perwal66_2020 reformasi birokrasi

- 114 -
kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang
handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan
infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif
untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan
pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan empat misi sebagaimana
tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 3.6.
Misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Berdasarkan misi tersebut dapat dilihat misi yang terkait dengan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah misi kedua yakni “Mewujudkan
Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan
Publik”.
Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan
otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak

- 115 -

asasi manusia.
Selengkapnya rencana pencapaian misi kedua tersebut kedalam

tujuan, sasaran indikator dan target tahun 2016-2021 tersaji pada tabel
berikut:

Tabel 3.4.

Tujuan Sasaran dan Target terkait Reformasi Birokrasi

Kota Semarang 2016-2021

Indikator Target

Tujuan Sasaran Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
Tujuan dan >72

Sasaran 87

Terwujudnya Indeks >64 >66 >68 >70 WTP
Tata Kelola Reformasi >80/A
Pemerintahan Birokrasi >3/ST
Yang Baik
Terwujudnya Indeks 79 81 83 85
Dan Melayani birokrasi Kepuasan
yang Masyarakat

bersih dan Opini BPK WTP WTP WTP WTP
melayani
Nilai SAKIP 57/CC 60/B >60/B >70/BB

Nilai EKPPD >3/ST >3/ST >3/ST >3/ST

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Indeks Reformasi
Birokrasimerupakan ukuran yang digunakan oleh Kementerian PAN dan
RB untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan
menggunakan duakomponen, yaitu komponen pengungkit (dengan bobot
60%) dan komponen hasil (dengan bobot 40%). Komponen pengungkit
terdiri dari delapan subkomponen yaitu Manajemen Perubahan, Penataan
Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi,
Penataan TatalaksanaPenataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil terdiri dari tiga sub
komponen yaitu Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi,
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kualitas pelayanan
Publik. Di tahun 2015, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota

- 116 -

Semarang adalah sebesar 56,10 dengan predikat CC. Melalui intervensi
program-program yang menyasar ke delapankomponen pengungkit dan
tiga komponen hasil selama lima tahun kedepan, maka diharapkan nilai
Indeks Reformasi Birokrasi akan dapatmeningkat menjadi 72 dengan
predikat B.

A.6. Quick Wins Reformasi Birokrasi Kota Semarang
Dalam rangka memberikan perubahan yang lebih sistematis dengan

dampak luas dan cepat bagi birokrasi, maka dala kurun waktu lima
tahun kedepan akan dilakukan langkah:
1. Perluasan pemahaman inovasi ASN Kota Semarang, akan

dilakukan berbagai langkah difusi inovasi yang menyentuh tidak
hanya perangkat daerah, namun ASN yang menjadi ujung tombak
perbaikan kinerja pelayanan publik.
2. Penyederhaaan birokrasi menuju kelembagaan yang adaptif dan
berkinerja tinggi, akan terus dilakukan langkah penyederhanaan
birokrasi sesuai dengan arahan Presiden RI secara bertahap dan
berkelanjutan.
3. Pengembangan proses bisnis, sejalan dengan semangat perubahan,
terkait dengan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi, perlu ditata dan dikembangkan peta proses bisnis pada
setiap program/kegiatan, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.

- 117 -

B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2020-
2024
Tujuan dan Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi dalam Roadmap

Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 selengkapnya
dirumuskan sebagai berikut:

- 118

T
Tujuan dan Sasaran Perubahan Refo

Tujuan Sasaran Indikator Stn

Mewujudkan Terwujudnya Indeks RB Indeks
Reformasi Tata Birokrasi Bersih Opini BPK Status
Kelola dan Akuntabel Nilai SAKIP Skor
Pemerintahan
yang Baik dan Terwujudnya Prangkat Jumlah
Birokrasi yang Daerah yang Perangda
Bersih serta Kapabel meraih Unit
Layanan Publik predikat WBK
yang berkualitas Terwujudnya Indeks Skor
Birokrasi yang Komposit
Memiliki Efektivitas Skor
Pelayanan Publik Kelembagaan Skor
yang Prima Indeks SPBE
Indeks Skor
Profesionalitas
ASN
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

8-

Tabel 3.5.

ormasi Birokrasi Kota Semarang 2020-2024

Target

Kondisi

Awal 2020 2021 2022 2023 2024

(2019) 80,20
WTP
69,46 70,00 72,00 73,00 75,00 A

WTP WTP WTP WTP WTP (80,20)
25
B BB BB BB BB

(67,92) (>70,00) (>72,00) (73,00) (75,00)

3 6 10 14 18

a/

NA 44 45 46 47 48

NA 2,76 2,88 3,00 3,12 3,24
78,42 80,1 82,15 84,3 86,45 88,65

83,81 85,00 87,00 87,50 88,00 88.35

- 11

C. RENCANA AKSI PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Selengkapnya Rencana Aksi Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Se

tersaji pada tabel berikut:

Tabel
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Program POGRAM Penataan Peningkatan Pembentukan tim RB Persentase
Manajemen ADMINISTRA Organisasi Kinerja dan Pemerintah Daerah Pembentukan
Perubahan SI UMUM Reformasi Tim RB
Birokrasi Evaluasi kesesuaian
dan efektifitas tugas PersentaseJuml
tim RB ah Tim Efektif
Monitoring dan
evaluasi rencana Jumlah Monev
kerja, dan hasil
evaluasi telah Persentase
ditindaklanjuti Pembentukan
Penyusunan Road Roadmap RB
Map RB Pemerintah
Daerah è Road Map Jumlah
RB Perangda (Renja Roadmap RB
dan Renaksi RB yang
Perangda) diformalkan
Formalisasi Roadmap Jumlah
RB yang mencakup 8 Sosialisasi
area perubahan
Persentase
Sosialisasi dan Agent od
internalisasi Road Change dan
Map kepada anggota Role Model
organisasi Persentase
Pembentukan dan Pembinaan
penerapan agen Budaya Kerja
perubahan
Jumlah
Pengembangan nilai Evaluasi
budaya kerja untuk
menegakkan
integritas
Pemantauan dan
Evaluasi Reformasi

19 -

emarang 2020-2024 yang dipetakan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006

l 3.6.

Kota Semarang Tahun 2020-2024

Target OPD Ket
Bag. Org
2020 2021 2022 2023 2024
Knrja Angg
Knrja Anggar Knrja Angg Knrja Angg Knrja Ang
aran gar
an aran aran an
100
100 100 100 % 100
% %% %

100 100 100 100 100 Bag. Org
% % %% %

3 3 33 3 Bag. Org

100 100 100 100 100 Bag. Org
% % % % %
Dan
1 1 1 1 Perangda
1 35% 50% 75%
23% 35% 50% 75% Bag. Org
23% 12 15 18
12 1 Bag. Org

100% Bag Org dan
Perangda

100% Bag Org dan
Perangda

34 12 Inspektorat

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Birokrasi Jumlah RATL

Pelaksanaan Rencana
Aksi Tindaklanjut
(RATL)

Program PROGRAM Perumusan Perumusan Pembangunan zona Persentase
Penguatan PERUMUSAN Kebijakan Kebijakan Teknis integritas menuju Pengembangan
Pengawasan KEBIJAKAN, Teknis di di Bidang Wilayah Bebas Zona Integritas
PENDAMPIN Bidang Pengawasan Korupsi dan Wilayah (WBK, WBBM)
GAN DAN Pengawasa Birokrasi Bersih dan
ASISTENSI n Dan Melayani

Fasilitasi
Pengawasa
n

Pencanangan zona Jumlah
integritas; Pencanangan
Pembangan unit yang Jumlah Unit
akan dikembangkan
menjadi zona Jumlah
integritas Evaluasi
Evaluasi atas zona
integritas yang telah Jumlah Unit
ditentukan
Pengembangan unit Persentase
kerja yang ditetapkan Penanganan
sebagai “menuju gratifikasi
WBK/WBBM”. Jumlah
Pengendalian Kebijakan
gratifikasi
Jumlah Public
Perencanaan Campaign
kebijakan Persentase
pengananan Pemenuhan
gratifikasi LHKPN/
Penyelenggaraan LHKASN
public campaign
Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur
Sipil Negara.

