MANUAL BOOK KKP

MANUAL BOOK

LANGKAH MUDAH PENGGUNAAN KKP SEBAGAI PENGGANTI
PEMBAYARAN TUNAI PADA SATUAN KERJA PUSAT PELATIHAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 -

Disusun Oleh :
Demi Primavera, A.Md.
Dibimbing Oleh:
Pujianto, SE.
Dhonald Julian, S.Sos.

TABLE OF CONTENTS LATAR BELAKANG 1
2
PROSES PENETAPAN KKP 2
2
Perjanjian Kerjasama Induk 2
Perjanjian Kerjasama Satker 3
Penetapan Pemegang KKP 3
Pengajuan KKP 4
Penerbitan KKP
Penyerahan dan Penggunaan KKP 5
6
PENERAPAN KKP PADA SATKER 7
8
Perjanjian Kerjasama Satker
Pengajuan Penerbitan KKP 9
Penetapan Pengguna KKP
Penggunaan KKP 14
Tahapan Alur Pelaksanaan Pembayaran 14
Menggunakan KKP 15
16
PENYELESAIAN PERMASALAHAN 17

 Keterlanjutan Pembayaraan
Pengaduan Permasalahan
Penarikan KKP

PENUTUP

REFERENSI

LATAR BELAKANG

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan
kartu yang dapat digunakan atas belanja yang dibebankan pada APBN, dimana
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit
KKP dan selanjutnya Satker berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Prinsip dasar dalam penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah adalah fleksibel, aman, efektif, dan akuntabel. Adapun
tujuan penggunaan KKP, diantaranya: meminimalisasi penggunaan uang tunai
dalam transaksi keuangan negara; meningkatkan keamanan dalam bertransaksi;
mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai; dan mengurangi cost of
fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan. Penetapan penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah dilandasi beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya diperbaharui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, yang selanjutnya diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang
Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan UP

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sejalan dengan tujuan pembuatan KKP serta dalam rangka mendorong
efektifitas pelaksanaan pembayaran dengan KKP pada Satker Pusat Pelatihan
Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, maka penulis menyusun
buku panduan (manual book) yang membahas mengenai teori dan implementasi
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Dengan terbitnya manual book ini
diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam menjalankan prosedur pelaksanaan
pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

1

PROSES PENETAPAN KKP

Penjelasan Bagan Alur Proses Penetapan KKP
A. Perjanjian Kerjasama Induk

DJPb melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank
Penerbit KKP dalam rangka standardisasi dan percepatan pelayanan pembayaran
dengan KKP. Selanjutnya Kantor Pusat Bank Penerbit KKP melakukan
penandatanganan perjanjian kerja sama Satker.
B. Perjanjian Kerjasama Satker

KPA menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP (bank yang sama dengan tempat
rekening BP/BPP dibuka) dan melakukan Perjanjian Kerja Sama Satker.
Perjanjian kerja sama tersebut paling sedikit memuat: definisi; tujuan; ruang
lingkup; pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas
kredit (credit line) Satker; hak dan kewajiban Satker dan Bank Penerbit KKP; tata
cara penagihan dan pembayaran tagihan KKP; jenis dan besaran biaya (fee),
pajak-pajak; penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; jangka waktu
perjanjian; berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; alamat dan wakil para
pihak; Surat Referensi; keadaan kahar (force majeure); kerahasiaan informasi/
data; dan ketentuan penutup .
C. Penetapan Pemegang KKP dan Administrator KKP

Berdasarkan perjanjian kerja sama Satker, PPK menyampaikan Daftar Usulan
Pemegang KKP dan Daftar Usulan Administrator KKP kepada KPA yang
memuat:

2

1. Pemegang KKP, berisi informasi mengenai: nama dan NIP; tempat dan
tanggal lahir; jabatan; kewenangan; batasan belanja (limit) KKP untuk
masing-masing pemegang KKP; alamat e-mail;

2. Administrator KKP, berisi informasi mengenai: nama dan NIP; tempat dan
tanggal lahir; jabatan; alamat e-mail.
Jumlah usulan Pemegang KKP dan Administrator KKP disesuaikan dengan

kebutuhan Satker, besaran UP KKP, frekuensi kegiatan yang dibiayai melalui UP
KKP, dan/atau banyaknya KKP yang akan diterbitkan. Dalam hal terdapat lebih
dari satu PPK untuk satu DIPA, KPA menunjuk salah satu PPK sebagai
koordinator. KPA menetapkan daftar Pemegang KKP dan daftar Administrator
KKP dalam satu surat keputusan KPA.

D. Pengajuan KKP

KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP kepada Bank
Penerbit KKP dilampiri: Surat Referensi; formulir aplikasi KKP dari bank
berkenaan; fotokopi KTP yang masih berlaku; fotokopi NPWP; fotokopi Surat
Persetujuan Besaran UP dari KPPN; dan fotokopi SK penunjukkan KPA.

E. Penerbitan KKP

Bank Penerbit KKP melakukan verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan
KKP dan dokumen pendukung yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah Surat Permohonan Penerbitan KKP diterima. Selanjutnya Bank
Penerbit KKP menerbitkan KKP, rekapitulasi penerbitan KKP, dan tanda terima
KKP untuk diserahkan kepada KPA.

KKP diterima KPA melalui sarana pengiriman tercepat paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah diterbitkan. Dalam hal hasil atas verifikasi tidak terpenuhi, Bank
Penerbit KKP menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKP dengan
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada KPA paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi tidak terpenuhi. Ketentuan
mengenai penerbitan dan penyampaian KKP berlaku mutatis mutandis dalam hal
permohonan penerbitan KKP disetujui sebagian.

3

F. Penyerahan dan Penggunaan KKP

1. Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah
KPA menyerahkan KKP kepada Pemegang KKP disertai Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP ditandatangani oleh KPA dan Pemegang KKP, yang
meliputi: definisi, maksud dan tujuan, ruang lingkup perjanjian, penerbitan
dan penerimaan KKP, penggunaan KKP, hak dan kewajiban para Pihak,
Personal Identification Number (PIN), batasan belanja (limit) KKP, pemegang
KKP, sanksi, dan penyelesaian perselisihan.

2. Aktivasi dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Pemegang KKP menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah
terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali.
Aktivasi KKP dan request PIN KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau
masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat
(SMS)/sarana lainnya. Setelah aktivasi, status KKP secara otomatis aktif dan
siap digunakan. Pemegang KKP membubuhkan tanda tangan pada kolom
tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKP.
Pemegang KKP merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value
(CVV) dan masa berlaku KKP. Secara periodik Pemegang KKP aktif
memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP untuk memastikan tidak
terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).
Dalam hal transaksi KKP dilakukan melalui sarana media daring, Pemegang
KKP memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-
commerce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara
daring. Dalam hal KKP tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama,
Pemegang KKP dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada
Administrator KKP dan menyimpan KKP ditempat yang aman.

4

PENERAPAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT DAN

PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

A. Perjanjian Kerja Sama Satker

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian dalam managemen risiko, Kepala Satker Pusat Pelatihan Masyarakat
dan Pengembangan Generasi Lingkungan (Puslatmas dan PGL) selaku KPA dan
Bank BRI selaku Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah telah menandatangani
Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS.17.LATMAS/PU/SDM.2/6/2019 dan B.164-
XV/KCP/OPS/06/2019 pada tanggal 17 Juni 2019. Adapun ketetuan yang tertuang
dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut diantaranya meliputi:

1. Puslatmas dan PGL berhak untuk: Menetapkan Pemegang KKP yang telah
memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama melalui surat referensi;
Mengajukan permohonan melalui Administrator KKP untuk pengaktifan/
penonaktifan penggunaan KKP, perubahan limit, dan tugas lainnya yang
ditetapkan oleh Satker; Mengajukan permohonan melalui Administrator KKP
untuk melakukan monitoring penggunaan KKP melalui aplikasi perbankan
untuk mendapatkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian
transaksi dalam periode tertentu; Memanfaatkan fasilitas KKP sebagaimana
yang tercantum dalam perjanjian.

