ZI PSDKP BENOA

ZONA INTEGRITAS

PANGKALAN PSDKP BENOA



PANAGKALAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA rencana, program, dan anggaran, serta
NOMOR 33/PERMEN-KP/2016 NOMOR 69/PERMEN-KP/2020 pelaporan dibidang pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
DIUBAH perikanan;

TUGAS 2. Pelaksanaan operasional pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok
masyarakat pengawas;

4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan
pemeliharaan kapal pengawas perikanan;

5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan;

6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan
prasarana pengawasan; dan

7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

PANAGKALAN CAPAIAN TIM MANAJEMEN ZI KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

6 Area Perubahan Surat Perintah Tim Zona Integritas Capaian Tim Manajemen Perubahan
Zona Integritas
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN Pembentukan Tim Kerja
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor : B.3302/PSDKPLan.4/KP.440/X/2021 - SURAT PERINTAH B.3302/PSDKPLan.4/KP.440/X/2021
- MEKANISME PEMBENTUKAN TIM ZI

Perubahan Polapikir

- PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
-KEGIATAN APEL PAGI
- PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pemantauan dan Evaluasi

- ADANYA MONEV KEGIATAN

Rencana Kegiatan

- RENCANA KEGIATAN

PANAGKALAN TATALAKSANA KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

AREA ISU STRATEGIS HASIL YANG DIHARAPKAN

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja tidak jelas Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

TUJUAN

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas implementasi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di
Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM.

• SASARAN YANG AKAN DICAPAI

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; dan
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona

Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.

INDIKATOR
 Implementasi atas Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan utama
 Implementasi E-Office (Sistem pengukuran kinerja, Sistem Kepegawaian, Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem

informasi)
 Implementasi Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

PANAGKALAN SOP KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA SOP penerbitan HPK Keberangkatan & SLO PERIKANAN
SOP Pemeriksaan Kedatangan Kapal Perikanan

SOP Penerbitan LVHPI
SOP Pengawasan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

SOP Usaha Pembudidayaan Ikan
SOP Distribusi Hasil Perikanan
SOP Pengawasan Kawasan Konservasi
SOP Pengawasan Ikan dilindungi
SOP Pengawasan wisata bahari
SOP Pengelolaan wilayah pesisir
SOP Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
SOP Pengawasan Destructive Fishing

PANAGKALAN PENGEMBANGAN E-OFFICE KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

BEFORE AFTER

Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerjaku kkp http://kinerjaku.kkp.go.id/2020/
masih manual
Simwaskan
Pengawasan dilakukan dengan cara manual dan http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/index.php/aut
database belum terintegrasi h/login

Data/ arsip pegawai tersimpan di lemari dan tidak e-pegawai
terupdate, sistem input manual http://epegawai2.kkp.go.id/home/auth/login

Penilaian kerja pegawai masih manual (DP3) e-skp KKP http://prestasikerja.kkp.go.id/main-
page.php

PANAGKALAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Website Pangkalan PSDKP Benoa Instagram Pangkalan PSDKP Benoa KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI
Twitter Pangkalan PSDKP Benoa Facebook Pangkalan PSDKP Benoa
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN
TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN

TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR

Youtube Pangkalan PSDKP Benoa

PANAGKALAN CAPAIAN TIM PENATAAN SISTEM KEMENTERIAN
PSDKP MANAJEMEN SDM KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN
PENGEMBANGAN PENETAPAN PENEGAKAN
POLA MUTASI SISTEM INFORMASI
TNA (TRAINING MONITORING SOSIALISASI KODE E-PEGAWAI KKP
PETA JABATAN NEED ANALYSIS) CAPAIAN KINERJA ETIK PEGAWAI
PSDKP
PEGAWAI

PANAGKALAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tugas dan fungsi organisasi

Keterlibatan Pimpinan dalam pemantauan kinerja secara berkala

2021

2020

Jadwal Rapat Keikutsertaan seluruh level pimpinan Jadwal Monitoring dan Evaluasi
dalam Rapat Pemantauan Kinerja Laporan Kinrerja
Pengukuran Kinerja dan

Penyusunan LKJ
Koreksi dan TTD pada Laporan Kinerja

PANAGKALAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tugas dan fungsi organisasi

Penguatan Substansi Laporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran Strategis Organisasi

2020 2021

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)
tahun 2020 tahun 2021

PANAGKALAN PENGUATAN PENGAWASAN KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PENANGANAN GRATIFIKASI PERIKANAN

Hibah Barang
Gratifikasi Thn 2020

1. Himbauan Apel Pagi 2. SK PUPG 3. Rencana Kerja 4. SOP Penerbitan
SLO

5. Fakta Integritas 6. Pemasangan Baliho 7. Nilai Dasar 8. Komitmen bersama

SIAP WBK/WBBM SUDUT GRATIFIKASI

PANAGKALAN PENGUATAN PENGAWASAN KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

1 5

Integritas Nilai Etika Hubungan Kerja

2 8 6

Komitmen Peran APIP
Kompetensi
Unsur 7
3 Pengendalian
Pembinaan SDM
Pimpinan Kondusif
8
4
Pendelegasian Wewenang
Struktur Organisasi

PANAGKALAN PENGUATAN PENGAWASAN KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Identifikasi dan Mitigasi Conflict of Interest Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

No Subyek Bentuk COI (Conflict of Interest) Situasi / Kondisi Terjadinya COI Strategi Penanganan
Sebagai penanggung jawab Sasaran Kinerja Utama PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA
1 Pejabat struktural Gratifikasi, penggunaan aset. rahasia
Pangkalan PSDKP jabatan/instansi, perangkapan jabatan,
Benoa rekruitmen pegawai, penyalahgunaan
jabatan

Kepala Pangkalan Gratifikasi Sebagai Kepala UPT penanggung jawab kegiatan; mendapat MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS,
fasilitas/hadiah dari pelaku usaha perikanan dan/atau pihak ketiga INTERNALISASI KODE ETIK
Penggunaan aset yang dpt menimbulkan COI dan termasuk gratifikasi yang dianggap MELAPORKAN GRATIFIKASI
Rahasia Jabatan / Instansi suap
Perangkapan jabatan MELAPORKAN LHKPN
Rekruitmen pegawai Penggunaan aset utk kepentingan pribadi dan keluarga
INTERNALISASI KODE ETIK,
Membocorkan rahasia kegiatan pengawasan SDKP Benoa MEMBUAT SK TTG PENANGGUNG JAWAB

Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan PEMAKAIAN BMN
pegawai baik langsung maupun tidak langsung PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pencapaian Kinerja Dalam pencapaian kinerja harus dibagi tugas dan fungsi masing - PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA
Penyalahgunaan jabatan masing jabatan yang di emban PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Menyalahgunakan jabatan utk kepentingan pribadi dan/atau
keluarga dan golongan, dan mempengaruhi pihak ketiga baik
langsung maupun tdk langsung

PANAGKALAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN
PSDKP YANG LEBIH EFISIEN KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Unit kerja telah menetapkan standar pelayanan yang lebih efisien. Dalam penyusunan standar pelayanan
melibatkan tokoh masyarakat, akademisi dan pelaku usaha

PENERBITAN SK KEPALA PANGKALAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN

EVALUASI STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN
BERSAMA STAKEHOLDERS BARU KEPADA STAKEHOLDERS

PANAGKALAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH KEMENTERIAN
PSDKP DIMAKLUMATKAN KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Unit kerja MEMAKLUMATKAN SELURUH STANDAR PELAYANAN sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat
standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Sosialisasi dan publikasi maklumat pelayanan di kantor pelayanan dan website

PANAGKALAN BAGAN ALUR SOP PELAYANAN BARU KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA SOP PERIKANAN
PENERBITAN
Alur SOP SLO
Standar
Pelayanan SOP
Baru PENERBITAN
Dalam LVHPI
Penerbitan
SLO dan
LVHPi

PANAGKALAN PEMBEKALAN SDM KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA Sosialisasi/Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya PERIKANAN
Pelayanan Prima engan tema pelayanan prima, kode

etik dan capacity building

PANAGKALAN REWARD & PUNISHMENT KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar

Punishment (Sanksi) Terbitnya Pedoman dan SK reward dan Reward Bagi Pegawai Terbaik
punishment serta petugas pelayanan terbaik

PANAGKALAN S AR A N A P E L AYA N A N KEMENTERIAN
PSDKP TERPADU & TERINTEGRITAS KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Pelayanan sudah ada di beberapa lokasi pelayanan terpadu di Lamongan, Banyuwangi, Situbondo

