PENDAHULUAN PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA KOMPETENSI INTI 3. Memahami menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual konseptual prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KOMPETENSI DASAR 3.10 Menganalisis Strategi dan bentuk Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. 4.10 Mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahanakan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda dan menyejikannya dalam bentuk cerita sejarah. INDIKATOR 3.10.1 Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda 3.10.2 Menganalisis peran tokoh-tokoh dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi 3.10.3 Menganalisis hasil-hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. TUJUAN Setelah proses pembelajaran ini diharapkan siswa akan dapat: 1. Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda melalui jalur diplomasi 2. Menganalisis peran tokoh-tokoh dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi 3. Menganalisis hasil-hasil perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dalam upaya mempertahankan
PEMBAHASAN MATERI POKOK: 1.Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melalui strategi diplomasi 2.Perjanjian Linggarjati 3.Perjanjian Renville 4.Perjanjian Roem-Royen 5.Konferensi Meja Bundar
PERJUANGAN MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN MELALUI STRATEGI DIPLOMASI A. Pengertian Diplomasi Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencari dukungan dunia internasional dan berunding langsung dengan Belanda. Namun, sebelum kalian belajar tentang proses diplomasi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia silahkan kalian scan barcode disamping untuk tau apa itu diplomasi! B. Mencari dukungan internasional Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Negara- negara yang mendukung Indonesia antara lain sebagai berikut. Australia Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia Gambar 1: https://portalpurwokerto.pikiran- rakyat.com/pendidikan Gambar 2: https://katadata.co.id/
Ruang Literasi Ternyata Indonesia dengan India pernah melakuakn hubungan Diplomasi yang bernama “Diplomasi Beras” Untuk menambah pemahaman anda yuk scan barcode disamping ! berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. India India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia. Konferensi Inter-Asia dilaksanakan pada tahun 1949. Negara-negara Liga Arab Negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB Para tokoh politik Indonesia mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhasil mempengaruhi negaranegara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Indonesia. C. Berunding dengan Belanda Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia- Belanda misalnya: Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Persetujuan Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar.
a. Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda (10 Februari 1946) Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison) memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di lakukan. Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada awal perundingan, H.J. van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan. b. Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946) Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilakukan di Hooge Veluwe negeri Belanda pada tanggal 14 – 25 April 1946. Perundingan mengalami kegagalan. c. Perundingan gencatan senjata (20–30 September 1946) Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata. Perundingan diikuti wakil dari Indonesia,Sekutu, dan Belanda. Perundingan dilaksanakan dari tanggal 20 – 30 September 1946. Perundingan tidak mencapai hasil yang diinginkan. d. Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946) Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan berlangsung di rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Sutan Syahrir. Delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord Killearn. Perundingan tingkat panitia menghasilkan persetujuan gencatan senjata sebagai berikut.
1. Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan militer Sekutu serta Indonesia. 2. Dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan Senjata untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata. 3. Di bidang politik, delegasi Pemerintah Indonesia dan komisi umum Belanda sepakat untuk menyelenggarakan perundingan politik “secepat mungkin”. e. Perundingan Linggarjati (10 November 1946) Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan sebelumnya, sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut: Inggris, sebagai pihak penengah diwakili olehLord Killearn. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota). Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota). Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan yang disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati. Soetan Sjahrir (kanan), dalam Perundingan Linggarjati dengan pihak Belanda. wikimedia commons/Domain Publik sumber gambar: https://tirto.id/f9zC
1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harusmeninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan negatifnya. - Segi positifnya ialah adanya pengakuan de facto atas RI yang meliputi Jawa, Madura,dan Sumatera. - Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari Sabang sampai Merauke, yang seluas Hindia Belanda dulu tidak tercapai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang perjanjian Linggatjati yuk tonton video berikut dengan scan barcode ini ya! f. Melibatkan Komisi Tiga Negara Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik. Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham (wakil Amerika Serikat). Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai. Pada tanggal 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaannya.
Kapal USS Renville milik Amerika Serikat https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspre s/perjanjian-renville-17-januari-1948/ g. Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948) KTN berusaha mendekatkan RI dan Belanda untuk berunding. Atas usul KTN, perundingan dilakukandi tempat yang netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan tersebut dinamakan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Yang hadir pada perundingan di atas kapal Renville ialah sebagai berikut. Frank Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota) sebagai mediator dari PBB. Delegasi Indonesia Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin (ketua), Ali Sastroamidjojo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), Dr. J. Leimena (anggota), Dr. Coa Tik Ien (anggota), dan Nasrun (anggota). Delegasi Belanda Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H.A.L. van Vredenburgh (anggota), Dr. P. J. Koets (anggota), dan Mr. Dr. Chr. Soumokil (anggota). Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI. 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu. 4. Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda. Persetujuan Renville National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210609122218-31- 652094/latar-belakang-dan-isi-perjanjian-renville.
Yuk scan barcode ini dan silahakn tonton video nya agar kalian dapat melihat peristiwa Agresi Militer Belanda II ditandatangani oleh Amir Syarifuddin (Indonesia) dan Abdulkadir Wijoyoatmojo (Belanda). Perjanjian ini semakin mempersulit posisi Indonesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan itu bertambah setelah Belanda melakukan blockade ekonomi terhadap Indonesia. Itulah sebabnya hasil Perjanjian Renville mengundang reaksi keras, baik dari kalangan partai politik maupun TNI. Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil perundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. h. Resolusi DK PBB (28 Januari 1949) Berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut. Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya.Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948. Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI. Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk: membantu melancarkan perundinganperundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.
i. Perjanjian Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949) Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama “Roem-Royen Statement”. Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri. Pernyataan delegasi Indonesia antara lain sebagai berikut. Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Kesediaan mengadakan penghentian tembakmenembak. Kesediaan mengikuti Konferensi Meja Bundar setelah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum. Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut. Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Ilustrasi Perjanjian Roem Royen (7 Mei 1949). tirto/Sabit. https://tirto.id/cJXj
Menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Pengembalian Yogyakarta ke tangan Republik Indonesia diikuti dengan penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta. Tentara Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948 – 6 Juli 1949. j. Konferensi Inter-Indonesia (19 -22 Juli 1949 dan 31 Juli – 2 Agustus 1949) KII Pertama di Yogyakarta 19-22 Juli 1949 - (Foto ulang koleksi ANRI: Darto Harnoko) http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/sidang-konferensi-inter-indonesia-i-di-yogyakarta/ Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara- negara bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO). Pembicaraan dalam Konferensi InterIndonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain: 1. masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS, 2. kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.
Hasil positif Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini. Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Bendera kebangsaan adalah Merah Putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional. Dalam bidang militer, Konferensi Inter-Indonesia memutuskan hal-hal berikut. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian. Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Republik Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan di Sumatera pada tanggal 15 Agustus. Tercapainya kesepakatan tersebut memungkinkan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
Tokoh Konferensi Meja Bundar (KMB). Baris pertama (Delegasi Indonesia, dari kiri ke kanan): Drs Moh.Hatta (Ketua), Mr. Moh.Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J.Leimena, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Baris kedua (Delegasi Indonesia, dari kiri ke kanan): Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Kolonel T. B. Simatupang, dan Mr. Muwardi. Baris Ketiga (dari kiri ke kanan): Sultan Hamid II (BFO), Mr. van Maarseveen (Belanda), Tom Critchley (UNCI).(Wikimedia Commons) https://www.kompas.com/skola/read/2021 k. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949) Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 dan dihadiri oleh: Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta, Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid, Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van Maarseveen, dan UNCI diketuai oleh Chritchley. Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, W. Drees. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dalam konferensi dibentuk tiga komisi, yaitu: Komisi Ketatanegaraan, Komisi https://m.merdeka.com/jabar/sejarah-2-november-1949-berakhirnya- konferensi-meja-bundar-di-den-haag-kln.html
Keuangan, dan Komisi Militer. Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam perundingan adalah: dari Komisi Ketatanegaraan menyangkut pembahasan mengenai Irian Jaya, dari Komisi Keuangan menyangkut pembicaraan mengenai masalah utang. Belanda menuntut agar Indonesia mengakui utang terhadap Belanda yang dilakukan sampai tahun 1949. Dalam bidang militer, tanpa ada kesulitan siding menyepakati inti angkatan perang dalam bentuk Indonesia Serikat adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, KNIL (tentara Belanda di Indonesia) akan dilebur ke dalam TNI. KMB dapat menghasilkan beberapa persetujuan. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB di Den Haag: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS. 2. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung. 3. Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 4. Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 5. Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum. 6. Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS. 7. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942. KMB disepakati Indonesia dan Belanda dengan menyisakan sebuah kontroversi: pengakuan atau penyerahan kedaulatan? Yuk scan barcode nya untuk menambah wawasan anda tentang dampak dari hasil Konferensi Meja Bundar.
