BAHAN AJAR DIKLAT PENGAWAS PERIKANAN

PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

[Kebijakan, Kinerja dan Tantangan ke Depan]

Profil Singkat (Curriculum Vitae)

Nama lengkap Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si
NIP. 19730930 200112 1 001

Pangkat, Golongan Pembina Utama Muda, IV/c
Tempat, tanggal lahir Bandar Lampung, 30 September 1973

Jabatan saat ini Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan,
Ditjen PSDKP, KKP

Jabatan sebelumnya Kepala Biro Penelaahan Permohonan, LPSK
Alamat Jl. Kemanggisan Raya, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
No. HP 0812 9066 507

Portofolio Ditjen PSDKP 2

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Proses Bisnis Pengawasan SDKP

 SARANA DAN OPERASI ARMADA PENAATAN DAN PEMANFAATAN
PRASARANA PENEGAKAN SDKP TERTIB
PENGAWASAN HUKUM
 DATA DAN PERIKANAN DAN
INFORMASI BERTANGGUNG
PENGAWASAN
KELAUTAN JAWAB

DUKUNGAN MANAJEMEN 3

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Hubungan dan Peran Ditjen PSDKP dengan Stakeholder

INSTANSI TOP DOWN NGO
PEMERNTAH KELAUTAN
Visi dan Misi
Presiden DAN
PERIKANAN
Kebijakan
KKP

ESELON I KKP DJ PSDKP ESELON I KKP

(kesejahteraan) Masyarakat, (kelestarian)
Nelayan,
1. DJ Perikanan Tangkap; 1. DJ PRL
2. DJ Perikanan Budidaya; Pelaku Usaha 2. BRSDM
3. DJ PDS BOTTOM UP
4. BKIPM ORG.
REGIONAL
ORG. INTER
NASIONAL RPOA-
IUU
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia 4

Struktur Organisasi Ditjen Pengawasan SDKP

Tingkat Pusat Direktur Jenderal PSDKP

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Koordinator dan Kelompok Jabfung

Direktur Pemantauan Direktur Pengawasan Pengelolaan Direktur Pengawasan Pengelolaan Direktur Penanganan
dan Operasi Armada Sumber Daya Kelautan Sumber Daya Perikanan Pelanggaran

Koordinator dan Koordinator dan Koordinator dan Koordinator dan
Kelompok Jabfung Kelompok Jabfung Kelompok Jabfung Kelompok Jabfung

Unit Pelaksana Teknis

6 Lokasi 8 Lokasi

Tingkat UPT Kepala Pangkalan Kepala Stasiun
(Setingkat Eselon III) (Setingkat Eselon IV)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Subbagian Umum Urusan Umum

Koordinator dan Kelompok Jabfung Koordinator dan Kelompok Jabfung

5

Keragaan Ditjen Pengawasan SDKP

Sumber Daya Manusia dan Aparatur

• PNS lingkup Ditjen PSDKP berjumlah 1.294 org Grafik Jumlah PNS lingkup Ditjen PSDKP
menurut Kategori Jabatan di Pusat dan UPT PSDKP
• PNS yang memiliki kewenangan sebagai PPNS
dan Polsus WP3K

252 orang 136 orang UPT PSDKP 18 528
14 331
Memiliki kewenangan Memiliki Kewenangan
sebagai Penyidik sebagai Polsus WP3K

Kewenangan PPNS dan Polsu PWP3K Pusat 41 303
yang dimiliki oleh JF Pengawas Perikanan 54
300 400 500
5
JF Administrasi
0 100 200 Struktural 600

32 org Pelaksana
JF Pengawas Perikanan

111 org 73 org Pelaksana yang bertugas menjadi:
• Awak Kapal Pengawas Perikanan di Pusat dan UPT

sejumlah 351 orang
• Operator Speedboat di UPT PSDKP sejumlah 25 orang

Kementerian Kelautan dan Perikanan 6
Republik Indonesia

Keragaan Ditjen Pengawasan SDKP

Kapal Pengawas Perikanan

Kelas Klasifikasi Σ Kelas II (40-50m) Kelas III (30-40m)
KP Hiu Macan
I Panjang > 50 meter 4 unit KP Hiu Macan
2 unit Tutul Kelas IV (20-30m)
KP Hiu
II Panjang 40-50 meter
Kelas VI (berjenis speedboat)
III Panjang 30-40 meter 10 unit