PANAGKALAN INOVASI PELAYANAN KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Terdapatnya inovasi pelayanan di Pangkalan PSDKP Benoa di tahun 2020 (SISORAK) dan 2021 (SIPELIKAN)

Tahun 2020 Tahun 2021

SISORAK SIPELIKAN

Sistem Pelaporan dan Informasi Kapal Perikanan

PANAGKALAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PERIKANAN

2020 2021

Telah Telah
dilaksanakan dilaksanakan
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
Semester 1, Triwulan I,
Triwulan III dan Triwulan II dan
Triwulan IV Triwulan III

Laporan Hasil Laporan Hasil
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Masyarakat 2020 Masyarakat 2021

PANAGKALAN PUBLIKASI HASIL SKM KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA PADA DI MEDIA
CETAK, MEDIA SOCIAL MAUPUN WEB SITE PANGKALAN PSDKP BENOA

PANAGKALAN TINDAK LANJUT HASIL SKM KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Dari 7 Rekomendasi SKM yang pernah dilaksanakan Yang
sudah ditindak lanjuti sebanyak 7 (100 %)

PANAGKALAN MITIGASI RESIKO KEMENTERIAN
PSDKP P E L AYA N A N P U B L I K KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Proses permohonan SLO Berdasarkan SKM yang telah dilakukan Google Form : Identifikasi Permasalahan
dan LVHPI masih dilakukan tersebut, unsur kecepatan pelayanan Kinerja (30 org Responden Pengawas
secara konvensional selalu mendapatkan nilai rendah. Perikaan lingkup Lan Benoa)
(manual) menyebabkan
lambat, tidak tepat waktu, Nilai Mutu Pelayanan SLO Identifikasi Permasalahan :
mengeluarkan biaya 1. Belum optimalnya penambahan
operasional, dan beresiko No. Unsur Pelayanan SMT I TW III TW IV TW I
terjadi pungli 2020 2020 2020 2021 kunatitas SDM
U1 Persyaratan Pelayanan 3,37 3,27 4,00 3,32 2. Belum optimalnya penintkatan
Pengambilan Dokumen SLO / LVHPI oleh U2 Prosedur Pelayanan 3,37 3,27 3,41 3,26
pengguna jasa kompetensi SDM
U3 Kecepatan pelayanan 3,24 3,11 3,27 3,22 3. Belum optimalnya penambahan

U4 Biaya Pelayanan 4,00 4,00 4,00 4,00 prasarana
U5 Kesesuaian Produk Pelayanan 3,43 3,20 3,31 3,38 4. Belum optimalnya penambahan
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,52 3,30 3,39 3,41
U7 Kesopanan dan keramahan petugas 3,46 3,36 3,49 3,40 sarana
U8 Seragam dan Atribut Pelayanan 3,82 3,80 3,85 3,97 5. Belum optimalnya pemanfaatan
U9 Sarana dan Prasarana Pelayanan 3,39 3,19 3,35 3,24
U10 Penanganan Pengaduan Pelayanan 3,77 3,79 3,83 3,91 teknologi informasi yang
88,46 85,72 89,74 87,79 mendukung pelayanan online
Nilai SKM 6. Belum efisiennya percepatan
Mutu Pelayanan A B A B waktu pelayanan
Sangat Sangat
Kinerja Unit Pelayanan Baik Baik
Baik Baik

Nilai Mutu Pelayanan LVHPI

No. Unsur Pelayanan SMT I TW III TW IV TW I
2020 2020 2020 2021
U1 Persyaratan Pelayanan
U2 Prosedur Pelayanan 3,38 3,44 3,44 3,58
3,42 3,42 3,42 3,58
U3 Kecepatan pelayanan
3,38 3,36 3,36 3,32
U4 Biaya Pelayanan
U5 Kesesuaian Produk Pelayanan 4,00 4,00 4,00 4,00
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,32 3,44 3,44 3,47
U7 Kesopanan dan keramahan petugas 3,47 3,47 3,47 3,37
U8 Seragam dan Atribut Pelayanan 3,48 3,44 3,44 3,37
U9 Sarana dan Prasarana Pelayanan 4,00 4,00 4,00 4,00
U10 Penanganan Pengaduan Pelayanan 3,19 3,19 3,42 3,21
4,00 3,97 3,97 3,63
Nilai SKM 89,09 89,38 89,93 88,92
Mutu Pelayanan
A A A A
Kinerja Unit Pelayanan Sangat Sangat Sangat Sangat

baik baik baik baik

PANAGKALAN L ATA R B E L AK A N G M AS A L A H KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Proses permohonan SLO Google Form : Penilaian Isu / Dari analisa AKPL dan USG permasalahan utama
dan LVHPI masih dilakukan Permasalahan Kinerja menurut Metode yang perlu penanganan terlebih dulu adalah
secara konvensional Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak Belum tersedianya pemanfaatan Teknologi
(manual) (APKL) informasi yang mendukung pelayanan online.

