Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan E-Purchasing Melalui E-Katalog V.5

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEGIATAN
E-PURCHASING MELALUI
E-KATALOG V.5

2020

SARI ASMAYANI, S.Kom., M.M.

NIP. 19820924 200903 2 003

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
Sekretariat Daerah Kab. Wonogiri

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan

efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam
perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu
perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara
elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya
efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih
menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta
mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya
keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang
bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan
harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
secara elektronik.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah
secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 sebagai perubahan keempat atas Peraturan
Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa
Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat
(1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk
sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 juga mengatur
mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai
unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

1

pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ketentuan teknis
operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE
dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini
adalah sistem e-Purchasing, e-Purchasing dibuat agar proses
untuk pengadaan Produk Barang/Jasa Pemerintah dapat
dilakukan secara elektronik. Dalam e-Purchasing Produk
Barang/Jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan
paket, unduh (download) format surat pesanan/surat perjanjian,
unggah (upload) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangan,
sampai dengan cetak pesanan Produk Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan adanya e-Purchasing Produk Barang/Jasa
Pemerintah, diharapkan proses pengadaan Produk Barang/Jasa
Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Produk
yang sudah tampil di e-Katalog Produk Barang/Jasa Pemerintah
dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing. e-Katalog
Produk Barang/Jasa Pemerintah menampilkan informasi
penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari
produk barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memerlukan
sebuah sistem yang baik untuk meminimalisasi suatu tindak
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dimana untuk
meningkatkan suatu efesiensi, transparansi dan efektifitas pada
pengadaan barang dan jasa. Seiring berkembangnya teknologi,
maka pada pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu adanya
sistem pengadaan secara elektronik.

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan diatas ada
sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengadaan barang dan
jasa melalui sistem e-purchasing, yaitu Peraturan Kepala LKPP
Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing.

2

Perpres ini diharapkan dapat mempercepat pengadaan
barang dan jasa menggunakan katalog elektronik (e-katalog).
Salah satu poin penting yang ada di perpres ini adalah
diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada Pejabat
Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara e-
purchasing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa
Katalog elektronik atau E-Catalogue (e-katalog) adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pembelian secara
Elektronik (e-purchasing) adalah tata cara pembelian
barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog).

Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui
mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (e-
katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk
menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of
Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan jaman.

Sistem e-katalog juga mendorong organisasi pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong
rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah
mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar
organisasi lebih responsif, transparan dan accessible sehingga
terjadi check and balance.

Katalog elektronik ini terdiri dari tiga kriteria meliputi
katalog elektronik nasional, sektoral dan daerah. Katalog
elektronik nasional merupakan katalog elektronik yang disusun
dan dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintahan atau LKPP meliputi barang, pekerjaan konstruksi,
jasa lainnya, jasa konsultasi dan/atau barang/jasa yang dimuat
dalam online shop.

Katalog elektronik sektoral merupakan katalog elektronik
yang disusun dan dikelola oleh kementerian meliputi barang,
pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan/atau jasa konsultasi.

3

Sedangkan katalog elektronik daerah merupakan katalog
elektronik yang disusun dan dikelola oleh pemeritah daerah
barang, pekerjaan konstruksi (umum dan tertentu), jasa lainnya
dan/atau jasa konsultasi.

Pelaksanaan e-purchasing menggunakan e-katalog
memiliki beberapa kelebihan antara lain :
1. Memberikan kemudahan dalam pengadaan barang/jasa.

