The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ristiutami145, 2022-11-10 09:04:53

CUTI

CUTI

BUKU SAKU CUTI

PNS & PPPK

PRAKATA Semoga Buku Saku yang berisi informasi dan ketentuan
seputar Cuti Pegawai ini dapat memberi manfaat dan
Alhamdulillah kami panjatkan menjadi referensi untuk memenuhi kebutuhan informasi
kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi pegawai.
berkat rahmat dan karunia-Nya
Buku Saku Cuti Pegawai ASN ini Ristian Utami, A.Md
dapat terselesaikan tepat pada NIP 198911012022032007
waktunya dan dapat disusun guna
memenuhi Kegiatan Aktualisasi 1 DASAR HUKUM
Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022. CUTI

2 JENIS-JENIS CUTI

3 HAL - HAL
KHUSUS,
LAMPIRAN

1 DASAR HUKUM CUTI

UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PNS

Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG MANAJEMEN PPPK

Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022

PENGERTIAN CUTI
Cuti adalah keadaan
tidak masuk kerja yang
diizinkan dalam jangka
waktu tertentu.

Open Book

PRESE

2 JENIS-JENIS CUTI

1. CUTI 3. CUTI 6. CUTI DI LUAR
TAHUNAN MELAHIRKAN TANGGUNGAN
NEGARA
4. CUTI 2. CUTI
BERSAMA SAKIT 7. CUTI KARENA
ALASAN
5. CUTI PENTING
BESAR
Dasar Hukum:
Cuti PNS Cuti PPPK Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

Cuti Tahunan, Cuti Tahunan, Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022
Cuti Sakit, Cuti Sakit,

Cuti Melahirkan, Cuti Melahirkan,
Cuti Bersama, dan
Cuti karena Alasan Penting,
Cuti Bersama
Cuti Besar,
Cuti di Luar Tanggungan Negara.

1. CUTI TAHUNAN

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun
bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6
(enam) hari kerja.

Pemberian cuti tahunan pada saat yang bersamaan harus

memperhatikan kekuatan jumlah pegawai yang ditentukan

berdasarkan jumlah pegaw ai pada Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017
Subbidang/Subbagian/Seksi/Unit. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022

2. CUTI SAKIT

Setiap CPNS, PNS, PPPK yang menderita sakit
berhak atas cuti sakit.

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh
karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga
yang bersangkutan perlu mendapat perawatan
berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan
sembuh dari penyakitnya.

CPNS, PNS, PPPK yang mengalami gugur
kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling
lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

Cuti sakit, diberikan dengan melampirkan surat sakit
asli dari Dokter dan tetap mengurus administrasi
surat cuti segera.

3. CUTI
MELAHIRKAN

CPNS, PNS, dan PPPK berhak mendapatkan cuti melahirkan
untuk anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.

Persalinan anak pertama terhitung sejak yang
bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PPPK.

Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dapat
diberikan cuti besar (PNS).

Cuti besar untuk persalinan anak keempat dan seterusnya
mengesampingkan persyaratan cuti besar pada umumnya,
dan untuk lama cuti disamakan dengan lama cuti
melahirkan.

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017
Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022

4. CUTI BERSAMA

Presiden dapat menetapkan cuti bersama yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

PNS/ PPPK yang karena jabatannya tidak Dasar Hukum:
diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017
tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah
cuti bersama yang tidak diberikan yang hanya Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022
dapat digunakan dalam tahun berjalan.

ibu, bapak, istri/suami, anak,

5. CUTI KARENA adik, kakak, mertua atau melangsungkan
menantu (keluarga inti) sakit Perkawinan.

ALASAN PENTING keras (dibuktikan dengan surat Keluarga inti meninggal
keterangan rawat inap dari dunia.

Unit Pelayanan Kesehatan).

PNS berhak atas cuti
karena alasan istri melahirkan (dibuktikan
dengan surat keterangan
penting apabila: rawat inap dari Unit

Pelayanan Kesehatan).

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

6. CUTI BESAR

PNS yang telah bekerja paling PNS yang menggunakan hak
singkat 5 (lima) tahun secara atas cuti besar tidak berhak
terus menerus berhak atas atas cuti tahunan dalam tahun
cuti besar paling lama 3 (tiga) yang bersangkutan.
bulan.

PNS yang telah PNS yang menggunakan
menggunakan cuti hak atas cuti besar dan
tahunan pada tahun yang masih mempunyai sisa hak
sama dengan atas cuti tahunan tahun
pengajuan cuti besar, sebelumnya, maka dapat
jumlah hari cuti menggunakan sisa hak atas
tahunan yang telah cuti tahunan tersebut.
digunakan mengurangi
jumlah hari cuti besar. Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

7. CUTI DI LUAR

TANGGUNGAN

NEGARA

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun terus
menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara
apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

mengikuti atau mendampingi suami/istri melaksanakan
tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri yang
dibuktikan dengan surat penugasan atau surat perintah
tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang
berwenang.

mendampingi suami/istri menjalani program mendampingi anak mendampingi/merawat
yang berkebutuhan orang tua/mertua yang
bekerja di dalam/luar negeri untuk mendapatkan khusus dibuktikan sakit/uzur dibuktikan
dengan surat keterangan
yang dibuktikan dengan surat keturunan dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dokter.
keputusan atau surat dengan surat
spesialis. Dasar Hukum:
penugasan/pengangkatan keterangan dokter Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

dalam jabatan, spesialis,

HAL HAL KHUSUS

Untuk mendapatkan izin cuti tahunan Pegawai wajib mengajukan

permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 minggu
sebelum melaksanakan cuti. Permintaan tertulis itu menjadi

dasar pemberian izin cuti oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan CLTN diajukan min. 6 bulan sebelum cuti.

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS, dan tidak
diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

3 Link/ Scan Barcode Formulir

LAMPIRAN Permohonan Cuti PNS :

https://bit.ly/3SmPVvm

Formulir
Permohonan

Cuti PNS

Link/ Scan Barcode Formulir
Permohonan Cuti PPPK :

https://bit.ly/3F3NCdC

Formulir
Permohonan

Cuti PPPK

THANK YOU


Click to View FlipBook Version