Penyerahan berkas oleh pengguna jasa Hasil Analisis AKPL

Pengambilan Dokumen SLO / LVHPI oleh No Permasalahan A K P L Total Peringkat
pengguna jasa
1. Belum optimalnya penambahan 4 5 4 4 17 III
kuantitas SDM

2. Belum optimalnya peningkatan 4 4 4 4 16 IV
kompetensi SDM

3. Belum optimalnya penambahan 3 4 3 3 13 VI
prasarana

4. Belum optimalnya penambahan 3 4 4 4 15 V
sarana

Belum tersedianya

5. pemanfaatan Teknologi 4 5 4 5 18 II
informasi yang mendukung

pelayanan online

6 Belum efisiennya percepatan waktu 5 5 45 19 I
pelayanan

Hasil Analisis USG

No Permasalahan U S G Jumlah Skor

1 Belum efisiennya penggunaan waktu pelayanan 5 4 4 13

Belum tersedianya pemanfaatan 55 5 15
2 Teknologi informasi yang

mendukung pelayanan online

3 Belum optimalnya penambahan kuantitas SDM 3 3 3 9
3 4 10
4 Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM 3 4 4 12
3 4 11
5 Belum optimalnya penambahan sarana 4
6 Belum optimalnya penambahan prasarana 4

PANAGKALAN GAGASAN KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PELAYANAN DIGITAL PERIKANAN

TARGET Melalui sistem aplikasi

Pangkalan PSDKP SIPELIKAN
Benoa harus
meningkatkan mutu Sistem Pelaporan dan
pelayanan Publik Informasi Kapal Perikanan
(SLO dan LVHPI) :
Percepatan waktu
pelayanan,
pemanfaatan TI
dalam pelayanan

PANAGKALAN OUTPUT & OUTCOME KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Output Outcome

1. Terbangunnya SiPelikan 1. Peningkatan nilai mutu
2. Terciptanya Pelayanan pelayanan

Publik memanfaatkan 2. Terwujudnya inovasi baru
Sistem TI bagi pelayanan publik

3. Terwujudnya kemanfaatan
bagi stakeholders

PANAGKALAN C A PA I A N KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Evaluasi Hasil Perbaikan: Evaluasi Hasil Perbaikan:
Perubahan Percepatan Waktu Pelayanan Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi
Sebelum menggunakan Aplikasi dibandingkan
dengan setelah Menggunakan SiPelikan ASPEK KONDISI SEBELUM KONDISI SESUDAH

Komponen kegiatan Waktu Target Realisasi Ukuran Kualitas Kecepatan pelayanan menjadi Lebih efisien sehingga operasional
Tanpa Waktu Waktu (Quality) lambat sehingga operasional kapal kapal tidak terhambat
1. Pengajuan Aplikasi (menit (menit) terhambat
Permohonan (menit) Ukuran Biaya (Cost) Meminimalisir kesalahan
) 1 Kesalahan penulisan data kapal penginputan data
2. Menyerahkan 2 - Ukuran Pengiriman Pengurusan dokumen secara digital
dokumen 10 1 5 (Delivery) Biaya transport pelaku usaha dalam tanpa menggunakan kertas
16 - 25 Ukuran Keselamatan pengurusan SLO dan pencetakan
3. Verifikasi 37 5 1 (Safety) dokumen Waktu pengiriman SLO selama 2
dokumen 5 25 Membutuhkan waktu pencetakan menit secara online
1 Ukuran Semangat dan pengiriman selama 5 menit tidak perlu transportasi dalam
4. Pemeriksaan fisik Kerja (Morale) Risiko keselamatan transportasi dan pengurusan dan dokumen dikirim
kapal kerusakan dokumen selama secara online
pengurusan Mempermudah kerja pengawas
5. Penerbitan SLO Waktu penyelesaian dokumen SLO pekerjaan
lebih panjang dan melebihi jam
kerja

Total 70 32 32 Ukuran Produktivitas Dampak emosional mengakibat Penerbitan SLO selama 32 menit
(Productivity) pelayanan tidak sesuai dengan yang (SOP)
diharapkan
Penerbitan SLO selama 70 menit
(SOP)

PANAGKALAN C A PA I A N KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Evaluasi Hasil Perbaikan : Nilai Tambah Tidak Terukur dan Terukur

URAIAN SEBELUM SESUDAH

Nilai tambah tidak terukur (internal tim)

Kepuasan pengguna Pengguna layanan kurang puas akan timbulnya biaya Pengguna layanan puas akibat tidak ada lagi biaya

layanan tambahan tranportasi pengurusan SLO tambahan pengurusan SLO

Waktu pengurusan Waktu pengurusan SLO lebih lama Waktu pengurusan SLO lebih cepat

Nilai tambah terukur (internal tim)

Biaya pencetakan SLO Biaya pencetakan dokumen SLO 20 juta/tahun Tidak ada biaya

Evaluasi Hasil NO DESKRIPSI NILAI (Rp)
Perbaikan : Nilai Benefit
tambah terukur 400.000,-
melalui Net Quality 1 Penurunan Biaya Transportasi 1.000.000,-
Income (NQI) 2 Penghematan Biaya ATK 66.900.000,-
3 Man Power reduction (Pengawas Perikanan) 96.600.000,-
4 Man Power reduction (Pengguna Jasa) 164.900.000,-

Total Benefit 70.000.000,-
Cost 20.000.000,-
90.000.000,-
1 Biaya Pengembangan dan Pembuatan Solusi
2 Biaya Sosialisasi dan Implementasi 164.900.000,-
90.000.000,-
Total Cost 74.900.000,-
Nett Quality Income (NQI)

Total Benefit
Total Cost

PANAGKALAN C A PA I A N KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

Evaluasi Hasil Perbaikan : Perbandingan Nilai SKM Penerbitan SLO

No. Unsur Pelayanan TW I 2021 TW II TW III
2021
U1 Persyaratan Pelayanan 3,32 2021
U2 Prosedur Pelayanan 3,26 3,32 3,37
U3 Kecepatan pelayanan 3,22 3,32 3,39
U4 Biaya Pelayanan 4,00 3,16 3,47
U5 Kesesuaian Produk Pelayanan 3,38 4,00 4,00
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,41 3,37 3,49
3,44 3,50
Kesopanan dan keramahan 3,40
U7 petugas 3,97 3,42 3,50
U8 Seragam dan Atribut Pelayanan 3,24 4,00 4,00
U9 Sarana dan Prasarana Pelayanan 3,34 3,37
3,91
Penanganan Pengaduan 87,79 3,91 3,95
U10 Pelayanan 88,18 90,13
B
Nilai SKM Baik B A
Mutu Pelayanan Baik Sangat Baik
Kinerja Unit Pelayanan

PANAGKALAN C A PA I A N KEMENTERIAN
PSDKP KELAUTAN DAN
BENOA PERIKANAN

11Manfaat bagi 7 Manfaat bagi
Pengguna Jasa: Pengguna Organisasi:

1. Penghematan biaya operasional 1. Kemudahan dalam penerbitan
2. Penghematan waktu pelayanan
3. Pengajuan permohonan / lapor kedatangan dan
2. Paperless
keberangkatan kapal dapat dilakukan kapan saja; 3. Menghindari gratifikasi kepada
4. Pengajuan permohonan / lapor kedatangan dan
petugas
keberangkatan kapal bisa dimana saja; 4. Mendapatkan data perusahaan dan
5. Mengetahui progress pelayanan yang diajukan;
6. Mengetahui peraturan perundang-undangan dibidang kapal secara otomatis
5. Mengetahui jumlah ikan yang
kapal perikanan yang terkini
7. Mengetahui data-data kapal perikanan yang melakukan didaratkan setiap kapalnya
6. Mengurangi kontak tatap muka
pelanggaran 7. Arsip pelayanan jasa tersimpan di
8. Mendapatkan sosialisasi digital
9. Mengisi survey secara digital aplikasi SIPELIKAN
10. Mengetahui pelayanan digital lainnya dari Ditjen PSDKP
11. Mengetahui informasi jumlah ikan yang didaratkan

TERIMA KASIH