Tidak diperlukan atau tanpa tender / lelang berapapun nilai
pengadaannya dan pengadaan jauh lebih mudah, dimana
pengguna dapat langsung melakukan pemesanan melalui
aplikasi.
2. Pengadaan lebih efisien.
Dimana kontrak katalog dan penyedia memiliki rantai pasok
yang paling pendek (pabrikan / sole agent), efisiensi waktu
dan sumber daya manusia
3. Lebih transparan.
Informasi produk diketahui publik (seperti gambar, fungsi,
spesifikasi, teknis, asal barang, dan harga serta penyedia)
4. Barang / jasa yang dibeli sesuai kebutuhan.
Pengguna dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan
sesuai besaran anggaran yang tersedia

Sedangkan kekurangan dan kendala yang dialami dalam
pelaksanaan e-purchasing dan e-katalog :
1. Belum sepenuhnya menampilkan informasi yang dibutuhkan

pengguna katalog dan penyelenggaraanya belum didukung
sistem informasi yang memadai.
2. Lambatnya respon penyedia terhadap pemesanan yang
dibutuhkan mendesak atau tidak dapat ditunda.
3. Pengadaan e-katalog tidak dapat dilakukan oleh Fasilitas
Kesehatan Swasta.
4. Jaringan internet yang kurang stabil menghambat
komunikasi antara distributor dengan pembeli.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun
dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan e-
Purchasing melalui e-Katalog.

4

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan

bagi Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melakukan
pengelolaan kegiatan pembelian secara elektronik (e-Purchasing)
melalui katalog elektronik (e-Katalog).

Tujuan Petunjuk Teknis adalah untuk :
1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau

langkah-langkah pengelolaan penggunaan katalog elektronik
(e-katalog) pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE), Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka
pembelian barang dan jasa secara elektronik (e-purchasing).
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang
berperan dalam pengelolaan katalog elektronik (e-katalog)
pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka
pembelian barang dan jasa secara elektronik (e-purchasing).

C. DASAR PEMBENTUKAN PETUNJUK TEKNIS
Dasar Hukum Pembentukan Petunjuk Teknis

Pengelolaan Kegiatan e-Purchasing melalui e-Katalog adalah :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik.

5

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang e-
Purchasing.

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog
Elektronik dan e-Purchasing.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog
Elektronik.

6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui e-Purchasing.

7. Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring. Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara
Online.

D. PELAKSANA
Ada dua pihak yang mengelola aplikasi e-Katalog untuk

pelaksanaan e-Purchasing antara yaitu :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE).
c. Fungsional Pranata Komputer.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Republik Indonesia terdiri dari :
a. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengembangan sistem informasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik
(Electronic Procurement).

6

b. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog mempunyai
tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pengembangan,
dan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui sistem
katalog.

c. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik yang mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dan
pengelolaan serta pembinaan layanan pengadaan secara
elektronik.

E. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan e-Purchasing

melalui e-Katalog pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka
pembelian barang dan jasa secara elektronik (e-purchasing)
meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Layanan
Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Paket E-Purchasing
pada e-Katalog, Pengelolaan Infrastruktur Akses Data,
Troubleshooting Aplikasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
e-Purchasing melalui e-Katalog di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

F. MANFAAT E-PURCHASING DAN E-KATALOG
Manfaat dari sistem ini adalah:

1. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam proses
pengadaan barang / jasa.

2. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang / jasa
yang dipesan dan harga yang ditawarkan juga seragam.
Sehingga pemesan tidak perlu membuat spesifikasi karena
spesifikasi dapat diambil dari e-katalog.

3. Menghemat penggunaan kertas dan ATK lainnya, karena
dokumen pengadaan barang / jasa disediakan secara online.

7

4. Memudahkan proses monitoring dan analisis, karena
seluruh proses e-purchasing yang telah dilakukan terekam
dengan jelas dan transparan.

5. Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur.
6. Tidak mengganggu proses pelayanan masyarakat karena

proses penyediaan barang / jasa menjadi lebih cepat.
7. Mempercepat proses penyerapan anggaran, karena proses

pengadaan berjalan secara realtime.
8. Menghemat biaya dan waktu, karena proses pengadaan

dilaksanakan secara online.
9. Meminimalisir praktek kecurangan dan korupsi, karena

seluruh transaksi bersifat transparan.

