VOLUME 49 | NOMOR 6 | JUNI 2017 | ISSN 0126-2483
Dari Redaksi Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal
T idak terasa tahun 2017 telah mencapai tengah tahun, pada edisi keenam 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri
kali ini Warta Bea Cukai membahas tentang piloting pelaksanaan fungsi
audit pada enam Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai. Kegiatan unit pusat Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972
dan unit vertikal atas kedua kegiatan pengawasan ini akan sinergi dan lebih tanggal 20 Juni 1972
terkoordinasi optimal, efektif dan efisien, dan pada akhirnya diharapkan
akan mendorong meningkatnya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM
Pada rubrik Feature, redaksi mengangkat ulasan tentang Tower Dana Rakca yang PENASEHAT
merupakan fasilitas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah guna menam- SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
bah semangat dan meningkatkan kinerja aparatur negara terutama yang bekerja di Dr. Kushari Suprianto, M.M., M.E
luar homebase, salah satu faktornya adalah kepastian tempat tinggal. Tower Dana DIREKTUR TEKNIS KEPABENAN
Rakca yang berada di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan ini, dires- Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.
mikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, pada 5 Mei 2017 dan DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
dinamai “Tower Dana Rakca” oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Robi Toni, S.E., M.M.
saat kunjungannya bersama menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.
DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN
Selain itu, di edisi ini redaksi akan mengajak “untuk sejenak melupakan darat- PERATURAN
an” dalam perjalanan living on board di Labuan Bajo pada rubrik Travel Notes. Ir. Rahmat Subagio, M.A.
Menikmati pulau dengan air laut bening bernama pulau Kelor yang merupakan DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
daratan kecil dengan bukit di tengahnya. Lalu menuju ke pantai pink pulau Padar, Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A
membuat kita bersiap-siap menahan nafas karena kekaguman. DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.IH
Pada rubrik Reportase, redaksi akan mengulas patroli laut terpadu dengan sandi Plt. DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
operasi “Operasi Wallacea 2017”. Dalam operasi patroli laut ini, kapal patroli Bea Dwi Teguh Wibowo, S.E.
Cukai menggunakan teknologi satelit Brisat yang akan menunjang pelaksanaan DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
patroli laut Bea Cukai menjadi lebih tangguh. Operasi ini dilaksanakan di per Ir. Harry Mulya, M.Si
airan Indonesia bagian timur, sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN
kegiatan penyelundupan barang-barang ilegal, mengingat luas dan terbukanya STRATEGIS
daerah pengawasan laut serta adanya alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si
digunakan untuk pelayaran internasional, yang dapat menimbulkan potensi pe- TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN
langgaran oleh kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut. PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwijo Muryono
Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi Anda untuk majalah WBC. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN
Kontribusi tersebut dapat berupa foto, karya sastra, baik puisi, komik, cerita PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI
pendek, ataupun cerita bersambung, dan opini. Kirimkan karya tersebut ke war- Dwi Teguh Wibowo, S.E.
[email protected]. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN
Selamat membaca! DAN CUKAI
Pimpinan Redaksi M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M.
Deni Surjantoro KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA
DAN CUKAI
Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Dorektorat Ir. Agus Hermawan, MA
kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementeria PENGARAH
Keuangan Republik Indonesia DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN
Redaksi meerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengi- ANTAR LEMBAGA
riman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected] dan wartabeacukai@ DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA
gmail.com dengan disertai identitas lekap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar PEMIMPIN REDAKSI
menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik. KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
Deni Surjantoro
ALAMAT REDAKSI WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid
Yohannis Muhammad
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur REDAKTUR
Telp. (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 Ext. 820-821-822 Isro’ah Laeli Rahmawati, Yella Meisha Indika, Dara
Rahmania, Zukfaturrahmi, Rezky Ramadhani,
E-mail: [email protected] dan [email protected] Septian Dawang Kristanto, Rian Effendi, Nur Iman,
Follow: @Warta_BeaCukai WartaBeaCukai FOTOGRAFER
M. Faishal Hafizh, Jodie Umbara, M. Khamil Hamid,
Nurcholis Efendi, Deo Agung Sembada, Rahmad
Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira
REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty
Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya
SEKRETARIAT
Kartika, Nur Hani Rahmawati, Mustamiludin, Dadan
Heriyana, Rudi Andrian
Daftar Isi 16............LAPORAN UTAMA/MAIN REPORT
04...........EVENT
04 Ini Dua Komoditi yang 18 Kebijakan Zoning
Penyelundupannya Menguatkan Kinerja Audit
Digagalkan Bea Cukai dan Fungsi Pengawasan
Teluk Nibung
19 Zoning Policy Improves
04 Peringati Hari Lahir Audit Performance and
Pancasila, Bea Cukai Supervision Function
Gelar Acara “Saya Bea
Cukai, Saya Pancasila, 26 Pemeriksa Bea Cukai
Saya Indonesia” Bisa Lebih Diberdayakan
05 Kanwil Bea Cukai Jawa 27 Empowering The Group
Tengah Gagalkan of Functional Officers
Penyelundupan Sabu
Bermodus Paket Teh 32 Membangun Sistem
Kemasan Pengawasan Bea Cukai
Melalui Penelitian Ulang
05 Laksanakan Operasi dan Audit Kepabeanan
Patuh Ampadan I, Bea dan Cukai
Cukai Jambi Sita 4,8 Juta
Batang Rokok Ilegal 39...........WAWANCARA
07...........PROFIL KANTOR 39 MUHAMMAD SIGIT:
“Fungsi penelitian ulang
08 Bea Cukai Tanjung Perak dan audit menjadi garda
“Berusaha Mewujudkan terakhir…”
Amanah untuk Kantor
Percontohan dan 43...........FEATURE
Pengarusutamaan
Gender”
15........REPORTASE 43 Tower Dana Rakca
15 Kapal Bea Cukai dalam 46...........SISI PEGAWAI
“Operasi Wallacea 2017”
Gunakan Teknologi
Satelit
17 Ini Cara Agar Barang 46 Dari Gagalkan
Impor Tak Kena Pajak Penyelundupan
Berlipat Sabu hingga Terima
Penghargaan Menkeu
48...........RUANG KESEHATAN 61............INFOGRAFIS
62...........GALERI FOTO
48 CERVICAL CANCER
(Kanker Mulut Rahim)
50...........HOBI DAN KOMUNITAS
50 Komunitas Memancing
Bea Cukai Aceh
52...........BERBAGI PENGETAHUAN 66...........TRAVEL NOTES
52 Merancang Jaringan 56 Sejenak Melupakan
Semantik Peraturan Bea Daratan di Labuhan Bajo!
Cukai dengan Neo4j
54...........OPINI
54 Excise Tax and BPJS
56...........SEJARAH 70...........RAGAM
56 Pelabuhan Sunda Kelapa 70 Garda dan Kola
Cikal Bakal Berdirinya Menyambut UP9
Jakarta
72...........KICAU
60...........BEA CUKAI MENJAWAB
60 Tanya Jawab Seputar
Permohonan Pembukaan
Blokir Importir/Eksportir
EVENT
INI DUA KOMODITI YANG PENYELUNDUPANNYA PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, BEA
DIGAGALKAN BEA CUKAI TELUK NIBUNG CUKAI GELAR ACARA “SAYA BEA CUKAI,
SAYA PANCASILA, SAYA INDONESIA”
TELUK NIBUNG – Patroli laut Bea Cukai kian hari kian men- JAKARTA – Bea Cukai menyelenggarakan acara puncak
dulang prestasi. Kali ini, tim patroli yang berangkat dari peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertajuk “Saya Bea
dermaga Kantor Bea Cukai Teluk Nibung melalui perairan Cukai, Saya Pancasila, Saya Indonesia” pada hari Rabu
Sungai Pasir, pada Selasa (30/05) menemukan tiga buah ka- (07/06). Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi yang
pal yang diduga melakukan penyelundupan. Kepala Kantor hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa acara
Bea Cukai Teluk Nibung, Fuad Fauzi mengungkapkan bah- ini digelar sebagai upaya untuk menegaskan kembali kebe-
wa pada penindakan pertama, para petugas patroli laut saran bangsa dan negara Indonesia. Indonesia besar bukan
kapal BC15031 mengamankan dua buah kapal kayu yang hanya karena jumlah penduduknya, atau karena kekayaan
memuat pakaian bekas atau ballpress, dengan jumlah total sumber daya alamnya. Kebesaran kita bersumber pada ke-
48 ball. “Komoditi tersebut rencananya akan dibongkar di yakinan kokoh yang sederhana, yang tertuang dalam alinea
Pelabuhan Panton. Turut diamankan dalam penindakan ini terakhir konstitusi kita. Kita yakin bahwa kita besar karena
satu orang anak buah kapal pelangsir yang langsung dipe- kita ditopang oleh pondasi yang kuat bernama Pancasila.
riksa oleh penyidik Bea Cukai. Adapun barang bukti berupa Dalam acara tersebut Heru meresmikan Program Bimbingan
ballpress disimpan di gudang Tempat Penimbunan Pabean Mental Nasional dan meluncurkan Buku Panduan Program
Bagan Asahan dan dua buah boat pelangsir di pangkalan Bimbingan Mental Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk
kapal patrol Bea Cukai Teluk Nibung,” ujar Fuad. Di hari yang diinternalisasikan kepada seluruh pegawai Bea Cukai dan
sama, petugas patroli laut juga melakukan penindakan ter- memberikan penghargaan kepada para pegawai inspiratif.
hadap kapal feri KM. Ocean 1 di gudang sabas tempat san- Salah satu penerima penghargaannya adalah sosok pega-
daran kapal tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan wai bernama Jaya Setiawan Gulo. Sebagai sosok muda yang
pada kapal yang mengalami kebocoran pada haluan kapal inspiratif dengan berbagai pencapaian gemilang, Jaya juga
dan penyisiran pada gudang, menemukan enam kardus ber- berharap kepada seluruh pegawai Bea Cukai muda “Saya
isikan sarang burung wallet yang tak dilengkapi dokumen berharap generasi muda Bea Cukai dapat terus bekerja se-
resmi. Barang bukti ini pun langsung dibawa ke Kantor Bea suai dengan passion dan komitmen serta terus tanamkan
Cukai Teluk Nibung untuk diperiksa lebih lanjut. kecintaannya terhadap Bea Cukai,” ujarnya.
04 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
EVENT
KANWIL BEA CUKAI JAWA TENGAH LAKSANAKAN OPERASI PATUH
GAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU AMPADAN I, BEA CUKAI JAMBI SITA
BERMODUS PAKET TEH KEMASAN 4,8 JUTA BATANG ROKOK ILEGAL
SEMARANG – Bea Cukai Jawa Tengah berhasil menggagal- JAMBI – Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai
kan upaya penyelundupan paket narkotika jenis shabu asal terus berupaya mencegah beredarnya barang-barang ilegal.
Taiwan. Berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai terha- Di tahun 2017 ini, Bea Cukai juga memperketat terhadap
dap sebuah paket asal Taiwan berupa teh kemasan dari pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, salah sa-
China yang di dalamnya terselip amplop berisi serbuk putih tunya adalah dengan menggelar Operasi Patuh Ampadan
berbentuk kristal seberat 11 gram. Kepala Kantor Wilayah I. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga fair trade
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Untung Basuki, mengung- terhadap para pengusaha yang patuh membayar cukai. Kali
kapkan bahwa paket tersebut dikirim melalui kantor pos, ini Bea Cukai Jambi merilis beberapa hasil penindakan dari
“petugas kemudian melakukan uji laboratorium terhadap Operasi Patuh Ampadan I pada konferensi pers yang diada-
paket tersebut. Hasilnya positif serbuk putih tersebut beru- kan Jumat (09/06). Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, Priyono
pa shabu,” ungkapnya. Kemudian petugas Bea Cukai meng- Triatmojo mengungkapkan bahwa Bea Cukai Jambi telah
oordinasikan dengan BNNP untuk melakukan controlled menggelar Operasi Patuh Ampadan I di empat lokasi dari
delivery. Paket yang berasal dari Taiwan tersebut, dirikim- tanggal 15 Mei hingga 8 Juni 2017. “Operasi ini tak lepas dari
kan dengan penerima berinisial MDS yang beralamat di bantuan masyarakat yang juga memberikan informasi terka-
Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Pada Senin (19/06), it adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai, di antaranya
petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan BNNP Jawa Tengah adanya gudang dan maraknya beredar rokok ilegal di daerah
dan petugas Kantor Pos. tim gabungan kemudian melaku- Rimbo Bujang,” jelas Priyono. Dari operasi kali ini, Bea Cukai
kan surveillance terhadap alamat target. Keeseokan harinya, Jambi berhasil menegah 4.876.200 batang rokok ilegal yang
Selasa (20/06), tim gabungan menemukan seseorang yang ditaksir bernilai mencapai Rp 1,2 miliar. “Dari operasi terse-
mengambil paket tersebut di kantor pos. “Tim gabungan but Bea Cukai berhasl mencegah terjadinya potensi kerugian
kemudian melakukan penangkapan terhadap pengambil negara sebesar Rp 1,7 miliar,” ungkap Priyono. Sepanjang
paket tersebut, setelah dicocokkan ternyata sama,” ung- tahun 2017, Bea Cukai Jambi telah melakukan 29 kali penin-
kap Untung. Untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih dakan dengan nilai barang mencapai Rp 1,9 miliar dan telah
lanjut, tersangka dibawa ke kantor BNNP Jateng untuk dila- berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.
kukan pemeriksaan lebih mendalam. Penindakan-penindakan tersebut juga tidak lepas dari kerja
sama dan sinergi antara Bea Cukai Jambi dengan Kepolisian,
Kejaksanaan, TNI, dan Pemerintah Daerah.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 05
EVENT
BEA CUKAI SOEKARNO HATTA CIDUK PENYELUNDUP EMPAT PULUH RIBU BENIH LOBSTER
TANGERANG – Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil men- pemeriksaan tersebut, petugas melakukan penangkapan
ciduk seorang penumpang wanita yang berupaya me- terhadap tersangka di ruang tunggu keberangkatan inter-
nyelundupkan 40.000 benih lobster pada Jumat (09/06). nasional. Petugas kemudian langsung membuka isi koper
Diketahui penumpang berinisial W (32) merupakan warga tersangka dengan disaksikan oleh tersangka. Dari penggele-
negara Indonesia yang akan bertolak menuju Singapura dari dahan tersebut ditemukan 40.000 benih lobster yang terba-
Lombok. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Erwin gi ke dalam 53 paket plastik. Menindaklanjuti kasus ini, Bea
Situmorang menuturkan bahwa penangkapan tersangka Cukai telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan
diawali dari kecurigaan tim Penindakan dan Penyidikan Karantina. “Tersangka telah kami serahkan kepada pihak
Bea Cukai terhadap barang bawaan penumpang terse- Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sementara barang
but. “Petugas mencurigai bagasi milik penumpang terse- bukti berupa benih lobster telah dilepasliarkan oleh badan
but, sehingga dilakukan pemindaian x-Ray di terminal 2D karantina di Pantai PSPL, Banten. Hal ini dilakukan untuk
Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, petugas tetap menjaga kelestarian alam laut Indonesia,” pungkas
memiliki dugaan kuat bahwa barang di dalam bagasi milik Erwin.
tersangka merupakan benih lobster,” ungkapnya. Dari hasil
06 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
PROFIL
KANTOR
Bea Cukai Sebagai salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tanjung Perak yang memiliki tingkat kesibukan tinggi, karena berada di pelabuhan
nomor dua tersibuk di Indonesia, Bea Cukai Tanjung Perak memi-
“Berusaha liki ruang lingkup pelayanan dan pengawasan seputar Pelabuhan
Mewujudkan Tanjung Perak, yaitu beberapa Tempat Penimbunan Sementara
(TPS), Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Kawasan Berikat (KB), Gudang
Amanah Berikat (GB), dan TPS Teluk Lamong yang berlokasi di sekitar perbatasan
untuk Kantor antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.
Percontohan dan
Pengarusutamaan Di lokasi TPS yang ada di Tanjung Perak, pelayanan dan pengawasan dapat
berjalan lancar dengan menerapkan sistem yang baik sehingga proses
Gender” bongkar muat dan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan,
TPS Teluk Lamong menjadi TPS paling modern di Indonesia karena memi-
liki sistem apliaksi gate in dan gate out, sehingga pergerakan barang dapat
terkontrol dengan baik. Satu hal yang membedakan TPS Telok Lamong
dengan TPS lainnya adalah semua pelayanan dilakukan dengan sistem
otomasi, sehingga tidak banyak orang yang berada di sekitar TPS, dan arus
keluar masuk barang tetap lancar.
Dengan wilayah kerja yang cukup padat, tentunya Bea Cukai Tanjung Perak
membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, agar kinerja pegawai
dapat tetap maksimal. Salah satu kendala sarana dan prasarana di Bea
Cukai Tanjung perak selama ini adalah gedung kantor yang berdampingan
dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I. Kondisi ini menyebabkan
pegawai harus berbagi ruang dan tempat untuk melakukan pelayanan dan
pengawasan, sehingga mengurangi kenyamanan.
�
Efrizal. Dengan jumlah pegawai
yang besar menjadi
tantangan bagi kami untuk
mengakomodir semua
kebijakan.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 07
PROFIL
KANTOR
QQ TPS Teluk Lamong. Satu-satunya TPS termodern di Indonesia yang ada di Surabaya.
Namun kini, kenyamanan di kantor disediakan bagi pengguna jasa yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baik-
Bea Cukai Tanjung Perak semakin me- ingin berkonsultasi atau bertemu de- nya, termasuk taman yang dilengkapi
ningkat, setelah bagian depan gedung ngan pihak layanan dan penyuluhan. dengan sangkar burung sehingga me-
direnovasi dan yang paling penting Di ruang tunggu tersebut juga disedia- nambah kenyamanan bekerja dengan
adalah keseluruhan gedung kini di- kan ruang tunggu atau priority lounge hadirnya nuansa alam.
peruntukkan bagi Bea Cukai Tanjung untuk penguna jasa yang disabilitas.
Perak. Kenyamanan sudah mulai tera- “Disinilah batas pengguna jasa bisa “Ada tiga belas sarana dan prasara-
sa ketika memasuki lahan parkir yang masuk ke gedung Bea Cukai Tanjung na yang kini dimiliki oleh gedung Bea
dapat menampung cukup banyak ken- Perak, selebihnya adalah daerah ste- Cukai Tanjung Perak, yaitu aula leng-
daraan, baik roda dua maupun empat. ril yang hanya diperuntukkan bagi kap dengan sound system, ruang persi-
Ruang pelayanan yang terbagi menjadi pegawai saja,” ujar Kepala Bea Cukai apan, dan toilet. Ruang rapat (meeting
tiga ruang semakin membuat penggu- Tanjung Perak Efrizal yang merasa room), poliklinik, perpustakaan, area
na jasa menjadi nyaman, karena pro- pentingnya ada daerah steril, agar ti- parkir yang lebih luas, taman, pagar,
ses pelayanan dapat dilayani tanpa dak ada pengguna jasa yang berkeliar- papan nama kantor dan pos jaga,
harus bertumpuk pada satu ruangan. an di sekitar kantor. saluran pembuangan air (sanitary),
Monitoring Control Room (MCR), ruang
Memasuki gedung, kita akan da- Tidak hanya itu saja, di bawah kepe- laktasi dan ruang ramah anak, priority
pat menikmati ruang tunggu yang mimpinan Efrizal, setiap ruang yang health care, dan priority lounge. Baik
08 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
PROFIL
KANTOR
QQ Pemeriksaan Di TPS. Banyaknya pemeriksaan untuk kegiatan ekspor maupun impor, namun terlihat secara nyata dari pembangun-
tetap mementingkan kelancaran arus barang. an gedung ini adalah penataan ruang
yang lebih teratur, terciptanya taman
dekorasi maupun desain, kantor ini dengan menggunakan sumber dana yang asri, serta ruang rapat dan aula
mendapat banyak masukan dari para APBN tahun anggaran 2015, dan ge- yang representatif,” katanya.
pegawai wanita. Sentuhan wanita da- dung ini pun selesai pembangunannya
lam desain kantor kami percaya dapat pada tahun 2015. Lebih dari itu, sarana penunjang lain-
menambah keindahan dan kenyaman- nya yang kini ada di Bea Cukai Tanjung
an gedung ini,” tuturnya. Dengan memakan waktu selama 3 ta- Perak adalah, koperasi dan masjid
hun anggaran, bukan berarti renovasi yang bersih, nyaman, dan represen-
Namun demikian, Efrizal mengakui gedung Bea Cukai Tanjung Perak tidak tatif bagi seluruh pegawai dan peng-
kalau renovasi gedung ini membutuh- mengalami kendala. Ada beberapa guna jasa. Juga tersedia anjungan tu-
kan waktu yang tidak sebentar, bahkan kendala yang harus dihadapi untuk nai mandiri (ATM) bagi pegawai dan
hingga tiga kali berganti kepala kantor. menyelesaikan pembangunan ini, an- pengguna jasa. Kelengkapan itu kini
Menurutnya, rencana renovasi gedung tara lain keterlambatan penyelesaian juga semakin bertambah dengan men-
Bea Cukai Tanjung Perak diawali saat pekerjaan yang disebabkan oleh faktor dapatkan aset baru berupa bangunan
Kanwil Bea Cukai Jatim I akan pin- teknis yang terdiri dari jumlah tenaga dan gedung eks-Barang Milik Negara
dah lokasi ke Jalan Raya Juanda No. kerja, evaluasi terhadap kesesuaian (BMN) idle Badan Pemeriksa Keuangan
39 Semambung, Gedangan, Sidoarjo. bahan-bahan, keadaan cuaca, dan yang berlokasi di Jalan Rajawali No.26
Dari situ dimulailah penyusunan ren- kondisi lapangan sebelum pengerjaan Surabaya yang direncanakan akan di-
cana renovasi gedung kantor dengan yang ternyata jauh berbeda dengan renovasi menjadi gedung arsip Bea
menggunakan jasa konsultasi perenca- kondisi yang dilaporkan konsultan Cukai Tanjung Perak.
naan dari pihak ketiga. perencanaan.
Terpilih Mengikuti Lomba
Adapun pembangunan gedung Bea “Memang kami menghadapi bebera- Kantor Percontohan
Cukai Tanjung Perak dibagi menjadi pa kendala, tapi hasil yang dirasakan
dua tahap, pertama renovasi bagian cukup baik, seperti gedung baru Bea Sarana dan prasana penunjang kinerja
depan dengan menggunakan sumber Cukai Tanjung Perak sekarang terhin- kini lambat laut terpenuhi, walaupun
dana APBN tahun 2014, dan tahap dar dari banjir, dan telah meninggikan masih ada beberapa pekerjaan di be-
kedua untuk renovasi gedung kantor level lantai dan menata kembali sa- berapa lokasi, kesemuanya adalah
bagian belakang dan sarana prasarana luran pembuangan air. Hal lain yang untuk penyempurnaan sarana dan
prasarana itu sendiri. Dari perjuangan
membangun dan merenovasi gedung
hingga layak, tentunya ada yang ha-
rus diperjuangkan menjadi lebih baik,
yaitu profesionalisme kerja. Dengan
bekerja secara profesional maka
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 09
PROFIL masyarakat usaha akan menilai Bea
KANTOR Cukai Tanjung Perak kini menjadi Bea
Cukai yang lebih baik dan profesional.
10 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
Dari bukti nyata tersebut, maka ti-
dak heran kalau Bea Cukai Tanjung
Perak terpilih sebagai salah satu wakil
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai da-
lam lomba kantor percontohan tingkat
Kementerian Keuangan. Efrizal menu-
turkan, dipilihya Bea Cukai Tanjung
Perak tidak serta merta ditunjuk begitu
saja, ada proses yang harus dilalui yai-
tu proses pengajuan dari Kanwil Jatim
I dimana Bea Cukai Tanjung Perak ha-
rus berjuang bersama sembilan kan-
tor Bea Cukai lainnya untuk menjadi
tiga besar sebagai wakil Bea Cukai di
Kementerian Keuangan.
“Jadi setelah melewati seleksi yang
dilakukan oleh tim penilai dari Kantor
Pusat, akhirnya terpilihlah tiga KPPBC
untuk mewakili Bea Cukai dalam lom-
ba kantor percontohan, yaitu Tanjung
Perak, Bandung, dan Palembang,”
ungkapnya.
Terkait dengan persiapan yang dila-
kukan, Efrizal mengatakan, untuk Bea
Cukai Tanjung Perak persiapan telah
dilakukan sejak tahun 2015, di mana
Bea Cukai Tanjung Perak melakukan
renovasi dan redesign kantor, sehing-
ga dari sisi sarana dan prasarana sudah
disiapkan. Sedangkan persiapan untuk
sumber daya manusia (SDM) dan pro-
sedur, Bea Cukai Tanjung Perak beru-
saha untuk terus meningkatkan pela-
yanan prima kepada pengguna jasa.
Dimana hal tersebut dapat dibuktikan
dengan meningkatnya hasil survei ke-
puasan pengguna jasa di tahun 2015
berada pada angka 3,56 namun di ta-
hun 2016 meningkat menjadi 4,21.
“Dengan kesiapan yang jauh lebih ma-
tang dan meningkatnya hasil survei
kepuasan pengguna jasa, maka tidak
QQ Ruang Pelayanan. Kini lebih nyaman
dengan membagi tiga ruang untuk masing-
masing kegiatan.
PROFIL
KANTOR
QQ Ruang Ramah Anak. Salah satu wujud
program pemanfaatan kebersamaan
berkualitas bersama keluarga.
heran kalau kami juga mendapatkan PBB. “Selain inovasi tersebut, kami minggunya sebagai solusi efektif agar
ISO 9001:2015 (mutu pelayanan-red) juga memiliki inovasi yang original, pengguna jasa dapat lebih memahami
untuk 14 layanan unggulan pada tahun yaitu kelas bimbingan pabean dan informasi tentang prosedur kepabea-
2016, dimana Bea Cukai Tanjung Perak manifest to market forces (M2M) yang nan. Satu hal yang penting disini ada-
menjadi salah satau kantor Bea Cukai kini dikembangkan menjadi Customs lah pengguna jasa bebas untuk men-
yang pertama mendapat di lingkungan to Customers Visit (C2C),”ungkapnya. daftar tidak dipungut biaya apapun,
Bea Cukai,” katanya. namun tetap diberlakukan kuota untuk
Terkait dengan kelas bimbingan pa- membatasi agar kegiatan bimbingan
Banyak inovasi yang telah dilakukan bean, Efrizal menjelaskan kegiatan dapat fokus dan efektif.
oleh Bea Cukai Tanjung Perak untuk ini dilakukan setelah ada pendataan
menjadi kantor percontohan, inovasi dari petugas Penyuluhan dan Layanan Sementara itu, lanjut Efrizal, untuk ino-
itu ada yang berbentuk original mau- Informasi. Dari hasil email, media so- vasi M2M yang dikembangkan menjadi
pun yang berbentuk duplikat. Inovasi sial, telepon yang masuk, maupun C2C adalah kunjungan ke perusahaan-
tersebut antara lain, pengadaan pengguna jasa yang langsung datang, perusahaan yang melakukan kegiatan
charging booth, layanan SMS center, ternyata dari mereka banyak yang me- di Bea Cukai Tanjung Perak. “Selain
ATM mandiri, pembubuhan slogan nanyakan mengenai sistem dan prose- untuk mengenal lebih dekat rekan
bebas pungli pada surat keluar, kom- dur kepabeanan. Untuk menampung kerja, pada kesempatan tersebut kami
puter layanan mandiri, coffee morn- seluruh pertanyaan yang ada tersebut, menggali hal-hal yang perlu diperbaiki
ing, monitor layanan informasi (MoLI), maka Bea Cukai Tanjung Perak mem- lebih lanjut. Oleh karena itu, selaku
MCR, SIPINTER atau sistem pelayanan buat kelas bimbingan kepabeanan penyedia layanan bisa secara langsung
dan informasi terpadu, dan refreshing dengan tema yang berbeda-beda tiap mendengar dan berdiskusi mengenai
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 11
PROFIL
KANTOR
tiap hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan Dengan penunjukan ini, Bea Cukai Tanjung Perak juga telah me-
dalam hubungannya dengan pelayanan yang kami nyatakan siap, mengingat sarana dan prasarana yang ada juga
berikan,” tutur Efrizal. telah mendukung termasuk beberapa kebijakan responsif gender
yang telah diimplementasikannya, termasuk dalam pelaksanaan
Persiapan dengan membangun dan merenovasi ru- tugas di Bea Cukai Tanjung Perak yang berusaha untuk berko-
panya belum cukup bagi Bea Cukai Tanjung Perak un- mitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif
tuk mempersiapkan diri menghadapi lomba kantor gender, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepa-
percontohan, studi banding pun dilakukan dengan da pegawai laki-laki maupun perempuan baik untuk tugas utama
melihat Bea Cukai Banyuwangi dan Malang yang ter- mapun tugas tambahan.
lebih dulu sudah menjuarai lomba kantor percontoh-
an. Dengan studi banding ini diharapkan apa yang “Kami juga memberikan dukungan penuh terhadap program
sudah diterapkan oleh kantor percontohan lainnya ASI eksklusif bagi pegawai, tenaga pendukung, masyarakat seki-
dapat juga diterapkan di KPPBC Tanjung Perak. tar, dan pengguna jasa perempuan dengan menyediakan ruang
laktasi. Termasuk mendukung penuh program pemanfaatan ke-
Finalis Lomba Kantor Implementasi PUG bersamaan berkualitas bersama keluarga melalui pemanfaatan
ruang ramah anak (daycare room),” jelas Efrizal yang mengaku
Tahun ini memang menjadi tahun yang penuh berkah mendapat masukan cukup banyak dari tim kantor pusat untuk
bagi Bea Cukai Tanjung Perak, selain telah memiliki implementasi PUG ini.
gedung kantor sendiri, ditunjuk mewakili Bea Cukai
untuk kantor percontohan, juga mendapat kehor- Tidak hanya itu, masih ada beberapa kebijakan responsif gender
matan mewakili Bea Cukai untuk lomba kantor im- lainnya, yaitu dalam penyelenggaraan kelas pabean yang disiar-
plementasi Pengarustamaan Gender (PUG). kan langsung melalui video live streaming sehingga memudah-
kan pengguna jasa baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, maupun
12 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
PROFIL
KANTOR
QQ Ruang Laktasi. Menjadi
wujud nyata kebijakan
responsif gender yang
telah diimplementasikan
di Bea Cukai Tanjung
Perak.
berkebutuhan khusus dapat mengikuti Efrizal kalau persiapan yang dilakukan Perak menjadi kantor Bea Cukai mo-
kelas tersebut dari manapun mereka saat ini tidak ada yang kurang, bahkan dern dengan tingkat profesionalisme
berada. Selain itu, memberikan pe- bisa dibilang suatu kelebihan karena kerja yang tinggi, patut diacungi jem-
layanan kepada pengguna jasa ber- jumlah SDM yang besar, yaitu 361 pe- pol dan dihargai. Banyaknya rintangan
kebutuhan khusus di priority lounge gawai, menjadi tantangan tersendiri saat membangun gedung tidak menyu-
sehingga yang bersangkutan tidak namun tetap dapat menelurkan kebi- sutkan semangat mereka untuk menja-
perlu mengikuti antrian. Juga, di Bea jakan-kebijakan responsif gender. di lebih baik, dan berusaha mencipta-
Cukai Tanjung Perak menyediakan ko- kan inovasi baru untuk pelayanan Bea
tak saran internal, baik dalam bentuk “Salah satu wujud hak dan kewajiban Cukai menjadi hal yang wajib dimiliki
konvensional di beberapa titik maupun di dalam PUG yang diterapkan oleh oleh seluruh pegawai demi terwujud-
melalui aplikasi google form. Bea Cukai Tanjung Perak terhadap nya Bea Cukai makin baik.
semua SDM-nya adalah memberikan
Kebijakan maupun inovasi sudah disi- kesempatan yang sama kepada selu- (Supriyadi)
apkan oleh Bea Cukai Tanjung Perak ruh pegawai tanpa terkecuali dalam
untuk menghadapi penilaian dari dua melaksanakan tugas dan kewajiban
perlombaan yang sekaligus diikutinya, serta dengan tanggung jawab yang
bukan hal mudah untuk mendapatkan sama pula,” tandasnya.
itu semua, namun dengan perjuangan
dan keinginan yang kuat dari seluruh Dua event besar siap diraih oleh Bea
pegawai Bea Cukai Tanjung Perak, Cukai Tanjung Perak, kebersamaan
akhirnya semua persiapan dapat dila- dan kekompakan dari seluruh pegawai
kukan dengan maksimal. Hal ini diakui menandai kalau perjuangan mereka
untuk menjadikan Bea Cukai Tanjung
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 13
PERATURAN
PRESS Untuk lebih mempercepat proses customs clearance, Kementerian
RELEASE Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan per
KEMENTERIAN aturan mengenai penetapan klasifikasi barang sebelum impor. Peraturan
KEUANGAN ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa
dan menyeragamkan penetapan klasifikasi barang.
KEMENTERIAN
KEUANGAN Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang
TETAPKAN impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. PKSI merupakan praktik ke-
PERATURAN pabeanan sesuai amanat dari World Customs Organization (WCO) dalam Revised
TENTANG Kyoto Convention (RKC) dan World Trade Organization dalam Agreement on Trade
PENETAPAN Facilitation. Kedua berbicara tentang penetapan klasifikasi barang.
KLASIFIKASI
BARANG Sebelumnya, PKSI sudah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor KEP-22/BC/1997. Kini, peraturan tersebut disempurnakan mela-
SEBELUM IMPOR lui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.04/2016 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan
Pemberitahuan Pabean.
Mengacu pada PMK terbaru, materi utama yang diatur antara lain:
1. Importir dapat mengajukan permohonan klasifikasi barang atas barang im-
por sebagai dasar perhitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan
pabean kepada Direktur Jenderal u.p Direktur.
2. Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan PKSI atau surat penolakan, da-
lam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah
tanggal diterimanya permohonan atau tanggal diterimanya data tambahan,
contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya se-
cara lengkap.
3. PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan
sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan
identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.
4. Importir dapat mengajukan permohonan peninjauan atas Keputusan PKSI
dengan dilengkapi bukti baru sebagai data pendukung dalam jangka wak-
tu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan PKSI
diterbitkan.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menetapkan klasifikasi harus me-
netapkan klasifikasi barang sesuai dengan Keputusan PKSI dalam hal ber-
dasarkan hasil identifikasi barang yang diimpor sama dengan barang yang
tercantum dalam PKSI dimaksud.
6. PKSI tidak berlaku dalam hal:
a. a. Terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai klasifikasi barang;
b. Identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam
Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI;
c. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI diganti atau diba-
talkan; atau;
d. Digunakan oleh importir yang bukan merupakan Importir yang mengaju-
kan permohonan PKSI yang diterbitkan.
7. Pencabutan pasal 10C ayat (1) dan 17A huruf b, PMK Nomor 51/PMK.04/2008
tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,
serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 122/
PMK.04/2011, yang mengatur tentang Pre Entry Classification dan petunjuk
pelaksanaan penetapannya.
Sumber: Subdit Klasifikasi Barang Direktorat Teknis Kepabeanan.
14 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
REPORTASE
Kapal Bea Cukai Dalam “Operasi Wallacea 2017”
Gunakan Teknologi Satelit
Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan untuk operasi patroli laut terpadu di wilayah per
airan Indonesia Bagian Timur menggunakan teknologi satelit Brisat. Jalur komunikasi satelit ini dapat memudahkan
kerjasama antara petugas yang sedang melakukan operasi di laut dengan unsur operasi di darat.
“Penggunaan teknologi satelit ini akan menunjang pelaksanaan patroli laut Bea dan Cukai ke depan menjadi tang-
guh,” kata Direktur Penindakan dan Penyidikan, Harry Mulya seusai memimpin upacara pembukaan Operasi Jaring
Wallacea 2017 di Dermaga Pelabuhan Benoa pada 10 Mei 2017.
Operasi Patroli Laut Bea dan Cukai dengan sandi operasi “Jaring Wallacea tahun 2017” merupakan kegiatan pengawasan
di laut yang dilaksanakan DJBC yang dilatar belakangi oleh tingginya potensi pelanggaran terhadap UU Kepabeanan dan
peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya diamanatkan kepada Bea Cukai.
Operasi ini dilaksanakan di perairan Indonesia Bagian Timur sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan
penyelundupan barang-barang illegal mengingat luas dan terbukanya daerah pengawasan laut serta adanya Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) yang digunakan untuk pelayaran internasional yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran
oleh kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut.
Harry Mulya mengatakan dalam operasi kali ini akan diujicobakan pemanfaatan jalur komunikasi satelit untuk menge-
tahui potensi pemanfaatan teknologi satelit base on practice. Dengan adanya jalur komunikasi satelit ini diharapkan
pelaksanaan komunikasi dari kapal patroli yang sedang bertugas dengan unsur operasi di darat akan dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien. Unsur operasi di darat akan selalu terkoneksi dengan kapal patroli setiap saat.
Selama ini diakui Harry Mulya bahwa salah satu kelemahan operasi patroli laut Bea dan Cukai adalah kurangnya koor-
dinasi antara petugas di laut dengan petugas di darat, karena seringnya terputus komunikasi akibat gangguan jaringan,
mengingat luasnya lautan Indonesia apalagi di bagian Timur. “Diharapkan, dengan perencanaan operasi yang matang,
SDM patroli laut yang handal, dan didukung dengan teknologi tinggi, akan mewujudkan patroli laut Bea Cukai yang
tangguh dan berkelas dunia,” harap Direktur Penindakan dan Penyidikan ini.
“Harapan kita untuk pengawasan di laut Indonesia Bagian Timur ini akan lebih baik lagi terutama mencegah masuknya
barang-barang ilegal yang selama ini mungkin belum termonitor atau terdekteksi secara menyeluruh. Dengan adanya
patroli ini, kita nantinya bisa memetakan lokasi atau kira-kira faktor-faktor apa atau strategi apa yang akan kita lakukan
dalam rangka untuk memerangi masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia Timur,” ujar Harry Mulya.
Operasi Patroli Laut ini dilaksanakan dalam skema patroli laut terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi baik
internal DJBC maupun dengan pihak eksternal antara lain TNI AL, Polair, Ditjen PSDKP KKP, Ditjen Hubla, BAKAMLA
dan stake holder lainnya. Operasi ini dilaksanakan dengan melibatkan 4 (empat) Kantor Wilayah dan 3 (tiga) Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai, serta mengerahkan delapan kapal patroli dengan 130 personil.
Tampak terlihat jelas setiap pimpinan atau yang mewakili dari instansi terkait hadir dalam upacara pembukaan patroli
laut ini memberikan dukungan supaya berhasil dan berjalan sesuai yang diharapkan. Diantaranya, Kepala Kejaksaan
Tinggi Bali, Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar, Direktur Kepolisian Perairan, Kepala Bakamla Denpasar, Kepala BNN
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 15
REPORTASE
QQ Upacara pembukaan Patroli Wallacea 2017 penerimaan negara dari Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai
yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Patroli Laut Bea dan Cukai selalu mengedepankan koordi-
nasi dengan penegak hukum di laut lainnya. Hal ini dapat
dilihat dari keikutsertaan dan partisipasi aktif DJBC dalam
patroli laut terkoordinasi seperti patroli Kamla dalam ne-
geri yaitu “Operasi Nusantara” dan patroli udara “Bhuana
Nusantara” yang komando dan pengendaliannya oleh Badan
Keamanan Laut. Keikutsertaan DJBC lainnya adalah mela-
lui Patkor Optima, Patkor Kastima, Patroli laut Khusus de-
ngan Badan Narkotika Nasional serta kegiatan operasi SAR.