2. Puslatmas dan PGL memiliki kewajiban untuk: Menerbitkan Surat Referensi
yang memuat keterangan mengenai calon pemegang KKP berikut dengan
limit kartu; bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran atas
pemakaian KKP yang dilakukan oleh Pemegang KKP; melakukan proses
pengujian yang terjadi pada setiap penggunaan KKP; Apabila terjadi
penarikan KKP maka satker berkewajiban untuk melunasi seluruh tagihan
yang timbul selama transaksi berjalan sampai dengan sebelum penarikan

5

KKP; Menyampaikan Surat Penarikan KKP dikarenakan terjadi
penyalahgunaan atau pertimbangan tertentu.
3. Sehubungan dengan Pembayaran KKP, Puslatmas dan PGL mengirimkan
tagihan dalam bentuk Billing Statement dan E-Billing kepada administrator
Bank BRI dan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh
tempo yaitu tanggal 25 setiap bulan.
4. Biaya yang dibebankan pada Satker Puslatmas dan PGL hanya biaya materai.
5. Pajak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian
ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
6. Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku
sejak ditanda tanganinya perjanjian dan akan diperpanjang dengan sendirinya
untuk jangka waktu yang sama sampai diakhiri oleh para pihak atau sampai
dengan peraturan terkait pembayaran dengan KKP dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
7. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian, pengalihan perjanjian, maupun
keadaan kahar (force majeure), tidak menghapuskan kewajiban yang timbul
sampai sebelum terjadinya kondisi tersebut.

B. Pengajuan Penerbitan KKP

Alur permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut:
1. Satker dan Bank Mitra melakukan kerja sama penggunaan KKP
2. Jika proporsi KKP berubah dari 60% UP Tunai dan 40% UP KKP (normal

sesuai PMK-196/PMK.05/2018), maka membuat surat dispensasi perubahan
limit ke Kanwil DJPb dilampiri Surat Pernyataan dan kirim ADK
3. Satker Input data permohonan persetujuan KKP ke KPPN (jika berubah limit
KKP, surat persetujuan dari Kanwil DJPb harus ada) dan dilampiri Surat
Pernyataan Uang Persediaan serta kirim ADK
4. Satker input data permohonan penerbitan (nama-nama penerima dan
administrator) KKP ke Bank dilampiri surat Persetujuan KKP dari KPPN
mitra

6

5. Input data surat permohonan perubahan limit, persetujuan dan penerbitan
KKP pada modul PPSPM

6. Satker Input data Nomor KKP pada masing-masing penerima/pemegang KKP
sebagai bahan pelaporan oleh BP/BPP pada modul SILABI

Sebelum melakukan input data-data surat permohoan perubahan limit,
persetujuan dan penerbitan KKP, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Pastikan pagu DIPA telah ditansfer ke dalam aplikasi SAS (khusus awal tahun
anggaran)

2. Merekam Supplier Bendahara pada menu supplier Referensi I level admin
3. Melakukan input data pejabat perbendaharaan khususnya KPA
4. Update Aplikasi SAS yang telah mendukung KKP

C. Penetapan Pengguna KKP
Satuan Kerja Puslatmas dan PGL telah menetapkan Pemegang KKP dan

Administrator KKP yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor
BA.5/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019 s.d. BA.8/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019 yang
menyatakan bahwa pemegang KKP adalah PPK masing-masing bidang, diantaranya:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat
2. Kepala Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan
3. Kepala Bagian Program dan Umum
4. Kepala Sub Bidang Metode dan Materi

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Pemegang KKP dan Administrator KKP
dalam penggunaan Uang Persediaan adalah sebagai berikut:

7

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Administrator Kartu Kredit
Pemerintah
1. Membuat Perjanjian Kerja Sama bersama
KPA 1. Aktivasi KKP dan melakukan
request Aktivasi PIN
2. Menandatangani Berita Acara Serah
Terima dan Perjanjian Kerja Sama KKP 2. Meminta kenaikan limit
berdasarkan Surat Persetujuan
3. Menggunakan KKP sesuai kewenangan Pemberian TUP KKP Dari KPA
4. Aktivasi KKP dan melakukan request
3. Menyampaikan informasi
Aktivasi PIN pengajuan kenaikan limit ke
5. Membubuhkan tanda tangan di belakang Bank Penerbit KKP

KKP 4. Melakukan monitoring
6. Merahasiakan informasi terkait KKP pengembalian limit ke batasan
7. Memeriksa rincian transaksi penggunaan awal ketika periode TUP
berakhir. Jika limit belum
KKP secara berkala berubah, maka melakukan
8. Mengajukan penonaktifan KKP dan konfirmasi ke Bank Penerbit
KKP
menyimpan KKP di tempat aman
9. Mengumpulkan dokumen penatausahaan 5. Menyampaikan informasi
permintaan penyetoran
pembayaran dengan KKP kembali atas keterlanjuran
10. Membuat dan menyampaikan Daftar pembayaran kepada Bank
Penerbit KKP setelah disetujui
Pengeluaran Riil Ke PPK PPK
11. Mengadukan permasalahan penggunaan