C. Pengakuan Kedaulatan Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Anda dapat melihat prosesi pengakuan kedaualatan Indonesia oleh Belanda melalui video berikut, silahkan scan barcode. Penyerahan kedaulatan Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS), dihadiri Ratu Belanda Juliana dan Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. (Joop van Bilsen/Anefo/Nationaal Archief, Public Domain via Wikimedia Commons) https://www.acehbisnis.com/news/ratu-belanda-teken-penyerahan-kedaulatan-indonesia-harus-bayar-mahar/index.html
Tes Formatif 1. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana menteri Sutan Sjahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhom. Isi Perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia sebab.… a. mempersempit wilayah RI dan mengubah tujuan negara b. mempersempit wilayah RIS dan mengubah tujuan negara c. mempersempit wilayah NIS dan mengubah tujuan negara d. mempersempit wilayah NIT dan mengubah tujuan negara e. mempersempit wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengubah tujuan Negara 2. Walaupun di berbagai bidang, perjanjian Linggarjati sangat merugikan bangsa Indonesia, tetapi di satu sisi kita melihat hikmah sebagai keuntungan, yaitu … . a. wilayah Indonesia menjadi semakin luas b. bentuk negara sesuai dengan cita-cita proklamasi c. berakhirnya sengketa antara Indonesia dengan Belanda d. para pemimpin Indonesia duduk sejajar dengan pemimpin Belanda e. adanya pengakuan kedaulatan atas wilayah Indonesia oleh Belanda 3. Menanggapi Agresi Militer I Belanda Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Keterangan yang tepat berkaitan dengan KTN adalah.… a. badan arbitrase yang tidak memihak b. badan yang membantu perjuangan bangsa Indonesia c. komisi jasa baik yang berusaha membantu Indonesia d. lembaga khusus yang menangani bangsa-bangsa terjajah e. komisi yang beranggotakan Amerika Serikat,Inggris, dan Belgia 4. Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional. Aksi tersebut menyebabkan Dewan Keamanan PBB membentuk suatu badan komisi jasa baik yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Negara netral yang duduk dalam KTN yang bukan ditunjuk Indonesia maupun Belanda adalah.… a. Australia b. Belgia c. Amerika Serikat d. Inggris e. Prancis 5. Peristiwa penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta oleh Belanda yang selanjutnya diasingkan ke Prapat dan Muntok terjadi pada saat.… a. Perundingan Renville b. Perjanjian Roem-Royen c. Serangan Umum terhadap Kota Yogyakarta d. Agresi Militer Belanda I e. Agresi Militer Belanda II 6. Dukungan yang muncul dari PBB terhadap kemerdekaan Indonesia ditunjukkan dengan…. a.menolak Indonesia untuk menjadi anggota PBB
b.pengembalian hak milik Belanda yang diakui oleh Indonesia c.membentuk KTN untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda d. Dewan Keamanan PBB memerintahkan dilaksanakannya Agresi Militer oleh Belanda e. membentuk tentara keamanan PBB untuk menyelesaikan sengketa Belanda tahun 1945 7. Perundingan secara diplomasi banyak dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di bawah ini yang bukan merupakan upaya-upaya diplomasi pasca kemerdekaan adalah…. a. Perjanjian Renville b. Perjanjian Linggarjati c. Perjanjian Bongaya d. Konferensi Meja Bundar e. Perjanjian Roem-Royen 8. Perhatikan pernyataan berikut: 1) Perundingan Roem Royen 2) Konferensi Inter Indonesia 3) Perjanjian Linggajati 4) KMB 5) Perjanjian Renville Kronologi peristiwa perjuangan melalui strategi diplomasi ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 b. 5 – 4 – 3 – 2 – 1 c. 3 – 2 – 1 – 5 – 4 d. 3 – 5 – 1 – 2 – 4 e. 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 9. Perundingan KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 – 2 November 1949 menghasilkan keputusan yang menguntungan bagi Indonesia, adalah . . . . a.Belanda mengakui keberadaan RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat b.RIS terdiri atas RI dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda c. Akan dibentuk Uni Indonesia- Belanda d.Bentuk pemerintahan Indonesia menjadi negara RIS e. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 10. Indonesia resmi diakui sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mendapatkan pengakuan kedaulatan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan pada tanggal . . . . a. 25 Desember 1949 b. 26 Desember 1949 c. 27 Desember 1949 d. 28 Desember 1949 e. 29 Desember 1949.
Daftar Pustaka Hapsari, Ratna. 2017. Sejarah Indonesia Kelas XI. Jakarta : Erlangga.. Poesponegoro, Djoned Marwati, dan Notosusanto, Nugroho. 1993. SejarahNasionalIndonesia IV.Jakarta : Balai Pustaka. Kemdikbud. 2014. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2. Jakarta:Kemdikbud. https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/pendidikan https://katadata.co.id/ ttps://tirto.id/f9zC https://tirto.id/cJXj https://www.kompas.com/skola/read/2021 https://tirto.id/konferensi-meja-bundar-dan-kontroversi-penyerahan-kedaulatan-f8wV