Tujuannya adalah untuk membangun koordinasi dan sinergi
semua instansi yang mempunyai kewenangan penegakan
hukum di laut.
Bali, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Benoa, Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Laut
Benoa, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar,
Kepala Kantor Imigrasi Benoa, Kakanwil DJBC Sulawesi,
Kakanwil DJBC Kalimantar Bagian Barat, Kakanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur, mewakili Kanwil DJBC Maluku,
Papua dan Papua Barat, Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
serta undangan lainnya.
QQ Direktur P2 beserta undangan QQ Satelit Brisat di Kapal 60002
Selain operasi ini, DJBC juga melaksanakan operasi terpadu Operasi patroli laut ini juga merupakan lanjutan operasi ter-
Jaring Sriwijaya di wilayah Barat Indonesia yang pembuka- padu Jaring Wallacea tahun 2016 yang menghasilkan capaian
annya tanggal 4 Mei 2017 lalu, serta operasi patroli laut yang membanggakan dengan melakukan penindakan lebih
yang dilaksanakan secara mandiri oleh satuan kerja setem- dari 12 (dua belas) kali, hal ini merupakan bukti nyata dari
pat di seluruh Indonesia yang digelar sepanjang tahun 2017 komitmen, kesungguhan, keberanian, kejujuran, dan kerja ke-
dengan melibatkan kapal patroli berbagai ukuran mulai dari ras dari semua pihak. “Semoga keberhasilan tersebut mampu
speed boat ukuran 15 meter dan 10 meter, Fast Patrol Boat dilanjutkan dengan lebih baik pada operasi Jaring Wallacea
(FPB) 28 meter, FPB 38 meter dan FPB 60 meter. 2017,” harap Harry Mulya.
Harry Mulya menambahkan, patroli laut Bea dan Cukai Dalam kesempatan itu, Harry Mulya menyampaikan terima kasih
merupakan patroli dalam aspek prosperity approach yaitu kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujicoba
pendekatan kesejahteraan yang memiliki nilai strategis dan terknologi komunikasi satelit kapal patroli laut itu serta menyam-
karakteristik khusus di bidang fiskal, untuk mengamankan paikan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh awak kapal patroli yang terlibat dalam Operasi
Jaring Wallacea 2017, terutama kepada istri dan keluarga di ru-
mah yang tiada henti memberikan dukungan dan mengiringi
dengan doa agar pelaksanaan patroli laut bisa berjalan dengan
sukses dan pulang ke rumah dengan selamat.
(Piter)
16 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
REPORTASE
INI CARA AGAR BARANG IMPOR
TAK KENA PAJAK BERLIPAT
J akarta (08/06) – Pemerintah impor 100% lebih tinggi dari yang Oza mengungkapkan bahwa dalam
telah memperbarui peraturan seharusnya. PMK-34/PMK.10/2017 diatur menge-
terkait impor barang kiriman nai pengenaan PPh Impor dan sesuai
melalui Peraturan Menteri Direktur Teknis Kepabeanan, Oza dengan Undang-Undang PPh Pasal
Keuangan (PMK) nomor 182/ Olavia, memaparkan bahwa terha- 22 ayat (2) dijelaskan bahwa penge-
PMK.04/2016. Dalam peraturan ter- dap barang impor dengan nilai USD naan PPh Impor terhadap penerima
sebut peningkatan nilai barang yang FOB 100 sampai dengan USD FOB barang impor yang tidak mencantum-
mendapat pembebasan ditingkatkan 1.500 dengan menggunakan CN akan kan NPWP akan dikenakan 100% lebih
dari semula USD 50 menjadi USD 100, dikenakan Bea Masuk, PPN, serta tinggi dibandingkan penerima barang
selain itu diatur juga mengenai penge- PPh Impor. “Semuanya telah diatur, impor yang mencantumkan NPWP.
naan tarif tunggal Bea Masuk sebesar baik di Undang-Undang, ataupun
7,5% serta penyelesaian proses kepa- Peraturan Menteri Keuangan,” ung- “Untuk itu kami mengimbau kepada
beanan menggunakan consignment kapnya. Oza menambahkan bahwa para penerima barang impor agar me-
note (CN). pengenaan tarif Bea Masuk sebesar nyampaikan nomor NPWP kepada pe-
7,5% telah diatur dalam PMK-182/ nyelenggara pos atau mencantumkan
Namun, dalam penerapannya ma- PMK.04/2016, sementara PPN sebe- nomor NPWP pada barang kiriman.
sih ditemukan beberapa kendala di sar 10% diatur dalam Undang-Undang Sementara, bagi penyelenggara Pos
antaranya adalah para penerima ba- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ser- agar mencantumkan NPWP penerima
rang kiriman yang merasa keberatan ta PPh Impor diatur dalam PMK-34/ barang pada dokumen pabean sesuai
dengan penetapan oleh pejabat Bea PMK.10/2017. dengan informasi yang diperoleh dari
Cukai yang mengenakan tarif PPh penerima barang,” pungkas Oza.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 17
LAPORAN
UTAMA
Kebijakan Zoning Menguatkan
Kinerja Audit dan Fungsi Pengawasan
Direktorat Audit Kepabeanan diharapkan akan mendorong meningkatnya kepatuhan pengguna jasa kepa-
dan Cukai saat ini melaksa- beanan dan cukai.
nakan piloting pelaksana-
an fungsi audit pada enam Fungsi audit yang tersentralisasi, yang telah diterapkan sejak Oktober 2013
Kantor Wilayah (Kanwil) dinilai cukup efektif dan efisien. Simpulan ini didapat dari Hasil Kajian Tim
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penguatan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai ter-
berdasarkan Kep 355/BC/2017 hadap beberapa faktor yang diukur, berupa kinerja, manajemen risiko, sumber
tentang Piloting Pelaksanaan daya manusia (SDM), konsistensi kebijakan, efisiensi anggaran, aspek legal,
Fungsi Audit Kepabeanan dan struktur, dan distribusi premi.
Cukai pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Simpulan ini sejalan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal
Cukai dan sesuai dengan PMK yang dituangkan pada Laporan Hasil Audit nomor LAP-101/IJ.3/2015 tanggal
Nomor 234/PMK.01/2016 tang- 13 November 2015. Namun, meskipun demikian kebijakan, ini belum dapat
gal 21 Desember 2015 ten- menjawab beberapa permasalahan, yaitu:
tang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan. Atas a. Kebutuhan atas pelayananan dan pengawasan unit vertikal (Kanwil/
hal ini, maka Direktorat Audit Kantor Pelayanan Utama (KPU)) terhadap masyarakat usaha belum sepe-
Kepabeanan dan Cukai menjadi nuhnya diakomodasi dengan baik oleh kebijakan sentralisasi fungsi audit,
unit yang sangat strategis, teru- karena terkendala keterbatasan sumber daya dan keterbatasan komuni-
tama dalam upaya meningkatkan kasi, di antaranya adalah pengawasan impor dan ekspor yang peka waktu
kegiatan pengawasan, berupa terkait penetapan tarif dan nilai pabean, penutupan tempat penimbun-
penelitian ulang dan pelaksana- an berikat (TPB), keberatan, pengembalian, dan pemeriksaan sederhana
an audit kepabeanan dan cukai. lainnya.
Kegiatan unit pusat dan unit ver-
tikal atas kedua kegiatan penga- b. Kendala komunikasi dan koordinasi Direktorat Audit Kepabeanan dan
wasan ini akan sinergi dan lebih Cukai dengan unit vertikal terkait dengan penentuan objek audit (au-
terkoordinasi optimal, efektif ditee) yang dirasakan belum mengakomodasi dengan baik kebutuhan
dan efisien, dan pada akhirnya Kanwil/KPU dalam menajemen risiko dan targeting objek audit.
c. Rentang kendali (span of control) Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
dalam pengelolaan SDM fungsional pemeriksa Bea Cukai (PBC) dan pe-
gawai struktural yang pada saat itu cukup besar, yaitu sebanyak 80 tim
audit yang secara keseluruhan melibatkan sebanyak 546 pegawai.
d. Harapan dari pimpinan Bea Cukai untuk mengoptimalkan peranan
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam mendukung program dan
18 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
Zoning Policy
Improves Audit
Performance and
Supervision Function
Directorate of Audit is Centralized audit function which has been implemented since October 2013
currently conducting is considered quite effective and efficient. This summary was obtained from
the piloting of audit the study of Customs and Excise Audit Duty and Function Reinforcement team
function implemen- which measured some factors such as performance, risk management, human
tation in 6 Regional resources, policy consistency, budget efficiency, legal aspect, premium structure
Customs Offices based on and distribution.
Director General of Customs
and Excise Decree number It was also stated in the Performance Audit Report of Inspectorate General of
KEP-355/BC/2016 in Piloting Ministry of Finance which was mentioned in Audit Report number LAP-101/
of Implementation of Customs IJ.3/2015. However, this policy still can’t accommodate several problems, for
and Excise Audit Function example:
in Customs Regional Office
and according to Regulation a. Demand of vertical units (Regional Customs Office, and Prime Customs
of Ministry of Finance num- Office) service and supervision for customs stakeholders has not fully
ber 234/PMK.01/2016, in accommodated yet by centralized audit function policy due to limited
Organization and Work human resources, and communication span in performing time-sensitive
Procedure of Ministry of import export activities supervision such as customs tariff and value de-
Finance, thus make Directorate termination, bonded zone closing, objection of appeal, restitution, and
of Audit becomes a very strate- other general examinations.
gic unit, especially in enforcing
control activities such as re-ex- b. Lack of communication and coordination between Directorate of Audit
amination and customs and and vertical units in determining the auditee. Also, demand of Regional
excise audit. These activities, Customs Office, and Prime Customs Office in risk management and audi-
which are conducted in central tee targeting has not fully accommodated yet.
and vertical unit, are expected
to be optimally integrated, c. Span of control in managing functional officers and structural officers,
more effective and efficient, which, currently, there are 80 teams of auditor that consists of 546
and eventually expected to officers.
improve customs stakeholders
compliance. d. The confidence in optimizing Directorate of Audit role on supporting pro-
gram and strategic target, also DGCE vision and mission that is the study
of repositioning of customs and excise audit function.
Based on statistical data of several years back of audit assignment, in the form
of letter of assignment which have been issued, also ease of access to customs
and excises offices, it was recommended to divide the auditee into 6 audit
zones. 6 audit zones, based on KEP-355/BC/2017, are:
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 19
LAPORAN
UTAMA
Timur, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian
Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, dan Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
3. Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta meliputi auditee pada
Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dan KPU Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok;
4. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat meliputi auditee
pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat;
5. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta meliputi auditee pada Kantor
Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah & Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan
Bagian Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan
Bagian Selatan, dan Kantor Wilayah Bea Cukai
Kalimantan Bagian Timur;
6. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I meliputi audi-
tee pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Kantor
Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2, Kantor Wilayah Bea
Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara,
Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan,
Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, dan Kantor Wilayah
Bea Cukai Khusus Papua.
QQ Dwi Teguh, tujuan zoning salah satunya untuk efektivitas dan Efisiensi dan Efektifitas Post Control.
efisiensi dalam pelaksanaan audit di wilayah tempat di mana auditee
berada. Seiring dengan penguatan reformasi Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, rencana strategis ini selanjutnya dimasuk-
sasaran strategis serta visi dan misi Bea Cukai, beru- kan ke dalam Inisiatif Strategis No.19 yaitu Penguatan Peran
pa kajian repositioning fungsi audit kepabeanan dan Post Clearance yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
cukai. Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017,
berupa revitalisasi peran unit pusat dan unit vertikal dalam
Berdasarkan data statistic, pengalaman audit beberapa ta- pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai dan penelitian
hun ke belakang berupa surat tugas yang diterbitkan, serta ulang guna efisiensi dan efektivitas post control.
kemudahan akses terhadap kantor-kantor pengawasan dan
pelayanan kepabeanan dan atau cukai, maka diusulkan un- Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit Kepabeanan
tuk membagi seluruh auditee ke dalam enam zona wilayah dan Cukai, Dwi Teguh, saat ini telah ditempatkan fungsional
audit. Keenam wilayah tersebut sesuai KEP-355/BC/2017, pbc sub unsur audit pada enam kanwil zona pelaksanaan
adalah: fungsi audit.
1. Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara meliputi “Kebijakan zoning telah berjalan sesuai dengan tahap-
auditee pada Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Kantor an yang direncanakan. Sesuai tujuan yang menjadi dasar
Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Kantor Wilayah Bea kebijakan zoning pada hasil kajian, serta pertimbangan
Cukai Riau, Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan pada KEP-355/BC/2017, dan Keputusan Menteri Keuangan
Riau, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Republik Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017 yang dituang-
B Batam; kan dalam Inisiatif Strategis Nomor 19, untuk mengoptimal-
kan koordinasi unit pusat dan unit vertikal dalam pelaksa-
2. Kantor Wilayah Bea Cukai Banten meliputi auditee naan pengawasan post control. Saya kira program ini akan
pada Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian berjalan baik sesuai dengan tujuannya, yang pasti dengan
menempatkan fungsional PBC di kanwil-kanwil yang diang-
gap memiliki manajemen resiko di wilayah masing-masing,
para kepala kanwil zona mendapatkan tambahan tenaga
dalam effort-nya meningkatkan pengawasan post control
20 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
1. Regional Customs and Excise Office of North Sumatera cov- vertical unit in performing Post Control supervision,
ers the auditee in Regional Customs and Excise Office of “I think this program will go along with its purpose.”
Aceh, Regional Customs and Excise Office of North Sumatera, Still according to him, by deploying group of func-
Regional Customs and Excise Office of Riau and West Sumatera, tional officers of Audit in regional customs offices
Specific Regional Customs and Excise Office of Riau Islands, that already have risk management system will help
Prime Customs and Excise Office of Batam Head of Customs Regional Offices to optimize post
control supervision by performing re-examination
2. Regional Customs and Excise Office of Banten covers the au- and customs and excise audit.
ditee of Regional Customs and Excise Office of East Sumatera, One of the purposes of audit zoning is to conduct
Regional Customs and Excise Office of West Sumatera, audit process where the auditee are located to make
Regional Customs and Excise Office of Banten, Prime Customs it more effective and efficient. Customs and excise
and Excise Office of Soekarno-Hatta; audit is conducted to examine customs stakehold-
er compliance, especially companies that receive
3. Regional Customs and Excise Office of Jakarta covers the au- customs facility such MITA (Mitra Utama), Green
ditee for Regional Customs and Excise Office of Jakarta, and Channel, Authorized Economic Operator (AEO), fiscal
Prime Customs and Excise Office of Tanjung Priok; facility recipient, and companies which are recom-
mended to be audited.
4. Regional Customs and Excise Office of West Java covers the
auditee of Regional Customs and Excise Office of West Java QQ Dwi Teguh, One of the purpose of audit zoning is to
increase the effectiveness and efficiency of audit process on
5. Regional Customs and Excise Office of Central Java and the location of the auditee.
Special Region of Yogyakarta covers the auditee of Regional
Customs and Excise Office of Central Java and Special Region
of Yogyakarta, Regional Customs and Excise Office of Western
Kalimantan, Regional Customs and Excise Office of Southern
Kalimantan, Regional Customs and Excise Office of Eastern
Kalimantan;
6. Regional Customs and Excise Office of East Java I covers the
auditee of Regional Customs and Excise Office of East Java I,
Regional Customs and Excise Office of East Java II, Regional
Customs and Excise Office of Bali, West Nusa Tenggara, and
East Nusa Tenggara, Regional Customs and Excise Office of
Northern Sulawesi, Regional Customs and Excise Office of
Southern Sulawesi, Regional Customs and Excise Office of
Maluku, Specific Regional Customs and Excise Office of Papua.
Efficiency and Effectiveness of Post Control.
As DGCE is currently running reform reinforcement program, the
strategic plan of audit zoning is included in strategic initiatives
number 19, that is intensifying the role of Post Clearance which
is stipulated in Regulation of Minister of Finance number 361/
PMK.04/2017 in Revitalizing the role of Central Unit and Vertical
Unit in performing Customs and Excise Audit and Re-examination
for efficiency and effectiveness of Post Control.
According to acting Director of Audit, Dwi Teguh, who replaces the
former director, Muhammad Sigit, currently group of functional
officers of audit have been deployed in 6 regional offices of audit
zones.
According to him, to this time, audit zoning policy has been running
as planned. It goes along with the purpose of the fundamental
policy of audit zoning, as the result of the study, also consider-
ing Director General of Customs and Excise Decree number KEP-
355/BC/2017 and Regulation of Minister of Finance number 361/
KMK.04/2017. It is also added into strategic initiatives number
19, in order to optimizing coordination between central unit and
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 21
LAPORAN
UTAMA
melalui penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai,” dari Direktorat Audit KC, seperti saya sampaikan tadi di
ungkap Dwi Teguh. atas,” ujar Dwi Teguh.
Menurutnya, tujuan zoning salah satunya untuk efektivitas Dengan dimasukannya fungsi penelitian ulang menjadi salah
dan efisiensi dalam pelaksanaan audit di wilayah tempat di- satu fungsi yang harus dibina oleh Direktorat Audit KC, dan
mana auditee berada. Audit kepabeanan dan cukai memang dengan diusulkannya perubahan Perdirjen tentang pene-
untuk menguji kepatuhan pengguna jasa, khususnya yang litan ulang serta tata laksana audit kepabeanan dan cukai
mendapatkan jalur prioritas (MITA), jalur hijau, Authorized yang saat ini masih dalam tahap pembahasan akhir, serta
Economic Operator (AEO), pengguna fasilitas fiscal, dan per- kebijakan zoning ini, diharapkan terbuka peluang untuk
usahaan-perusahaan yang direkomendasikan untuk diaudit. mengoptimalkan pengawasan post control, serta tentunya
ACR dapat mengikat.
Dari hasil pencapaian Direktorat Audit, rata-rata saat ini
audit compliance review (ACR)-nya masih di bawah 3% di- Ditambahkan Dwi Teguh, kebijakan zoning tidak sama de-
banding entitas yang tercatat di Bea Cukai saat ini. Sehingga, ngan sentralisasi, yang membedakannya adalah SDM, ang-
audit yang dilakukan diprioritaskan untuk menangani pe- garan, sarana prasarana, proses bisnis audit, monitoring
nerimaan-penerimaan yang belum dapat dipungut saat di dan evaluasi yang berada di masing-masing wilayah zoning.
frontline, seperti royalti atas barang yang diimpor, adanya Kantor Pusat Bea Cukai, dalam hal ini Direktorat Audit me-
proceed yang harus ditambahkan dalam nilai transaksi, serta miliki fungsi pembinaan dan pengambilan kebijakan dalam
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas. audit, sehingga Kakanwil memiliki kewenangan penuh da-
lam mengoptimalkan tenaga PBC audit yang ada di wila-
Dengan SDM saat ini, secara keseluruhan tim audit (nasio- yahnya, dalam rangka penugasan audit ataupun kegiatan
nal) ada 80 tim dan beban penerimaan yang harus dicapai yang lain, sepanjang fungsi utama tidak terganggu, karena
Bea Cukai sangat tinggi, sehingga optimalisasi dalam pe- ada IKU untuk audit yang di-cascade secara langsung dari
nerimaan menjadi fokus saat ini dan kedepan 2018. Selain Kemenkeu One.
itu, ada program yang akan dikembangkan ke depan, yaitu
audit akan ikut berperan mendorong dilakukan pembinaan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai
terhadap auditee (dengan S-Curve kuadran sembilan) yang
perlu dilakukan pembinaan, sehingga menjadikan perusaha- Saat ini, dari segi kuantitas, fungsional PBC yang ditempat-
an tersebut memiliki kepatuhan yang optimal. kan di masing-masing kanwil/zona belum memadai diban-
ding dengan kebutuhan yang ada, sebagaimana datanya
“Data indikator kinerja utama (IKU), hit rate hasil audit rata- dapat dilihat pada tabel di bawah:
rata tiap tahun mencapai di atas 95% sesuai dengan fokus
No LOKASI JUMLAH TIM PMA PTA SDM STAF
1 2 KETUA AUDITOR TOTAL PENDUKUNG
1 Kanwil Sumut 6 1 2 6 12 21
2 Kanwil Banten 6 2 4 6 12 21 -
3 Kanwil Jakarta 12 1 2 12 24 42 -
4 Kanwil Jabar 6 1 2 6 12 21 -
5 Kanwil Jateng & DIY 6 1 2 6 12 21 -
6 Kanwil Jatim I 6 7 14 6 12 21 -
TOTAL 42 42 84 147 -
-
Saat sentralisasi, di Direktorat Audit KC hanya terdapat 80 hampir tiga tahun sejak sentralisasi dan penetapan fungsio-
tim atau sekitar 302 orang fungsional PBC. Empat puluh nal PBC, kami lakukan pembinaan dan penyetaraan kemam-
dua orang disebar ke kanwil zona, sedangkan entitas yang puan dengan program-program yang ada, sehingga kualitas
tercatat aktif bertransaksi per awal 2017 hampir mencapai PBC yang ada saat ini dapat memenuhi kriteria yang ada,”
26.000 entitas, artinya perbandingannya sangat kecil, oleh ujarnya.
karena itu ACR tidak pernah di atas 3%.
