otk.kepegawaian.tugas04_saifulanam.

SAIFUL ANAM

Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian

XII Otomatisasi dan Tata Kelola Perkatoran

Cuti Pegawai

Menurut Lampiran Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), cuti
PNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dapat didelegasikan wewenangnya
kepada pejabat di lingkungannya, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Berikut adalah penjelasan cuti PNS :

A. PENGERTIAN

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu

2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang
mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.

5. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang
beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

C. MANFAAT CUTI

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari cuti yaitu:

1. Menghilangkan jenuh

Mengambil cuti dapat bantu menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja. Buat cuti
menjadi waktu liburan yang bisa membuat fresh lagi untuk bekerja. Jika sudah
kembali fresh maka pekerjaan di kantor akan semakin mudah untuk diselesaikan.

2. Menambah produktivitas

Saat sedang cuti, jauhkan pekerjaan dari hadapan PNS. Nikmati saja waktu santai
dengan melakukan hal-hal yang disukai, misalnya berlibur, belanja, makan, salon dan
sebagainya. Hal ini akan bantu kembali bersemangat dalam bekerja saat cuti berakhir.
tentunya ini memberi pengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan mampu
meningkatkan performa kerja.

3. Mendapat inspirasi baru

Melakukan hal yang baru, mengunjungi tempat-tepat baru di saat cuti dipercaya
mampu memberi inspirasi yang berguna bagi peningkatan kinerja di kantor.

D. JENIS-JENIS CUTI PNS

1. Cuti Tahunan

1. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun
secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

2. Lamanya hak atas cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja.
3. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau calon PNS yang

bersan gkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan
hak atas cuti tahunan.
4. Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
tahunan.
5. Cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit
perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah
untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
6. Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan,
dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18
(delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
7. Cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-
turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24
(dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam
tahun berjalan.
8. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang
bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6
(enam) hari kerja.

9. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan
hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan
dinas mendesak. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan ini dapat
digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari
kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

10. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen
pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan
perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah
menggunakan hak cuti tahunan.

2. Cuti Besar

11. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.

12. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun,
untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali.

13. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti
tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

14. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka
sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

15. Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

16. Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

17. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak
atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan
dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

18. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS.

3. Cuti Sakit

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit

secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat
keterangan dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat
belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan
surat keterangan dokter.

4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas
cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan
dokter pemerintah.

5. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum sembuh, maka cuti

sakitnya dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila
diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dan telah diberikan cuti
sakit 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka harus diuji kembali
kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut
PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena
sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk
paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. PNS yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan
dokter atau bidan.
9. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan
tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat
perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh
dari penyakitnya.
10. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan PNS.

4. Cuti Melahirkan

1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga
pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan.

2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan
cuti besar.

3. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan.
4. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Yang Berwenang Memberikan Cuti.
5. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku
ketentuan sebagai berikut:

i) Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;

ii) Mengesampingkan ketentuan telah bekerja
palingsingkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;

iii) Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamnya
cuti melahirkan.

6. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.

5. Cuti karena Alasan Penting

1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

1.) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau
menantu sakit keras atau meninggal dunia;

2.) Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka
2 meninggal dunia, dan

3.) Melangsungkan perkawinan. menurut peraturan perundang-
undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak
dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

2. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat

mengajukan cuti karena alasan penting dengan melampirkan

suran keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

3. PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam

dapat mengajukan cuti karena alasan penting dengan melampirkan

surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.

4. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang

rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan

penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

6. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan
menyebutkan alasan kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan
cuti.

7. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak

dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang

bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara

tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.

8. Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada Pejabat
Yang Berwenang Memberikan Cuti.

9. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima
pemberitahuan, memberikan hak atas cuti karena alasan penting
kepada PNS yang bersangkutan.

10. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.

6. Cuti Bersama

1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama.

2. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

3. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,

hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama

yang tidak diberikan.

4. Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

7. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-
menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar
tanggungan negara.

2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga)
tahun.

3. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling
lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk
memperpanjangnya.

4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan
diberhentikan dari Jabatannya.

5. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan
negara harus diisi.

6. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
disertai dengan alasan. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat
diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari
Kepala BKN. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian
cuti di luar tanggungan negara. Permohonan cuti di luar tanggungan
negara dapat ditolak.

7. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.

8. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan
sebagai masa kerja PNS.

E. PELAKSANAAN CUTI

1. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti
karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja
apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali
bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS
yang bersangkutan.

2. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti
karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat
diberikan oleh PPK. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang
bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang
tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan
izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti.
Pemberian izin sementara tersebut harus segera diberitahukan kepada
PPK. PPK setelah menerima pemberitahuan kemudian memberikan hak
atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

3. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan
penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS.

4. PNS yang selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1
(satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di di luar tanggungan
negara.

5. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan
telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti tahunan
apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat sejak diaktifkan
kembali sebagai PNS

PENGSIUN PEGAWAI

A. PENGERTIAN PENGSIUN PEGAWAI

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah
bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi
kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh
pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai
balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh
badan asuransi sosial Hak atas pensiun Pegawai (UU No. 11 Tahun 1969 pasal 9). Pegawai
yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun
pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai:

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk
pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.

2. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk
oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai
negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan
jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban
jabatannya.

3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali
sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan
hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia
telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 TH dan memiliki masa kerja untuk pensiun
sekurang – kurangnya 10 Tahun.

B. Tujuan pengsiun pegawai

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri.

2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

C. Manfaat Pensiun pensiun

1. Manfaat pensiun bagi Peserta terdiri dari :
1. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun
normal sesuai pilihan Peserta;

2. Manfaat Pensiun Dipercepat timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak
berpenghasilan dan tidak menyetor iuran setelah mencapai usia pensiun dipercepat, yang
dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia pensiun normal atau atas permintaan Peserta
dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peserta berhenti bekerja/tidak
berpenghasilan atau tidak menyetor iuran;

3. Manfaat Pensiun Ditunda timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan
dan tidak menyetor iuran sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang
pembayarannya dilakukan pada saat Peserta mencapai usia pensiun normal atau atas
permintaan Peserta dapat dibayarkan secepat-cepatnya pada bulan berikutnya setelah
Peserta mencapai usia pensiun dipercepat;

4. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk
oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah surat pernyataan cacat diterima.

2. Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.

3. Dalam hal tidak ada Janda/Duda, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak-anak
Peserta sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun ( dalam hal pembayaran anuitas
bulanan ).

4. Peserta/Janda/Duda/Anak dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas manfaat pensiun
dalam hal jumlah akumulasi dana manfaat pensiun lebih kecil dari jumlah tertentu yang
ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

5. Dalam hal akumulasi dana manfaat pensiun lebih besar dari Rp 500.000.000 (lima ratusjuta
rupiah) maka sesuai ketentuan, pembayaran secara sekaligus maksimum sebesar 20% dari

akumulasi dana manfaat pensiun dan sisanya wajib dialihkan ke program Anuitas Seumur
Hidup.

6. Peserta yang meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami/Anak, maka manfaat pensiun
dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk, dalam hal tidak ada pihak yang
ditunjuk, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Ahli Waris;

D. Jenis program pengsiun pegawai

Program pensiun ada dua yaitu :
1. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja

(DPPK); dan
2. Program pensiun iuran pasti (PPIP) yang dilakukan oleh DPLK dan DPPK.

E. Jenis dokumen pengsiun pegawai

1. Menerima berkas usul PMK dari instansi.
2. Meneliti berkas usul PMK dan kelengkapannya.
3. Membuat surat usulan PMK dan nota usul PMK.
4. Penandatanganan surat usulan & nota usul PMK.
5. Pengusulan PMK dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN untuk golongan IVb ke bawah,

BKN untuk golongan IV/c ke atas.
6. Penerimaan nota persetujuan teknis (NP) BKN.
7. Mengonsep draf SK PMK kolektif.
8. Meneliti draf SK PMK kolektif dengan NP dan data pendukung.
9. Penandatanganan dan penetapan SK PMK.
10. Pembuatan petikan SK PMK.
11. Penandatanganan petikan SK PMK.
12. Penggandaan dan Penyerahan SK PMK.
13. Menyiapkan dokumen pegawai

F. Menyiapkan dokumen pengsiun pegawai

Dewasa ini makin banyak bidang pekerjaan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia.
Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan
cara bekerja Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan pun makin terbuka pada era modern
ini, mulai dari karyawan swasta, wirausaha, hingga mengabdi kepada negara sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS).

Pekerjaan yang terakhir disebut mejadi magnet tersendiri bagi para pelamar yang masih
mencari pekerjaan. Selain karena mendapat gaji tetap, menjadi PNS juga mendapat jaminan
hari tua dalam bentuk dana pensiun. PNS wajib pensiun setelah usianya mencapai Batas Usia
Pensiun (BUP) antara 53 hingga 65 tahun tergantung golongan. Bagi PNS yang mendekati
BUP, Anda harus tahu apa saja yang diperlukan untuk mengurus pengajuan pensiun.

1. Surat pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing yang
ditunjukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

2. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang

bersangkutan atau janda/duda/anaknya
4. Fotokopi Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS dan PNS

(legalisir)
5. Fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir (legalisir)
6. Fotokopi sah surat nikah
7. Fotokopi sah surat keputusan akte kelahiran/kenal lahir anak
8. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat (jika pensiun karena meninggal)
9. Surat keterangan janda/duda dari kelurahan/desa/camat (jika janda/duda)
10. Fotokopi sah daftar keluarga diketahui kepala kelurahan/desa/camat
11. Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 5 lembar

Untuk PNS yang pensiun karena kasus khusus, ada tambahan syarat berupa:

Kenaikan Pangkat Pengabdian

a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir
b) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam

satu tahun terakhir

 Pensiun cacat karena dinas

Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh
yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan PNS

 Pensiun karena tewas

Surat keterangan kenaikan pangkat anumerta sementara yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dari instansi pegawai yang bersangkutan

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan
dari jabatan PNS. Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka
waktu paling lama 1 tahun. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang
masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
Meski sedang menjalani persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan,
menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila
diperlukan