IV Panjang 20-30 meter 13 unit Kelas III (30-40m)
V Panjang 15-20 meter 1 unit KP Hiu
VI Berjenis speedboat
49 unit

Kelas I (>50m)
KP Orca

Kelas V (15-20m)
KP Akar Bahar

Kementerian Kelautan dan Perikanan 7
Republik Indonesia

Keragaan Ditjen Pengawasan SDKP

Prasarana Pengawasan SDKP

Kriteria Standar

Jenis Prasarana Pangkalan Stasiun Satuan Pengawasan
PSDKP PSDKP
(rentang kendali UPT PSDKP)

Lahan ≥ 1 Ha 2.500 m2 - 1 Ha 500 - 2.500 m2

Pangkalan PSDKP Bitung Bangunan Fungsional/ 800 m2 500 m2 144 - 200 m2
Pos Pengawasan/
Kantor ≥ 36 m2 ≥ 36 m2 ≥ 36 m2
≥ 100 m2 ≥ 100 m2 25 - 100 m2
Bangunan Operator

Gudang

Rumah Penampungan 635 m2 635 m2 100 - 635 m2
Sementara 300 m2 200 m2 300 m2

Gedung Serbaguna

Dermaga 100 m 100 m 50 m

Pangkalan PSDKP Tual 1. Kriteria standar ideal merujuk pada PERDIRJEN PSKP nomor
10/PER-DJPSDKP/2000 ttg Penyiapan Prasarana PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia 2. UPT dengan Sarpras ideal: Pangkalan PSDKP Batam, Jakarta,
Tual, Bitung dan Stasiun PSDKP Pontianak

8

Keragaan Ditjen Pengawasan SDKP

1 2 5
3 6
Sebaran UPT PSDKP

(Pangkalan PSDKP/setingkat Eselon III)

4

No Lokasi Σ Rentang Kendali Wilayah Σ PNS Sarana Prasarana
Kerja
G. Kantor, Rumah Detensi
1 Lampulo 5 wilayah (Aceh Barat, Simeulue, Padang, Sibolga, Bengkulu) 50 org KP Hiu 12 (kelas III) G. Kantor, Dermaga, , Rumah Detensi
85 org
2 Batam 7 wilayah (Palembang, Tanjung Jabung Barat, Natuna, Bangka, KP Hiu Macan 05, Hiu 16 (kelas G. Kantor, Dermaga, Rumah Detensi
Kepulauan Anambas, Belitung, Tanjung Pinang) 73 org III), KP Hiu 03 (kelas IV) G. Kantor
63 org
3 Jakarta 5 wilayah (Pandeglang, Serang, Pesawaran, Cirebon, Sukabumi) KP Hiu 06, Hiu 10 (kelas IV) G. Kantor, Dermaga, Rumah Detensi

4 Benoa 6 wilayah (Jembrana, Lombok Timur, Banyuwangi, Probolinggo, KP Hiu 09 (kelas IV) G. Kantor, Dermaga, Rumah Detensi
Surabaya, Lamongan)

5 Bitung 6 unit (Gorontalo Utara, Gorontalo, Kendari, Makassar, Takalar, 103 org KP Hiu 02, 05 (kelas IV)
Mamuju)

6 Tual 5 wilayah (Merauke, Mimika, Maluku Tenggara Barat, Sorong, 87 org KP Hiu Macan 06, Hiu 14 (kelas
Kaimana) III)

Kementerian Kelautan dan Perikanan 9
Republik Indonesia

Keragaan Ditjen Pengawasan SDKP

1 45

Sebaran UPT PSDKP 28
6
(Stasiun PSDKP/setingkat Eselon IV)

No Lokasi Σ Rentang Kendali Wilayah 3 7 Prasarana
Kerja
Σ PNS Sarana

1 Belawan 3 wilayah (Rokan Hilir, Langsa, Asahan) 66 org KP Hiu 16 (kelas III), KP Hiu 01, 08 G. Kantor, Rumah Detensi
82 org (kelas IV) G. Kantor, Dermaga, , Rumah Detensi
2 Pontianak 3 wilayah (Sambas, Kayong Utara, Kotawaringin Barat)
KP Hiu Macan 01, Hiu 11 (kelas III)