G. PERANGKAT PENGELOLAAN
Perangkat Pengelolaan Kegiatan e-Purchasing melalui e-

Katalog terdiri dari 6 (enam) unit PC untuk Layanan
Pendampingan Proses e-Purchasing, 2 (dua) Unit Laptop Lenovo
Ideapad 330 untuk Layanan Pembinaan (Training) Proses e-
Purchasing, 1 (satu) unit printer Epson L360 dan 1 (satu) unit
Router untuk Koneksi Internet dan Jaringan Hotspot.

Gambar 1. 6 (enam) unit PC

Gambar 2. 2 (dua) Unit Laptop Lenovo Ideapad 330

8

Gambar 3. 1 (satu) unit printer Epson L360

Gambar 4. 1 (satu) unit Router
H. JARINGAN

Aplikasi e-Katalog dapat diakses secara online dengan
dengan server yang terintegrasi langsung dengan server yang
berada di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Jaringan yang digunakan
menggunakan hotspot LPSE.
I. LOKASI PENGELOLAAN

Pendampingan pengelolaan kegiatan e-purchasing melalui
e-katalog dilayani di ruang LPSE pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri beralamat di
Jl. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri.

9

BAB II
MANAJEMEN DATA

A. KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG)
E-katalog berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “e” artinya

electronic atau elektronik dan catalogue artinya daftar. E-katalog
atau katalog elektronik merupakan sistem informasi yang
ditampilkan secara elektronik dan berisi daftar, jenis, spesifikasi
teknis, serta harga barang/jasa dari penyedia barang/jasa
pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa
Katalog elektronik atau e-katalog (e-catalogue) merupakan sistem
katalog yang tersedia untuk pembelian barang / pekerjaan
konstruksi / jasa lainnya secara elektronik. Katalog elektronik
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri,
produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia
dan informasi lainnya yang berkaitan dengan barang atau jasa.

Pemilihan barang/jasa yang ditampilkan di dalam e-
katalog menjadi tanggung jawab tim katalog, yaitu tim yang
ditetapkan oleh Kepala LKPP atau Kepala Daerah untuk
melakukan pemilihan bagi penyedia barang/jasa yang nantinya
diperlukan oleh pemerintah.

Pengadaan barang/jasa melalui e-katalog harus
didasarkan pada payung hukum yang telah ditetapkan oleh
LKPP, sehingga kualitas barang/jasa yang dipesan bisa
dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat yang belum
mengetahui lebih detail tentang apa itu e-katalog, mungkin bisa
melihat e-commerce yang akhir-akhir ini bermunculan di
Indonesia.

Pada dasarnya, e-katalog hampir sama dengan e-
commerce yang biasa dikenal, hanya saja barang/jasa yang
diperjualbelikan merupakan kebutuhan pemerintah, contohnya

10

pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, alat pertanian, dan
sebagainya.

Kriteria barang/jasa yang ada di e-katalog yaitu
barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian / Lembaga/
Perangkat Daerah, barang/jasa standar atau dapat distandarkan
dan merupakan kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Katalog Elektronik, terdapat 3 (tiga) jenis katalog elektronik
antara lain yaitu :
1. Katalog Elektronik Nasional

Adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Katalog Elektronik Nasional meliputi :
a. Barang
b. Pekerjaan konstruksi.
c. Jasa lainnya.
2. Katalog Elektronik Sektoral
Adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh
Kementerian/Lembaga.
Katalog Elektronik Sektoral meliputi :
a. Barang
b. Pekerjaan konstruksi.
c. Jasa lainnya.
3. Katalog Elektronik Daerah
Adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
Katalog Elektronik Daerah meliputi :
a. Barang
b. Pekerjaan konstruksi (baik umum maupun umum

melalui Competitive Catalogue) .
c. Jasa lainnya.

11

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdapat
beberapa istilah baru dalam pengembangan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui teknologi informasi salah satu
istilah itu adalah e-marketplace. E-marketplace Pengadaan
Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

E-marketplace merupakan media online berbasis internet
(web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi
antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier
sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga
memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier /
penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja
yang membutuhkan produk/ jasa mereka. Electronic marketplace
adalah suatu bentuk pasar elektronik (virtual market) dimana
pembeli dan penjual bertemu dan dihubungkan melalui suatu
transaksi elektronik (online) yang dapat diakses secara cepat,
aman dan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja
(terbebas dari jam kerja suatu tempat).

E-katalog sebagai sistem aplikasi pendukung SPSE yang
terintegrasi dengan SiRUP, SPSE dan SIKaP juga merupakan e-
marketplace pengadaan yang disediakan oleh pemerintah.

Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui
mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (e-
katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk
menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of
Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan jaman.

Sistem e-katalog juga mendorong organisasi pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong
rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah
mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar
organisasi lebih responsif, transparan dan accessible sehingga
terjadi check and balance.

Dengan adanya e-marketplace pengadaan tersebut
menjadi harapan baru dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa pemerintah ke arah yang lebih baik.

12

E-katalog dapat diakses melalui www.e-

katalog.lkpp.go.id. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya

user harus login terlebih dahulu melalui

www.lpse.wonogirikab.go.id, setelah masuk ke menu Aplikasi e-

procurement lainnya dan tampil jendela inaproc baru kemudian

pengguna memilih Masuk Production Aplikasi E-Purchasing v.5.

Berikut adalah tampilan dari e-katalog versi 5.0 :

Gambar 5. Tampilan www.e-katalog.lkpp.go.id

B. PEMBELIAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (E-
PURCHASING)
Dalam bahasa Indonesia, purchasing memiliki arti
pembelian yang dalam suatu organisasi berarti suatu proses
pemesanan barang atau jasa untuk digunakan dalam
melancarkan kegiatan operasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa
SPSE akan memanfaatkan e-marketplace yang menyediakan
infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi
Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan Penyedia.
Adapun ragam e-marketplace ini terdiri atas Katalog Elektronik
(e-catalogue / e-katalog), Toko Daring dan Pemilihan Penyedia
salah satunya dengan E-Purchasing.
E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan
dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

13

Pemerintah (LKPP). E-katalog dan e-Purchasing merupakan
bagian dari pengadaan secara elektronik atau e-Procurement.

E-Purchasing sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar
tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui
sistem e-katalog sehingga memungkinkan semua UKPBJ dapat
memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dengan efisiensi biaya
dan waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat
daripada proses tender dengan metode yang lain.

E-Purchasing merupakan salah satu metode pemilihan
Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya yang
dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa
lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Proses pengadaan barang dan jasa dengan metode e-
purchasing terdiri dari beberapa ketentuan :
1. Untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.

100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ditentukan oleh
Pengguna Anggaran (PA).
2. Untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), e-purchasing
dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran maksimal Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), maka e-purchasing
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

C. FITUR PADA E-KATALOG
1. Pilih RUP
Pada Pilih RUP, PPK atau Pejabat Pengadaan harus
memasukkan data RUP yang akan diproses untuk e-
purchasing. Pencarian data RUP dapat dilakukan dengan
memfilter berdasarkan ID RUP atau Nama RUP dan Tahun
RUP. PPK atau Pejabat Pengadaan harus memastikan RUP
sudah diumumkan di www.sirup.lkpp.go.id dan metode
pemilihannya adalah e-Purchasing. Proses updating RUP yang
sudah diumumkan untuk dapat ditarik pada e-katalog
membutuhkan waktu maksimal 1 x 24 jam.

14

2. Informasi K/L/PD
PPK atau Pejabat Pengadaan wajib mengisi form

informasi K/L/PD, memilih sumber dana dan kode anggaran
serta alamat beserta NPWP instansi pemesan dan lokasi
pengiriman barang. Lokasi pengiriman dapat berbeda dengan
alamat instansi pemesan sesuai kebutuhan.
3. Data Pejabat Pengadaan / Pemesan

PPK atau Pejabat Pengadaan wajib mengisi form Data
Pejabat Pengadaan yang terdiri dari Nama, Jabatan, NIP,
Email, No. Telepon dan No. Sertifikat PBJ.
4. Data Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pembeli

PPK atau Pejabat Pengadaan harus mencari data PPK
yang akan menyetujui proses e-purchasing. Pencarian data
PPK dapat dilakukan dengan memfilter berdasarkan Nama
Lengkap, Username atau Email. PPK yang akan dicari
sebaiknya sudah pernah login ke e-katalog sebelumnya,
sehingga pencarian data menjadi lebih mudah. Setelah
memilih PPK secara otomatis form data PPK akan terisi.
5. Negosiasi Paket

PPK atau Pejabat Pengadaan dapat mengubah nilai
pada kolom Harga Satuan, Referensi Ongkos Kirim (perubah
harga tidak boleh melebihi harga awal), Tanggal Pengiriman
dan Catatan Tambahan, secara otomatis Total Harga akan
dikalkulasi oleh aplikasi.

Setelah Kirim Negosiasi maka paket akan dikirimkan
pada penyedia yang bersangkutan setelah mengubah harga
untuk negosiasi. Tahapan pembuatan paket produk
barang/jasa e-Purchasing produk oleh PPK atau Pejabat
Pengadaan selanjutnya menunggu konfirmasi dari penyedia.

Apabila Penyedia sudah setuju dengan harga
negosiasi, maka pada halaman Detail Paket tampil
Persetujuan Paket. Pejabat Pengadaan pilih tombol Buka
Form Persetujuan untuk memberikan kesepakatan negosiasi
ke Penyedia. Setelah proses persetujuan dari Pejabat
Pengadaan maka Pejabat Pengadaan harus mengirimkan

15

paket ke PPK untuk disetujui. Apabila PPK sudah menyetujui
paket, Pejabat Pengadaan dapat mencetak daftar pesanan
produk barang/jasa Pemerintah pada Cetak Detail Paket.
6. Daftar Kontrak

Pada fitur Daftar Kontrak, PPK membuat kontrak
dengan mengisi Form Kontrak Paket yang berisi Nilai
Kontrak, Nomor Kontrak, Tanggal Kontrak dan Catatan yang
berisi deskripsi singkat kontrak. Juga terdapat template
Surat Pesanan yang dapat diunduh dan diedit sesuai
kebutuhan. Setelah dicetak dan ditandangani kedua belah
pihak, softcopy hasil scan kontrak berupa file pdf, zip, jpg
diunggah (upload) ke dalam aplikasi.
7. Pembayaran

Pada fitur Pembayaran, PPK dapat mengisi rincian
pembayaran yang sudah dilaksanakan, dengan mengisi Form
Pembayaran yang berisi Nomor Tagihan, Total Tagihan,
Tanggal Tagihan, Tanggal Pembayaran dan Catatan yang
berisi deskripsi singkat pembayaran. Juga terdapat fitur
Unggah Bukti Pembayaran untuk upload softcopy hasil scan
bukti pembayaran berupa file pdf, zip, jpg.

D. INFRASTRUKTUR AKSES DATA
Komunikasi data antara Sub Bagian Pengelolaan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri dengan Direktorat Perencanaan Monitoring dan
Evaluasi Pengadaan LKPP RI menggunakan jaringan publik
(internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pengelola Server
LPSE dan Server e-Katalog turut terintegrasi dengan data SiRUP
yang terpusat di LKPP RI. Data yang disediakan oleh LKPP RI
secara otomatis akan berkomunikasi secara langsung dengan
server LPSE melalui jaringan publik (internet).

16

E. PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
1. Prosedur e-Purchasing oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

PPK PENYEDIA

MULAI

Pilih Komoditi

Buat Paket : Setuju ? Ya
1. Pilih RUP
2. Input Data OPD Tidak
3. Input Data PP
4. Input Jumlah Input Negosiasi :
1. Harga Satuan
Input Negosiasi : 2. Ongkos Kirim
1. Harga Satuan 3. Tanggal Kirim
2. Ongkos Kirim 4. Catatan
3. Tanggal Kirim
4. Catatan

Tidak Setuju ?
Ya
Penyedia Setuju
PPK Setuju

Cetak Input Penunjukkan
Pesanan Kontrak Distributor

Cetak Srt Unduh Pengiriman dan
Pesanan Srt Psanan Penrimaan Barang

Unggah
Srt Psanan

Input
Pembayaran

SELESAI

17

Berdasarkan Flowchart di atas, dapat dijabarkan
prosedur e-purchasing oleh PPK sebagai berikut :

Dengan rencana pelaksanaan pengadaan untuk
pembelian barang melalui e-katalog yang ditetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan telah diumumkan dalam
SiRUP, maka PPK dapat membuat paket pembelian
barang/jasa melalui aplikasi sesuai informasi spesifikasi
teknis barang dan HPS yang diberikan PPK dan data barang
yang terdapat pada e-katalog.

PPK kemudian mengirimkan permintaan pembelian
barang/jasa kepada penyedia yang terdaftar pada e-katalog.
Permintaan pembelian ini bisa diikuti dengan negosiasi
harga atau tidak.

Penyedia barang/jasa akan melihat permintaan
pembelian tersebut kemudian memberikan persetujuan atas
permintaan pembelian barang/jasa tersebut selambat-
lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pemesanan
barang/jasa. Persetujuan pembelian barang/jasa dari pihak
penyedia secara otomatis akan ternotifikasi pada paket
pembelian.

PPK mengirimkan permintaan pembelian
barang/jasa yang telah disetujui oleh penyedia melalui
aplikasi. Kemudian PPK mengirimkan surat pesanan
pembelian barang/jasa kepada penyedia pada sistem e-
katalog. Setelah pihak PPK dan Penyedia melakukan
persetujuan permintaan pembelian dan kemudian PPK
mengunduh Perjanjian Pembelian.

Penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya
dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada
aplikasi. Penyedia barang memberitahukan status
pengiriman barang kepada PPK melalui aplikasi.

Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima
dan melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan
penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya
lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali

18

ditentukan lain dalam surat perjanjian. Jika ditemukan
kerusakan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi barang,
maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan dan
atau ketidaksesuaian kepada PPK. Atas dasar
pemberitahuan tersebut, PPK mengajukan permintaan
penggantian dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Barang kepada penyedia selambat-lambatnya
tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang.
Penggantian barang juga dapat dilakukan setelah
penandatanganan BAST apabila ditemukan bahwa barang
tidak berfungsi atau tidak sesuai spesifikasi. Penggantian
barang selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak
tanggal BAST ditandatangani. PPK membuat status
penerimaan barang kepada penyedia barang melalui
aplikasi.

Pembayaran dilakukan setelah PPHP menerima
barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi
barang yang dipesan dan dibuktikan dengan
penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang.
Penyedia menerbitkan kuitansi/bukti pembayaran atas
pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK
untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pembelian
barang tersebut. Kuitansi dipindai dan diunggah pada
aplikasi. PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya
lima belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen
pembayaran sah dan lengkap. PPK memasukkan data
pembayaran ke dalam aplikasi.

19

2. Prosedur e-Purchasing oleh Pejabat Pengadaan

PEJABAT PENGADAAN PPK PENYEDIA

MULAI

Pilih Komoditi Setuju ? Ya

Buat Paket : Tidak
1. Pilih RUP
2. Input Data OPD Input Negosiasi :
3. Input Data PP 1. Harga Satuan
4. Cari Data PPK 2. Ongkos Kirim
5. Input Jumlah 3. Tanggal Kirim
4. Catatan
Input Negosiasi :
1. Harga Satuan
2. Ongkos Kirim
3. Tanggal Kirim
4. Catatan

Tidak Setuju ?
Ya

Setuju dan Kirim PPK Setuju Penyedia Setuju
ke PPK

Cetak Input Penunjukkan
Pesanan Kontrak Distributor

Cetak Unduh Pengiriman dan
Srt Psnn Surat Penerimaan Brg
Pesanan

Unggah
Surat
Pesanan

Input
Pembayaran

SELESAI

20

Berdasarkan Flowchart di atas, dapat dijabarkan
prosedur e-purchasing oleh Pejabat Pengadaan sebagai
berikut :

Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian
barang/jasa melalui aplikasi sesuai informasi spesifikasi
teknis barang dan HPS yang diberikan PPK dan data barang
yang terdapat pada e-katalog.

Pejabat Pengadaan kemudian mengirimkan
permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia yang
terdaftar pada e-katalog. Permintaan pembelian ini bisa
diikuti dengan negosiasi harga atau tidak.

Penyedia barang/jasa akan melihat permintaan
pembelian tersebut kemudian memberikan persetujuan atas
permintaan pembelian barang/jasa tersebut selambat-
lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pemesanan
barang/jasa. Persetujuan pembelian barang/jasa dari pihak
penyedia secara otomatis akan ternotifikasi pada paket
pembelian.

Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan
pembelian barang/jasa yang telah disetujui oleh penyedia
melalui aplikasi. Kemudian PPK mengirimkan surat
pesanan pembelian barang/jasa kepada penyedia pada
sistem e-katalog. Setelah pihak PPK dan Penyedia
melakukan persetujuan permintaan pembelian dan
kemudian PPK mengunduh Perjanjian Pembelian.

Penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya
dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada
aplikasi. Penyedia barang memberitahukan status
pengiriman barang kepada PPK melalui aplikasi.

Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima
dan melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan
penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya
lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali
ditentukan lain dalam surat perjanjian. Jika ditemukan
kerusakan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi barang,

21

maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan dan
atau ketidaksesuaian kepada PPK. Atas dasar
pemberitahuan tersebut, PPK mengajukan permintaan
penggantian dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Barang kepada penyedia selambat-lambatnya
tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang.
Penggantian barang juga dapat dilakukan setelah
penandatanganan BAST apabila ditemukan bahwa barang
tidak berfungsi atau tidak sesuai spesifikasi. Penggantian
barang selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak
tanggal BAST ditandatangani. PPK membuat status
penerimaan barang kepada penyedia barang melalui
aplikasi.

Pembayaran dilakukan setelah PPHP menerima
barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi
barang yang dipesan dan dibuktikan dengan
penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang.
Penyedia menerbitkan kuitansi/bukti pembayaran atas
pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK
untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pembelian
barang tersebut. Kuitansi dipindai dan diunggah pada
aplikasi. PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya
lima belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen
pembayaran sah dan lengkap. PPK memasukkan data
pembayaran ke dalam aplikasi.

F. KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
Petunjuk teknis ini mengatur mengenai kebutuhan data

atau informasi dan perubahan data atau informasi yang harus
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk
memenuhi kebutuhan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka memperlancar
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-
Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik sesuai Surat Edaran
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

22

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jasa Melalui e-Purchasing.
1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang akan disediakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
untuk diakses pada https://e-katalog.lkpp.go.id/ dalam
memenuhi kebutuhan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Data Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se-Kabupaten
b. Data Pejabat Pengadaan se-Kabupaten
c. Data RUP Paket Penyedia maupun Penyedia dalam

Swakelola dengan metode e-purchasing di setiap OPD
d. Jumlah Pagu RUP Paket Penyedia maupun Penyedia

dalam Swakelola dengan metode e-purchasing di setiap
OPD
2. Perubahan Kebutuhan Data
Perubahan kebutuhan data yang terjadi setelah Petunjuk
teknis ini dibuat, OPD masing-masing melakukan
koordinasi dengan Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
serta menyepakati kamus data dan struktur baru yang
akan disampaikan.
Setiap PPK dan Pejabat Pengadaan yang mengalami
perubahan data terkait pengadaan atau perpindahan OPD
tempat bertugas, wajib memperbaharui datanya pada
aplikasi SPSE dengan membuat surat permohonan
pembaharuan data melalui Sub Bagian Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan
melampirkan Surat Keputusan Penunjukkan sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan.