KKP Ke Bank Penerbit KKP

D. Penggunaan KKP

Sehubungan dengan ujicoba penggunaan KKP di Satker Puslatmas dan PGL, KPA
menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pemegang KKP dengan Nomor:
PKS. 19/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019 s.d. PKS. 22/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019.
Perjanjian kerjasama tersebut mengatur ketentuan tentang penggunaan KKP, yang
meliputi:

1. Penggunaan KKP dilakukan untuk keperluan pembayaran belanja barang
operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan,
sebagai berikut:

8

KKP Belanja 1. belanja barang operasional: keperluan
Operasional perkantoran, pengadaan bahan makanan,
dan Belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja
barang operasional lainnya;
Modal
2. belanja barang non operasional: belanja
Kartu Kredit bahan dan belanja barang non
Pemerintah operasional lainnya;

3. belanja barang untuk persediaan: belanja
barang persediaan barang konsumsi;

4. belanja sewa;
5. belanja pemeliharaan gedung dan

bangunan,
6. belanja pemeliharaan peralatan dan

mesin
7. belanja pemeliharaan lainnya,
8. belanja modal, dengan nilai belanja

paling banyak Rp50.000.000,00.

KKP Belanja biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa
Perjalanan kendaraan dalam kota.

Dinas

2. Untuk pembayaran lainnya, seperti uang harian perjalanan dinas, transport
lokal dapat diajukan melalui mekanisme UP Tunai atau LS melalui BP.

3. Untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, KKP dipegang oleh PPK pada
masing-masing Bidang (ada 4 PPK) dengan limit @Rp20.000.000,-
selanjutnya untuk keperluan Belanja Operasional dan Belanja Modal, KKP
dipegang oleh PPK Bagian Program dan Umum dengan limit Rp40.000.000,-

E. Tahapan Alur Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan KKP

Tahapan alur pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan menggunakan KKP,
diantaranya sebagai berikut:

9

No Tahapan Alur Kelengkapan Dokumen Waktu

- Tagihan (e-billing)/Daftar

Tagihan Sementara;

-

ST/SPD/Perjanjian/Kontrak;

1.1 Pemegang KKP mengumpulkan - bukti-bukti pengeluaran 2 hari
dokumen (kuitansi/bukti pembelian
yang disertai dengan faktur 2 hari
-
pajak, SSP dan/atau bukti
2 hari
penerimaan negara sesuai
2 hari
dengan ketentuan peraturan 2 hari

perpajakan) -

Pemegang KKP membuat Daftar

1.2 Pengeluaran Riil yang Dokumen Tagihan

disampaikan kepada PPK

2.1 PPK melakukan pengujian -
terhadap Daftar Pengeluaran Riil

PPK mengesahkan bukti-bukti

2.1.1 pengeluaran dan menerbitkan Daftar Pengeluaran Riil

DPT KKP

Dalam hal terdapat bukti-bukti

pengeluaran yang tidak

2.1.2 memenuhi ketentuan, PPK Daftar Pengeluaran Riil
menolak bukti-bukti

pengeluaran dan disampaikan

kepada pemegang KKP

2.2 PPK menerbitkan SPBy DPT KKP beserta dokumen
tagihan

Bendahara Pengeluaran

3.1 melakukan pengujian terhadap -

SPBy

10

No Tahapan Alur Kelengkapan Dokumen Waktu

BP mengajukan permintaan SPBy, dokumen tagihan 2 hari
3.1.1 penggantian UP/TUP KKP beserta dokumen
pendukung
kepada PPK

Dalam hal SPBy tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan, SPBy, dokumen tagihan

3.1.2 BP menolak SPBy yang diajukan beserta dokumen 2 hari

dan mengembalikan kepada pendukung 2 hari
-
PPK
2 hari
4.1 PPK menerbitkan dan UP/TUP KKP beserta
menyampaikan SPP-GUP/ SPP- dokumen pendukung 2 hari
PTUP KKP kepada PPSPM
2 hari
PPSPM melakukan pengujian -

5.1 atas SPP-GUP/SPP-PTUP KKP - 2 hari

beserta dokumen pendukung

5.1.1 PPSPM menerbitkan SPM- SPP-GUP/SPP-PTUP KKP
GUP/SPM-PTUP KKP beserta dokumen
pendukung

Dalam hal SPP-GUP/SPP-PTUP

KKP belum sesuai dengan SPP-GUP/SPP-PTUP KKP

5.1.2 ketentuan, PPSPM beserta dokumen

mengembalikan SPP-GUP/ SPP- pendukung

PTUP KKP kepada PPK

PPSPM menandatangani dan SPP-GUP/SPP-PTUP KKP
beserta dokumen
5.2 menyampaikan SPM-GUP/ pendukung
SPM-PTUP KKP beserta arsip

data komputer kepada KPPN

6.1 KPPN melakukan pengujian atas -
SPM

6.1.1 KPPN menerbitkan SP2D SPM-GUP/SPM-PTUP KKP
beserta arsip data komputer

11

No Tahapan Alur Kelengkapan Dokumen Waktu

Dalam hal SPM-GUP/SPM-

PTUP KKP tidak memenuhi

persyaratan, KPPN SPM-GUP/SPM-PTUP KKP 2 hari
6.1.2 mengembalikan SPM- beserta arsip data komputer 1 hari
1 hari
GUP/SPM-PTUP KKP beserta

dokumen pendukung kepada

PPSPM.

Sebelum melakukan

pembayaran tagihan KKP, BP

7.1 melakukan pemungutan/ Tagihan
pemotongan pajak/bukan pajak pemungutan/potongan
atas tagihan dalam SPBy dan

melakukan penyetoran ke kas

Negara.

BP melakukan pembayaran

tagihan KKP melalui pendebitan

rekening BP ke rekening Bank

7.2 Penerbit KKP sejumlah tagihan SP2D

yang tercantum dalam DPT KKP

setelah pencairan dana SP2D

diterima/masuk ke rekening BP.

Berikut ini adalah penjelasan tambahan apabila terjadi pengeluaran melebihi batasan
belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah:

Satker melalui Administrator KKP dapat meminta kenaikan limit KKP secara
sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKP setelah mendapat persetujuan
dari KPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan kenaikan limit KKP secara sementara terjadi dimana terdapat:
a. keperluan belanja melebihi limit sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/atau
b. persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah.

2. Pengajuan kenaikan limit KKP secara permanen terjadi dimana terdapat:

12

a. keperluan belanja melebihi limit sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/atau
b. perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah.
KPA mengajukan TUP Kartu Kredit Pemerintah dengan menyampaikan
permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN disertai dengan rencana nilai limit
dan periode penggunaan serta rincian rencana pengeluaran TUP KKP. Apabila
pengajuan permohonan TUP KKP telah memenuhi ketentuan, Kepala KPPN
memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya melalui penerbitan Surat
Persetujuan Pemberian TUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut, Administrator KKP mengajukan
permintaan limit KKP secara sementara kepada Bank Penerbit KKP melalui e-mail
dan/atau sarana tercepat lainnya, dengan menginformasikan: nilai kenaikan limit
KKP (semula-menjadi); periode kenaikan limit KKP (dari-hingga); serta nomor dan
nama KKP. Dalam hal seluruh informasi telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP
melakukan kenaikan batasan belanja (limit) KKP secara sementara.
Penggunaan TUP KKP berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan limit KKP. TUP KKP
harus dipertanggungjawabkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
Administrator KKP melakukan monitoring pengembalian limit KKP secara
sementara ke limit awal setelah masa berlaku penggunaan TUP KKP berakhir.

13

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENGGUNAAN KKP

A. Keterlanjuran Pembayaran

Pembayaran atas tagihan KKP kepada Bank Penerbit KKP yang melebihi
tagihan/haknya merupakan keterlanjuran pembayaran. Keterlanjuran pembayaran
harus disetorkan kembali oleh Bank Penerbit KKP ke rekening BP/BPP untuk
penyetoran kembali. Penyetoran kembali dimintakan oleh Administrator KKP
kepada Bank Penerbit KKP melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari PPK.

