The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Modul-1 Kebijakan yang terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi
BIM, merupakan salah satu dari tujuh Modul dalam pelatihan Perencanaan Konstruksi
dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM). Building Information
Modeling (BIM) merupakan salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan
Konstruksi) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan
ke dalam model 3 dimensi. Teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia,
termasuk di Indonesia. Karena dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan
maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan serta
tenaga kerja yang dibutuhkan. Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki roadmap
implementasi BIM di lingkungan Kementerian PUPR, dan telah terbentuk Tim BIM PUPR
yang menginisiasi kehadiran BIM di kementerian. Selain itu, tim juga mulai menggandeng
berbagai pihak untuk bersama-sama berjuang mengembangkan teknologi yang bisa sangat
membantu kinerja kementerian secara keseluruhan. Sembilan modul dalam pelatihan ini
menginformasikan hal-hal mengenai Kajian dan Peraturan Perundang -undangan dan
Kebijakan terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM, Teknologi Digital
yang terkait dengan BIM, Proses Bisnis PUPR dan Manajemen Perubahan yang terkait
Implementasi BIM, Prinsip Dasar Sistem Teknologi BIM dan Implementasinya di Indonesia,
BIM Execution Plan (BEP) serta menerapkannya sebagai bagian dari proses penyajian
informasi berbasis BIM, Pemodelan 3D, 4D, 5D, 6D dan 7D serta simulasinya dan Level of
Development (LOD), dan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam
proses Monitoring Proyek, tidak hanya secara teori, namun juga secara praktis membahas
studi kasus.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NR Tobogu, 2021-07-10 23:58:40

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) MODUL 1

Modul-1 Kebijakan yang terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi
BIM, merupakan salah satu dari tujuh Modul dalam pelatihan Perencanaan Konstruksi
dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM). Building Information
Modeling (BIM) merupakan salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan
Konstruksi) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan
ke dalam model 3 dimensi. Teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia,
termasuk di Indonesia. Karena dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan
maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan serta
tenaga kerja yang dibutuhkan. Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki roadmap
implementasi BIM di lingkungan Kementerian PUPR, dan telah terbentuk Tim BIM PUPR
yang menginisiasi kehadiran BIM di kementerian. Selain itu, tim juga mulai menggandeng
berbagai pihak untuk bersama-sama berjuang mengembangkan teknologi yang bisa sangat
membantu kinerja kementerian secara keseluruhan. Sembilan modul dalam pelatihan ini
menginformasikan hal-hal mengenai Kajian dan Peraturan Perundang -undangan dan
Kebijakan terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM, Teknologi Digital
yang terkait dengan BIM, Proses Bisnis PUPR dan Manajemen Perubahan yang terkait
Implementasi BIM, Prinsip Dasar Sistem Teknologi BIM dan Implementasinya di Indonesia,
BIM Execution Plan (BEP) serta menerapkannya sebagai bagian dari proses penyajian
informasi berbasis BIM, Pemodelan 3D, 4D, 5D, 6D dan 7D serta simulasinya dan Level of
Development (LOD), dan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam
proses Monitoring Proyek, tidak hanya secara teori, namun juga secara praktis membahas
studi kasus.

Keywords: BIM

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

MODUL 1
KEBIJAKAN YANG TERKAIT PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM

TEKNOLOGI BIM

TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI



Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

KATA PENGANTAR

Modul-1 Kebijakan yang terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi
BIM, merupakan salah satu dari tujuh Modul dalam pelatihan Perencanaan Konstruksi
dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM). Building Information
Modeling (BIM) merupakan salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan
Konstruksi) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan
ke dalam model 3 dimensi. Teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia,
termasuk di Indonesia. Karena dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan
maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan serta
tenaga kerja yang dibutuhkan. Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki roadmap
implementasi BIM di lingkungan Kementerian PUPR, dan telah terbentuk Tim BIM PUPR
yang menginisiasi kehadiran BIM di kementerian. Selain itu, tim juga mulai menggandeng
berbagai pihak untuk bersama-sama berjuang mengembangkan teknologi yang bisa sangat
membantu kinerja kementerian secara keseluruhan. Sembilan modul dalam pelatihan ini
menginformasikan hal-hal mengenai Kajian dan Peraturan Perundang -undangan dan
Kebijakan terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM, Teknologi Digital
yang terkait dengan BIM, Proses Bisnis PUPR dan Manajemen Perubahan yang terkait
Implementasi BIM, Prinsip Dasar Sistem Teknologi BIM dan Implementasinya di Indonesia,
BIM Execution Plan (BEP) serta menerapkannya sebagai bagian dari proses penyajian
informasi berbasis BIM, Pemodelan 3D, 4D, 5D, 6D dan 7D serta simulasinya dan Level of
Development (LOD), dan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam
proses Monitoring Proyek, tidak hanya secara teori, namun juga secara praktis membahas
studi kasus.

Dalam tujuan meningkatkan kemampuan keterampilan teknis ASN bidang ke-PU-an
(bidang Konstruksi), maka Pusdiklat SDA dan Konstruksi melaksanakan penyusunan
Kurikulum dan Modul Pelatihan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building
Information Modeling (BIM) untuk menghasilkan SDM bidang Konstruksi yang kompeten
dan berintegritas dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur bidang konstruksi
yang handal.

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, praktisi di lapangan,
PT Mektan Babakan Tujuh Konsultan dengan Team Leader Drs. Komarudin, M.Pd, serta
pihak-pihak terkait yang telah membantu terwujudnya modul ini. Akhirnya mudah mudahan
paket modul yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat membantu para praktisi
Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM) di
pusat maupun di daerah dimana sedang mengembangkan infrastruktur.

Bandung, September 2018

Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI i

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI ii

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

DAFTAR ISI

Hal.
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ I
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ III
DAFTAR INFORMASI VISUAL ..............................................................................................V
DAFTAR TABEL .....................................................................................................................V
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL..................................................................................VII
BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang........................................................................................................... 1
1.2. Deskripsi Singkat ....................................................................................................... 2
1.3. Tujuan Pembelajaran ................................................................................................ 2

1.3.1. Kompetensi Dasar............................................................................................ 2
1.3.2. Indikator Keberhasilan ..................................................................................... 2
1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok......................................................................... 3
1.4.1. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan

Konstruksi......................................................................................................... 3
1.4.2. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM:.......................................................... 3
BAB 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI ......................................................................................................................... 5
2.1. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 .......................................... 5
2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ................................................................................................................. 30
2.3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik ......................................................................................... 34
2.4. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ....................................... 38
2.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build) ................................................................................................... 39
2.6. Soal Latihan ............................................................................................................. 42
2.7. Rangkuman.............................................................................................................. 42
2.8. Evaluasi ................................................................................................................... 43
BAB III. PEDOMAN TERKAIT SISTEM TEKNOLOGI BIM................................................. 47
3.1. Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi (Tim BIM PUPR dan Insititut BIM
Indonesia) ................................................................................................................ 47

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI iii

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

3.2. Panduan BIM Singapura (versi 2.0) ........................................................................ 53
3.3. Soal Latihan ............................................................................................................. 63
3.4. Rangkuman.............................................................................................................. 63
3.5. Evaluasi ................................................................................................................... 64
3.6. Jawaban Soal Latihan ............................................................................................. 65
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................. 69
GLOSARIUM ......................................................................................................................... 70
KUNCI JAWABAN ............................................................................................................. 71

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI iv

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Hal.
Gambar 3.1 Langkah Adopsi BIM dalam Organisasi.......................................................... 47
Gambar 3.2. Tahapan dan keluaran menurut disiplin struktural......................................... 51
Gambar 3.3. Mekanisme Pemodelan dan Kolaborasi dalam BIM...................................... 57
Gambar 3.4. Contoh Pemetaan Kolaborasi dalam Proyek BIM. ........................................ 59
Gambar 3.5. Produksi Model dan Dokumentasi. ................................................................ 60

DAFTAR TABEL

Hal.
Tabel 3.1. Peran dan Tanggungjawab Tim BIM.................................................................. 48
Tabel 3.2. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak dalam BIM........................................... 63

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI v

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI vi

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Deskripsi
Petunjuk penggunaan modul ini digunakan untuk membantu peserta pelatihan terkait materi
pada Modul 1 ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk mengenai persyaratan,
metoda, alat bantu/media, dan Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) dari Modul 1 yaitu Kebijakan
yang terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM.

2. Persyaratan
Sebelum mempelajari Modul 1, Anda diminta memperhatikan persyaratan berikut ini:

a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami
secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.

b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang
dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus
yang anda miliki.

3. Metoda
Dalam mempelajari Modul 1 ini, Metoda yang dapat Anda gunakan adalah sebagai berikut:

a. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri
dan tukar pikiran dengan peserta diklat yang lain atau dengan tutor anda .

b. Guna memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan.
Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet.

c. Mantapkan pemahaman anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan
melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan peserta diklat lainnya.

d. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap
akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah anda sudah
memahami dengan benar kandungan modul ini.

4. Alat Bantu/Media
Untuk menyempurnakan proses pembelajaran Anda dalam memahami Modul 1, Anda dapat
menggunakan Alat Bantu/Media sebagai berikut:

a. Modul
b. Bahan Tayang
c. Alat Tulis

5. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)
Setelah pembelajaran mata pelatihan ini peserta diharapkan dapat memahami:

a. Kebijakan terkait Penyelenggaraan Konstruksi
b. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM

Selamat belajar !

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI vii

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI viii

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di
Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap
strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang
singkat. Hal ini didukung oleh adanya Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden No. 6 tahun
2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang kemudian diperbaharui ke dalam
Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Perpres ini memuat 248 proyek yang kemudian dievaluasi
pada tahun 2018 menjadi 222 proyek.

Pelaksanaan PSN infrastruktur PUPR diharapkan dapat mewujudkan ketahanan air,
kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas
nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk
pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah, industri konstruksi yang
kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien
dan akuntabel.

Dengan demikian faktor-faktor pendukung percepatan infrastruktur harus didorong untuk
memaksimalkan hasil yang diinginkan yang membutuhkan dukungan teknologi sistem
informasi, mulai dari sisi pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga
operasi dan pemeliharaannya. Salah satu langkah percepatan infrastruktur adalah
dukungan penerapan digital technology, salah satunya adalah Building Information
Modeling (BIM). Secara umum, BIM merupakan suatu proses dalam menghasilkan dan
mengelola data suatu konstruksi selama siklus hidupnya. BIM menggunakan software 3D,
real-time, dan pemodelan dinamis untuk meningkatkan produktivitas dalam desain dan
konstruksi infrastruktur.

BIM membantu para pelaku industri konstruksi untuk mendesain, mensimulasi,
memvisualisasikan dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Dari sisi pembinaan
usaha, pengggunaan BIM akan meningkatkan kinerja organisasi pengguna jasa konstruksi
dan penyedia konstruksi. Manfaat penting lainnya, penerapan BIM mampu mengurangi
kesalahan dan kelalaian, mengurangi proses pengerjaan berulang, dan mampu mengurangi
durasi proyek dan meningkatkan keuntungan bagi yang berada di industri konstruksi.