Namun, kedepan sedang disiapkan penambahan auditor
“Namun, dari sudut kualitas, kami berharap fungsional dengan rencana:
PBC yang kami deliver ke kanwil-kanwil sudah baik, karena
22 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
From Directorate of Audit achievement, the average Audit Decree on Re-Examination and Customs and Excise Audit
Coverage Ratio (ACR) is currently still under 3% compared Business Process, which is currently on final discussion, also
to audit entities which are currently recorded in DGCE. So with audit zoning policy, the chance of optimizing post con-
that, the audit process is prioritized to handle uncollectible trol function and ACR is expected to increase.
revenues from imported goods royalty, additional process
for transaction value, also companies that receive customs When Dwi Teguh was asked whether is the zoning policy
facilities. the same as when audit was centralized. He explained that
zoning policy is different than centralized audit, the factors
With current workforce, there are only 80 Audit team. that make it different are human resources, budgeting, infra-
Meanwhile, state revenue that must be collected by DGCE structure, audit business process, monitoring and evaluation
is very high, so that the optimization in collecting state reve- process conducted in zoning area.
nue becomes main focus until 2018. On the other side, there
is a program that Directorate of Audit will develop, where Directorate of Audit has monitoring and policy making of au-
in the future Audit will also encourage monitoring towards dit function, so that Head of Regional office has full authority
auditee, so that auditee’s compliance will improve. to optimize group of functional officers in his area in order
to conduct audit process or any other related activities, as
“From Key Performance Indicators (KPI) data, audit hit rate long as the main function works well, because there is a KPI
shows above 95% on the average every year and goes in related to audit that is cascaded directly from Ministry of
line with Directorate of Audit focus as I previously stated,” Finance KPI
said Dwi Teguh.
Group of Functional Officers
With re-examination is included as one of the function that
Directorate of Audit has to monitor, and with proposal of
amandement of Director General of Customs and Excise
This time, group of functional officer deployed in each zoning region are not sufficient compared to the actual requirement,
as shown below on the table:
No LOKASI JUMLAH TIM PMA PTA SDM STAF
1 2 KETUA AUDITOR TOTAL PENDUKUNG
1 Kanwil Sumut 6 1 2 6 12 21
2 Kanwil Banten 6 2 4 6 12 21 -
3 Kanwil Jakarta 12 1 2 12 24 42 -
4 Kanwil Jabar 6 1 2 6 12 21 -
5 Kanwil Jateng & DIY 6 6 12 21 -
-
6 Kanwil Jatim I 6 126 12 21 -
TOTAL 42 7 14 42 84 147 -
When Audit process was centralized, there were only 80 audit policy for almost three years. Directorate of Audit has
teams of auditor that consisted of 302 functional officers, 42 been coaching and educating group of functional officer
of them are deployed in regional customs and excise offices, competence according to the existing programs, so it is ex-
meanwhile the registered entities with transaction activities pected that the quality of the functional officer has met the
in the beginning of 2017 reached almost 26.000 entities, criteria,” explained Dwi Teguh.
which means the comparison between group of functional
officers to registered entities is very small, thus the ACR rate However, in the future, the plan to add group of functional
was never above 3% officer of audit has been planned, as follows:
“However in terms of quality factor, group of officer that a. Customs officers, which work on zoning region, who
have been deployed to Regional Customs and Excise Offices have competence of performing audit process, will
are the chosen one, because they have been selected as be given knowledge refreshment and employed as
group of functional officer, and have experienced centralized auditor
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 23
LAPORAN
UTAMA
a. SDM yang ada di wilayah-wilayah zoning yg memiliki Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat
kompetensi sebagai audit akan mengikuti penyegaran Jenderal Bea dan Cukai.
untuk dapat dimanfaatkan sebagai tenaga auditor.
Oleh karena itu, menurut Dwi Teguh, haruslah menjadi ko-
b. Bekerja sama dengan Sekretaris Bea Cukai dalam pe- mitmen bersama seluruh unsur pimpinan dan unit terkait
nyiapan rekruitment tenaga baru untuk ditempatkan lain di internal Bea Cukai untuk mendukung dan mendorong
sebagai calon PBC di Direktorat Audit KC. Juga, untuk keberhasilan pelaksanaannya.
menjaga dan meningkatkan kualitas PBC, maka akan
dilaksanakan program bersama para Kepala Kanwil “Seperti saat implementasi di bulan April 2017 kemarin, tan-
secara terus menerus dan berkelanjutan, baik melalui pa dukungan dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan para
diklat maupun program pembinaan ketrampilan pega- Kepala Kanwil zona, program ini pasti tidak akan berjalan
wai (P2KP). dengan baik. Walaupun kebijakan bersifat sementara (pi-
loting), namun kami berharap tetap dukungan dari semua
Tantangan-tantangan di pihak terutama di internal Bea Cukai untuk dapat membe-
Pelaksanaan Zoning Audit rikan arahan dan masukannya agar tujuan yang telah dite-
tapkan dalam program penguatan reformasi dapat tercapai.
Kebijakan zoning baru saja dijalankan, rasanya wajar apa- Juga, Bersama-sama dengan sungguh-sungguh menyukses
bila masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. kan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai
Mengenai hal itu, Dwi Teguh menjelaskan, hal-hal yang yang salah satunya kebijakan zoning ini sesuai cita-cita yang
masih dirasa menjadi kendala dalam menjalankan kebi- ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
jakan tersebut, adalah pertama sarana prasarana. Saat ini, Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017,” tuturnya.
beberapa Kantor Wilayah memang belum memadai dalam
infrastruktur untuk fungsional PBC melaksanakan peneliti- Sedangkan, masukan untuk keberhasilan piloting pelak-
an ulang dan audit dengan baik, seperti kekurangan ruang, sanaan fungsi audit kepabeanan dan cukai pada Kanwil
sarana prasarana, akses teknologi informasi (ceisa dan ja- Bea Cukai sehingga bisa dimandatorikan, ia menyatakan,
ringan LAN), kebutuhan internet, dan lain-lain. Selain itu, sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam inisiatif strate-
aplikasi yang diharapkan untuk mem-back up koordinasi dan gis dalam Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan
komunikasi yang cepat (SIMAUDI) belum berjalan dengan Cukai Nomor 19, yaitu agar proses bisnis pelayanan dan
baik. pengawasan pada kantor vertikal lebih efektif dan efisien,
kepatuhan pengguna jasa dapat ditingkatkan, penerimaan
Kemudian, yang kedua adalah anggaran, dikarenakan ke- negara dapat dioptimalkan.
bijakan ini belum direncanakan pada tahun 2016, maka ke-
butuhan anggaran bagi pelaksanaan tugas fungsional PBC di Ia berharap ada kesadaran bersama antara Direktorat Audit
kanwil-kanwil belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan KC dan para Kepala Kantor Wilayah di mana ditempatkan
Anggaran (DIPA) tahun 2017, sehingga untuk surat perja- PBC untuk lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi
lanan dinas (SPD) pelaksanaan audit tahun 2017 ini masih dalam pelaksanaan pengawasan post control dengan me-
menggunakan DIPA Direktorat Audit KC. Diharapkan untuk maksimalkan SDM fungsional PBC yang ditempatkan di sana,
tahun anggaran 2018 hal-hal tersebut telah dapat diatasi. baik untuk pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai juga
untuk penelitian ulang.
Harapan dan Masukan Bagi
Piloting Zoning Audit “Tentunya, program ini adalah piloting yang memiliki batas
waktu untuk dievaluasi, sehingga dalam hal hasil evaluasi
Kebijakan zoning merupakan salah satu inisiatif strategis pelaksanaan piloting ini dinyatakan berjalan dengan baik.
yang dicanangkan Bea Cukai dalam program penguatan re- Kami harapkan, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai da-
formasi kepabeanan dan cukai, dan merupakan salah satu pat mendorong “mandatory” untuk dilakukan perubahan
quick win yang harus terealisasi dalam tiga bulan pertama organisasi dan tata kerja instansi vertikal untuk mengope-
tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur rasionalkan fungsi audit kepabeanan dan cukai serta pe-
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-355/BC/2017 tanggal nelitian ulang dalam suatu kebijakan reorganisasi berupa
03 Maret 2017 tentang Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit perubahan PMK-188/2016,” pungkasnya.
(Ariessuryantini)
24 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
b. Cooperating with Executive Secretary of DGCE in pre- Zoning policy is one of the Strategic Initiatives that is initi-
paring the recruitment of new customs officer that will atied by DGCE in Customs and Excise Reform Reinforcement
be deployed as group of functional officer of Audit. In Program, also it is one of the quick wins that has to be imple-
order to keep and improve the quality of functional mented in the first three months of 2017 as stated in Director
officer, there are continuous program, either in short General of Customs and Excise Decree number KEP-355/
course or internal program (P2KP), that will be con- BC/2017 in Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
ducted by Directorate of Audit together with Head of dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendenral Bea
Customs Regional Office. dan Cukai.
The Challenges in The Implementation Therefore, according to Dwi Teguh, all parties, from direc-
of Audit Zoning tor level and other related internal parties in DGCE, must
support and encourage the success of the implementation
Zoning policy has just been implemented, it is reasonable of this policy.
if there are some challenges towards the implementation.
According to that matter, Dwi Teguh explained some matters “When this zoning policy was implemented around April
considered as a challenge. The first one is infrastructure. 2017, without support from Executive Secretary of DGCE,
Right now, some of Customs and Excise Regional Offices have and Head of Regional Customs and Excise Offices, this pro-
gram will not run smoothly. Although, it was just a piloting,
When this zoning policy was implemented Directorate of Audit expect for support from all parties,
around April 2017, without support from moreover from the internal parties of DGCE itself to give sug-
gestion and feedback, so that the purpose, which has been
Executive Secretary of DGCE, and Head of designated in Customs and Excise Reform Reinforcement
Regional Customs and Excise Offices, this Program, can be achieved. It is also expected that all parties,
program will not run smoothly. Although, it was can go together and make sincere effort to succeed Customs
just a piloting, Directorate of Audit expect for
support from all parties, moreover from the and Excise Reform Reinforcement Program,” said Dwi Teguh.
internal parties of DGCE itself to give suggestion
and feedback, so that the purpose, which has Dwi Teguh also gives suggestion that, in order to make pilot-
been designated in Customs and Excise Reform ing of the implementation of customs and excise audit func-
Reinforcement Program, can be achieved. It is tion in Regional Customs and Excise Office succeed, it needs
also expected that all parties, can go together to be a mandatory as soon as possible. It goes the same way
and make sincere effort to succeed Customs with the purpose that has been designated in initiative strat-
and Excise Reform Reinforcement Program egies of Customs and Excise Reform Reinforcement Program
number 19, where it is expected that business process and
not fully supported the infrastructure for functional officers supervision in vertical units can be more effective and ef-
to conduct re-examination and audit process, such as work- ficient, customs stakeholder compliance can be improved,
space and infrastructure shortage, poor access to internet in and state revenue collecting can be optimized.
order to connect to Customs and Excise Information System
and Automation (CEISA) and local area network. Other than Dwi Teguh also expects that there will be mutual aware-
that, the internal application system called SIMAUDI, which ness between Directorate of Audit and Head of Customs and
is expected to help back up coordination and communica- Excise Offices, where the group of functional officers are de-
tion has not run perfectly. ployed, to perform better coordination and communication
in the implementation of post control supervision and to
The second one is budget issue, because this policy was not optimize the human resources, which have been deployed,
planned back on 2016 the budget allocation for functional in performing audit process and re-examination.
officer in Regional Customs and Excise Office is not on bud-
get implementation check list (DIPA) of 2017, so that the “This pilot program has time limit to be evaluated, in case
expenses spent on audit activities still use budget imple- the result shows that the program is satisfying, it is expected
mentation check list of Directorate of Audit. It is expected that Directorate of Audit can promote the mandatory imple-
in 2018, that matter will no longer be a problem. mentation. Therefore, the amandement can be proposed
to the Regulation of Minister of Finance number PMK-188/
Suggestion and Feedback for Audit Zoning PMK.01/2016 in Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
to implement customs and excise audit function, as well
as re-examination function in vertical units,” Dwi Teguh
concluded.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 25
LAPORAN
UTAMA
Pemeriksa Kanwil Bea Cukai Jawa Barat adalah salah satu zona wilayah audit dari enam
Bea Cukai Kantor Wilayah yang dipilih menjadi zona wilayah audit. Terkait zoning,
Bisa Lebih mengenai adanya kebijakan zoning, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat,
Diberdayakan Muhammad Purwantoro menyampaikan tanggapannya. Menurutnya,
para pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai, khususnya di Kanwil Jawa
Barat datang dengan membawa daftar rencana objek audit, nama-nama peru-
sahaan yang akan diperiksa. “Meskipun dia adalah pejabat fungsional pemeriksa
Bea Cukai, dia datang ke Jawa Barat, yang ada dibenaknya adalah di Jawa Barat
akan melakukan kegiatan audit,” tutur Purwantoro.
Meskipun sebenarnya menurut pendapat Purwantoro, pemeriksa Bea Cukai
seharusnya tidak cukup hanya melakukan audit saja, tetapi bisa diberdayakan
dengan kegiatan yang lain. “Situasinya sekarang, mereka datang dengan mem-
bawa daftar perusahaan yang akan diaudit. Jadi mereka melaksanakan kegiatan
yang jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk dilakukan, dan jumlah 27 orang ini,
nampaknya sudah dikalkulasi sesuai dengan beban kerja yang akan dilakukan,”
lanjutnya.
“Selama di wilayah Jabar, mereka lakukan hanya untuk keperluan audit. Padahal
saya juga berharap para pemeriksa Bea Cukai bisa dimanfaatkan untuk kepen-
tingan yang juga menjadi prioritas kami, misalnya seperti kemarin saat rapat
dengan Kemenkeu, salah satu arahannya adalah untuk memetakan perusahaan-
perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan, misalnya kawasan berikat. Kita
di Jabar ada kegiatan semesteran yang namanya analisis mikro, yang dilakukan
oleh kantor-kantor pelayanan dan analisis makro yang dilakukan oleh kantor
wilayah,” ujarnya.
26 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
Empowering Regional Customs and Excise Office of West Java is one of
The Group of six Regional Offices that has been selected as audit zones.
Responding to zoning policy, Director of Regional Office
Functional of West Java, Muhammad Purwantoro said that according
Officers to him, the group of functional officers, especially those
who have been deployed to West Java, should have been more
empowered to work on other fields, instead of just conducting
audit process. “Since the assignation, what the group of functional
officers have in mind is to only perform audit process.”
However, based on his opinion, group of functional officers should
not only do audit process, instead they can be empowered to
work on other fields. “But the situation is that they are assigned
to do audit process, which has been planned long before. There
are 27 functional officers, and their workload has been estimated
before they were deployed.
“During their assignation in West Java, the group of functional
officers only work for audit purposes. However, I expect that they
can be empowered for other concerns which have become our
priority, for example when there was a meeting with Ministry of
Finance representatives, one of the instructions is to identify cus-
toms facility recipient companies, such as bonded zone facility. In
West Java region, there is semi-annual activity called micro ana-
lyze that is conducted by Customs Offices in West Java Region, and
macro analyze that is conducted by Regional Office,” Purwantoro
explains.
“One of the purpose of conducting micro analyzing is actually to
obtain more valid and objective data of customs facility recipient
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 27
LAPORAN
UTAMA
QQ Muhammad Purwantoro. Pemeriksa tertuju dan terfokus pada kegiatan,” beban kerja yang sekarang dijalankan
Bea Cukai seharusnya tidak cukup ujarnya lagi. untuk kepentingan auditor imbang
hanya melakukan audit saja. Tetapi atau tidak. Purwantoro tidak ingin
bisa diberdayakan dengan kegiatan Selanjutnya Purwantoro menyatakan, seandainya dengan kemampuan 27
yang lain. tahun sebelumnya ada kegiatan joint orang hanya untuk meng-update mi-
analysis antara Kanwil Bea Cukai de- salnya lima belas auditee. Sebaliknya,
“Pada saat kita melakukan analisis ngan Kanwil Pajak. Bentuk kerja sama pada saat bersamaan dengan beban
makro sebenarnya, salah satu tujuan- seperti ini harus diorganisasi dengan kerja yang tinggi meminta atau me-
nya adalah supaya bisa memetakan cara yang lebih baik lagi. Kehadiran maksa mereka untuk menyelesaikan
lebih valid dan objektif perusahaan- para auditor ini tentu sangat mem- pekerjaan di bidang kepabeanan dan
perusahaan yang mendapatkan fasili- bantu, karena bisa melanjutkan bentuk cukai atau pengawasan. “Pastinya dia
tas. Ini akan sangat terbantu apabila kerja sama Bea Cukai dengan Ditjen akan keteteran kalau jumlahnya tidak
para pemeriksa Bea Cukai memberi- Pajak seperti tahun sebelumnya. “Jadi bertambah, mudah-mudahan saya
kan masukan, sehingga aspek-aspek kedepannya, kita pilah perusahaan- bisa membahas ini di semester dua.
yang menyangkut ketaatan dan ting- perusahaan yang menjadi kandidat Cukuplah angkanya sekian, karena
kat kerawanan bisa saya potret. Itu akan diaudit, kami di Jabar juga memi- saya punya rencana menggunakan 1
untuk bidang fasilitas. Mungkin suatu liki pertimbangan yang lebih mendesak atau 2 pemeriksa untuk kepentingan
saat saya akan memanfaatkan mere- untuk perusahaan yang akan diaudit. yang lain. Jadi fleksibilitas itu yang saya
ka untuk kepentingan pengawasan Saya berharap kehadiran mereka harapkan,” ungkapnya.
pada saat melakukan analisis atau membuat sinergi kita dengan pajak le-
melakukan evaluasi, kemudian ada bih baik lagi dan proses penelahannya Pada saat kita melakukan
kesimpulan bahwa kawasan berikat ini bisa lebih cepat lagi,” tegasnya. analisis makro sebenarnya,
memerlukan pengawasan yang lebih salah satu tujuannya adalah
ekstra. Masukan-masukan dari para “Berdasarkan pengalaman yang kema- supaya bisa memetakan
pemeriksa Bea Cukai sangat penting. rin, kehadiran para fungsional ini mes- lebih valid dan objektif
Tetapi yang terjadi sekarang adalah se- tinya sangat membantu, tetapi sampai perusahaan-perusahaan
jak awal sudah terpola dan ini semua sekarang saya belum bisa memberda- yang mendapatkan fasilitas.
yakan ke arah itu karena sejak awal Ini akan sangat terbantu
sudah punya dan menjalankan daftar apabila para pemeriksa
audit. Saya berharap mungkin sete- Bea Cukai memberikan
lah periode semester satu arahnya masukan, sehingga aspek-
bisa lebih sesuai dengan kebutuhan aspek yang menyangkut
dan prioritas di Jabar. Kebetulan, di ketaatan dan tingkat
Kanwil jabar auditor zonasinya hanya kerawanan bisa saya potret
mencakup Jabar saja, jadi saya relatif
agak mudah untuk mengelola, berbeda Kedua, ia berharap agar kegiatan jo-
kalau mencakup 2-3 wilayah,” ungkap int analyzing dengan Kanwil Pajak
Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar. bisa terselenggara lagi, tetapi dengan
organisasi yang lebih baik. “Dengan
Dengan adanya zona audit, Purwantoro kehadiran para fungsional ini, saya
pun menyampaikan beberapa harapan yakin dan saya berharap betul kerja
dan masukan. Pertama kepada para sama dengan pajak akan berjalan lebih
pejabat fungsional pemeriksa Bea baik lagi, apalagi hal ini menjadi per-
Cukai berharap nantinya bisa diber- hatian Ibu Menteri dan Pak Wamen,”
dayakan selaku pemeriksa Bea Cukai katanya.
yang tidak hanya untuk kepentingan
audit, tetapi juga untuk kepentingan Ketiga, lanjut Purwantoro, adalah
di bidang pengawasan, bidang fasili- masalah komunikasi. Meskipun pe-
tas, dan pada saat melakukan evalu- netapan objek audit atau penetapan
asi, dengan memakai kompetensinya
di bidang audit. Tentunya, untuk bisa
memberdayakan mereka di bidang
lain harus mengkalkulasi apakah
28 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
companies. This process will be easier if group of functional QQ Muhammad Purwantoro. Group of functional officers should not
officers can give opinion about companies’ compliance and just work for Audit process, but they can be empowered to work in
level of risk. That’s for facility issue. Perhaps, I will empow- other field of works related to customs and excise.
er them to do supervision during analyzing and evaluation
process, so that whether a certain bonded zone needs extra evenly. It is very unfortunate, if suppose that there are 27
supervision can be drawn to conclusion. However, the cur- functional officers just to supervise 15 auditees. On the other
rent situation is group of functional officers are only focus hand, while their workload is high, they are also forced to
on audit process,” Purwantoro adds. get involved in the field of customs and excise supervision.
“They will be overwhelmed if there is no workforce addition.
Purwantoro also stated that last year Regional Customs We will discuss it at the second semester of this year, and I
Office and Regional Taxes Office of West Java conducted hope there is no need to add new functional officer in West
joint analysis, which, according to him, needs to be well-or- Java. Later, I will have a plan to empower 1 or 2 functional
ganized in order to perform better. Now that the group of officers to work on other fields. So, I hope they can adjust
auditors have been deployed, it is expected to be helpful to their workload,” Purwantoro says.
continue the cooperation between DGCE and Directorate
General of Taxes (DGT) as in previous year. “In the future, Secondly, “I hope joint analyzing program with Regional
we will select the companies to be audited, as in West Java Taxes Office of West Java can be reenacted, but it should be
region itself, there are considerations about the urgency of well-organized. With the assignation of the group of customs
a company to be audited. I hope with the assignation of officers in West Java I believe that cooperation with DGT
auditor can create better synergy between DGCE and DGT, will perform well, furthermore, it has become concern of
also can make analyzing process faster. Minister of Finance and Vice Minister of Finance.”
“Based on former experience, the assignation of group of Thirdly, despite the fact that the establishment of au-
functional officers should have been very helpful, however dit object or auditee is still under Directorate of Audit’s
I still cannot find a way to empower them to work on other
fields, because they already have Audit list to execute. I hope Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 29
after the first semester period the outcome of their works
can be adjusted to need and priority in West Java region.
Fortunately, in West Java region, the auditor only works in
West Java coverage, so it is relatively easy to manage than
2-3 coverage area of audit,” Purwantoro says.
Purwantoro also conveys his hopes and inputs on the imple-
mentation of audit zoning. Firstly, it is expected that group of
functional officers can be empowered not only do they work
on field of audit, but also on field of supervision, and facil-
ity. In addition, when it comes to evaluating process, they
can use their expertise
in auditing. However, in
order to empower them
to work on other fields,
it should be determined
whether the auditor’s
workloads are distributed
QQ Yudhi. Ultra Jaya has been
regularly audited, so it’s
not something new. The
implementation of audit
zoning policy will make
a better communication.
Meanwhile, in terms of
the audit procedure there
is no change due to the
implementation of audit
zoning.
LAPORAN
UTAMA
perusahaan-perusahaan yang akan QQ Yudhi, Ultra Jaya sudah kerap diperiksa “Jadi dampak efisiensi termasuk biaya
diaudit masih kewenangan Direktorat dalam rangka audit, ini sudah tidak juga kami rasakan. Contohnya saja ka-
Audit, tetapi dirinya berharap para pe- asing lagi. Dengan adanya zoning lebih lau harus janjian pada jam-jam terten-
meriksa yang ditempatkan di Jabar ini memudahkan dalam berkomunikasi. tu, harus spare waktu, kadang tidak te-
bisa lebih mudah lagi terkait dengan Sedangkan dari segi prosedur pemeriksaan pat waktu ketemunya, tetapi sekarang
daftar perusahaan yang akan diaudit tidak ada perubahan jarak lebih dekat sudah pasti waktunya
dengan pertimbangan-pertimbangan bisa lebih tepat.”
yang menjadi perhatian Jawa Barat ini. dari Kanwil Bea Cukai Jabar sehingga
“Mudah-mudahan komunikasi dalam terkait pelaksanaan audit, pihaknya Baginya, adanya sebuah temuan dari
penetapan objek audit bisa lebih baik memperoleh keuntungan dari segi efi- para auditor setelah melakukan audit
lagi, karena penetapan objek audit siensi waktu dan biaya dibandingkan di perusahaannya yang bergerak di
maupun jumlah perusahaan yang akan sebelumnya harus ke Kantor Pusat Bea industri minuman susu UHT ini, diang-
diaudit harus sesuai dengan beban Cukai di Jakarta yang paling tidak me- gapnya sebagai hal yang positif, artinya
kerja dan ketersediaan SDM di Jabar.” merlukan waktu dua hari hanya untuk akan menuju ke arah yang lebih baik,
mengantarkan dokumen fisik dalam baik dalam hal menaati peraturan, ma-
Keempat, dikarenakan situasi di la- rangka pemeriksaan audit, belum lagi upun dalam menyajikan data, dan itu
pangan sangat dinamis, kadang terja- jika terkendala macet. akan menjadi masukan yang baik bagi
di di luar rencana, tetapi tetap harus pihaknya dari auditor. Sehingga fung-
menempatkan para pemeriksa Bea Menurut Yudhi, Ultra Jaya sudah kerap si pembinaan yang dilakukan auditor
Cukai ini, dikarenakan kehadiran me- diperiksa dalam rangka audit, baginya akan mengantarkan perusahaannya
reka tentunya sangat membantu, pa- ini sudah tidak asing lagi. Dengan ada- menuju ke arah yang lebih baik.
ling tidak berdiskusi dan memaparkan nya zoning lebih memudahkan pihak-
beberapa hal yang memang perlu dila- nya dalam berkomunikasi. Sedangkan Menurut Yudhi, para auditor Bea
kukan evaluasi. “Kita perlu dukungan dari segi prosedur pemeriksaan tidak Cukai cukup terbuka, sehingga bisa
dari mereka, karena kompetensinya ada perubahan, hampir bisa dibilang saling menghargai dan menghormati.
tadi, jadi memang situasi dan perkem- sama, apalagi pihaknya sering diperik- “Auditor tidak kami anggap sebagai
bangannya sangat dinamis. Pada saat sa auditor jadi tidak ada perbedaan. musuh, tetapi sebagai rekan untuk
kita memerlukan auditor untuk mem- membina, kalaupun ada temuan itu
backup dan menyampaikan pandang- akan kita telaah, kenapa ada temuan
annya akan lebih mudah, sehingga itu? Jadi sama-sama saling me-review
saya berkesimpulan dengan kehadiran dan membina, supaya lebih taat audi-
para auditor akan lebih baik lagi,” ujar tee-nya,” ujarnya.
Purwantoro.
Dengan adanya zoning, Yudhi berha-
Persamaan Persepsi rap akan lebih mempermudah pihak-
Bisa Lebih Baik Lagi nya untuk bisa lebih menaati peratur-
an, karena adanya pembinaan secara
Salah satu auditee di wilayah Kanwil continue. Kemudian bisa membangun
Bea Cukai Jawa Barat adalah PT Ultra persamaan persepsi yang konsisten.
Jaya Milk Industri TBK. Melalui Kepala “Karena inkonsistensi tidak baik, se-
Departemen Accounting-nya, Yudhi, bab kita peraturannya sama jadi tidak
menyampaikan pendapatnya terkait meraba-raba lagi, kalau salah ya salah,
diterapkannya zoning audit. PT Ultra sebaliknya kalau kami memang betul
Jaya yang berlokasi di Padalarang ya diterima. Di samping itu juga efek-
hanya berjarak satu jam perjalanan tivitas dan efisiensi waktu bisa diting-
katkan lagi dengan adanya zoning,”
pungkas Yudhi. (Ariessuryantini)
30 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
MAIN
REPORT
authorization, Purwantoro wants the group of functional efficient in terms of time, distance, and compared to go to
officers, which have been deployed to West Java region, to the Headquarter of DGCE in Jakarta, which needs a day for
get flexibility in determining audit object or auditee by con- a round trip, not to mention the unpredictable traffic, and
sidering what becomes concern in West Java. “I hope the distance, just to deliver the documents needed for Audit
communication between Directorate of Audit and vertical examination.
units in determining audit object or auditee can be more
effective, because it has to be customized to the availability According to Yudhi, which said PT Ultra Jaya is accustomed
of workload and workforce in West Java.” to being audited, explained that Audit Zoning will make the
communication between PT Ultra Jaya and DGCE easier,
One of the purpose of conducting meanwhile there is nothing changed in terms of examina-
micro analyzing is actually to tion procedure.
obtain more valid and objective
data of customs facility recipient “The most noticeable impact from this policy is time and
companies. This process will be expense efficiency. For example, if there is a meeting in rush
easier if group of functional officers hour, we have to spare a few hours for the trip, in that case,
can give opinion about companies’ it is quite often to be late for the meeting, but now with
compliance and level of risk Audit Zoning, the distance to go is closer, so we can make
sure to be on time for the meeting.”
Fourthly, due to very dynamic situation, the assignment in
supervision field for group of functional officers may not Yudhi said, if there is audit finding in his company during
always be implemented, however it has to be enforced be- audit process is considered as a positive thing for improving
cause their expertise is really helpful for, at least, discussing compliance towards policy and presenting data for Audit
and presenting the fact to the matter that has to be evalu- purpose. It is hoped that the auditor can perform supervi-
ated. “In conducting supervision, we need their expertise to sion function to improve his company compliance.
discuss what matter should be evaluated, so that I conclude
that their assignation will make the supervision function bet- According to Yudhi, the auditor is open minded and friendly,
ter,” Purwantoro says. so that we have respect for each other. “They are not con-
sidered as enemy, but more like a partner to supervise us to
The Improvement of Perception Equality comply towards policy, if there is audit finding we will review
our system. Therefore, both auditor and the company will
One of the auditee in West Java region is PT Ultra Jaya Milk make a review, and the auditor can guide the auditee to
Industri TBK, through the Head of Accounting Department, improve their compliance.”
Yudhi, gives his opinion about Audit Zoning. PT. Ultra Jaya,
which is located in Padalarang, only needs an hour to With the implementation of audit zoning, Yudhi expects
reach Region Customs Office of West Java, which is more there will be continuous supervision from the auditor that
will make it easier to comply to the policy. Other than that,
he also expects to create the same and consistent concept
of auditing. “Audit zoning helps us to create the same per-
ception about what is right and what is wrong, which would
be more efficient in conducting audit process, besides, Audit
Zoning will also help to improve effectiveness and efficiency
of audit process,” Yudhi explains.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 31
LAPORAN
UTAMA
Membangun Sistem
Pengawasan Bea Cukai Melalui Pe-
nelitian Ulang dan Audit Kepabea-
nan dan Cukai
Untuk meningkatkan peran unit vertikal Bea Cukai di bidang audit,
terutama terkait optimalisasi fungsi pen elitian ulang dan fungsi audit
kepabeanan dan cukai pada unit vertikal Bea Cukai, maka Direktorat
Audit Kep abeanan dan Cukai (KC) menerapkan model zoning,
khususnya untuk fungsi Audit Kepabeana n dan Cukai.
Optimalisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan peran yang lebih kepada
unit vertikal dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai,
sehingga diharapkan unit vertikal tersebut dapat berperan aktif dalam mendukung
kinerja Bea Cukai. Atau dengan kata lain, penguatan fungsi kantor wilayah (Kanwil)
dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pelayanan Bea Cukai melalui
penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dari program optimalisasi fungsi penelitian ulang dan
fungsi audit kepabeanan dan cukai di unit vertikal Bea Cukai adalah:
1. Terlaksananya pelayanan dan pengawasan melalui kegiatan penelitian ulang dan
audit kepab eanan dan cukai yang lebih terkoordinasi dan bersinergi antara Kanwil,
Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pusat Bea Cukai.
2. Optimalnya penerimaan kepabeana n dan cukai, serta efektifnya pen agihan yang ter-
ukur, terencana, dan dapat diantisipasinya kelemahan untuk menghindarkan timbul-
nya keberatan dan banding.
3. Terbangunnya sistem pengawasan Bea Cukai melalui penelitian ulang dan audit ke-
pabeanan dan cukai yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kepatuhan auditee terhadap ketent uan kepabeanan dan cukai.
Lantas, bagaimana proses zoning itu berjalan? WBC melakukan wawancara dengan para
Kasubdit di Direktorat Audit KC terkait pelaksanaan zoning audit, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing subdit. Berikut penjabarannya.
Penguatan Kinerja Audit dan Fungsi Pengawasan di Wilayah
Zoning adalah salah satu kebijakan Bea Cukai yang ditujukan tidak hanya untuk pengu-
atan kinerja audit, namun juga untuk penguatan fungsi pengawasan di tingkat wilayah,
khususnya wilayah zoning, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bea Cukai. Hal
ini disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan Audit, Mohammad Saifuddin.
Salah satu latar belakang kebijakan zoning ini adalah adanya kebutuhan Kanwil-Kanwil
tertentu, terkait fungsi audit, termasuk sumber daya manusia (SDM) audit dalam men-
dukung optimalisasi kinerja Kanwil, khususnya penerimaan. Koordinasi antara Direktorat
Audit KC dengan Kanwil zoning, tentunya harus ditingkatkan intensitasnya, khususnya
terkait penentuan objek audit, pelaksanaan audit, serta evaluasi/feedback-nya, dan yang
32 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
LAPORAN
UTAMA
QQ Mohammad Saifuddin. Pada dasarnya, QQ Mudji Rahardjo, Kebijakan zoning pengkajian terhadap tugas dan fungsi
tingkatan tantangan pada masing- tidak semata-mata untuk menggenjot Direktorat Audit KC yang membutuh-
masing Kanwil adalah sama hanya yang penerimaan negara, tujuan yang lebih kan waktu kurang lebih tiga bulan,
membedakan adalah banyaknya jumlah luas lagi adalah untuk meningkatkan sehingga total persiapan kebijakan zo-
dan jenis auditee. efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ning ini adalah empat bulan,” ungkap
audit. Saifuddin, saat ditanya mengenai wak-
tu yang dibutuhkan untuk membahas
tidak kalah penting adalah koordinasi a. Kajian tentang evaluasi efektivi- zoning audit hingga siap diterapkan di
untuk mengembangkan sistem audit, tas kinerja Direktorat Audit KC wilayah-wilayah yang telah ditetapkan
maupun pengembangan kompetensi yang eksisting menerapkan sis- sebagai wilayah zoning.
SDM-nya. tem sentralisasi.
Lebih lanjut menurut Saiffudin, te-
Dengan adanya sistem ini, menurut b. Model/sistem yang paling tepat lah dipilih enam Kanwil sebagai unit
Saiffudin, struktur organisasi, baik yang dapat diterapkan di Bea pelaksana zoning audit yaitu Kanwil
Kanwil zoning maupun struktur orga- Cukai terkait fungsi audit (pilih- Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil
nisasi Direktorat Audit KC, tidak secara an alternatif sentralisasi, desen- Bea Cukai Banten, Kanwil Bea Cukai
langsung berpengaruh atas kebijakan tralisasi, atau zoning). Jakarta, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat,
zoning ini, hal tersebut dikarenakan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Kanwil
audit kepabeanan dan cukai adalah c. Kebutuhan Kanwil terha- Bea Cukai Jatim I.
unit yang pada dasarnya menerapkan dap fungsi audit dan tingkat
model fungsional. efektivitasnya. Pemilihan enam Kanwil tersebut de-
ngan mempertimbangkan tiga hal
Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 d. Menentukan kantor-kantor pokok, yaitu pertama tingkat kom-
tentang Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan sebagai Kanwil pleksitas pekerjaan yang meliputi
Kementerian Keuangan dan PMK- zoning dengan mempertim- kuantitas pekerjaan kepabeanan dan
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi bangkan prinsip efisiensi dan cukai, history penerimaan berdasarkan
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Bea efektivitas. tagihan audit, serta jumlah entitas au-
Cukai, fungsi audit sudah melekat pada ditee di suatu wilayah. Kedua, keter-
Direktorat Audit KC dan Kanwil/KPU, e. Landasan hukum, kewenang- sediaan SDM audit. Ketiga, memper-
sehingga tidak ada perubahan struktur an, penyesuaian proses bisnis, timbangkan akses transportasi untuk
organisasinya. pengaturan SDM, kesiapan mendukung efektitas dan efisiensi.
pelaksanaan zoning dan sarana
Saifuddin menyatakan, beberapa hal prasarana, serta koordinasi, dan “Pada dasarnya, tingkatan tantangan
penting yang menjadi pokok pemba- monitoring-nya. pada masing-masing Kanwil adalah
hasan dalam rapat persiapan kebijakan sama, yang membedakan hanyalah
zoning audit adalah: “Sesuai dengan Surat Tugas Dirjen banyaknya jumlah dan jenis audi-
tee, misalkan banyaknya perusahaan
Nomor: 289/BC.09/2016 dibentuk Kawasan Berikat yang tingkat kom-
pleksitas transaksi dan dokumenta-
tim pengkajian revitalisasi tugas sinya lebih sulit dibandingkan jenis
auditee lainnya. Hal tersebut dapat di-
dan fungsi Direktorat Audit KC yang antisipasi dengan menempatkan SDM
yang sesuai dengan kompetensi yang
efektif bekerja selama satu bulan. dibutuhkan di tiap-tiap wilayah zoning,
serta juga mempertimbangkan jumlah
Namun sebelumnya, telah dilakukan SDM yang ditempatkan,” tuturnya.
Berbicara mengenai pendistribusian
SDM-nya, Saifuddin menyatakan bah-
wa pendistribusian SDM merupakan
kewenangan dari Sekretariat Bea Cukai
melalui sistem mutasi biasa, dimana
Direktorat Audit KC berkoordinasi dan
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 33
LAPORAN
UTAMA
memberikan masukan terkait jumlah QQ Puguh Wiyatno. Penul merupakan QQ Akhadi Jatmiko, Dengan proses
dan kompetensi, baik soft maupun suatu alat atau extra effort Kantor pelaksanaan penjaminan kualitas Direktur
hard ke Sekertariat Bea Cukai dengan Wilayah dan KPU dalam membantu Audit dapat memonitoring semua kegiatan
pertimbangan kebutuhan masing- mencapai target penerimaan yang masing-masing Subdit di Direktorat Audit
masing wilayah zoning. Distribusi yang dibebankan. Kepabeanan dan Cukai.
diusulkan untuk masing-masing Kanwil
zoning sebanyak 1 PMA, 2 PTA, 6 ke- Dan Cukai pada Kantor Wilayah Bea Sesuai definisi pada Undang-Undang
tua tim, dan 12 anggota kecuali Kanwil Cukai, dan sebagai implementasinya, Kepabeanan (Undang-Undang Nomor
Jakarta yakni 2 PMA, 4 PTA, 12 ketua telah diterbitkan surat tugas audit oleh 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
tim, dan 24 anggota. masing-masing kantor wilayah. sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Sedangkan, dari segi aturan kebijakan Memang sesuai tupoksinya, setiap 2006) dan Undang-Undang Cukai
zoning audit ditetapkan dengan Kep Kanwil memiliki kewenangan untuk (Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Dirjen Nomor: 355/BC/2017 tentang melakukan audit, namun memper- 1995 tentang Cukai sebagaimana te-
Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit. timbangkan efisiensi dan efektivitas lah diubah dengan Undang-Undang
Pada dasarnya, hal-hal yang diatur da- pelaksanaan audit, dilakukan dengan Nomor 39 Tahun 2007), audit kepabe-
lam Kep Dirjen tersebut adalah sebagai kebijakan zoning. Dalam hal ini ada anan dan cukai adalah kegiatan peme-
berikut: enam Kantor Wilayah. riksaan laporan keuangan, buku, catat-
an, dan dokumen yang menjadi bukti
a. Penetapan enam Kantor Wilayah Menurut Kasubdit Pelaksanaan Audit, dasar pembukuan, dan surat yang ber-
zoning Mudji Rahardjo, kebijakan zoning ti- kaitan dengan kegiatan usaha, terma-
dak semata-mata untuk menggenjot suk data elektronik, serta surat yang
b. Pelimpahan kewenangan kepada penerimaan negara, tujuan yang lebih berkaitan dengan kegiatan di bidang
Kepala Kanwil luas lagi adalah untuk meningkatkan kepabeanan dan atau cukai, dan/atau
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sediaan barang dalam rangka pelaksa-
c. Dasar hukum pelaksanaan audit audit. Dengan kebijakan zoning, diha- naan ketentuan perundang-undangan
d. Penempatan pejabat fungsional rapkan antara lain komunikasi antara di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
tim audit dan auditee menjadi lebih
pada Kanwil baik dan lebih mudah sehingga mem- “Dalam hal ini, kita melakukan peme-
e. Kewenangan bimbingan teknis percepat proses audit, kualitas audit riksaan terhadap dokumen internal
menjadi lebih baik, pembinaan kepa- perusahaan untuk menguji apakah
dan administrasi pada unit di da auditee dapat dilakukan dengan pemberitahuan pabean yang telah di-
Kanwil Bea Cukai lebih baik, dan terjadi penghematan lakukan oleh perusahaan telah benar,”
f. Pembiayaan pelaksanaan zoning anggaran kurang lebih 30% daripada ujar Mudji Rahardjo.
audit tersentralisasi.
Dimana hal-hal yang diatur dalam ke- Lebih lanjut menurutnya, audit kepa-
putusan di atas bersifat penguatan atas beanan dan cukai bukan merupakan
ketentuan-ketentuan yang sudah ada.
Mengenai proses bisnis dalam pelak-
sanaan zoning, Saifuddin menekankan
ini tidak ada dampak perubahan pro-
ses bisnis audit kepabeanan dan cukai
akibat kebijakan zoning audit, karena
pada dasarnya Kanwil zoning hanya
melaksanakan operasional audit yang
aturan mainnya sudah ada, sehingga
beberapa hal terkait koordinasi antara
Kanwil zoning dan Direktorat Audit KC
perlu ditingkatkan khususnya objek au-
dit, monitoring, dan evaluasinya.
Mempercepat Proses Audit
Secara resmi kebijakan zoning audit
diberlakukan sejak diterbitkannya Kep
Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-355/
BC/2017 tanggal 3 Maret tentang Piloting
Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
34 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
LAPORAN
UTAMA
dalam hal ini, fungsi, dan tanggung jawab SDM ter- dilaksanakan dengan lebih cepat dan
kita melakukan sebut secara garis besar adalah melak- lebih baik pula. Perusahaan pun dapat
pemeriksaan terhadap sanakan audit kepabeanan dan/atau melakukan penghematan, karena pro-
dokumen internal cukai. Tugas dan fungsi perencanaan ses pengarahan dan pembahasan akhir
perusahaan untuk audit dan monitoring serta penjamin- tidak dilakukan di Kantor Pusat Bea
menguji apakah an kualitas saat ini masih berada pada Cukai yang memerlukan waktu tenaga
pemberitahuan pabean Direktorat Audit KC Kantor Pusat Bea dan biaya yang lebih besar di banding
yang telah dilakukan Cukai,” ungkapnya. dilakukan di Kanwil.
oleh perusahaan
Mengenai mekanisme kerja para au- “Dengan adanya kebijakan zoning au-
telah benar ditor di Kanwil zoning yang melak- dit, rentang kendali akan semakin me-
sanakan fungsi pelaksanaan audit, nyempit, pengawasan, dan pembina-
audit untuk menilai atau memberikan berdasarkan Nomor Penugasan Audit an dapat dilakukan dengan lebih baik,
opini tentang laporan keuangan, mela- (NPA) dari Direktur Audit, kantor wi- tingkat kepatuhan auditee semakin
inkan untuk menilai kepatuhan (com- layah menerbitkan Surat Tugas Audit
pliance audit) pengguna jasa terhadap yang dilaksanakan oleh auditor (tim Pada masing-
pemenuhan ketentuan peraturan per- audit) sampai dengan diterbitkannya masing Kanwil yang
undang-undangan kepabeanan dan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Surat ditunjuk menjadi
atau cukai. Tindak Lanjut, untuk kemudian dila- zona pelaksanaan
porkan kembali kepada Direktur Audit. fungsi audit telah
Sebelum diberlakukan secara resmi de- ditempatkan SDM
ngan Kep Piloting Pelaksanaan Fungsi “Sebelum adanya kebijakan zoning sesuai dengan
Audit Kepabeanan dan Cukai pada audit, pemantauan dan pengawasan kebutuhan dan kondisi
Kantor Wilayah Bea Cukai, Direktorat terhadap auditee dilakukan secara ter- yang ada saat ini, yang
Audit KC telah mempersiapkan SDM sentralisasi. Dengan kebijakan zoning, menjadi tugas, fungsi,
yang akan ditempatkan, sesuai dengan diharapkan Kanwil dapat secara lebih dan tanggung jawab
tingkatan posisi yang dibutuhkan da- intens memantau, mengawasi, dan SDM tersebut secara
lam pelaksanaan audit, dan kesiapan membina auditee di wilayahnya, serta garis besar adalah
masing-masing Kanwil terkait sarana dapat menggali potensi penerimaan melaksanakan audit
dan prasarana serta jaringan LAN. dengan lebih baik lagi,” papar Mudji kepabeanan dan/
Setelah itu, dasar hukum penerapan Rahardjo. atau cukai. Tugas dan
kebijakan zoning audit. Pembekalan fungsi perencanaan
terhadap Tim Audit juga telah dilaksa- Dengan kebijakan zoning audit yang audit dan monitoring
nakan, hal ini penting karena akan me- baru saja diterapkan, perbedaan yang serta penjaminan
lakukan kegiatan audit secara mandiri dirasakan saat ini adalah rentang kualitas saat ini
secara administratif mengingat belum kendali pengawasan dan pembinaan masih berada pada
ada staf dan Kepala Seksi Pemeriksaan terhadap tim audit dan auditee mu- Direktorat Audit KC
yang ditunjuk. lai terbagi kepada Kanwil, yang pada Kantor Pusat Bea Cukai
gilirannya nanti akan membawa hasil
“Pada masing-masing Kanwil yang yang lebih baik lagi kepada semua pi-
ditunjuk menjadi zona pelaksanaan hak. Selain itu, dengan semakin dekat
fungsi audit telah ditempatkan SDM jarak dengan auditee, fungsi penga-
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wasan serta pembinaan dapat dilaku-
yang ada saat ini, yang menjadi tugas, kan dengan lebih baik.
Sedangkan manfaat yang dirasakan
oleh pengusaha dan Bea Cukai de-
ngan adanya kebijakan zoning audit
antara lain adalah dengan jarak yang
semakin dekat, komunikasi menjadi
semakin baik, sehingga proses audit
(yang didalamnya terjadi proses pem-
bimbingan kepada pengusaha) dapat
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 35
LAPORAN
UTAMA
Sebelum adanya akhir semester dua atau tahun yang • Penguatan pengawasan setelah/
kebijakan zoning audit, akan datang. post clearance melalui sinergi
pelaksanaan penelitian ulang
pemantauan dan Kewenangan Audit Terkait dan audit antara Kantor Pusat
pengawasan terhadap Penelitian Ulang dengan Kanwil/KPU.
auditee dilakukan Dalam PMK-234/PMK.01/2015, • Menyelaraskan kegiatan peng-
secara tersentralisasi. Direktorat Audit mempunyai kewe- awasan post clearance melalui
nangan untuk menyiapkan rumusan penguatan proses bisnis mulai
Dengan kebijakan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan,
zoning, diharapkan ulang, dimana termasuk didalamnya hingga monitoring dan evaluasi
Kanwil dapat secara kewenangan untuk melakukan penyu- serta feedback.
lebih intens memantau, sunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria. Kantor Wilayah Bea Cukai Lebih lanjut menurut Puguh, kegiatan
mengawasi, dan dan KPU Bea Cukai juga mempunyai penelitian ulang dilakukan terhadap
membina auditee kewenangan terkait penelitian ulang suatu objek pada saat suatu transak-
di wilayahnya, serta sebagaimana diatur dalam PMK-188/ si diindikasikan terdapat kekurangan
PMK.01/2016, namun hanya untuk pembayaran pungutan negara yang
dapat menggali melaksanakan penelitian ulang. dapat berasal dari usulan dari Kantor
potensi penerimaan Pelayanan, bidang pada Kantor
dengan lebih baik lagi Menilik aturan di atas, menurut Wilayah, Unit Eselon II di lingkungan
Kasubdit Pelaksanaan Audit II, Puguh Kantor Pusat, sumber informasi lain-
baik, pada gilirannya akan berdampak Wiyatno, kewenangan Direktorat nya, atau berdasarkan hasil analisis
pada penerimaan yang semakin ting- Audit cukup luas. Dimulai dari peren- terhadap suatu transaksi.
gi,” ungkapnya. canaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, serta penjaminan kualitas. Dalam perencanaan penelitian ulang,
Menurut Mudji, indikator keberhasilan dilakukan tahap penentuan objek
kebijakan zoning audit, antara lain ada- Menurutnya, ada dua Subdit yang ber- penelitian ulang, menganalisis objek
lah proses penyelesaian audit menjadi peran penting pada pemb inaan peneliti- penelitian ulang, menetapkan objek
lebih cepat, kualitas hasil audit sema- an ulang, yaitu Subdit Perencanaan dan yang benar-benar layak diteliti ulang.
kin baik, tingkat kepatuhan auditee Subdit Pelaksanaan Audit yang saat ini Penentuan objek penelitian ulang
semakin baik, dan dapat dilakukan dikhususkan pada Subdit Pelaksanaan tersebut dapat berdasarkan manaje-
penghematan anggaran. Audit II. Subdit Perencanaan berperan men resiko dan usulan dari Direktur,
merumuskan dan merencanakan ob- Kantor Wilayah, dan KPU. Objek-objek
Mengenai pelaksanaan evaluasi, me jek-objek apa saja yang dijadikan tar- penelitian ulang tersebut dianalisis
nurutnya hal itu bisa dilakukan seti- get penelitian ulang, sedangkan Subdit berdasarkan database Bea Cukai dan
ap saat, berdasarkan informasi yang Pelaksanaan Audit II berperan melaku- jika dianggap perlu dapat meminta
mengalir, dilakukan pemantauan pe- kan pelaksanaan penelitian ulang, pe- data kepada unit kerja di lingkungan
laksanaan zoning audit untuk mene- mantauan, dan pelaporan akan tindak Bea Cukai maupun unit lain di luar
mukan solusi atas permasalahan yang lanjut dari perencanaan yang dilaku- Bea Cukai. Penelitian ulang dilakukan
timbul. Evaluasi secara keseluruhan kan oleh Subdit Perencanaan di Kantor melalui:
dimungkinkan untuk dilakukan pada Pusat, Kanwil, dan KPU.
• Hasil analisis data dan informasi
Penelitian ulang dilakukan dengan be- berdasarkan manajemen risiko;
berapa maksud dan tujuan, antara lain: dan/atau
• Mengoptimalkan penerimaan • Usulan berdasarkan bukti nyata
negara dengan merevitalisasi dan terukur
peran penelitian ulang dari kegi-
atan yang bersifat pasif menjadi Adapun objek-objek yang bisa dilaku-
aktif, dan mengakomodir peran kan penelitian ulang, yaitu dokumen
penelitian ulang terhadap pem- pemberitahuan pabean impor dan
beritahuan pabean ekspor. dokumen pemberitahuan pabean
ekspor berdasarkan analisis, baik oleh
Direktorat Audit atau Kanwil dan KPU
yang berpotensi terdapat kekurangan
36 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
LAPORAN
UTAMA
OBYEK ANALISIS (RHA)
TOLAK LAYAK? NPP ST Penul Penul KKKPKKUKPPUU
pembayaran pungutan negara untuk Pada tahap evaluasi, unit atau kantor penelitian ulang akan dikirimkan kepa-
dilakukan penelitian ulang. yang ditunjuk melakukan peneliti- da Direktorat Audit KC untuk dikompi-
an ulang melakukan proses evaluasi lasi sebagai database penerimaan dari
Tahapan pelaksanaan penelitian ulang, terhadap proses perencanaan dan penelitian ulang yang bisa dijadikan
meliputi yaitu perencanaan, pelaksa- pelaksanaan penelitian ulang dengan acuan kepada Kanwil/KPU dalam me-
naan, tindak lanjut dan evaluasi pene- membandingkan antara proses analisis lakukan penelitian ulang selanjutnya.
litian ulang. Pada tahap perencanaan, perencanaan penul, penetapan objek
dilakukan penentuan objek penelitian penul, dan hasil penul tersebut. Puguh menjelaskan, penelitian ulang
ulang berdasarkan manajemen resiko merupakan suatu alat atau extra effort
dan usulan dari Direktur, Kepala Kanwil Hasil penelitian ulang dapat berupa Kantor Wilayah dan KPU dalam mem-
atau Kepala KPU. Objek tersebut se- ditemukan atau tidak ditemukan ke- bantu mencapai target penerimaan
lanjutnya dilakukan analisis, yang ha- kurangan/kelebihan bayar. Dalam hal yang dibebankan. Sehingga analisis
silnya dituangkan dalam Risalah Hasil terdapat kekurangan pembayaran, objek yang dapat dilakukan harus se-
Analisis (RHA) yang menyajikan apakah Direktur, Kepala Kanwil, atau Kepala cara pro aktif oleh Kantor Wilayah Bea
objek tersebut layak dilakukan peneli- KPU dapat menerbitkan SPKTNP atau Cukai dan Direktorat Audit KC. Dengan
tian ulang atau tidak. Tentu saja jika SPKPBK. Secara periodik pelaksanaan ditambahkannya kewenangan peneli-
dianggap tidak layak akan dilakukan penelitian ulang ini dilaporkan kepada tian ulang pada Direktorat Audit KC,
penolakan. Direktur Audit baik ditemukan keku- maka hasil-hasil atau tujuan yang hen-
rangan/ kelebihan bayar atau tidak. dak dicapai adalah optimalisasi pene-
Objek yang layak dilakukan penelitian rimaan dan peningkatan efisiensi dan
ulang diterbitkan Nomor Penugasan “Pejabat pemeriksa penelitian ulang efektivitas pengawasan post clearance
Penelitian Ulang (NPP) yang dijadikan pada Direktorat Audit KC bertanggung yang saat ini hanya dilakukan dengan
dasar untuk menerbitkan Surat Tugas jawab kepada Direktur Audit, pada audit. Penelitian ulang dianggap lebih
Pelaksanaan Penelitian Ulang. Kantor Wilayah bertanggung jawab efisien dibandingkan audit, karena di-
kepada kepala Kanwil, dan pada KPU lakukan dalam waktu yang relatif sing-
Pada tahap pelaksanaan penelitian bertanggung jawab pada kepala KPU,” kat dan bisa dilakukan secara langsung
ulang dilakukan oleh pejabat pemerik- ujar Puguh mengenai tanggung jawab oleh Kanwil dan KPU.
sa atau pejabat fungsional pada unit pemeriksa penelitian ulang.
atau kantor yang ditunjuk melakukan Kemampuan Kanwil dan KPU dalam
penelitian ulang. Pemeriksa menu- Mengenai mekanisme koordinasi an- melakukan analisis objek yang la-
angkan pekerjaan mereka ke dalam tara Kantor Pusat dan Kanwil/KPU yak untuk dilakukan penelitian ulang
Kertas Kerja Penelitian Ulang (KKPU) dalam pelaksanaan penelitian ulang, yang saat ini harus terus ditingkat-
dan membuat Nota Hasil Penelitian Puguh menjelaskan, koordinasi anta- kan. Kegiatan pemeriksaan dokumen
Ulang (NHPU). Pada tahap tindak lan- ra Kantor Pusat dan Kanwil/KPU pada secara reguler setelah 30 hari harus
jut, berdasarkan NHPU, apabila dite- saat Kantor Wilayah dan KPU melaku- diaktifkan Kanwil/KPU untuk mengha-
mukan kekurangan/kelebihan bayar, kan analisis dan menerbitkan resume silkan kegiatan penelitian ulang yang
maka unit atau kantor yang ditunjuk hasil audit (RHA). RHA tersebut akan berhasil guna/efektif. “Harapan kami,
melakukan penelitian ulang mener- dikirimkan kepada Direktorat Audit agar kegiatan penelitian ulang dapat
bitkan Surat Penetapan Kembali Tarif KC untuk diterbitkan NPP yang nanti lebih digiatkan secara terkoordinir,
dan Nilai Pabean (SPKTNP) atau Surat dijadikan dasar untuk menerbitkan antara kantor pusat, Kanwil, dan KPU.
Penetapan Kekurangan Pembayaran Surat Tugas. Hasil dari penugasan Penul dapat disinkronisasikan dengan
Bea Masuk (SPKPBM).
