Permenko Polhukam 4 tahun 2015

- 101 -

Pasal 343
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang

pengelolaan data dan sistem informasi karena sifat
tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengelolaan
data dan sistem informasi, karena sifat tugas dan
fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344
(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan

urusan hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan
fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 345
Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan dan satuan organisasi di
bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

- 102 -

Pasal 346
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 347
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:
Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau
diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

Pasal 348
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 349
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang

- 103 -

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pasal 350 pada tanggal
diundangkan. ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1665

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

- 10

SUSUNAN
KEMENTERIAN
BIDANG POLITIK, HU

1. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Staf Men
2. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Ahli Koordi
3. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah

dan Kemaritiman
4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia

dan Teknologi
5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Inspektorat

Deputi Deputi Deputi Dep
Bidang Koordinasi Bidang Koordinasi Bidang Koordinasi Bidang Ko
Hukum dan Hak
Politik Dalam Politik Luar Pertah
Negeri Negeri Asasi Manusia Neg

04 - LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
N KOORDINATOR REPUBLIK INDONESIA
UKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
nteri ORGANISASI DAN TATA KERJA
inator KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat
Kementerian Koordinator

puti Deputi Deputi Deputi
oordinasi Bidang Koordinasi Bidang Koordinasi Bidang Koordinasi
hanan Kesatuan Bangsa
gara Keamanan dan Komunikasi,
Ketertiban Informasi, dan
Masyarakat
Aparatur

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 10

SUSUNAN
SEKRETARIAT KEMEN

BIDANG POLITIK, HU

Sek
Kementeria

Biro Hukum, P
Perencanaan dan Organisasi Hubunga

Bagian
Perencanaan

Bagian Persida
Evaluasi dan Pelaporan
Naska
Bagian
Organisasi dan Tata Hubung
dan Hub
Laksana
Jaba
Bagian
Data dan Informasi

Kelompok
Jabatan Fungsional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

05 - LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NTERIAN KOORDINATOR REPUBLIK INDONESIA
UKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
kretariat ORGANISASI DAN TATA KERJA
an Koordinator KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Biro Biro
Persidangan, dan Umum
an Kelembagaan

Bagian Bagian
Hukum Tata Usaha dan Protokol

Bagian Bagian
angan dan Risalah Kepegawaian

Bagian Bagian
ah Persidangan Pengadaan dan Rumah

Bagian Tangga
gan Kelembagaan
bungan Masyarakat Bagian
Keuangan
Kelompok
atan Fungsional Kelompok
Jabatan Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 10

SUSUNAN
BIRO PERENCANA

Bi
Perencanaan d

Bagian Bagian
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Subbagian
Penyusunan Program dan Pemantauan

Anggaran I Subbagian
Evaluasi
Subbagian
Penyusunan Program dan Subbagian
Pelaporan
Anggaran II

Subbagian
Penyusunan Program dan

Anggaran III

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

06 - LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
AAN DAN ORGANISASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
iro TENTANG
dan Organisasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Bagian Bagian
Organisasi dan Tata Laksana Data dan Informasi

Subbagian Subbagian
Organisasi Data

Subbagian Subbagian
Tata Laksana Sistem Informasi

Subbagian Subbagian
Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan

dan Ketatalaksanaan

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 10

SUSUNAN
BIRO HUKUM, PERSIDANGAN,

Bi
Hukum, Pers
Hubungan K

Bagian Bagian
Hukum Persidangan dan Risalah

Subbagian Subbagian
Penyusunan Peraturan Persidangan
Perundang-Undangan
Subbagian
Subbagian Rekaman dan Transkrip
Dokumentasi dan
Publikasi Produk Hukum Persidangan

Subbagian Subbagian
Penelaahan ProdukHukum dan Risalah Persidangan

Pemberian Advokasi Hukum

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

07 - LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
iro TENTANG
sidangan, dan ORGANISASI DAN TATA KERJA
Kelembagaan KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Bagian Bagian
Naskah Persidangan Hubungan Kelembagaan dan

Hubungan Masyarakat

Subbagian Subbagian
Naskah Persidangan Hubungan Kementerian/

Tingkat Menteri Lembaga

Subbagian Subbagian
Naskah Persidangan Tingkat Hubungan Media

Pimpinan Tinggi Madya Subbagian
Publikasi
Subbagian
Naskah Persidangan

Lintas Koordinasi

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 10

SUSUNAN
BIRO

Bi
Um

Bagian Bagian
Tata Usaha dan Protokol Kepegawaian

Subbagian Subbagian
Persuratan Pengembangan Pegawai

Subbagian Subbagian
Kearsipan Mutasi dan Jabatan

Subbagian Subbagian
Protokol dan Pengamanan Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai
Subbagian
Tata Usaha Pimpinan (3) Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

08 - LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
O UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
iro TENTANG
mum ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Bagian Bagian
Pengadaan dan Rumah Keuangan

Tangga Subbagian
Administrasi Keuangan
Subbagian
Pengadaan Subbagian
Perbendaharaan
Subbagian
Rumah Tangga Subbagian
Akuntansi dan Pelaporan
Subbagian
Barang Milik Negara

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 10

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDIN

Dep
Bidang Ko
Politik Dal

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi

Masyarakat Sipil Daerah

Bidang Bidang
Penguatan Demokrasi dan Desentralisasi
Kelembagaan Demokrasi
Bidang
Bidang Otonomi Daerah
Pengawasan Organisasi
Masyarakat Sipil dan Organisasi

Masyarakat Asing

Kelom
Jabatan F

09 - LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NASI POLITIK DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
lam Negeri KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum Koordinasi Otonomi Khusus

dan Penguatan Partai Politik

Bidang Bidang
Pengelolaan Pemilihan Umum dan Otonomi Khusus Aceh,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pemilihan Kepala Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang
Bidang
Penguatan Partai Politik Otonomi Khusus Papua dan

Papua Barat

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDI

Dep
Bidang Ko
Politik Lu

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Kerja Sama Koordinasi Kerja Sama
Asia, Pasifik, dan Afrika
Amerika dan Eropa
Bidang
Kerja Sama Bilateral Bidang
Kerja Sama Bilateral
Asia dan Pasifik
Bidang Amerika
Bidang
Kerja Sama Bilateral Kerja Sama Bilateral
Afrika dan Timur Tengah Eropa

Kelom
Jabatan F

10 - LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
INASI POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
uar Negeri KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Kerja Sama Koordinasi Kerja Sama Organisasi

ASEAN Internasional

Bidang Bidang
Politik dan Pertahanan ASEAN Politik, Keamanan, dan
Pertahanan Internasional
Bidang
Hukum, Keamanan, dan Hak Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Asasi Manusia ASEAN
Kemanusiaan Internasional

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG HUKUM

Dep
Bidang Ko
Hukum dan Hak

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Materi Hukum Koordinasi Penegakan Hukum

Bidang Bidang
Materi Hukum Privat Penyelesaian Kasus Hukum

Bidang Bidang
Materi Hukum Publik Pemberdayaan Aparatur Hukum

Kelom
Jabatan F

11 - LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
M DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
k Asasi Manusia KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Hukum Internasional Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan

Hak Asasi Manusia

Bidang Bidang
Hukum Laut dan Dirgantara Pemajuan Hak Asasi Manusia

Bidang Bidang
Hukum Humaniter Perlindungan Hak Asasi Manusia

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDIN

Dep
Bidang Ko
Pertahana

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Doktrin dan Strategi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Pertahanan

Bidang Bidang
Doktrin Pertahanan Kontra Intelijen

Bidang Bidang
Strategi Pertahanan Ancaman Intelijen

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

12 - LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NASI PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
an Negara KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan

Ruang Pertahanan Kerja Sama Pertahanan

Bidang Bidang
Wilayah Perbatasan Kekuatan dan Kemampuan

Bidang Pertahanan
Tata Ruang Pertahanan Bidang

Kerja Sama Pertahanan

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KO

DAN KETERTIB

Dep
Bidang Ko
Keamanan dan Kete

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Koordinasi Penanganan Kejahatan
Konvensional dan Kejahatan terhadap
Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional
Kekayaan Negara
Bidang
Intelijen Keamanan Bidang
Penanganan Kejahatan
Bidang
Bimbingan Masyarakat dan Obyek Konvensional

Vital Nasional Bidang
Penanganan Kejahatan terhadap

Kekayaan Negara

Kelom
Jabatan F

13 - LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
OORDINASI KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
BAN MASYARAKAT NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
puti ORGANISASI DAN TATA KERJA
oordinasi KEMENTERIAN KOORDINATOR
ertiban Masyarakat BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Penanganan Kejahatan Koordinasi Penanganan Konflik dan
Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
Keamanan Transportasi

Bidang Bidang
Penanganan Kejahatan Penanganan Konflik dan

Transnasional Kontijensi Konflik
Bidang Bidang

Penanganan Kejahatan Penanganan Keamanan
Luar Biasa Transportasi

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KOORD

Dep
Bidang Ko
Kesatuan

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Wawasan Kebangsaan Koordinasi Memperteguh

Ke-Bhinneka-an

Bidang Bidang
Materi Wawasan Kebangsaan Kerukunan Suku dan Umat

Bidang Beragama
Etika dan Karakter Bangsa
Bidang
Pembauran Bangsa dan Kearifan

Lokal

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

14 - LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DINASI KESATUAN BANGSA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
n Bangsa KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Kewaspadaan Nasional Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Bidang Bidang
Potensi Ancaman Bela Negara Lingkungan

Bidang Pemukiman
Peningkatan Kewaspadaan Bidang

Masyarakat Bela Negara Lingkungan Kerja dan
Pendidikan
mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMU

Dep
Bidang Ko
Komunikasi, Inform

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Informasi Publik Koordinasi Telekomunikasi dan

dan Media Massa Informatika

Bidang Bidang
Informasi Publik Telekomunikasi

Bidang Bidang
Media Massa Informatika

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

15 - LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
UNIKASI, INFORMASI, DAN APARATUR REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
puti TENTANG
oordinasi ORGANISASI DAN TATA KERJA
masi, dan Aparatur KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Sekretariat Deputi

Bagian Bagian
Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Penyusunan Pemantauan Tata Usaha Umum
dan Evaluasi
Program

Asisten Deputi Asisten Deputi
Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Bidang Bidang
Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Barang
Ketatalaksanaan
dan Jasa
Bidang
Sumber Daya Manusia dan Bidang
Peningkatan Pelayanan
Pengawasan Aparatur
Administrasi
mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

- 11

SUSUNAN O
INSPEK

Inspek

Kelom
Jabatan F

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.
Drs. Subroto, M.M.

16 - LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
ORGANISASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
KTORAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
ktorat TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Subbagian
Tata Usaha

mpok
Fungsional

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN