Manual Book MOFIN 2017

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

karena aturan mengenai pemberian diklat berdasarkan
golongan, beasiswa yang lebih diorientasikan untuk
pegawai berpendidikan S1, dan pelaksanaan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang sempat
terhenti.
g. Pengelolaan kinerja saat ini masih perlu diperbaiki,
khususnya dalam penentuan kualitas dan target IKU
pegawai. Berdasarkan informasi dari beberapa
pejabat/pegawai, masih banyak IKU dengan target yang
mudah dicapai, antara lain karena capaian IKU
diasosiasikan dengan tinggi rendahnya penghasilan
pegawai.
h. Tunjangan kinerja masih berorientasi pada tingkat
kehadiran pegawai, belum mengutamakan kinerja
pegawai. Hal ini menyebabkan pegawai merasa
kontribusi yang diberikan kepada organisasi terbatas
pada kehadirannya, sedangkan pegawai yang
memberikan kontribusi “lebih” belum diberikan
penghargaan yang sesuai.

4.3.3. Inovasi

Hasil analisis terhadap pertanyaan terbuka dan FGD yang
dilaksanakan dengan perwakilan pejabat struktural,
pelaksana, dan pejabat fungsional dari seluruh unit eselon I
memunculkan beberapa hal terkait pengelolaan inovasi di
Kementerian Keuangan, antara lain:

a. Saat ini, wadah bagi pegawai untuk memberikan ide-ide
baru telah tersedia, seperti kotak saran dan pemberian
penghargaan bagi pegawai berinovasi di beberapa unit
eselon I. Pada tingkat Kementerian Keuangan, Biro
Organta juga telah menyusun buku inovasi pelayanan
publik, yang berisi inovasi-inovasi terbaik yang dilakukan

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 43

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

untuk memberikan pelayanan prima kepada para
pengguna layanan Kementerian Keuangan. Namun
demikian, sarana tersebut belum terkomunikasikan
dengan baik kepada pegawai.
b. Ide-ide baru dari pegawai seringkali terhambat oleh
kebijakan dan sikap atasan yang kurang mendukung
implementasi ide baru.
c. Penghargaan terhadap inovasi belum secara konsisten
diterapkan, meskipun beberapa unit eselon I telah
melaksanakan penghargaan untuk pegawai yang
menciptakan inovasi terbaik.
d. Penggunaan media komunikasi dalam menumbuhkan
iklim inovasi belum optimal.
e. Saat ini, pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung
kinerja belum optimal. Pegawai merasa masih banyak
pekerjaan rutin yang dikerjakan secara manual, yang
seharusnya dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang
terintegrasi.
f. Data antarsistem informasi di Kementerian Keuangan
masih banyak yang tidak tersinkronisasi sehingga
informasi yang dihasilkan berbeda. Sebagai contoh, data
kepegawaian pada SIMPEG dan sistem informasi
kepegawaian unit eselon I dapat berbeda karena terdapat
jeda (lag) pelaksanaan mutasi pegawai dengan
penyampaian SK mutasi pegawai kepada Biro SDM. Hal
ini menunjukkan urgensi integrasi sistem IT di
Kementerian Keuangan.
g. Koneksi internet, terutama di daerah-daerah terpencil,
masih perlu diperbaiki untuk mengoptimalisasikan
pekerjaan. Beberapa daerah terpencil masih harus
menggunakan koneksi internet dari kantor lain karena
jaringan internet pada kantornya belum tersedia atau
memiliki koneksi yang buruk.

44 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis terhadap skor MOFIN, masukan
pegawai pada pertanyaan terbuka, dan hasil focus group
discussion dengan seluruh unit eselon I, telah disusun
rencana jangka pendek dalam bentuk kegiatan tindak lanjut
peningkatan kesehatan organisasi Kementerian Keuangan
untuk diimplementasikan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil
pembahasan bersama seluruh unit eselon I pada tanggal 10-
11 Desember 2015, setiap unit eselon I akan menindaklanjuti
sebagian dari rekomendasi tersebut pada tahun 2016,
dengan mempertimbangkan dampak yang paling signifikan
pada unit organisasinya. rekomendasi di bawah ini
merupakan kerangka bagi masing-masing unit eselon I untuk
mengembangkan program peningkatan kesehatan organisasi
lebih lanjut pada unit organisasinya. Berikut ini adalah
rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil survei kesehatan
organisasi tahun 2015.

Tabel 6. Rekomendasi Tindak Lanjut Kesehatan
Organisasi Kementerian Keuangan

1. Membuat kotak saran (suggestion box) elektronik sebagai sarana
untuk menampung masukan pegawai
Keterlibatan pegawai di dalam proses pengambilan keputusan perlu
untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan serta
pemahaman atas peran pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Sebagai salah satu sarana keterlibatan pegawai, dibutuhkan sarana yang
dapat menampung seluruh masukan pegawai untuk menentukan arah
organisasi ke depan.

2. Keterlibatan pegawai di dalam penyusunan peta strategi dan renja
unit-unit organisasi
Pemahaman mengenai arah/tujuan organisasi ke depan dan peran
pegawai di dalam mencapai tujuan tersebut penting agar pegawai
memiliki makna terhadap pekerjaannya. Peta strategi merupakan alat
untuk merencanakan arah organisasi satu tahun ke depan. Pembahasan
mengenai peta strategi yang melibatkan pegawai dibutuhkan agar setiap
pegawai dapat memahami tujuan organisasi dalam satu tahun ke depan.

3. Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit
organisasi

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 45

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Sosialisasi dan diseminasi mengenai strategi dan arah organisasi ke
depan dibutuhkan agar pegawai memahami apa yang ingin dicapai oleh
organisasi dalam jangka pendek, panjang, dan menengah. Selain itu,
pegawai juga perlu memahami apa kaitan antara pekerjaan yang
dilaksanakannya dengan pencapaian tujuan organisasi.
4. Harmonisasi IKU dan target kinerja pada unit organisasi untuk
membedakan pegawai berkinerja baik
Hasil kajian McKinsey pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 90%
pegawai memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian Keuangan belum
dapat memisahkan pegawai berkinerja baik, sehingga dibutuhkan
harmonisasi atas IKU yang ditetapkan agar lebih challenging, strategis,
riil, dan sejalan dengan tujuan organisasi.
5. Alignment capaian kinerja pegawai dengan capaian kinerja
organisasi
Agar pegawai terdorong untuk mensukseskan kinerja organisasi,
pekerjaan pegawai harus sejalan dengan tujuan organisasi. Untuk itu,
penilaian kinerja pegawai perlu digabungkan dengan penilaian kinerja
organisasi. Penyempurnaan PMK 246/2011 tentang mekanisme
penetapan peringkat jabatan pelaksana telah memasukkan pembobotan
NKO tersebut dalam bentuk Nilai Evaluasi Pelaksana.
6. Sosialisasi perubahan mekanisme evaluasi pekerjaan pegawai
sesuai penyempurnaan PMK 246/2011
Makna dari penyempurnaan PMK 246/2011 tentang mekanisme
penetapan peringkat jabatan pelaksana, yang memasukkan pembobotan
NKO agar pegawai terdorong untuk mensukseskan kinerja organisasi,
perlu dipahami oleh pegawai. Agar pegawai paham mengenai kriteria
evaluasi pegawai, perlu dilakukan sosialisasi secara internal mengenai
penyempurnaan PMK 246/2011.
7. Coaching dan counseling bagi pegawai yang secara berkelanjutan
berkinerja di bawah target
Dibutuhkan identifikasi pegawai-pegawai yang secara konsisten bekerja
di bawah target, sehingga kepada pegawai tersebut dapat dilakukan
konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami di dalam
pekerjaannya serta pelatihan untuk mendukung pekerjaannya.
8. Pemberian best employeesebagai bentuk penghargaan atas
prestasi pegawai
Penghargaan pegawai terbaik merupakan salah satu bentuk pengakuan
kepada pegawai yang berkinerja di atas rata-rata pegawai lainnya, yang
secara formal dipublikasikan.
9. Penyusunan mekanisme penghargaan nonfinansial bagi pegawai
Pegawai yang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan
melampaui ekspektasi perlu diberikan penghargaan yang lebih
dibandingkan pegawai lainnya. Di sisi lain, pemberian penghargaan
finansial terbentur oleh aturan eksternal, sehingga dibutuhkan
mekanisme penghargaan nonfinansial kepada pegawai berprestasi
sehingga dapat memotivasi pegawai untuk berkinerja lebih baik.
10. Penyusunan kriteria talent pool

46 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Talent pool merupakan salah satu mekanisme yang transparan untuk
menyaring pegawai-pegawai terbaik untuk dipersiapkan dalam suksesi
jabatan di masa depan. Kriteria bagi pegawai yang masuk pada talent
pool harus transparan dan objektif.
11. Survei skema pemberian penghargaan nonfinansial kepada pegawai
Tidak semua pegawai memiliki makna yang sama terhadap suatu
penghargaan nonfinansial, sehingga dibutuhkan survei mengenai skema
pemberian penghargaan nonfinansial yang diharapkan oleh pegawai.
12. Pengembangan diri pegawai berprestasi sebagai persiapan suksesi
jabatan
Pegawai yang secara konsisten menunjukkan prestasi yang sangat baik
perlu diprioritaskan untuk pengembangan diri melalui beasiswa, short
course, atau penugasan khusus untuk mempersiapkan pegawai tersebut
dalam mengisi jabatan yang kosong di masa depan.
13. Sosialisasi kriteria dan keputusan promosi dan mutasi
Agar proses promosi dan mutasi lebih transparan, dibutuhkan sosialisasi
mengenai hasil promosi dan mutasi beserta kriterianya.
14. Pengembangan jabatan fungsional sebagai alternatif karir
Hasil survei MOFIN tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa pegawai
mempersepsikan jalur karir hanya melalui jabatan struktural. Hal ini
disebabkan oleh pengembangan jabatan fungsional yang saat ini belum
optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional
yang dibutuhkan oleh organisasi sebagai alternatif jalur karir bagi
pegawai.
15. Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis beban kerja
Salah satu permasalahan pada kesempatan karir adalah tingginya rasio
pegawai terhadap jabatan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan
perencanaan yang matang mengenai kebutuhan pegawai ke depan.
Sesuai dengan UU ASN, pengusulan formasi pegawai harus disertai
dengan analisis mengenai beban kerja di suatu unit organisasi. Akurasi
perencanaan dengan kebutuhan riil pegawai harus didukung dengan
sistem analisis beban kerja yang tepat dan handal.