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 37
LAPORAN
UTAMA
Pejabat pemeriksa penelitian ulang pada Direktorat Audit
KC bertanggung jawab kepada Direktur Audit, pada Kantor
Wilayah bertanggung jawab kepada kepala Kanwil, dan
pada KPU bertanggung jawab pada kepala KPU
pelaksanaan audit, dan peningkatan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan pelaksanaan proses penjaminan kua-
penerimaan negara,” pungkasnya. penugasan audit, serta monitoring dan litas audit kepabeanan dan audit cu-
evaluasi hasil audit. kai dilaksanakan oleh masing-masing
Pemenuhan Standar Kualitas Subdit di Direktorat Audit Kepabeanan
Melalui Penjaminan Kualitas Lebih lanjut menurut Akhadi, dengan dan Cukai, dimana masing-masing
proses pelaksanaan penjaminan kua- Subdit tersebut membuat Laporan
Pada dasarnya, penjaminan kualitas litas tersebut di atas, Direktur Audit Penjaminan Kualitas atas kegiatan
audit kepabeanan dan cukai meru- dapat memonitoring semua kegiatan yang telah dilakukan. Laporan kegi-
pakan kegiatan penjaminan kualitas masing-masing Subdit di Direktorat atan tersebut disajikan dalam bentuk
yang terkait dengan proses bisnis ke- Audit Kepabeanan dan Cukai. “Untuk dan format sesuai dengan peraturan
giatan audit kepabeanan dan audit kedepannya, akan dilakukan koordina- yaitu Laporan Penjaminan Kualitas
cukai. Kegiatan ini diharapkan dapat si antara kantor pusat dan Kanwil zona (LPK), dan atas LPK yang telah disusun
memberikan keyakinan yang cukup secara rutin (minimal satu bulanan) kemudian diserahkan ke Subdirektorat
tentang pemenuhan standar yang baik secara formal maupun informal, Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan
ditetapkan dalam proses bisnis ke- korespondensi baik secara langsung Kualitas Audit yang selanjutnya akan
giatan audit kepabeanan dan audit ataupun tidak langsung,” ujarnya. dievaluasi dan dituangkan dalam
cukai, sekaligus menindaklanjuti di- bentuk dan format Laporan Hasil
terbitkannya PMK 234/PMK.01/2015 Mengenai kewenangan untuk pelak- Evaluasi Penjaminan Kualitas (LHEPK)
pasal 876 huruf d tentang Organisasi sanaan penjaminan kualitas atas ke- sesuai dengan peraturan RPDJ ten-
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan giatan audit kepabeanan dan cukai, tang Penjaminan Kualitas Audit
yang mengatur penambahan tugas terutama di Kanwil Zona, menurut Kepabeanan dan Cukai. Hasil LHEPK
“Penjaminan Kualitas” pada unit Akhadi Jatmiko, sesuai Rancangan tersebut diserahkan kepada Direktur
Direktorat Audit KC, khususnya pada Perdirjen (RPDJ) Penjaminan Kualitas Audit Kepabeanan dan Cukai dan di-
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan tembuskan kepada masing-masing
dan Penjaminan Kualitas Audit, dan Evaluasi hasil audit kepabeanan dan subdit pembuat LPK sebagai feedback.
PMK 258/PMK.04/2016 tentang audit cukai, pelaksanaan penjaminan
Perubahan atas Peraturan Menteri kualitas di Kanwil zona dapat dilaku- Mengenai harapan adanya bidang
Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 kan oleh pejabat Bea dan Cukai yang baru di Direktorat Audit, tentang
tentang Audit Kepabeanan dan Audit ditunjuk namun berdasarkan kondisi penjaminan kualitas audit, menurut
Cukai, pada Pasal 33A dan 34 Angka 7, SDM dan proses piloting pelaksanaan Akhadi Jatmiko, hasil yang diharapkan
yang menjadi dasar pelaksanaan pen- audit di Kanwil zona untuk sementara dengan kegiatan penjaminan kualitas
jaminan kualitas perencanaan, pelak- evaluasi penjaminan kualitas atas kegi- audit adalah memberikan keyakin-
sanaan, monitoring, dan evaluasi hasil atan audit masih terpusat di Direktorat an yang cukup tentang pemenuhan
audit kepabeanan dan audit cukai. Audit Kepabeanan dan Cukai. standar yang ditetapkan dalam proses
bisnis kegiatan audit kepabeanan dan
Menurut Kasubdit Monitoring, “Sedangkan di Kantor pusat, evalu- audit cukai, sehingga dapat mening-
Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas asi atas penjaminan kualitas pada katkan efektivitas dan efisiensi fungsi
Audit, Akhadi Jatmiko, kegiatan pen- Direktorat Audit Kepabeanan dan audit berdasarkan aspek kinerja, ma-
jaminan kualitas audit kepabeanan Cukai, Subdit Monitoring, Evaluasi, dan najemen risiko, SDM dan konsistensi
dan audit cukai bertujuan untuk me- Penjaminan Kualitas Audit yang menja- kebijakan, selain itu juga mengopti-
menuhi standar kualitas yang telah lankan fungsi ini,” ungkapnya. malisasi peran post clearance audit
ditentukan sebagai standar capaian sebagai salah satu pilar pengawasan
pada masing-masing tahapan proses Mengenai tahapan dalam proses kepabeanan yang modern.
bisnis kegiatan audit kepabeanan dan penjaminan kualitas pelaksanaan
audit cukai, yaitu tahap perencanaan audit kepabeanan dan cukai di pu- (Ariessuryantini)
sat dan di Kanwil zona, dijelaskan
38 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
WAWANCARA
MUHAMMAD SIGIT:
“Fungsi penelitian ulang
dan audit menjadi
garda terakhir…”
Kebijakan zona pelaksanaan fungsi audit Apa yang melatarbelakangi pemikiran Bapak terkait
yang saat ini tengah piloting, disusun da- perlu dilakukannya pelaksanaan fungsi audit pada
lam salah satu program baru yang diinisi- enam Kanwil Bea Cukai melalui kebijakan zona (zo-
asi oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan ning) di Direktorat Audit?
Cukai pada inisiatif strategis nomor 19
Program Penguatan Reformasi, yaitu revitalisasi Menurut pendapat saya, organisasi itu sifatnya dinamis, otomatis
peran unit pusat dan unit vertikal dalam pelak- ekspektasi dan lingkungannya juga berubah, kebutuhan customer-
sanaan audit guna efisiensi dan efektivitas post nya pun juga berbeda-beda. Sebelumnya, Bea Cukai sudah pernah
control, yang juga masuk menjadi salah satu quick melakukan inovasi, dari yang menyebar kegiatan auditnya, menjadi
win Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai, terpusat. Ini menjadi pelajaran baik, karena dulunya dipusatkan de-
yaitu pembentukan zona pelaksanaan fungsi audit ngan pertimbangan karena dulu banyak perusahaan, importir yang
pada enam kantor wilayah. Untuk mewujudkan jadi obyek audit posisinya berada di Jakarta. Begitu juga dengan
program tersebut, tentunya banyak hal-hal yang jumlah fungsional pemeriksa bea cukai yang sangat banyak, yang
disiapkan dan dilaksanakan. Terkait dengan hal sesuai aturan pertanggungjawaban mereka langsung ke Direktur,
itu, WBC melakukan wawancara dengan pengga- sehingga rasanya unmanageable, karena banyaknya tenaga fung-
gas pelaksanaan zoning audit, Muhammad Sigit, sional sehingga dikhawatirkan nantinya moral hazard. Begitu juga
yang juga merupakan mantan Direktur Audit kebutuhan di masing-masing wilayah cukup unik, ada kebutuhan
Kepabeanan dan Cukai dan saat ini bertugas se- yang sifatnya segera, ada yang bersifat lokal. Misalnya ada kawa-
bagai Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan san berikat ditutup, ada keberatan yang memerlukan pendalaman.
dan Analisis Transaksi Keuangan di Kantor Pusat Adapula kebutuhan lain di wilayah, misalnya penelitian ulang yang
PPATK pada pertengahan Juni 2017 lalu. Berikut memerlukan pendalaman. Atas pertimbangan-pertimbangan ini,
wawancaranya. maka dibuatlah kajian yang akhirnya diputuskan untuk zoning.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 39
WAWANCARA
Melalui optimalisasi
Pengawasan
pada Post Control
diharapkan proses
bisnis pelayanan dan
pengawasan pada
kantor vertikal lebih
efektif dan efisien.
Bagaimana proses kajian ter- Jadi, kembali lagi saya katakan, fungsi peran Kanwil. Ketiga, meningkatnya
sebut? audit tidak bisa berdiri sendiri, tidak kepatuhan pengguna jasa kepabeanan
bisa kita meluncurkan suatu kebijakan, dan cukai dan optimalnya penerimaan
Kajian dilakukan oleh tim terkait me- tidak bisa kemudian kita berpikir bah- negara.
ngenai positioning fungsi audit. Dari wa di sana harus ditempatkan audit.
interaksi yang kami lakukan, seper- Pemahaman ini jika bisa diserap sama Dalam pengkajian itu, sejauh
tinya pemahaman mengenai fungsi dengan pimpinan di Kanwil, Kantor mana peran Kanwil yang men-
audit harus diluruskan. Bahwa audit Pelayanan Umum dan Pusat akan men- jadi wilayah zonasi audit?
tidak dapat dipisahkan dengan fungsi jadi harmoni yang baik. Namanya juga
yang lain. Bisa dikatakan, audit adalah dalam suatu manajemen, ada sesuatu Di beberapa rakor sudah didiskusikan,
pekerjaan konfirmasi mengenai kua- yang baru harus dicoba dulu beberapa dan kehadiran para Kepala Kanwil
litas yang diharapkan, apakah sudah waktu dan dievaluasi, tidak bisa lang- memang sangat penting, untuk me-
baik proses bisnisnya. Audit tidak bisa sung mengklaim bahwa ini paling baik. ngetahui seperti apa pandangan dan
dipisahkan dengan kegiatan yang lain, Jadi semangat semuanya harus sama. ekspektasi mereka yang mungkin per-
menjadi satu kesatuan. Dalam konteks lu diluruskan. Kunjungan teman-teman
seperti ini, kita harus track off, dan Apa tujuan diterapkannya ke masing-masing wilayah melihat
berpikir jika kita membuat prosedur kebijakan zona pelaksanaan kesiapan Kanwil dan fasilitas kerja ke-
yang sangat ketat sekali, maka akan fungsi audit? enam wilayah zonasi. Termasuk me-
mengganggu pelayanan, kecepatan, mastikan dukungan komunikasi dan
dan sebagainya. Oleh karena itu, ada Dengan kami menerapkan kebijak- informasi teknologi yang harus kuat
kelonggaran-kelonggaran yang ha- an ini, kondisi yang diharapkan dari supaya bisa harmoni dengan aplikasi
rus di-backup dengan audit, maka itu implementasi pelaksanaan fungsi au- SIMAUDI. Ini merupakan hasil kerja
juga kita lengkapi dengan risk mana- dit pada Kantor Pusat Bea Cukai dan sama yang baik dengan Setditjen un-
gement. Apabila sudah baik, auditnya enam Kanwil yang ditetapkan sebagai tuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang
kita kurangi, yang masih belum baik, zona pelaksanaan fungsi audit, yai- masih kurang.
masih sering dilakukan audit. Seiring tu, pertama, terbentuknya zona au-
dengan zoning, kita juga luncurkan dit pada Kantor Pusat Bea Cukai dan Tentunya, penerapan suatu
risk manajemen yang menggunakan enam Kanwil yang ditetapkan untuk program baru akan menemui
matrik dan dikombinasi. Jadi potensi melaksanakan fungsi audit kepabea- tantangan, lantas antisipasi-
ekonomi, penerimaan negera, eko- nan dan cukai. Kedua, meningkatnya antisipasi apa saja yang sudah
nomi perdagangan, dan tenaga kerja efektifitas dan efisiensi koordinasi an- diprediksi terkait hal itu?
dihubungkan dengan tingkat kepatuh- tara Direktorat Audit KC dengan Kanwil
an dan potensi kepatuhan, sehingga dalam pelaksanaan audit dan peneli- Tentunya beberapa pertanyaan yang
bisa fokus mana saja yang diaudit. tian ulang, dalam rangka optimalisasi muncul terkait penerapan zoning,
40 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
WAWANCARA
misalnya terkait dukungan aturannya, dibagi menjadi tujuh yaitu pada Surat Tugas Audit, Surat Perintah
kemudian karena Kanwil yang menjadi Kantor Pusat Bea Cukai dalam hal ini Audit, Surat Penetapan Kembali Tarif
zoning membawahi beberapa kanwil Direktorat Audit Kepabeanan dan dan/atau Nilai Pabean dan Penetapan
lainnya, pertanyaan muncul, apakah Cukai dan enam Kantor Wilayah. Kembali Perhitungan Bea Keluar atas
kewenangan kanwil itu cukup kuat Hasil Audit, Surat Pembetulan atas
untuk menangani penugasan-penu- Dalam pelaksanaan kebijakan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/
gasan di kanwil lain? dan masih banyak zoning audit, seberapa besar atau Nilai Pabean dan Penyampaian
pertanyaan lain yang juga muncul. Jadi kewenangan kantor wilayah Penetapan atas Hasil Audit, Tindak
antisipasinya sudah sangat luar biasa Bea Cukai dalam melaksana- Lanjut Hasil Audit Kepabeanan serta
sekali, komunikasi jalan terus, saya kan fungsi audit? Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai, sehing-
senang dan bangga dengan tim yang ga tidak ada lagi hambatan Kebijakan
ditugaskan, mereka bekerja keras, Sesuai PMK Nomor: 188/PMK.01/2016 dan atau Kewenangan.
kompetensinya juga bagus. Kami juga tentang Organisasi dan Tata Kerja
mengundang Kabid Kepabeanan dan Instansi Vertikal DJBC, salah satu fungsi Salah satu tujuan dilaksana-
Cukai yang nantinya akan membawahi dari Kanwil dan KPU adalah melakukan kannya zoning audit adalah
audit dan Kabag Tata Usahanya yang perencanaan dan pelaksanaan audit, untuk penguatan pelaksanaan
mepersiapkan fasilitas. So far tidak ada serta evaluasi hasil audit di bidang ke- audit dan penelitian ulang,
hambatan. Kami perlu dorongan dan pabeanan dan cukai, serta di tegaskan baik pada Direktorat Audit Ke-
semangat dari semuanya. dalam Kep Dirjen Nomor KEP-355/ pabeanan dan Cukai maupun
BC2017 tentang Piloting Pelaksanaan di Kanwil-kanwil yang dite-
Bagaimana dengan pemilihan Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai tapkan untuk melaksanakan
wilayah yang masuk dalam pada Kantor Wilayah Direktorat fungsi audit. Apa alasan yang
zona audit? Berdasarkan Jenderal Bea dan Cukai, Diktum KEDUA melatarbelakanginya?
faktor apa saja suatu wilayah : Direktur Jenderal melimpahkan
dipilih menjadi zoning audit? kewenangan kepada Kepala Kantor PMK-234 menambahkan fungsi pe-
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan nelitian ulang pada Direktorat Audit
Memilih enam Kanwil saja sebenar- Cukai yang ditunjuk pada Diktum Kepabeanan dan Cukai, tidak saja se-
nya pertimbangannya ada dua, per- PERTAMA untuk menandatangani laku pelaksana dari fungsi tersebut,
tama, experience masa lalu, catatan namun juga selaku pembina teknis
kita masa lalu, sebaran auditee ada di dari pelaksanaan penelitian ulang
mana saja. Kedua, tidak bisa dipung- pada seluruh Kantor Wilayah dan KPU.
kiri audit dilakukan secara on site atau Saat ini, dengan proses pelayanan Bea
didatangi, oleh karena itu kemudahan Cukai yang mengutamakan kecepatan
akses ke wilayah itu juga harus diper- pengeluaran barang dengan memi-
hitungkan. Nah akhirnya dapatlah se- nimalisir pengawasan pada titik on
perti yang diusulkan enam wilayah itu. clearence dan penerapan sistem self
Jadi, untuk hal ini telah dilakukan anali- assessment serta pengawasan yang
sis berdasarkan kewilayahan dan letak menitikberatkan pada risk manage-
geografis, pertumbuhan ekonomi, ak- ment, menempatkan fungsi penelitian
ses transportasi, serapan tenaga ker- ulang dan fungsi audit menjadi garda
ja, potensi pertumbuhan wilayah, dan terakhir dari sistem adminstrasi ke-
karakter wilayah. Telah diambil kesim- pabeanan dan cukai indonesia untuk
pulan serta diusulkan kepada Direktur tetap dapat mengawasi barang impor,
Jenderal melalui Nota Dinas Direktorat ekspor dan kena cukai setelah keluar
Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor dari kawasan pabean (under customs
ND-606/BC.09/2016 tentang usulan control). Pelaksanaan post control di-
Optimalisasi Fungsi Penelitian Ulang dasarkan pada data historical transaksi
dan Audit Kepabeanan dan Cukai pada berupa pemberitahuan pabean dan/
unit Vertikal Bea Cukai, dimana diu- atau cukai yang telah disampaikan,
sulkan Penetapan Zona Pelaksanaan maupun catatan, pembukuan, dan la-
Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai poran keuangan, serta sediaan barang
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 41
WAWANCARA
dan bukti transaksi lainnya yang ter- Potensi-potensi apa saja yang Apa yang diharapkan Direkto-
kait, dari pengguna jasa kepabeanan bisa diraih dengan adanya rat Audit dengan adanya pe-
dan cukai. penguatan dalam pelaksanaan laksanaan fungsi audit melalui
penul oleh Direktorat Audit kebijakan zona pelaksanaan
Sebelum ditambahkan fungsi Kepabeanan dan Cukai? fungsi audit (zoning)?
penelitian ulang di Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai, Tentunya, potensi yang diharapkan Melalui optimalisasi pengawasan
bagaimana tingkat pelanggar- dapat kami raih dengan adanya koor- pada post control, diharapkan proses
annya? dinasi dan komunikasi yang baik de- bisnis pelayanan dan pengawasan
ngan unit vertikal dalam pelaksanaan pada kantor vertikal lebih efektif dan
Berdasarkan dari data transaksi yang audit dan penul, antara lain, pertama, efisien. Kemudian juga kepatuhan
ada, kedapatan masih besarnya pe- dengan ditetapkannya fungsi pembi- pengguna jasa kepabeanan dan cukai
langgaran dalam penyelesaian formali- naan audit dan penelitian ulang pada meningkat, penerimaan negara opti-
tas pabean dan cukai yang menyebab- Direktorat Audit KC maka penempat- mal, fungsi pembinaan lebih efisien,
kan pemungutan bea masuk dan pajak an kegiatan penelitian ulang sebagai dan pelaksanaan pengawasan lebih
dalam rangka impor (PDRI) serta cukai kegiatan pengawasan post control efektif, Sesuai Keputusan Dirjen Bea
yang belum maksimal. Oleh karena yang lebih masif dan lebih di depan, dan Cukai Nomor: KEP-355/BC/2017
itu, diharapkan dengan menempatkan sementara audit sebagai lapis berikut- tanggal 03 Maret 2017 tentang Piloting
pemeriksa Bea Cukai sub unsur audit nya, maka koreksi terhadap nilai dan Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
pada Kanwil-kanwil yang memiliki vo- atau traif transaksi importasi dapat dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC,
lume transaksi impor ekspor dan cukai dilakukan pada periode waktu yang Diktum KEDELAPAN menyatakan bah-
yang besar, diharapkan dapat meng- lebih cepat. Kebijakan seperti ini akan wa keputusan ini berlaku sejak tang-
optimalkan penerimaan dan penga- lebih menguntungkan juga bagi im- gal 02 April 2017 sampai dengan 31
wasan, tidak saja dikanwil itu sendiri, portir, karena tidak harus menunggu Desember 2018. Sesuai timeline yang
namun juga Bea Cukai secara umum- kesalahan menumpuk dalam dua ta- sudah disiapkan, pelaksanaan kebi-
nya. Dengan penetapan tugas baru hun baru dilakukan koreksi nilai dan jakan zoning akan dievaluasi di akhir
Direktorat Audit sebagai pembina tek- atau tarif yang dapat menyebabkan tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga
nis penelitian ulang, maka analisis ter- perusahaan mengalami kesulitan keu- dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan
hadap importasi yang berpotensi dila- angan untuk melunasi tagihan. Kedua, piloting ini dinyatakan berjalan dengan
kukan penetapan ulang dilakukan oleh akan terbangun sinergi dan sinkroni- baik. Kami harapkan, Direktorat Audit
Direktorat Audit serta oleh Kanwil/KPU sasi langkah dalam pengawasan post Kepabeanan dan Cukai dapat men-
secara aktif. Kanwil dan KPU diberikan control antara pelaksanaan penelitian dorong mandatory untuk dilakukan
akses terhadap database untuk trans- ulang dan audit, baik lintas wilayah peru bahan organisasi dan tata kerja
aksi-transaksi di wilayahnya untuk dan KPU dengan Direktorat Audit KC, instansi vertikal untuk mengoperasi-
menganalisis potensi penetapan ulang. sehingga tidak terjadinya tumpang tin- onalkan fungsi audit kepabeanan dan
Dengan koordinasi penetapan ulang dih penetapan atas suatu pelanggaran cukai, serta penelitian ulang dalam
melalui audit dan penelitian ulang yang sama. Ketiga, optimalisasi pena- suatu kebijakan reorganisasi berupa
oleh Direktorat Audit, maka potensi gihan atas pelangaran yang terjadi di perubahan PMK-188/2016.
duplikasi penetapan ulang yang masih suatu wilayah, dengan yang terjadi di
dilakukan, melalui penelitian ulang, wilayah lain atas kasus yang sejenis. (Ariessuryantini)
padahal sebelumnya sudah dilakukan Keempat, meningkatnya sumber daya
audit, akan terhindari. Di samping itu, manusia diharapkan meningkatkan
melalui Direktorat Audit, penetapan kemampuan wilayah zona dalam me-
ulang yang dilakukan oleh Kanwil atau lakukan pengawasan post control atas
KPU tertentu yang koordinasinya dila- transkasi di wilayahnya.
kukan oleh Direktorat Audit KC akan
dapat juga diteruskan kepada Kanwil
dan atau KPU lainnya yang juga me-
layani importasi yang sama dengan
Kanwil atau KPU lain yang menetapkan
ulang tarif atau nilai pabean tersebut.
