KEPUTUSA N KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

BAOAN INFORMASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG)

Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911
Telepon. (021) 875 2062^2063. Faksimile. (021) 875 2064

Situs Web: http://vvww.big.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 3 8 TAHUN 2021

TENTANG

WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Mengingat Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu
menetapkan wali data informasi geospasial tematik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan P a s a l 8 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Kepala Badan
Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu
Peta diberikan kewenangan untuk menetapkan Wali Data
Informasi Geospasial Tematik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan K e p a l a B a d a n
Informasi Geospasial tentang Wali Data Informasi Geospasial
Tematik;

: 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 255);

1 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Menetapkan 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
KESATU Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta
KEDUA Skala 1:50.000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
KETIGA 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
KEEMPAT Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
KELIMA Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta
Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 92):

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827):

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.

Membentuk Wali Data Informasi Geospasial Tematik, yang selanjutnya
disebut sebagai Wali Data IGT, sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Keputusan ini.

Menetapkan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam
kolom 2 sebagai Wali Data IGT untuk IGT sebagaimana dimaksud
dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

Wali Data IGT bertugas:
a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang

informasi geospasial tematik;
b. mengelola dan memberikan a k s e s berbagi data informasi

geospasial tematik melalui jaringan informasi geospasial nasional;
dan
c . melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang percepatan pelaksanaan kebijakan
satu peta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KETIGA, Wali Data IGT berkoordinasi dengan Kelompok Kerja
Informasi Geospasial Tematik dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.

Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran dari Wali Data IGT.

2 dari 14
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEENAM P a d a saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan
KETUJUH Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Walidata Informasi
Geospasial Tematik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 A g u s t u s 2021

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Tembusan:
- Pimpinan Wali Data IGT.

3 dari 14
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B S r E

Lampiran Keputusan

Kepala Badan Informasi Geospasial

Nomor : 38 Tahun 2 0 2 1

Tanggal : 30 Agustus 2 0 2 1

WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

12 3

1. Kementerian Koordinator Bidang 1. Peta Proyek Strategis Nasional {PSN} skala

Perekonomian 1:50.000;

2. Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan

skala 1:50.000;

3. Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

minimal pada skala 1:50.000:

4. Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas (KPBPB) skala 1:50.000; dan

5. Peta Indikatif Tumpang Tindih antar-IGT ( P i l l ! )

skala 1:50.000.

2. Kementerian Lingkungan Hidup 1. Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

dan Kehutanan (PPKH) skala 1:50.000;

2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan

Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan

Lahan Gambut (PIPPIB) skala 1:250.000;

3. Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000:

4. Peta Tata Batas Area Kerja Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan skala 1:50.000;

5. Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan

rxerilabydidKaidn ( r r n r X n U oKdld 1 .OU.UUU,

6. Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD)
skala 1:50.000;

7. Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial
(IPHPS) skala 1:50.000;

8. Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000;
9. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000;
10. Peta Rawan Erosi skalal :50.000;
11. Peta Lahan Kritis skala 1:50.000;
12. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala

1:250.000;
13. Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000;
14. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Hidup (DDDTLH) skala 1:250.000;
15. Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000;

4 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikai elektronik >ang diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

12 3

16. Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:50.000;

17. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan skala
1:50.000;

18. Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman

Rakyat (PPHTR) skala 1:50.000;

19 Peta Kawasan Hutan denoan Tiiiuan Khii'iU'^

(KHDTK) skala 1:50.000;

20. Peta Penetapan Status Hutan Adat skala 1:50.000;

21 Peta Kawasan Hutan skala 1 "250 000'

22 Ppta Indikatif Ppnvp|p*^aian Ppnniia'^aan Tanah

k_ • 1 \^ I LA 1 I I \ J 11 VLA L1 * 1 u ' ' T ' ' v w L A I LA 1 1 1 1 1 U U L A O L A C A 1 1 1 LA i 1 LA 1 1
dalam rangka Penataan Kawasan Hutan skala

