Kelompok 4 - Bidang Pertahanan Dan Keamanan

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
PADA ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN

(HANKAM)

Disusun Oleh : XII MIPA 3
1. Maharani Suminaring Pangestu (17)
2. Rafi Abbad Nabil (24)
3. Sarah Salsabeela Hapsari (29)
4. Sonia Fadilatul Rahma (30)
5. Sri Handayani (31)
6. Warda Dwi Maharani (35)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 TEMPEH LUMAJANG
Jalan Soekarno-Hatta No. 130 Tempeh LUMAJANG
Telepon (0332) 520670 Fax (0334) 520670 e-mail:[email protected]

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta
karunia-Nya sehingga makalah dengan berjudul Dampak Positif dan Negatif dari Perkembangan
Pada Aspek HANKAM.

Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas kelas XII dari Bapak Putra Aji Laras
pada bidang studi PKn. Selain itu, penyusunan makalah ini bertujuan menambah wawasan
kepada pembaca tentang Dampak Positif dan Negatif dari Perkembangan pada Aspek
HANKAM.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Putra selaku guru mata pelajaran
PKN. Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik
yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak
yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak
kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketaksempurnaan yang
pembaca temukan dalam makalah ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari
pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini.

Lumajang, 13 Januari 2022
Penulis

Kelompok 4

ii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………..……………………………………ii
DAFTAR ISI……………………………………………………..………………...……………iii
BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................................1
1.1. Latar Belakang............................................................................................................... ...........1
1.2. Rumusan Masalah.....................................................................................................................2
1.3. Tujuan.......................................................................................................................................2
1.4. Manfaat.....................................................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN...............................................................................................................4
2.1. Dampak Positif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam ........................................4
2.2. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek......................................................5
2.3. Dasar Hukum...........................................................................................................................5
BAB III PENUTUP……………………………………………………………………………...7
3.1. Kesimpulan .............................................................................................................................7
3.2. Saran........................................................................................................................................7
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................8

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, setelah Indonesia
merdeka pada tahun 1945 dengan perjuangan para pahlawan Indonesia berhasil mencapai
kemerdekaan, setelah kemerdekaan seluruh rakyat wajib mempertahankan bangsa Indonesia
dari bahaya luar dan menjamin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tercantum dalam
pasal 30 ayat 1 yang bunyinya:" tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan pertahanan dan keamanan negara". Pertahanan adalah suatu usaha untuk
menjamin keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Untuk mempertahankan suatu bangsa
diperlukan rakyat-rakyat khusus yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan untuk
mempertahankan negara Indonesia telah mengimplentasikan dengan membentuk Pertahanan
Tentara Nasional Indonesia dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia.

Pada era globalisasi ini banyak kasus-kasus kedaulatan wilayah Indonesia yang
mengakibatkan terpecah dan lepas dari bangsa Indonesia, hal tersebut tidak lepas dari
tanggung jawab fungsi pertahanan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara
telah tercantum dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945
sebagai sumber hukum dari segala hukum. Selain itu Indonesia juga memiliki landasan
ideologi yang merupakan pembeda dari bangsa satu dengan bangsa lainnya yaitu Pancasila,
yang di dalam silanya sila ke-3 yang berbunyi "Persatuan Indonesia" tidak lebih dari peran
pertahanan suatu negara. Untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan suatu negara untuk
menjamin pertahanan dan keamanan si laksanakan dengan berbagai kebijakan.

Keutuhan suatu negara mencerminkan kekuatan bangsa tersebut sehingga memiliki
eksistensi yang tinggi dari negara-negara lain yang sudah terbentuk. Indonesia memiliki
sistem ketatanegaraan dalam bidang pertahanan yaitu kementerian Pertahanan sebagai
kementerian yang memiliki wewenang dalam bidang pertahanan Undang-Undang Dasar
1945. Mengatur upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara upaya
pembelaan negara ditinjau dari segi warga negara sedangkan usaha pertahanan dan keamanan
negara ditinjau dari segi negara yaitu tentara Nasional Indonesia republik Indonesia. Upaya
pembelaan tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan

1

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Usaha pertahanan dan keamanan tercantum
dalam bab 12 tentang pertahanan keamanan yaitu pasal 30. Pasal 30 ayat 2 menentukan pula
bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sementara itu
ayat 3 pasal 30 tersebut menentukan Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebelumnya adanya pasal 30
yang tercantum dalam bab XII Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berjudul pertahanan
dan keamanan tersebut, ketentuan mengenai tentara ini hanya terdapat pada pasal 10 UUD RI
tahun 1945.

1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui sebuah jawaban dari masalah Menhan ini penulis merangkum

rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Dampak Positif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
2. Bagaimana Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
3. Bagaimana Dasar Hukum Dalam Aspek Hankam

1.3 Tujuan
Makalah ini ditulis untuk menjabarkan masalah dan mengetahui jawaban dari rumusan
masalah yaitu:
4. Dampak Positif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
5. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
6. Dasar Hukum Dalam Aspek Hankam

1.4 Manfaat.
makalah ini diharapkan dapat bermanfaat, terutama bagi penulis, siswa dan pembaca.
1. Manfaat bagi penulis :
a. Manfaat administrative.

2

b. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan khususnya tentang Pertahanan dan
Keamanan Negara.

c. Manfaat praktis yaitu menambah pengalaman dalam melakukan pengumpulan data
secara kualitatif tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

2. Manfaat bagi pembaca :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan
dan pengalaman dalam mempelajari berbagai dampak yang ditimbulkan dalam
perkembangan teknologi pada aspek Pertahanan dan Keamanan Negara

3

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Dampak Positif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
Dampak positif dari kemajuan Iptek di bidang pertahanan keamanan, yaitu sebagai
berikut :
1. Dimana dengan adanya kemajuan Iptek di bidang pertahanan keamanan dapat
mempercepat dalam penyampaian.Terutama memberikan informasi disituasi
genting atau sulit. Agar pengambilan keputusan cepat dilakukan dan dilaksanakan
dalam pertahanan dan keamanan suatu negara.
2. Adanya peningkatan dalam akurasi serta kecanggihan untuk mengandalkan
teknologi persenjataan nasional dan dunai dengan adanya rekayasa hardware dan
software.
3. Begitu juga dengan penyeleksian personil militer atau keamanan yang cekatan,
mumpuni, siap bersaing dalam menjaga pertahanan dengan cara rekruitmen
berbasis teknologi informasi.
4. Mengunakan program yang canggih dengan kecerdasan buatan untuk
mensimulasikan formasi maupun kekuatan lawan dan musuh.Serta
memungkinkan untuk melakukan serangan dengan cara efektif serta tingkat
keberhasilan yang bagus atau sasaran yang sudah terkunci atau tertarget.
5. Untuk mencegah ada terjadinya serangan dari berbagai pihak lawan atau musuh
yang ingin memecah atau membuat konflik untuk merenggangkan persatuan.Dan
kesatuan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam serangan yang dilakukan
penyebaran informasi di internet yang tidak benar atau hoax.

4

2.2 Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Dalam Aspek Hankam
Dampak negatif dari kemajuan Iptek di bidang pertahanan keamanan, yaitu sebagai
berikut :
1. Akan munculya berbagai perang informasi dengan memanfaatkan adanya
perkembangan serta kemajuan teknologi informasi.Karena memang sifatnya, dan
penggunaan sistem secara bersama sama, bisa jadi beberapa negara punya sistem
yang sama.Disitulah bisa menjadi celah untuk melakukan serangan yang
dilakukan oleh musuh atau lawan.
2. Dewasa ini makin gencar bermunculan aksi terorisme yang dilakukan melalui
media internet atau media sosial. Yang mana pelaku dari teroris ini melakukan
komunikasi dengan sesama rekannya dengan cara memanfaatkan kemajuan
teknologi. Begitu juga dalam mencari keanggotaan atau pengikut dalam gerakan
mereka tersebut, hanya melalui media daring, internet dan media sosial serta
aplikasi canggih lainnya.
3. Adanya penyalahgunaan satelit oleh para teroris yang melakukan aksi
serangannya. Dimana mereka juga bisa melakukan pelacakan tempat, kondisi
dalam rencana melangsungkan kejahatan para teroris tersebut.
4. Dimana berkaitan dengan teknologi senjata, sebut saja seperti senjata pemusnah
massal atau Weapon of Mass Destruction/WMD.Yaitu ada senjata nuklir, senjata
biologi. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran dan dikhawatirkan mengacam
dan.Menjadi ancaman besar bagi suatu negara dalam melindungi masyarakatnya
dari upaya akan adanya rencana serangan tersebut.

2.3 Dasar Hukum Dalam Aspek Hankam
1) Undang Undang Dasar Tahun 1945,
1. Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
2. Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara”

5

2) Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
1. Pasal 1 yang berbunyi: “Sistem pertahanan negara adalah sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,
wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini
oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan
berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”
2. Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara”. Pasal 9 ayat (2) Keikutsertaan warga
negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diselenggarakan melalui:
A. pendidikan kewarganegaraan;
B. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
C. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 1982 Bab II Upaya Penyelenggaraan
Pertahanan Keamanan Negara
1. Pasal (6) Upaya pertahanan keamanan negara diselenggarakan melalui:
upaya pertahanan dengan membangun serta membina daya dan kekuatan
tangkal negara dan bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari
luar negeri dalam bentuk dan wujud apapun. upaya keamanan dengan
memperkuat daya dan kekuatan tangkal negara dan bangsa yang mampu
meniadakan setiap ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud
apapun.
2. Pasal (7) Upaya pertahanan maupun upaya keamanan diwujudkan dalam
sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan mendayagunakan
sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu
dan terarah, adil dan merata serta diselenggarakan oleh Pemerintah dan
dipersiapkan secara dini.

6

BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Sesuai denga napa yang telah disebutkan diatas bahwa peranan teknologi dalam bidang
Hankam sangat besar dan dapat memberi dampak negatif bila disalahgunakan dan dapat
memberi dampak positif jika digunakan dengan benar. Maka dengan hal ini juga diharapkan
masyarakat lebih memperhatikan kemajuan teknologi khususnya di bidang Hankam agar terjadi
Check And Balance antara masyarakat dan pemerintah
3.2. Saran
Diperlukan adanya sosialisasi tentang perkembangan teknologi di bidang ini kepada
masyarakat umum. Agar lebih waspada dan lebih mengerti tentang pengaruh positif dan
negatifnya

7

DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, Willy. 2021. Sistem Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Jakarta : Kabar
Harian.
Sosiologi 2022. Dampak Positif dan Negatif Iptek di Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Dalamhttps://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-
https://www.sosiologi.info/2022/01/9-dampak-positif-dan-negatif-iptek-di-bidang-pertahanan-
keamanan.html, diakses pada 13 Januari 2021

8