3 Cilacap 4 wilayah (Pati, Pekalongan, Trenggalek, Malang) 71 org KP Hiu 04 (kelas IV) G. Kantor
4 Tarakan 4 wilayah (Nunukan, Balikpapan, Banjarmasin, Kotabaru) 41 org KP Hiu 07 (kelas IV) G. Kantor
34 org KP Hiu 15 (kelas III) G. Kantor
5 Tahuna 1 wilayah (Kepulauan Talaud) 42 org KP Hiu 13 (kelas III) G. Kantor
6 Ambon
4 wilayah (Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, 44 org KP Hiu Macan 03 (kelas III) G. Kantor
7 Kupang Morotai) 41 org KP Hiu Macan 04 (kelas III) G. Kantor

2 wilayah (Flores Timur, Sumba Timur)

8 Biak 3 unit (Jayapura, Manokwari, Nabire)

Kementerian Kelautan dan Perikanan 10
Republik Indonesia

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Direktorat Pemantauan dan
Operasi Armada

Operasi Pusat Operasi Armada Pengawakan dan Logistik Infrastruktur
Pengendalian
• Pemantauan VMS • Pengawasan di laut • Penyiapan kapasitas • Penyiapan sarana
• Airborne surveillance dan kapabilitas AKP Pengawasan
• Penyiapan analisis • Perawatan rutin sarana
pelanggaran VMS • Penyiapan logistik Kapal • Penyiapan prasarana
pengawasan Pengawas Perikanan pengawasan
• Pelayanan publik • Perawatan darurat
(penerbitan SKAT)
sarana pengawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan 11
Republik Indonesia

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Radarsat

VMS

Kapal Pengawas AIS
Kapal Ikan
Ground Station

Pusat Pengendalian

POKMASWAS Integrasi Sistem Pengawasan SDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan 12
Republik Indonesia

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Direktorat Pengawasan
Pengelolaan SDK

Pengawasan Pemanfaatan Pengawasan Pemanfaatan Pengawasan Konservasi Pengawasan Jasa
Ruang Laut P3K Perairan Kelautan

Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan
pengawasan pengawasan pengawasan konservasi pengawasan jasa
pemanfaatan ruang laut Pemanfaatan P3K perairan kelautan

• Penyiapan Polisi
Khusus WP3K

Kementerian Kelautan dan Perikanan 19
Republik Indonesia

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Direktorat Pengawasan
Pengelolaan SDP

Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengolahan Pengawasan Distribusi
Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Hasil Perikanan Hasil Perikanan

• Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan • Supervisi pelaksanaan
pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan distribusi
penangkapan ikan pembudidayaan ikan pengolahan hasil hasil perikanan
perikanan
• Pelayanan publik • Pelayanan publik
(penerbitan SLO) (penerbitan LVHPI)

Kementerian Kelautan dan Perikanan 25
Republik Indonesia

Direktorat Penanganan Pelanggaran

Direktorat Penanganan
Pelanggaran

Penyidikan Penanganan Barang Bukti Ketenagaan PPNS Analisis dan Tindak Lanjut
dan Awak Kapal Perikanan dan Kerja Sama
• Supervisi pelaksanaan • Pemantaun proses
penyidikan • Supervisi penanganan Penegakan Hukum hukum tindak pidana
barang bukti dan awak kelautan dan perikanan
• Dukungan pelaksanaan kapal • Penyiapan PPNS
penyidikan Perikanan • Analisa proses hukum
• Dukungan koordinasi tindak pidana kelautan
pemulangan awak • Penyiapan kerja sama dan perikanan
kapal penegakan hukum

• Penyiapan tindak lanjut
proses hukum barang
bukti

Kementerian Kelautan dan Perikanan 34
Republik Indonesia

Pengawasan SDKP Pasca UU
Cipta Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan 38
Republik Indonesia

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

11 Klaster Pembahasan: 502 UU (782 Pasal) 4 UU (74 Pasal) 3 UU (7 Pasal)
Pasal)
1. Penyederhanaan Perizinan TOTAL 80 UU
2. Persyaratan Investasi 9 UU (28 Pasal) 1 UU (1 Pasal) 2 UU (14 Pasal) (1.245 Pasal)

3. Ketenagakerjaan 39
4. Kemudahan,

Pemberdayaan, dan
Perlindungan UMK-M

5. Kemudahan Berusaha

6. Dukungan Riset & Inovasi

7. Administrasi
Pemerintahan

8. Pengenaan Sanksi

9. Pengadaan Lahan

10. Investasi dan Proyek
Pemerintah

11. Kawasan Ekonomi

2 UU (16 Pasal) 3 UU (43 Pasal)

Semakin Sederhananya Peraturan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mewujudkan perizinan yang lebih mudah dan efisien, perbaikan tata kelola sumber daya, perlindungan lingkungan yang
lebih menyeluruh, serta peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha/investasi untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara

Pengawasan sumberdaya Pengawasan dilakukan secara terencana, Pengenaan Sanksi Administratif
kelautan dan perikanan terintegrasi dan transparan serta wajib sebagai pendekatan untuk menjamin
kepatuhan pelaku usaha.
dilakukan oleh Menteri KP, dilaporkan secara online
Gubernur, Bupati dan Walikota Pengenaan sanksi dilakukan oleh Menteri KP,
3 Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan
berdasarkan kewenangan kewenangan (berdasarkan kewenangan penerbitan
masing-masing 2 Peraturan 4 izin)
1 Pemerintah Nomor 5
Pengawasan sebagai sub Peran Pengawas Perikanan
sistem untuk memastikan 27/2021 tentang dan Polsus WP3K yang
kepatuhan pelaku usaha Penyelenggaran semakin kuat
dalam pelaksanaan perizinan Bidang Kelautan dan
berusaha berbasis resiko Pelaksanaan pengawasan dilakukan
Perikanan oleh Pengawas Perikanan dan Polisi
Kementerian Kelautan dan Perikanan Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Republik Indonesia Kecil

40

Kedudukan UUCK terhadap UU Perikanan

UNDANG-UNDANG TIDAK TIDAK MENCABUT
NOMOR 11 TAHUN 2020 MENCABUT
01 Undang- Undang Cipta Kerja
TENTANG TETAP tidak mencabut Undang-
CIPTA KERJA BERLAKU Undang Perikanan
TIDAK
MEN GUBAH TETAP BERLAKU
sepanjang tidak diubah oleh UUCK,
HUKUM POSITIF
02 ketentuan Pasaldalam UU
Perikanan masih tetap berlaku,
termasuk beberapa ketentuan
pidana

TIDAK MENGUBAH

03 Tidak mengubah Hukum Acara
Pidana Perikanan: penyidikan,
penuntutan dan persidangan

HUKUM POSITIF

04 Berlaku sebagai
hukum positif (sejak
saat diundangkan)

Peraturan Turunan UU-CK

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

UU No. 11 Tahun
2020

Tentang Cipta
Kerja

01 02 03 04

PP No. 5 Tahun PP No. 21 Tahun PP No. 27 Tahun PP No. 85 Tahun
2021 2021 2021 2021

Tentang Tentang Tentang Tentang Jenis dan Tarif
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan atas Jenis Penerimaan
Perizinan Berusaha Penataan Ruang Bidang Kelautan Negara Bukan Pajak
Berbasis Risiko
dan Perikanan yang Berlaku pada
Kementerian Kelautan

dan Perikanan

Permen KP No. 1 Permen KP No. 5 Permen KP No. 10 Permen KP No. 18 Permen KP No. 23 Permen KP No. 27 Permen KP No.31
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021
Tentang Standar Laik Tentang Penangkapan Ikan Tentang Pengenaan Sanksi
Tentang Rekomendasi Tentang Usaha Pengolahan Tentang Standar Kegiatan Tentang Penempatan API Operasi dan Sistem dan/atau Pembudidayaan Administratif di Bidang
Pemantauan Kapal Kelautan dan Perikanan.
Pemasukan Hasil Perikanan Ikan Usaha dan Produk pada dan ABPI di WPP NRI dan Ikan di Wilayah
Perikanan Pengelolaan Perikanan
dan Ikan Hidup selain Penyelenggaraan Perizinan Laut Lepas serta Penataan Negara Republik Indonesia

sebagai Bahan Baku dan Berusaha Berbasis Risiko Andon Penangkapan Ikan yang Bukan Tujuan
Komersial
Bahan Penolong Industri Sektor Kelautan dan

Perikanan

Jenis Pengawasan Perikanan

RUTIN Laporan Pelaku Usaha

JENIS • Melakukan pemeriksaan kepatuhan waktu/ frekuensi pelaporan berdasarkan
PENGAWASAN skala usaha (UMK/bukan) dan tingkat risiko (R/MR/MT/T);

INSIDENTAL • Melakukan pemeriksaan kesesuaian isi pelaporan dengan aturan dan
ketentuan yang berlaku (patuh /tidak patuh);

• Jika patuh, laporan verifikasi laporan pelaku usaha di upload ke OSS paling
lambat 3 hari setelah verifikasi selesai dilakukan;

• Jika tidak patuh maka dilakukan inspeksi lapangan atau pengenaan sanksi.

Inspeksi Lapangan

• Melakukan pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar
kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;

• Melakukan pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga yang
kompeten;

• Dapat dilakukan secara virtual atau kunjungan fisik.

Dilaksanakan melalui inspeksi lapangan atau virtual, sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha & berdasarkan adanya
pengaduan masyarakat

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Penangkapan Pengolahan Budidaya Distribusi
Ikan Hasil Perikanan Hasil

Perikanan Perikanan

KBLI 14 27 30 9

NON KBLI 22 4 67

TINGKAT • Rendah (R) • Rendah (R) • Menengah Rendah • Rendah (R)
• Menengah Rendah • Menengah Rendah
RISIKO • Menengah Rendah (MR) (MR)
(MR) (MR) • Menengah Tinggi (MR)
tingkat risiko dapat • Menengah Tinggi • Menengah Tinggi (MT)
(MT)
dilihat pada • Menengah Tinggi (MT) (MT) (MT)
lampiran II • Tinggi (T) • Tinggi (T) • Tinggi (T)
PP5/2021

Cara membaca KBLI di PP No. 5 Th. 2021

Tingkat Risiko

Kode KBLI

Tingkat risiko & frekuensi Pengawasan

Legalitas usaha berdasarkan tingkat risiko Frekuensi Pengawasan
Berdasarkan PP No. 5/ 2021 Pasal 12-14

NIB Rendah NIB legalitas Risiko rendah dan menengah rendah:
identitas NIB+SSU • 1 kali dalam 1 Tahun per Lokasi Usaha
Menengah • tidak diperiksa pada tahun setelahnya
Rendah
jika patuh
Menengah NIB+
tinggi pemenuhan SSU Risiko menengah tinggi dan tinggi:
• 2 kali dalam 1 tahun per lokasi usaha
Tinggi NIB+ • diperiksa 1 kali pada tahun setelahnya
pemenuhan izin
jika patuh

TINGKAT RISIKO PERIZINAN
BERUSAHA

Proses Bisnis Subsistem Pengawasan

Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi Terhadap: Teguran/Peringatan
Administratif 1. Perizinan Berusaha 1. Paksaan Pemerintah
2. Pemanfaatan Ruang Laut 2. Denda
Tata Cara 3. Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP 3. Pembekuan Izin
Pengenaan 4. Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman 4. Pencabutan Izin

Kewenangan ★ bertahap  Pengawas Perikanan
★ tidak bertahap  Polsus PW3K
Pelaporan ★ kumulatif internal
★ kumulatif eksternal  Menteri
Kementerian Kelautan dan Perikanan  Gubernur
Republik Indonesia  Menteri  Direktur Jenderal  Bupati/ Walikota
 Gubernur  Kepala Dinas
 Bupati/ Walikota 52
 Direktur Jenderal
 Pengawas Perikanan  Kepala Dinas
 Polsus PW3K

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BIDANG

PERIKANAN TANGKAP)

Pasal 1 ayat (1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi
penerimaan dari:

a. pemanfaatan sumber daya alam perikanan;* j. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
b. pelabuhan perikanan; *
c. pengembangan penangkapan ikan;* k. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai
l. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
dengan tugas dan fungsi;* ruang laut;
e. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
f. pendidikan kelautan dan perikanan; m. persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk
g. pelatihan kelautan dan perikanan;* tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan
h. analisis data kelautan dan perikanan; wisata;
i. sertifikasi;
n. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
Ket:
o. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi
pemanfaatannya;

p. denda administratif; dan

q. ganti kerugian.

*) Ditjen Perikanan Tangkap

FOORUMTULLAINSIETAPRAIFPPANRBPAN

 Penarikan Pra Produksi => Di Pelabuhan Pangkalan Yang Belum Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi

Tarif Range X Produktivitas X Harga Patokan X Gross Tonnage
Kapal kan Kapal
Gross Tonnage

 Penarikan Pasca Produksi => Di Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi

Indeks Tarif X Nilai Produksi Ikan Saat Didaratkan

 Penarikan Sistem Kontrak

Sebesar Nilai Nominal Yang Tercantum Dalam Kontrak Kerja Sama

TARGET PENGENAAN PNBP PASCA PRODUKSI 60

• Pada tanggal 19 Agustus 2021, telah
diundangkan PP Nomor 85 Tahun 2021
sebagai pengganti PP Nomor 75 Tahun 2015
tentang PNBP, mengatur pengenaan PBNP
Perikanan Tangkap dengan mekanisme Pra
Produksi, Pasca Produksi, serta Sistem
Kontrak.

• Per tanggal 18 September 2021 PP Nomor
85 mulai berlaku

• Penarikan PNBP Pra Produksi berlaku sd 31
Desember 2022 sehingga per 1 Januari
2023, penarikan PNBP secara penuh
dilaksanakan dengan pasca produksi (Pasal
20)

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Harga Patokan Ikan (HPI)

HPI merupakan salah satu komponen dalam perhitungan
Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk kapal > 30 GT

= %

Saat ini acuan HPI adalah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor: 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga
Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

HPI berlaku 1 (satu) tahun, namun bila HPI baru belum
ditetapkan maka HPI dalam Permendag tersebut masih berlaku

Latar Belakang Penyusunan HPI

Temuan Pemeriksaan BPK LHP SPI No: RPP PNBP mengamanatkan HPI
13b/LHP/XVII/05/2020, 20 Mei 2020 ditetapkan oleh KKP dan bukan
Rekomendasi : KKP menyiapkan Harga Patokan Kemendag lagi
Ikan (HPI) yang relevan
3
1

2

Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan HPI untuk
penghitungan PHP masih berlaku hingga saat ini walaupun sudah 10
(Sepuluh) tahun berlalu.
Sesuai pasal 4 Permendag tersebut, HPI berlaku selama 1 (satu) tahun

Metodologi Pengumpulan Data

• Jenis ikan mengacu kepada draft Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

• Data Harga Ikan diperoleh Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
• Harga digunakan adalah harga pada tingkat produsen (nelayan)
• Data harga ikan berasal dari pendaratan ikan di 107 – 124 Pelabuhan

Perikanan
• Periode pengumpulan data = Januari 2019 s.d. Agustus 2021

Metodologi Perhitungan HPI

• Data yang diperoleh (retrieved) dari PIPP dikelompokkan berdasarkan jenis ikan

• Data yang sudah dikelompokkan diverifikasi dan divalidasi (Outlier Data dihapus)

• Perhitungan Nilai Harga Patokan Ikan (HPI) menggunakan Data yang telah diverifikasi dan
divalidasi

• Perhitungan Metode 1 =
1. Menghitung Rata-rata harga per jenis ikan di masing-masing pelabuhan perikanan
2. Menghitung Rata-rata dari hasil perhitungan di masing-masing pelabuhan perikanan

• Perhitungan Metode 2= Rata-rata harga ikan per jenis secara nasional (seluruh Indonesia)

Metodologi Perhitungan HPI

• Formulasi HPI menggunakan pendekatan harga rata-rata tertimbang dengan
rumus sebagai berikut :

