Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Prov. Sulawesi Tengah

1
TANGGAL 6-8 DESEMBER 2021

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA HALAMAN
3

JADWAL KUNJUNGAN KERJA 4

DAFTAR NAMA PEJABAT DI PROV. SULAWESI TENGAH 5

DAFTAR PERTANYAAN 6
9
LAMPIRAN-LAMPIRAN:

➢ ASUMSI DASAR EKONOMO MAKRO APBN TA 2022
➢ POSTUR APBN TA 2022
➢ TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

▪ KEBIJAKAN TKDD APBN TA 2022
▪ POSTUR TKDD APBN TA 2022
▪ SANDINGAN TKDD APBN TA 2021 – 2022 PROV. SULAWESI

TENGAH
▪ DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROV. SULAWESI TENGAH

DALAM APBN TA 2022

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

3

DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN ANGGARAN DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tanggal 6-8 Desember 2021

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN No. A Fraksi Jabatan
No Nama
1 H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A. A-310 P. Golkar Ketua Tim/
2 DR. H. MUFTI A.N. ANAM A-208 Wakil Ketua
3 H. ARWAN M. ARAS T, S.Kom. A-260
4 BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., MBA, CFE. A-279 PDI Perjuangan Anggota/
5 DAVE AKBARSYAH FIKARNO, M.E. A-297 Komisi VI
6 ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si. A-133
7 H. CHARLES MEIKYANSYAH A-378 PDI Perjuangan Anggota/
8 FAUZI H. AMRO, M.Si. A-336 Komisi VIII
9 SITI MUKAROMAH, S.Ag.,M.AP. A-25
10 Drs. H. BISRI ROMLY, M.Si. A-29 P. Golkar Anggota/
11 DRS. Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH A-24 Komisi I
12 Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M. A-574
13 Hj. NEVI ZUAIRINA A-416 P. Golkar Anggota/
14 EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. A-493 Komisi I

P. Gerindra Anggota/
Komisi XI

P. Nasdem Anggota/
Komisi VII

P. Nasdem Anggota/
Komisi XI

PKB Anggota/
Komisi VI

PKB Anggota/
Komisi X

PKB Anggota/
Komisi I

P. Demokrat Anggota/
Komisi IV

PKS Anggota/
Komisi VI

PAN Anggota/
Komisi VI

PENDAMPING NAMA KETERANGAN

NO. NIP Renaldi Setiawan, S.I.P. SET. BANGGAR
Achmad Ridho, S.E. SET.BANGGAR
1. 19841010 200502 1 001 Andi Yuliyanto, S.E. SET. BANGGAR
2. 19671112 198803 1 012 Nindah Warachmah Suharji SET.BANGGAR
3. 19950720 201903 1 001 Handi Risza, M.Ec TA. BANGGAR
4. 19950916 201903 2 001 Dipl. Freesca Syafitri, S.E., M.A. TA. BANGGAR
5. - Muhammad Husen MEDAKSOS
6. - Rifqi Makdudi TV PARLEMEN
7. -
8. -

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

4

JADWAL KUNJUNGAN KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tanggal 6-8 Desember 2021

NO. PUKUL ACARA KETERANGAN
SENIN, 6 DESEMBER 2021
Anggota tim sudah berada di Bandara Terminal 2
1 01.00 WIB Soekarno-Hatta Gate 2F
Take off menuju Palu BATIK AIR ID7585
02.30 WIB Protokol Pemprov,
Kemenkeu, BI
06.15 WITA Tiba di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Protokol Pemprov,
Kemenkeu, BI
07.00 WITA Sarapan
Gedung Pemprov
09.00 -11.30 WITA Pertemuan dengan: Sulawesi Tengah

- Gubernur, Bupati/Walikota Provinsi Sulawesi Protokol Pemprov,
Kemenkeu, BI
Tengah, dan jajaran Gedung
- DJPK Kemenkeu RI Perbendaharaan Kanwil
- Bank Indonesia Palu (aula kanwil DJPB)
Hotel Santika Palu
11.30 – 12.30 WITA ISHOMA Bank Indonesia

Pertemuan dengan: Protokol
Batik Air ID 6561
13.00-15.00 WITA - Kakanwil Pajak dan Kakanwil Bea dan Cukai
Protokol
Kemenkeu RI Prov. Sulawesi Tengah Garuda GA 623

16.00 WITA Check in

19.00 WITA Makan malam

SELASA, 7 DESEMBER 2021

2 05.00 WIB Check out hotel,
menuju Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie

07.00 WITA Take off Palu-Jakarta

10.00 WITA Internal Banggar

19.00 WITA Makan Malam

RABU, 8 DESEMBER 2021

3 05.30 WITA Check out hotel
menuju Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie

07.20 WITA Take off Palu-Jakarta

08.55 WIB Tiba di Bandara Soetta

Catatan: Jadwal bersifat fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN DPR RI
Gedung Nusantara II lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 5715776 – 5715775, Fax. (021) 5715772

Kontak: Andi Yuliyanto, S.E. (082221462892)
Renaldi Setiawan, S.I.P. (081574404297) Nindah Warachmah Suharji (085347593205)

Achmad Ridho, S.E. (08161365814)

