konperensi NERKAI, rencana diatas ditolak karena menurut Pemerintah Belanda, rakyat Indonesia belum mapu mengatur Badan Palang Merah Nasional.
MASA PENDUDUKAN JEPANG • Dr. RCL Senduk berusaha lagi unuk mendirikan BADAN PMI namun gagal, ditolak Pemerintah DAI NIPPON.
MASA KEMERDEKAAN RI • 3 September 1945 Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Pembentukan PMI dimaksudkan juga untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa negara Indonesia adalah satu fakta yang nyata. • 5 September dr. Buntaran membentuk panitia lima orang yang terdiri dari : dr. R. Mochtar sebagai Ketua, dr. Bahder Djohan sebagai Penulis, dr. R. M. Djoehana Wiradikarta, dr. Marzuki, dr. Sitanala
• 17 September 1945 tersusun Pengurus Besar yang dilantik oleh Wakil Presiden RI Moch. Hatta yang sekaligus beliau sebagai Ketuanya. • 15 Juni 1950 PMI mendapat pengakuan secara Internasional dengan menjadi anggota ICRC • Oktober 1950 PMI diterima sebagai anggota Perhimpunan Nasinal ke- 68 oleh IFRC.
Sejarah PMI Kota Bandung Perbedaan Pendapat PMI Pusat : PMI Kota Bandung berdiri tanggal 2 Oktober 1945 dengan pengesahan pengurus PMI tanggal 20 Maret 1960 PMI Jawa Barat : PMI Kota Bandung Berdiri tanggal 26 Januari 1950
Sejarah PMI Kota Bandung 1945-1949 PMI sudah berperan dalam pemberian pertolongan pertama dalam berbagai peristiwa perang maupun bencana di Kota Bandung, seperti : 1. Penyerangan oleh sekutu di Lengkong Besar (5 Desember 1945) dan Cicadas (21 Desember 1945) 2. Penyerangan markas PMI hingga harus berpindah ke RS Situsaeur (RS Immanuel) 3. Banjir bandang Sungai Cikapundung 25 November 1945 4. Peristiwa Bandung Lautan Api 23-24 Maret 1946
Sejarah PMI Kota Bandung Secara de jure keorganisasian PMI Kota Bandung belum terbentuk, namun secara de facto kegiatan PMI sudah berlangsung di Kota Bandung sejak kemerdekaan. 1950 dibentuk kepengurusan PMI Kotamadya Bandung dengan wilayah kerja Kota dan Kab. Bandung. PMI menunjuk dr. Djoendjoenan Setiakusumah sebagai ketua pertama.
Landasan Hukum PMI • UU no. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan • PP no. 7 tahun 2019 tentang Juklak UU no. 1/2018 • Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 • Keppres No. 25 Tahun 1950 tentang pengesahan AD ART dan organisasi PMI • Keppres No. 246 Tahun 1963 tentang perhimpunan PMI • Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang transfusi darah • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972 tentang Kegiatan PMI di Bidang Kesehatan • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
DISKUSI KELOMPOK
Struktur Organisasi Palang Merah Indonesia
Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Ketua Umum Pengurus Pusat PMI
Irjen. Pol. Purn. Drs. Adang Rochjana Ketua PMI Provinsi Jawa Barat
Ade Koesjanto Ketua PMI Kota Bandung
Struktur Organisasi KSR
Visi PMI 2019-2024 “PMI yang Profesional dan Berintegritas serta Bergerak bersama Masyarakat” • Berkarakter, bekerja sesuai Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM, Kode Etik Berperilaku, baik dalam berorganisasi maupun dalam pelayanannya. • Profesional, bekerja sesuai standar dan norma yang berlaku universal dan mengutamakan perhatian kepada kelompok yang paling rentan. • Mandiri, mengandalkan sumber daya organisasi yang tersedia. • Dicintai masyarakat, dikenal dan didukung masyarakat luas
Misi PMI 2019-2024 1. Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional; 2. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; 3. Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.
Tujuan Strategis PMI 2019-2024 • Mewujudkan PMI yang berfungsi baik di berbagai tingkatan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, peraturan organisasi, sistim dan prosedur yang ditetapkan. • Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai tingkatan, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam operasi penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. • Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit. • Meningkatkan pelayanan darah yang memadai, aman dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Tujuan Strategis PMI 2014-2019 • Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan. • Meningkatkan kemitraan yang berkesinambungan dengan sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam melayanai masyarakat. • Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat Nasional maupun Internasional. • Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah / Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional melalui upaya komunikasi, edukasi dan diseminasi.
Lingkup Kegiatan PMI Masa Damai : • Pelayanan kesehatan • Pelayanan sosial • Pembinaan dan pengembangan PMR Masa Bencana dan Perang : • Memberikan bantuan
17 September menjadi Hari Palang Merah Indonesia
KESIAPSIAGAAN KESIAPSIAGAAN
PENGEMBANGAN PMR & RELAWAN DISEMINASI
TANGGAP DARURAT PELAYANAN BENCANA KESEHATAN & AMBULANS
AIR DAN SANITASI RELIEF
PEMULIH A N H UBUNGAN KEL UARGA DUKUNGAN PSIKOSOSIA L
DISKUSI KELOMPOK
Pengertian, Peran, dan Fungsi KSR PMI
Kapasitas dalam suatu organisasi adalah : • Sumber Daya Manusia yang kompeten • Program – program yang relevan • Struktur organisasi yang efisien • Sumber Daya yang memadai , dan • Metode kerja yang Efektif
keunggulan peran relawan, yaitu : • Relawan adalah bagian dari masyarakat • Relawan adalah kegiatan yang dapat digabungkan dengan aktifitas harian dari masing – masing individu. Sehingga tidak memberatkan dan membosankan, dan oleh karena itu dapat dengan mudah diadopsi dan dilakukan. • Relawan membawa keberagaman keahlian dan spesialisasi. Staf suatu organisasi akan membawa keahlian tertentu, akan tetapi dengan jumlah relawan yang lebih banyak mereka akan membawa variasi keahlian dan spesialisasi yang juga lebih banyak. • Relawan adalah efektif secara biaya. Walaupun program relawan memakan biaya tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jumlah yang sama antara staf dan relawan, maka biaya yang lebih efektif dan efisien adalah dengan mengoptimalkan peran relawan.
Ada beberapa jenis tipikal relawan, yaitu : a. Relawan Pengambil keputusan, dalam organisasi PMI dapat dikategorikan sebagai Pengurus organisasi b. Relawan Administratif c. Relawan Pelayanan d. Relawan Penggalangan Dana, atau dalam organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lebih lengkap lagi disebut Pengembangan Sumber Daya e. Relawan Advokasi, yaitu relawan yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk melakukan advokasi prinsip – prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Relawan PMI : 1. Korps Sukarela (KSR) 2. Tenaga Sukarela (TSR) 3. Palang Merah Remaja (PMR) 4. Donor Darah Sukarela (DDS)
Hak dan Kewajiban KSR PMI Hak : • mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan; • mendapatkan kesejahteran selama penugasan; • menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan Relawan; • memiliki hak bicara dan hak suara dalam musyawarah di semua tingkatan melalui perwakilan dari forum pertemuan relawan; • dapat dipilih sebagai Pengurus; dan • jaminan asuransi dalam penugasan
Kewajiban : • menjaga nama baik PMI; • menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan; • mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya; • mempromosikan kegiatan Kepalangmerahan dan kegiatan PMI; • melaporkan diri kepada PMI di tempat asal domisili, apabila berpindah domisili; dan • melaksanakan tugas-tugas Kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus.
Jenis Penugasan KSR PMI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Sumber Daya itu terdiri dari : 1.Sumber Dana (Subsidi, sumbangan masyarakat, hibah, sponsor, usaha lain, dll) 2.Sumber Daya Manusia (Karyawan, relawan dan Pengurus) 3.Sarana (Barang, peralatan, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Beberapa langkah menuju kemandirian sumber daya, yaitu : • Rencana program jangka panjang dan jangka pendek • Rencana anggaran dan sumber penggalangannya • Membangun citra (dan mempertahankan melalui akuntabilitas) • Komitmen pengurus dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan sumber daya • Pelatihan staf dan relawan • Evaluasi
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Peran KSR Dalam Pengembangan Sumber Daya • Gagasan (pemikiran) untuk mendukung penggalangan dana seperti menjadi konsultan, melakukan riset pasar, dan lain lain ) • Menjadi pengelola atau pelaksana event / kegiatan penggalangan dana • Di bidang sales marketing, promosi atau publikasi Menjadi contact person / LO dengan mitra • Menjadi pelaksana program penggalangan dana • Dan lain sebagainya
KODE ETIK PENGGALANGAN DANA
KODE ETIK PENGGALANGAN DANA
KODE ETIK PENGGALANGAN DANA
KODE ETIK PENGGALANGAN DANA