PEDOMAN DASAR PELAYANAN PASTORAL PAROKI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 25 Juni 2020 Keuskupan Agung Semarang
Pe3domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok3iKAS PROMULGASI PEDOMAN DASAR PELAYANAN PASTORAL PAROKI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PASTORAL PAROKI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG Pada perayaan ulang tahun ke-80 KAS, 25 Juni 2020 Oleh: Mgr. Robertus Rubiyatmoko Hari ini Umat Alllah Keuskupan Agung Semarang merayakan dan mensyukuri berkat karunia Allah atas ulang tahun ke-80 keuskupan sejak ditetapkannya sebagai Vikariat Apostolik pada 25 Juni 1940. Salah satu penanda perayaan delapan dasa warsa ini adalah dipromulgasikannya Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3) dan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki (P5). Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3) adalah landasan eklesiologi dan rujukan utama pastoral Paroki, Kuasi Paroki dan Paroki Administratif. Sedangkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki (P5) merupakan rujukan dalam pelaksanaan reksa pelayanan pastoral paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini. Dalam pedoman ini tetap dipergunakan istilah “Pastoral” kendati di dalamnya memuat bab atau uraian tentang PGPM (Pengurus Gereja dan Papa Miskin) yang merupakan badan hukum paroki di hadapan hukum sipil. Sebab PGPM tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari paroki sebagai lembaga pastoral atau penggembalaan. Paroki, Kuasi Paroki dan Paroki Administratif di KAS wajib menyusun Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki (P5) berdasarkan Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3) dengan tetap memberi ruang bagi uraian kekhasan masing-masing dan sesuai status kanoniknya (Paroki, Kuasi Paroki, Paroki Administratif, dan Stasi). Secara khusus menyangkut ringkasan sejarah paroki yang bersangkutan dan kekhasan arah pengembangan yang tetap mengacu kepada visi Keuskupan
Pe4domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok4iKAS sebagaimana terumus dalam RIKAS 2016-2035 sertaARDAS. Kesamaan pola dan tata kerja pastoral bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan tetapi untuk mendasari kebersamaan serta mengefektifkan jejaring kerja dan memudahkan koordinasi. Adanya P5 di semua Paroki, Kuasi Paroki dan Paroki Administratif se- Keuskupan ini dimaksudkan agar pelayanan pastoral atau penggembalaan yang dijalankan oleh para Romo Paroki berada dalam kesatuan semangat dan arah penggembalaan Uskup KAS. Pedoman yang didasarkan pada tolok ukur yang sama juga akan memudahkan dalam pembentukan struktur perangkat pastoral, melakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan pelbagai program pelayanan pastoral yang direncanakan. Semoga Tuhan yang telah memulai karya baik di antara kita berkenan menyelesaikannya pula hingga kedatangan Kristus kelak (bdk. Flp 1:6). Semarang, 25 Juni 2020 † Mgr. Robertus Rubiyatmoko Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang
Pe5domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok5iKAS Daftar Isi PROMULGASI PEDOMAN DASAR PELAYANAN PASTORAL PAROKI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PASTORAL PAROKI KEUSKUPANAGUNG SEMARANG 3 Daftar Isi 5 REKSA PELAYANAN PASTORALPAROKI 9 TONGGAK-TONGGAK SEJARAH KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 12 PEMBUKAAN 25 BAB I PAROKI DAN KUASI PAROKI 27 Pasal 1: Pengertian Paroki dan Kuasi Paroki 27 Pasal 2: Pendirian Paroki dan Kuasi Paroki 27 Pasal 3: Persekutuan Umat dalam Paroki dan Kuasi Paroki 28 Pasal 4: Organigram Pastoral Paroki 29 BAB II GEMBALA PAROKI DAN KUASI PAROKI 30 Pasal 5: Pastor Paroki 30 Pasal 6: Pastor Kuasi Paroki 30 Pasal 7: Tanggung Jawab Pastor Paroki danKuasi Paroki 31 Pasal 8: Vikaris Parokial 32 Pasal 9: Administrator Paroki 32 BAB III PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN 34 Pasal 10: Nama dan Kedudukan 34 Pasal 11: Maksud dan Tujuan PGPM 34 Pasal 12: Pengurus PGPM 34 Pasal 13: Wewenang PGPM 35 Pasal 14: Tugas PGPM 36 Pasal 15: Tugas Ketua PGPM 37 Pasal 16: Tugas Sekretaris PGPM 37 Pasal 17: Tugas Bendahara PGPM 37
Pe6domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok6iKAS Pasal 18: TugasAnggota PGPM 38
Pe7domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok7iKAS Bidang Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan 65 Pasal 50: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Rumah Tangga 66 Pasal 51: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan 68 Pasal 52: Tugas Dewan Pastoral Paroki Pleno 70 Pasal 53: Tugas Ketua Lingkungan 70 BAB IV DEWAN PASTORALPAROKI 39 Pasal 19: Pengertian Dewan Pastoral Paroki 39 Pasal 20: Tujuan 39 Pasal 21: Fungsi 39 Pasal 22: Kepengurusan 39 Pasal 23: Persyaratan 42 Pasal 24: Ketentuan Umum Pemilihan Pengurus DewanPastoral Paroki 43 Pasal 25: Pelantikan 43 Pasal 26: Masa Bakti 44 Pasal 27: Tanggung Jawab dan Wewenang 44 Pasal 28: Tugas Dewan Pastoral Paroki 44 Pasal 29: Tugas Dewan Pastoral Paroki Harian 45 Pasal 30: Tugas Ketua Dewan Pastoral Paroki 45 Pasal 31: Tugas Wakil Ketua I Dewan Pastoral Paroki (Vikaris Parokial) 46 Pasal 32: Tugas Wakil Ketua II Dewan PastoralParoki (awam) 46 Pasal 33: Tugas Sekretaris I 46 Pasal 34: Tugas Sekretaris II 47 Pasal 35: Tugas Bendahara Umum 47 Pasal 36: Tugas Bendahara I 47 Pasal 37: Tugas Bendahara II 48 Pasal 38: Tugas Bendahara III 48 Pasal 39: Tugas Umum Ketua-KetuaBidang Pelayanan 49 Pasal 40: Tugas Khusus KetuaBidang Pelayanan 49 Pasal 41: Tugas Ketua Dewan Pastoral Stasi 51 Pasal 42: Tugas Koordinator Ketua-Ketua Wilayah 51 Pasal 43: Tugas Dewan Pastoral Paroki Inti 51 Pasal 44: Tugas Ketua Wilayah 52 Pasal 45: Tugas Umum Ketua Tim Pelayanan 52 Pasal 46: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Liturgi dan Peribadatan 52 Pasal 47: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi 56 Pasal 48: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Kemasyarakatan 61 Pasal 49: Uraian Tugas Tim-Tim Pelayanan
Pe8domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok8iKAS Pasal 54: Tugas Ketua Kelompok Kategorial 70 Pasal 55: Tugas Tokoh Umat 71 BAB V DEWAN PASTORAL STASI 72 Pasal 56: Pengertian Dewan Pastoral Stasi 72 Pasal 57: Kepengurusan Dewan Pastoral Stasi 72 Pasal 58: Tata Hubungan Stasi dengan Paroki 73 Pasal 59: Tugas Dewan Pastoral Stasi 74 Pasal 60: Uraian Tugas Dewan Pastoral Stasi 74 BAB VI MEKANISME PELAYANAN PASTORAL PAROKI 76 Pasal 61: Suasana dan Pola Pelayanan 76 Pasal 62: Pengambilan Keputusan 76 Pasal 63: Rapat-Rapat 76 BAB VII TATA PELAYANAN PASTORAL PAROKI 78 Pasal 64: Spiritualitas Pelayanan Pastoral 78 Pasal 65: Prinsip Pelayanan Pastoral 78 Pasal 66: Buah Pelayanan Pastoral 78 Pasal 67: Tata Pelayanan Pastoral Paroki 79 Pasal 68: Tata Penggembalaan 79 Pasal 69: Tata Kelola Administrasi 80 Pasal 70: Tata Kelola Harta Benda 81 Pasal 71: Penggunaan Uang 81 Pasal 72: Tata Hubungan Keuangan 81 BAB VIII PENDUKUNG PASTORAL PAROKI 83 Pasal 73: Karyawan Paroki 83 Pasal 74: Prodiakon Paroki 83 Pasal 75: Katekis Paroki 84 BAB IX PRASARANA PASTORAL PAROKI 85 Pasal 76: Gedung Gereja/Kapel 85 Pasal 77: Kantor Pastoral Paroki 85 Pasal 78: Gedung Pastoral Paroki 85 Pasal 79: Gedung Pastoran 86 Pasal 80: Tempat Ziarah/Taman Doa 86
Pe9domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok9iKAS Pasal 81: Kapel Adorasi 86
Pe10domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok10iKAS BAB X LAIN-LAIN 87 Pasal 82: Pergantian Jabatan dan Pengurus 87 Pasal 83: Kaderisasi dan Pemberdayaan 87 Pasal 84: Penyegaran 88 Pasal 85: Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki 88 BAB XI PENUTUP 89 Pasal 86: Hal yang Belum Diatur 89 Pasal 87: Masa Berlaku 89 LAMPIRAN LAMPIRAN 1: Kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik 1983 yang digunakan sebagai acuan dalam PDP3 2020 90 Keuskupan Regio Jawa 2016 yang digunakan sebagai acuan dalam PDP3 2020 101 LAMPIRAN 2: Pasal-pasal Ketentuan Pastoral LAMPIRAN 3: PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PASTORAL PAROKI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 2020 104
Pe11domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok11iKAS REKSA PELAYANAN PASTORAL PAROKI Umat Allah Keuskupan Agung Semarang, sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban murid Yesus Kristus, dalam bimbingan Roh Kudus memiliki cita-cita yang dirumuskan dalam Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang (RIKAS) dan Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang (ARDAS KAS). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Keuskupan Agung Semarang mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif, transformatif, empowering dan sinergis dengan tetap mengedepankan semangat pelayanan yang rendah hati dan murah hati. Tanggung jawab kepemimpinan pelayanan pastoral ada pada Uskup Diosesan. Dalam menjalankan kepemimpinannya Uskup dibantu oleh Kuria Keuskupan (Vikaris Jenderal, Sekretaris Keuskupan, Ekonom Keuskupan, Wakil Vikaris Episkopal Teritorial, Vikaris Yudisial, dan Vikaris Kategorial serta Pastor Paroki Katedral) dan beberapa Dewan Pertimbangan Keuskupan (Dewan Imam, Dewan Keuangan Keuskupan, dan Kolegium Konsultor Keuskupan). Kepemimpinan Uskup Uskup memiliki dikeuskupannya segala kuasa berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya (bdk. Kan. 381). Kuasa itu meliputi kuasa legislatif, eksekutif dan yudisial menurut norma hukum (Kan. 391 § 1). Kuasa legislatif dijalankan Uskup sendiri; kuasa eksekutif dijalankan sendiri maupun lewat Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal menurut norma hukum; kuasa yudisial dijalankan baik sendiri maupun lewat Vikaris Yudisial dan para hakim menurut norma hukum (Kan. 391 § 1). Dalam menjalankan kepemimpinannya Uskup Diosesan dibantu oleh Vikaris Jenderal (Kan. 475). Vikaris Jenderal memiliki di seluruh keuskupannya kuasa eksekutif yang menurut hukum merupakan milik Uskup (Kan. 479). Kepemimpinannya mengambil bagian dalam kepemimpinan Uskup (una persona cum episcopo).
Pe12domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok12iKAS Untuk membantu pelayanan kepemimpinannya di tingkat kevikepan, Uskup Diosesan mengangkat Vikaris Episkopal Teritorial dan Kategorial, yang memiliki kuasa berdasarkan jabatan yang menurut hukum universal dimiliki Vikaris Jenderal (bdk. Kan. 476). Vikaris Episkopal memiliki kuasa eksekutif yang menurut hukum merupakan milik Uskup, yaitu kuasa untuk melakukan semua tindakan administratif tetapi terbatas pada wilayah dan bidang tertentu yang untuknya ia diangkat (bdk. Kan 476). Di tingkat paroki, kepemimpinan Uskup dipercayakan kepada Pastor Parokisebagai gembalanya sendiri. Sebagai gembala paroki, pastor paroki menunaikan reksa pastoral jemaat dengan semangat ketaatan di bawah otoritas Uskup Diosesan. Dalam menjalankan reksa pastoral dan kepemimpinannya, Pastor Paroki bekerjasama dengan imam-imam lain (vikaris parokial) atau diakon dan juga bantuan kaum beriman awam (bdk. Kan. 519). Untuk melengkapi dan mengefektifkan pelayanannya, Uskup membentuk Dewan Pastoral dari tingkat Keuskupan sampai dengan paroki dan tim-tim pastoral sebagai kelengkapan perangkat pastoral dalam menjalankan penggembalaan. Khusus tentang Reksa Pastoral Paroki Dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala, Uskup Diosesan hendaknya memperhatikan semua orang beriman yang dipercayakan kepada reksanya dari setiap usia, kedudukan atau bangsa baik yang bertempat tinggal di wilayahnya maupun yang hanya sementara di situ; dan hendaknya ia juga menunjukkan semangat kerasulan terhadap mereka yang karena kondisi hidupnya tidak dalam secukupnya mendapat reksa pastoral yang biasa, dan juga terhadap mereka yang tidak mempraktekkan agamanya lagi (Kan. 383). Berpijak pada kanon tersebut, fokus dan locus pelayanan Uskup adalah semua umat beriman yang bersekutu di paroki- paroki wilayah keuskupannya. Seluruh pelayanan Uskup mendapat perwujudan dan realisasinya di paroki. Paroki bukan pertama-tama lembaga, tetapi persekutuan umat beriman, dengan segala keprihatinan dan harapannya, dengan segala pengalaman suka dan dukanya.
Pe13domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok13iKAS Paroki adalah subjek pastoral. Artinya paroki bukan sebagai objek dari sebuah proyek pelayanan pastoral, yang menjadikan umat hanya sebagai sasaran pastoral. Paroki tetaplah sebagai subjek dan pelaku yang menentukan gerak pastoralnya dengan mengacu kepada gerak pastoral bersama se Keuskupan. Segala macam pelayanan pastoral di tingkat keuskupan dan kevikepan berfungsi animatif, inspiratif, edukatif dan partisipatif untuk mendukung dan menggerakkan dinamika paroki dengan umat sebagai pelayannya sendiri. Program-program pelayanan terus diupayakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan paroki. Untuk mendukung hal tersebut Keuskupan menegaskan pentingnya pastoral berdasarkan data bukan berdasar asumsi. Paroki menjadi fokus pastoral artinya paroki yang merupakan persekutuan umat beriman menjadi arah dan tujuan pastoral keuskupan. Maka seluruh potensi komponen pelayanan pastoral tingkat keuskupan dan segala macam program diarahkan untuk kepentingan umat beriman yang bersekutu di paroki. Tujuannya agar umat semakin diberdayakan dalam aneka aspek kehidupan sampai mengalami tata keselamatan dalam kehidupannya. Transformasi dan perubahan hidup umat ke arah yang lebih baik menjadi indikasi keberhasilan sebuah pelayanan pastoral. Paroki menjadi locus pastoral artinya paroki menjadi tempat dimana seluruh gerak pastoral itu terjadi. Di paroki, gerak pastoral menyapa dan menyentuh umat secara langsung. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di tingkat kevikepan dan keuskupan, akhirnya harus bermuara di paroki. Sebagai locus, dinamika umat perlu dikenali sehingga seluruh pelayanan pastoral disesuaikan dengan keadaan dan dinamika umat beriman setempat. Bersama seluruh paroki, gerak dan pelayanan pastoral diarahkan untuk terwujudnya visi keuskupan, yaitu mengikuti Yesus Kristus yang mewartakan Kerajaan Allah dengan mewujudkan Gereja yang relevan bagi umatnya dan signifikan bagi masyarakat.
Pe14domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok14iKAS TONGGAK-TONGGAK SEJARAH KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG Kalau kita menelusuri sejarah Keuskupan Agung Semarang, dapat dikatakan bahwa sejarahnya terbagi dalam tiga periode penting, yaitu periode Pra-Vikariat Apostolik, Vikariat Apostolik dan Keuskupan Agung Semarang. Periode Pra-Vikariat Apostolik Periode ini diwarnai dengan dua era penting, yaitu era VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah mencatat bahwa di era VOC Gereja Katolik tidak boleh melaksanakan kegiatan di Nusantara. Setelah VOC dinyatakan bangkrut dan bubar pada tanggal 31 Desember 1799, Gereja Katolik di Nusantara boleh melaksanakan kegiatannya kembali. Bangkrutnya VOC ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh situasi politik di Belanda. Ketika itu Eropa Barat diliputi perang antara Perancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Perancis akhirnya berkuasa, termasuk Belanda berada dalam kekuasaan Perancis. Perubahan politik ini berdampak positif bagi perkembangan Gereja Katolik di Nusantara. Diawali pada tanggal 7 Agustus 1806 ketika Raja Lodewijk Napoleon mengumumkan undang-undang kebebasan beragama. Setelah itu Gereja Katolik memasuki era baru di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Periode kehadiran Gereja Katolik di bawah pemerintahan Belanda inilah yang akan berkaitan langsung dengan sejarah Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang.1 Kisahnya dimulai ketika dua imam diosesan menyediakan diri untuk berkarya di daerah jajahan Belanda yang baru, Hindia Belanda. Dua imam tersebut adalah Yakobus Nellisen dan Lambertus Prinsen. Mereka berangkat dari Belanda pada tanggal 22 Juli 1807 dan mendarat di Batavia pada tanggal 4 April 1808. Untuk memberi wewenang1 Fl Hasto Rosariyanto, SJ: Keuskupan Agung Semarang; Medan Kerasulan Lembaga Hid- up Bakti, dalam Sejarah Keterlibatan Lembaga Hidup Bakti dalam Membangun Gereja Lokal Dari Pra Vikariat sampai Keuskupan Agung Semarang, Pohon Cahaya, 2016, hlm.
Pe15domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok15iKAS 13-14.
Pe16domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok16iKAS wewenang gerejawi yang legal, Paus Pius VII menetapkan Yakobus Nelisen sebagai Prefek Apostolik Batavia, pada tanggal 7 Mei 1807.2 Sebagai pemimpin misi di seluruh Nusantara, Mgr. Nelissen tinggal di Batavia. Sementara Pastor Lambertus Prinsen tinggal di Semarang. Tercatat bahwa Pastor Prinsen tiba di Semarang pada tanggal 28 Desember 1808. Karena belum memiliki gedung gereja, misa perdana dirayakan di gedung gereja Protestan (gereja Blenduk-sekarang) pada hari Minggu 18 Mei 1809 untuk menandai kehadiran Gereja Katolik di Semarang, Selain Semarang sendiri, peristiwa baptisan di antara orang-orang Belanda mulai terjadi di beberapa tempat lain, seperti di Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Tegal, Rembang, dan lain-lain. Gereja Katolik di Semarang baru memiliki gereja sendiri sehingga dapat merayakan ekaristi pada bulan Agustus 1824.3 Sejarah baru dalam Gereja Katolik tejadi pada tanggal 3 April 1842, ketika Prefektur Apostolik Batavia ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik. Peningkatan status ini terjadi ketika Mgr. Groof menjabat sebagai Prefektur Apostolik. Akibat perselisihan dengan Gubernur Jenderal Rochusen, Mgr. Groof beserta 4 imam dipulangkan ke Belanda. Mgr. Groof dikemudian hari digantikan oleh Mgr. Petrus Maria Vrancken. Pada masa ini 2 imam Serikat Jesus datang (1859) dan Gereja terus berkembang. Dalam perjalanan waktu Vikariat Apostolik dibagi menjadi 8 (depalan) stasi, yaitu Batavia, Semarang, Ambarawa (1859), Yogyakarta (1865), Surabaya, Larantuka, Maumere dan Padang. Sayangnya perkembangan ke-wilayah-an tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan tenaga pastoral. Selama Mgr. A.C. Classens menjabat sebagai Vikaris Apostolik (1874-1893), hanya dua imam Diosesan saja yang masih bertahan. Syukurlah, di saat pengiriman misionaris diantara imam-imam diosesan semakin tidak mudah, imam-imam Serikat Jesus mulai datang. Selain tenaga imam, demi memperkuat misi, ditambahkan tenaga pastoral lain. Adalah Pastor Josef Lijnen yang berinisiatif mengundang Suster-Suster Fransiskanes dari Tapa Denda dan Cinta Kasih Kristiani 2 idem HLM.14
Pe17domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok17iKAS 3 idem HLM.14
Pe18domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok18iKAS (Suster OSF dari Heytyusen). Para Suster tiba di Gedangan Semarang pada tanggal 5 Februari 1870 untuk menangani anak yatim di Semarang yang memerlukan bimbingan dan pendidikan. Mereka diterima oleh Rama J. Lijnen yang waktu itu menjabat sebagai Pastor Paroki Gedangan. Selanjutnya karya-karya para suster ini sungguh menjadi pendukung karya misi. Ketika misi terus dijalankan, tenaga pastoral dari para imam diosesan semakin berkurang. Oleh karena itu, pada tahun 1893, ketika Rama W.J. Staal SJ menjabat sebagai Vikaris Apostolik, tanggungjawab misi di Hindia Belanda secara kanonik dialihkan dari imam diosesan kepada Serikat Jesus. Serikat Jesus terus menambah jumlah imamnya yang diutus demi kepentingan dan kemajuan misi. Selain melayani umat di Semarang, para misionaris juga mengunjungi orang-orang Belanda di beberapa tempat lain, seperti di Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Tegal, Rembang, Solo, Madiun, Pacitan, dan lain-lain. Di Semarang pulalah sebenarnya benih-benih iman di antara penduduk pribumi mulai ditaburkan. Tetapi dengan pelbagai pertimbangan pimpinan misi akhirnya memutuskan untuk memindahkan “pusat kegiatan di antara kaum pribumi” itu ke Muntilan. Sejarah mencatat mengapa Muntilan menjadi pilihan supaya jauh dari lingkungan Eropa dan supaya ada kesempatan yang luas untuk kontak secara langsung dengan orang Jawa.4 Pada tahun 1896 dua misionaris Serikat Jesus datang dari Belanda ke Semarang, yaitu Rama Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ dan Rama Petrus Hoevenaars SJ. Mereka bersamadengan Rama Mertens dan Bruder Theodorus Kersten adalah nama-nama misionaris yang mengawali dan terlibat dalam karya di antara orang-orang pribumi. Dalam waktu singkat Muntilan segera menjadi pusat aktivitas yang penting. Dari jumlah tenaga misionaris yang ditempatkan di Muntilan saja, orang bisa menyimpulkan bagaimana Muntilan sungguh- sungguh mendapat prioritas. Rama van Lith SJ dan Rm Hoevenaars SJ tinggal di tempat yang berbeda dalam menjalankan karya misinya. Rama Petrus Hoevenaars SJ tinggal di Mendut sementara Rama van Lith SJ tinggal di Muntilan. Rama Petrus Hoevenars SJ menggunakan metode konvensional dalam menjalankan misinya, yaitu dengan memberi
Pe19domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok19iKAS 4 idem hlm. 18
Pe20domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok20iKAS fasilitas-fasilitas kepada umat dan orang-orang yang ingin menjadi Katolik. Pada tahun 1903, ada sekitar 300 orang Katolik di Mendut yang dilayani oleh Rama P. Hoevenaars SJ. Namun, umat di Mendut tidak berkembang. Berbeda dengan Rama Hoevenaars, oleh karena pengalaman buruk tertipu oleh katekis yang memanfaatkan dana Gereja untuk kepentingan dirisendiri, Rama van Lith SJ menggunakan jalur pendidikan dan budaya Jawa untuk menjalankan karya misinya. Rama van Lith SJ adalah imam pertama yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa. Ia juga bergaul dengan semua orang termasuk dengan bangsawan kraton Surakarta dan Yogyakarta. Ia menterjemahkan doa-doa ke dalam bahasa Jawa dan bertekat “anjoemenengaken Kraton Dalem” di tanah Jawa. Selanjutnya suatu peristiwa penting terjadi ketika pada tanggal 20 Mei 1904 empat orang dari Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta dibaptis di Muntilan. Salah satu di antaranya adalah Barnabas Sarikrama. Dialah katekis handal di daerah Kalibawang yang akhirnya membawa 171 orang dibaptis di Sendangsono oleh Rama van Lith SJ pada tanggal 14 Desember 1904. Barnabas Sarikrama dianugerahi bintang kehormatan Pro Ecclesia et Pontifine dari Paus Pius XI pada tahun 1929. Peristiwa pembaptisan ini tonggak amat penting bagi perkembangan iman Katolik di tanah Jawa selanjutnya. Seperti sudah dikatakan di atas bahwa karya misi Rama van Lith SJ tidak hanya sebatas pewartaan Injil. Rama van Lith SJ ingin agar orang-orang pribumi mempunyai pendidikan yang sama dengan orang- orang Eropa. Maka beliau berhasrat memberi pendidikan yang bermutu kepada orang-orang Jawa agar mereka mampu memiliki posisi penting dalam masyarakat. Maka kalau kita berbicara tentang pendidikan pada masa itu tidak bisa dipisahkan dari pusat misi lain, yaitu Mendut. Pada tanggal 14 Januari 1908, Tarekat Suster Fransiskan mendirikan sekolah ketrampilan khusus untuk gadis-gadis Jawa di Mendut. Peristiwa penting selanjutnya yang menjadi landasan perkembangan Gereja masa depan bagi Keuskupan Agung Semarang adalah didirikannya Seminari Menengah pada tanggal 30 Mei 1912 (sekarang ini menjadi Seminari Menengah St. Petrus Kanisius di Mertoyudan – Magelang). Tiga dari enam calon generasi pertama dari
Pe21domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok21iKAS tahun 1911-1914 ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu: Rama FX. Satiman SJ, Rama A. Djajasepoetra, SJ, dan Rama Alb. Soegijapranata SJ. Karya pendidikan yang menjadi ujung tombak misi juga didukung oleh berbagai pihak. Pada tahun 1915, Rama van Driessche SJ (1875-1934) merintis karyanya di antara orang-orang Jawa di Yogyakarta dengan bantuan seorang katekis. Karya misi ini selanjutnya dikembangkan oleh para Bruder FIC. Lima Bruder pertama datang dari Negeri Belanda di Yogyakarta pada bulan September 1920. Mereka ditugaskan untuk mengajar di HIS. Bulan Januari 1922, Percetakan Kanisius mulai beroperasi dan dipercayakan kepada para Bruder FIC ini. Kedatangan bruder-bruder berikutnya mampu memekarkan karya pendidikan di kota-kota lain, selain Muntilan (1921), yaitu Surakarta (1926), Ambarawa (1928) dan Semarang (1934). Karya misi yang dikembangkan juga semakin beragam. Rama Straeter SJ mendirikan Perhimpunan Wanita Katolik pada tanggal 9 September 1923. Berdirinya Organisasi Partai Politik Katolik lainnya juga menjadi bukti perkembangan Gereja dan keberanian orang-orang Katolik yang berpusat di Yogyakarta. Penambahan tenaga pastoral pun tetap berlangsung. Pada tanggal 15 Juni 1931, ada persetujuan antara Mgr. Antonio Pietro Francesco van Velsen SJ sebagai Vikaris Apostolik Batavia dengan Jendral Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus (MSF) agar para misionaris MSF berkarya di tanah Jawa. Maka pada bulan Februari 1932, Rama Mathias J.X. Wilkens MSF melayani umat Stasi Bangkong yang pada awalnya berada di Kapel Susteran OSF Bangkong bersama Rama J. van der Steegt MSF dan Rama Nicolas Pooyer MSF. Stasi Bangkong ini kemudian menjadi Paroki Atmodirono yang gerejanya diberkati pada 10 Agustus 1940 oleh Mgr. P. Willekens SJ. Selanjutnya, para imam dan bruder MSF melayani paroki-paroki, khususnya di Pantai Utara Jawa. Mgr. P. Willekens SJ menggantikan Mgr. van Velsen sebagai Vikaris Apostolik Batavia pada 23 Juli 1934. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1934 Rama Albertus Soegijapranata SJ yang waktu itu berkarya di Bintaran Yogyakarta mencetuskan gagasan tentang sistem lingkungan. Waktu itu beliau mengatakan, ”Alangkah baiknya kalau dalam setiap wilayah pemukiman
Pe22domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok22iKAS terdapat ‘seorang pribumi yang bersemangat’ yang dapat mengumpulkan orang-orang katolik, supaya orang katolik tidak ‘berkedudukan’ di luar lingkungan hidupmereka (berkumpul pada hari Minggu di gedung gereja) melainkan supaya orang katolik tinggal di tengah-tengah masyarakat, sebagai orang beriman menjadi satu dengan hidup sosial”. Maka sistem lingkungan sebenarnya bukan sistem administrasi melainkan sebagai sarana keterlibatan sosial dengan maksud supaya iman kristiani benar- benar berakar dalam bumi dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tonggak lain yang penting dicatat adalah pendirian Seminari Tinggi (sekarang ini menjadi Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan – Yogyakarta) di Muntilan pada tanggal 15 Agustus 1936. Mgr. Willekens SJ juga mendirikan kongregasi pribumi, yaitu Suster- Suster Abdi Dalem Sang Kristus (ADSK) - sekarang Abdi Kristus (AK) yang berpusat di Ungaran. Kongregasi ini ditetapkan berdiri pada tanggal 29 Juni 1938 diAmbarawa. Semuanya itu adalah keputusan visioner guna mempersiapkan pelayan pastoral yang berakar pada budaya dan tradisi setempat, penguasaan bahasa lokal dan menjadi pemimpin Gereja masa depan yang dijiwai oleh Surat Apostolik “Ad Extremas” Paus Leo XIII pada tahun 1893 dan Surat Apostolik “Maximum Illud” Paus Benedictus XV tahun 1919. Kegiatan menggereja pun semakin hidup. Salah satunya adalah Kongres Ekaristi.Tanggal 29 - 31 Juli 1939 diYogyakarta diselenggarakan Kongres Ekaristi sebagai ungkapan syukur 25 tahun izin resmi karya misi di Kerajaan Mataram yang disebut Vorstenlanden. Rama Schouten SJ menulis peristiwa iman ini demikian: “Pewartaan secara bebas di Kerajaan Mataram telah mendapat izin resmi 25 tahun yang lalu. Berkat berlimpah selama 25 tahun kepada penduduk Jawa Tengah, karena hati mereka terbuka bagi pengenalan dan cinta kasih Sang Penebus Yesus Kristus telah menemukan jalan serta kebenarannya”. Periode Vikariat Apostolik Semarang Disebabkan oleh perbedaan situasi antara Jawa Barat/Batavia dan Jawa Tengah, dan demi berkembangnya Gereja, pada tanggal 25 Juni 1940 didirikanlah Vikariat Apostolik Semarang berdasarkan Constitutio Apostolica Vetus de Batavia oleh Paus Pius XII5 . Wilayahnya meliputi 5 Berdasarkan dokumen Constitutio Apostolica Vetus de Batavia, 25 Juni 1940, oleh Paus Pius XII itulah mulai tahun 2007, tanggal 25 Juni ditetapkan sebagai hari jadi Keusk- upan Agung Semarang.
Pe23domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok23iKAS Semarang, Ambarawa, Magelang, Mendut, Muntilan dan Yogyakarta. Sewaktu Vikariat Semarang didirikan, di Jawa sudah ada enam wilayah gerejawi, yaitu Batavia (1807), Malang (1927), Surabaya (1928), Purwokerto (1932), Bandung (1932). Pada tanggal 1 Agustus 1940, Rama Albertus Soegijapranata SJ ditunjuk sebagai VikarisApostolik Semarangdengan gelar Uskup Danaba. Dengan mengambil moto IN NOMINE JESU, beliau ditahbiskan pada tanggal 6 Nopember 1940 di gereja Gedangan. Sebagai Uskup di tengahtengah situasi perang kemerdekaan, beliau terus menerusmenyemangati umat agar menjadi 100% katolik dan 100% patriot. Belum lama berdiri sebagai Vikariat Apostolik peristiwa kelam harus dialami, yaitu pembunuhan Rama Richardus Kardis Sandjaja Pr dan Frater Hermanus Bouwens SJ pada tanggal 20 Desember 1948.Akan tetapi peristiwa ini tidak mengendorkan semangat Gereja di Vikariat Apostolik Semarang. Sebagai Uskup Mgr. Albertus Soegijapranata SJ terus-menerus mengembangkan Gereja dengan berbagai macam usaha yang bermakna bagi Gereja dan masyarakat. Gagasan beiau tidak sebatas untuk Gereja Semarang namun untuk perkembangan Gereja di Indonesia. Pada tahun 1955,saat diadakan Kongres Umat Katolik Indonesia, Mgr. Albertus Soegijapranata SJ memikirkan perlunya setiap keuskupan menunjuk seorang imam yang mewakili Uskup untuk menangani masalah-masalah sosial. Oleh karena itu diputuskan adanya Panitia Sosial di Keuskupan. Apa yang dibicarakan pada tahun 1955 tersebut akhirnya diputuskan secara definitif pada tahun 1962, yaitu bahwa setiap Keuskupan wajib menunjuk seorang imam menjadi Delegatus Sosial (Delsos), yaitu wakil Uskup yang menangani masalah-masalah sosial. Dalam perkembangan waktu Delsos menjadi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE). Periode Keuskupan Agung Semarang Perkembangan berikut yang menandai pendewasaan Gereja di Indonesia adalah dengan didirikannya Hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Pendirian ini dituangkan dalam dekret “Quod Christus Adorandus” oleh Paus Yohanes XXIII pada tanggal 3 Januari 1961. Pada saat dikeluarkannya dekret tersebut sudah ada 6 provinsi Gerejawi di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Pontianak, Makasar
Pe24domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok24iKAS dan Ende. Karena Vikariat Apostolik Semarang merupakan salah satu provinsi gerejawi maka menjadi Keuskupan Agung. Keuskupan Agung Semarang sebagai provinsi gerejawi meliputi Surabaya, Malang, dan Purwokerto sebagai keuskupan sufragan. Setelah didirikan hierarki di Indonesia peristiwa yang tak kalah penting selanjutnya adalah Konsili Vatikan II (1962-1965). Mgr. Albertus Soegijapranata SJ kendati dalam keadaan sakit, datang juga ke Konsili ini sebagai tanda ketaatan dan kesatuan dengan Uskup Roma. Dalam sessi jeda Konsili Vatikan II, Mgr. Albertus Soegijapranata SJ berobat ke Belanda dan akhirnya wafat pada tanggal 22 Juli 1963 di Steyl - Belanda. Atas perintah Presiden Soekarno, jenasah beliau dibawa ke tanah air dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Beliau diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 152 tanggal 26 Juli 1963. Salah satu warisan berharga dari Mgr. Albertus Soegijopranata SJ, adalah konsep tentang Dewan Paroki yang disampaikan kepada para Pastor pada tahun 1961. Selain itu warisan lain yang juga sangat berharga adalah kepedulian beliau terhadap orang-orang miskin. Maka untuk mewarisi nilai-nilai dan keutamaan beliau didirikan Yayasan Sosial Soegijapranata pada tanggal 22 Juli 1963. Pengganti Mgr. Albertus Soegijapranata SJ adalah Mgr. Justinus Darmojuwono. Beliau ditahbiskan sebagai Uskup pada tanggal 6 April 1964 dengan semangat penggembalaan IN TE CONFIDO. Di masa awal penggembalaannya, Bapa Uskup menggunakan logo penggembalaan KAS berupa burung pelican. Logo itulah yang hingga sekarang digunakan sebagai lambang tongkat gembala Uskup Agung Semarang. Mgr. Justinus Darmajuwono diangkat menjadi Kardinal pada tanggal 26 Juni 1967. Selain memperbaharui lambang tongkat Uskup, berdasarkan Surat Apostolik Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6 Agustus 1966), Justinus Kardinal Darmajuwono membagi dan menetapkan wilayah Keuskupan Agung Semarang menjadi empat Kevikepan, yaitu Semarang, DIY, Surakarta (7 Oktober 1966), dan Kedu yang didirikan pada 18 Agustus 1967. Justinus Kardinal Darmajuwono juga menetapkan gerakan Aksi Puasa Pembangunan (APP). APP ini ditetapkan berdasarkan ensiklik
Pe25domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok25iKAS Populorum Progressio yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 26 Maret 1967. APP adalah gerakan berbagi sebagai buah dari pertobatan di masa tobat atau prapaskah. Dengan pelbagai upaya, Bapak Kardinal menekankan kemandirian Gereja dalam hal tenaga dan pembiayaan. “Sithik ora ditampik, akèh sangsaya pikolèh”, itulah semboyan yang beliau dengungkan terus- menerus untuk menyemangati umat dalam hal kemandirian dan solidaritas. Tidak hanya itu, untuk semakin menata kehidupan Paroki, KAS menetapkan Pedoman Dewan Paroki (20 Agustus 1980). Bapak Justinus Kardinal Darmajuwono mengundurkan diri dari jabatan Uskup Agung Semarang pada tanggal 3 Juli 1981. Beliau kemudian menggembalakan umat di Paroki Banyumanik Semarang. Beliau wafat pada tanggal 3 Februari 1994 dan dimakamkan di Kerkof Muntilan pada tanggal 5 Februari 1994. Setelah Bapak Kardinal mengundurkan diri, kepemimpinan di Keuskupan Agung Semarang dijalankan oleh Administrator Diosesan, yaitu Rama Alexander Djajasiswaja Pr. Setelah beberapa waktu tahta lowong, Rama Julius Darmaatmadja SJ ditunjuk sebagai Uskup Keuskupan Agung Semarang. Mgr. Julius Darmaatmadja SJ ditahbiskan sebagai uskup tanggal 29 Juni 1983 dengan mengambil moto IN NOMINE JESU. Beliau menetapkan Arah Dasar lima tahunan untuk mengembangkan karya pastoral di KAS. Berturut-turut Arah Dasar selama penggembalaan beliau adalah Arah Dasar 1984-1990; 1990- 1995; 1996-2000. Untuk menyatukan gerak pelayanan pastoral Keuskupan Agung Semarang, Mgr. Julius Darmaatmadja SJ membentuk Dewan Karya Pastoral KAS sebagai wadah koordinasi dan pengembangan karya komisi-komisi yang ada di KAS. Beliau diangkat menjadi Kardinal pada tangal 26 November 1994. Setelah tiga belas tahun melayani KAS, pada tanggal 11 Januari 1996 Paus Yohanes Paulus II mengangkat beliau sebagai Uskup Agung Jakarta. Sebelum berpindah ke Jakarta, pada tanggal 24 Juni 1996,Bapak Julius Kardinal Darmaatmadja meresmikan dan memberkati Pastoran Sanjaya Muntilan sebagai pusat koordinasi dan pelayanan Dewan Karya Pastoral KAS. Bapak Julius Kardinal Darmaatmadja secara resmi
Pe26domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok26iKAS mengemban tugas pelayanan penggembalaan di Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 29 Juni 1996. Setelah Bapak Julius Kardinal Darmaatmadja meninggalkan Semarang, KAS mengalami tahta lowong. KAS dipimpin oleh Administrator Diosesan, yaitu Rama Johanes Harjoyo Pr. Selanjutnya Rama Ignatius Suharyo Pr ditunjuk sebagai Uskup Agung Semarang pada tanggal 21 April 1997. Upacara tahbisan Uskup dilaksanakan pada 22 Agustus 1997 di GOR Jatidiri Semarang. Mgr. Ignatius Suharyo terus mengembangkan karya pastoral dengan mengumatkan Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang untuk periode 2001-2005, 2006-2010. Berinspirasikan Konsili Vatikan II, beliau mendorong Gereja mewujudkan diri menjadi persekutuan paguyuban-paguyaban yang hidup, tempat orang beiman menghayati Gereja sebagai peristiwa iman dalam semangat pelayanan yang rendah hati danmurah hati(SERVIENS DOMINO cum omni humilitate). Motto penggembalaan beliau tersebut disambung dengan ajakan kepada para imam untuk menghayati imamat yang happy, commiteddan profesional. Padamasa penggembalaanbeliausistemakuntansi danmanajemen diterapkan untuk menata pelayanan pastoral, terutama berkaitan dengan tiga hal, yaitu tata penggembalaan, tata kelola administrasi dan tata kelola harta benda Gereja untuk semakin menampakkan Gereja yang transparan, kredibel dan akuntabel. Dengan diterapkannya sistem akuntansi dan manejemen pastoral tersebut banyak pedoman yang sudah ada diperbaharui, di ataranya Pedoman Dasar Dewan Paroki (2004), Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (2008). Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki ini disusul dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). Ketika manajemen diterapkan tata palayanan di paroki-paroki semakin tertata mengikuti gerak serta dinamika Keuskupan. Program- program dan RAPB paroki-paroki menjadi hal yang sangat biasa dan terus menerus disempurnakan. Untuk mengawal manajemen pastoral tersebut maka dilakukan supervisi paroki dengan membentuk Tim Supervisi Paroki. Lambat launTim Supervisi Parokisemakin ditingkatkan kinerjanya dan semakin diperluas lingkup pelayanannya. Tim Supervisi tidak hanya memeriksa buku-buku administrasi, namun juga melihat tata penggembalaan dan tata kelola harta benda Gereja paroki. Sistem
Pe27domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok27iKAS supervisi seperti ini dijalankan pada tahun 2006-2008. Kemudian sejak tahun 2009, supervisi dikembangkan lagi dengan model Focus Group Discussion (FGD). Job Description bagi pelayan-pelayan publik untuk Vikaris Jendral, Vikaris Episkopal, Pastor Kepala dan Pastor Pembantu serta Ketua-Ketua Komisi DKP diterbitkan pada tahun 2009. Semua sarana dan pedoman itu dimaksudkan agar Gereja Keuskupan Agung Semarang semakin layak dipercaya. Menyadari luas wilayah KAS yang meliputi seluruh provinsi DIY dan sebagian Jawa Tengah, mulai dipikirkan agar gerak dinamis umat, paguyuban serta paroki-paroki tidak tersentral di Keuskupan namun dapat dilayani di Kevikepan dengan lebih efektif. Maka sejak tahun 2008 dikembangkan wacana untuk mengakarkan pelayanan Gereja di kevikepan dalam koordinasi para Rama Vikep yang dibantu oleh Tim Inti Pastoral Kevikepan dan komisi-komisi tingkat kevikepan. Menandai ulang tahun KAS ke-69, pada tanggal 25 Juni 2009 diresmikan Kantor Pelayanan Pastoral KAS di Jl. Imam Bonjol 172, Semarang. Kantor ini difungsikan untuk pelayanan sebagian dari komisi-komisi DKP dan untuk menampilkan wajah sosial Gereja melalui pelayanan Yayasan Sosial Soegijapranata (YSS). Tidak lama setelah itu, pada tanggal 25 Juli 2009, Paus Benedictus XVI menunjuk Mgr. Ignatius Suharyo menjadi Uskup Kuajutor Keuskupan Agung Jakarta. Setelah ditinggalkan oleh Mgr. Ignatius Suharyo, KAS mengalami tahta lowong lagi. KAS dipimpin oleh Administrator Diosesan, yaitu Rama Pius Riana Prapdi Pr. Pada tanggal 12 Nopember 2010, kabar gembira datang dari Vatikan ketika Paus Benedictus XVI menunjuk Mgr. Johannes Pujasumarta, Uskup Bandung, menjadi Uskup Agung Semarang. Tanggal 7 Januari 2011, Mgr Johannes Pujasumarta secara resmi menerima tugas perutusan sebagai gembala utama di Keuskupan Agung Semarang. Bersama Mgr. Johannes Pujasumarta umat Keuskupan Agung Semarang diajak untuk mengembangkan semangat “DUC IN ALTUM – Bertolak ke Tempat Yang Dalam” dalam segala aspek. Pelayanan penggembalaan dari aspek rohani diupayakan dengan mengembangkan iman mendalam dan tangguh serta relasi dengan Tuhan yang lebih intim melalui peristiwa-peristiwa iman: Ekaristi, adorasi dan devosi.
Pe28domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok28iKAS Aspek sosial juga dikembangkan dengan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat solidaritas, subsidiaritas, peduli pada keutuhan ciptaan serta sesama yang lemah, miskin, kecil, tersingkir dan difabel. Salah satu warisan berharga yang beliau tinggalkan adalah Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang (RIKAS) 2016-2035. Cita-cita utama RIKAS adalah “Terwujudnya Peradaban Kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman”. Beliau menghendaki agar RIKAS 2016-2035 dipromulgasikan bertepatan dengan pembukaan Yubileum Luar Biasa Kerahiman Allah, pada tanggal 8 Desember 2015. Akan tetapi sebelum rencana itu terwujud beliau sudah dipanggil Tuhan pada tanggal 10 Nopember 2015. Beliau dimakamkan tanggal 12 November 2015 di komplek pemakaman Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan, Yogyakarta. Pelayanan Kegembalaan KAS selama 18 bulan tahta lowong (sede vacante) diemban oleh Administrator Diosesan, Rama FX. Sukendar Wigyosumarta. Selanjutnya Bapa Suci Fransiskus mengumumkan pengangkatan Rama Robertus Rubiyatmoko – dosen FTW dan Staf Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan juga Vikaris Judisial KAS pada tanggal 18 Maret 2017 sebagai Uskup Agung KAS sedangkan tahbisan Uskup dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017. Pada awal masa penggembalaan Bapa Uskup Robertus Rubiyatmoko menegaskan untuk melanjutkan RIKAS 2016-2035 dan ARDAS lima tahunan yang sudah dimulai di KAS. Penegasan pengembangan pelayanan pastoral di tingkat kevikepan dilakukan dengan meneguhkan dan mengawal pilihan pastoral Kevikepan sebagai Pusat Kegiatan dan Pelayanan Pastoral yang dipercayakan pengelolaannya kepada seorang Vikep teritorial bersama Dewan Pastoral Kevikepan. Vikep teritorial dilepas dari tanggungjawab sebagai Pastor Paroki supaya dapat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pastoral di kevikepan dan paroki-paroki. Beliaujuga memperhatikan pelayanan pastoral bagi kelompok-kelompok kategorial dengan mengangkat Vikep Kategorial. Selanjutnya melontarkan wacana untuk melakukan pemekaran Kevikepan DIY menjadi dua kevikepan (Kevikepan Yogyakarta Timur dan Kevikepan YogyakartaBarat). Moto pelayanan kegembalaan “Quaerere et Salvum Facere
Pe29domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok29iKAS – Mencari dan menyelematkan” (Lukas 19:10) diterjemahkan dengan
Pe30domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok30iKAS pelbagai upaya untuk terus mencari dan menyelamatkan, srawung dan ambyuk di tengah masyarakat, ngrengkuh, ngayomi lan nggematèni. Perlu langkah-langkah nyata dan dilindungi dengan pedoman yang jelas untuk melayani mereka yang Kecil, Lemah, Miskin, Terpinggirkan dan Difabel (KLMTD) sebagai gerak bersama seluruh Gereja bekerjasama dengan pelbagai pihak. Pelayanan Sakramen Inisiasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus mulai digerakkan di kevikepan-kevikepan sebagai upaya opèn lan ngopèni, gemati lan nggematèni. Aneka upaya pembenahan pelayanan Pastoral di tingkat keuskupan, kevikepan, paroki serta kelompok kategorial disesuaikan dengan Kitab Hukum Kanonik sehingga ada perubahan penyebutan dan semangat pelayanan misalnya dari Dewan Paroki menjadi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Karya Pastoral Keuskupan menjadi Dewan Pastoral Keuskupan. Semangat dan kasih kegembalaan yang diamanatkan oleh Gereja Semesta menjadi pendorong kuat bagi Bapa Uskup Robertus Rubiyatmoko beserta seluruh perangkat pelayanan pastoral di KAS untuk menggereja sebagaimana Kasih dan Kerahiman Bapa bagi semua manusia dan ciptaan. Sampai bulan Juni 2020 Keuskupan Agung Semarang telah memiliki: 101 Paroki, 1 Kuasi Paroki, 6 Paroki Administratif dan 6 Stasi.
Pe31domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok31iKAS PEMBUKAAN Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan yang reksa pastoralnya dibawah otoritas Uskup Agung Semarang dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri (kanon 515 § 1). Di dalam paroki ada persekutuan-persekutuan umat yang lebih kecil, yaitu paroki administratif, stasi, wilayah, lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial. Penggembalaan paroki dipercayakan kepada Pastor Paroki sedangkan untuk mengelola reksa pastoralnya dibentuklah “Pengurus Gereja dan Papa Miskin” (PGPM) dan “Dewan Pastoral Paroki” (DPP). Persekutuan Paroki dengan reksa pastoralnya didasarkan pada persekutuanAllahTritunggal. PersekutuanAllahTritunggalsebagaimana ditegaskan dalam Kitab Suci danAjaran Gereja adalah persekutuanAllah Bapa,AllahPutera danAllahRohKudus 6 . Persekutuanilahiitumerupakan persekutuan yang dinamis, dimana persekutuan itu mengundang semua orang untuk masuk dan mengambil bagian didalamnya serta menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Undangan Allah dan sekaligus tindakan penyelamatan-Nya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ia hadir dalam sejarah hidup manusia dan menyatakan secara sempurna rencana dan tindakan penyelamatan Allah. Persekutuan dengan Allah itu menjadi nyata dalam hidup Gereja. Dalam Gereja, Allah Tritunggal hadir dan menghimpun semua orang beriman. Dalam Gereja pula, Allah menampakkan tindakan penyelamatan-Nya melalui tugas perutusan Gereja baik pengudusan, pewartaan maupun pelayanan 7 . Oleh karena itu persekutuan Gereja pun bersifat dinamis. Persekutuan Gereja dalam bimbingan Roh Kudus bergerak searah dengan gerak penyelamatan Allah. Gereja Keuskupan Agung Semarang sebagai Gereja Partikular mewujudkan persekutuan dan menghadirkan tindakan penyelamatan Allah melalui paroki dan persekutuan-persekutuan gerejani lainnya. Di dalam paroki, persekutuan umat beriman terbentuk secara nyata dari tingkat paroki sampai tingkat lingkungan. Persekutuan itu menjadi 6 Yoh 10:16; 17:11; DV 2 7 LG 10; 11; 31.
Pe32domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok32iKAS persekutuan yang inklusif, inovatif dan transformatif. Persekutuan yang inklusif adalah persekutuan yang terbuka pada gerak Roh Kudus yang selalu membimbing, terbuka pada sesama dengan segala latar belakangnya dan terbuka pada perkembangan zaman. Persekutuan yang inovatif artinya persekutuan yang siap untuk selalu membarui diri dalam gerak hidup dan pelayanannya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan tuntutan zaman. Persekutuan yang transformatif menunjuk pada persekutuan yang memberi daya ubah ke dalam (Gereja) dan keluar (masyarakat). Gerak pastoral paroki itu dinyatakan melalui 3 (tiga)Tata yakni,Tata Penggembalaan, Tata kelola Administrasi dan Tata kelola Harta Benda. Tata Penggembalaan meliputi bidang liturgi dan peribadatan, bidang pewartaan dan evangelisasi, bidang pelayanan kemasyarakatan, bidang paguyuban dan persaudaraan serta bidang rumah tangga. Penggembalaan ini didukung oleh Tata Kelola Administrasi dan Tata Kelola Harta Benda. Gerak pastoral paroki ini dijalankan dengan semangat communio dan pola penggembalaan yang melibatkan, memberdayaan, mencerdaskan dan memberdayakan seluruh umat. Diharapkan dengan gerak pastoral yang demikian, terwujudlah apa yang dicita-citakan oleh Keuskupan Agung Semarang yaitu terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi tanda hadirnya Kerajaan Allah. Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki dibuat untuk memastikan bahwa paroki dan seluruh dinamika pastoralnya menghadirkan persekutuan Allah Tritunggal yang dinamis, yang menyatukan dan menyelamatkan. Maka tugas Pengurus Gereja dan Papa Miskin dan Dewan Pastoral Paroki bukan sekedar tugas organisatif tetapi tugas partisipatif dalam rencana keselamatan Allah bagi umat dan masyarakat.
Pe33domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok33iKAS BAB I PAROKI DAN KUASI PAROKI Pasal 1 Pengertian Paroki dan Kuasi Paroki 1. Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri. 2. Kuasi Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, dipercayakan kepada seorang imam sebagai gembalanya sendiri, dan yang karena keadaan khusus belum didirikan sebagai paroki. 3. Paroki dan Kuasi Paroki ditetapkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan Pendirian. 4. Paroki dan Kuasi Paroki yang didirikan memiliki kekuatan hukum, baik hukum sipil maupun hukum Gereja. 5. Paroki dan Kuasi Paroki memiliki batas wilayah, baik batas pemerintahan maupun batas gerejawi. Pasal 2 Pendirian Paroki dan Kuasi Paroki 1. Pendirian Paroki dan Kuasi Paroki ditetapkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang setelah mendengarkan masukan dari Dewan Imam KAS. 2. Pendirian Paroki dan Kuasi Paroki dikuatkan dengan pembuatan akta pendirian sebagai badan hukum yang diakui pemerintah. 3. Dalam mendirikan Paroki dan Kuasi Paroki UskupAgung Keuskupan Agung Semarang memperhitungkan, sekurang-kurangnya: a. Tata penggembalaan yang meliputi keberadaan Pastor sebagai gembala dan persekutuan umat beriman dalam jumlah dan tingkat keaktivan tertentu.
Pe34domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok34iKAS b. Tata kelola administrasi yang menyangkut pelayanan sakramental serta pengarsipan dokumen-dokumen penting paroki. c. Tata kelola harta benda yang meliputi pengelolaan keuangan yang mendukung pemenuhan kebutuhan pastoral dan ketersediaan sarana dan prasarana. 4. Pendirian Paroki dan Kuasi Paroki disertai dengan penentuan batas- batas teritorial yang sebaiknya mengikuti batas-batas teritorial secara pemerintahan. Pasal 3 Persekutuan Umat dalam Paroki dan Kuasi Paroki 1. Persekutuan umat dalam Paroki dan Kuasi Paroki terdiri dari persekutuan umat secara teritorial dan kategorial. 2. Persekutuan umat secara teritorial meliputi: a. Paroki Administratif 1) Persekutuan umat beriman kristiani bagian dari suatu paroki yang ditetapkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan, yang telah memiliki kemandirian dalam tata penggembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola harta benda; serta berada di bawah tanggung jawab Pastor Paroki. 2) Paroki Administratif memiliki batas wilayah pemerintahan dan batas gerejawi. b. Stasi 1) Persekutuan lingkungan-lingkungan dan atau wilayah- wilayah yang berdekatan secara teritorial yang ditetapkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan dan berada di bawah tanggung jawab Pastor Paroki. 2) Stasi memiliki batas wilayah pemerintahan dan batas gerejawi. c. Wilayah 1) Persekutuan lingkungan-lingkungan yang secara teritorial berdekatan, dengan jumlah antara 3-8 lingkungan, ditetapkan oleh Pastor Paroki dan berada dalam tata kelola serta reksa pastoral paroki.
Pe35domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok35iKAS 2) Setiap wilayah memiliki kepengurusannya sendiri. d. Lingkungan 1) Paguyuban umat beriman yang bersekutu berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan jumlah antara 10-50 keluarga, ditetapkan oleh Pastor Paroki dan berada dalam tata kelola serta reksa pastoral paroki. 2) Setiap lingkungan memiliki kepengurusannya sendiri. 3. Persekutuan umat secara kategorial meliputi: a. Kelompok Kategorial Persekutuan umat beriman atas dasar kategori tertentu yang berbasis paroki dan berada di dalam reksa pastoral Pastor Paroki. b. Komunitas Hidup Bakti Komunitas Hidup Bakti, baik Religius maupun Sekular, adalah komunitas umat beriman kristiani yang demi cintanya kepada Kristus mengucapkan kaul atau janji atas ketiga nasihat injili. Komunitasini didirikan secara legitim oleh otoritas yang berwenang dan dipimpin oleh seorang superior. Pasal 4 Organigram Pastoral Paroki
Pe36domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok36iKAS BAB II GEMBALA PAROKI DAN KUASI PAROKI Pasal 5 Pastor Paroki 1. Pastor Paroki adalah seorang imam yang secara resmi ditugaskan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi gembala serta menjalankan reksa pastoral paroki. 2. Pastor Paroki diangkat dan diberhentikan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan. 3. Pastor Paroki dilantik oleh Ordinaris Wilayah atau yang mendapat delegasi. 4. Pada saat pelantikan, Pastor Paroki wajib menyatakan pengakuan iman secara pribadi. 5. Pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan. 6. Pastor Paroki menjabat Ketua Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM) dan Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP). 7. Pastor Paroki yang melayani bersama dengan seorang atau beberapa Vikaris Parokial sebagai rekan kerjanya wajib memberi mandat tertulis secara jelas dan tegas yang menjadi tanggungjawab Vikaris Parokial guna membantu pelaksanaan pastoral paroki. 8. Pastor Paroki hendaknya membangun hubungan personal dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Pasal 6 Pastor Kuasi Paroki 1. Pastor Kuasi Paroki adalah seorang imam yang secara resmi ditugaskan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi gembala serta menjalankan reksa pastoral Kuasi Paroki 2. Pastor Kuasi Paroki diangkat dan diberhentikan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan.
Pe37domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok37iKAS 3. Pastor Kuasi Paroki dilantik oleh Ordinaris Wilayah atau yang mendapat delegasi. 4. Pada saat pelantikan, Pastor Kuasi Paroki wajib menyatakan pengakuan iman secara pribadi. 5. Pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan. 6. Pastor Kuasi Paroki menjabat Ketua Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM) dan Ketua Dewan Pastoral Kuasi Paroki. 7. Pastor Kuasi Paroki yang melayani bersama dengan seorang atau beberapa imam Vikaris Parokial sebagai rekan kerja wajib memberi mandat tertulis secara jelas dan tegas yang menjadi tanggungjawab Vikaris Parokial guna memberikan bantuan pelaksanaan pelayanan kuasi paroki. 8. Pastor Kuasi Paroki hendaknya membangun hubungan personal dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Pasal 7 Tanggung Jawab Pastor Paroki dan Kuasi Paroki 1. Pastor Paroki dan Kuasi Paroki bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan reksa pastoral paroki atau kuasi paroki yang meliputi tata penggembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola harta benda gereja. 2. Dalam hal tata penggembalaan, Pastor Paroki dan Kuasi Paroki menjalankan fungsi pewartaan, pengudusan, dan pengembalaan: a. Fungsi Pewartaan dilaksanakan antara lain dengan homili dalam Ekaristi Minggu dan hari raya, pembinaan kateketik awam, pendidikan katolik anak-anak dan orang muda,serta evangelisasi. b. Fungsi Pengudusan dilaksanakan antara lain dengan pelayanan sakramental dan sakramentali. c. Fungsi pengembalaan dilaksanakan dengan melibatkan umat beriman kristiani awam sebagai rekan kerja, terutama dalam memberikan perhatian kepada keluarga dan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. 3. Pastor Paroki dan Kuasi Paroki bertanggungjawab terhadap reksa pastoral khusus yang ada di teritori paroki atau kuasi paroki.
Pe38domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok38iKAS Pasal 8 Vikaris Parokial 1. Vikaris Parokial adalah seorang imam yang menjadi rekan kerja Pastor Paroki atau Kuasi Paroki untuk mengambil bagian dalam reksa pastoral paroki atau kuasi paroki. 2. Vikaris Parokial diangkat dan diberhentikan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan 3. Vikaris Parokial membantu Pastor Paroki atau Pastor Kuasi Paroki dalam seluruh pelayanan paroki, terkecuali aplikasi Misa untuk kesejahteraan umat (missa pro populo) dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dan Pastor Paroki atau Pastor Kuasi Paroki. 4. Vikaris Parokial mengambil alih tanggung jawab sementara seluruh reksa pastoral paroki bila paroki lowong dan juga bila Pastor Paroki berhalangan melaksanakan tugas pastoralnya dan belum diangkat seorang Administrator Paroki. 5. Vikaris Parokial hendaknya secara teratur memberikan laporan tertulis kepada Pastor Paroki mengenai pelaksanaan mandat yang diterima dari Pastor Paroki. 6. Vikaris Parokial wajib membuat refleksi karya pastoral secara tertulis dan menyerahkannya kepada Pastor Paroki pada akhir masa tugasnya. 7. Vikaris parokial terbatas (karena usia atau tugas perutusan khusus) memberikan laporan tugas sesuai kebijakan Pastor Paroki. Pasal 9 Administrator Paroki 1. Administrator paroki adalah seorang imam yang ditugaskan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang untuk melaksanakan reksa pastoral di paroki pada saat paroki lowong atau bila Pastor Paroki terhalang melaksanakan pastoralnya. 2. Administrator Paroki diangkat secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan. 3. Administrator Paroki terikat kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama seperti Pastor Paroki, kecuali ditentukan lain oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang.
Pe39domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok39iKAS 4. Administrator Paroki tidak diperkenankan melakukan sesuatupun yang dapat mengurangi hak-hak Pastor Paroki atau dapat merugikan harta benda paroki. 5. Administrator wajib memberi pertanggungjawaban kepada Pastor Paroki setelah menyelesaikan tugasnya.
Pe40domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok40iKAS BAB III PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN Pasal 10 Nama dan Kedudukan Badan Gereja Paroki bernama PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN ROOM KATOLIK yang disingkat PGPM. Pasal 11 Maksud dan Tujuan PGPM Maksud dan tujuan PGPM Paroki: 1. Menjadi dewan keuangan paroki yang memelihara, mengurus dan mengelola harta benda milik PGPM. 2. Membina dan memajukan hidup keagamaan dan ibadat Gereja. 3. Menyelenggarakan karya-karya kerasulan suci dan amal kasih terutama bagi mereka yang berkekurangan. Pasal 12 Pengurus PGPM 1. PGPM dipimpin dan diurus secara bersama-sama oleh pengurus yang terdiri dari 3-5 orang. 2. Pengurus PGPM Paroki terdiri dari: a. Ketua (ex officio Pastor Paroki) b. Sekretaris c. Bendahara (ex of icio Bendahara Umum Dewan Pastoral Paroki ) d. Anggota (ex officio Wakil Ketua II – Awam Dewan Pastoral Paroki) e. Anggota 3. Pengurus PGPM diangkat oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang berdasarkan Surat Keputusan atas usulan Pastor Paroki sebagai gembala Paroki. 4. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun.
Pe41domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok41iKAS 5. Selama belum ada pengangkatan pengurus yang baru oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, maka pengurus lama tetap menduduki jabatannya. 6. Seorang anggota pengurus, kecuali bila ia adalah imam/pastor, tidak boleh menduduki kepengurusan dalam jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatannya secara berturut-turut. 7. Bila seorang atau lebih dari anggota pengurus tidak dapat menyelesaikan waktu 3 (tiga) tahun, maka Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang akan mengangkat penggantinya, dimana pengganti tersebut hanya akan menjabat untuk waktu yang masih tersisa dari waktu 3 (tiga) tahun. 8. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali. Pasal 13 Wewenang PGPM 1. Ketua, bersama sekretaris dan bendahara, berwenang mewakili PGPM Paroki untuk urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menjalankan segala tindakan hukum atas nama PGPM Paroki. 2. Ketua, bersama sekretaris dan bendahara, setelah mendapatkan persetujuan dan ijin tertulis dari Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dapat bertindak dalam hal-hal berikut: a. Meminjam uang guna dan atas tanggungan PGPM b. Meminjamkan uang PGPM melampaui jumlah yang ditetapkan dalam Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki. c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik PGPM. d. Menggadaikan/meminjamkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PGPM. e. Mendirikan atau mengembangkan yayasan-yayasan/badan-badan di luar wilayah PGPM. f. Mengeluarkan uang untuk membeli atau membangun sesuatu dalam bentuk apapun apabila melampaui jumlah yang ditetapkan dalam Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki.
Pe42domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok42iKAS g. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan lembaga atau pihak lain menyangkut aset. 3. Tindakan pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PGPM adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama/tanggung renteng. 4. Pengurus PGPM mengangkat dan memberhentikan karyawan paroki sebagaimana diatur dalam Pedoman Kekaryawanan Paroki 5. Karyawan yang ditugaskan mengurus keuangan paroki hendaknya berlatarbelakang Sarjana Akuntansi, atau sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam hal akuntansi. Pasal 14 Tugas PGPM 1. Memelihara, mengurus, mengelola harta benda/kekayaan Paroki sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI dan pedoman-pedoman yang berlaku di Keuskupan Agung Semarang 2. Membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun 3. Membuat daftar inventaris lengkap dengan penggambaran serta perkiraan harga perolehan beserta perubahannya yang tembusannya wajib diserahkan kepada UskupAgungKeuskupanAgungSemarang 4. Mengusahakan agar kepemilikan harta benda gerejawi diamankan dengan cara-cara yang sah secara sipil. 5. Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan program kerja dan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Beban (RAPB) serta Realisaisi Anggaran Pengadaan Aset Tetap (RAPAT) kepada Uskup Agung Keuskupan AgungSemarang. 6. Memberikan mandat kepada Dewan Pastoral Paroki untuk menjalankan maksud dan tujuan PGPM yang dinyatakan dalam pasal 11 nomor 2 dan 3. 7. Menghadiri rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno dalam pengesahan dan evaluasi program pelayanan paroki. 8. Membina dan memberdayakan karyawan paroki.
Pe43domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok43iKAS Pasal 15 Tugas Ketua PGPM 1. Memastikan harta benda PGPM diurus dengan baik, antara lain dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Menjaga agar harta benda Gereja jangan sampai hilang atau menderita kerugian. b. Menaati peraturan Gereja Keuskupan Agung Semarang dan Negara Republik Indonesia. c. Mengurus harta benda Gereja dan menyimpannya dengan aman dan menggunakannya menurut ketentuan yang ditetapkan Uskup Agung Keuskupan AgungSemarang 2. Memastikan harta benda Gereja diurus dan dikelola atas nama PGPM. 3. Menentukan keputusan bila dalam rapat suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya 4. Mengusulkan kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang nama-nama yang diajukan untuk jabatan sekretaris, bendahara dan anggota Pengurus PGPM. Pasal 16 Tugas Sekretaris PGPM 1. Bersama ketua mempersiapkan rapat. 2. Membuat notulen rapat dan menyampaikannya dalam rapat berikutnya. 3. Memimpin rapat jika ditunjuk oleh ketua. 4. Memastikan tersimpannya arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting PGPM secara aman, rapi, teratur, dan mudah diakses. 5. Bersama ketua dan bendahara membuat laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang Pasal 17 Tugas Bendahara PGPM 1. Memastikan kebijakan keuangan dan harta benda paroki serta kebijakan akuntansi paroki dilaksanakan sesuai pedoman keuangan dan akuntansi KAS.