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

5

KUNJUNGAN KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tanggal 6-8 Desember 2021

Provinsi Sulawesi Tengah : Palu
Ibu Kota : 61.841,29 km²
Luas Wilayah : 2.985.734 jiwa (Tahun 2020)
Populasi : 170 kelurahan dan 1.839 desa
Jumlah Kelurahan/Desa

Daftar Nama Pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah

Gubernur : H. Rusdy Mastura

Wakil Gubernur : Drs. H. Ma'mun Amir

Bupati dan Walikota se Provinsi Sulawesi Tengah

NO NAMA DAERAH BUPATI / WALIKOTA

1 Kabupaten Banggai Herwin Yatim
2 Kabupaten Banggai Kepulauan Rais Adam
3 Kabupaten Banggai Laut Sofyan Kaepa
4 Kabupaten Buol Amirudin Rauf
5 Kabupaten Donggala Kasman Lassa
6 Kabupaten Morowali Taslim
7 Kabupaten Morowali Utara Delis Julkarson Hehi
8 Kabupaten Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu
9 Kabupaten Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang
10 Kabupaten Sigi Mohamad Irwan Lapatta
11 Kabupaten Tojo Una-Una Mohammad Lahay
12 Kabupaten Tolitoli Amran Hi. Yahya
13 Kota Palu Hadianto Rasyid

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

6

DAFTAR PERTANYAAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO PERTANYAAN

1 Informasi dari BNPB menyatakan bencan besar yang terjadi di Sulteng pada tahun
2018 telah berdampak terhadap kerugian dan kerusakan. Dampak ekonomi dari
total kerusakan Rp18,48 triliun ini, dimana kerugian mencapai angka Rp 2,89 triliun
dan untuk kerusakan mencapai Rp15,58 triliun.
Sejauhmana perkembangan penanganan kerugian dan kerusakan pasca
gempa yang terjadi di Provinsi Sulteng, apa kendala dan hambatan yang
ditemui dilapangan...?

2 Berdasarkan data dari BNPB, menyebutkan di Palu dan daerah sekitar terdapat
66.926 rumah rusak, 2.736 sekolah rusak dan 7 unit fasilitas kesehatan, ditambah
ratusan perkantoran dan pertokoan yang rusak.

Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam melakukan
percepatan rekonstruksi terhadap pemukiman, perkantoran, fasilitas
pendidikan dan kesehatan lainnya yang terkena dampak gempa bumi...?
3 Percepatan rekonstruksi pembangunan infrastruktur pasca bencana gempa dan
tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah memerlukan anggaran yang
sangat besar. Alokasi anggaran bersumber dari APBN dan APBD diharapkan
mampu membiayai berbagai keperluan penanggulangan pasca-bencana di
Sulawesi Tengah.
Seberapa besar dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang sudah
digunakan untuk penanggulangan pasca-bencana dan berapa kebutuhan
dana kedepan untuk membangun kembali daerah yang terdampak hingga
selesai...?

4 Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari Provinsi di Sulawesi yang
relatif memiliki banyak komoditi unggulan dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi
lainnya selain perkebunan, pariwisata, perikanan, hasil hutan, pertambangan
termasuk minyak bumi dan gas alam. Banyak pertambangan nikel besar yang
beroperasi diwilayah Sulawesi Tengah.
Bagaimana kontribusi sektor pertambangan khususnya Smelter yang
beroperasi diwilayah Sulawesi Tengah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sehingga bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

7

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO PERTANYAAN

1 Penyebaran Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan
dampak terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah
mengalami kontraksi dalam satu tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada triwulan III tahun
2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 10,21 persen
(yoy).

Bagaimana perkembangan penanganan Covid-19 dan kebijakan pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi
daerah…?

2 Alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi, Kota dan
Kabupaten di Sulteng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peningkatan ini diharapkan akan mempercepat proses pembangunan ekonomi
dan meningkatkan kualitas layanan publik seluruh daerah Provinsi Sulteng pada
tahun-tahun berikutnya.

Bagaimana realisasi belanja Transfer ke Daerah (DAK, DAU, DID) di Provinsi
Sulteng dan apa kendala yang dihadapai oleh daerah dalam hal penerimaan
TKDD dalam beberapa tahun terakhir...?

3 Bagi sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia, masalah penyerapan
anggaran masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah. Masih lemahnya
penyerapan anggaran terutama anggaran tarnsfer ke daerah akan menghambat
proses pembangunan dan mempengaruhi penerimaan daerah tahun berikutnya.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus kerja keras untuk memaksimalkan
penyerapan APBD.

Bagaiman Pemerintah Provinsi Sulteng menyikapi kondisi masih belum
optimalnya serapan tarnsfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir, agar
bisa diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya...?

4 Alokasi Dana Desa Provinsi Sulteng mengalami peningkatan dari tahun ketahun.
Tetapi dalam implementasinya dilapangan masih banyak ditemui kendala teknis,
terutama dalam hal koordinasi, pengawasan dan lemahnya penyerapan Dana Desa
tersebut.

Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD) se Provinsi Sulawesi Tengah
tersebut...?

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

8

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN BEA CUKAI PROV
SULAWESI TENGAH

NO PERTANYAAN
1 Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Utara (Suluttenggomalut) pada
tahun 2020 mencapai 92,91 persen. Kontribusi Provinsi Sulteng tertinggi diantara
provinsi lain. Pertumbuhan sektor dominan ditopang oleh sektor industri
pengolahan, dan jasa keuangan dan asuransi. Penyebaran Covid-19 tentunya
berdampak bagi penerimaan pajak di Sulawesi Tengah.
Bagaimana evaluasi dari Kanwil DJP Sulteng terhadap realisasi penerimaan
sektor perpajakan pada tahun 2020 dan bagaimana rencana terget
penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022...?
2 Salah satu kunci keberhasilan meningkatkan penerimaan sektor perpajakan adalah
meningkatnya kesadaran para wajib pajak (WP) dalam menjalankan kewajibannya.
Beberapa daerah di Sulawesi Tengah telah berhasil meningkatkan kesadaran para
WP untuk menjadi pembayar pajak aktif.
Bagaimana strategi dan usaha kanwil DJP Sulteng dalam meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak (WP) agar realisasi dan pertumbuhan penerimaan
sektor perpajakan tahun 2021 dan 2022 bisa ditingkatkan...?
3 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Tengah terus
berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. DJBC Sulteng terus
berupaya untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. Apalagi secara nasional
penerimaan DJBC mengalami perkembangan yang baik.
Bagaimana strategi Kanwil DJBC Sulteng untuk bisa menggenjot penerimaan
negara dari Bea-Cukai pada tahun 2021 dan 2022, sehingga bisa selaras
dengan target penerimaan DJBC secara nasional...?
4 Wilayah kerja DJBC Sulawesi Tengah cukup luas dan juga merupakan daerah
yang cukup rawan dari sisi keamanan wilayah. Ditambah kondisi pasca bencana
yang masih dalam tahap perbaikan kembali.
Bagaimana Kanwil DJBC Sulteng dalam menghadapi kondisi tersebut dan
apa tantangan dan kendala yang sering ditemui dilapangan, bagaimana
solusi yang dilakukan saat ini...?

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

9

LAMPIRAN-LAMPIRAN
ASUMSI DASAR APBN TA 2022

NO. ASUMSI MAKRO BESARAN

1 Pertumbuhan Ekonomi 5,2 %

2 Laju Inflasi 3,0 %

3 Nilai Tukar Rupiah Rp.14.350 per USD

4 Tingkat Bunga SUN-10 tahun 6,80 %

5 Harga Minyak Mentah Indonesia 63 USD per Barel

6 Lifting Minyak Bumi 703 ribu barel per hari

7 Lifting Gas Bumi 1.036 ribu barel seta minyak per hari

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

10

POSTUR APBN TA 2022 RAPBN APBN
2022 2022
Uraian
1.840.660,5 1.846.136,7
A. PENDAPATAN NEGARA
1.840.080,6 1.845.556,8
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.506.918,6 1.510.001,2
1. Penerimaan Perpajakan 1.466.840,6 1.468.920,0
a. Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri
1) Pajak Penghasilan 680.876,9 680.876,9
- PPh Non Migas 633.563,4 633.563,4
- PPh Migas
2) Pajak pertambahan nilai 47.313,5 47.313,5
3) Pajak bumi dan bangunan 552.303,7 554.383,1
4) Cukai
5) Pajak lainnya 18.358,5 18.358,5
b. Pendapatan Perpajakan Perdagangan Internasional 203.920,0 203.920,0
1) Bea masuk
2) Bea keluar 11.381,4 11.381,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 40.078,0 41.081,2
a. Pendapatan SDA 35.164,0 35.164,0
1) SDA Migas
2) SDA Non Migas 4.914,0 5.917,2
b. Pend. dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 333.162,0 335.555,6
c. PNBP Lainnya 121.950,1 121.950,1
d. Pendapatan BLU
85.900,6 85.900,6
II. PENERIMAAN HIBAH 36.049,5 36.049,5
35.606,4 37.000,0
B. BELANJA NEGARA 96.808,0 97.808,0
78.797,6 78.797,6
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja K/L 579,9 579,9
2. Belanja Non K/L
2.708.679,5 2.714.155,7
a.l. a. Subsidi
1.938.266,1 1.944.542,3
a.l. Subsidi Energi 940.571,3 945.751,5
997.694,8 998.790,8
b. Belanja Lain-Lain 206.963,7 206.963,7
134.029,0 134.029,0
a.l. Tambahan Belanja Pendidikan 212.900,0 213.996,0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 0,0 1.096,0
770.413,5 769.613,5
1. Transfer ke Daerah 702.413,5 701.613,5
a.l. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 129.519,8 128.719,8
68.000,0 68.000,0
2. Dana Desa
(462.152,2) (462.152,2)
C. KESEIMBANGAN PRIMER
(868.019,1) (868.019,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)
(4,85) (4,85)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
868.019,1 868.019,1
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN
973.583,0 973.583,0
I. PEMBIAYAAN UTANG (182.318,6) (182.318,6)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI
III. PEMBERIAN PINJAMAN 585,5 585,5
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (1.130,9) (1.130,9)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 77.300,0 77.300,0

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

11

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN TA 2022

Pokok-pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2022

Kebijakan TKDD TA 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal
yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna
mendukung kinerja daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD TA 2022, antara
lain:

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan antardaerah.

2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan
harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama DAK Fisik.

3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk
peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan
pembangunan SDM Pendidikan.

4. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memperhatikan
kinerja daerah, yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH.

5. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran
DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik
untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung
perbaikan kualitas layanan.

6. Menggunakan Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa
melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19, dan
mendukung sektor prioritas.

Arah kebijakan DBH TA 2022 adalah:
1. penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah

dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan;
2. penggunaan DBH CHT untuk dukungan bidang kesehatan, kesejahteraan

masyarakat, dan penegakan hukum;
3. perluasan penggunaan DBH SDA Dana Reboisasi untuk dukungan bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, dengan alokasi yang mempertimbangkan kinerja
di bidang tersebut (ecological fiscal transfer); dan
4. melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang akuntabel pada tahun sebelumnya,
yaitu:
i) alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir untuk meminimalkan

potensi kurang/lebih bayar; dan
ii) penyelesaian Kurang Bayar DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH

melalui optimalisasi alokasi DBH TA berjalan dengan memperhatikan kondisi
keuangan negara.

Kebijakan DBH Pajak diarahkan untuk:
1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak;
2. menetapkan alokasi DBH Pajak sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang

dibagihasilkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan minimal tiga tahun
sebelumnya;
3. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota;
4. menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan
perhutanan juga termasuk sektor lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas
kabel bawah laut;

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

12

5. mempertajam penggunaan DBH CHT sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan
kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan
kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah;

6. melanjutkan kebijakan berbasis kinerja untuk pengalokasian DBH CHT (kinerja
dalam mendukung optimalisasi penerimaan cukai, produksi tembakau, dan
pengendalian dampak terhadap kesehatan) serta penyaluran DBH CHT (kinerja
dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara); dan

7. memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH
Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Kebijakan DBH SDA diarahkan untuk:
1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA;
2. menetapkan alokasi DBH SDA sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan

potensi daerah penghasil dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan
minimal tiga tahun sebelumnya;
3. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang
dibagihasilkan ke daerah;
4. menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana blockgrant dengan menghilangkan
earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan;
5. mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA,
khususnya DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dan DBH Migas
dalam rangka Otonomi Khusus;
6. mengalokasikan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dari semula ke
kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil sejalan dengan pengalihan
kewenangan di bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan capaian kinerja (ecological fiscal
transfer) sebagai berikut;
▪ Sebesar 80% dari pagu dihitung dengan formula dan 20% dari pagu dihitung

dengan kinerja daerah dalam pengelolaan hutan (ecological fiscal transfer),
dengan perhitungan:
o DBH DR formula per daerah = 80% x Bagian Daerah x (PNBP SDA daerah

tertentu / total PNBP Nasional);
o DBH DR Kinerja per daerah = 20% x Bagian Daerah x (IKTL daerah tertentu /

Total IKTL pada daerah penghasil); dan
o Total alokasi DBH DR per daerah = DBH DR Formula (butir a) + DBH DR

Kinerja (butir b).
▪ IKTL adalah indeks kualitas tutupan lahan yang datanya bersumber dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. memperluas penggunaan DBH SDA DR Provinsi, termasuk sisa DBH DR yang

masih ada pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, terdiri dari:
▪ rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangan provinsi;
▪ rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
▪ pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu

dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
▪ pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;
▪ operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
▪ pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
▪ perlindungan dan pengamanan hutan;
▪ pengembangan perbenihan tanaman hutan;
▪ penyuluhan kehutanan; dan/atau

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

13

▪ strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
8. memperluas penggunaan sisa DBH SDA DR yang masih ada pada Rekening Kas

Umum Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
▪ pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
▪ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
▪ penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
▪ penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan

setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
▪ pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
▪ penyuluhan Lingkungan Hidup;
▪ konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
▪ pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
▪ strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. melakukan penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai
dengan kondisi keuangan negara serta mempertimbangkan kinerja Pemda dalam
pemeliharaan lingkungan; dan
10. memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH
SDA yang penggunaannya telah ditentukan.

Kebijakan DAU TA 2022 adalah:
1. Melanjutkan kebijakan Pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti

perkembangan PDN Neto dan/atau sesuai kebijakan Pemerintah.
2. Melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya,
dan formasi ASN Daerah.
3. Melanjutkan Penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap
bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas
fiskal daerah.
4. Penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta
mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD.
5. Mendorong penggunaan DAU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik
daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM
Pendidikan.

Arah kebijakan DAK Fisik TA 2022 sebagai berikut:
1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Fisik yang berdampak langsung pada

pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi COVID-19;
2. Melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur

dasar di daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan

pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas
pengawasan;
4. Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
5. Memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh
sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L);
6. Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM
sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja dan DAK Fisik Perdagangan;

Arah kebijakan, sasaran dan output dari DAK Fisik Jenis Reguler TA 2022 adalah
sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan

Arah Kebijakan:

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

14

(1) Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan Pendidikan
dalam Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas (memberikan perhatian pada
kebutuhan daerah afirmasi dengan kinerja Pendidikan rendah).

