Tutorial e-book anyflip

LAPORAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD)

PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada tuhan yang
maha esa karena rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Laporan ini disusun sebagai tanggung jawab dari penyelenggaraan Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran yang di danai oleh
APBD Tahun 2020 DPA SKPD Nomor 2.07.01.01.19 Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi dan Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh ASN yang telah berperan serta dalam kegiatan ini
serta kepada seluruh keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) baik di Provinsi Bengkulu maupun di Kabupaten/Kota, sehingga
laporan ini dapat tersusun dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Kami juga menyadari bahwa dalam laporan yang kami buat belum
sempurna untuk itu kami minta saran dan kritik yang membangun untuk
perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat
bagi kita semua.

Bengkulu, Desember 2020
Pengguna Anggaran

HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19640713 198307 1 001

LAPORAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PERKANTORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan dan memacu kinerja para tenaga teknis (THL) yang
ada pada DPMD Provinsi Bengkulu dan juga supaya tertib administrasi
yang kita inginkan dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya maka
diberikannya atau dihargainya jasa para THL yang ada pada DPMD
Provinsi Bengkulu tersebut yaitu jasa administrasi dan teknis perkantoran
untuk dapat mensejahterakan dan sebagai stimulus para THL yang ada
untuk dapat bekerja dan meningkatkan tugas-tugasnya untuk membantu
pekerjaan ASN yang ada pada DPMD Provinsi Bengkulu.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19 tambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2838);

2. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor
6),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 tanggal
24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu TahunAnggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 21
Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 46
Tahun 2016)
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor51 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2017 Nomor 51);
13. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.56Y. BPKD Tahun
2019tanggal 31Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran di
lingkunganPemerintahProvinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Surat Perintah Nomor :
800/956/BKD/2020 tanggal 7 Desember 2020tentang Penunjukan
Plt. Kepala DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaProvinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.16.BPKD Tahun 2020
tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulun Tahun Anggaran 2020;

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Kegiatan
Maksud kegiatan ini adalah untukdapat meningkatkan kinerja dan
tertib administrasi sebagaimana mestinya dan yang telah di targetkan
dapat tercapai dengan baik.

2. Tujuan Kegiatan
 Meningkatkan kinerja THL DPMD Provinsi Bengkulu.
 Tercapainya tertib administrasi yang baik.
 Kelancaran semua tugas dan tanggung jawab THL yang terdapat pada

DPMD Provinsi Bengkulu
3. Sasaran Kegiatan
 Meningkatkan kinerja THLpada DPMD Provinsi Bengkulu dan tertib

administrasi sehingga target capaian kinerja pada DPMD tercapai
dengan baik dalam kurun waktu selama satu tahun.

BAB II
PELAKSANAAN

Bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dan merupakan
kegiatan rutin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Provinsi
Bengkulu, penyerapan yang kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran sudah di laksanakan dengan PaguRp. 183.917.120,-
dansudahterealisasiRp.177.800.000,- (96,67%)

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Bahwa pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Bengkulu Tahun 2020 merupakan upaya meningkatkan kinerja para
THL dalam melakukan aktivitas pekerjaannya dan untuk mencapai
tertib administrasi demi tercapainya target capaian kinerja pada Dinas
PMD Provinsi Bengkulu.

2. Saran
Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berdampak positif bagi
kantor oleh karena itu perlu dilaksanakan secara terus menerus.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai
bahan pertanggung jawaban kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2020 dan sebagai bahan tindaklanjut di masa yang akan datang.

Bengkulu, Desember 2020

Pengguna Anggaran

HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19640713 198307 1 001