Untuk permintaan penyetoran kembali, Administrator KKP harus
menginformasikan kepada Bank Penerbit KKP, sebagai berikut:

1. nilai keterlanjuran pembayaran
2. nomor dan nama KKP
3. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan
4. nomor rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk untuk penyetoran

kembali
Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali telah terpenuhi, Bank
Penerbit KKP melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau
rekening yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan
permintaan penyetoran kembali oleh Administrator KKP. Dalam hal informasi
permintaan penyetoran kembali tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP
memberitahukan kepada Administrator KKP untuk memperbaiki permintaan
penyetoran kembali dan informasi.

B. Pengaduan Permasalahan

Pemegang Kartu Kredit dapat menyampaikan pengaduan terkait permasalahan
dalam penggunaan KKP. Pengaduan dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada
Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya. Permasalahan dalam penggunaan
KKP terjadi dalam hal:

1. pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (surcharge)

14

2. penggesekan ganda (double swipe) atas KKP
3. merchant/penyedia melayani penarikan uang tunai dengan menggunakan

KKP (gestun)
4. pemegang KKP mengalami perlakuan/penagihan dari agen penagih utang

KKP (debt collector)
5. KKP hilang atau dicuri (lost and stolen card), dan/atau
6. pencurian data/informasi KKP secara tidak sah/ilegal oleh peretas (hacker)

atau pihak lain
Ketentuan mengenai tata cara pengaduan dan penyelesaian permasalahan
penggunaan KKP mengikuti ketentuan/kebijakan masing-masing Perbankan.

C. Penarikan Kartu Kredit Pemerintah
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dengan Pemegang KKP,

KPA dapat memberikan sanksi berupa penarikan KKP atas dasar:
1. Pemegang KKP telah menerima Surat Peringatan Pertama dan tidak
melakukan pembayaran atas tagihan kartu kredit dalam waktu yang telah
ditetapkan
2. Pemegang KKP melakukan penyalahgunaan yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran
Penarikan Kartu Kredit dilakukan setelah PPK pengujian terhadap Daftar

Pengeluaran Riil beserta dokumen pendukung atas indikasi penyalahgunaan KKP.
Kemudian berdasarkan hasil pengujian tersebut, KPA menerbitkan Surat Penarikan
Kartu Kredit. Apabila terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka seluruh tagihan tersebut wajib dibayarkan secara pribadi oleh
Pemegang KKP. Surat penarikan KKP selanjutnya disampaikan oleh KPA kepada
Bank Penerbit KKP dengan tembusan kepada Pemegang KKP. Berdasarkan surat
penarikan tersebut, Bank Penerbit KKP menutup KKP.

15

PENUTUP

Penyusunan manual book ini merupakan output dari hasil studi kasus yang
terjadi pada satuan kerja Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi
Lingkungan atas belum optimalnya pelaksanaan pembayaran menggunakan Kartu
Kredit Pemerintah. Selanjutnya berpedoman dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan nota dinas yang memuat perjanjian mengenai penyelenggaraan
pembayaraan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, penulis didampingi oleh
pembimbing merancang manual book ini sedemikian rupa agar mudah dipelajari
dan dipahami. Namun demikian penulis menyadari bahwa buku ini belum
sempurna sehingga memerlukan kerjasama dari seluruh pengelola keuangan terkait
pada saat melakukan implementasi. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak
terima kasih kepada berbagai pihak dalam proses penyusunan buku ini sampai
akhirnya dapat diaktualisasikan. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat
diterima dan dimanfaatkan untuk menunjang kemudahan pekerjaan pengelola
keuangan.

16

REFERENSI

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Perjanjian Kerja Sama Antara Satuan Kerja Pusat Pelatihan Masyarakat dan
Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor
PKS.17.LATMAS/PU/SDM.2/6/2019 dan B.164-XV/KCP/OPS/06/2019 pada
tanggal 17 Juni 2019 tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam
Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Surat Rekomendasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang
Puspitek Raya Nomor B.164-XV/KCP/OPS/06/2019 pada tanggal 19 Juni 2019

Petunjuk Penggunaan Menu KKP pada Modul PPSPM Aplikasi SAS 2019
Berita Acara Serah Terima KKP Nomor.BA.5/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019;

BA.6/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019;BA.7/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019;
BA.8/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019 tanggal 15 Juli 2019
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. PKS.19/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019; PKS.
20/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019; PKS.21/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019; PKS.
22/LATMAS/PU/KEU.1/7/2019 tanggal 15 Juli 2019

17