terAs Newsletter

DESEMBER 2020 | EDISI PERDANA

NetwesrleAtster

Catatan Kecil atas Peristiwa-peristiwa Hukum di Indonesia

Foto: (Ferry Edyanto/Meganews.id).

Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, sampaikan
hasil penyidikan tewasnya 6 anggota Laskar Khusus

FPI di Jalan Tol Cikampek, KM 50

Foto: merdeka.com@2017 Apakah dengan adanya KKB

Pentingnya Memahami Hukum berarti secara otomatis hukum
Humaniter dan Hukum HAM
humanter berlaku; ataukah
Aji Wibowo
peristiwa itu merupakan domain
Situasi di tanah air jelang tutup tahun 2020 diwarnai
berbagai peristiwa kekerasan. Salah satu yang begitu hukum HAM; ataukah masuk
banyak diperbincangkan adalah kekerasan yang terjadi
di Intan Jaya - Papua, antara Kelompok Kriminal dalam ranah hukum positif; maka
(Separatis) Bersenjata (KKB/KKSB) dengan Pasukan
Gabungan TNI-Polri, yang mulai meningkat intensitasnya itu sangat tergantung pada
sejak maret 2020. Peristiwa lain adalah penembakan
yang dilakukan Polisi terhadap anggota laskar Front pemahaman terhadap hukum
Pembela Islam (FPI) di Kilometer 50 jalan tol Cikampek.
humaniter dan HAM yang

merupakan hal penting dalam

menyelesaikan persoalan-

persoalan tersebut.

Topik Nomor Ini

Dua peristiwa tersebut sangat menyita perhatian kita KKB Papua
semua untuk lebih memahami dan mengkaji aspek-aspek Covid-19
hukum humaniter dan HAM yang mungkin terjadi dalam
peristiwa tersebut.

1

Salah kaprah tentang "Right to Dalam hal tuntutan untuk merdeka
self determination"
hukum internasional hanya
Aji Wibowo
mengizinkan wilayah yang berada
Hak menentukan nasib sendiri (right to self determination) dalam
arti merdeka berdasarkan perspektif hukum internasional hanya dalam jajahan yang berhak untuk
dimiliki oleh wilayah yang berada dalam jajahan suatu negara
serta wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Wilayah yang menentukan nasib sendiri dalam arti
sudah menjadi bagian dari suatu negara tidak dapat menentukan
nasib sendiri dalam arti untuk merdeka tetapi dapat menentukan merdeka. Sementara wilayah yang
nasib sendiri dalam kerangka negara yang dikenal dengan sebutan
otonomi daerah. sudah jadi bagian dari negara apabila
Persoalan yang terjadi dalam kaitannya dengan hak menentukan
nasib sendiri, harus tetap memperhatikan perspektif internasional ingin merdeka maka harus
tersebut, yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat
dunia. mendapatkan persetujuan dari

pemerintah pusat, seperti dalam

kasus Sudan Selatan. Jika tidak, dan

tetap memaksakan diri dengan

melakukan serangan bersenjata, maka

itu dinamakan pemberontakan

(insurgency). Dalam hal ini negara

berhak mempertahankan wilayah dan

integritas teritorialnya.

Menakar KKB Papua

Arlina Permanasari

Putusan Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia dalam Kasus
Dusco Tadic (1997), merupakan perkembangan signifikan guna melengkapi kekurangan
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, di mana dirumuskan definisi
tentang "sengketa bersenjata", kriteria objektif derajat organisasi kelompok bersenjata
untuk dapat dikatakan sebagai pihak yang bersengketa, serta derajat intensitas konflik,
sehingga konflik tersebut merupakan konflik bersenjata. Putusan ini dikukuhkan dan
dilengkapi dalam Kasus Limaj (2005), Haradinaj, Boskoski dan Tarculovski (2008).
Walaupun tidak bersifat mengikat, namun esensi dari putusan tersebut sangat penting
untuk mengukur intensitas dan eskalasi suatu konflik.

Penentuan tindakan kekerasan sebagai "sengketa bersenjata" menjadi sangat penting
dilihat dari perspektif hukum humaniter, karena menggambarkan diterapkannya rejim
hukum humaniter yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak yang
bersengketa. Misalnya, ketaatan terhadap "empat syarat klasik", merupakan hal yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ketaatan terhadap hukum dan kebiasaan perang, yang
dapat dikatakan merupakan syarat tersulit, sangat penting untuk membedakan apakah
suatu kelompok bersenjata memang benar merupakan pihak dalam sengketa bersenjata,
atau hanya merupakan kelompok "banditry" atau kelompok preman belaka, yang harus
diselesaikan menurut rejim hukum nasional. Hal tersebut sebenarnya juga menyiratkan
siapakah yang berwenang untuk mengatasi aksi-aksi seperti itu.

,

2

HAM DI MASA PANDEMI COVID-19

Andrey Sujatmoko Masa-masa kelam akibat

Dunia masih terus berperang melawan serangan pandemi pandemi yang
Covid-19. Akibatnya muncul sejumlah persoalan
kemanusiaan yang pada dasarnya masuk ke ranah HAM, menimbulkan dampak luar
seperti hak untuk hidup (right to life) dan hak atas kesehatan
(right to health). Hal ini secara nyata ditandai dengan makin biasa terhadap HAM, sedikit
meluasnya wilayah yang terinfeksi dan makin bertambahnya
orang yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Secara demi sedikit tampaknya
global, grafik kasus virus Corona masih terus mengalami
peningkatan. Hingga Senin (14/12/2020) data Worldometers akan segera berakhir
mencatat total kasus infeksi virus Corona di seluruh dunia
telah mencapai 72.585.624 kasus ; 1.618.103 orang setelah ditemukannya
meninggal dunia, dan 50.828.878 orang dinyatakan sembuh
(kompas.com:19/12/2020). vaksin sebagai penangkal

Source:https://www.icj.org/human-rights-in-the-time-of-covid-19-front-and-centre/ Covid-19. Vaksin yang

Hal tersebut merefleksikan betapa seriusnya dampak sudah sangat dinanti
pandemi terhadap HAM. Belum lagi jika dikaitkan dengan
HAM lainnya yang sudah tentu terdampak pula akibat tersebut diharapkan dapat
tindakan pembatasan (derogation) dari negara dalam rangka
untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, antara menjadi panacea untuk
lain seperti: hak atas pekerjaan (right to work), hak atas
pangan (right to food), hak untuk bergerak/berpindah (right mengatasi infeksi akibat
to move), maupun hak atas pendidikan (right to education).
dari Covid-19. Penemuan

vaksin dan tentunya

kedisiplinan pada protokol

kesehatan oleh setiap orang

merupakan dua hal kunci

yang dapat mendorong

diakhirinya sejumlah

pembatasan yang

diterapkan dalam keadaan

darurat akibat pandemi

seperti saat ini. Harapan

akan berakhirnya

pembatasan tersebut akan

menandai kehidupan

normal di mana negara pun

berkewajiban untuk

melindungi, menghormati,

dan menegakkan HAM

secara menyeluruh.

3

Hak Atas Pendidikan Anak Penyandang
Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

Maya I. Notoprayitno

Persoalan HAM masa pandemi Covid-19 mempengaruhi Namun perhatian utama adalah
hak atas pendidikan. Pendidikan yang berorientasi pada
HAM adalah pendidikan tanpa diskriminasi dan bagaimana masyarakat dapat
hambatan. Untuk itu, penting menyeimbangkan standar
pendidikan dengan HAM. Pendekatan pendidikan memahami inklusifitas hak atas
berbasis HAM menekankan bahwa setiap individu,
termasuk anak-anak, diberikan hak yang sama dengan pendidikan bagi mereka.
setiap individu dan membangun mekanisme yang
menjelaskan hak-hak serta menjamin penegakannya di Masyarakat harus dapat
setiap individu. Saat pandemi Covid-19, anak-anak
melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara mendekatkan diri dengan
daring dan KBM seperti ini juga dialami oleh anak-anak
penyandang disabilitas baik yang bersekolah di sekolah membangun fasilitas yang
luar biasa (SLB) maupun di sekolah inklusif.
aksesabel termasuk

membangun sistem yang lebih

aksesabel melalui penyesuaian

keberadaan para anak

penyandang disabilitas selama

pandemi.

Anak penyandang disabilitas memiliki hak atas Anak2 penyandang disabilitas slow learner dan slow vision,
pendidikan yang sama tanpa halangan dan discriminasi. sekolah inklusif SDN 1 Metro Selatan, Lampung (Foto: Koleksi
Menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pribadi).
Kemendikbud, 67.79% anak penyandang disabilitas sulit
mengikuti pembelajaran secara daring.Untuk itu,
inklusifitas merupakan tindakan yang tepat dilakukan
bagi mereka. Pada prinsipnya, inklusifitas pada
pendidikan bagi anak penyandang disabilitas adalah
bahwa bukan mereka yang harus mengikuti sistem
pembelajaran, tetapi sistem pembelajaran lah yang harus
disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pemerintah telah
mengupayakan penyesuaian KBM di masa pandemi
Covid-19 dengan mengeluarkan pedoman pembelajaran
pada masa Pandemi Covid-19 untuk anak penyandang
disabilitas.

4

Indonesia & Sengketa Laut Cina Selatan

CNN Indonesia, 29 Juli 2020

Maya I. Notoprayitno

Klaim Cina atas sembilan garis putus-putus (nine dash line) di Laut Cina Selatan masih menjadi
persoalan bagi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan di Laut Cina Selatan
sempat mengganggu kestabilan keamanan Indonesia saat terjadi insiden kapal pencari ikan dan
kapal penjaga pantai (coast guard) Cina yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ketegangan di Laut Cina Selatan memanas seiring perseteruan Amerika Serikat dan Cina yang
meningkatkan kehadiran militer mereka di perairan tersebut.

Indonesia dapat mengupayakan diplomasi dengan melibatkan PBB hingga mempertimbangkan
hubungan investasi dan perdagangan dengan Cina, bahkan dengan kekuatan militer sebagai
jalan akhir sebagaimana diatur dalam bab VI dan VII Piagam PBB. Namun, penyelesaian sengketa
di Laut Cina Selatan nampaknya akan lebih baik mengutamakan strategi pengelolaan atau
manajemen sengketa dengan pendekatan formal seperti pencegahan, penghindaran, dan
penyelesaian sengketa itu sendiri. Indonesia terus melakukan pendekatan avoiding power agar
dapat membatasi dan menghindari kekerasan yang dapat saja terjadi.

Upaya tersebut dilakukan dengan strategi kerja sama, kompromi, menghindari salah paham serta
saling mengakomodasi dengan tetap mengacu pada hukum internasional dan UNCLOS 1982,
yang merupakan prinsip dasar dalam menjaga kestabilan di Laut Cina Selatan. Melalui konsep
collective security, Indonesia memainkan peran besar dalam pengelolaan sengketa, sekaligus
mewujudkan kepentingan nasional khususnya di laut Natuna utara dengan kebijakan luar negeri
bebas aktif, yakni memperkuat kebebasan negara dari kekuatan eksternal dan tetap aktif
berperan dalam hubungan internasional.

5

WAITING FOR
YOUR ONE
PARAGRAPH
ONLY ...

BY PAUL PARKER

This newsletter is a great space to talk about
your employees' genuine concerns, such as
company updates, events, and perks that they
regularly look forward to.

With this layout's easy-to-follow structure and
design, creating content for your employees
will be as easy as ever. Make sure you use the
space wisely by using pictures and captions,
too. In creating this newsletter, it'll be helpful
to keep in mind that the focus should be on
the employees more than anything. While it's
an opportunity for employees to hear from
their higher-ups, it's also a chance to create.

NewtselertAtesr Tulisan yang terdapat dalam terAs Newsletter ini merupakan pendapat
individu dan tidak menggambarkan kebijakan terAs.

Design & lay-out : arl.22/12/20