42 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
FEATURE
Tower Untuk meningkatkan kinerja aparatur
Dana negara, terutama yang bekerja di luar
homebase, salah satu faktornya adalah
Rakca kepastian tempat tinggal. Fasilitas rumah
dinas memang disediakan oleh pemerintah
guna menambah semangat dan gairah
kerja para pegawai negeri, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005
yang menjelaskan bahwa rumah dinas atau
rumah negara adalah bangunan yang dimiliki
oleh negara, dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 43
FEATURE
Saat bulan puasa lalu, Majalah WBC Selatan Alex Noerdin, Menkeu mem- bahkan bisa untuk menampung ba-
berkesempatan mengunjungi salah beri nama rusun tersebut “Tower Dana nyak pegawai, Aflah dan jajaran mem-
satu rumah susun negara (rusun) Rakca”. pertimbangkan untuk rusun.
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai
Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Rusun Kanwil Bea Cukai Sumbagsel “Tadinya, lahan tersebut untuk tiga
yang diresmikan Direktur Jenderal Bea didirikan dengan mengacu pada rumah dinas. Kemudian untuk meng-
dan Cukai, Heru Pambudi, pada 5 Mei Keputusan Menteri Keuangan Nomor optimalkan lahan, kami jadikan dalam
2017 lalu. Tiga minggu kemudian, te- 738/KMK.01/2015 tentang Standar bentuk apartemen berbentuk rumah
patnya Rabu (24/5) Menteri Keuangan Rumah Susun Negara di Lingkungan susun bertingkat sebanyak tujuh ting-
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan, dan Peraturan kat dengan 64 unit yang dibagi menjadi
juga meninjau rumah susun negara Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ dua tipe, yaitu tipe 48 sebanyak 26 unit
Kanwil Bea Cukai Sumbagsel dalam PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis dan tipe 36 sebanyak 44 unit dengan
kunjungan kerjanya di Palembang. Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan total keseluruhan kamar sebanyak
Bersama Menteri Pekerjaan Umum Status, Penghunian, Pengalihan Status, 128,” jelas Aflah.
dan Perumahan Rakyat Basuki dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Rusun dinas ini merupakan yang per-
Dalam kunjungan kami, Kakanwil Bea tama di lingkungan Bea Cukai mau-
Cukai Sumbagsel M. Aflah Fahrobi pun Kementerian Keuangan. Aflah
menceritakan bagaimana latar be- terpikirkan rumah susun karena pada
lakang, proses pembangunan, saat ia pindah tugas ke Kanwil Bea
hingga detail bangunannya. Cukai Sumbagsel ini dan menginven-
Berawal dari kebutuhan tem- taris rumah tinggal, ternyata bebera-
pat tinggal yang aman, terpu- pa rumah dinas yang berada di wila-
yah Palembang kondisinya tidak layak
sat, mudah mobilisasi, dan tinggal, bahkan rusak parah. Aflah,
dengan mengacu kepada PMK 738/
kmk.01/2015 tanggal 7 juli 2015, ke-
mudian mencoba mengajukan untuk
membangun rusun di wilayah yang
saat ini dipimpinnya.
44 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
FEATURE
Setelah mempelajari dan melalui ber- Setelah pembangunan selesai, ini
bagai proses, proyek rusun negara pengawasan tetap terus dila- telah ter-
yang dibangun selama 6 bulan dengan kukan demi kenyamanan dan pasang kamera pengawas-
menelan biaya sebesar Rp32,3 miliar keamanan penghuni. Dengan an/CCTV dan terdapat petugas satpam
ini akhirnya bisa terselesaikan. Proses alasan itu pula penghuni yang di lobi untuk menyortir pengunjung
pembangunannya tidak luput dari pan- akan menempati Tower Dana yang datang.
tauan dan pengawasan Kementerian Rakca diseleksi terlebih da-
Keuangan dan pihak-pihak terkait la- hulu. Sebagaimana diterang- Fasilitas lainnya adalah di setiap lantai
innya, yang membantu proses pem- kan oleh Kasubbag Humas
bangunan rusun negara ini menjadi dan Rumah Tangga, Rr. Devy
lancar tanpa ada kendala. Rahayu Ardianty, persyarat-
annya tidak sulit dan tidak
dikhususkan, hanya saja te-
pat peruntukannya, seperti pegawai
yang dari luar daerah dan belum mem-
punyai rumah tetap.
“Contoh juga, kalau keluarga pegawai
Bangunan ini memang khusus untuk menunjang
kinerja pegawai. Sehingga pegawai yang bekerja di luar
homebase dapat meningkatkan kinerja yang maksimal,
baik di bidang pengawasan maupun pelayanan
“Bangunan ini memang khusus untuk banyak, misal mempunyai anak lebih terdapat lobi yang punya fungsi ber-
menunjang kinerja pegawai. Sehingga dari dua, tentu lebih tepat jika diberi- beda-beda. Di lantai dua, terdapat lobi
pegawai yang bekerja di luar home- kan rumah dinas yang bersifat landed untuk musholla, lantai 3 terdapat ru-
base dapat meningkatkan kinerja yang bukan yang susun ke atas seperti ini,” ang tamu, dan lobi lantai 4 digunakan
maksimal, baik di bidang pengawasan ujar Devy kala menemani kunjungan sebagai ruang pertemuan. Selanjutnya,
maupun pelayanan,” ujarnya. tim ke Tower Dana Rakca. di lantai 5 dan 6 disediakan meja ping-
pong, dan khusus di lantai 7 terdapat
Karena dibangun dengan hasil Aflah menjelaskan, saat ini banyak pe- ruang terbuka seperti rooftop yang
kerja sama antara Bea Cukai dan gawai yang ingin menempati rusun ka- bisa untuk bersantai, barbeque, dan
Kementerian Keuangan, maka yang rena biayanya terjangkau. “Tidak akan juga ada penghuni yang mengguna-
bisa menempati Tower Dana Rakca ada yang mau menempati jika biaya kannya sebagai lahan budidaya tanam-
tak hanya pegawai Kanwil Bea Cukai tinggalnya sama atau bahkan lebih an hidroponik.
Sumbagsel, tapi juga pegawai eselon tinggi jika nge-kost atau mengontrak
I lainnya di lingkungan Kementerian rumah,” ujarnya. Menurutnya, biaya Keberadaan rusun yang berada tepat
Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak, tinggal per-unit hanya sekitar 30-40% di jantung kota Palembang, menjadi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dari biaya apabila harus kontrak atau poin tambahan untuk para penghuni.
dan Direktorat Perbendaharaan ma- kost rumah sendiri. Penghuni hanya di- Di sekelilingnya pun juga banyak per-
sing-masing mendapatkan dua unit bebankan kebersihan dan listrik saja, tokoan. Rusun dinas ini diharapkan
hunian. dihitung berdasarkan berapa pemakai- dapat memudahkan koordinasi, baik
an pribadi untuk satu hunian. Selain itu, terhadap pengawasan maupun pela-
menambah kenyamanan penghuni, di yanan dengan fasilitas yang lengkap.
rusun ini telah tersedia furniture yang (desiaprawita)
lengkap, seperti tempat tidur, lemari,
sofa, air conditioner, dan kitchen set.
Untuk keamanan penghuni, di rusun
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 45
SISI
PEGAWAI
Penampilannya santun dan Sela mengawali karirnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada ta-
mungkin tak banyak yang hun 2010, saat itu dirinya baru saja lulus dari jurusan Sastra China,
mengira bahwa wanita ini Universitas Al-Azhar Indonesia. “Waktu pertama kali, aku ditempatkan
di Direktorat Kepabeanan Internasional, dan setelah itu aku mutasi ke
merupakan salah satu orang KPPBC TMP Juanda,” ungkap Sela saat dirinya ditanya mengenai riwa-
yang menjadi ujung tombak yat penempatannya. Dirinya tak pernah menyangka bahwa akan bertugas di
dalam melakukan pengawasan lapangan. Mengingat di kantor-kantor sebelumnya Sela lebih banyak meng-
habiskan waktu di belakang meja mengerjakan pekerjaan terkait perjanjian
terhadap penumpang dan internasional dan pekerjaan terkait teknis di bidang kepabeanan.
barang bawaan penumpang
Menjadi salah seorang pegawai di P2 merupakan tantangan tersendiri untuk
di Terminal Kedatangan Sela. Jam kerja yang panjang dan tuntutan untuk selalu awas terhadap ge-
Internasional Bandara rak-gerik penumpang membuat wanita yang satu ini harus rela menggadaikan
sebagian besar waktunya demi melaksanakan amanat yang sudah diberikan
Internasional Kuala Namu. negara kepadanya. “Di Kuala Namu, penerbangan internasional yang paling
Selagina Wati, wanita kelahiran pagi tiba jam 07.15 WIB dan yang paling malam jam 23.00 WIB, nggak jarang
Tebing Tinggi, 16 Juni 1987, saat penerbangan delay sehingga kami harus menunggu hingga pukul 01.00 WIB,”
ini bertugas di seksi Penindakan cerita Sela. Meski begitu, Sela mengaku sangat senang karena rekan sejawatnya
dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP sangat kooperatif dan bisa saling melengkapi.
B Kuala Namu. Sehari-harinya,
Sela banyak melakukan aktivitas Hal lainnya yang menurut Sela cukup menantang adalah saat melakukan pe-
meriksaan barang bawaan penumpang dan melakukan pengecekan badan
surveillance dan pengawasan terhadap penumpang wanita. “Biasanya wanita lebih sensitif dan nggak ja-
terhadap penumpang rang ada yang marah ketika mau diperiksa, jadi kita sebagai petugas harus
pintar-pintar mengarahkan penumpang agar tetap mau kita periksa,” ungkap
kedatangan luar negeri. Sela. Dirinya juga mengungkapkan kalau di setiap pemeriksaan tidak selalu
46 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
SISI
PEGAWAI
ditemukan pelanggaran, di situlah di- ingat kinerja teman-teman di kantor dii-
rinya melatih instingnya sebagai pe- lainnya di bawah Kantor Wilayah
tugas pengawas, “Walau nggak selalu DJBC Sumatera Utara juga tak ming-
ditemukan pelanggaran, pemeriksaan kalah dari apa yang saya dan
terhadap penumpang itu bisa melatih teman-teman lakukan,” ung- imingi oleh penumpang
insting kita. Jadi intinya sering-sering kapnya sambil tersenyum.
periksa penumpang aja,” jelasnya sam- yang membawa barang yang terkena
bil tertawa. Sela dan tim P2 KPPBC TMP
B Kuala Namu telah berha- larangan dan pembatasan untuk da-
Kendati bidang pengawasan meru- sil menggagalkan penyelun-
pakan hal yang cukup menantang dupan methamphetamine pat meloloskan mereka. Namun Sela
baginya, Sela mengakui bangga bisa (sabu) yang dibawa oleh seo-
bergabung dengan tim P2 KPPBC TMP rang penumpang dari Malaysia. bukan orang yang gampang mengga-
B Kuala Namu. Kebanggaan itu tercer- Sela masih ingat betul bagaimana
min saat dirinya menjadi perwakilan kronologi penindakan kasus tersebut daikan integritasnya hanya untuk ke-
penerima penghargaan dari Menteri yang terjadi pada 31 Oktober 2016,
Keuangan Republik Indonesia, Sri “Saat itu, seorang penumpang wanita pentingan pribadi semata. “Saya ma-
Mulyani Indrawati, dalam peringatan yang baru saja tiba di Indonesia datang
Hari Anti Korupsi Tahun 2016. “Saya hanya dengan membawa tas jinjing. sih ingat pesan Ibu Sri Mulyani, bahwa
sangat senang dapat me- Berdasarkan data analisis intelijen,
wakili dan menjadi penumpang tersebut mendapatkan pegawai Kementerian Keuangan harus
penerima peng- atensi dari kami. Kami mencurigai pe-
hargaan oleh bisa hidup secara terhomat. Kalau ter-
Ibu Sri numpang tersebut menyelundupkan
Mulyani, narkotika,” ungkapnya. Ketika
meng- Sela melakukan pemeriksaan
badan terhadap penumpang ter-
sebut, belum ditemukan barang biasa menerima pungli atau gratifikasi,
bukti narkotika. tentunya akan sulit menegakkan inte-
Lebih lanjut Sela menceritakan bahwa gritas,” ungkap Sela.
saat dilakukan pemeriksaan terha-
dap penumpang tersebut, dirinya Berkarir sebagai seorang pegawai ne-
dan tim P2 sempat diiming- geri yang menghabiskan banyak waktu
imingi sejumlah uang jika Sela ti- di lapangan, tak lantas membuat Sela
dak mempermasalahkan kasus lupa kodratnya sebagai wanita dan se-
tersebut lebih lanjut. Dengan orang ibu. Ialah Rasyiq Abbad Al Fathir,
tegas tawaran penumpang putra Sela yang saat ini telah mengin-
tersebut ditolaknya, dan Sela jak usia tiga tahun. Sela mengungkap-
bersama tim P2 mela- kan anaknya merupakan penyemangat
kukan pemeriksaan dirinya dalam melakukan pekerjaan.
mendalam terhadap Walau tak setiap hari bisa berjumpa
penumpang tersebut. dengan anaknya, Sela selalu menyem-
“Setelah diperiksa lebih patkan waktu untuk menelepon dan
lanjut dan uji narcotest, pulang ke rumahnya jika mendapatkan
kami menemukan penum- waktu libur. Sela paham bahwa men-
pang tersebut membawa 197 jadi seorang Ibu adalah anugerah yang
butir pil happy five dan 390 butir pil diberikan Allah SWT kepadanya. “Aku
ekstasi, serta 15 gram sabu,” jelas akan tetap berusaha menjadi ibu yang
Sela. baik untuk anakku di tengah kesibuk-
kan pekerjaan,” ujar Sela.
Dirinya mengungkapkan bahwa Ia
pernah beberapa kali ditawari dan
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai 47
RUANG
KESEHATAN
CERVICAL CANCER
(Kanker Mulut Rahim)
dr S. Anggapratiwi, MKes
Beberapa waktu lalu kita mendengar berita kemati- Ada banyak jenis HPV yang sebagian besar adalah virus
an salah satu selebritis Indonesia, Julia Perez, akibat yang tidak berbahaya. Tapi ada beberapa jenis HPV yang
kanker serviks. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengganggu sel-sel leher rahim untuk bisa berfungsi seca-
pasti mengetahui berita tersebut dan bahkan meng- ra normal dan akhirnya bisa memicu kanker. HPV sangat
ikuti perkembangan penyakit yang diderita oleh Julia umum ditularkan melalui hubungan seks dan dapat menjadi
Perez. Momen ini membuat penulis tergerak untuk meng- penyebab munculnya kanker serviks.
angkat topik ini, agar seluruh pembaca Warta Bea Cukai
memahami dan kemudian mampu mencegah dirinya dan Dari banyaknya jenis HPV, ada dua jenis virus HPV yang pa-
keluarganya dari kemungkinan terpapar kanker serviks. ling berbahaya, yaitu HPV 16 dan HPV 18. Kedua jenis virus
ini yang menyebabkan 70 persen kasus kanker serviks.
Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim
/ mulut rahim wanita. Leher rahim sendiri berfungsi sebagai Kondom bisa melindungi Anda dari HPV saat berhubungan
pintu masuk menuju rahim dari vagina. Semua wanita dari seks, tapi tidak selalu sempurna dalam mencegah terjadinya
berbagai usia berisiko menderita kanker serviks. Tapi, pe- infeksi. Saat terinfeksi HPV, sistem kekebalan tubuh wanita
nyakit ini cenderung memengaruhi wanita yang aktif secara mencegah virus untuk melukai rahim, tapi pada sebagian
seksual. wanita, virus HPV bisa bertahan selama bertahun-tahun. Hal
ini mengakibatkan sel-sel yang berada di permukaan leher
Penderita Kanker Serviks di Indonesia rahim berubah menjadi sel kanker.
Pada tahun 2014, WHO menyatakan terdapat lebih dari 92 Pentingnya Langkah Screening untuk
ribu kasus kematian pada penduduk wanita akibat penyakit Mendeteksi Kanker Serviks
kanker. Sebesar 10,3 persennya merupakan jumlah kemati-
an akibat kanker serviks. Sedangkan jumlah kasus baru kan- Screening untuk kanker serviks juga dikenal dengan sebutan
ker serviks berjumlah hampir 21 ribu. pap smear atau tes smear. Pap smear berguna untuk men-
deteksi jika ada sel-sel abnormal yang berpotensi berubah
Penelitian WHO menunjukkan kurangnya tindakan skrining menjadi sel kanker. Screening serviks bukanlah tes untuk
penyakit kanker di Indonesia. Khususnya untuk skrining kan- mendiagnosis kanker serviks. Tes ini berguna untuk meme-
ker serviks yaitu sitologi serviks dan ulasan asam asetat, se- riksa kesehatan sel-sel di leher rahim dan mendeteksi jika
cara umum belum tersedia di pusat kesehatan primer pada ada sel yang abnormal. Dengan deteksi dan pengangkat-
tahun 2014. Ini ikut berpengaruh pada jumlah kematian kan- an sel-sel abnormal, kanker serviks dapat dicegah secara
ker serviks di Indonesia yang tergolong tinggi karena seba- maksimal. Hasil tes smear abnormal tidak berarti seseorang
gian besar disebabkan oleh keterlambatan dalam diagnosis. menderita kanker serviks. Kebanyakan hasil abnormal di-
Biasanya, kanker sudah menyebar ke organ lain di dalam sebabkan oleh infeksi atau adanya sel berisiko kanker yang
tubuh ketika seseorang memeriksakan kondisinya. Inilah bisa ditangani dengan mudah.
penyebab pengobatan yang dilakukan menjadi semakin sulit.
Gejala Kanker Serviks
Penyebab Kanker Serviks
Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas,
Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human bahkan ada kemungkinan gejala tidak muncul sama seka-
papillomavirus atau HPV. HPV adalah kumpulan jenis virus li. Sering kali, kemunculan gejala terjadi saat kanker sudah
yang menyebabkan kutil di tangan, kaki, dan alat kelamin. memasuki stadium akhir.
48 Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
wbc_juni
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search