1:250.000;

23 Peta Neraca Sumber Dava Hutan skala 1 250 000"
L B \_/ w 1 \^ ALA I •• 1 LA v L A ' LA • • • L A L ^ 1 J ' ' ' ^ LLA 1 1 u 1 L L A I U • > '— L / LA • \ A \ J \ J j
24. Peta Daerah Aliran Sungai {Klasifikasi DAS) skala

1 '50 000'

25. Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000;

26. Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan skala

1:250.000;

27. Peta Ekoregion skalal :250.000;

28. Peta Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)

skala 1 '50 000'
%J 1 VLAI LA 1 • V V • V V L*" j

29 Peta Rawan Limoasan skala 1 50 000'
LLA 1 1 LA V ¥ LA • 1 L - 1 • 1 1 L A L A u LA I I *Ji L L A • LA • • v * V V W j
\r/ , \

30. Peta Indeks Kualitas Air Laut skalal :250.000;

31 Ppta Kerentanan Perubahan Iklim skala 1 '250 000'
1 Lr* I LA 1 1 W ' I V L * 1 1 L A I 1 1 \j I LA L / L A • 1 LAI 1 I I L I I I I I \JI V L A I L A I - L A W • V V L * j
\J 1 • Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan fRHLI skala

32 1 ^^LLA 1 I v l 1LAI^ 111 LLA W 1 1 1 LA LLAI 1 \ A L A ' 1 >— L A I I L A * 1 1' ^^"/ LAI\LAIL4

\J a 1 '25 000'
1 * t_ . V L / \ J ^
33.
Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan skala

1 '250 000' Pengelolaan Sampah skala
3 4 . P e t a S e b a r a n1 • ^ A \ A « LA LA L / f

1:50.000;

35. Peta Pemantauan Merkuri skala 1:50.000;

36. Peta Deforestasi skala 1:250.000;
37. Peta Daerah Penyangga skala 1 ;50.000;

38. Peta Kemitraan Konservasi skala 1:50.000;

39. Peta Wilayah Pengukuran Kinerja R E D D skala

1:250.000;

40. Peta Indikatif Kerusakan Lahan skala 1 ;250.000;

41. Peta Penutupan Hutan skala 1:250.000;

42. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan {KPHP dan

KPHL) skala 1:250.000;

43. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

(KPHK) skala 1:250.000;
44. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

skala 1:250.000;

5 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekti-onik raeiiggunakan sertifikat elektronik \-aiig diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

12 3

45. Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

skala 1:250.000;

46. Peta Daerah Tangkapan Air Danau skala 1:50.000;

47. Peta Sebaran Satwa Dilindungi skala 1:250.000;

48. Peta Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan

Konservasi skala 1 ;50.000;

49. Peta Konflik Satwa dan Manusia skala 1:50.000;

50. Peta Zona Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000;

51. Peta Kawasan Ekosistem Esensial skala 1:50.000;

52. Peta Kawasan Ekosistem Esensial Indikatif skala

1:250.000; dan

53. Peta Sebaran Hotspot skala 1:250.000.

3. Kementerian Energi dan Sumber 1. Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas

Daya Mineral Bumi Indonesia skala 1:50.000;

2. Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000;

3. Peta Kerentanan Likuefaksi skala 1:100.000;

4. Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:1.000.000

untuk lima pulau besar seluruh Indonesia, dan skala

1:100.000 untuk kota besar;

5. Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan

Terminal L P G skala 1:50.000;

6. Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000;

7. Peta Perizinan berusaha di bidang pertambangan

skala 1:50.000;

8. Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000;

9. Peta Infrastruktur Pipa G a s Bumi skala 1:50.000;

10. Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000;

11. Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000;

12. Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000;

13. Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000;

14. Peta Geologi skala 1:100.000;

15. Peta Hidrogeoiogi skala 1:100.000;

16. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala

1:50.000;

17. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala

1:50.000;

18. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala

1:50.000;

19. Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala

1:50.000:

20. Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000;

21. Peta Sumber Daya Mineral skala 1:50.000;

22. Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000;

23. Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000;

6 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
4. Kementerian Pertanian 24. Peta Substrat Dasar Laut skala 1:5.000.000;
25. Peta Karakteristik Pantai skala 1:100.000 dan skala
5. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat 1:50.000;
26. Peta Anomali Magnet Total Wilayah Laut skala

1:250.000;
27. Peta Sebaran Gravity Core skala 1:5.000.000;
28. Peta Potensi Energi Laut;
29. Peta Mikrozonasi Kelas Tanah skala 1:50.000 dan

skala 1:100.000;
30. Peta Geologi Gunungapi skala 1:50.000;
31. Peta Rekomendasi WIUP Mineral skala 1:50.000;
32. Peta Rekomendasi WIUP Batubara skala 1:50.000;
33. Peta Rekomendasi WK Panas Bumi skala 1:50.000;
34. Peta Rekomendasi WK GMB skala 1:50.000;
35. Peta Sebaran Lempung Bermasalah skala

1:100.000; dan
36. Peta Kerentanan Penurunan Muka Tanah skala

1:50.000 dan skala 1:100.000.
1. Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan

skala 1:50.000;
2. Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:50.000;
3. Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala

1:50.000;
4. Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000;
5. Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000;
6. Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000;
7. Peta Lahan Gambut skala 1:50.000;
8. Peta Tanah Semi-Detail skala 1:50.000; dan
9. Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala

1:50.000.
1. Peta Daerah Irigasi Rawa skala skala 1:5.000;
2. Peta Daerah Irigasi Tambak skala skala 1:5.000;
3. Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000;
4. Peta Lokasi Danau, Situ, dan Embung skala

1:50.000:
5. Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000;
6. Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala

1:50.000:
7. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000;
8. Peta Jalan Nasional Tol, Jalan Nasional Non-tol,

Peta Jalan Provinsi dan Peta Jalan Kabupaten/Kota
skala 1:50.000;
9. Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) skala 1:50.000;

7 dari 14

D o k u m e n ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik >'ang diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
6. Kementerian Agraria dan Tata 10. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air
Ruang
Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (tPLT) skala 1:50.000;
11. Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) skala 1:50.000;
12. Peta Air Tanah skala 1:50.000;
13. Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000 dan
1:10.000;
14. Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan
Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala
1:50.000;
15. Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1:50.000 -
1:25.000;
16. Peta Ketersediaan Air skala 1:50.000;
17. Peta Sebaran Lokasi Rumah Khusus skala
1:50.000;
18. Peta Sebaran Lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas
Rumah Umum skala 1:50.000;
19. Peta Kondisi Mantap Jalan Nasional skala 1:50.000
dan skala 1:25.000; dan
20. Peta Sebaran Lokasi Pengendali Banjir skala
1:50.000.
1. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum Skala 1:50.000;
2. Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1:10.000;
3. Peta Penggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak
Milik) skala 1:5.000;
4. Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan skala
1:500.000;
5. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala
1:5.000;
6. Peta Neraca Penatagunaan Tanah Regional skala
1:50.000;
7. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000;
8. Peta Hak Guna Usaha (HGU) minimal pada skala
1:50.000;
9. Peta Hak Pengelolaan (HPL) minimal pada skala
1:50.000;
10. Peta Hak Guna Banqunan (HGB) minimal pada
skala 1:50.000;
11. Peta Hak Ulayat/Komunal minimal skala 1:50.000;
12. Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
skala 1:50.000;
13. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) skala 1:1.000.000;

8 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik }'ang diterbitkan oleh BSrE

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
7. Kementerian Perhubungan
14. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi skala 1:250.000;

15. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten skala 1:50.000 dan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota skala 1:25.000;

16. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Nasional (KSN) skala 1:250.000 - 1:5.000;

17. Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala

1:50.000;

18. Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal

1:50.000;

19. Peta Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral

(Perkebunan, Perumahan, Industri, Pariwisata, dan

lainnya) skala 1:50.000;

20. Peta Penggunaan T a n a h di Pulau-Pulau Kecil;

2 1 . Peta Perwujudan Perda Rencana Detail Tata

Ruang skala 1:50.000;

22. Peta Pemantauan Penguasaan, Pemilikan, dan

Penaaunaan Tanah skala 1 '50 000' dan skala

1 1 1 u L ' 1 1 LA LAI r i LA i • LA • • ^ 1 LLA ' LA i ' \ J \J * v w v ^

23. Peta Tanah Timbul skala 1:25.000

1:50.000;

24. Peta Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

skala 1:5.000 dan skala 1:25.000; dan

25. Peta Hasil Audit Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

skala 1 ;5.000 dan skala 1:25.000.
1. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000;

2. Peta Kawasan Keamanan Operasional

Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000;

3. Peta Alur Peiayaran Laut skala 1:50.000;

4. Peta Sebaran Sarana Bantu Navigasi Peiayaran

(SBNP) skala 1:50.000;

5. Peta Sebaran Sarana Bantu Navigasi Peiayaran

(SBNP) Sungai, Danau dan Penyeberangan skala

1:50.000;

6. Peta Ruang Udara skala 1:50.000;

7. Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000;

8. Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala

1:50.000;

9. Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000;

10. Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000;

11. Peta Sebaran Jaringan Re! dan Stasiun Kereta Api

skala 1:50.000;

9 dari 14

Dokumen i n i telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik >'ang diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
8. Kementerian Kelautan dan 12. Peta Alur Peiayaran Sungai, Danau dan
Perikanan
Penyeberangan skala 1:50.000;
13. Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala

1:50.000;
14. Peta Sebaran Titik Halte Sungai-Danau skala

1:50.000;
15. Peta Sebaran Terminal Barang skala 1:50.000;
16. Peta Sebaran Unit Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor (UPPKB1 skala 1 50 000'

1 L V> 1 1 LA L A I L A L t 1 1 • 1 1 1 1 \ J LLA 1 \ *-J 1 1 I V J G1 \ L A I LA 1 • w \ J • \A V V ^

17. Peta Sebaran Pelabuhan Sungai skala 1:50.000;
18. P e t a S e b a r a n Vessel Traffic Service ( V T S ) s k a l a

1:50.000;
19. Peta Sebaran Stasiun Radio Pantai (SROP) skala

1:50.000; dan
20. Peta Sebaran Pelabuhan Danau skala 1:50.000.
1. Peta Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000;
2. Peta Izin Lokasi di Laut dan Peta Perizinan
B e r u s a h a terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut
skala 1:50.000;
3. Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat skala
1:50.000;
4. Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah skala
1:50.000;
5. Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
Tertentu skala 1:5.000 -1:500.000;
6. Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
skala 1:5.000 - 1:500.000;
7. Peta Kerentanan Pesisir skala 1:50.000;
8. Peta Lahan Pembudldayaan Ikan Skala 1:50.000;
9. Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan
Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000;
10. Peta Potensi Sumber Daya Arkeologi Maritim skala
1:250.000 dan 1:100.000;
11. Peta Lahan Garam skala 1:25.000;
12. Peta Rencana Tata Ruang Laut skala 1:1.000.000;
13. Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi skala 1:250.000;
14. Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) skala 1:50.000;
15. Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala
1:250.000;
16. Peta Jenis dan Kekayaan Hayati Perikanan
Tangkap di W P P N R I skala 1:250.000;

10 dari 14

D o k u m e n i n i telali ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik >'ang diterbitkan oleh B S r E

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
9. Kementerian Desa, 17. Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000;
Pembangunan Daerah 18. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala
Tertlnggal, dan Transmigrasi
1:50.000:
10. Kementerian Komunikasi dan 19. Peta Sebaran Biota Laut Dilindungi skala
Informatika
1:250.000;
11. Kementerian Dalam Negeri 20. Peta Sertipikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau

Kecil dan Terluar skala 1:5.000 - 1:250.000;
21. Peta Pulau-Pulau Kecil Terluar skala 1:5.000 -

1:250.000;
22. Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat

Penangkapan Ikan skala 1:5.000 - 1:250.000;
23. Peta Rehabilitasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil skala
1:5.000- 1:250.000;
24. Peta Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau
Kecil skala 1:5.000 - 1:250.000;
25. Peta Aktivitas Kapal Perikanan Indonesia skala
1:5.000-1:250.000;
26. Peta Intrusi Kapal Ikan Asing skala 1:5.000 -
1:250.000;
27. Peta Sebaran Produsen Pakan Ikan skala 1:5.000 -
1:250.000;
28. Peta Sebaran Produsen Obat Ikan skala 1:5.000 -
1:250.000;
29. Peta Sebaran Posikandu skala 1:5.000 - 1:250.000;
30. Peta Sebaran Penerima Layanan Perizinan Usaha
Perikanan Budidaya skala 1:5.000 -1:250.000; dan
3 1 . Peta Sebaran U P R (Unit Pembenihan Rakyat) skala
1:5.000 sampai skala 1:250.000.
1. Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala
1:50.000; dan
2. Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala
1:50.000.
Peta Jaringan Serat Optik skala 1:50.000.

1. Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan
Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala
1:250.000- 1:25.000;

2. Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas
Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000; dan

3. Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta
Batas Administrasi Kelurahan minimal skala
1:10.000.

11 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
12. Kementerian Perindustrlan 3
1. Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000;
13. Kementerian Luar Negeri 2. Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala
14. Kementerian Perencanaan
1:50.000; dan
Pembangunan Nasional/Badan 3. Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Kawasan
Perencanaan Pembangunan
Nasional Industri Rencana skala 1:50.000.
15. Kementerian Pertahanan 1. Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000; dan
2. Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000.
16. Kementerian Pendidikan, 1. Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nasional (RPJMN) skala 1:250.000; dan
2. Peta Rencana Kerja Pemerlntah (RKP) skala
17. Kementerian Perdagangan
1:250.000.
18. Kementerian Keuangan 1. Peta Wilayah Pertahanan Negara skala

19. Kementerian BUMN 1:1.000.000; dan
2. Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala
20. Kepolisian Negara Republik
Indonesia 1:50.000.
1. Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000;
2 1 . Badan Meteorologi, Klimatologi, 2. Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1:50.000;
dan Geofisika 3. Peta Sebaran Lokasi SD, SMP. SMA, SMK, dan

Perguruan Tinggi skala 1:5.000-1:50.000: dan
4. Peta Sebaran Lokasi Perguruan Tinggi skala

1:1.000.000.
1. Peta Sebaran Gudang Non-SRG {Sistem Resi

Gudang) skala 1:50.000;
2. Peta Sebaran Pasar Rakyat skala 1:50.000-

1:5.000; dan
3. Peta Sebaran Pusat Distribusi skala 1:50.000-

1:5.000.
1. Peta K a w a s a n Berikat dan K a w a s a n Lainnya di

bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000; dan
2. Peta Aset T a n a h , Gedung dan Bangunan Milik

Negara (BMN) minimal skala 1:50.000.
1. Peta Aset T a n a h , Gedung, dan Bangunan Milik

BUMN minimal skala 1:50.000; dan
2. Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000.
Peta Sebaran Objek Vital Nasional Skala 1:50.000.

1. Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 -
1:25.000;

2. Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000;
3. Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala

1:50.000;
4. Peta Proyeksi Perubahan Iklim skala 1:250.000;

12 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
12
3
22. Badan Pusat Statistik 5. Peta Percepatan Tanah Maksimum pada Batuan

23. Lembaga llmu Pengetahuan Dasar;
Indonesia 6. Peta Klimatoiogis Angin dan Tinggi Gelombang;
7. Peta Episenter Gempa Bumi;
24. Badan Informasi Geospasial 8. Peta Percepatan Tanah Maksimum Permukaan;
25. Kementerian Kesehatan 9. Peta Peringatan Dini Tsunami;
26. Kementerian Pariwisata 10. Peta Rata-Rata Curah Hujan Indonesia skala
27. Badan Nasional
1:50.000;
Penanggulangan Bencana 11. Peta Kawasan Rawan Kekeringan Meteorologis

skala 1:50.000;
12. Peta Nilai Gravitasi Indonesia skala 1:250.000;
13. Peta Variasi Medan Magnet Bumi Indonesia skala

1:250.000;
14 Peta Sambaran Petir Indonesia skala 1 250 000'
15. Peta Anomali Bouguer Indonesia skala 1:250.000;
16. Peta Wilayah Waktu Indonesia skala 1:250.000;
17. Peta Posisi Ketinggian Hilal Indonesia Bulanan

skala 1:250.000; dan
18. Peta Tingkat Kerawanan Petir Indonesia skala

1:250.000.
1. Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada

skala 1 50 000'

\J 1 VLA 1 LA 1 1 w V • V V w ^

2. Peta Statistik Indonesia skala 1:100.000;
3. Peta Kota Inflasi skala 1:100.000;
4. Peta Wilayah Kerja Statistik skala 1:10.000;
5. Peta Sebaran Titik Infrastruktur Desa skala minimal

pada skala 1:10.000; dan
6. Peta Kerangka Geospasial Pertanian 1:50.000.
1. Peta Terumbu Karang skala 1:50.00; dan
2. Peta Padang Lamun skala 1:50.000.
1. Peta Rawan Banjir skala 1:50.000;
2. Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri

Bentang Lahan skala 1:50.000; dan
3. Peta Multirawan Bencana skala 1:50.000.
Peta Sebaran Lokasi Puskesmas, Rumah Sakit, dan
Apotek
1. Peta Wisata Bahari;
2. Peta Destinasi Pariwisata Nasional (DPN); dan
3. Peta Sebaran Daerah Pariwisata.
1. Peta Risiko Bencana Banjir skala 1:250.000;
2. Peta Risiko Bencana Tsunami skala 1:250.000;
3. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor skala

1:250.000;

13 dari 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

12 3

4. Peta Risiko Bencana Kekeringan skala 1:250.000;

5. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api skala

1:250.000;

6. Peta Risiko Bencana Gempabumi skala 1:250.000;

7. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan

8. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim skala
1:250.000;

9. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang skala
1:250.000; dan

10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
skala 1:250.000.

28. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1. Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/ Radiologi
Pada Pengangkutan Zat Radioaktif/ Bahan Nuklir

29. Badan Nasional Pencarian dan 2. Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/ Radiologi
Pertolongan Pada Instalasi Nuklir/ Fasilitasi Zat Radioaktif
1:25.000;
30. Badan Koordinasi Penanaman
Modal 3. Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir Akibat
Peristiwa Transboundary R e l e a s e 1:25.000; dan

4. Peta Radioaktivitas Lingkungan 1:25.000.
1. Peta Sebaran Kecelakaan Kapal;
2. Peta Sebaran Kecelakaan Pesawat;

O. r y i d O c U d l d r l r\t?0cldr\ddll r c n d r i g d i l d l 1 rxriUbUo,

4. Peta Sebaran Kondisi yang Membahayakan Jiwa
Mam i^la'

IVIUI ILJOIUf

5. Peta Wilayah Pencarian dan Pertolongan
Indonesia; dan

6. Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan
P e t aPPeretoluloannggaInn.vestasi s k a l a 1:25.000

Keterangan :
Jumlah Informasi Geospasial Tematik : 280

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

14 dari 14
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seitifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE