BUKU SAKU PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

BUKU SAKU

PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN SOSIAL
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM

PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Saku Panduan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kepada
Korban Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Mentor, Coach
dan Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ilmu,
bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan Buku
Saku Panduan dan keseluruhan kegiatan Latsar CPNS Tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Buku Saku ini masih
jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkam
kritik dan saran untuk perbaikan kedepan yang lebih baik. Semoga
Buku Saku ini dapat bermanfaat bagi pengguna agar tujuan
optimalisasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
Sosial Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar dapat tercapai sesuai dengan yang
diharapkan.

Karanganyar, Juli 2022

Penulis

DAFTAR

ISI

1 KATAPENGANTAR 02
2 DAFTARISI
3 LATAR BELAKANG
3 DASAR HUKUM
4 RUANG LINGKUP
5 TUJUAN
5 MANFAAT
6 KENTENTUAN PENERIMA DAN

PEMBERIANBANTUAN

17 P R O S E D U R P E R T A N G G U N G J A W A B A N
KEBUTUHANDASARDANKEUANGAN

26 A L U R K E L E N G K A P A N D O K U M E N
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN

27 P R O S E D U R V E R I F I K A S I S U R A T
PERTANGGUNGJAWABAN(SPJ)

32 P E N J E L A S A N P E L A K S A N A D A N
DOKUMENKEGIATANKEGIATAN

36 D A F T A R P U S T A K A

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat (2)
menyebutkan bahwa “ Pengelolaan keuangan adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah“.
Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari instrument
penting dalam penilaian kinerja suatu instansi. Maka dari itu,
pengelolaan keuangan yang tertib akan mendukung pelaksanaan
pekerjaan yang tepat sasaran dan juga mencapai kinerja yang
terbaik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Karanganyar merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bencana.
Tuntutan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tersebut
membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Dalam mengelola
anggaran yang besar tersebut, dibutuhkan sinergi yang baik
antara pihak-pihak yang terkait dan juga berkompeten
dibidangnya.Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi
bagi pegawai yaitu menyusun buku saku sebagai panduan dalam
laporan pertanggungjawaban bantuan sosial bencana alam.

BPBD Kabupaten Karanganyar

DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Dan Bantuan
Kebutuhan Dasar Pada Situasi Darurat
Bencana

RUANG LINGKUP

Target utama pembaca dari buku ini adalah pihak-pihak
yang terkait seperti seksi kedaruratan dan logistik, seksi
rehabilitasi dan rekonstruksi, bendahara pengeluaran dan juga
verifikator keuangan bertugas pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga
dapat menjadi informasi umum bagi pihak-pihak yang
membutuhkan.

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Buku Saku ini adalah
sebagai referensi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam
di Kabupaten Karanganyar agar terlaksana dengan tertib
sehingga tercapai pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan sosial
kepada korban bencana alam secara cepat dan tepat pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

MANFAAT

1. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang
mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam
melaksanakan tugas;

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggungjawaban individual pegawai dan organisasi
secara keseluruhan;

3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
5. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul

oleh staf sub bagian keuangan dalam melaksanakan
tugasnya
6. Memberikan informasi secara umum mengenai
panatausahaan dalam penyaluran bantuan sosial bencana
alam.

05

KETENTUAN
PENERIMA

DAN
PEMBERIAN
BANTUAN

06

KETENTUAN PENERIMA BANTUAN

Pemberian Bantuan Darurat Bencana bertujuan untuk
meringankan beban masyarakat korban bencana, pengungsi, dan
masyarakat yang terkena dampak bencana.
Bantuan darurat bencana diperuntukkan bagi :

1. Ahli waris korban bencana yang meninggal dunia;
2. Korban bencana yang mengalami luka atau luka yang

mengakibatkan kecacatan, yang dirawat di rumah sakit
atau tempat perawatan lainnya;
3. Pemilik atau penyewa bangunan yang mengalami kerugian
harta benda atau aset yang menjadi tanggung jawabnya
akibat terkena bencana;
4. Penanggung jawab tempat ibadah dan fasilitas umum yang
terkena bencana;
5. Pengungsi akibat bencana.

07

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan Kebutuhan Dasar

Bantuan logistik pada saat terjadi bencana berupa bahan
pangan, makanan siap saji, tambahan gizi, keperluan rumah
tangga, dan keperluan anak, diberikan bantuan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Kepada korban bencana

Bantuan logistik kepada korban pada saat terjadi bencana,
sebagai berikut :

a. Kategori kerusakan ringan yang menimpa
rumah tinggal, fasilitas umum atau tempat
usaha skalamikro/kecil/menengah, berupa :
1) Mie instan, sebanyak 2 (dua) kardus;
2) Air mineral, sebanyak 1 (satu) kardus;
3) Gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
4) Teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
5) Beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
6) Kopi, sebanyak 5 (lima) sachet;
7) Minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
8) Kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
9) Saos, sabanyak 5 (lima) botol;
10) Makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;
11) Makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
12) Lauk pauk sebanyak 1 (satu) paket;
13) Family kit , sebanyak 1 (satu) paket.

08

b. Kategori kerusakan sedang yang menimpa rumah
tinggal, fasilitas umum atau tempat usaha skala
mikro/kecil/menengah, berupa :
1) Mie instan, sebanyak 2 (dua) kardus;
2) Air mineral, sebanyak 1 (satu) kardus;
3) Gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
4) Teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
5) Beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
6) Kopi, sebanyak 5 (lima) sachet;
7) Minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
8) Kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
9) Saos, sabanyak 5 (lima) botol;
10) Makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;
11) Makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
12) Lauk pauk sebanyak 1 (satu) paket;
13) Family kit, sebanyak 1 (satu) paket;
14) Kompor biomasa, sebanyak 1 (satu) paket.

c. Kategori kerusakan berat yang menimpa rumah
tinggal, fasilitas umum atau tempat usaha skala
mikro/kecil/menengah, berupa :
1) Mie instan, sebanyak 2 (dua) kardus;
2) Air mineral, sebanyak 1 (satu) kardus;
3) Gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
4) Teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;

09

5) Beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
6) Kopi, sebanyak 5 (lima) sachet;
7) Minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
8) Kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
9) Saos, sabanyak 5 (lima) botol;
10) Makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;
11) Makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
12) Lauk pauk sebanyak 1 (satu) paket;
13) Family kit, sebanyak 1 (satu) paket;
14) Kompor biomasa, sebanyak 1 (satu) paket;
15) Kit ware, sebanyak 1 (satu) paket;
17) Paket sandang, sebanyak 1 (satu) paket;
18) Peralatan dapur, sebanyak 1 (satu) paket;
19) Tikar, sebanyak 1 (satu) buah;
20) Selimut, sebanyak 1 (satu) buah.

2. Kepada masyarakat yang melaksanakan kerja bakti,
berupa:
a. Mie instan, sebanyak 2 (dua) kardus;
b. Air mineral, sebanyak 1 (satu) kardus;
c. Gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
d. Teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
e. Beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
f. Kopi, sebanyak 5 ( lima) sachet;
g. Minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
h. Kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
i. Saos, sebanyak 5 (lima) botol.

10

Kepada masyarakat korban bencana
kekeringan yang membutuhkan air bersih,
diberikan bantuan kebutuhan dasar berupa air
bersih, dengan indeks 1 (satu) tangki airbersih
dan biaya operasional sebesar Rp 250.000,00
per Desa/Kelurahan dikalikan jumlah hari
kebutuhan

Bantuan logistik kepada para pengungsiberupa
makanan jadi melalui Pos Komando Dapur
Umum atau Pos Komando Darurat Bencana
atau Pos Komando Pengungsi, dengan indeks
harga satua sebesar Rp 7.500,00 X 3 kali
makan X jumlah jiwax kali jumlah hari masa
pengungsian

JADUP kepada para eks pengungsi dalam
bentuk uang guna memenuhi kebutuhan pkok
berupa pangan, diberikan selama masa transisi
darurat bencana ke pemulihan, dengan
indeks harga satuan sebesar Rp 7.500,00 X 3
kali makan X jumlah jiwa X jumlah hari masa
Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.

11

Bantuan Kebutuhan Dasar - Nutrisi Tambahan

Bantuan darurat bencana berwujud kebutuhan dasar dapat
diberikan nutrisi tambahan, yaitu berupa :
A. Kebutuhan Nutrisi Umum

1. Kebutuhan Nutrisi Umum

Bahan Makanan Tipe 1 Jumlah/Orang/Hari (G) Tipe 5
400 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 450
Sereal (beras, terigu, jagung, 420 350 420
burger) 60
Kacang-kacangan 25 50 100 60 50
Minyak goreng - 25 25 30 25
Ikan/daging kaleng 15 20 - 30 -
Gula 5 - 20 20 20
Garam yodium - 5 5 5 5
Buah dan sayur 50 - - - 100
Blended food (MP-ASI) - 40 50 - -
Bumbu 2113 - - - 5
Energi (kkal) 58 g;11% 2016 2087 2092 2116
Protein (9% kkal) 34 g;18% 60 g; 11% 72 g;9% 45 g; 9% 51g;10%
Lemak (9% kkal) 47 g; 20% 43 g; 16% 38 g; 16% 41 g;17%

2. Kebutuhan Nutrisi Khusus

Bahan Makanan Jumlah Pagi Selingan Siang Selingan Malam
Porsi Pagi 2p Siang
0.5 p 1p + 0.5p
Nasi atau bahan 6p + 1p 1p + 0.5 1p
makanan penukar p

Lauk hewani atau 3p 1p - 1p - 1p

bahan makanan

penukar

Lauk nabati atau 3p 1p - 1p - 1p

bahan makanan

penukar

Sayur atau bahan 3p 1p - 1p - 1p
makanan penukar - 1p
Buah atau bahan 4p 1p 1p 1p

makanan penukar 2p 1p - - 1p -
Gula 1p - 1.5p
-- 1p
Minyak 5p 1.5p 1p

Susu 1p - -

Keterangan :
1 porsi (p) nasi/penukar ditambahkan pada makanan ibu menyusui dengan rincian tambahan

1/2p pada makanan pagi dan 1/2 pada makan malam.

12

B. Kebutuhan Paket Kesehatan
1. Paket Individu Hygiene

No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Sabun mandi 1 buah
2. Shampo 5 sachet Kebutuhan paket
3. Sikat gigi 35 g 1 buah
Sisir rambut 1 buah individu Hygiene
K 4. Sandal jepit 1 pasang
Handuk 1 buah berupa barang pakai
5. Sarung 1 buah
6. Selimut 1 buah habis, diberika
7. Pembalut wanita 1 bungkus (10 buah)
8. Kaos atau baju 2 buah kepada setiap
9 Celana dalam 3 buah
10. individu selama 7
11.
hari

2. Paket Ibu Hamil Jumlah Keterangan
1 buah
No. Nama Barang 3 buah
1. Kain Jarit 3 buah
2. Celana dalam 3 buah
3. Breast Holder (BH) 1 buah
4. Baju hamil atau baju daster
5. Selimut

3. Paket Ibu Pasca Melahirkan

No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Celana dalam 3 buah
2. Breast Holder 3 buah
3. Baju daster 3 buah
4. Selimut 1 buah
5. Kain sarung 1 buah
6. Pembalut wanita 3 bungkus (30 buah)

13

4. Paket Bayi Dibawah 1 Tahun
K

5. Paket Bayi Diatas 1 Tahun

No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Bedak 1 buah
2. Sabun 1 buah Kebutuhan paket
3. Minyak telon 60 ml 1 botol
4. Kaos kaki 6 pasang individu Hygiene
5. Baju 6 buah
6. Selimut 2 buah berupa barang
7. Handuk 2 buah
8. Kain jarit gendong 1 buah pakai habis,

diberika kepada

setiap individu

selama 7 hari

14

Bantuan Keuangan

1. Setiap korban bencana diberikan bantuan keuangan,
dengan kriteria dan besaran nilai, sebagai berikut :

K a. Korban meninggal dunia, diberikan santunan sebesar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Korban yang mengalami luka berat atau kecacatan
berat, diberikan santunan sebesar Rp 4.000.000,00
(empat juta rupiah);

c. Korban yang mengalami luka sedang atau kecacatan
sedang, diberikan santunan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah);

d. Korban yang mengalami luka ringan, diberikan
santunan sebesar Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah)
sampai dengan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupaih).

2. Setiap korban bencana, termasuk bencana kebakaran, yang
mengalami kerugian materi akibat rusaknya bangunan,
baik rumah tinggal atau tempat usaha, yang dimiliki secara
pribadi atau menyewa, diberikan bantunan keuangan dengan
kriteria dan besaran nilai, sebagai berikut :

a. Rusak berat, diberikan bantuan keuangan sebesarRp

5.000.000,00 (lima juta rupiah);
b. Rusak sedang, diberikan bantuan keuangan sebesar

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
c. Rusak ringan, iberikan bantuan keuangan sebesar Rp

1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah).

15

3. Setiap bangunan tempat ibadah atau bangunan fasilitas
umum yang mengalami kerusakan atau kerugian materi
akibat bencana, termasuk akibat bencana kebakaran,
diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 500.000,00

K (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Setiap korban bencana yang mengalami kerugian materi
akibat pohon tumbang atau pohin patah, sehingga
mengakibatkan rusaknya harta benda berupa sarana
transportasi, dengan kriteria dan besaran nilai, sebagai
berikut:
a. Kendaraan roda empat atau lebih, sebesar Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
b. Kendaraan roda dua atau tiga, sebesar Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah).

16

K

PROSEDUR PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

17

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN

Prosedur ini menunjukkan uraian kegiatan, pelaksana,
kelengkapan pelaksanaan kegiatan, hasil pada pelaksanaan
kKegiata tersebut, standar waktu, dan keterangan yang disusun
secara kronologis dengan menggunakan tanda/symbol, yaitu:

1. Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk

mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

2. Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan
proses atau kegiatan eksekusi;

3. Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk

mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( )untuk

mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

5. Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk

mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda

halaman.

18

A. Prosedur Pertanggungjawaban Bantuan

Pelaksana

No. Kegiatan
Seksi Kedaruratan Sat
dan Logistik

1. Laporan terjadinya bencana

2. Seksi kedaruratan dan Logistik mengkaji
dan merekap data korban bencana

3. Seksi Kedaruratan dan Logistik
mempersiapkan bantuan dan komando
penangangan bencana

3. Satgas PB mengakomodir penyaluran
bantuan kepada korban bencana

5. Seksi Kedaruratan dan Logistik mengkaji

kelanjutan kebutuhan penyaluran bantuan
kepada korban bencana

6. Bila membutuhkan bantuan lebih lanjut, Ya

akan dilakukan penyaluran bantuan

kembali.

Tidak

7. Seksi Kedaruratan dan Logistik membuat

Berita Acara Serah Terima

8. Laporan penyaluran bantuan kebutuhan
dasar kepada korban bencana

9. Laporan Pertanggungjawaban yang telah
tersusun kemudian diarsip

Kebutuhan Dasar

Mutu Baku

Keterangan

tgas PB Kelengkapan Waktu Output

Koordinasi 5 menit Informasi

ATK 10 menit Daftar korban
30 menit bencana
Bantuan kebutuhan Paket kebutuhan
dasar 60 menit dasar bagi korban
bencana
Paket kebutuhan Penyaluran paket
bantuan bantuan

Koordinasi dengan 120 Hasil keputusan
Satgas PB menit penanggulangan
bencana
Hasil putusan seksi 60 menit
kedaruratan dan Penyaluran
logistik kembali atau
tidaknya bantuan
Daftar penerima
bantuan 120 Berita acara serah
menit terima
Data paket bantuan
yang telah 1 hari Laporan
tersalurkan 5 menit pertanggungjawab
an bantuan
Laporan kebutuhan dasar
Pertanggungjawaban Arsip Laporan
Pertanggungjawab
an

19

KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan Kegiatan

a. BPBD menerima laporan terjadinya bencana alam;

b. Seksi Kedaruratan dan Logistik memberikan komando
penangangan bencana menyiapkan paket bantuan;

c. Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan

Operasi Penanggulangan Bencana (Satgas PUSDALOPS

PB) mengakomodir penyaluran paket bantuan kepada

masyarakat;

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik mengkaji dan merekap
korban bencana;

e. Apabila masih dibutuhkan penangangan lebih
lanjut,maka penyaluran bantuan akan dilanjutkan;

f. Seksi Kedaruratan dan Logistik membuat berita acara
serah terima penyaluran bantuan

g. Laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan
kebutuhan dasar kepada korban bencana alam.

h. Laporan Pertanggungjawaban diarsip dengan baik.

20

B.Prosedur Pertanggungjawaban Bantuan Beru

upa Uang

21



22

KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan Kegiatan

a. BPBD menerima laporan terjadinya bencana alam.
b. Seksi Kedaruratan dan Logistik melakukan kajian
K terhadap lokasi bencana alam.
c. Seksi Kedaruratan dan Logistik memverifikasi dan

merekap korban bencana alam.
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik membuat berita acara

verifikasi yang kemudian ditanda tangani oleh tim
verifikasi dan juga diketahui oleh korban bencana.
e. Setelah diverifikasi, Seksi Kedaruratan dan Logistik
merekomendasikan daftar korban bencana berdasarkan
tingkat kerusakannya.
f. Dari hasil rekomendasi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD
mengajukan Nota Dinas yang dilampiri daftar-daftar nama
calon penerima bantuan kepada Bupati.
g. Bupati menerima Nota Dinas tersebut dan
menindaklanjutinya.
h. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yang
dilampiri daftar nama-nama penerima bantuan.
i. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, seksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempersiapkan dokumen
administrasi yaitu surat pertanggungjawaban yang
dilampiri berita acara serah terima, KK dan
KTP penerima bantuan, daftar hadir
j. Dokumen administrasi yang telah disusun, kemudian di
verifikasi oleh verifikator keuangan.
k. Apabila telah lengkap, dokumen tersebut dikembalikan ke
seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk
ditindaklanjuti.

23

l. Dokumen administrasi yang telah lengkap, oleh Seksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi kemudian diajukan kepada
bendahara pengeluaran untuk diajukan pencairan dana.

m. Setelah dokumen dan bagian keuangan lengkap, Seksi

KRehabilitasi dan Rekonstruksi membuat undangan
kepada korban bencana untuk penyaluran bantuan.

n. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyalurkan bantuan
keuangan kepada korban bencana alam dengan Surat
Pertanggungjawaban yang dilampiri Berita acara serah
terima dan daftar hadir yang di bubuhkan tanda tangan
penerima serta pencocokan KK dan KTP penerima.

o. Apabila penerima berhalangan hadir, maka harus di

sertakan surat kuasa bagi yang mewakili.

p. Setelah penyaluran bantuan selesai, seksi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi menyusun susunan Laporan

Pertanggungjawaban bantuan sosial berupa uang.

q. Verifikator keuangan, memverifikasi susunan dan

kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban.

r. Apabila dokumen belum sesuai, maka akan dikembalikan

kepada seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk di rechek

kembali.

s. Apabila telah sesuai, maka seksi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi dapat melaporkan laporan

pertanggungjawaban bantuan sosial kepada korban

bencana alam.

24

Dokumen Pelengkap
a. Daftar Nama-Nama Korban
b. Berita Acara Verifikasi
c. Nota Dinas

K d. Surat Keputusan Bupati
e. Daftar Nama Penerima Bantuan
f. Surat Pertanggungjawaban Berita
g. Acara Serah Terima Kartu
h. Keluarga (KK)
i. Kartu Tanda Pengenal (KTP)
j. Daftar Hadir Penerima Bantuan

25

K

ALUR KELENGKAPAN
DOKUMEN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN

26

A. Alur Kelengkapan Dokumen Bantuan Kebutuhan Dasar

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 27

B. Alur Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan

BBAADDAANNPPEENNAANNGGGGUULLAANNGGAANN BENCANA DAERAH KKAABBUUPPAATTEENNKKAARRAANNGGAANNYYAARR 28

K

PROSEDUR VERIFIKASI
SURAT

PERTANGGUNGJAWABAN
(SPJ)

29

Prosedur Verifikasi Surat Pertanggungjawaba
Bantuan Sosial kepada Korban Bencana

an Pada Laporan Pertanggungjawaban

30



30

K

PENJELASAN PELAKSANA
DAN

DOKUMEN KEGIATAN

31

PENJELASAN PELAKSANA KEGIATAN

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar
Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala yang
bertanggungjawab terhadap Kepala BPBD dan memiliki
tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara
terintegritas.
Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah seksi yangmembantu
tugas kepala pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan dukungan logistik.
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah seksi yang
membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana.
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

32

Bendahara pengeluaran adalah adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada
Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
Verifikator Keuangan adalah petugas yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen
administrasi keuangan untuk diproses pencairannya ke
KPPN
Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi
Penanggulangan Bencana (Satgas PUSDALOPS PB) adalah Tim
yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai
Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang
bertugas memberikan dukungan informasi dan komunikasi
pada prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana,
serta fasilitas pengerahan sumber daya.
Tim Verifikasi Berita Acara Verifikasi terdiri dari Kepala
Pelaksana BPBD, Kepala Kesekreatriatan, Kepala Seksi
Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Rehablitasi dan
Rekonstruksi, Camat dan juga Lurah.

33

PENJELASAN DOKUMEN PENDUKUNG

Surat Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit,

individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan
perundang-undangan atau dalam mKenyelenggarakan

kewenangan pemerintah daerah di kabupaten.

Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi

komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan ke

bawahan dan dari bawahan ke atasan.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah bukti surat yang

berkaitan dengan kelengkapan administrasi

pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil

realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas

sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak terkait.

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu Identitas Keluarga yang

memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota

keluarga.

Kartu Tanda Pengenal (KTP) adalah identitas resmi yang

diakui oleh negara sebagai bukti kependudukan.

Surat Kuasa adalah dokumen yang memberi wewenang kepada

pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama

pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat

melakukannya sendiri.

34

DAFTAR PUSTAKA

Kabupaten Karanganyar. 2016.Peraturan Bupati Karanganyar

NKomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar Pada Situasi
Darurat Bencana. Pemerintah Kabupaten Karanganyar:Karanganyar
Kabupaten Karanganyar.2012.Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten
Karanganyar:Karanganyar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.2008.Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah:Jakarta

35

CATATAN

Rabu, 11 Juli 2023

CATATAN

Rabu, 11 Juli 2023

Siaga Penanggulangan Bencana
Tanpa Jeda

Menuju Karanganyar Tangguh Bencana

Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Kec.
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah 57713

(0271) 495997

https://bpbd.karanganyarkab.go.id

bpbdkaranganyar