Implementasi BIM dalam penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia tentunya dapat
mendukung peningkatan tingkat daya saing global Indonesia. Berdasarkan laporan World
Economic Forum tentang Global Competitiveness Index, tingkat kompetitivitas suatu negara
dinilai melalui tiga aspek utama yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, penambah efisiensi
dan faktor-faktor inovasi dan kemutakhiran yang terkait erat dengan penerapan teknologi
konstruksi. Diharapkan dengan adanya penerapan BIM dalam penyelenggaraan konstruksi
di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan peringkat indeks daya saing infrastruktur
Indonesia dari urutan 52 pada 2017-2018.

Untuk mewujudkan infrastruktur handal diperlukan sumber daya manusia yang kompeten
dan ahli pada bidang konstruksi. Oleh karena itu, guna menciptakan sumber daya manusia

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 1

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

yang kompeten dan ahli pada bidang konstruksi, salah satunya perlu dilaksanakannya suatu
program pelatihan, yaitu :

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Dengan demikian diharapkan SDM yang bernaung di bawah Kementerian PUPR terutama
pada sektor konstruksi, mampu memberikan pelayanan yang prima terkait Perencanaan
Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modelling (BIM).
Guna mendukung berjalannya program pelatihan, perlu ditunjang dengan adanya bahan
ajar salah satunya yaitu modul. Diharapkan dengan adanya modul, mampu menciptakan
proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka dibuatlah modul terkait Perencanaan
Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modelling (BIM) .
Modul 1 yang membahas mengenai “Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait
Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM” diharapkan menambah
wawasan dan pengetahuan peserta pelatihan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem
Teknologi Building Information Modelling (BIM) mengenai keterkaitan Kebijakan dan
Peraturan Perundangan dengan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi
Building Information Modeling (BIM). Selain itu diharapkan peserta pelatihan dapat menggali
keluasan dan kedalaman substansinya bersama sesama peserta dan para Widyaiswara
dalam berbagai kegiatan pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

1.2. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai Kebijakan, Peraturan
dan Perundangan, serta Pedoman yang terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem
Teknologi BIM.

1.3. Tujuan Pembelajaran

1.3.1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta diharapkan dapat memahami
Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi serta Pedoman
terkait Sistem Teknologi BIM.

1.3.2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta mampu memahami:

a. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi
b. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 2

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1.4.1. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik
d. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP

No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
f. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi
g. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design And Build)
i. Latihan
j. Rangkuman
k. Evaluasi

1.4.2. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM:

a. Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi (Tim BIM PUPR dan Institut BIM Indonesia)
b. Panduan BIM Singapura (versi 2.0)
c. Panduan BIM Singapura untuk Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (BIM Essensial

Guide)
d. Latihan
e. Rangkuman
f. Evaluasi

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 3

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 4

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

BAB 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

2.1. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017

Undang-Undang ini disusun karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika
perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Secara keseluruhan terdiri dari 14 Bab
dan 106 pasal.

Adapun beberapa substansi penting dalam UU Jasa Konstruksi yang baru adalah:

1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat
dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui
kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan
jasa konstruksi;

4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi
melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha
penyediaan bangunan;

5. Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat
penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan.
Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam
melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru
tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan
bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat
melaksanakan pekerjaan konstruksi;

6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi,
termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan
standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja;

7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi;

8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-
nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
a. kejujuran dan keadilan;
b. manfaat;
c. kesetaraan;
d. keserasian;
e. keseimbangan;
f. profesionalitas;
g. kemandirian;
h. keterbukaan;

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 5

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Tanggungjawab i. kemitraan;
Kewenangan j. keamanan dan keselamatan;
k. kebebasan;
l. pembangunan berkelanjutan; dan
m. wawasan lingkungan

Adapun tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah:
1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan

Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang
kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa
Konstruksi yang berkualitas;
2. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan
antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di
bidang Jasa Konstruksi;
4. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu
mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan
kenyamanan lingkungan terbangun;
5. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi
yang baik; dan
6. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pemerintah Pusat bertanggungjawab dalam (pasal 4 ayat 1)
a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa

Konstruksi nasional
b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan

Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha
yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban
antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan
d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan
produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional
e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan
peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam
negeri
f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi
g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi
b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa

Konstruksi

c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa

Konstruksi

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 6

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi
perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang
terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi

e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi
lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan
usaha

f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa
Konstruksi

g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem
penjaminan usaha Jasa Konstruksi

h. memberikan dukungan dan pelindungan bagi
pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam
mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional

i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha
Jasa Konstruksi

j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan
badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka
penanaman modal asing;

k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa
Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi
besar;

l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha
Jasa Konstruksi;

m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem
informasi yang terkait dengan pasar Jasa
Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku
usaha Jasa Konstruksi nasional;

n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha
Jasa Konstruksi nasional dan internasional;

o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat
dalam pasar Jasa Konstruksi;

p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa
Konstruksi nasional;

q. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku
usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses
pasar Jasa Konstruksi internasional; dan

r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan
usaha.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:

a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang
menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 7

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian

sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar

pengadilan; dan

d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan Standar Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. menyelenggarakan pengawasan penerapan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha

Jasa Konstruksi;

c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan

d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal

terjadi Kegagalan Bangunan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan

pelatihan Jasa Konstruksi;

b. memberdayakan lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja konstruksi nasional;

c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja

konstruksi strategis dan percontohan;

d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi

tenaga kerja konstruksi;

e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi

tenaga kerja konstruksi;

f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi,

pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi

tenaga kerja konstruksi;

g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi

dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;

h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja

konstruksi;

i. menyelenggarakan registrasi pengalaman

profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga

pendidikan dan pelatihan kerja di bidang

konstruksi;

j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja

konstruksi asing; dan

k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk

melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 8

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi
profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau
lembaga pendidikan dan pelatihan.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a. mengembangkan standar material dan peralatan
konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
b. mengembangkan skema kerja sama antara
institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh
pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;
d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi
serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada
seluruh pemangku kepentingan, baik nasional
maupun internasional;
e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan
standar mutu material dan peralatan sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia;
f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan
peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi
hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
dan
g. membangun sistem rantai pasok material,
peralatan, dan teknologi konstruksi.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang
berkualitas dan bertanggung jawab dalam
pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
Jasa Konstruksi;
c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa
Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat
Jasa Konstruksi;
d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap
penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
dan
e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang
berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha
Penyediaan Bangunan.
Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 9

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Struktur Usaha Jasa Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Konstruksi Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:

a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi
nasional; dan

b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi
nasional dan internasional.

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
a. umum; dan
b. spesialis.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat
umum antara lain:

a. arsitektur;
b. rekayasa;
c. rekayasa terpadu; dan
d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat
spesialis antara lain:
a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
b. pengujian dan analisis teknis.
Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat umum meliputi:
a. pengkajian;
b. perencanaan;
c. perancangan;
d. pengawasan; dan/atau
e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:
a. survei;
b. pengujian teknis; dan/atau
c. analisis.

Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. umum; dan
b. spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum
meliputi:

a. bangunan gedung; dan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 10

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

b. bangunan sipil.
Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
spesialis antara lain:

a. instalasi;
b. konstruksi khusus;
c. konstruksi prapabrikasi;
d. penyelesaian bangunan; dan
e. penyewaan peralatan.
Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan
Konstruksi yang bersifat umum meliputi:
a. pembangunan;
b. pemeliharaan;
c. pembongkaran; dan/atau
d. pembangunan kembali.
Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan
Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian
tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:
a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan
Konstruksi terintegrasi meliputi:
a. rancang bangun; dan
b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa
Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan
klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara
internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa
Konstruksi.
Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha
rantai pasok sumber daya konstruksi.
Sumber daya konstruksi diutamakan berasal dari produksi
dalam negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi,
layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan
usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bentuk dan Kualifikasi Usaha
Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.
Kualifikasi usaha bagi badan usaha terdiri atas:

a. kecil;
b. menengah; dan
c. besar.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 11

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian
terhadap:

a. penjualan tahunan;
b. kemampuan keuangan;
c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
d. kemampuan dalam penyediaan peralatan

konstruksi.
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan usaha
dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi
usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi
Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa
Konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat
menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar
yang:

a. berisiko kecil;
b. berteknologi sederhana; dan
c. berbiaya kecil.
Usaha orang perseorangan hanya dapat
menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang
keahliannya.
Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah
hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada
segmen pasar yang:
a. berisiko sedang;
b. berteknologi madya; dan/atau
c. berbiaya sedang.

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar yang
berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi
asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi
pada segmen pasar yang:
a. berisiko besar;
b. berteknologi tinggi; dan/atau
c. berbiaya besar.
Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi
kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi
sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil
sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat
membuat kebijakan khusus.
Kebijakan khusus tersebut meliputi:

a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa
Konstruksi daerah; dan/atau

b. penggunaan Sub penyedia Jasa daerah.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 12

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Persyaratan Usaha Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan
Jasa Konstruksi layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha
Perseorangan.
Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan
memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin
Usaha.

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha
Tanda Daftar Usaha Perseorangan diberikan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang
perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di
wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku
untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di
seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sertifikat Badan Usaha
Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi
wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
Sertifikat Badan Usaha diterbitkan melalui suatu proses
sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
Sertifikat Badan Usaha paling sedikit memuat:

a. jenis usaha;
b. sifat usaha;
c. klasifikasi usaha; dan
d. kualifikasi usaha.
Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, badan usaha
Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri
melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk
oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
Akreditasi diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan
usaha yang memenuhi persyaratan:
a. jumlah dan sebaran anggota;
b. pemberdayaan kepada anggota;
c. pemilihan pengurus secara demokratis;
d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;

dan
e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi
wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Menteri.
Tanda Daftar Pengalaman

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 13

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Pengembangan Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap
Usaha Jasa badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan
Konstruksi besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada
Menteri.
Penyelenggaraan Registrasi pengalaman dibuktikan dengan tanda daftar
Jasa Konstruksi pengalaman.
Tanda daftar pengalaman paling sedikit memuat:

a. nama paket pekerjaan;
b. Pengguna Jasa;
c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
d. nilai pekerjaan; dan
e. kinerja Penyedia Jasa.
Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar
pengalaman merupakan pengalaman menyelenggarakan
Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.
Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi dapat
dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.
Usaha Penyediaan Bangunan terdiri atas Usaha
Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan
Bangunan sipil.
Usaha Penyediaan Bangunan dibiayai melalui investasi
yang bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha; dan/atau
d. masyarakat.
Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan
Bangunan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pengembangan Usaha Berkelanjutan
Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan
pengembangan usaha berkelanjutan.
Pengembangan usaha berkelanjutan bertujuan untuk:

a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk

tanggung jawab badan usaha terhadap
masyarakat.
Pengembangan usaha berkelanjutan diselenggarakan oleh
asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha
berkelanjutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas
penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan
penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 14

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan
sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat
dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan
bangunan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha
Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan
penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan diatur
dalam Peraturan Presiden.
Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:

a. Pengguna Jasa; dan
b. Penyedia Jasa.
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terdiri atas:
a. orang perseorangan; atau
b. badan.
Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan
berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemilihan Penyedia Jasa

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia
Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.
Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber
pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara
tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik,
penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi,
pascakualifikasi, dan tender cepat.
Pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan
Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.
Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

a. penanganan darurat untuk keamanan dan
keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat
terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh
pemegang hak;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang
menyangkut keamanan dan keselamatan negara;

d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 15

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

e. kondisi tertentu.
Pengadaan langsung dilakukan untuk paket dengan nilai
tertentu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa
dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup
pekerjaan;

b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban
kerja;

c. kinerja Penyedia Jasa; dan
d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi

sejenis.
Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi
Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi
pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus
memperhatikan standar remunerasi minimal.
Standar remunerasi minimal ditetapkan oleh Menteri.
Pengguna Jasa dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang
terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum
tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara
elektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa
dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa
Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kontrak Kerja Konstruksi
Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti
perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup
uraian mengenai:

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para
pihak;

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan
rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga
satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka
waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang
menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak
Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 16

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi

ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia

Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan

jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan

Jasa Konstruksi;

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat

kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi

bersertifikat;

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang

kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan

pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi,

termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung

jawab dalam hal salah satu pihak tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana

diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan

tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat

ketidaksepakatan;

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat

ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja

Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang

kejadian yang timbul di luar kemauan dan

kemampuan para pihak yang menimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang

kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa

atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan

sosial;

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para

pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak

dalam hal terjadi suatu peristiwa yang

menimbulkan kerugian atau menyebabkan

kecelakaan dan/atau kematian;

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak

dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung

jawab hukum kepada pihak lain dalam

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari

Kegagalan Bangunan; dan

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 17

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Selain ketentuan, Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat
kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
Selain memuat ketentuan di atas, Kontrak Kerja Konstruksi:
a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat

ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;
b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi,

dapat memuat ketentuan tentang Sub penyedia Jasa
serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau
peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku;
dan
c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban
alih teknologi.
Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi berlaku juga
dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan
Subpenyedia Jasa.
Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris.
Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing
digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Jasa Konstruksi
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:
a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;
b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai

pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama
hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang
bersifat spesialis.
Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa
yang bersifat spesialis harus mendapat persetujuan
Pengguna Jasa.
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa
dengan kualifikasi menengah dan/atau besar
mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang
kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 18

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak
dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa
dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil
pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat
waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak
menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat
mutu, dan/atau tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian
sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
Pembiayaan Jasa Konstruksi
Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa
Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.
Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan
dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau
b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa

Konstruksi.
Kemampuan membayar dibuktikan dengan dokumen dari
lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan
bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain
yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi
didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.
Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi
dibuktikan dengan kemampuan membayar, Pengguna Jasa
wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil
pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat
waktu.
Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya
dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil
pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat
waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan
kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi
yang dilakukan melalui komitmen atas pengusahaan produk
Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko
mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa
Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 19

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Keamanan, Dalam pemilihan Penyedia Jasa, Penyedia Jasa
Keselamatan, menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk
Kesehatan, dan memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam
dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
Jaminan sebagaimana terdiri atas:

a. jaminan penawaran;
b. jaminan pelaksanaan;
c. jaminan uang muka;
d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
e. jaminan sanggah banding.
Jaminan tersebut harus dapat dicairkan tanpa syarat
sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu
tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas
wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga
perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan
penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian
terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Perubahan atas jaminan dilakukan dengan memperhatikan
dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
baik nasional maupun internasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dan perubahan
atas jaminan diatur dalam Peraturan Presiden.

Perjanjian Penyediaan Bangunan
Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau
oleh pihak lain. Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain,
penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan
melalui perjanjian penyediaan bangunan.
Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan terdiri
atas:

a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan
b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.
Para pihak terdiri atas:
a. orang perseorangan; atau
b. badan.
Penyediaan bangunan dapat dilakukan melalui kerja sama
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan
badan usaha dan/atau masyarakat.
Dalam perjanjian penyediaan bangunan, penyelenggaraan
Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan
bangunan diatur dalam Peraturan Presiden.
Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 20

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Keberlanjutan Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
Konstruksi
Kesehatan, dan Keberlanjutan Pengguna Jasa dan/atau

Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau

persetujuan atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau

perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau

pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau

pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau

teknologi; dan/atau

e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan paling sedikit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

f. standar operasi dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur

oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa

Konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi

geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan

terbangun.

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa

dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap

Kegagalan Bangunan.

Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli.

Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri.

Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 21

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penilai ahli harus:
a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang
jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan
klasifikasi produk bangunan yang mengalami
Kegagalan Bangunan;
b. memiliki pengalaman sebagai perencana,
pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa
Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk
bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
dan
c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Jasa Konstruksi.

Penilai ahli mempunyai tugas antara lain:
a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan
Bangunan;
c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan;
d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas
Kegagalan Bangunan;
e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan
instansi yang mengeluarkan izin membangun,
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada
Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya
Kegagalan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugas penilai ahli dapat berkoordinasi
dengan pihak berwenang yang terkait.
Penilai ahli wajib bekerja secara profesional dan tidak
menjadi bagian dari salah satu pihak.
Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki
Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan
Penyedia Jasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian
Kegagalan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri.

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan
Bangunan
Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai
dengan rencana umur konstruksi.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 22

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Tenaga Kerja Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh)
Konstruksi tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas
Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir
layanan Jasa Konstruksi.
Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah
ditentukan.
Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas
Kegagalan Bangunan harus dinyatakan dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan
pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan
Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat
Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu
Kegagalan Bangunan kepada Menteri.
Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan
ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Klasifikasi dan Kualifikasi
Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan
bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam
jabatan:

a. operator;
b. teknisi atau analis; dan
c. ahli.
Kualifikasi dalam jabatan memiliki jenjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi
tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan
metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Standar Kompetensi Kerja ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja diregistrasi oleh
Menteri.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 23

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Menteri melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan
dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja diatur dalam
Peraturan Menteri.

Sertifikasi Kompetensi Kerja
Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib
mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki
Sertifikat Kompetensi Kerja.
Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
Sertifikat Kompetensi Kerja diregistrasi oleh Menteri.
Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh lembaga
sertifikasi profesi.
Lembaga sertifikasi profesi wajib mengikuti ketentuan
pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh:

a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi

syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Akreditasi terhadap asosiasi profesi diberikan oleh Menteri
kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
a. jumlah dan sebaran anggota;
b. pemberdayaan kepada anggota;
c. pemilihan pengurus secara demokratis;
d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;
dan
e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Lembaga sertifikasi profesi diberikan lisensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
mendapat rekomendasi dari Menteri.
Dalam hal lembaga sertifikasi profesi untuk profesi tertentu
belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi
Kompetensi Kerja.
Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib
menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Menteri.

Registrasi Pengalaman Profesional

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 24

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional,
setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi
kepada Menteri.
Registrasi dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman
profesional.
Tanda daftar pengalaman profesional paling sedikit
memuat:

a. jenis layanan profesional yang diberikan;
b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil

layanan profesional;
c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
d. nama Pengguna Jasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara
pemberian tanda daftar pengalaman profesional diatur
dalam Peraturan Menteri.

Upah Tenaga Kerja Konstruksi
Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat
Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas
layanan jasa yang diberikan.
Imbalan yang layak diberikan dalam bentuk upah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin
mempekerjakan tenaga kerja asing.
Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan
konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan
dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda
registrasi dari Menteri.
Surat tanda registrasi diberikan berdasarkan sertifikat
kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum
negaranya.
Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib
melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada
tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing
dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi
tenaga kerja konstruksi asing diatur dalam Peraturan
Menteri.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 25

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Pembinaan Tanggung Jawab Profesi
Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa
Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional
terhadap hasil pekerjaannya.
Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil
layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui
mekanisme penjaminan.
Penyelenggaraan Pembinaan
Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:

a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa
Konstruksi nasional;

b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa
Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara,
lintas provinsi, dan/atau berdampak pada
kepentingan nasional;

c. pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa
Konstruksi nasional;

d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah
Daerah provinsi dalam menyelenggarakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7; dan

e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada huruf e diselenggarakan melalui:

a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan
Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;

b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang
berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah
provinsi;

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi
nasional di wilayah provinsi; dan

d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di
kabupaten/kota dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang
berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 26

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah
kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Pusat dapat
mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pendanaan
Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara.
Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa
Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan
suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
dan
c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam
menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
Selain melakukan pengawasan, Pemerintah Pusat
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa
Konstruksi pada:
a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
dan
b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 27

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Sistem Informasi Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan
Jasa Konstruksi terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
Partisipasi Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan
masyarakat informasi yang berkaitan dengan:

a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa
Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang
dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; dan

c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang
dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi
yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan
data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan
layanan.
Sistem informasi dikelola oleh Pemerintah Pusat.
Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan
pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang
terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.
Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan
melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
Unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari:

a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang

memenuhi kriteria; dan
d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi

kriteria.
Selain unsur, pengurus lembaga dapat diusulkan dari
asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
Pengurus lembaga ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Asosiasi yang terakreditasi diberikan oleh Menteri kepada
yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;
b. pemberdayaan kepada anggota;
c. pemilihan pengurus secara demokratis;
d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;

dan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 28

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan
oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam
penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan
lembaga merupakan penerimaan negara bukan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian
kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan
masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga
diatur dengan Peraturan Menteri.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait
dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada
kepentingan masyarakat;

b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya
mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi
terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan
Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan
usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat juga
dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
Jasa Konstruksi.
Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan
upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya
dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses
pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau
Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau
menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan
kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan
berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang
berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 29

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penyelesaian (3) Ketentuan dikecualikan dalam hal:
Sengketa a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana
korupsi.

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi
masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa
Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.
Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi
diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk
mencapai kemufakatan.
Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai
suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya
penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.
Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum
dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang
bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai
tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi:

a. mediasi;
b. konsiliasi; dan
c. arbitrase.
Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat
membentuk dewan sengketa.
Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan
membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan
dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu
pihak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa
diatur dalam Peraturan Pemerintah

2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini disusun karena perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi
yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam
berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru. Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi harus terus dikembangkan yang berperan penting dalam perdagangan dan
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencegah penyalahgunaannya maka pemerintah perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga
pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman.

Ketentuan Umum Pasal 1:

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 30

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Asas dan Tujuan • Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

• Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

• Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

• Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

• Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

• Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua
Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
ataupun terbuka.

Asas (Pasal 3)

Dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi.

Tujuan (Pasal 4):

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;

2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 31

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Informasi, Dokumen, • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan Tanda Tangan dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
Elektronik sah (Pasal 5).

• Waktu pengiriman suatu Informasi/Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat informasi telah dikirim dengan alamat
• yang benar oleh pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang
ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki
Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim, di
bawah kendali Penerima yang berhak, dan/atau memasuki
Sistem Elektronik yang ditunjuk penerima (Pasal 8).

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
(Pasal 11) serta berkewajiban memberikan pengamanan
atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya (Pasal
12).

Penyelenggaraan • Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan

Elektronik terdiri atas: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Indonesia; dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing

(Pasal 13).

• Setiap penyelenggara sistem elektronik harus

menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan

aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasi dan

penyelenggaraan sistem elektroniknya (Pasal 15).

• Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

mengoperasikan Sistem Elektronik dengan persyaratan

(Pasal 16):

− dapat menampilkan kembali Informasi/Dokumen

Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi;

− dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,

keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan

Informasi Elektronik;

− dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau

petunjuk dalam penyelenggaraan sistem tersebut;

− dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang

diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol

yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

− memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk

menjaga kebaruan, kejelasan, dan

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Transaksi Elektronik Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam
lingkup publik ataupun privat (Pasal 17), dituangkan ke dalam
Kontrak Elektronik mengikat para pihak (Pasal 18), serta
harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati (Pasal
19).

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 32

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Nama Domain, Hak Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
Kekayaan Intelektual masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan
dan Perlindungan Hak prinsip pendaftar pertama (Pasal 23).
Pribadi

Perbuatan yang • Distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya
Dilarang • informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
• melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik,
• pengancaman (Pasal 27).

• Mengakses komputer/sistem elektronik untuk memperoleh
informasi/dokumen elektronik dengan menjebol sistem
pengamanan (Pasal 30).

Melakukan penyadapan, mengubah, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan
informasi/dokumen elektronik milik orang lain atau milik
publik (Pasal 31).

Memindahkan atau mentransfer informasi/dokumen
elektronik kepada yang tidak berhak yang mengakibatkan
terbukanya suatu informasi/dokumen elektronik yang
bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik (Pasal
32).

Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau
memiliki: perangkat keras dan lunak komputer, sandi lewat
komputer, kode akses, atau sejenisnya yang ditujukan
agar sistem elektronik menjadi dapat diakses (Pasal 34).

Penyelesaian Setiap Orang (Pasal 38) maupun masyarakat (Pasal 39)
Sengketa dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan
Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Peran Pemerintah dan Pasal 40:

Peran Masyarakat • Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik, serta melindungi

kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai

akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

• Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang

memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi,

dimana instansi tersebut harus membuat Dokumen

Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta

menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk

kepentingan pengamanan data.

Pasal 41:

• Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,
yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi konsultasi dan
mediasi.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 33

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

2.3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan
Elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik,
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik dan pengelolaan
Nama Domain. Hal ini diatur secara ke dalam Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada
umumnya dan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik, yang meliputi
perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanannya. Khusus
untuk penyelenggara sistem elektronik bagi pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk
menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah indonesia, wajib
memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Ketentuan Umum Pasal 1

• Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

• Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

• Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 34

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

• Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau

menyebarkan informasi.

• Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang,

penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat

yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau

informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem

Elektronik.

• Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap

Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan

masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau

mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-

sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna

Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau

keperluan pihak lain.

• Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah

rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang

dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan

menggunakan Sistem Elektronik

• Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu

rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang

dilakukan oleh institusi yang berwenang dan

berkompeten untuk memastikan suatu Sistem

Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya

• Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan

oleh penyelenggara sertifikasi elektronik

• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentikasi.

Penyelenggaraan • Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh
Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat dilakukan
untuk pelayanan publik; dan nonpelayanan publik.
(Pasal 3)

• Meliputi pengaturan: pendaftaran; Perangkat Keras;
Perangkat Lunak; tenaga ahli; tata kelola;
pengamanan; Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik;
dan pengawasan. (Pasal 4)

• Kriteria perangkat Keras yang digunakan (Pasal 6):
− memenuhi aspek interkonektivitas dan
kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
− memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;
− mempunyai layanan dukungan teknis,
pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau
penyedia;
− memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 35

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

− memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling

sedikit 3 (tiga) tahun;

− memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi

kebaruan; dan

− memiliki jaminan bebas dari cacat produk

• Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan

netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam

penggunaan Perangkat Keras (Pasal 6)

• Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara

Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib (Pasal

7):

− terdaftar pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika;

− terjamin keamanan dan keandalan operasinya

− sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyelenggara Agen • Bentuk Agen Elektronik: visual; audio; data elektronik;
Elektronik dan bentuk lainnya. (Pasal 34)

• Muatan fitur yang wajib diadakan dalam rangka
melindungi hak pengguna sesuai dengan karakteristik
• Agen Elektronik yang digunakannya: melakukan koreksi;
membatalkan perintah; memberikan konfirmasi atau
• rekonfirmasi; memilih meneruskan atau berhenti
melaksanakan aktivitas berikutnya; melihat informasi
yang disampaikan (tawaran kontrak atau iklan);
mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi.
(Pasal 35)

Penyelenggara Agen Elektronik wajib memperhatikan
prinsip: kehati-hatian; pengamanan dan terintegrasinya
sistem Teknologi Informasi; pengendalian pengamanan
atas aktivitas Transaksi Elektronik; efektivitas dan
efisiensi biaya; dan perlindungan konsumen. (Pasal 38)

Penyelenggara Agen Elektronik wajib (Pasal 39):
− melakukan pengujian keautentikan identitas dan

memeriksa otorisasi pengguna;
− memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur

apabila terdapat indikasi pencurian data;
− memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan

hak akses terhadap sistem, database, dan aplikasi
Transaksi Elektronik;
− menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur
untuk melindungi/merahasiakan integritas data,
catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;
− memiliki dan melaksanakan standar dan
pengendalian atas penggunaan dan perlindungan
data jika pihak penyedia jasa memiliki akses
terhadap data tersebut;
− memiliki rencana keberlangsungan bisnis; dan
− memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga
yang cepat dan tepat.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 36

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

Penyelenggaraan • Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat. (Pasal 40)

• Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup
publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik
untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan
Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik yang
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan
Indonesia yang sudah terdaftar. (Pasal 41)

• Jika gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik
dalam negeri belum dapat dilaksanakan,
penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat
menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri
setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas
dan Pengatur Sektor terkait. (Pasal 43)

• Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan
Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya
sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para
pihak. (Pasal 47)

• Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang
ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat
dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat: data
identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan
Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam
hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan
hukum dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi
Elektronik. (Pasal 48)

Tanda Tangan Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat
Elektronik autentikasi dan verifikasi atas: identitas Penanda Tangan;
dan keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(Pasal 52)

Penyelenggaraan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik
Sertifikasi Elektronik dan nonpelayanan publik wajib/harus memiliki Sertifikat
Elektronik. (Pasal 59)

Lembaga Sertifikasi Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Keandalan Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan, baik Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia;
atau Lembaga Sertifikasi Keandalan asing. (Pasal 65)

Pengelolaan Nama • Pengelolaan Nama Domain terdiri atas: Nama Domain
Domain tingkat tinggi generik; Nama Domain tingkat tinggi
Indonesia; Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan
Nama Domain Indonesia tingkat turunan. (pasal 73).

• Pengelola Nama Domain yang terdiri atas: Registri
Nama Domain (melaksanakan pengelolaan nama
domain tingkat tinggi) (Pasal 75); dan Registrar Nama
Domain (melaksanakan pengelolaan nama domain
tingkat kedua dan turunan) (Pasal 76) dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(Pasal 74).

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 37

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

2.4. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Ruang lingkup 1. Ketentuan Pasal 3a seluruhnya dihapus, yaitu mengenai
pembiayaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
Ketentuan konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang
pelaksanaan bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah
pengadaan (pusat/daerah).
barang/jasa
1. Penyisipan Pasal 4 (huruf a1 dan a2) mengenai tanggung
jawab hasil desain dari konsultan perencana sekurang-
kurangnya sampai produk desain tersebut selesai
dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup
dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria
desain awal dan pengenaan sanksi apabila hasil desain
tidak dapat dilaksanakan.

2. Penambahan 1 huruf (huruf j) mengenai tata cara
pengumuman pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa
secara luas kepada masyarakat sebelum Rencana Umum
Pengadaan (RUP) oleh kelompok Kerja ULP

3. Pengubahan ketentuan Pasal 4b mengenai penggunaan
surat jaminan pekerjaan konstruksi.

1. Pengubahan ketentuan pada Pasal 6a, yaitu:

− pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang pada prinsipnya
dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan
pascakualifikasi.

− Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks,
dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas,
pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan
melalui metode Pelelangan Terbatas dengan
prakualifikasi.

− Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang
bersifat kompleks, atau bernilai di atas
Rp100.000.000.000,00 yang menggunakan metode
evaluasi sistem gugur ambang batas, maka
persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan
dicantumkan di dalam dokumen pengadaan harus
ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I
terkait.

2. Penyisipan Pasal 6c terkait dengan peralatan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan meliputi jenis,
kapasitas, komposisi dan jumlah alat serta kriteria evaluasi
penawaran terhadap peralatan utama.

3. Adanya ketentuan evaluasi penawaran jika dilakukan
kurang dari 3 yang terkait dengan klarifikasi teknis dan
harga.

4. Penyedia jasa yang bermitra/KSO untuk memenuhi jenis
pekerjaan yang dilelangkan dapat terdiri dari penyedia jasa
konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/elektrikal,
dan/atau keterampilan tertentu.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 38

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

5. Proses pemilihan Penyedia Jasa dilanjutkan ke tahap
penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi
DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Jasa
dibatalkan jika proses pemilihan dilaksanakan mendahului
pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam
DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai
Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan.

6. Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas
Rp100.000.000.000,00 sebelum ditandatangani oleh para
pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli
Hukum Kontrak atau Tim Opini Hukum Kontrak yang
dibentuk oleh K/L/D/I yang bersangkutan.

7. Penyesuaian harga (Price Adjustment) tidak diberlakukan
terhadap kontrak Lump Sum dan bagian pekerjaan Lump
Sum pada kontrak gabungan (lump sum dan harga satuan)
serta terhadap pekerjaan dengan harga satuan timpang;

8. Metode pemilihanPemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Perencana dan/atau Pengawas Konstruksi untuk
pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan
kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya
terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah- pecah
dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya,
dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

9. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di
bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan
sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

2.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)
yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Hal ini
bertujuan agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)
lebih operasional, efektif, dan efisien.

Ketentuan Umum • Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pembangunan suatu
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana
pekerjaan perancangan terintegrasi dengan
pelaksanaan konstruksi.

• Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang
dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan penyedia.

• Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi
Rancang dan Bangun (Design and Build) yang
selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 39

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan
pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa
konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing-
masing sepakat untuk melakukan suatu usaha
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung
risiko usaha tersebut.

• Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Design and Build) yang
selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total
nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang
tersedia.

• Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements)
adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat
tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau
kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan
yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.

Persiapan Pengadaan:

a. Kriteria Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build) meliputi:

pekerjaan kompleks (memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai risiko tinggi, peralatan yang didesain khusus;
dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas seratus miliar
rupiah) dengan dana dari APBN

Pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang mendesak untuk
segera dimanfaatkan dengan sumber dana APBN.

b. Persyaratan a. tersedia konsultan manajemen konstruksi yang

bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP
dalam penjaminan mutu (quality assurance)
pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan
perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi
sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;

b. tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:

1). dokumen rancangan awal (basic design), meliputi:
data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;

referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi
terdekat dengan pekerjaan;

penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci,
kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan,
dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa
lainnya;

identifikasi dan alokasi risiko proyek;

identifikasi dan kebutuhan lahan; dan

gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan,
gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung
lingkup pekerjaan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 40


Click to View FlipBook Version