P =rata-rata tertimbang jenis ikan i 1 1 + 2 2 +⋯+( )
1+ 2+⋯+

Keterangan :

P = Harga rata-rata jenis ikan i

Q = Volume produksi jenis ikan i yang didaratkan di pelabuhan

n = Jumlah total data (harian, periode Juli 2019 – Juni 2020)

PENANGKAPAN TERUKUR

FILOSOFI PENANGKAPAN TERUKUR

Pembatasan dan
penangkapan ikan /
perlu dilakukan
untuk menjaga atau
jumlah stok ikan di
laut. Pengendalian berdasarkan input: Pengendalian berdasarkan output:

Ada dua metode Pengendalian Penangkapan Pengendalian Penangkapan
pengendalian yang Konvensional (tidak terukur) terukur
dapat digunakan
oleh negara yang Pengendalian dilakukan dengan perizinan, tanpa Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan
memiliki wilayah memberikan kuota per kapal. mempertimbangkan kuota.
laut dan stok ikan.
Race to fish = pelaku usaha berlomba menangkap Hasil tangkapan pelaku usaha berdasarkan kuota (catch
ikan sebanyak-banyaknya. limit).

PNBP pra produksi tidak memperhitungkan jumlah PNBP pasca produksi berdasarkan jumlah tangkapan
tangkapan yang didaratkan sehingga tidak ada yang didaratkan.
fairness, bisa membayar PNBP lebih (rugi),
membayar PNBP kurang (untung). PNBP berdasarkan kontrak (gabungan pra produksi dan
pasca produksi), pemasukan negara dapat diproyeksikan
berdasarkan nilai alokasi sumber daya ikan.

67

BENCHMARK IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR

SELANDIA BARU AUSTRALIA AMERIKA SERIKAT ISLANDIA

Tahun implementasi 1983 1985, implementasi 1993, implementasi bertahap 1975, untuk seluruh
bertahap WPP sejak 1991
Implementasi oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat & (Negara Bagian) Pemerintah Pusat
Pembagian kuota di Berdasarkan tangkapan Pemerintah Daerah Berdasarkan tangkapan
tahun pertama historis dan kebijakan historis nelayan dan Berdasarkan
implementasi khusus suku Maori Berdasarkan tangkapan kebijakan pemerataan tangkapan historis
Masa berlaku Selamanya, historis dan kebijakan Tidak dibatasi nelayan
berkekuatan hukum pemerataan ekonomi
kepemilikan quota seperti SHM tanah Diperbolehkan, asal tidak ada Tidak dibatasi, namun
Diperbolehkan, untuk 1-5 tahun, dengan monopoli ada usulan parlemen
Trading / pengalihan badan milik nasional renewal hampir PNBP, PPN & PPh badan menjadi 25 tahun
quota PNBP & PPh badan otomatis
Diperbolehkan, dan
Pendapatan negara Diperbolehkan dapat dipecah
dari
PPN & PPh badan PNBP & PPh badan

Target pendapatan 100% biaya 100% biaya 100% biaya enforcement PNBP 1,5% nilai
negara enforcement kebijakan enforcement kebijakan kebijakan s/d 3% nilai ekonomi penangkapan
termasuk biaya riset ekonomi penangkapan

68

KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA
DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI

Faktor Pendorong

Menjaga kelestarian Karakteristik sumber daya Peluang peningkatan Perlunya regulasi yang menjamin Peningkatan PNBP
ekologi perikanan merupakan produksi perikanan pemanfaatan sumberdaya perikanan

sumber daya milik bersama tangkap secara berkelanjutan

Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan:

1. Area penangkapan ikan
2. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi
3. Musim penangkapan ikan
4. Jumlah dan ukuran kapal
5. Jenis alat tangkap
6. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
7. Penggunaan ABK lokal
8. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang

ditetapkan
9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu

69

RANCANGAN AWAL – KONEKTIVITAS LOGISTIK HASIL TANGKAPAN
DI WPP 715 (SEBAGIAN) DAN 718

Pelabuhan Status Pelabuhan Satelit Ekspor
Perikanan
Prioritas Hub Sorong, Tual, Ukurlaran- Ekspor Samudera Pasifik
Saumlaki, Dobo, Benjina,
Ambon New Hub Poumako, Merauke, Omor, SORONG
Port Hub Sumuraman, Banda
(M-LIN) Hub Tamher Timur, Elat, Widuar, Masarete Pir
Sub Hub Keflik Taar u Masohi
PPN Tual Sub Hub Kalar-kalar, Penambulai
Sub Hub AMBON Avona Pomako
PP Benjina Sub Hub Wanam. Sumuraman NEW PORT Tual
Omor
PPN Merauke Omor Banda
Sumurama
PP Poumako Tiakur, Wetar Benjina n
PP Ukurlaran- Kalar-kalar
Saumlaki Klademak, Katapop, Wersar Wanam
PP Sorong Merauke
Sodohoa
PPN Kendari

Domestik (Jkt-Sby-Bali) Ukurlaran

Kapal Penangkap Ikan

Penambungan

Kapal Angkut dengan kontainer dingin

NTT

Keterangan:
• Ada fasilitas Pelabuhan dan UPI
• Ada fasilitas Bandara

70

ILUSTRASI BISNIS PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI 715 (SEBAGIAN)

DAN WPPNRI 718 DOMESTIK DOMESTIK
854.949
JTB 1.861.500 Kapal Pendaratan di ton/tahun KAPAL KONTAINER Via Laut (Jawa &
ton/thn Penangkapan 7 Pelabuhan (46%) DINGIN (AMBON NEW PORT) Lainnya)
10.300 unit Perikanan Basis
DPI di WPP 718 Kapal 718 dan EKSPOR 594.414 ton/tahun (96%): Via Udara NEGARA
dan 715 (sebagian) 715 (sebagian) 617.297 Transportasi: Kapal Kontainer TUJUAN
ton/tahun Dingin (42 unit) EKSPOR

(33%) 24.767 ton/tahun (4%)
Transportasi:
Pesawat (17 unit @2maskapai)

MULTIPLIER EFFECTS DI SEKTOR EKONOMI

PNBP – Rp. 6,05
Trilyun/tahun

280.953 750 (DANA BAGI HASIL (DBH) 26.548 9.858 Industri Perbankan dan Asuransi
Nelayan/Awak Kapal Petugas Pelabuhan sektor perikanan sesuai Tenaga Kerja Bongkar Pekerja di Industri
Muat dan Sektor Informal  Perputaran uang Rp. 124,60
Perikanan dengan Permenkeu Perikanan/UPI Trilyun/tahun (dari kegiatan transaksi
139/2019  diusulkan penjualan ikan hasil tangkapan dan
pembagian menjadi by origin) budidaya, penjualan BBM, air bersih, es,
logistik perbekalan ABK, bahan alat
394 22 190 Kebutuhan Air Bersih Kebutuhan BBM penangkapan ikan dan transaksi kegiatan
Industri Pabrik Es Unit galangan (1.118.031 m3/th) (2,1 juta KL/th) docking kapal)
Pengolahan
 Potensi Asuransi untuk Nelayan Rp.
Ikan/UPI 42,14 Milyar/tahun (premi Rp.
150.000/tahun/nelayan)

Strategi Pengawasan Perikanan Terukur

• Memeriksa kelayakan teknis & • Pengawasan kepatuhan kapal • Pengawas kapal saat mendaratkan • Pengawasan setelah dilakukan
administrasi (dokumen perizinan, pada saat kegiatan penangkapan
fisik kapal, alat tangkap, awak ikan  memastikan kegiatan hasil tangkapan pembongkaran
kapal, aktivasi VMS) penangkapan sesuai aturan • Memeriksa jenis, jumlah & ukuran • Pengawasan tujuan distribusi dan

• Menerbitkan SLO Kapal Pengawas; VMS; hasil tangkapan, kesesuaian alat pengolahan hasil perikanan
Tools AIS; Radar; Pesawat • Ketelusuran hasil tangkapan
Before Fishing penangkap, kesesuaian pelabuhan
Patroli
pangkalan
While Fishing • menerbitkan HPK Kedatangan

During Landing Post Landing

STRATEGI
PENGAWASAN

PENANGKAPAN IKAN
TERUKUR DI WPP-NRI 718

72

Terima Kasih 73

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia