Yuridiski

Praktek Hukum Internasional

Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
[email protected]

What’ll discuss
today;

• Yurisdiksi;

Contentius Jurisdiction
Non-contentius Jurisdiction

Intro...

Abbreviations

International Law in General & Dispute Settlement

1. IL International Law Hukum Int’l
2. UN United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
3. LoN League of Nations Liga Bangsa-Bangsa (LBB)
4. PCIJ Permanent Court of International of Justice Mahamah Int’l Permanen
5. ICJ International Court of Justice Mahkamah Int’l
6. ICC International Criminal Court Mahkamah Pidana Int’l
7. UNSC United Nations Security Council Dewan Keamanan PBB
8. UNGA United Nations General Assembly Majelis Umum
9. UN ECOSOC United Nations Economic & Social Council Dewan Ekonomi & Sosial PBB
10. UN Charter The Charter of United Nations Piagam PBB
11. ICJ Statute The Statute of ICJ Statuta Mahkamah Int’l
12. Rome Statute The Statute of ICC Statuta Mahkamah Pidana Int’l
13. ILR Int’l Law Report
14. AJIL American Journal of Int’l Law
15. Harv. Int. LJ Harvard Int’l Law Journal
16. Leiden JIL Leiden Journal of Int’l Law

Recap pertemuan minggu lalu !!!

• Apakah 2 tugas utama ICJ?
• Kemandirian ICJ sbg salah satu oragan PBB?
• Ada berapa orang hakim ICJ?
• Ada berapa registry/registrar?
• Ada berapa anggota minimum chamber?

The ICJ Jurisdiction

(Yurisdiksi Mahkamah Internasional)

“Yurisdiksi, kewenangan suatu
pengadilan dalam hukum Int’l
merupakan masalah utama/ Yurisdiksi ICJ mencakup dua hal:
sangat mendasar”
1. Contentius Jurisdiction

Peradilan-peradilan yg ada saat ini didirikan o/ Yurisdiksi atas pokok sengketa yg diserahkannya;
Perjanjian Int’l (PI), Biasanya PI ini juga yg
menentukan pula siapa yg berhak menyerahkan 2. Non-contentius Jurisdiction
sengketanya.
Yurisdiksi u/ memberikan nasihat hukum (advisory
jurisdiction)
• Ratione Personae
(Pihak yg berhak menyerahkan sengketanya)

• Ratione Materiae
Sengketa apa yg dapat diserahkan ke pengadilan

(Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf, 2004 hlm 68)

ICJ Contentious Jurisdiction

Yurisdiksi ICJ ini merupakan Yuridiksi ICJ meliputi
kewenangan u/ mengadili suatu semua perkara yang oleh
sengketa atas dua negara/ lebih para pihak diajukan ke ICJ

(jurisdiction ratione personae) Pihak dalam ICJ -> Pasal
34 ayat 1 Statuta ICJ
Dengan kata lain adalah
Yurisdiksi atas pokok sengketa yg « Only states may be parties
in cases before the court »
diserahkan.
(hanya negaralah yang boleh menjadi
• ex Dalam sengketa The Border & Transborder pihak dalam perkara2 di muka
Armed Actions (Nicaragua v Honduras) mahkamah)
Jurisdiction & Admissibility) 1988,
Bagaimana dengan subjek HI
ICJ dgn tegas menyatakan bahwa sengketa lainnya?
yg diserahkan kepadanya adalah sengketa

hukum;

• Sengketa hukum adlh sengketa yg
memungkinkan diterapkannya aturan2 atau

prinsip2 HI

(Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf, 2004 hlm 68)

I. ICJ Contentious Jurisdiction...(2)

Kewenangan u/ mengadili ICJ

Q.Bagaimana dengan subjek HI lainnya?

Answer:
Subyek HI lainnya seperti OI, MNC, Individu, Belligerent dll, tidak bisa meminta
ICJ u/ menyelesaikan sengketanya. Jika Individu/ MNC merasa dirugikan o/ adanya
tindakan negara lain maka agar sengketa tsb dapat diserahkan & ditangani o/ ICJ,
negara individu/ negara tempat MNC didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tsb
& mengajukan kepada ICJ. ex. The Ambutielos 1952, the Anglo Iranian Oil Company (1952), the Nottebohm (1955)

(Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf, 2004 hlm 69)

I. ICJ Contentious Jurisdiction...(3)

Kewenangan u/ mengadili ICJ

Meskipun suatu negara adalah pihak atau Yurisdiksi ICJ
peserta pada Statuta ICJ & berhak u/ bukan yurisdiksi
memanfaatkan proses persidangan ICJ,
namun tidak ada satu negara pun dapat yg memaksa
dipaksakan u/ menyelesaikan sengketanya
kpd ICJ tanpa kesepakatan negara itu sendiri. see detail on pg 70-71

Kata sepakat ini esensial. PBB tidak “The court recalls in this......of the
menggunakan istilah kata sepakat tetapi fundamental principle of its Statute is that it
“pengakuan” dari suatu negara thdp
yurisdiksi ICJ atas suatu sengketa. cannot decide a dispute b/n States w/o the
consent of those States to
Pengakuan dapat dilakukan suatu negara melalui its jurisdiction.”
penandatanganan perjanjian (acta compromise)
* ICJ Rep 1995, p.90 the East Timor
(Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf, 2004 hlm 69)