23

Perubahan kebutuhan data dapat terdiri atas :
a. Pendaftaran akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

OPD pada SPSE yang nantinya akan digunakan pada e-
Katalog.
b. Pendaftaran akun Pejabat Pengadaan bersertifikat pada
SPSE yang nantinya akan digunakan pada e-Katalog.
c. Penambahan data di luar kamus data dan struktur data
yang telah disepakati.
Selain perubahan pada huruf a, b dan c, OPD wajib
menginformasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Sub
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).

G. HELPDESK DAN PENANGANAN MASALAH

Untuk setiap pengguna yang mengalami permasalahan dalam

proses penggunaan aplikasi, dapat melaporkan permasalahan ke

layanan Helpdesk yaitu :

a. Line Telepon : (0273) 321002

b. Whatsapp : 081226700508

c. Email : [email protected] dan

[email protected]

24

BAB III
PENGERTIAN UMUM

Dalam rangka mempermudah memahami buku pedoman
petunjuk teknis ini, dalam bab ini disampaikan beberapa pengertian
umum dan pengertian teknis terkait dengan istilah, kata-kata, nama
yang sering digunakan dalam pedoman ini. Beberapa pengertian dari
istilah dan kata-kata tersebut adalah sebagai berikut :
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

adalah salah satu Lembaga Pemerintah penting yang harus ada
dengan tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
(PBJP), memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait
pelaksanaan tender proyek pengadaan barang/jasa pemerintah,
serta memfasilitasi sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli
PBJP.
2. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)
adalah instansi / institusi yang menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau
jasa.
5. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat
fungsional / personel yang bertugas melaksanakan e-purchasing
yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
6. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran yang berada pada OPD.

25

7. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk
melakukan pemesanan barang/jasa dalam e-purchasing yang
dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, PPK, atau Pejabat yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik yang
selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Katalog.

10. Sistem Informasi Manajemen yaitu sistem yang dipakai oleh
organisasi / perusahaan dalam pengelolaan segala transaksi
yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Pengelolaan transaksi
ini bisa dipakai sebagai acuan dalam proses pengambilan
keputusan.

11. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan proses kegiatan
untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan
barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung
untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

12. Competitive Catalogue adalah Katalog Elektronik tertutup yang
memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia
terkualifikasi dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa
komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan
harga tertentu yang kemudian dikompetisikan secara otomatis
melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

13. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi
kegiatan dan anggaran PBJ yang akan dibiayai oleh K/L/D/I
sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar
K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).

26

14. Electronic Procurement atau E-procurement merupakan sistem
lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan
memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi
berbasis internet.

15. Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-Commerce adalah
perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik.

16. Online Shop adalah toko yang menjual produk melalui media
internet dengan menggunakan web browser.

17. Jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah
maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang
berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas
dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi.

18. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan
data/informasi dari dua atau lebih alat (seperti komputer /
laptop / telepon genggam / printer / dan alat komunikasi lain)
yang terhubung dalam sebuah jaringan

19. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis
layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

20. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan computer
yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol
Suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh
dunia.

21. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas
komputer-komputer yang dirancang untuk dapat berbagi
sumber daya, berkomunikasi dan dapat mengakses informasi.

22. Pranata komputer yaitu pejabat fungsional komputer yang
memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan
bertanggungjawab untuk mengurus kelancaran proses sistem
informasi dan pengolahan database

23. Ketentuan adalah aturan yang mengikat sebagai pedoman,
panduan dan pengendali untuk melaksanakan kegiatan.

24. Prosedur adalah urut-urutan langkah pelaksanaan / mekanisme
yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

27

BAB IV
PENUTUP

A. PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur

dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian berdasarkan
Peraturan Bupati Wonogiri dan Surat Keputusan Bupati
Wonogiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Petunjuk teknis ini.

B. PEMANTAUAN PETUNJUK TEKNIS
Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat

berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-
undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain.
Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim
Kerja yang dibentuk oleh Deputi Bidang Monitoring. Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI dan Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka memperlancar pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Purchasing
berdasarkan Katalog Elektronik sesuai Surat Edaran Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Melalui e-Purchasing.

28