Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah DISUSUN OLEH: RAIHAN DAFFA ADYATMA S.Tr.IP. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL DALAM APBD
KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis Panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan e-book pelaksanaan aktualisasi yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Insentif Fiskal”. Maksud dari penulisan e-book ini adalah sebagai salah satu pedoman teknis agar dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengerti mengenai Kebijakan Pengelolaan Insentif Fiskal itu sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya usaha, bimbingan, arahan, dukungan serta doa yang diberikan oleh berbagai pihak maka e-book ini tidak dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, e-book ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi mewujudkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Akhirnya semoga e-book ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dalam hal ini Pemerintah Daerah dan secara khusus untuk penulis. Jakarta, September 2023 Raihan Daffa Adyatma, S.Tr.IP i
ii DAFTAR ISI Kata Pengantar..........................................................................................................i Daftar Isi ...................................................................................................................ii Dasar Hukum........................................................................................................... 1 Pengalokasian......................................................................................................... 2 Dasar Penghitungan IF Berkinerja Baik ................................................................ 3 Ketentuan IF Berkinerja Baik ................................................................................. 5 Dasar Penghitungan IF Daerah Tertinggal ............................................................ 6 Ketentuan IF Daerah Tertinggal ............................................................................. 8 Penyaluran............................................................................................................... 9 Penggunaan .......................................................................................................... 11 IF Tahun Berjalan 2023 ......................................................................................... 12
DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 135 1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. 2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. PMK NOMOR 208 /PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL Pasal 1 angka (9) Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. 1
Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Penghitungan Insentif Fiskalterdiri atas: 1. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya KategoriDaerah mendapat IF tahun sebelumnya: A. Daerah Berkinerja Baik a) KlasterDaerah b) Indikator Kesejahteraan c) KriteriaUtama d) Kategori Kinerja B. Daerah Tertinggal a) Tata Kelola Keuangan Daerah b) Pelayanan Dasar Publik 2. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan PENGALOKASIAN 2
Klaster Daerah Klaster berdasarkan data kapasitas fiskal Daerah Kabupaten/kota/provinsi dikelompokkan menjadi: ❖Klaster A→ daerah Kafis Sangat Tinggi & Tinggi ❖Klaster B→ daerah Kafis sedang ❖Klaster C→ daerah Kafis Rendah & Sangat Rendah Indikator Kesejahteraan Indikator Kesejahteraan dinilai berdasarkan variabel: 1.Penurunan Presentase Penduduk Miskin 2.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3.Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 3 DASAR PENGHITUNGAN IF BERKINERJA BAIK
DASAR PENGHITUNGAN IF BERKINERJA BAIK 1. Tata Kelola Keuangan Daerah a. KemandirianDaerah (Kemenkeu) b. Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (Kemenkeu) 2. Pelayanan Dasar Publik a. Stunting dan Imunisasi (Kemenkes) b. Indeks standar pelayanan minimal Pendidikan (Kemendikbudristek) c. Sanitasi dan air minum (Kementerian PUPR) 3. Pelayanan Umum Pemerintahan Penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah : a. Inovasi Daerah (Kemendagri) b. Inovasi Pelayanan Publik (Kemenpan RB) c. Penghargaan Pembangunan Daerah (Bappenas) d. Pengendalian Inflasi Daerah (Kemenko PMK) e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM) f. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) g. Indeks Pencegahan Korupsi (KPK) Kriteria Utama Kategori Kinerja 1. Opini BPK WTP untuk 5 tahun terakhir secara berturut-turut, 2. APBD tepat waktu Klaster B 1. Opini BPK WTP untuk 1 tahun terakhir 2. APBD tepat waktu Klaster C Tidak menggunakan kriteria utama Klaster A 4
Memenuhi Kriteria Utama untuk klaster A dan Klaster B Ketentuan 1 Mendapatkan Nilai Kinerja Daerah tiap-tiap kategori: Peringkat 1-10 untuk Provinsi Peringkat 1- 15 untuk Kota Peringkat 1-20 untuk Kabupaten Mendapatkan nilai Indikator Kesejahteraan: Diatas nilai ratarata indikator kesejahteraan dalam klaster daerah Ketentuan 2 KETENTUAN IF BERKINERJA BAIK Ketentuan 3 5
Pengalokasian IF daerah tertinggal dihitung berdasar kategori kinerja Kategori kinerja dikelompokkan atas: Tata Kelola Keuangan Daerah Kategori kinerja kelompok tata kelola keuangan Daerah: 1. Ketepatan waktu Penetapan Peraturan Daerah Mengenai APBD (Kemenkeu) 2. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PemerintahDaerah (BPK) 3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan APBD (Kemenkeu) DASAR PENGHITUNGAN IF DAERAH TERTINGGAL 6
Pelayanan Dasar Publik Kategori kinerja kelompok pelayanan dasar publik: 1.Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Kemenkeu) 2. Pemenuhan belanja wajib dalam APBD (Kemenkeu) DASAR PENGHITUNGAN IF DAERAH TERTINGGAL 7 Pengalokasian IF daerah tertinggal dihitung berdasar kategori kinerja Kategori kinerja dikelompokkan atas:
Total nilai kinerja suatu Daerah didasarkan pada hasil penjumlahan nilai kategori kinerja. Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal tiap Daerah dihitung dengan menggunakan rumus: KETENTUAN IF DAERAH TERTINGGAL 8
PENYALURAN Penyaluran IF dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Penyaluran IF penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan: Persyaratan penyaluran IF belum diterima sampai dengan batas waktu IF tidak disalurkan Laporan Persyaratan Penyaluran IF serta laporan bulanan disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 9
a. Peraturan Daerah mengenai APBD TA berjalan; b. Rencana Penggunaan Insentif Fiskal; dan c. Laporan Realisasi Penyerapan DID TA sebelumnya (apabila mendapatkan alokasi DID TA sebelumnya) Tahap I 50% Paling Cepat : Juli Persyaratan: Tahap II 50% Paling Cepat : Februari Persyaratan: Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I) PENYALURAN 10
Daerah berkinerja baik Pemberian Insentif Fiskal diberikan kepada Daerah berkinerja baik dan Daerah tertinggal Daerah Tertinggal Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi a. Infrastruktur b. Perlindungan sosial c. Dukungan dunia usaha terutama UMKM d. Penciptaan lapangan kerja Insentif Fiskal tidak dapat digunakan untuk mendanai a. Gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan b. Perjalanan dinas PENGGUNAAN 11
SE Kementerian Keuangan Nomor: S-52/PK/2023 Tanggal: 27 April 2023 Hal: Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 Kinerja Tahun berjalan Kriteria Kinerja yang akan digunakan untuk penilaian alokasi insentif fiskal TA 2023 atas kinerja tahun berjalan diarahkan untuk dapat mendukung kebijakan nasional yang merupakan Upaya atau kebijakan Pemerintah Daerah, di antaranya: a. Dukungan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); b. Percepatan realisasi belanja APBD; c. Percepatan penghapusan angka kemiskinan ekstrem; d. Percepatan penurunan tingkat prevalensi stunting; e. Pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga; dan f. Peningkatan investasi di daerah. IF TAHUN BERJALAN 2023 12
Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah