BAB I : NILAI-NILAI DASAR ASN A. Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (Core Values) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun sebagai abdi masyarakat. Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Mampukah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar dimaksud dengan baik dan terarah untuk
menunjang hadirnya produktivitas, disiplin, loyalitas, moral dan budaya kerja dalam lingkup organisasi birokrasi. Ditengah berbagai perubahan yang pesat terjadi saat ini mendorong ASN maupun organisasi birokrasi dapat bergerak cepat guna mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Hadirnya nilai-nilai dasar ASN seperti yang disebutkan diatas akan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh ASN untuk tumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. Berorientasi Pelayanan. Dengan nilai ini seorang ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat.
Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. 2. Akuntabel. Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggungjawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini dalam tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien. 3. Kompeten. Untuk menjalan tugas dan fungsinya peningkatan kompetensi sangat penting dilakukannya, dengan kompetensi yang semakin baik memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Harmonis. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja. 5. Loyal.Dengan nilai dasar ini ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif. Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai
juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. 7. Kolaboratif. Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama. B. Kewajiban Pegawai ASN 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia mengemukakan jabatan rahasia dan jabatan hanya sesuai dapat dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II : DASAR DISIPLIN PEGAWAI A. Prinsip Dasar Disiplin Pegawai berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 Yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan. Oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar
larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Hukuman Disiplin Ringan Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 2. Hukuman Disiplin Sedang Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan 3. Hukuman Disiplin Berat
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri B. Proses Penegakan Disiplin PNS Pemeriksaan dilakukan secara tertutup langsung maupun virtual. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari PNS ybs Pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin berat wajib diperiksa oleh Tim Pemeriksa Hasil pemeriksaan unsur pengawas dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat
digunakan sebagai bahan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin Adapun penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) Menghukum adalah sebagai berikut: PyB Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PyB Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum, atasan dari pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum dilakukan secara berjenjang melalui proses pemeriksaan
Adapun Pemberlakukan dan Dokumentasinya adalah sebagai berikut: 1. Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum dilakukan secara berjenjang melalui proses pemeriksaan 2. Keputusan Hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya 3. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemeriksaan diunggah ke dalam system yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN C. Jenis Pelanggaran Disiplin Jenis pelanggaran disiplin dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran administratif dan non administratif. 1. Administratif Tidak mengucapkan sumpah/janji PNS
Tidak memenuhi kewajiban untuk ditempatkan di seluruh NKR Tidak lapor LHKPN Tidak menaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja Tidak memenuhi prosedur laporan kawain dan izin perceraian Tidak mengizinkan dan/atau kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan kompetensi, dst 2. Non Administratif Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tidak menyimpan rahasia jabatan Tidak menggunakan BMN dengan sebaik-baiknya Penyalahgunaan wewenang
Menerima hadiah atau sesuatu yang berhubungan dengan jabatan Melakukan pungutan diluar ketentuan Melakukan kegiatan yang merugikan negara Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres, Calon Kep. Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon anggota DPR, DPD, DPRD tdk sesuai ketentuan, dst D. Penerapan Hukuman Disiplin 1. Pejabat Pengawas a. Penerapan hukdis B-1: Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir selama 12 bulan. b. Penerapan hukdis B-2:
Pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan Penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat 1 tingkat lebih rendah dari jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir selama 12 bulan. 2. Fungsional jenjang terendah pada kategorinya a. Penerapan hukdis B-1: Peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir. Tidak lebih tinggi dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pejabat Fungsional sebelumnya selama 12 bulan. b. Penerapan hukdis B-2: Jabatan dan peringkat hasil penurunan Peringkat jabatan paling tinggi 1 tingkat
lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir Jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sbg Jafung sebelumnya selama 12 bulan. 3. Pelaksana Khusus, Pelaksana TB, & Pelaksana Tertentu a. Penerapan hukdis B-1: Jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir Jabatan dan peringkat hasil penurunan 1 tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pelaksana Khusus, Pelaksana TB, dan Pelaksana Tertentu sebelumnya selama 12 bulan.
b. Penerapan hukdis B-2: Jabatan dan peringkat hasil penurunan 2 tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan paling tinggi berdasarkan pangkat/gol ruang dan Pendidikan terakhir Jabatan dan peringkat hasil penurunan 2 tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sbg Pelaksana Khusus, Pelaksana TB, dan Pelaksana Tertentu sebelumnya selama 12 bulan. 4. Pelaksana Umum a. Penerapan hukdis B-1 : Penurunan jabatan dan peringkat 1 tingkat lebih rendah selama 12 bulan. b. Penerapan hukdis B-2: Penurunan jabatan dan peringkat 2 tingkat lebih rendah selama 12 bulan.