Proposal Food Handler 2021

PROPOSAL SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA

Tahun Anggaran 2021
LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Page 01 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja Pemegang Sertifikat

Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan 31.272
Keamanan Pangan (LSP JMKP) didirikan atas
prakarsa Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Asesor Kompetensi
Indonesia (APKEPI). Pendirian LSP JMKP disertai
pula dukungan dari Instansi Teknis Pembina 62
Sektor, yaitu Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, serta Badan Pengawas Tempat Uji Kompetensi
Obat dan Makanan Republik Indonesia. Seiring
berjalannya waktu LSP JMKP memperoleh 1.007
dukungan dari Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Skema Sertifikasi
serta Gabungan Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia (GAPMMI). 14

LSP JMKP mendapatkan mandat Badan Nasional Peserta Sertifikasi
Sertifikasi Profresi (BNSP) untuk melaksanakan
sertifikasi kompetensi kerja bidang keamanan 38.540
pangan terhitung sejak pemberian lisensi BNSP
pada tanggal 15 September 2015. LSP JMKP saat
ini telah memasuki siklus lisensi BNSP yang
kedua.

Ruang lingkup kerja LSP JMKP mencakup 14
Skema sertifikasi LSP JMKP ditunjukan bagi Calon
Tenaga Kerja (Lulusan SMK/Diploma/Sarjana)
dan Tenaga Kerja yang bekerja di Pertanian (pasca
panen), Industri Pangan, UMKM Pangan, Ritel
Pangan, Distribusi Pangan, Rumah Sakit (gizi),
Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan Katering.

Sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan
LSP JMKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia
dan kualitas sumberdaya manusia sektor pangan
agar memiliki daya saing tinggi untuk
berkompetensi dalam pasar global di tingkat
regional maupun internasional.

Page 02 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja

Profil Pengelola

Pimpinan Puncak
Dr. Roy A. Sparringa

Pemangku Sektor

LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Page 03

Pelaksana (Kesekretariatan)

Direktur
Virginanty Djuanda, STP, MP
Direktur Keuangan & Administrasi
Dr. Henny Purwaningsih
Manajer Mutu & Regulatory Affair
Mia Maesaroh, S.Si
Manajer Sertifikasi
Mayadha Kristalindari, S.Psi
Manajer Keuangan & Administrasi
Solihatini, A.Md
Manajer Sales & Relation
Naily Zulfa Agustina, S.Pi
Manajer IT
Julia Sari, S.Kom

Page 04 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pada situasi saat ini, masyarakat memiliki Salah satu faktor kunci dalam peningkatan
keamanan pangan, yaitu kompetensi
kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19. sumberdaya. Penjamah makanan (Food
Handler) memiliki peran penting dalam
Sesuai himbauan Pemerintah melalui Menteri penyediaan makanan yang aman bagi
kesehatan dan keselamatan konsumennya.
Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan Banyak penularan penyakit melalui makanan,
yang diakibatkan tidak diterapkannya higiene
tentang panduan pencegahan dan personel, prosedur Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPOB) dan Penerapan
pengendalian Covid-19 di tempat kerja Prinsip – Prinsip Higiene Sanitasi Pangan.

perkantoran dan industri dalam mendukung Untuk itu, LSP Jaminan Mutu dan Keamanan
Pangan (LSP JMKP) menawarkan program
keberlangsungan usaha pada situasi pandemik. sertifikasi kompetensi kerja bidang keamanan
pangan pada sumberdaya manusia jasa
Salah satu upaya untuk mendukung kebijakan pelayanan makanan dan minuman Jasa Usaha
Makanan.
tersebut adalah sistem penjaminan keamanan

pangan dan penerapan protokol Covid-19.

Penjamah makanan diharapkan mampu

menunjukkan kompetensinya dalam

menangani makanan secara aman dan mampu

menerapkan protokol Covid-19 dengan benar.

Covid-19 di dalam keamanan pangan,

merupakan salah satu bahaya keamanan

pangan yang perlu dikendalikan.

Tujuan

01 Meningkatkan kualitas produksi pangan yang aman oleh tenaga kerja
yang kompeten.

02 Memastikan kompetensi tenaga kerja yang bekerja menangani pangan di
organisasi rantai pangan.

03 Memfasilitasi kepemilikan sertifikat kompetensi kerja untuk meningkatkan
daya saing di pasar tenaga kerja nasional maupun global.

04 Memastikan penjamah makanan memiliki kompetensi menangani
makanan secara aman

05 Memastikan pemahaman penjamah makanan terhadap penerapan
protokol Covid-19 untuk mendukung penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Page 05

B. Acuan Normatif

01 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 08 Peraturan Menteri Tenaga
Tahun 1999 tentang Perlindungan Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. 5
02 Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2012 tentang Sistem
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional;

03 Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Peraturan Badan Nasional
18 Tahun 2012 tentang Pangan; Sertifikasi Profesi No.
1/BNSP/VII/2014 tentang
04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pedoman Penilaian
05 No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Kesesuaian–Persyaratan
06 Nasional Sertifikasi Profesi; Umum Lembaga
07
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 Keputusan Menteri Tenaga
tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata; 10 Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia
No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan
Pangan; No. KEP.217/MEN/VII/2009

Peraturan Menteri Kesehatan Republik tentang Penetapan SKKNI
Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Sektor Jasa Kemasyarakatan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan Perorangan Bidang Jasa

Usaha Makanan;

Keputusan Menteri Tenaga

11 Kerja dan Transmigrasi RI

No. 618 Tahun 2016 tentang

Penetapan SKKNI Kategori

Industri Pengolahan

Golongan Pokok Industri

Makanan Bidang

Keamanan Pangan;

Page 06 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja

C. Metode

Sertifikasi dapat dilaksanakan secara In-House
Metode In-House dilaksanakan secara khusus untuk
seluruh Penjamah Makanan dari 1 (satu) Penyedia
Makanan Minuman (Organisasi/Grup), di lokasi
kerja Penjamah Makanan. Keunggulan metode ini,
penerapan di tempat kerja lebih efektif.

Jumlah Peserta minimal 20 (dua puluh) Peserta per
kegiatan.

Sertifikasi kompetensi meliputi proses pendaftaran,
asesmen (termasuk uji kompetensi), dan
pengambilan keputusan. Uji Kompetensi
dilaksanakan menggunakan kombinasi metode
observasi dan lisan atau tertulis.

Durasi pelaksanaan 1 (satu) hari, dengan
penyesuaian jumlah Tim Sertifikasi.

LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Page 07

D. Proses Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi Kerja di LSP JMKP terdiri atas 3 Tahapan Utama, yaitu proses Seleksi, Asesmen,
serta Review dan Keputusan.

Seleksi Asesmen

Menilai pemenuhan persyaratan Melakukan serangkaian prosedur
dasar skema sertifikasi pengumpulan bukti kompetensi
(termasuk uji kompetensi) untuk
menetapkan rekomendasi hasil
asesmen. Proses ini dilaksanakan
oleh Asesor Kompetensi.

Review & Keputusan

Meninjau hasil asesmen dan
menetapkan keputusan sertifikasi.
Proses ini dilaksanakan oleh
Komite Teknis yang tidak terlibat
dalam kegiatan asesmen.

Proses seleksi sampai dengan
penetapan Keputusan dilaksanakan
dalam 20 (dua puluh) hari kerja.

Page 08 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja

E. Skema Sertifikasi

Okupasi Nasional Penjamah Makanan (DSS 03)

Unit Kompetensi
SKKNI KEP. 217/MEN/VII/2009
Melakukan Kebersihan Diri dan Lingkungan dalam Pengelolaan Jasa
Usaha Makanan Berdasarkan Prinsip Hygiene Sanitasi
SKKNI No. 618 Tahun 2016
• Melaksanakan Program dan Prosedur Keamanan Pangan
• Melakukan Praktek Penanganan Pangan Yang Aman

Persyaratan Dasar (Berlaku Salah Satu)
Mengikuti pelatihan higiene sanitasi/ program keamanan pangan;
Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa usaha makanan minimal
2 (dua) tahun;
Memiliki bukti keikutsertaan pendidikan keamanan pangan;
Memiliki bukti pendidikan SMK Tata Boga.

Bukti Persyaratan (Berlaku Salah Satu)
Sertifikat Pelatihan/ Surat Keterangan Pelatihan
Surat Pengangkatan/ Surat Keterangan Kerja/ Surat
Transkip nilai/ bukti setara lainnya
Ijazah SMK Tata Boga

LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Page 09

Masa Berlaku Sertifikat

3 (Tiga) Tahun

Target Peserta
Penjamah Makanan yang bekerja pada Penyedia Makanan
Minuman (Organisasi/Grup) di sektor pariwisata, kesehatan
meliputi restoran, F&B Hotel, kafe, pujasera, foodcourt, kitchen
rumah sakit dan lainnya.
Penjamah Makanan yang bekerja di bagian produksi (kitchen) atau
service.

Page 10 | Proposal Sertifikasi Kompetensi Kerja

F. Syarat dan Ketentuan

Calon peserta memiliki kelengkapan persyaratan sesuai

01 skema sertifikasi.

02 Pendaftaran dilakukan menggunakan format terlampir dan
diserahkan kepada LSP JMKP selambat-lambatnya tanggal
30 September 2021.

03 Jumlah minimal peserta yang didaftarkan adalah 20 orang.

04 Biaya sertifikasi sebesar Rp 900.000,-. Biaya tidak termasuk
penyediaan meals untuk Tim Asesmen; biaya sewa tempat uji
kompetensi (TUK); dan biaya akomodasi di luar Jabodetabek.

05 Diskon 60% dari biaya sertifikasi, khusus Penyedia Makanan
Minuman (Organisasi/Grup) yang bekerja sama.

06 Waktu pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan pada
rentang bulan Oktober s.d November 2021, dengan durasi
pelaksanaan 1 (satu) hari.

LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Page 11

G. Penutup

Sertifikasi ini diharapkan dapat
berkontribusi secara langsung dalam
penyelenggaraan keamanan pangan dan
mendukung penerapan adaptasi kebiasaan
baru di Industri Jasa Usaha Makanan pada
masa pandemik dan pasca pandemik
Covid-19.

Contact Us

Bogor Main Office

Komplek Perniagaan Bukit Cimanggu City Blok C3 No. 7 Bogor 16166

Jakarta Representative Office

Accelerice Indonesia
Ariobimo Sentral, Annex Building
Jl. H. R. Rasuna Said No.5, RT.9/RW.4,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950

Yogyakarta Representative Office

Pusat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
(Food Safety and Quality Assurance Center)
Universitas Gadjah Mada
Gedung PAU. Jl. Teknika Utara, Barek, Sleman,
Yogyakarta 55281

Contact Us

Telepon
+62 251 759 2270
Mobile Phone
+62 878-2051-3821 (Amanda)
+62 815-1174-0728 (Solihatini)
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
www.jmkp.or.id