16. Melakukan identifikasi tugas/kegiatan inti dan non-inti yang dapat
di-outsource kepada pihak eksternal
Agar dapat fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan
pelimpahan tugas-tugas nonstrategis kepada pihak eksternal. Selain itu,
penggunaan keahlian dari pihak luar juga dibutuhkan pada tugas-tugas
yang kompetensinya tidak dimiliki organisasi.

4.5. Pelaksanaan MOFIN Tahun 2017

Survei MOFIN akan kembali dilaksanakan pada tanggal 17
s.d. 30 April 2017 melalui survei online. Target indeks
kesehatan organisasi Kementerian Keuangan tahun 2017

adalah sebesar 77. Adapun target indeks kesehatan

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 47

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

organisasi untuk masing-masing unit eselon I adalah sebagai
berikut.

Tabel 7. Target MOFIN Unit Eselon I Tahun 2017

Unit Eselon I Target
MOFIN
Sekretariat Jenderal 2017
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak 72
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 68
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 75
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 76
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 82
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 82
Inspektorat Jenderal 78
Badan Kebijakan Fiskal 72
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 80
Kementerian Keuangan 69
75

77

48 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

V. TATA CARA PENGISIAN
KUESIONER

Bab ini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu
diketahui untuk menyelesaikan survei MOFIN melalui aplikasi
online. Mohon luangkan waktu sekitar 60 menit untuk dapat
menyelesaikan survei dengan baik. Dalam mengisi kuesioner,
partisipasi dan keseriusan Anda sangat diharapkan karena
hal tersebut sangat menentukan hasil akhir survei. Gambar 8
menunjukkan alur proses pengisian survei secara umum.
Penjelasan mengenai masing-masing tahapan pengisian
survei akan dijelaskan lebih lanjut di subbab berikutnya. Pada
akhir bab ini akan dijelaskan pula beberapa pertanyaan yang
sering muncul berikut jawabannya.

Gambar 8. Langkah-langkah Pengisian Survei MOFIN

Login Beranda Pembaharuan Mengisi Mengisi Simpan dan
Data kuesioner pertanyaan Selesai

Kepegawaian terbuka

Informasi apapun yang Anda sampaikan di dalam kuesioner
ini TIDAK MEMPENGARUHI penilaian kinerja pegawai.
Analisis atas hasil survei ini berupa data statistik secara
keseluruhan, dan informasi perorangan tidak dipublikasikan di
dalam hasil analisis dan laporan. Data pribadi responden
hanya digunakan untuk membantu proses analisis dan
DIJAMIN kerahasiaannya.

49 | Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

5.1. Langkah-langkah Pengisian

5.1.1. Login
Gambar 9. Tampilan Halaman Login

Survei MOFIN dilaksanakan secara online oleh seluruh
pegawai yang bekerja di Kementerian Keuangan, baik PNS
maupun non PNS. Untuk mengisi survei, silakan mengakses
http://mofin.kemenkeu.go.id.
Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 9, Silakan
gunakan NIP dan kata kunci (password) yang telah terdaftar
pada aplikasi e-performance (e-performance.kemenkeu.go.id)
untuk masuk ke dalam aplikasi survei MOFIN, lalu klik tombol
Log In/Registrasi. Bagi pegawai PNS dari luar Kementerian
Keuangan atau pegawai non-PNS yang bekerja di
50 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
Kementerian Keuangan, silakan login menggunakan nomor
registrasi/induk kepegawaian yang terdaftar pada masing-
masing unit. Apabila kedua informasi ini sesuai, Anda akan
diarahkan ke beranda aplikasi.
Jika login gagal, pastikan bahwa data NIP dan password telah
sesuai, atau silakan hubungi Pengelola Kinerja Pegawai di
unit kerja Anda untuk melakukan pembaharuan data pada
aplikasi e-performance.
5.1.2. Beranda
Setelah melakukan login, Anda akan diarahkan ke beranda
aplikasi. Halaman ini berisi tata cara pengisian kuesioner dan
definisi umum yang digunakan di dalam kuesioner. Mohon
baca seluruh isi halaman muka agar dapat memahami proses
pengisian kuesioner dengan baik. Setelah membaca tutorial
pada halaman muka, silakan lanjutkan ke halaman
pembaharuan data kepegawaian dengan memilih menu Profil
pada panel di sebelah kiri.

Gambar 10. Tampilan Menu

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 51

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

5.1.3. Pembaharuan Data Kepegawaian
Gambar 11. Tampilan Profil

Pada menu Profil, Anda dapat melakukan perubahan data
kepegawaian sesuai dengan kondisi terkini apabila
dibutuhkan. Data kepegawaian yang perlu Anda pastikan
kesesuaiannya adalah:

1. Nama 9. Pangkat/Golongan
2. NIP 10. Unit Kerja
3. E-mail 11. Tingkat Pendidikan
4. Tempat, tanggal lahir 12. Masa Kerja
5. Jenis kelamin 13. Peringkat Jabatan
6. Agama 14. Provinsi Kerja
7. Status Pernikahan 15. Atasan Langsung
8. Jabatan 16. Homebase

Pembaharuan terhadap data kepegawaian dapat dilakukan

dengan mengakses aplikasi HRIS (hris.e-

prime.kemenkeu.go.id) atau dengan menekan tombol di

bagian bawah laman ini. Pada beberapa butir, seperti e-mail

52 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

dan homebase, Anda dapat mengetikkan langsung informasi
Anda di dalam aplikasi ini, kemudian tekan tombol Simpan.
Homebase merupakan informasi mengenai lokasi asal
responden, dan berisi jawaban Ya/Tidak. Apabila Anda:

1. menikah dan saat ini tinggal bersama keluarga; atau
2. tidak menikah dan tinggal di kota asal Anda;

maka silakan pilih Ya.

5.1.4. Kuesioner Tingkat Kesesuaian dan Tingkat
Kepentingan

Gambar 12 menunjukkan tampilan halaman kuesioner
dengan tingkat kesesuaian dan tingkat kepentingan.
Kuesioner tingkat kesesuaian bertujuan untuk mengukur
kesesuaian kondisi yang disebutkan dalam item kuesioner
dengan kondisi saat ini yang dirasakan oleh responden,
sedangkan kuesioner tingkat kepentingan bertujuan untuk
mengukur derajat kepentingan suatu kondisi di dalam item
kuesioner bagi unit organisasi untuk dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik.

Pilihan jawaban pada kuesioner berskala tingkat kesesuaian
terdiri dari 5 (lima) pilihan angka, mulai dari 1 (Sangat Tidak
Sesuai) hingga 5 (Sangat Sesuai), ditambah dengan satu
pilihan Tidak Tahu bagi responden yang tidak mengetahui
jawaban atas suatu item kuesioner. Pilihan jawaban pada
kuesioner berskala tingkat kepentingan terdiri dari 5 (lima)
pilihan angka, mulai dari 1 (Sangat Tidak Penting) hingga 5
(Sangat Penting), ditambah dengan satu pilihan Tidak Tahu
bagi responden yang tidak mengetahui jawaban atas suatu
item kuesioner.

Untuk setiap butir kuesioner, Anda harus memberikan pilihan
atas kuesioner tingkat kesesuaian dan tingkat kepentingan

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 53

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
agar dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Anda juga
dapat memberikan komentar atas jawaban Anda dengan
mengisi di dalam kotak pada bagian bawah laman. Komentar
atas jawaban Anda adalah opsional. Selanjutnya, Anda akan
diarahkan ke halaman pertanyaan terbuka setelah selesai
mengisi seluruh pernyataan pada bagian ini.
Gambar 12. Tampilan Kuesioner Tingkat Kesesuaian dan

Tingkat Kepentingan

5.1.5. Pertanyaan Terbuka
Setelah selesai mengisi kuesioner, Anda akan masuk ke
halaman yang berisi 3 (tiga) pertanyaan terbuka. Silakan
memberikan pendapat, saran, kritik, atau masukan Anda
terhadap setiap pertanyaan. Pada halaman ini, Anda diminta
untuk memberikan kritik, saran, dan masukan mengenai:
1. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Kementerian

Keuangan saat ini?
54 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Kelemahan/kekurangan apa saja yang harus diperbaiki
oleh Kementerian Keuangan saat ini?
3. Mohon berikan komentar atau saran atas pelaksanaan
survei ini.
Setelah selesai mengisi seluruh pertanyaan, pastikan bahwa
tombol Simpan dan Selesai telah ditekan agar seluruh
jawaban dapat terkirim.
Responden tidak diwajibkan untuk mengisi ketiga pertanyaan
tersebut, namun partisipasi Anda dalam memberikan
masukan sangat diharapkan untuk menjadi salah satu bahan
masukan dalam analisis hasil survei ini.
Gambar 13. Tampilan Halaman Pertanyaan Terbuka

Setelah selesai mengisi ketiga pertanyaan ini, responden
dapat menyelesaikan survei dengan menekan tombol Simpan
dan Selesai. Setelah menekan tombol tersebut, Anda tidak
dapat kembali ke dalam survei dan mengganti jawaban,

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 55

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

sehingga pastikan bahwa seluruh jawaban telah sesuai
sebelum menyelesaikan survei.

5.2. Pertanyaan Umum (Frequently Asked
Questions)

Dalam penggunaan aplikasi survei online MOFIN, berikut ini
adalah beberapa pertanyaan yang umum. Pertanyaan-
pertanyaan umum disimbolkan dengan huruf Q, sedangkan
jawaban disimbolkan dengan huruf A.

Q: Saya tidak dapat login ke dalam aplikasi Survei MOFIN.
A: Periksa kembali koneksi internet Anda dan periksa

kembali apakah NIP dan password yang Anda
masukkan sudah benar. NIP dan password yang
digunakan harus sesuai dengan data pada aplikasi e-
performance.
Q: Saya lupa atau belum memiliki NIP dan/atau password
untuk aplikasi e-performance. Apa yang harus saya
lakukan?
A: Aplikasi Survei MOFIN menggunakan data dari aplikasi
e-performance. Silakan hubungi Pengelola Kinerja
Pegawai atau unit yang menangani aplikasi e-
performance di unit kerja Anda agar data Anda dapat
diperbarui.
Q: Setelah selesai mengisi kuesioner dan menekan tombol
Simpan dan Selesai, apakah saya masih dapat kembali
ke dalam survei dan mengganti jawaban?
A: Anda tidak dapat mengganti isi kuesioner setelah
menekan tombol Simpan dan Selesai.
Q: Koneksi internet saya terputus di tengah-tengah
pengisian survei. Apakah informasi yang sudah saya
masukkan tersimpan?
A: Seluruh informasi yang telah Anda berikan tetap
tersimpan apabila Anda telah menekan tombol Next

56 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

atau Prev. Anda disarankan menekan salah satu tombol
tersebut sebelum mengerjakan aktivitas lain agar
jawaban Anda tidak hilang jika koneksi internet
terputus.
Q: Saya tidak dapat melanjutkan ke laman berikutnya.
A: Pada kuesioner dengan tingkat kesesuaian dan tingkat
kepentingan, Anda diwajibkan untuk mengisi
keseluruhan pertanyaan untuk dapat melanjutkan ke
laman berikutnya. Periksa kembali apakah Anda telah
mengisi jawaban untuk kedua kuesioner tersebut.
Q: Siapa pihak yang dapat saya hubungi apabila saya
memiliki pertanyaan terkait pengisian kuesioner
MOFIN?
A: Anda dapat menyampaikan pertanyaan dengan:
1. Mengirimkan e-mail ke alamat

[email protected] (Mohon gunakan
email Kemenkeu);
2. Menghubungi Help Desk Survei MOFIN pada jam
kantor melalui telepon (021) 3449230 Extension
6429;
3. Datang ke Bagian Organisasi II, Biro Organisasi
dan Ketatalaksanaan, Gedung Djuanda I Lantai
16, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710.

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 57

VI.PENUTUP

Kementerian Keuangan perlu senantiasa menjaga kinerja
tinggi yang berkesinambungan untuk menjawab tantangan
yang semakin berat dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, diperlukan
suatu pengukuran tingkat kesehatan organisasi yang objektif,
sehingga aspek-aspek organisasi yang perlu diperbaiki dapat
terdeteksi secara cepat dan akurat. Survei MOFIN dapat
menjadi alat diagnosis awal mengenai tingkat kesehatan
organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
Survei ini dapat menjadi bahan masukan di dalam
pengambilan keputusan di bidang organisasi untuk
Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mengevaluasi kesehatan organisasi yang
dapat mendukung peningkatan kinerja, Survei MOFIN
dilaksanakan secara berkala. Oleh karena itu, seluruh
pegawai Kementerian Keuangan diharapkan secara aktif
berpartisipasi di dalam survei dimaksud. Selanjutnya, seluruh
unit eselon I diharapkan untuk senantiasa mendorong upaya-
upaya peningkatan kesehatan organisasi dan meningkatkan
kondisi kesehatan organisasi yang dirasakan masih kurang
optimal dengan menyusun program-program baru sehingga
organisasi Kementerian Keuangan yang sehat dan berkinerja
tinggi dapat terwujud.

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 58

LAMPIRAN

Praktik-praktik Manajemen di Kementerian
Keuangan

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Arahan Visi Bersama  Atasan langsung memberikan

Kejelasan pemahaman mengenai peran
pegawai dalam mencapai

Strategi target kinerja dalam Dialog

Keterlibatan Kinerja Individu (KMK
Pegawai 590/2016)
 Adanya forum perencanaan

kinerja yang melibatkan

pegawai sebelum

penandatanganan Kontrak

Kinerja memastikan bahwa

setiap pegawai terlibat

merumuskan arah organisasi

ke depan.

Kepemimpinan Kepemimpinan  Di dalam Dialog Kinerja

yang Otoritatif Individu (DKI), atasan langsung
memberikan arahan yang jelas

kepada bawahan (KMK

590/2016)

Kepemimpinan  Atasan langsung menerima

yang Konsultatif usul dan saran dari bawahan
mengenai pencapaian kinerja

dan program pengembangan

pegawai di dalam Dialog

Kinerja Individu (KMK

590/2016)

Kepemimpinan  Suasana dan iklim kerja yang

yang Mendukung nyaman untuk mendukung
kinerja

Kepemimpinan  Pemberian penugasan khusus

yang Menantang di luar tugas dan fungsi
pegawai, misalnya tim adhoc.

 Atasan mendorong pegawai

mengeluarkan potensi

terbaiknya

Budaya dan Keterbukaan dan  Penerapan Nilai-Nilai

Iklim Kerja Kepercayaan Kementerian Keuangan

59 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Kompetisi (Integritas, Profesionalisme,
Internal
Sinergi, Pelayanan,
Disiplin
Operasional Kesempurnaan)

 Diskusi antara atasan dan

bawahan mengenai kinerja dan

program pengembangan

pegawai dalam pelaksanaan

Dialog Kinerja Individu (KMK

590/2016)

 Atasan memberikan coaching

dan counseling kepada

pegawai

 Pemberian kesempatan yang

sama bagi pegawai yang

memenuhi syarat dan

berprestasi untuk

mendapatkan reward (baik

finansial maupun non finansial)

 Seleksi pegawai berprestasi

dan pegawai teladan (KMK

7/2016)

 SE 44/2017 tentang Himbauan

penerapan Nilai Dasar ASN

Dalam Rangka

Penyelenggaraan Tugas

Pemerintah Bagi PNS

Kemenkeu

 Telah disusun ketentuan

mengenai pedoman

penyusunan SOP (PMK

131/2015)

 Untuk menegakkan kode etik di

Kemenkeu, telah diatur

pembentukan Majelis Kode

Etik yang bertugas memeriksa

pelanggaran Kode Etik (PMK-

72/2007)

 Sebagai pedoman perilaku

pegawai, beberapa unit eselon

I telah memiliki ketentuan

mengenai kode etik pegawai.

 Instruksi Menteri Keuangan

Nomor 01/IMK.01/2009 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan

Penegakan Disiplin PNS di

Lingkungan Departemen

60 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen
Akuntabilitas Kreativitas dan
Kewirausahaan Keuangan
Kejelasan Peran
 Kreativitas dan inovasi menjadi
Kontrak Kinerja
tambahan nilai pada penilaian

kinerja pegawai (PP-46/2011)

 Sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi

bagi seluruh unit organisasi di

Kemenkeu, telah ditetapkan

PMK Organisasi dan Tata

Kerja Kemenkeu

 Sebagai dasar pelaksanaan

tugas bagi setiap pegawai,

telah disusun ketentuan

mengenai pedoman

penyusunan uraian jabatan

(PMK 138/2006)

 Telah disusun uraian jabatan

untuk masing-masing jabatan

struktural, pelaksana, dan

fungsional di lingkungan

Kementerian Keuangan

 Setiap pegawai memiliki target

yang jelas dan terukur dengan

adanya Kontrak Kinerja (KMK-

467/2014)

 Penetapan IKU dan target

kinerja telah didasarkan pada

tujuan organisasi yg diinginkan

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 61

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Manajemen  Untuk memberikan
Konsekuensi
penghargaan yang lebih adil

bagi pegawai, telah disusun

mekanisme penilaian kualitas

Indikator Kinerja Utama (KMK

Kualitas Kontrak Kinerja atau

K3)

 Pemberian penghargaan bagi

pelaksana melalui mekanisme

kenaikan grading diatur di

dalam mekanisme penetapan

jabatan dan peringkat bagi

pelaksana (PMK-241/2015 jo.

PMK 17/2017)

 Setiap pegawai memiliki

kesempatan yang sama untuk

menjadi talent pool (KMK-

60/2016)

 Pemotongan tunjangan

berdasarkan kehadiran

pegawai di dalam PMK

214/2011 jo. PMK 85/2015

tentang Penegakan Disiplin

Dalam Kaitannya Dengan

Tunjangan Khusus Pembinaan

Keuangan Negara Di

Lingkungan Kementerian

Keuangan

 Penurunan grading bagi

pegawai yang memiliki NEP

Kurang selama 2 periode

sebagai bentuk konsekuensi

kinerja pegawai (PMK-

241/2015)

Kepemilikan [Penilaian subjektif responden]
Personal
Koordinasi dan Kajian Kinerja  Pegawai yang akan
Kendali Pegawai
dipertimbangkan dalam seleksi

jabatan di Baperjakat harus

memenuhi Job Person Match

(JPM) minimal 72% (KMK

289/2012 tentang Penetapan

Nilai Job Person Match Dalam

Rangka Mutasi Jabatan

Struktural Di Lingkungan

Kementerian Keuangan)