Pe44domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok44iKAS 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan harta benda paroki. 3. Melakukan proses akuntansi/pembukuan keuangan paroki atau mendelegasikannya kepada karyawan administrasi keuangan paroki. 4. Melakukan verifikasi catatan akuntansi dari para Bendahara Dewan Pastoral Paroki. 5. Mengawasi dan menerima perhitungan sumber-sumber penerimaan keuangan paroki atau mendelegasikan tugas pengawasan dan penerimaan tersebut kepada Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III Dewan Pastoral Paroki, Bendahara Kapel, Bendahara Unit Karya dan Bendahara Tim Pengelola Tempat Ziarah (TPTZ). 6. Bersama ketua dan beberapa anggota PGPM yang lain, membuka/ memblokir/ menutup rekening tabungan, giro, dan deposito. 7. Mendelegasikan kepada Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III Dewan Pastoral Paroki, Bendahara Kapel, Bendahara Unit Karya dan Bendahara Tim Pengelola Tempat Ziarah (TPTZ) untuk mengelola keuangan dan harta benda serta menjalankan transaksi keuangan di bank dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. 8. Bersama ketua dan beberapa anggota PGPM yang lain, meminta kepada Uskup Agung terkait upaya penyelesaian hukum persoalan pengelolaan keuangan dan harta benda paroki. 9. Membuat laporan keuangan bulanan paroki dan menyerahkannya ke Keuskupan Agung Semarang selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 10. Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Penerimaan dan Beban dan Anggaran PengadaanAset Tetap. Pasal 18 Tugas Anggota PGPM 1. Merepresentasikan Dewan Pastoral Paroki Harian di PGPM. 2. Memberikan pertimbangan, evaluasi dalam rapat-rapat dan pengambilan keputusan oleh PGPM. 3. Mengkomunikasikan hal-hal yang diputuskan PGPM ke Dewan
Pe45domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok45iKAS Pastoral Paroki Harian dan sebaliknya.
Pe46domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok46iKAS BAB IV DEWAN PASTORAL PAROKI Pasal 19 Pengertian Dewan Pastoral Paroki Dewan Pastoral Paroki adalah badan pastoral yang terdiri dari para pelayan umat, diketuai oleh Pastor Paroki, dan secara bersama-sama mengambil bagian dalam reksa pastoral di Paroki dan memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral paroki. Pasal 20 Tujuan Dewan Pastoral Paroki bertujuan mengembangkan kegiatan pastoral paroki dengan tepat demi terpenuhinya pelayanan kepada umat beriman dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 21 Fungsi 1. Dewan Pastoral Paroki berfungsi konsultatif terhadap kepemimpinan Pastor Paroki 2. Dewan Pastoral Paroki berfungsi eksekutif dalam menyelenggarakan pelayanan pastoral untuk seluruh umat. 3. Dewan Pastoral Paroki berfungsi representatif dalam menghadirkan Gereja di tengah umat, masyarakat, dan pemerintahan setempat. Pasal 22 Kepengurusan 1. Struktur Kepengurusan a. Dewan Pastoral Paroki Harian 1) Ketua (ex officio Pastor Paroki) 2) Wakil Ketua I (ex officio Vikaris Parokial)
Pe47domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok47iKAS 3) Wakil ketua II (awam) 4) Sekretaris I-II 5) Bendahara Umum dan Bendahara I-II-III 6) Ketua-Ketua Bidang Pelayanan 7) (Ketua Stasi) 8) Koordinator Ketua-Ketua Wilayah a. Dewan Pastoral Paroki Inti 1) Dewan Pastoral Paroki Harian 2) Ketua-Ketua Wilayah 3) Ketua-Ketua Tim Pelayanan b. Dewan Pastoral Paroki Pleno 1) Dewan Pastoral Paroki Inti 2) Pengurus Tim Pelayanan 3) Ketua Lingkungan 4) Ketua Kelompok Kategorial 5) Tokoh-tokoh 2. Bidang Pelayanan a. Bidang pelayanan adalah sebutan/istilah yang menegaskan lingkup pelayanan tata penggembalaan Dewan Pastoral Paroki. b. Bidang-bidang pelayanan dalam Dewan Pastoral Paroki meliputi: 1) Bidang Pelayanan Liturgi dan Peribadatan 2) Bidang Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi 3) Bidang Pelayanan Pelayanan Kemasyarakatan 4) Bidang Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan 5) Bidang Pelayanan Rumah Tangga 6) Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan 3. Tim pelayanan a. Tim pelayanan adalah sekelompok orang yang bekerja bersama sebagai tim dan menjalankan tugas dalam lingkup unit pelayanan terbatas di salah satu bidang pelayanan Dewan Pastoral Paroki. b. Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Liturgi dan Peribadatan meliputi:
Pe48domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok48iKAS 1) Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan 2) Tim Pelayanan Prodiakon 3) Tim Pelayanan Putra-Putri Altar 4) Tim Pelayanan Paduan Suara 5) Tim Pelayanan Lektor 6) Tim Pelayanan Pemazmur 7) Tim Pelayanan Pemusik/Gamelan 8) Tim Pelayanan Dirigen 9) Tim Pelayanan Paramenta 10) Tim Pelayanan Tata Altar c. Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi meliputi: 1) Tim Pelayanan Evangelisasi 2) Tim Pelayanan Sakramen Inisiasi 3) Tim Pelayanan Katekis dan Pemandu Lingkungan 4) Tim Pelayanan Kerasulan Kitab Suci 5) Tim Pelayanan PIUD (Pendampingan Iman Anak Usia Dini) 6) Tim Pelayanan PIA (Pendampingan Iman Anak) 7) Tim Pelayanan PIR (Pendampingan Iman Remaja) 8) Tim Pelayanan PIOM (Pendampingan Iman Orang Muda) 9) Tim Pelayanan PIOD (Pendampingan Iman Orang Dewasa) 10) Tim Pelayanan PIUL(Pendampingan Iman Usia Lanjut) 11) Tim Pelayanan Promosi Panggilan 12) Tim Pelayanan KOMSOS d. Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Kemasyarakatan meliputi: 1) Tim Pelayanan PSE 2) Tim Pelayanan Kesehatan 3) Tim Pelayanan Pendidikan 4) Tim Pelayanan Pangruktilaya 5) Tim Pelayanan BKSY (Berkhat Santo Yusup) 6) Tim Pelayanan HAK 7) Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan 8) Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan LingkunganHidup
Pe49domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok49iKAS e. Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan meliputi: 1) Tim Pelayanan Ibu-ibu paroki 2) Tim Pelayanan Pastoral Keluarga 3) Tim Pelayanan Kesenian 4) Tim Pelayanan Perpustakaan f. Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Rumah Tangga meliputi: 1) Tim Pelayanan Rumah Tangga Paroki 2) Tim Pelayanan Rumah Tangga Pastoran 3) Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir 4) Tim PelayananListrik dan Audio-Visual 5) Tim Pelayanan Pemeliharaan dan Inventaris g. TimPelayanan Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan meliputi: 1) Tim Pelayanan Pendataan 2) Tim Pelayanan Pengembangan SDM 3) Tim Pelayanan Programasi dan Monev 4. Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh adalah pribadi-pribadi, wakil lembaga gerejawi, wakil organisasi, wakil komunitas hidup bakti di lingkup paroki, dan umat yang menjadi pejabat pemerintahan. Pasal 23 Persyaratan Syarat untuk dapat menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki adalah orang katolik yang berdomisili di paroki setempat dengan kualifikasi antara lain: 1. Sudah menerima ketiga sakramen inisiasi, yakni Sakramen Baptis, Ekaristi, dan Penguatan. 2. Rajin mengikuti ekaristi serta ibadat lainnya. 3. Terlibat aktif dalam kegiatan di tingkat paroki dan lingkungan. 4. Bersemangat dalam hidup menggereja dan memiliki loyalitas pada Gereja Katolik Roma. 5. Bersedia melayani dan memiliki komitmen terhadap tugas pelayanannya.
Pe50domanDasarPelayananPastoralParokiKAS PedomanDasarPelayananPastoralParok50iKAS 6. Diterima oleh umat dan masyarakat. 7. Mempunyai kemampuan untuk bekerjasama dan bermusyawarah. 8. Memiliki semangat untuk belajar hal-hal yang mengembangkan dan mendukung pelayanannya. Pasal 24 Ketentuan Umum Pemilihan Pengurus Dewan Pastoral Paroki 1. Pengurus Dewan Pastoral Paroki Harian berwenang membuat tata cara, mekanisme, tata tertib serta ketentuan-ketentuan tertulis lainnya untuk kepentingan pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki yang sesuai dengan situasi paroki. 2. Ketua wilayah dipilih oleh ketua-ketua lingkungan di wilayahnya. 3. Ketua Lingkungan dan Ketua Kelompok Kategorial dipilih langsung oleh warga lingkungannya/anggotanya 4. Tokoh-tokoh dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Harian atau lembaganya. 5. Anggota Dewan Pastoral Paroki Harian sedapat mungkin tidak merangkap jabatan di bawahnya 6. Ketua lingkungan sedapat mungkin tidak merangkap prodiakon. 7. Pengurus Dewan Pastoral Paroki ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Pastor Paroki sebagai wakil Uskup. Pasal 25 Pelantikan 1. Pelantikan Pengurus Dewan Pastoral Paroki dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi oleh Ordinaris Wilayah atau yang mendapat delegasi. 2. Pelantikan diikuti oleh seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno. 3. Pelantikan Dewan Pastoral Paroki dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan ditandatangani oleh yang melantik. 4. Bila terjadi pergantian sebelum masa bakti berakhir, baik pastor maupun anggota yang lain, tidak perlu diadakan pelantikan secara khusus.