DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kolaborasi Ditjen Bina Konstruksi Kemen PUPR bersama Biro PBJ Jabar, Dinas BMPR Jabar dan Dinas SDA Jabar Tata Cara Perhitungan, Preferensi dan Verifikasi Capaian Penerapan TKDN di Kementerian PUPR Bandung, 13 Oktober 2022
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi OUTLINE Definisi Produk Dalam Negeri Daftar Inventarisasi PDN Ketentuandan Tata Cara Perhitungan TKDN Ketentuandan Tata Cara Perhitungan Preferensi Harga Metode Verifikasi CapaianTKDN Contoh Verifikasi Capaian TKDN PekerjaanKonstruksi
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud Tujuan Melaksanakan fungsi dan tugas Tim Pendukung P3DN Kementerian PUPR Mendukung pencapaian target belanja APBN/D Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 Triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk UMKK Mencapai target komitmen Kementerian PUPR terkait belanja PDN TA 2022 paling sedikit Rp80,48 Triliun (84,9% dari pagu PBJ) Mengetahui nilai capaian TKDN pada objek uji petik di Kementerian PUPR Mengetahui progress realisasi pembelian/pemanfaatan material, peralatan, dan tenaga kerja lokal
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Defenisi Produk dalam Negeri
Sumber: Kementerian Perindustrian Regulasi Tata Cara Penghitungan TKDN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 TAHUN 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, KomputerGenggamdan Komputer Tablet PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BatteryElectricVehicle)
Sumber: Kementerian Perindustrian Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN
Sumber: PT. Surveyor Indonesia DEFINISI (1/3) Industri Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya, yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat, wujud dan atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Sumber: Kementerian Perindustrian DEFINISI (2/3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Sumber: PT. Surveyor Indonesia DEFINISI (3/3) Barang setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Jasa Konsultansi jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
Sumber: Kementerian Perindustrian Contoh Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN Barang
Sumber: Kementerian Perindustrian Contoh Sertifikat Tanda Sah Bobot Manfaat Perusahaan
Sumber: Kementerian Perindustrian BARANG WAJIB PAKAI TKDN (prioritas 1-2) TKDN Min. 25% BMP Max. 15% ≥40% Bagaimana dengan pengadaan barang dengan penjumlahan nilai TKDN dan/atau BMP dibawah ini? Jawab: mengikuti SOP sebagai berikut... Prioritas 1 → Barang Wajib Bersertifikat SNI Prioritas 2 → Barang Wajib Belum Bersertifikat SNI
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi ▪ Prioritas 1. Barang Wajib Berstandar, yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (min. 25%) dan BMP (maks.15%) lebih besar dari atau sama dengan 40% dan memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 2. Barang Wajib Non Standar, yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (min. 25%) dan BMP (maks.15%) lebih besar dari atau sama dengan 40% namun belum memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 3. Barang Non Wajib Tipe A Berstandar yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (min. 25%) dan BMP (<15%) lebih besar dari atau sama dengan 25% dan lebih kecil dari 40% dan memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 4. Barang Non Wajib Tipe A Non Standar, yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (min. 25%) dan BMP (<15%) lebih besar dari atau sama dengan 25% dan lebih kecil dari 40% namun belum memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 5. Barang Non Wajib Tipe B Berstandar, yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (<25%) dan BMP (<15%) lebih besar dari 0% dan lebih kecil dari 25% dan memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 6. Barang Non Wajib Tipe B Non Standar, yaitu: barang yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku dengan penjumlahan nilai TKDN (<25%) dan BMP (<15%) lebih besar dari 0% dan lebih kecil dari 25% namun belum memiliki sertifikat SNI/Standar yang berlaku (diprioritaskan nilai TKDN terbesar); ▪ Prioritas 7. Barang/produk dalam negeri (PDN) yang belum memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku, tetapi memiliki pabrik di dalam negeri atau melakukan proses produksi barangnya di dalam negeri dan melibatkan tenaga kerja lokal; ▪ Prioritas 8. Barang/produk Impor. Barang Non Wajib (prioritas 3-8) a b c d e f g h
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Daftar Inventarisasi PDN
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri a Website P3DN Kementerian Perindustrian: tkdn.kemenperin.go.id Website katalog elektronik LKPP: e-katalog.lkpp.go.id Website SIMPK Kementerian PUPR: simpk.pu.go.id Website APDN Kementerian ESDM: esdm.go.id/apdn Website Bela Pengadaan – LKPP, Digital Payment (Digipay) – Kementerian Keuangan, Padi UMKM – Kementerian BUMN, serta website lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. b c d e
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kebijakan Menteri PUPR dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri Salah satu bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri diwujudkan melalui Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2275 pada tanggal 30 Desember 2020 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Pada surat tersebut ditekankan keharusan penggunaan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Meminta persetujuan pejabat Tinggi Madya untuk penggunaan non produk dalam negeri (impor). Referensi: 1. tkdn.kemenperin.go.id 2. simpk.pu.go.id 3. Pusat P3DN Kemenperin 4. Asosiasi MPK 5. Produsen/pemasok material atau peralatan konstruksi 6. Direktorat Kelembagaandan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi melalui alamat email [email protected] 7. Rapat pembahasanbersama Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Nomor BK 0403-Kd/770 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Referensi Sumber Informasi Produk Dalam Negeri Butir 2 pada Surat Menteri PUPR dinyatakan bahwa “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri.” Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 "Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini.”
Sumber: Kementerian Perindustrian SITUS DAFTAR INVENTARISASI Barang/Jasa Produk Dalam Negeri – tkdn.kemenperin.go.id
Sumber: Kementerian Perindustrian Rekapitulasi Nilai Capaian TKDN No. Kelompok Barang Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) Produk dengan TKDN < 25% Produk dengan TKDN 25% - 40% Produk dengan TKDN > 40% 1. Bahan Penunjang Pertanian 868 1049 32 103 1078 2. Mesin dan Peralatan Pertanian 390 612 25 185 288 3. Mesin dan Peralatan Pertambangan 17 47 8 15 15 4. Mesin dan Peralatan Migas 837 1755 324 647 533 5. Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 54 103 6 37 14 6. Mesin dan Peralatan Pabrik 85 176 9 54 42 7. Bahan Bangunan/Konstruksi 1791 2484 72 235 2453 8. Logam dan Barang Logam 1526 2554 151 390 1663 9. Bahan Kimia dan Barang Kimia 1766 3309 423 751 1149 10. Peralatan Elektronika 828 1065 234 569 503 11. Peralatan Kelistrikan 2030 4441 367 711 2794 12. Peralatan Telekomunikasi 751 1561 46 772 78 13. Alat Transport 126 255 6 81 49 14. Bahan dan Peralatan Kesehatan 2469 2960 195 2279 1705 15. Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1 16. Komputer dan Peralatan Kantor 214 376 21 112 439 17. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 402 599 10 97 354 18. Peralatan Olahraga dan Pendidikan 227 336 29 109 191 19. Sarana Pertahanan 44 142 5 5 129 20. Barang Lainnya 3904 4888 135 935 3873 Jumlah 18.333 28.720 2.098 8.090 17.351 Sudah terdapat 17.351 Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN di atas 40% (Barang Wajib) dan 8.090 Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN antara 25-40% (akan menjadi wajib jika ditambah BMP mencapai minimal 40%) Data tanggal: 21 Sept. 2022, 11.00 WIB
Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Katalog Elektronik LKPP – e-katalog.lkpp.go.id
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 20 SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi) simpk.pu.go.id
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Katalog Transisi (Google Spreadsheet, masih konsep)
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN
Sumber: Kementerian Perindustrian Mekanisme Perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI(1) BQ No Tahapan Keterangan 1 Menentukan lingkup penggunaan komponen material, tenaga kerja, alat kerja/fasilitas kerja dan jasa umum - 2 Mengumpulkan dokumen pendukung untuk seluruh komponen - 3 Mengelompokkan KDN dan KLN untuk penilaian komponen, pengelompokan sesuai kategori komponen (material, tenaga kerja, alat kerja/fasilitas kerja dan jasa umum) - 4 Mengisi formulir isian perhitungan TKDN - 5 Perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi menggunakan: a. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP); dan b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PPK menghitung TKDN berdasarkan HPS untuk threshold paket pekerjaan 6 Perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi menggunakan: a. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP); dan b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Bill of Quantity (BoQ) c. Invoice Pembayaran pada Saat Pelaksanaan Pekerjaan Selesai a. Penyedia Jasa/Kontraktor menghitung TKDN dengan mengacu pada rencana anggaran biaya (rab)/bill of quantity (BOQ) untuk persyaratan tender; b. Penyedia Jasa/Kontraktor menghitung TKDN dengan mengacu pada invoice pembayaran untuk verifikasi capaian penerapan TKDN pada saat masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung (jika dibutuhkan) dan setelah pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. 7 Melakukan perhitungan persentase nilai TKDN berdasarkan tahapan tata cara perhitungan nilai TKDN - 8 Evaluasi ulang nilai TKDN hasil perhitungan untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan - Alur Perhitungan TKDN oleh PPK dan Penyedia Jasa
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (2) BQ AHSP Perhitungan Persentase TKDN Tenaga Kerja No Tahapan Keterangan 1 Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan - 2 Menentukan tenaga kerja yang akan digunakan a. Kuantitas/jumlah tenaga kerja yang akan digunakan; b. Harga satuan tenaga kerja. 3 Menentukan nilai TKDN tenaga kerja melalui status kewarganegaraan dengan cara memeriksa KTP/Passport a. Apabila WNI, nilai % TKDN = 100 %; b. Apabila WNA, nilai % TKDN = 0 %. 4 Item biaya lainnya seperti asuransi dan uji laboratorium dimasukkan dalam 3 (tiga) komponen utama Sesuai dengan 3 (tiga) komponen utama (material, alat dan tenaga kerja)
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (3) BQ AHSP Perhitungan Persentase TKDN Material No Tahapan Keterangan 1 Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan - 2 Menentukan material yang akan digunakan a. Kuantitas/jumlah material yang akan digunakan; b. Harga satuan material yang akan digunakan. 3 Menentukan nilai persentase TKDN material (Sertifikat TKDN yang Masih Berlaku) a. Cek di website tkdn.kemenperin.go.id; b. Cek di website ekatalog.lkpp.go.id; c. Cek di website simpk.pu.go.id; d. Cek di website esdm.go.id/apdn. e. Cek di tokodaring.lkpp.go.id f. Cek di padiumkm.id 4 Material alam atau material yang didapatkan langsung dari bumi (raw material) dinilai sebesar 100% tanpa perlu melampirkan sertifikat TKDN Raw material antara lain: pasir, batu dan balok kayu 5 Biaya barang/material Penjelasan barang/material terdapat pada poin 2.5 Klasifikasi TKDN barang
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (4) BQ Perhitungan Persentase TKDN Alat No Tahapan Keterangan 1 Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan - 2 Menentukan alat yang akan digunakan a. Kuantitas/jumlah alat yang akan digunakan; b. Harga satuan alat yang akan digunakan. 3 Menentukan nilai persentase TKDN alat a. Cek invoice pembelian alat; b. Cek ID Card/Passport/akta pendirian atau perubahan pemilik alat(WNI/WNA); c. Cek akte pendirian/perubahan perusahaan produsen alat (alat diproduksi dalam negeri atau luar negeri). 4 Alat kerja Biaya alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa. Contoh : Computer, Crane, Bulldozer, dsb 5 Kriteria penilaian persentase TKDN alat produksi dalam negeri (DN) a. Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham milik dalam negeri (DN) maka persentase TKDN = 100%; b. Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham milik luar negeri (LN) maka persentase TKDN = 75%; c. Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham milik luar negeri (LN) + dalam negeri (DN) maka persentase TKDN = 75% + (25% x saham DN). 6 Kriteria penilaian persentase TKDN alat produksi luar negeri (LN) a. Diproduksi luar negeri (LN) dan saham milik dalam negeri (DN) maka persentase TKDN = 75%; b. Diproduksi luar negeri (LN) dan saham milik luar negeri (LN) maka persentase TKDN = 0%; c. Diproduksi luar negeri (LN) dan saham milik luar negeri (DN) + luar negeri (LN) maka persentase TKDN = Proporsional saham dalam negeri (DN).
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (5) BQ AHSP Perhitungan Akhir Persentase TKDN
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (6) BQ AHSP Klasifikasi TKDN Barang No Jenis Klasifikasi 1 Material terpakai adalah bahan (material) yang digunakan untuk menghasilkan satu paket pekerjaan dan material tersebut masih akan mengalami proses pengerjaan sebelum terpasang di site/proyek Material 1) Pelat; 2) Besi Profil; 3) Besi Siku; 4) H Beam. dan sejenisnya 2 Peralatan terpasang adalah produk Jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan dan di akhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang/jasa 1) Mesin Diesel pada Generator Set; 2) Overhead Crane; 3) Pompa; 4) Boiler; 5) Compressorpada paket pekerjaan pemipaan. dan sejenisnya
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi MEKANISME PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (7) BQ AHSP Klasifikasi TKDN Jasa
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi FORMAT TABEL PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI BQ AHSP No. Uraian Satuan Kuantitas (Koefisien) Spesifi kasi Brand/ M erk %TKDN No. Sertifikat TKDN (Material) Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) Volume Pekerjaan Jumlah Harga Pekerjaan Biaya (Rp) KDN KLN A B C D E F G H I J = D x I K L = J x K M = G x L N = L - M 1 Pekerjaan A Tenaga Kerja Material Alat 2 Pekerjaan B Tenaga Kerja Material Alat 3 Pekerjaan C Tenaga Kerja Material Alat % TKDN Total =
Sumber: Kementerian Perindustrian PENGHITUNGAN TKDN Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 COST-BASED / BERBASIS BIAYA
Sumber: Kementerian Perindustrian PRINSIP Perhitungan TKDN 1. Material Ketentuan TKDN 2.Tenaga Kerja 3. Alat Kerja KD N KL N KLN KDN KD N KL N Dibuat Dalam Negeri, TKDN : 0% < X ≤ 100% Dibuat LN, TKDN = 0% Slide berikutnya.. KETENTUAN TKDN WNI, TKDN = 100 % WNA, TKDN = 0 %
Sumber: Kementerian Perindustrian PRINSIP Perhitungan TKDN Material dan Tenaga Kerja N o Deskripsi Asal Produksi Material Nilai TKDN 1Produksi Luar Negeri 0% 2Produksi Dalam Negeri dan memiliki sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian yang masih berlaku. Nilai TKDN sesuai sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian 3Produksi Dalam Negeri tidak memiliki sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian yang masih berlaku atau memiliki sertifikat TKDN namun sudah tidak berlaku. 0% N o DeskripsiTenaga Kerja Nilai TKDN 1Warga Negara Indonesia(WNI) 100% 2Warga Negara Asing (WNA) 0% Material Konstruksi Tenaga Kerja
Sumber: Kementerian Perindustrian PRINSIP Perhitungan TKDN Alat Kerja Alat Kerja – Peraturan Menteri PerindustrianNo.16 Tahun 2011 DN LN Saham Pemilik → Dibuat → DN LN DN+LN DN LN DN+LN % TKDN → 100% 75% 75% + (25% x Saham DN) 75% 0% proporsional saham DN 1 2 3 4 5 6 * DN = DalamNegeri
Sumber: PT. Surveyor Indonesia PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI (GABUNGAN BARANG DAN JASA) RAB BOQ AHSP Perhitungan Biaya Proyek Perhitungan TKDN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Preferensi Harga
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Preferensi Harga Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No.12 Tahun 2021 Pasal 67 ayat(1): Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. ayat(2): Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilaiHPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Apa itu Preferensi Harga? Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Preferensi Harga Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No.12 Tahun 2021 Di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 67 ayat(4) diatur bahwa: Preferensi harga juga diberikan untuk Pekerjaan Konstruksipada metode pemillihan Tender Internasional dimana preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. Bagaimana Preferensi Harga diberikan? Di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 67 ayat(3) diatur bahwa preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen); b. Diberikan (koefisien preferensi) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); c. Diperhitungkan dalamevaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasiteknis; d. Penetapan pemenang berdasarkan uturan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA); e. HEA dihitungdengan rumus HEA = (1 – KP) x HP dengan: f. Dalam hal terdapat 2(dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Preferensi Harga SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2021 SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan PemilihanUntuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kebijakan preferensi harga memberikan privilege bagi pengguna produk dalam negeri untuk mendapatkan peluangmemenangkan tender yang lebih besar
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Preferensi Harga Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Evaluasi Harga: c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabilamemenuhi persyaratan preferensi harga) dengan ketentuan: 1) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian; 2) Preferensi Harga diberikan pada tiap komponen barang yang memiliki nilai total paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah); 3) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); 4) Apabila peserta tidak menyampaikan formular penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarnya dan tidak menggugurkan.
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Implementasi TKDN dan Preferensi Harga pada Pekerjaan Konstruksi Sumber : Bahan Paparan LKPP, 2022
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Implementasi TKDN dan Preferensi Harga pada Pekerjaan Konstruksi Sumber : Bahan Paparan LKPP, 2022
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Dimana Peran Saya Dalam Penerapan Kebijakan TKDN?
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Peran Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan EVALUASI TEKNIS Melakukan evaluasi dokumen penawaran pada persyaratan: 1. Syarat-syarat yang ditentukan dan 2. Formulir penyampaian TKDN untuk diberikan preferensi harga 25% Apabila peserta tidak menyampaikan formular Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarnya dan tidak menggugurkan. 3. Daftar barang yang diimpor(apabila ada) EVALUASI HARGA 1. Lakukan koreksi aritmatika, satuan timpang, evaluasi kewajaran harga dan evaluasi harga pengadaan barang untuk ada persyaratan preferensi harga; 2. Klarifikasi dalam hal penawaran TKDN berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN); 3. Pemberian preferensiharga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitunganHEA komponen barang; 4. PerhitunganHEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkanperingkat pemenang.
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Peran Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan PEMBUKTIAN KUALIFIKASI Pokmil/Pejabat Pengadaan dapatmeminta klarifikasiterhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantumdalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangPerindustrian. PENETAPAN PEMENANG - Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA); - Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang; - Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitunganHEA komponen barang.
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Pengadaan Barang HEA dihitung menggunakan rumus HEA = (1 – KP) x HP KP = Koefisien Preferensi = TKDN x preferensi tertinggi HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik No Nama Peserta Barang Harga Penawaran Terkoreksi (HP) TKDN (%) Preferensi (%) HEA 1 A PDN Rp.1.600.000.000 60 25 (1-(60% x 25%)) x 1.600.000.000 = Rp.1.360.000.000 2 B Impor Rp.1.350.000.000 - - 3 C PDN Rp.1.700.000.000 80 25 (1-(80% x 25%)) x 1.700.000.000 = Rp.1.360.000.000 4 D Impor Rp.1.300.000.000 - - 5 E PDN Rp.1.380.000.000 24 - Peserta B dan C tidak mendapatkan preferensi karena menggunakan barang impor, nilai TKDN = 0% Peserta E tidak mendapatkan preferensi karena nilai TKDN kurang dari 25% Peserta C ditetapkan sebagai pemenang karena sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 67 ayat (3) huruf f bahwa “dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang”
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Pengadaan Barang Untuk metode evaluasisistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkanharga penawar dengan harga penawaran terendah No Nama Peserta Barang Harga Penawaran Terkoreksi (HP) TKDN (%) Preferensi (%) HEA Nilai Penawaran Harga (%) 1 A PDN Rp.1.600.000.000 60 25 (1-(60% x 25%)) x 1.600.000.000 = Rp.1.360.000.000 100 2 B Impor Rp.1.350.000.000 - - 3 C PDN Rp.1.700.000.000 80 25 (1-(80% x 25%)) x 1.700.000.000 = Rp.1.360.000.000 100 4 D Impor Rp.1.300.000.000 - - 5 E PDN Rp.1.380.000.000 24 - Rp.1.380.000.000 99 = ℎ × 100% Dimana: Npi = Nilai Penawaran Harga Peserta i Harga i = HEA i (jika memperhitungkan preferensi)
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Pekerjaan Konstruksi Preferensiharga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakanoleh kontraktor nasional adalah 7,5 % diatas harga penawaran terendah kontraktor asing (Peserta B dan D) No Nama Peserta Status Perusahaan Jumlah Harga (juta) Jumlah Harga setelah diberi preferensi harga (juta) Preferensi Pekerjaan Konstruksi HEA Preferensi Pekerjaan Konstruksi (juta) Peringkat 1 A Nasional Rp.245.000 Rp.210.000 7,5% x 200.000 = 15.000 210.000 - 15.000 = Rp.195.000 2 2 B Asing Rp.215.000 Rp.215.000 - Rp.215.000 5 3 C Nasional Rp.250.000 Rp.205.000 7,5% x 200.000 = 15.000 205.000 - 15.000 = Rp.190.000 1 4 D Asing Rp.200.000 Rp.200.000 - Rp.200.000 3 5 E Nasional Rp.260.000 Rp.230.000 7,5% x 200.000 = 15.000 230.000 - 15.000 = Rp.215.000 4 Harga penawaran terendah kontraktor asing ditawarkan oleh Peserta D yaitu Rp.200.000.000.000
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Peran PPK dan Tim Verifikatur TKDN SERAH TERIMA • Penyediamenyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak; • Penyediamenyerahkan data dukungbesaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk DalamNegeri sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalamnegeri; • Produsen barang dan/atau penyedia jasa wajibmenjamin produk dalam negeri yang diserahkan benar diproduksi di dalam negeri; • PPK bersama Tim Verifikaturmenghitung capaian TKDN terhadap penawaran TKDN dengan memperhatikan bukti-bukti dukung (sertifikat TKDN, invoice, kartu identitastenaga kerja, bukti kepemilikan alat, akta pendirian perusahaan/perubahannya); • Menetapkan sanksi jika ada ketidaksesuaian/pelanggaran; Penyedia Barang/Jasa dengan sengaja menyediakan barang/jasa tidak sesuai antara TKDN pelaksanaan dan TKDN penawaran dikenakan sanksifinansial. • Sanksi dihitung berdasarkan perbedaan antara TKDN penawaran dan TKDN realisasi dikalikan harga penawaran; • Sanksi maksimal 15%.