62 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Manajemen  Untuk meningkatkan
Operasional
objektivitas, transparansi,

perencanaan karier, dan

motivasi kerja PNS Kemenkeu,

telah disusun PMK 39/2009

tentang Pola Mutasi Jabatan

Karier di Lingkungan

Departemen Keuangan

 Untuk meningkatkan

transparansi pengaturan

mutasi, masing-masing unit

eselon I telah memiliki pola

mutasi yang diatur melalui

Peraturan Pimpinan Unit

Eselon I

 Pegawai yang memiliki
kompetensi dan kinerja yang
tinggi berdasarkan penilaian
Human Asset Value (HAV)
Matrix memiliki kesempatan
untuk masuk ke dalam talent
pool (KMK-60/2016)

 Untuk memberikan

kesempatan yang lebih luas

bagi pegawai bertalenta, saat

ini sedang disusun kebijakan

mengenai Leaders Factory.

 Untuk memastikan keselarasan

(alignment) antara tujuan

organisasi, strategi, dan IKU

Kemenkeu dan Unit Eselon I,

Dialog Kinerja Organisasi

(DKO) atau Rapat Pimpinan

Kinerja (Rapimja) telah secara

efektif berjalan secara rutin

setiap triwulan.

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 63

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen
Manajemen
Keuangan  Dengan Performance-Based

Standar Budgeting (PBB), proses
Profesional
penganggaran di Kemenkeu

dititikberatkan pada

keselarasan antara tujuan

organisasi dengan program

kerja yang akan dilakukan.

 Dengan adanya better practice

guide di bidang penganggaran,

proses penyusunan anggaran

Kemenkeu menjadi lebih

akuntabel.

 SE-6/MK.1/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Resource

Forum Dalam Rangka

Penyusunan Renja Kemenkeu

 Untuk menegakkan kode etik di

Kemenkeu, telah diatur

pembentukan Majelis Kode

Etik yang bertugas memeriksa

pelanggaran Kode Etik (PMK-

72/2007)

 Sebagai pedoman perilaku

pegawai, beberapa unit eselon

I telah memiliki ketentuan

mengenai kode etik pegawai.

 Instruksi Menteri Keuangan

Nomor 01/IMK.01/2009 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan

Penegakan Disiplin PNS di

Lingkungan Departemen

Keuangan

64 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen
Kapabilitas Manajemen
Risiko  Untuk meningkatkan kualitas

Perolehan pengelolaan risiko dan
Talenta
implementasi ISO 31000:2011,
Pengembangan
Talenta telah ditetapkan PMK-12/2016

tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di

Lingkungan Kementerian

Keuangan

 Setiap unit organisasi wajib

menyusun profil risiko dan

strategi mitigasi risiko untuk

mendukung pencapaian tugas

dan fungsi organisasi secara

efektif dan efisien (PMK-

12/2016)

 Pegawai merupakan aset

terpenting karena Kemenkeu

merekrut pegawai yang

berkompeten, berintegritas,

dan profesional (KMK

129/2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Rekrutmen Calon

Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kementerian

Keuangan)

 Untuk memastikan kesesuaian

kompetensi pemangku jabatan

(the right man on the right

place), setiap jabatan di

Kemenkeu memiliki standar

kompetensi jabatan (SKJ)

 Kemenkeu memberikan

kesempatan kepada pegawai

untuk melanjutkan pendidikan

dan meningkatkan kompetensi

sehingga dapat menunjang

pelaksanaan tugasnya (PMK

18/2009 tentang Tugas Belajar

di Lingkungan Departemen

Keuangan)

 Pegawai diberikan kesempatan

melanjutkan pendidikan di luar

kedinasan untuk meningkatkan

kompetensi yang dibutuhkan

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 65

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen
Motivasi
Keahlian organisasi (KMK 148/2012
Berbasis Proses
Bisnis tentang Izin Mengikuti

Penggunaan Pendidikan di Luar Kedinasan
Keahlian dari
Pihak Luar Untuk Pegawai Negeri Sipil di

Nilai-nilai yang Lingkungan Kementerian
Bermakna
Pimpinan yang Keuangan)
Inspiratif
Kesempatan  Telah disusun 86 SOP layanan
Karir
unggulan dan 67 SOP Link di

Kemenkeu

 Pedoman pelaksanaan tugas

seluruh jabatan struktural,

pelaksana, dan fungsional di

Kemenkeu jelas karena telah

didokumentasikan di dalam

Uraian Jabatan (PMK-

138/2006)

 Untuk menjaga objektivitas dan

transparansi, Kemenkeu

secara reguler melibatkan

pihak ketiga (akademisi dan

konsultan) dalam pengkajian

alternatif kebijakan.

 Program Transformasi

Kelembagaan adalah bukti

keterlibatan tenaga ahli

eksternal di dalam proses

perumusan kebijakan di

Kemenkeu.

 Nilai-Nilai Kementerian

Keuangan (Integritas,

Profesionalisme, Sinergi,

Pelayanan, Kesempurnaan)

 Penghargaan dari atasan

langsung kepada pegawai

yang berkinerja baik

 Untuk memberikan

kesempatan yang lebih luas

bagi pegawai bertalenta, saat

ini sedang disusun kebijakan

mengenai Leaders Factory.

 Jabatan fungsional (Analis

Kebijakan Pusat dan Daerah,

Pemeriksa Bea dan Cukai,

Dosen, Arsiparis) berkembang

dengan pesat di Kemenkeu

66 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Orientasi untuk memberikan kesempatan
Eksternal
karir seluas-luasnya bagi

pegawai.

Pegawai yang memenuhi

syarat memiliki kesempatan

yang sama untuk mengikuti

seleksi jabatan terbuka (open

bidding) di dalam maupun luar

Kemenkeu.

Insentif  Untuk memberikan
Keuangan
penghargaan yang lebih adil

bagi pegawai, telah disusun

mekanisme penilaian kualitas

Indikator Kinerja Utama (KMK

Kualitas Kontrak Kinerja atau

K3)

Penghargaan dan  Sebagai salah satu bentuk
Pengakuan
penghargaan bagi pegawai,

telah ditetapkan pengaturan

mengenai penghargaan non

finansial bagi pegawai (KMK-

7/2016)

Sebagai pedoman

pelaksanaan pemberian

penghargaan non finansial bagi

pegawai, telah ditetapkan SE-

37/2016 (lingkup Setjen) dan

SE-50/2016 (lingkup

Kemenkeu)

Fokus pada  Beberapa unit eselon I telah
Pengguna 
Layanan memiliki sarana untuk

menampung masukan dari

stakeholders eksternal, baik

secara tradisional maupun

elektronik.

Standar pelayanan publik telah

ditetapkan pada tiap unit

eselon I sebagai langkah

peningkatan kualitas layanan

kepada stakeholders eksternal.

 Survei kepuasan pengguna

layanan adalah alat untuk

memonitor kualitas layanan

Kemenkeu kepada

stakeholders eksternal dari

tahun ke tahun.

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 67

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Inovasi dan  Berbagai IKU dengan target
Pembelajaran
waktu (response time) dibuat

sebagai bentuk peningkatan

kualitas pelayanan kepada

stakeholders.

Wawasan  Human Resource (HR) Audit
Kompetitif
pada seluruh unit eselon I

merupakan langkah Kemenkeu

untuk mengantisipasi

perubahan kondisi eksternal di

bidang SDM, yaitu

implementasi UU ASN.

 Target penerimaan perpajakan

disusun DJP, DJBC dan BKF

dengan mempertimbangkan

pertumbuhan ekonomi, suku

bunga, nilai tukar, demografis,

dan kondisi eksternal lainnya.

Kemitraan Kerja  Hubungan berkelanjutan

dengan instansi lain, misalnya
K/L lain, Pemda, masyarakat
setempat dsb

Hubungan  Kemenkeu menjaga hubungan
Kelembagaan  baik dengan media, Kepolisian,
dan Masyarakat
DPR, dan lembaga negara

lainnya.

Aktivitas di media sosial

(Twitter, Instagram, YouTube)

merupakan usaha Kemenkeu

untuk secara aktif

mensosialisasikan kebijakan di

bidang keuangan kepada

masyarakat.

Inovasi Top-down  20 Inisiatif Strategis baru

program Transformasi

Kelembagaan adalah inovasi

Pimpinan untuk Kemenkeu

yang lebih baik.

 Budaya PRiME merupakan

inovasi pimpinan Setjen untuk

menumbuhkan motivasi kerja

pegawai.

Inovasi Bottom-  Buku inovasi
up
mendokumentasikan inovasi

yang dikembangkan oleh para

68 | Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Dimensi Indikator Praktik Manajemen

Berbagi pegawai dan dapat bermanfaat
Pengetahuan untuk mempermudah
Menangkap Ide- pekerjaan.
ide dari Luar  Beberapa unit eselon I telah
Organisasi menginsiasi pemberian
penghargaan bagi pegawai
yang berinovasi
 Kreativitas dan inovasi menjadi
tambahan nilai pada penilaian
kinerja pegawai (PP-46/2011)
 Pegawai yang berprestasi
diberikan penghargaan (KMK-
7/2016)
 In-house training, knowledge
sharing, dan sosialisasi internal
merupakan media diseminasi
informasi untuk hal-hal baru.
 Benchmark ke K/L lain, BUMN,

swasta, atau organisasi nirlaba

telah dilakukan Kemenkeu

secara reguler untuk

memahami best practice pada

organisasi terkemuka.

Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan | 69

Website MOFIN

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda I Lantai 16-17
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710
Telp (021) 3846995, 3449230 PSWT 6429
mofin.kemenkeu.go.id