(2) Memberikan bantuan kepada Pemerintah daerah melalui penuntasan
pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan untuk penyelenggaraan layanan
pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan.

(3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dalam mendukung
pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang
berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan
Kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor
pariwisata dan industri).

(4) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka
memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,
kreatif, inovatif, dan berkarakter.

2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
Arah Kebijakan:
(1) Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam
penguatan ketahanan kesehatan penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan
supply side pelayanan kesehatan.
(2) Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin,
pasangan usia subur, ibu hamil, melahirkan dan nifas.
(3) Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi
intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan
survelians gizi, edukasi dan pengasuhan.

3. Jalan
Arah Kebijakan:
(1) Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota;
(2) Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas
pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.

4. Bidang Air Minum
Arah Kebijakan:
(1) Mewujudkan percepatan penyediaan air minum dalam rangka mendukung
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Major Project Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), mendukung pemulihan ekonomi,
reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM).
(2) Mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan
sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
(3) Penyediaan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan
kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity)
sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan SPAM bagi
daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan SPAM, serta dilakukan
berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

5. Bidang Sanitasi
Arah Kebijakan:

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

15

(1) Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah melalui dukungan Pemerintah
Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi.

(2) Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses
layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2020-2024, serta
pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID-19 secara nasional.

(3) Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan
dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.

(4) Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada alokasi prioritas dan
rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman
Arah Kebijakan:
Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan
permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan
masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas
Nasional (KPPN), terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah.

Arah Kebijakan, sasaran dan target output dari DAK Fisik Jenis Penugasan,
adalah sebagai berikut:
1. Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil dan

Menengah (SIKM).
Arah Kebijakan
Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan
kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan
menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, yang didukung dengan
penanganan jalan, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, serta
pasar rakyat penunjang pariwisata.

2. Tema Pengembangan Food Estate dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pertanian, Perikanan, dan Hewani.
Arah Kebijakan
(1) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan); dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi
pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan
dan pemulihan ekonomi nasional;
(2) Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan Food
Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya serta
kawasan sentra produksi pangan.

3. Tema Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Arah Kebijakan
Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari
Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah
tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan
perekonomian wilayah.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

16

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Nonfisik)
Kebijakan DAK Nonfisik TA 2022 diarahkan untuk:
a) Melanjutkan penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost

majemuk untuk BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
b) Pengalokasian Dana BOS per provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya

untuk meningkatkan efektifitas pelaporan, pertanggangjawaban dan pembinaan.
c) Pendanaan BOP PAUD termasuk BOP PAUD Kinerja untuk mendukung PAUD

Penggerak dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik secara holistik
untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.
d) Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK
untuk dana TPG,Tamsil dan TKG.
e) Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang
merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah
dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.
f) Pengalihan anggaran dukungan biaya persalinan pada Program Jaminan
Persalinan dari DAK Nonfisik menjadi Anggaran Kementerian Kesehatan yang akan
dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan manfaat yang diterima di daerah tidak
berkurang.

Kebijakan DAK Nonfisik per jenis:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP
PAUD)
Diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan
dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah
daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia
dini yang lebih bermutu.

3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat
dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.

4. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah
Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan
kesejahteraan bagi guru ASN Daerah.

5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
Ditujukan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi pemeliharaan dan
pemberdayaan museum dan taman budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Diarahkan untuk mempercepat pencapaian Indonesia Sehat, SPM dan
pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program
Sustainable Development Goals (SDG’s) bidang Kesehatan.

7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran
Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana).

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

17

8. Dana Pelayanan Kepariwisataan
Diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata dan
kompetensi SDM untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk
penyelenggaraan informasi kepariwisataan.

9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)
Diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil
(pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, dan
kecil) melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan
hukum.

10. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
Diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.

11. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)
Diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di
bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas
anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan
akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

12. Dana Fasilitasi Penanaman Modal (DFPM)
Diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku
usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk
mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah yang
menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional.

13. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
Diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan
ketahanan pangan masyarakat, penyampaian informasi pertanian, dan pelayanan
kesehatan ternak/hewan melalui pendataan, pelatihan, dan pendampingan.

14. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
(PK2SIKM)
Diarahkan untuk mendanai kegiatan bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang
merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.

Dana Insentif Daerah (DID)
Kebijakan DID TA 2022 meliputi:
1. Melanjutkan kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya meliputi:

1) Pengalokasian DID berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan
dengan menggunakan indikator kinerja daerah;

2) Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti bidang
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan baru DID meliputi:
Mengalokasikan DID sebesar Rp4.000,0 miliar berdasarkan kinerja tahun
sebelumnya dan Rp3.000,0 miliar berdasarkan kinerja tahun berjalan;

3. Pembagian alokasi DID berdasarkan kinerja tahun sebelumnya yang
dikelompokkan dalam 3 (tiga) klaster daerah berdasarkan indikator kapasitas fiskal
daerah.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

18

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Kebijakan Tahun 2022
Alokasi Antara Provinsi dengan kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah dengan
memperhatikan usulan Provinsi Papua sesuai surat nomor 900/10538/SET tanggal 7
September 2021 dan usulan Provinsi Papua Barat sesuai surat nomor
907/1620/GPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021, menggunakan formulasi dengan
variabel yang menggambarkan besaran kewenangan provinsi dan kab/kota pada
urusan tertentu yang diukur dengan belanja LKPD TA 2019 audited.

Alokasi Antar kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan

usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan formulasi dengan

variabel sebagai berikut:

No Variabel Tahun Sumber Data

Data

1 Jumlah Penduduk 2021 Kemendagri

2 Jumlah Orang Asli Papua 2020 BPS Provinsi

3 Luas Wilayah 2020 Kemendagri & Badan

Informasi Geospasial

4 Jumlah Distrik 2020 Kemendagri

5 Jumlah Kampung 2020 Kemendagri

6 Indeks Kesulitan Geografis 2020 BPS

7 Indeks Kemahalan Konstruksi 2020 BPS

8 Indeks Pembangunan Manusia 2020 BPS

9 Indikator capaian pembangunan 2019/2020

lainya sesuai usulan Provinsi

DTI dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar
Rp4.371,3 miliar. Pembagian DTI antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dilakukan berdasarkan:
1. Alokasi antar Provinsi: memperhatikan proporsi pembagian DTI tahun sebelumnya

Papua 55% dan Papua Barat 45%; dengan rincian alokasi sebagai berikut:
(1) Provinsi Papua sebesar Rp2.404,2 miliar; dan
(2) Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.967,1 miliar.
2. Alokasi antara provinsi dengan kabupaten/kota: memperhatikan usulan DTI dari
provinsi yang mempertimbangkan kewenangan, prioritas dan kebutuhan
pembangunan infrastruktur di daerah serta hasil reviu pemerintah sesuai kriteria
tertentu dengan memperhatikan kebutuhan prioritas tinggi;
3. Alokasi antar kabupaten/kota: memperhatikan usulan DTI dari provinsi yang
mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta hasil
reviu pemerintah sesuai kriteria tertentu dengan memperhatikan kebutuhan
prioritas tinggi.
a) Infrastruktur DTI meliputi infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, air bersih,

energi listrik, dan sanitasi lingkungan.
b) Selisih antara pembagian DTI usulan provinsi dengan pembagian DTI

antarprovinsi hasil reviu pemerintah menggunakan stock program usulan
kegiatan DAK Fisik.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

19

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Kebijakan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta TA 2022:
1. Melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan melalui penyusunan

grand design dengan capaian output yang jelas dan terukur serta selaras dengan
kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi.
2. Melanjutkan kebijakan penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana
Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap peningkatan kualitas kebudayaan
dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
3. Melanjutkan kebijkan peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan
DIY dengan melibatkan Aparat Pengawas dan Masyarakat.
4. Memperluas penggunaan Dana Keistimewaan DIY selain untuk 5 (lima)
kewenangan sebagaimana diatur UU Nomor 13 Tahun 2012, dapat mendanai
kegiatan prioritas nasional yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Keuangan.

Dana Desa (DD)
Kebijakan Dana Desa TA 2022 sebagai berikut:
1. Melakukan peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa, meliputi:

a. Penyempurnaan Kebijakan Pengalokasian Dana Desa, melalui:
1) Perbaikan formula perhitungan, yaitu:
a) memperluas klaster Alokasi Dasar berdasarkan Jumlah Penduduk yang
sebelumnya 5 klaster menjadi 7 klaster agar lebih mencerminkan keadilan;
b) menurunkan nominal Alokasi Afirmasi per desa agar Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal lebih termotivasi mendapatkan Alokasi Kinerja.
2) Penajaman kriteria dan bobot pengalokasian, dengan memperkecil porsi
Alokasi Formula yang sebelumnya 31% menjadi 30% dan memperbesar porsi
komponen Alokasi Kinerja sebelumnya 3% menjadi 4% untuk memotivasi
semua desa agar meningkatkan status dan kinerja.

b. Penghitungan dan penetapan Dana Desa per desa oleh Pemerintah dan
disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

c. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka:
1) Pemulihan ekonomi nasional di desa melalui program perlindungan sosial
berupa Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target 8 (delapan) juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2) Mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan
peningkatan kesehatan masyarakat termasuk penurunan stunting dan
penanganan COVID-19 di desa;
3) Program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan
penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, program Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa, dan
program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

2. Memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan Dana Desa
melalui peningkatan penyediaan kualitas basis data serta pemantauan dan evaluasi
Dana Desa.

3. Memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan
pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa
bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

20

POSTUR TKD APBN TA 2022

URAIAN RAPBN 2022 KESEPAKATAN

> Transfer ke Daerah 702.413,5 701.613,5
I. Dana Perimbangan 673.657,2 672.857,2
A. Dana Transfer Umum 483.263,4 483.263,4
1. Dana Bagi Hasil 105.263,4 105.263,4
a. Pajak
1) Pajak Penghasilan 53.857,0 53.857,0
2) PBB 32.755,7 32.755,7
3) Cukai Hasil Tembakau 17.230,7 17.230,7
b. Sumber Daya Alam
1) Migas 3.870,6 3.870,6
2) Pertambangan Mineral dan 43.506,3 43.506,3
3) KBeahtuubtanraan 16.515,2 16.515,2
4) Perikanan 22.409,0 22.409,0
5) Panas Bumi
c. Pembayaran Kurang Bayar DBH 2.037,1 2.037,1
2. Dana Alokasi Umum 1.302,2 1.302,2
B. Dana Transfer Khusus 1.242,8 1.242,8
1. Dana Alokasi Khusus Fisik 7.900,0 7.900,0
a. Pendidikan 378.000,0 378.000,0
1) Pendidikan 190.393,8 189.593,8
2) Perpustakaan Daerah 60.874,0 60.874,0
b. Kesehatan dan Keluarga Berencana 18.348,5 18.348,53
1) Kesehatan 181.73.4789,85,35 17.798,5
2) Keluarga Berencana
c. Jalan 550,0 550,0
d. Air Minum 15.774,3 15.774,3
e. Sanitasi 15.175,9 15.175,9
f. Perumahan dan Permukiman
g. Irigasi 598,4 598,4
h. Pertanian 11.500,0 12.165,2
i. Kelautan dan Perikanan
j. Industri Kecil dan Menengah 3.000,0 3.000,0
k. Pariwisata 2.000,0 2.000,0
l. Transportasi Perairan 1.000,0 1.000,0
m.Transportasi Perdesaan 1.500,0 1.500,0
n. Lingkungan Hidup 2.200,0 2.200,0
o. Kehutanan 1.134,9 1.134,9
p. Perdagangan
q. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 750,0 753,2
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 709,3 431,9
a. BOS 937,0 530,7
b. BOP PAUD 1.000,0 1.000,0
c. BOP Pendidikan Kesetaraan 350,0 350,0
350,0 350,0
200,0 200,0
120,0 135,3
129.519,8 128.719,8
53.911,4 54.108,3
4.193,8 4.254,9
1.280,2 1.022,2

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

21

URAIAN RAPBN 2022 KESEPAKATAN

d. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 51.990,5 51.990,5

e. Dana Tambahan Penghasilan Guru 1.684,3 1.684,3

ASN Daerah 1.651,3 1.651,3
f. Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah
167,6 167,6
di Daerah Khusus 10.733,1 9.933,1
g. BOP Museum dan Taman Budaya 2.759,8
h. BOK 2.759,8
i. BOKB 225,0 225,0
j. Dana PK2UMK 127,9 127,9
k. Dana Pelayanan Kepariwisataan 100,0 100,0
l. Dana Bantuan BLPS
m. Dana Pelayanan Perlindungan 120,0 120,0

Perempuan dan Anak 225,0 225,0
n. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 200,0 200,0
o. Dana Ketahanan Pangan dan
p. DPearntanPiaennguatan Kapasitas 150,0 150,0

Kelembagaan Sentra IKM 7.000,0 7.000,0
II. Dana Insentif Daerah 21.756,3 21.756,3
III. Danaq.Otsus dan Dana Keistimewaan DIY 20.436,3 20.436,3

A. Data Otonomi Khusus 8.505,0 8.505,0
7.560,0 7.560,0
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Papua
2. DBanraat Otsus Prov. Aceh 4.371,3 4.371,3
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam
1.320,0 1.320,0
Rangka Otsus 68.000,0 68.000,0
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

>Dana Desa

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

SANDINGAN TRANSFER KE DAE
PROVINSI SULA

Pemprov/Pemda DBH

Provinsi Sulawesi Tengah 2021 2022
Kab. Banggai 181.436.490 226.574.040
Kab. Banggai Kepulauan 173.917.282 283.650.765
Kab. Buol 24.776.984 31.306.822
Kab. Toli-Toli 28.250.191 35.320.996
Kab. Donggala 26.545.880 33.515.985
Kab. Morowali 27.208.137 33.972.220
Kab. Poso 147.459.923 128.288.400
Kota Palu 29.302.063 33.967.214
Kab. Parigi Moutong 39.039.207 46.264.862
Kab. Tojo Una Una 27.178.217 33.405.113
Kab. Sigi 27.869.156 32.264.442
Kab. Morowali Utara 25.681.177 32.012.509
Kab. Banggai Laut 43.503.848 52.552.594
Total 24.864.952 30.902.235
827.033.507 1.033.998.197

Kunjungan Kerja Badan Anggaran D

16

ERAH DAN DANA DESA (TKDD)

AWESI TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

DAU DAK Fisik

2021 2022 2021 2022
1.542.542.285 1.494.941.239 397.757.337 418.473.747
107.653.901 122.888.338
832.604.848 805.938.719 134.786.308 46.425.124
455.240.804 441.263.415 148.381.470 68.596.217
493.198.370 477.755.362 125.633.364 58.247.755
598.193.032 579.299.327 202.423.316 166.102.377
639.377.007 619.609.701 116.240.671 93.314.997
473.825.401 458.893.660 96.545.149 132.087.247
694.175.865 672.294.065 170.876.093 87.953.782
657.337.602 636.284.819 119.186.065 238.951.013
742.502.078 720.186.220 158.905.724 123.754.585
561.831.712 544.410.196 158.905.724 138.434.497
597.869.746 579.175.622 109.995.856 127.390.297
550.351.848 533.286.782 57.689.032 47.620.676
398.302.986 386.229.968 2.104.980.010 1.870.240.652
9.237.353.584 8.949.569.095

DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

SANDINGAN TRANSFER KE DAE
PROVINSI SULA

Pemprov/Pemda DAK Non Fisik

Provinsi Sulawesi Tengah 2021 2022
Kab. Banggai 855.757.310 415.127.690
Kab. Banggai Kepulauan 152.091.459 206.033.223
Kab. Buol 64.544.499 93.339.630
Kab. Toli-Toli 56.307.948 81.467.332
Kab. Donggala 76.843.413 101.830.722
Kab. Morowali 120.273.585 169.379.956
Kab. Poso 59.785.876 91.186.647
Kota Palu 109.510.266 139.474.573
Kab. Parigi Moutong 118.184.694 164.066.638
Kab. Tojo Una Una 155.208.156 227.866.194
Kab. Sigi 70.606.877 97.453.150
Kab. Morowali Utara 114.132.550 148.587.838
Kab. Banggai Laut 66.403.050 82.791.936
Total 35.765.209 43.733.444
2.055.414.892 2.062.338.973

Kunjungan Kerja Badan Anggaran D

17

ERAH DAN DANA DESA (TKDD)

AWESI TENGAH (dalam ribuan rupiah)

DID Dana Desa
2021
45.034.998 2022 2021 2022
76.993.734 - - -

- 17.313.409 234.192.435 220.924.811
7.235.060 4.584.136 114.114.949 104.492.851
17.620.125 1.205.659 94.572.829 83.199.687
6.728.200 91.679.821 81.919.498
57.280.042 - 142.848.951 136.944.330
48.380.417 - 104.866.975 96.507.897
15.485.527 - 133.504.556 121.377.492
10.946.460 4.785.831
10.946.460 5.822.530 - -
37.013.835 - 237.516.597 230.642.908
24.170.410 5.259.510 122.792.601 111.594.110
11.708.206 3.326.856 148.457.442 142.796.945
369.543.474 3.152.266 115.919.937 101.993.104
3.586.502 57.128.912 46.154.598
49.036.699 1.597.596.005 1.478.548.231

DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

DANA ALOKSI KHUSUS (DA
PROVINSI SULA

Pendidikan Kesehatan d
Keluarga
Berencana

No Nama Daerah Subtotal Subtotal
Pendidikan Kesehatan d
330 Provinsi Sulawesi Tengah
331 Kab. Banggai Keluarga
332 Kab. Banggai Kepulauan Berencana
333 Kab. Buol
334 Kab. Toli Toli 290.498.824 33.514.91
335 Kab. Donggala 15.808.454 69.641.21
336 Kab. Morowali 10.608.188 11.736.70
337 Kab. Poso 28.795.896 11.722.16
338 Kota Palu 9.656.123 28.070.42
339 Kab. Parigi Moutong 19.657.457 65.784.72
340 Kab. Tojo Una Una 7.175.815 15.639.39
341 Kab. Sigi 32.004.148 52.099.62
342 Kab. Banggai Laut 30.515.865 18.925.48
343 Kab. Morowali Utara 61.183.391 90.869.93
44.728.664 31.525.44
Total 4.917.730 84.252.96
8.291.547 11.937.66
26.815.356 28.741.57
590.657.458 554.462.24

Kunjungan Kerja Badan Anggaran D

18

AK) FISIK APBN TAHUN 2022
AWESI TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

dan

a Air Minum Sanitasi Perumahan
dan
Jalan
dan Pemukiman

a - - -
1.941.073 4.829.257 2.530.274
15 33.411.525 8.190.315 4.900.000 1.763.529
17 9.244.223 7.842.297 5.532.365 3.527.057
06 6.224.179 6.154.677 4.004.520
62 11.176.440 6.120.061 5.083.429 -
20 10.362.015 7.197.305 4.829.257 1.992.341
25 34.514.133 7.945.893 5.083.429 5.072.501
99 22.250.048 4.748.139 4.152.181
25 34.954.152 10.599.992 4.831.989 -
83 28.615.943 7.741.359 5.083.429 996.171
34 32.954.356 8.823.829 5.484.575
47 28.950.326 7.398.694 -
69 34.325.394 7.758.895 994.158 5.725.360
61 6.023.399 92.462.529 5.341.560
78 23.976.613 60.150.149 630.000
41 316.982.746 2.755.514
3.565.242
28.557.989

DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

DANA ALOKSI KHUSUS (DA
PROVINSI SULA

Kunjungan Kerja Badan Anggaran D

AK) FISIK APBN TAHUN 2022 19
AWESI TENGAH (dalam ribuan rupiah)

DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

22

LINK DATA-DATA
KUNJUNGAN KERJA BADAN ANGGARAN

KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
(6-8 DESEMBER 2021)

23

CATATAN:

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

24

CATATAN:

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

25

CATATAN:

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

26
Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah