Modul 1-PP Anggaran B. Kinerja

PENGANTAR PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Referensi

Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintah. Edisi Pertama.
Jakarta:Salemba Empat.

Allison, Michael. 2005. Perencanaan Strategi bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia

Ambarrini, A Susty. 2001. Manajemen Biaya dengan Tekanan Stratejik, EdisiPertama. Jakarta:
Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2003. Audit Sektor Publik, Edisi Pertama. Jakarta: Visi Globalmedia.
Bryson, John M. 2002. Perencanaan Strategi bagi Organisasi social, Terj.Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.
Cooper, Robin, S. Robert, dan Kaplan. 1998. The Design of Cost ManagementSystem, Second

Edition. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle.
Departemen Dalam Negeri, Modul Penganggaran Daerah "Latihan Belanja Langsung (Struktur

Anggaran Belanja Lama ke Struktur Anggaran Belanja Baru)"
Deputi IV. BPKP. 2005. Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
Freeman, Robert J. and Shoulders, Craig D. 2000. Governmental and NonProvit Accounting.

Theory and Pratice. Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Gates, Bill. 2000. Business The Speed of Tought, terj. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
Gibran, Joan M. dan Alex Sekwat. 2009. “Continuing the Search for a Theory of Public

Budgeting”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management,
21 (4), hlm. 647-644
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hammer, Carter,
Usry. 1994. Cost Accounting, 11° Edition. Canada: ColledgeDivistion South
Western Publishing.
Henke, Spoede. 1991. Cost Accounting Managerial Use of Accounting Data,Edisi Pertama.
Boston: PWS-KENT.
Ihyaul Ulum MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang: Universitas
Muhammadyah Malang.
Jones, Rowan and Padlebury, Maurice. 1996. Public Sector Accounting, FourtEdition. London:
Pitman Publishing.
Kaplan, Robert S, Norton, David P. 2004. Strategy MAPS. Boston: Harvard Business School
Publishing Corporation.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset.
Mardiasmo. 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi danSasaran.
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Mulyadi. 1991. Akuntansi Biaya, Edisi Lima. Yogyakarta.
Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi-UGM & BAKM. 2000. PengembanganAnalisis
Belanja APBD
Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, RencanaAnggaran
Satuan Kerja "Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja
dan Akuntansi Keuangan Pemda sesuai dengan Kepmendagri No 29 Tahun 2002
Ranupandojo, Heidjrachman. 1996. Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi.Yogyakarta. :
Robinson, Pearce. 1994. Strategic Management Formulation, Implementation,and Control,
Fifth Edition. IRWIN.
Sabeni, Arifin, Imam Ghozali. 2001. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah, EdisiEmpat.
Yogyakarta: BPFE.

Belly Isnaeni, dkk – PPSDM Kemdagri Reg Bdg 47

PENGANTAR PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Siregar, Doli. 2004. Manajemen Aset "Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
secara Nasional dalam konteks Kepala daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi
dan Otonomi Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Utama, Perbawa. 1991. Pemerintah di Daerah Jakarta: IND-HILL-CO.

----------., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
----------., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
----------., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
----------., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
----------., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
----------., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
----------., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
----------., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
----------., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan daerah
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), Pelaksana Tata Usaha Keuangan daerah
dan Penyusunan Perhitungan APBD.
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
----------., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentangContoh-contoh Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran
----------., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD
----------., Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentangBentuk dan Susunan
APBD
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewengangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang DanaPerimbangan
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Darah
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Penibantuan,
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
----------., Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...., Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
tentang KedudukanDewan Perwakilan Rakyat Daerah
----------., Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka Pelaksanaan Otonomi daerah
----------., Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan

Belly Isnaeni, dkk – PPSDM Kemdagri Reg Bdg 48

PENGANTAR PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Daerah Seta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Belly Isnaeni, dkk – PPSDM Kemdagri Reg Bdg 49