Evaluasi atas Jumlah

20 -

Target OPD Ket
2022 Inspektorat
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg Knrja Angg Knrja Ang
Knrja Anggar Knrja Angg aran
an aran aran gar
12 an
10 12 15
18 10

6 8 8 10 10 Inspektorat
OPD OPD OPD OPD OPD

6 8 8 10 10 Inspektorat
6 8 8 10 10
Inspektorat
6 8 8 10 10 Inspektorat
Inspektorat
3 4 4 6 6 Inspektorat
Inspektorat
86,3 100% 100% 100% 100% Inspektorat
% dan BKPP
2 2 2 2 2
Inspektorat
1 2 3 4 5
100% 100% 100 100% 100%
(LHKP (LHKP % (LHKP (LHKPN
N) (LHKP N) )
N) 94 % N) 96 % 96 %
92 % (LHK 95 % (LHK (LHKAS
(LHKA ASN) (LHK ASN N
SN) 100% ASN 100% 100%
100% 100%

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

penanganan Evaluasi
gratifikasi telah
ditindaklanjuti Persentase
Penanganan benturan Aduan
kepentingan Penanganan
Benturan
Sosialisasi Kepentigan
Penanganan benturan Tertangani
kepentingan Jumlah
Implementasi atas Sosialisasi
Penanganan benturan
kepentingan Jumlah
Evaluasi atas Implementasi
Penanganan benturan
kepentingan Jumlah
Pembangunan dan Evaluasi
pengembangan
Whistle Blowing Persentase WBS
System Tertangani
Sosialisasi Whistle
Blowing System Jumlah
Implementasi atas Sosialisasi
whistle-blowing Jumlah
system Implementasi
Evaluasi atas whistle-
blowing system Jumlah
Pelaksanaan Sistem Evaluasi
Pengendalian Intern Maturitas SPIP
Pemerintah
Perencanaan Jumlah
kebijakan pimpinan Kebijakan
organisasi tentang
SPIP Jumlah
Pelaksanaan penilaian
penilaian risiko atas Resiko
organisasi Jumlah Monev
Pengendalian untuk
meminimalisir risiko Kapabilitas
yang telah APIP
diidentifikasi;
Peningkatan
kapabilitas Aparat

21 -

Target OPD Ket
2022
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg
Knrja Anggar Knrja Angg aran Knrja Angg Knrja Ang
an aran aran gar
an

100% 100% 100 100% 100% Inspektorat
%

1 2 2 2 2 Inspektorat
Inspektorat
1 1 1 1 1 Inspektorat
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

1 2 2 2 2 Inspektorat
Inspektorat
1 1 1 1 1 Inspektorat
Level Level Level Level Level 3 Inspektorat
3 3 3 3 2 Inspektorat
2 2 2 2
51 Inspektorat
51 51 51 51 OPD Inspektorat
OPD OPD OPD OPD 51 RTP
51 51 51 51 Inspektorat
RTP RTP RTP RTP Level 3
Level Level Level Level

3 3 3 3

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Asistensi Tindak Lanjut Pengawasan Intern Persentase
dan Pengaduan Pemerintah Penanganan
Penanganan Aduan yang
Pendampin Masyarakat pengaduan ditindaklanjuti
gan masyarakat Jumlah
kebijakan
Penguatan PROGRAM Penyelengg Pengawasan Perumusan kebijakan pengaduan
akuntabilitas PENYELENG araan Kinerja pengaduan masyarakat
kinerja GARAAN Pengawasa Pemerintah masyarakat Jumlah
PENGAWASA n Internal Daerah Penanganan
N Implementasi Aduan yang
Penanganan ditindaklanjuti
pengaduan Jumlah
masyarakat Evaluasi
Evaluasi atas Penangangan
penanganan
pengaduan Persentase
masyarakat; kesesuaian
Penyelarasan Perencanaan,
kebijakan penganggaran,
perencanaan, dan pelaporan
penganggaran, dan kinerja;
pelaporan kinerja; Persentase
kesesuaian
Sinkronisasi rencana RPJMD dengan
strategis daerah dan Renstra PD
rencana strategis
organisasi perangkat Persentase
daerah; kesesuaian IKU
Sinkronisasi Daerah dengan
penyusunan indikator PD
kinerja utama daerah
dan organisasi Ketersediaan
perangkat daerah; Cascading/Poh
Sinkronisasi on kinerja
penyusunan pohon
kinerja pejabat Persentase
pimpinan tinggi ketersediaan PK
sampai dengan
pengawas;
Sinkronisasi
penyusunan
perjanjian kinerja
pejabat pimpinan
tinggi sampai dengan

22 -

Target OPD Ket
2022
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg
Knrja Anggar Knrja Angg aran Knrja Angg Knrja Ang
an aran aran gar
an

100% 100% 100% 100% 100% Diskomifo

2 2 2 2 2 Diskomifo

5000 5000 5000 5000 5000 Diskomifo

5000 5000 5000 5000 5000 Diskomifo

100% 100% 100% 100% 100% Bappeda,
BPKAD dan
Bag Otda

100% 100% 100% 100% 100% Bappeda,
100% 100% 100% 100% 100% BPKAD dan
Bag Otda

Bag. Otda

100% 100% 100% 100% 100% Bappeda,
100% 100% BPKAD dan
100% 100% 100% Bag Otda

Bag. Ota

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Program POGRAM Penataan Pengelolaan pengawas; Ketersediaan
Penguatan ADMINISTRA Organisasi Kelembagaan dan Penyusunan data Data Capaian
Kelembagaan SI UMUM Analisis Jabatan capaian kinerja per Kinerja per
triwulan; triwulan
Persentase
Penyusunan laporan laporan kinerja
kinerja daerah dan tepat waktu
organisasi Perangkat
Daerah secara Dokumen
terbuka; Evaluasi
Perumusan kebijakan Kinerja
mengenai evaluasi Penerapan
kinerja; Sistem
Pemantapan
implementasi sistem Pengembangan
akuntabilitas kinerja TI
instansi pemerintah
berbasis teknologi Evaluasi
informasi Struktur
Pembangunan atau Jumlah
pengembangan Evaluasi
teknologi informasi
dalam manajemen Jumlah
kinerja Evaluasi
Evaluasi dan
penataan struktural; Jumlah
Evaluasi
Evaluasi yang
menganalisis Evaluasi UPT
kemampuan struktur
organisasi untuk
adaptif terhadap
perubahan
lingkungan strategis
Evaluasi atas
kesesuaian struktur
organisasi dengan
mandat;
Evaluasi yang
menganalisis
kesesuaian struktur
organisasi dengan
kinerja yang akan
dihasilkan;
Evaluasi UPT;

23 -

Target OPD Ket
2022 Bag. Otda
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg Knrja Ang
Knrja Anggar Knrja Angg aran Knrja Angg
an aran aran gar
an
100% 100% 100% 100%
100%

100% 100% 100% 100% 100% Bag. Otda

100% 100% 100% 100% 100% Bag. Otda
100% 100% 100% 100% 100% Bag. Otda

Bag. Otda
dan
Diskominfo

3 3 3 3 3 Bag. Org

3 3 3 3 3 Bag. Org.

3 3 3 3 3 Bag. Org.
3 3 3 3 3 Bag. Org.

2 2 2 2 2 Bag. Org.

