ALPHA

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai

Inspektorat Jenderal

Adanya kewajiban pegawai di lingkungan Aplikasi
Kementerian Keuangan untuk melaporkan eLP2P
sudah
pajak-pajak pribadi dan harta saatnya
kekayaannya kepada beberapa pihak untuk
dengan format yang bebeda-beda: dilakukan
upgrading



ITJEN telah melakukan koordinasi dengan Kemenpan-
RB dan KPK terkait kemungkinan integrasi 3 laporan
harta kekayaan, dengan memanfaatkan LP2P pegawai
Kemenkeu yang telah dilengkapi dengan DHK

ITJEN melakukan revisi terhadap KMK 7/2011 dan KMK
366/2012 tentang LP2P untuk mendukung integrasi
laporan-laporan harta kekayaan dengan menyesuaikan
aturan-aturan serta format pelaporannya



Ketentuan mengenai LP2P telah diatur dalam KMK Nomor 7
/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan KMK Nomor 366/KMK.09/2012

Dalam rangka meningkatkan integritas dan memberikan
kemudahan bagi pejabat/pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan dalam melaporkan harta kekayaan
dan pajak-pajak pribadi, perlu dilakukan pengaturan kembali
terhadap KMK tersebut

Mengingat

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
• Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016

Memperhatikan

• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di
Lingkungan Instansi Pemerintah

Laporan Harta Kekayaan

• disampaikan oleh seluruh pejabat/pegawai di
lingkungan Kementerian Keuangan

Laporan Pajak-Pajak Pribadi

• disampaikan oleh pejabat/pegawai yang
memiliki pangkat Penata Muda (Golongan III/a)
atau lebih tinggi.

sama meliputi harta benda berupa
dengan benda bergerak atau tidak
LHKPN
bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan
kewajiban lainnya yang dapat
dinilai dengan uang yang dimiliki

dan/atau dikuasai oleh
pejabat/pegawai beserta
istri/suami dan anak yang masih

dalam tanggungan
pejabat/pegawai, baik atas nama
pejabat/pegawai atau orang lain.

LHK • disampaikan kepada Menteri
LP2P Keuangan melalui lnspektur
Jenderal menggunakan aplikasi
yang disediakan oleh
Kementerian Keuangan.

Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan

Laporan Periodik

• satu tahun sekali

Laporan Khusus

• saat pengengkatan, mutasi/promosi,
dan berhenti

Laporan Harta Kekayaan dan Laporan
Pajak-Pajak Pribadi disampaikan sekali
dalam setahun atas harta kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember dan disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pejabat/pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengalami
mutasi atau promosi dalam jabatan, dan berhenti dari jabatan Pegawai

Negeri Sipil (pensiun), selain melakukan penyampaian periodik juga
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan paling lambat:

satu bulan setelah pegawai diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan

satu bulan setelah pejabat/pegawai mengalami
mutasi atau promosi dalam jabatan

satu bulan sebelum pejabat/pegawai berhenti dari
jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Keuangan atau pensiun

Dalam hal penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Laporan
Pajak-Pajak Pribadi melalui aplikasi ALPHA merupakan

pelaporan yang pertama kali, harus dielengkapi dengan surat
pernyataan dan surat kuasa yang disampaikan secara fisik

kepada Inspektur Jenderal c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal
melalui:

Sekretaris Unit Eselon I dan Kepala Kantor di lingkungan
Kepala Biro Umum di instansi vertikal/Unit
lingkungan kantor pusat
Pelaksana Teknis di daerah

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian
Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi,

pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan diminta untuk:

melakukan penatausahaan dan pengawasan atas
pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi
oleh pejabat/pegawai di lingkungan masing-masing

melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan
c.q. Inspektur Jenderal, dalam hal terdapat

pejabat/pegawai yang tidak menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi

Dalam rangka pengelolaan LHK dan LP2P, Inspektorat Inspektur
Jenderal diberikan tugas dan wewenang untuk: Jenderal
melaporkan
menerima, berkoordinasi melakukan
menatausahakan, dengan unit verifikasi, hasil
kepegawaian klarifikasi, dan pelaksanaan
dan memantau atau unit lain pemeriksaan tugas kepada
kepatuhan yang terkait dengan tujuan
pada unit eselon tertentu atas Menteri
pelaporan harta I di lingkungan LHK dan LP2P Keuangan
kekayaan dan Kementerian setiap tahun
pajak-pajak Keuangan yang dan/atau
pribadi pejabat/ disampaikan sewaktu-
waktu atas
pegawai di oleh permintaan
lingkungan pejabat/pegawai Menteri
Kementerian Keuangan
Keuangan di lingkungan
Kementerian

Keuangan

Dalam hal terdapat data dan informasi dalam
Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-

Pajak Pribadi yang diperlukan oleh pihak
yang berwenang di luar Inspektorat Jenderal,

pemberian data dan informasi berkenaan
dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari
Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang
tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dan/atau
Laporan Pajak-Pajak Pribadi atau terbukti mengisi secara
tidak benar, lengkap, dan/atau dapat
dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal yang
karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban
menjaga kerahasiaan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan

Pajak-Pajak Pribadi dan informasi terkait lainnya, dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

penyampaian LHK dan
LP2P dilakukan paling

lambat 3 bulan
terhitung sejak
Keputusan Menteri
Keuangan nomor
277/KMK.09/2017
mulai berlaku

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P)

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.09/2012 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011
Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

(LP2P) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Konsep: satu aplikasi untuk segala jenis kewajiban
pelaporan harta kekayaan pribadi

ITJEN bekerja sama dengan Pusintek, membangun aplikasi
baru untuk menggantikan aplikasi e-LP2P sekaligus
menyesuaikan format laporan harta kekayaan supaya
dapat memuat LHKPN dan LHKASN.

Aplikasi dibangun dengan mengintegrasikan e-corporate
services Kemenkeu di dalamnya, di antaranya:

• Akun single login
• Integrasi data kepegawaian HRIS

Alamat • alpha.e-prime.kemenkeu.go.id
akses

Login tetap menggunakan akun
eLP2P lama (akun e-Performance)

Laporan Periodik Laporan Khusus

• untuk memenuhi • saat diangkat sebagai
kewajiban PNS
penyampaian laporan
tahunan • saat mengalami
mutase/promosi jabatan

• saat pensiun/mengakhiri
jabatan

Aplikasi ALPHA terbuka sepanjang tahun

• Pejabat/pegawai dapat membuat dan mengupdate informasi dalam
aplikasi sewaktu-waktu tanpa meminta izin kepada administrator.

Informasi Pegawai Pajak-Pajak Harta Kekayaan
Pribadi

Penerimaan & Pelepasan Aset,
Pengeluaran Penerimaan Hibah

dan Fasilitas

Terdiri atas Data Pribadi dan Data Keluarga

Seluruh data pegawai yang telah tersedia di HRIS secara
otomatis langsung ditampilkan

Pejabat/Pegawai hanya perlu menambahkan data-data
yang belum tersedia, seperti: NIK, alamat email aktif,
nomor telepon aktif, dsb.

Sama seperti LP2P sebelumnya

Terdiri atas:

• Pajak Penghasilan
• Pajak Bumi & Bangunan
• Pajak Kendaraan
• Pajak Penghasilan Final

• Tanah • Mobil • Logam mulia • Saham
• Bangunan • Motor • Batu mulia • Reksadana
• Tanah & Bangunan • Kapal laut/perahu • Barang seni • Obligasi
• Pesawat terbang • Barang antik • Lainnya
Tanah & • Kendaraan lainnya • Perabotan
Bangunan • Barang elektronik Surat Berharga
Alat • Persediaan
• Uang tunai Transportasi & • Barang bergerak lainnya
• Deposito Mesin
• Giro Harta Bergerak
• Tabungan Lainnya
• Valas
• Lainnya • Piutang • Kartu kredit
• Kerjasama usaha yang tidak berbadan hukum • Utang konsumtif
Kas & Setara • Hak kekayaan intelektual
Kas • Dana pensiun/tabungan hari tua (KPR, kendaraan,
• Unit link multiguna)
• Sewa jangka panjang dibayar di muka • Utang komersial/
• Hak pengelolaan/pengusahaan yang dimiliki usaha/korporasi
• Utang lainnya
perorangan
• Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Utang

Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan
• Lainnya

Harta & Investasi Lainnya



Pejualan/Pelepasan Penerimaan/Pemberian Penerimaan
Harta Hibah Fasilitas/Benefit

terisi secara terisi secara Rumah dinas
otomatis ketika otomatis ketika Biaya hidup
menghapus harta menambah harta Jaminan kesehatan
Mobil dinas
baru yang Opsi pembelian
perolehannya
bukan dari hasil Lainnya

sendiri

Menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal cukup dengan klik
tombol Kirim Berkas, tidak perlu dicetak/dikirim berkas fisiknya

Pejabat/pegawai akan mendapatkan bukti lapor berupa Tanda Terima
dan email

Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan oleh pejabat/pegawai yang
bukan Penyelenggara Negara, diakui juga sebagai pemenuhan kewajiban
penyampaian LHKASN

Hanya pada pelaporan yang pertama kali saja, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa
harus dicetak dan ditandatangani di atas materai, kemudian dikumpulkan di
Sekretariat Eselon I/Kepala Kantor untuk selanjutnya dikirimkan ke Inspektorat
Jenderal



Laporan harta kekayaan Diperlukan verifikasi dan
pegawai digunakan sebagai klarifikasi terhadap pegawai
pertimbangan dalam proses untuk mengetahui kepatuhan
mutasi dan promosi pegawai dan kebenaran harta kekayaan
yang dilaporkan dalam LP2P
dan DHK, LHKPN, dan LHKASN.

Harta kekayaan tidak diisi lengkap
Harta kekayaan negatif
Harta setiap tahun tidak pernah diupdate
Harta yg dilaporkan di LP2P dan LHKPN/LHKASN berbeda

Ketentuan:

•Seluruh komponen harta
kekayaan wajib diisi sesuai
dengan keadaan yang
sebenarnya

Aset Utang Modal

Pada dasarnya, laporan harta kekayaan negatif
tidak dilarang dan dimungkinkan, namun perlu
dilakukan klarifikasi kepada pelapor.

Setiap tahun, harta harus
disesuaikan nilainya dengan
keadaan yang sebenarnya.

Pada aplikasi ALPHA,
melakukan update data akan

diwajibkan. Apabila tidak,
laporan tidak dapat dikirim.

Harta kekayaan yang disampaikan meliputi harta benda
berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki

dan/atau dikuasai oleh pejabat/pegawai beserta
istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
pejabat/pegawai, baik atas nama pejabat/pegawai atau

orang lain.

“Pejabat yang bisa jadi teladan itu penting.
Kalau semua punya ambisi jadi teladan, saya
nyaman saja. Hal kecil, teladan yang baik tapi
sangat penting nilainya adalah kepatuhan.

Maka, saya minta supaya para pejabat di
Kemenkeu adalah yang selalu bisa

dibanggakan karena kepatuhan sangat tinggi.”

Sri Mulyani Indrawati

Sosialisasi eLHKPN 2017

Hubungi kami di:
[email protected]
[email protected]

(021) 351 2235