I. ICJ Contentious Jurisdiction...(4)

Kewenangan u/ mengadili ICJ

Pelaksanaan Yurisdiksi ICJ: Walaupun para pihak sepakat u/ memberikan &
menyerahkan sengketa kpd ICJ, namun tidak berarti
1. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statute; secara otamatis ICJ langsung menerimanya.
Selama ini ada dua alas an utama mengapa ICJ berke
... Mencakup semua sengketa yg diserahkan o/ para pihak & semua beratan atau menolak untuk menyelesaikan sengketa
persoalan yg ditetapkan dalam piagam PBB yg dituangkan dalam yg diserahkan kepadanya:
Perjanjian2 (acta compromis)... a. (acta compromis) tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum, alasan ini tampak dalam sengketa the Temple
2. Doktrin Forum Proragatum; of Preah Vihear (Cambodia v Thailand) ICJ Rep. 1961,
p.17;
Yurisdiksi ini (propagated jurisdiction) timbul manakala satu negara b. Sengketa tidak dapat diterima karena tidak adanya
menyatakan dgn tegas persetujuannya atas yurisdiksi ICJ. Kesepakatan dasar hukum (jus standi) ex. the Southwest Africa
pihak lain diberikan secara diam-diam, tidak tegas, tersirat saja. (Ethiopia v South Africa, Liberia v South Africa) ICJ Rep.
Ex. The Corfu Channel Case (1948), ICJ menyimpulkan bahwa surat 1962, p.319, atau juga karena tidak adanya sengketa
dari Wamenlu Albaniamerupakan pernyataan kesepakatan pemerintah di antara pihak
Albania agar sengketanya diselesaikan o/ ICJ

3. The Optional Clause Pasal 36 ayat (2) Statuta;

Klausul pilihan (the optional clause) Pasal ini menyatakan bahwa negara-
negara peserta statute dapat setiap waktu menyatakan penerimaan wajib
ipso facto yurisdiksi ICJ & tanpa adanya perjanjian khusus thdp negara yg
menerima kewajiban serupa.(see pg 73-76)

(Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf, 2004 hlm 72-73)

Negara yg Bisa Menjadi Peserta

Ipso Facto: Secara langsung, konsekuensi langsung yg dihasilkan Pasal 93 UN Charter
«all members of the united nations are ipso facto
parties to the statue of the international court of

justice»
(semua anggota PBB secara ipso facto menjadi

pihak pada statuta ICJ)

«A state which is not a Member of the United
Nations may become a party to the Statute of the
International Court of Justice on conditions to be
determined in each case by the General Assembly
upon the recommendation of the Security Council

»
(negara yang bukan anggota PBB dapat
menjadi pihak Statuta ICJ dengan syarat yang
ditentukan dalam tiap kasus oleh Majelis
Umum PBB atas usul Dewan Keamanan PBB)

Syarat Negara Peserta non Anggota PBB

1. Menerima ketentuan-ketentuan
statuta ICJ

2. Menerima semua kewajiban
anggota PBB yang ditentukan
Pasal 94 UN Charter

3. Membayar biaya ICJ yang
jumlahnya akan ditentukan
Majelis Umum dari waktu ke
Waktu

2 CARA MENENTUKAN SUATU
NEGARA MEMPUNYAI KEMAUAN

UNTUK BERPERKARA DI ICJ :

1. Pengakuan yuridiksi ICJ melaui
perjanjian (special agreement atau
memasukan klausul dalam
perjanjian)
2. Pengakuan yuridiksi/kemauan
untuk menerima yuridiksi ICJ
yang dilahirkan dalam bentuk
pernyataan sepihak
(unilateral declaration)

SIFAT YURIDIKSI ICJ:

1. compulsory (wajib/mengikat) :
para pihak terikat pada perjanjian
yang menyatakan ICJ mempunyai
yuridiksi atas sengketa diantara
mereka (termuat dalam klausul
khusus)

2. non-compulsory (tidak wajib/
tidak mengikat): persetujuan pihak
untuk menyerahkan sengketa pada
ICJ dengan perjanjian khusus

II. Non-Contentious Jurisdiction

Kewenangan u/ memberikan Advisory Opinion

ICJ memberikan nasehat terhadap setiap persoalan hukum atas permintaan UNGA (Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa), UNSC (Dewan Keamanan), dan lembaga- lembaga
lain yang memiliki kewenangan.

Dasar hukum jurisdiksi ICJ didalam memberikan nasihat hukumnya ini biasanya termuat
pula dalam konstitusi, konvensi, statuta, atau instrumen-instrumen perjanjian lainnya.

Contoh konstitusi : Konstitusi ILO, Konstitusi FAO, Konstitusi UNESCO, dll.

Any Questions?

PERADILAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL

by Afandi Sitamala
Template are accessible at http://www.free-powerpoint-templates-design.com