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Program POGRAM Penataan Pengelolaan Evaluasi organisasi Evaluasi
Penguatan ADMINISTRA Organisasi Kelembagaan dan perangkat daerah; Struktur
sistem SI UMUM Analisis Jabatan dan
manajemen Pengadaan, Evaluasi untuk Jumlah
sumber daya PROGRAM Pemberhen Penyusunan menilai ketepatan Evaluasi
KEPEGAWAI tian dan Rencana fungsi dan ketepatan
manusia AN DAERAH Informasi Kebutuhan, Jenis ukuran organisasi; Jumlah
aparatur Kepegawai dan Jumlah Evaluasi yang Evaluasi
sipil negara an ASN Jabatan untuk mengukur jenjang
Pelaksanaan organisasi Nilai
Pengadaan ASN Penataan organisasi kematangan
perangkat daerah Perangda
Persentase
Analisis jabatan, ketersediaan
analisis beban kerja Anjab, ABK dan
dan evaluasi jabatan; Evajab

Perencanaan Perencanaan
kebutuhan pegawai Kebutuhan
sesuai dengan Pegawai
kebutuhan organisasi;

Pengemban Peningkatan Proses penerimaan Proses
gan Kapasitas Kinerja pegawai transparan, Penerimaan
Kompetens ASN objektif, akuntabel Pegawai
i ASN dan bebas korupsi,
Pengelolaan kolusi dan nepotisme; Persentase ASN
Mutasi dan Promosi ASN Pengembangan yang
Promosi kompetensi pegawai bersertifikat
melalui pelatihan; kompetensi
ASN Promosi
Penerapan sistem Jabatan
promosi jabatan terbuka
pimpinan tinggi
secara terbuka; Pegembangan
Assesment pegawai Pegawai Basis
dan uji kompetensi Kompetensi
pegawai; Penetapan
Perumusan dan

24 -

Target OPD Ket
2022 Bag. Org
2020 2021 2023 2024
Knrja Anggar Knrja Angg Knrja Angg Knrja Angg
aran Knrja Ang
an aran aran gar
3 an
3 3 3
3

3 3 3 3 3 Bag. Org

3 3 3 3 3 Bag. Org
1 1 1 1 1 Bag. Org.
20 % 40 % 60% 80% 100% Bag. Org.

10.05 13.00 15.95 18.90 21.852 BKPP
9 7 5 4

0 5544 1386 1386 1386 BKPP
(CPNS
2% 6% 8% 10% BKPP
4 ) 4 9 6 BKPP
0 1334 1296 608 501 BKPP
93% (P3K) 93% 94% 94% BKPP
4%

4

29

93%

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Program PROGRAM Sertifikasi, Penyusunan penerapan sistem kinerja individu
Penataan PENGEMBA Kelembaga Kebijakan Teknis penghargaan dan
NGAN an, dan Rencana sanksi dalam Persentase ASN
Peraturan SUMBER Pengemban Sertifikasi pengukuran kinerja yang lulus
Perundang- DAYA gan Kompetensi, pegawai; pengembagan
undangan MANUSIA Kompetens Pengelolaan Penyusunan standar kompetensi
i Kelembagaan, kompetensi jabatan jabatan
PROGRAM Manajerial Tenaga struktural dan
PEMERINTA dan Pengembang jabatan Administrasi; Penegakan
HAN DAN Fungsional Kompetensi, aturan disiplin
KESEJAHTE Sumber Belajar, Penegakan aturan Sistem
RAAN Koordinasi Kerjasama, disiplin pegawai Informasi
RAKYAT Penyusuna Pengembangan Pembangunan sistem Kepegawaian
n Kompetensi informasi Harmonisasi
Kebijakan Pimpinan Daerah, kepegawaian produk hukum
Daerah Jabatan Pimpinan Pengkajian dan
Tinggi, penilaian secara Revisi Produk
Kepemimpinan berkala terhadap
dan peraturan daerah dan
Prajabatan,Sertaja peraturan kepala
batan Fungsional daerah dengan tolok
ukur tidak
Fasilitasi bertentangan dengan
Penyusunan peraturan perundang-
Produk Hukum undangan yang lebih
Daerah tinggi, kepentingan
umum dan
kesusilaan; dan
identifikasi peraturan

25 -

Target OPD Ket
2022
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg
Knrja Anggar Knrja Angg aran Knrja Angg Knrja Ang
an aran aran gar
an

100% 100% 100% 100% 100% BKPP

99% 99% 99% 99% 99% BKPP
BKPP
60 60 60 60 60
perwal perwa perwa perwa perwal Bag. Hukum

5 l l l 5
perda 5 5 5 perda
perda perda perda

5 5 5 5 5 Bag. Hukum

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Program PROGRAM Penataan Pendokumentasia perundangundangan Hukum
Peningkatan ADMINISTRA Organisasi n Produk Hukum yang tidak harmonis /
Kualitas SI UMUM dan Pengelolaan tidak sinkron Revisi Produk
Pelayanan Hukum
Publik Informasi Hukum analisis peraturan
Revisi Produk
Fasilitasi perundang-undangan Hukum
Pelayanan Publik yang tidak harmonis /
dan Tata Laksana tidak sinkron Revisi Produk
Hukum
pemetaan peraturan
perundangundangan Sistem
yang tidak harmonis / Pengendalian
tidak sinkron Penyusunan
Peraturan
revisi peraturan Persentase
perundang-undangan ketersediaan
yang tidak harmonis / UPP
tidak sinkron

Pembangunan sistem
pengendalian dalam
penyusunan produk

hukum daerah.

Pembentukan unit
layanan administrasi
dan konsultasi;

Pelaksanaan standar Persentase jenis
pelayanan dan layanan yg
maklumat pelayanan memiliki SP
publik;
Jumlah
Review/ Evaluasi dan evaluasi SP
perbaikan atas
standar pelayanan Penerapan
sistem
Peningkatan reward/punish
kapasitas pemberi ment dan
layanan untuk kompensasi)
mewujudkan budaya Jumlah peserta
pelayanan prima;
Jumlah Inovasi
sosialisasi/ pelatihan
dalam upaya Persentase
tindak lanjut
penerapan budaya pengaduan
pelayanan prima

Pengembangan
inovasi Layanan

Pengelolaan
pengaduan pelayanan

publik;

26 -

Target OPD Ket
2022
2020 2021 2023 2024
Knrja Angg
Knrja Anggar Knrja Angg aran Knrja Angg Knrja Ang
an aran aran gar
an

5 5555
Bag. Hukum

5 5 5 5 5 Bag. Hukum

5 5 5 5 5 Bag. Hukum

1 1 1 1 1 Bag. Hukum

100 % 100 % 100 100 % 100 % Bag. Org.

%

76 % 82 % 88 % 94 % 100 % Bag. Org.

1 1 1 1 1 Bag. Org.
5 10 25 40 51
Bag. Org.
51 51 51 51 51 Dan
10 10 10 10 10 Perangda
100% 100% 100% 100% 100%
Bag Org dan
Perangda

Bag Org dan
Parangda
Kominfo

- 12

Program RB Program Kegiatan Sub Kegiatan Aktifitas RB Indikator

Tindak lanjut atas Jumlah tindak
seluruh pengaduan lanjut
pelayanan untuk
perbaikan kualitas Persentase UPP
pelayanan dengan IKM
Baik
Penilaian kepuasan Persentase
terhadap pelayanan Perangda
publik; menerapkan
teknologi
Pembangunan, informasi dalam
pengembangan dan pelayanan
pemanfaatan publik

teknologi informasi
dan komunikasi
dalam pelayanan
publik.

Program PROGRAM Penataan Fasilitasi Penyusunan peta Persentase
Penataan ADMINISTRA Organisasi Pelayanan Publik proses bisnis; Pemilikan Peta
Proses Bisnis
Tatalaksana SI UMUM dan Tata Laksana Pengembangan Persentase
penataan standar Pemilikan SOP
operasional prosedur;
Implementasi dan Persentase
evaluasi standar keseuaian
operasional prosedur; implementasi
SOP
Pengembangan, Pemilikan
penguatan sistem dan Aplikasi (web)
infrastruktur e-
government atau Nilai
sistem pemerintahan Keterbukaan
berbasis elektronik; Informasi
Pelaksanaan Publik
keterbukaan Efektivitas
informasi publik; Pelayanan
Pengadaan
Penyempurnaan atau Barang Jasa
penguatan sistem Kualitas
pengadaan secara Pengelolaan
elektronik Arsip
Penguatan sistem
kearsipan berbasis
teknologi informasi
dan komunikasi.

27 -

Target OPD Ket
2022 Kominfo
2020 2021 2023 2024
Knrja Anggar Knrja Angg Knrja Angg Knrja Angg
aran Knrja Ang
an aran aran gar
5000 an
5000 5000 5000
5000

80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Bag Org
100 % 100 % 100 % 100 % Perangda
100
%

10 % 20 % 40 % 75 % 100 % Perangda
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 100 % 100 % Bag Org dan
% Perangda
100 % 100 % 100 100 % 100 % Bag Org dan
% Perangda
90- 90- 90-
100 100 100 100 Kominfo
(infor (infor % (infor
matif) matif) matif) 90-100 Kominfo
90- (inform
Baik Baik 100 Baik Bag
(infor atif) Layanan
matif) Barang dan
Baik jasa
Baik Dinas Arpus

- 128 -

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Pemerintah Kota Semarang secara lebih jelas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang

No Reformasi Monitoring Pelaksana Waktu
Birokrasi dan Evaluasi

1. Pemerintah Perangda Kota Tim Gabungan yang terdiri dari Perangda Secara terjadwal

Kota Semarang Semarang Pengampu area perubahan Reformasi pada tahun berjalan

Birokrasi, leading sector Bagian

Organisasi, Setda Kota Semarang

Seluruh  Tim Pokja Reformasi Birokrasi, leading Setiap akhir tahun
Pelaksanaan sector Inspektorat Kota Semarang, berjalan dan/atau
Reformasi anggota unsur Perangda Pengampu awal tahun
Birokrasi area perubahan Reformasi Birokrasi. berikutnya

 Dapat melibatkan Para Pemangku
Kepentingan non-pemerintah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari
dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan
Reformasi Birokrasi.

Tabel 4.2.
Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang

No Dukungan Anggaran Tanggung jawab Penganggaran Durasi Waktu

1. Setiap area perubahan Perangda Pengampu area perubahan 12 Bulan
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing- 12 Bulan
masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Keseluruhan pelaksanaan Inspektorat Kota Semarang dan/atau Bagian
Reformasi Birokrasi Organisasi Setda Kota Semarang
Pemerintah Kota Semarang

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi
Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun
secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Semarang
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang

No Tingkatan Instrumen Monev
Monev

1. Monev 1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

pelaksanaan RB Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-

Kota RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- 129 -

No Tingkatan Instrumen Monev
Monev

2. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan

data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa Instrumen berbasis

elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu
dilaksanakan baik di Pemerintah Kota Semarang. Ketentuan tentang pelaporan dan
tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kota Semarang

No. Aktivitas Penyampaian Laporan Waktu Pelaporan

1. Pelaporan Disampaikan kepada: Setiap akhir
tahun berjalan dan/atau awal
hasil  Walikota Semarang selaku Ketua Tim tahun berikutnya
monitoring Pengarah Reformasi Birokrasi Kota
Tindak lanjut untuk Reformasi
dan evaluasi Semarang Birokrasi Kota Semarang dilakukan
penanganan/ penyelesaian segera
 Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku setelah keluar hasil monitoring dan
evaluasi.
Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kota Semarang

2. Tindaklanjut Tindaklanjut terhadap:

hasil Capaian sasaran dan area perubahan

monitoring Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota

dan evaluasi Semarang, yang komponennya masih perlu

ditingkatkan, dilakukan penanganan/

penyelesaian oleh Perangda Pengampu

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- 130 -

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024
merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan dan pencapaian
sasaran a) Birokrasi Bersih dan Akuntabel; b) Birokrasi yang Kapabel dan c) Pelayanan
Publik yang Prima, yang diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan
mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan
sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis,
berkesinambungan, terencana dan terukur di Kota Semarang.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-
2024 perlu diperhatikan dan diacu oleh para pemangku kepentingan terkait agar
terintegrasi kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah utamanya Renstra
dan Renja Perangkat Daerah, oleh karenanya penting dilakukan monitoring dan eveluasi
serta pelaporan secara berkala dan berkesinambungan.

WALIKOTA SEMARANG
ttd

HENDRAR PRIHADI