Buletin Redaksi : Getar - Getir Nasib Pekerja

EDITORIAL

Omnibus Law jadi “Kado” Hari Buruh untuk Pekerja

May Day atau hari Buruh Internasional kerap menjadi salah satu
momentum bagi serikat pekerja di Indonesia untuk saling mem-
pererat kebersamaan dan persaudaraan. Bahkan dalam beberapa kurun
waktu terakhir, momen ini menjadi ajang para buruh dalam menuntut
dan menyuarakan hak mereka. Namun, tidak perlu demikian, tahun ini, 1
Mei 2022 menjadi salah satu momentum yang cukup bersejarah, karena di
tahun ini para buruh mendapat sebuah “kado” istimewa yang tertuang
dalam kebijakan-kebijakan Omnibus law. Sejak disahkannya Undang-Undang
Cipta Kerja atau UU Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 silam, hingga kini
Undang-Undang tersebut turut menciptakan racikan bumbu-bumbu yang
khas di lidah para pekerja. Akankah kado tersebut menjadi sebuah “kado”
yang tak terlupakan bagi para pekerja?
Buletin edisi kali ini akan membahas mengenai ragam polemik pasca di-
sahkannya Omnibus Law khususnya di masa pandemi saat ini, yang konon
menjadi momok bagi para pekerja. Isu-isu penting yang turut tertuang dalam
buletin edisi 1 ini diantaranya yaitu, terancamnya posisi pekerja di tengah
terpaan Covid-19, ragam permasalahan yang digaungkan pekerja mengenai
kebijakan dalam UU Omnibus Law, dan kebijakan sistem kontrak dan out-
sourcing yang merugikan para pekerja. Tidak hanya itu, buletin ini juga mem-
persembahkan sebuah liputan khusus yang mengulik bagaimana nasib para
pekerja perempuan di tengah belenggu regulasi dan budaya patriarki. Ber-
bagai polemik tersebut menjadi sebuah”kado” di tengah peringatan Hari Buruh
untuk para pekerja yang turut menimbulkan getar-getir akan nasib mereka.

2 BULETIN PERSPEKTIF

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG Redaksi berkenan menerima karya
Tuhan YME berupa tulisan ilmiah populer, kolom,
esai, maupun artikel di bidang sosial,
PENANGGUNG JAWAB ekonomi, politik, budaya, dan agama.
Dekan FISIP UB Juga ilustrasi karikatur dan karya foto.
PENASIHAT Naskah dikirim ke Redaksi LPM Pers-
Wakil Dekan III pektif. Kiriman harap disertai identitas
lengkap. Redaksi berhak menyuting
Dewan Alumni tulisan tanpa mengurangi maksud dan
PIMPINAN UMUM tujuan tulisan.

Dhesia Rohmatul Alamat: Sekretariat Lembaga Semi
PIMPINAN REDAKSI Otonom (LSO) Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP
Gratio Ignatius UB), Jalan Veteran, Malang, 65145
REDAKTUR PELAKSANA Email: [email protected]
Website: www.lpmperspektif.com
Rosatin Nur Line:@lpmperspektif
EDITOR Twitter: @lpmperspektif
Instagram: @lpmperspektif
• Annisa Dzata Sabrina • Dhesia Rohmatul Youtube & Facebook:
LPM Perspektif FISIP UB
• Gratio Ignatius • Rosatin Nur
REPORTER

• Gratio Ignatius • Darul Adinawa

• Rosatin Nur • Dhesia Rohmatul • Nur Shinta Bella

• Annisa Dzata Sabrina • Ulina Artha

• Agmelia Nadya
LITBANG

• M. Fajar Ramadhan • Shofi Islami

• Nazhiffa Safinnatunnajah • M. Adam Maliki

• Cahaya Eka A.
KONTRIBUTOR
• Febryana Rizka Damayanti• Akhmad Idris

• Rayyan Farhansyah
ILUSTRATOR

• Fadya Choirunnisa • Shofi Islami
INFOGRAFIS

•Bayu Putra Negara
DESAIN SAMPUL
• Putri Gemilang Hutajulu
TATA LETAK DAN ARTISTIK

• Nabila Nur F.

BULETIN PERSPEKTIF 3

DAFTAR ISI

29

02 EDITORIAL RISET
03 SUSUNAN REDAKSI
04 DAFTAR ISI 26 Isu buruh dan

permainan para aktor

SASTRA

30 Rentan

LAPORAN UTAMA RESENSI

05 Posisi Pekerja di Masa 31 Har: Rekaman Kehidupan Saat Krisis

Pandemi Terancam Moneter 1998 dari Sudut Pandang Anak
Kecil
11 Pekerja Celaka
LENSA
Ditindas Cipta Kerja

15 Polemik Kebijakan Sistem Kontrak

dan Outsourcing yang Semakin
Merugikan Pekerja

INFOGRAFIS Buletin
Perspektif
18 Perjalanan Panjang RUU PPRT
Edisi 1
LAPORAN KHUSUS Tahun 2022
Desain sampul:
19 Jerit Pekerja Perempuan dalam
Putri Gemilang
Belenggu Regulasi dan Budaya Patriarki Hutajulu

OPINI

23 UU Cipta Kerja: Berita Duka untuk Para

Pekerja

4 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

Posisi Pekerja di Masa
Pandemi Terancam

Ilustrasi: Shofi Islami

Malang, PERSPEKTIF – an Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
Pandemi Coronavirus Disease menyatakan bahwa menurut data
2019 (Covid-19) yang masih Kementerian Ketenagakerjaan ada
berlangsung hingga tahun 2022 ini, 29,4 juta orang terdampak dari
memberikan dampak yang cukup pandemi, baik pekerja yang di-PHK,
serius bagi seluruh aspek kehidupan dirumahkan, dikurangi jam kerjanya.
manusia. Salah satunya adalah hubung-
an industrial dan perburuhan yang Permasalahan ini tentu
mengalami gelombang naik-turun. menjadi tantangan serius bagi
Mengutip dari tribunnews.com, perusahaan maupun pemerintah
Sekretaris Jenderal Kementeri- khususnya dalam mengambil

keputusan yang tepat di masa

BULETIN PERSPEKTIF 5

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

Tri Hendra Wahyudi, Dosen

“Politik Perburuhan dan Hubungan
pandemi. Sejalan dengan pendapat

Pemutusan Hubungan Kerja
Industrial Universitas Brawijaya yang (PHK) menjadi salah satu
mengatakan bahwa aktor utama dampak dari adanya
dalam prinsip hubungan industri- pandemi COVID-19.
al adalah semua yang terlibat Berbagai perusahaan
dalam proses produksi, yakni

pengusaha dan buruh tapi di luar melakukan PHK terhadap
itu pemerintah sebagai stakeholder pekerja dengan alasan tidak
utama bisa melakukan intervensi mampu mempertahankan
ketika terjadi masalah di antara dua
jalannya perusahaan
pihak. konsep
“Jadi hubungan

industrial itu memastikan bahwa (PHK) menjadi salah satu dampak
semua pihak yang terlibat dalam dari adanya pandemi COVID-19.
proses produksi itu sama-sama un- Berbagai perusahaan melakukan
tung. Kalau bisa, kalau tidak bisa PHK terhadap pekerja dengan alasan
setidaknya tidak ada salah satu tidak mampu mempertahankan
yang dirugikan itu gambaran umum jalannya perusahaan.Salahsatupekerja
tentang hubungan industrial,” ujar Tri di-PHK oleh PT. Samator Gas Industri
(15/3) yakni Sisilia Ayu turut membeberkan
fakta tersebut.
Akan tetapi realitanya pekerja yang
berperan dalam proses produksi tidak “Alasannya ya corona itu sih
demikian. Pekerja yang terlibat secara banyak yang di-PHK, setahu saya gak
langsung dalam hubungan industri- hanya cabang Kediri. Padahal omset
al tidak mendapatkan keuntungan juga meningkat karena perusahaan
sesuai dengan konsep yang se- gas kan. Tapi ya itu alasannya lagi
harusnya, melainkan mendapatkan lagi corona,” katanya kepada Awak
kerugian terutama di masa Perspektif (29/3).
pandemi. Berbagai hak tidak
didapatkan secara penuh oleh buruh. Tidak hanya itu, perusahaan juga
Bahkan ironisnya mereka diberikan tidak melakukan strategi atau cara
berbagai alasan agar perusahaan tetap agar para pekerja tetap bertahan.
mendapatkan keuntungan. Sisilia mengungkapkan bahwa
kemungkinan memang terdapat

Dalih Pandemi, Pekerja di- kehendak pengurangan karyawan
PHK dari Kepala Cabang, karena tidak
hanya dirinya yg di-PHK. Ia juga
Pemutusan Hubungan Kerja menambahkan bahwa rata rata

6 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

pekerja yang di-PHK adalah pekerja imbuh Tri.

yang belum tetap.

Sisilia lanjut menambahkan Beban Pekerja Meningkat

bahwa pekerja tidak tetap yang Kebijakan PHK sejatinya

di-PHK tidak mendapatkan apapun, menyebabkan jumlah pekerja di

termasuk pesangon dari perusaha- perusahaan jadi berkurang,

an. Padahal, perusahan seharusnya sehingga sistem kerja di perusahaan

wajib memberikan pesangon pun tentu akan berubah. Hal ini

terhadap pekerja di-PHK tersebut. tentunya berpengaruh terhadap

Hal ini didukung pula dengan beban kerja pekerja lain yang

pernyataan Tri, Dosen Perburuh- meningkat, terlebih di masa pandemi.

an dan Hubungan Industrial UB Anthony Matondang, Koordina-

mengenai urgensi pemberian tor Wilayah Solidaritas Perjuangan

pesangon terhadap pekerja di-PHK. Buruh Indonesia (SPBI) Kota

“Urgensi pemberian pesangon itu Surabaya mengaku bahwa pemotong-

memberikan waktu kepada buruh an jumlah pekerja berdampak

untuk merubah planning-nya besar pada penambahan job desc para

sampai dia (pekerja di-PHK, red) buruh (22/3).

mendapatkan pekerjaan yang baru “Semakin kesini pekerjanya

kalau dia masih dalam usia semakin sedikit. Jadi SDM-nya

kerja. Maka pesangon itu sangat mengalami penurunan sehingga

urgent. Tentang besarnya pesangon kawan-kawan double job desc atau

tergantung pada masa kerja, saya bahkan triple. Lebih parahnya bisa

sepakat cuma jangan terlalu kecil,” dibilang kerja serabutan,” tambah

tambahnya. Anthony.

Ia lalu menjelaskan bahwa dari Seiring meningkatnya beban

sisi buruh, hal ini merupakan sesuatu kerja yang diberikan, nyatanya para

yang tidak menguntungkan, dan tidak pekerja tidak mendapatkan upah

manusiawi. tambahan seperti seharusnya.

“Pemerintah wajib memasti- “Anthony juga mengatakan bahwa
Seiring meningkatnya
kan bahwa perusahaan ini (yang beban kerja yang

melakukan PHK, red) memang failed,

pemerintah bisa meng-hire ahli

audit akuntan publik atau apapun

untuk mengaudit perusahaan ini diberikan, nyatanya para

apa benar failed. Kalau tidak maka pekerja tidak mendapatkan

perusahaan ini tidak boleh mem-failed

kan diri dengan kata lain tidak boleh upah tambahan seperti

memberhentikan karyawannya de- seharusnya.

ngan dalih, itu harus ditegakkan,”

BULETIN PERSPEKTIF 7

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

perusahaan tempatnya bekerja tidak pasal yang mengatur. Dulu perusahaan
memberikan insentif bagi pekerja yang membatasi buruh melakukan
yang melakukan job desc lebih. mogok yang itu merupakan hak buruh.
Perusahaan bisa diberikan sanksi
“I t u m e r u p a k a n k e t i d a k - denda 10 juta sampai sekian ratus
seimbangan hak dan kewajiban.” juta. Nah ketentuan itu sekarang di-
tambahnya. hapus, ini adalah ancaman terhadap
union busting, ancaman terhadap ke-
Union Busting menyerang bebasan buruh dalam berserikat dan
Para Pekerja menyampaikanpendapat,” tambahTri.

Pada masa pandemi saat ini, Upah Pekerja di Masa Pan-
ternyata beberapa perusahaan demi Tidak Sesuai
juga melakukan union busting
(pemberangusan serikat pekerja) Masa pandemi juga menyebab-
terhadap para pekerja. Hal ini turut kan perbedaan sistem upah bagi para
dirasakan oleh Zainal anggota SPBI pekerja. Zainal anggota SPBI PT
PT Merak Jaya. Merak Jaya, menyebutkan bahwa
walaupun PT Merak Jaya merupakan
“Perusahaan telah melakukan perusahaan skala internasional te-
union busting. Intinya perusahaan tapi gaji/ upah di bawah UMK (Upah
kami tidak mau ada serikat. Minimum Kabupaten/ Kota).
Saya dulu kerja di PT Merak
Jaya Pracetak, tanggal 17 Januari “Mulai berdirinya perusahaan,
2022 perusahaan mengalihkan yakni tahun 2015 gaji bervariasi mulai
ke PT Limax Niaga Perkasa. dari Rp40.000,00-Rp150.000,00 per
Dan itu trik dari perusahaan hari dan dibayar per mingguan. Aku
untuk mengelabui buruh yang saja operator forklift Rp85.000,00
berserikat agar bisa daftar lamaran
kerja lagi ke PT Limax Niaga Perkasa. “per hari,” ujar Zainal.
Nah kesimpulannya PT Limax Niaga Nah ketentuan itu
Perkasa itu adalah naungan dari Mer- sekarang dihapus, ini adalah
ak Jaya Group,” kata Zainal (25/3).
ancaman terhadap union
Tri kembali menanggapi busting, ancaman terhadap
mengenai permasalahan union
busting. Baginya, itu merupakan kebebasan buruh dalam
pencegahan atau pembatasan buruh berserikat dan
dalam berserikat, menyampaikan
aspirasi atau dalam kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat,
politik lain yang mengarah kepada
kritik pemerintah.

“Kalau dikaitkan dengan Undang-
Undang Cipta Kerja ada satu

8 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

Selain Zainal, pekerja lainnya “Ketika pandemi, para pekerja
upahnya dipotong, ditunda, tetapi
juga mendapatkan perlakukan yang perusahaan masih bisa buka store
baru atau mengekspansi usahanya.
sama. Hal ini disampaikan oleh Misdi, Ini berbanding terbalik dengan pe-
ngorbanan pekerja secara umum,”
selaku Ketua Komite Advokasi SPBI jelas Anthony.

Malang Raya saat memberikan Menurutnya, hal ini ber-
banding terbalik dengan yang di-
keterangan pada pihak Perspektif lakukan pekerja kepada perusahaan
secara umum.
(30/3).
“Hak-hak pekerja seharusnya
“Saat pekerja dirumahkan dengan dipenuhi dulu sebelum melakukan
ekspansi. Tidak serta-merta langsung
alasan pandemi, upahnya tidak di- ditunda atau dipotong tanpa adanya
perundingan terlebih dahulu,” imbuh
bayarkan. Artinya hal ini melenceng Anthony.

dari UU yang berlaku, dimana ketika Harapan Nasib Buruh di Masa
Pandemi
buruh diliburkan oleh perusahaan,
Dari berbagai permasalahan yang
maka perusahaan wajib membayar dialami oleh para pekerja di masa
pandemi, para pekerja berharap
upah 100%.” beberapa hal harus ditegakkan di
masa pandemi ini. Salah satunya
Misdi menambahkan bahwa yakni Anthony, Koordinator Wilayah
SPBI Kota Surabaya yang berharap
masalah terkait pengurangan upah ini aturan kembali ke aturan yang lama.

merupakan buntut dari perusahaan “Kalaupun ada Undang-Undang
yang baru, harusnya lebih baik
yang tidak transparan kepada pekerja. dibanding aturan yang lama. Para pa-
kar hukum juga mengakui bahwasa-
Ia menegaskan bahwa itu adalah pe- nya aturan yang sekarang tidak
menyejahterakan. Ketika ada pem-
langgaran norma. bahasan, pasal-pasal yang tidak
bisa diterima seharusnya dihilang-
“Lagi-lagi lembaga atau kan. Pemerintah seharusnya ber-
upaya memulihkan perekonomian,"
instansi pemerintah, penegaknya jelasnya.

sangat minim. Pemerintah harusnya Sisilia, pekerja yang di-PHK di

tegas bagaimana aturan yang berlaku.

Tetapi mereka malah berargumen

seakan-akan membenarkan perusa-

haan dimana ketika buruh dilibur-

kan dan tidak digaji alasannya adalah

pandemi,” ucap Misdi.

Sementara itu, Anthony

Matondang, Koordinator Wilayah

SPBI Kota Surabaya menjelaskan

bahwa kebijakan yang diambil oleh

perusahaan tidak melibatkan

partisipasi pekerja. Perusahaan se-

olah-olah memutuskan sepihak

sedangkan pekerja hanya terima jadi,

padahal hal tersebut menyangkut na-

sib mereka terlebih di masa pandemi

seperti saat ini.

BULETIN PERSPEKTIF 9

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

masa pandemi ini juga berharap tinggidari semua pihak terutama
bahwa di masa pandemi, solusi bagi pemerintah, kalau di satu sisi per
para pekerja yaitu tidak di-PHK. usahaan mengalami kendala yang be-
sar atau krisis yang menghendaki ada-
Adapun dari kalangan akademisi, nya efisiensi itu adalah suatu hal yang
Tri berharap semua buruh bisa tetap tidak bisa kita kesampingkan,”
bekerja dengan mekanisme yang ujarnya.
baru dan masih bisa menerima gaji
dengan proporsi tertentu. Ia juga me- Sebagai penutup, Tri menjelas-
nambahkan bahwa dibutuhkan peran kan bahwa posisi buruh itu sangat
pemerintahdalammenanganikasusini. strategis karena ia adalah kunci
keberhasilan dari proses produksi.
“Prinsip situasi sekarang adalah (uaep/anp/rsa)
menghendaki adanya sensitifitas

10 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

Pekerja Celaka
Ditindas Cipta Kerja

Malang, PERSPEKTIF – diperoleh.

Undang-undang (UU) Omnibus “Perusahaan bekerjasama de-

Law Cipta Kerja membawa dampak ngan sebuah asuransi, tapi selama

yang begitu besar dalam sektor setahun saya bekerja dan sakit pun itu

ketenagakerjaan di Indonesia sejak asuransinya tidak keluar begitu.

ditetapkan pada 2 November 2020 lalu. Apakah karena saya masih kontrak

Proses perumusannya yang kilat ya. Masa sih setahun kerja tidak per-

sampai pasal-pasal yang kontroversial nah sakit? Untuk asuransi sendiri kita

dianggap lebih memperhatikan tidak pernah merasakan,” ungkap Rio

kepentingan pengusaha daripada (9/4).

pekerja mendorong berbagai penolak- Selain itu, ia juga mengaku sering

an dari masyarakat di seluruh bekerja lewat jam kerja tetapi tidak

Indonesia. Meski begitu, UU Cip- pernah menerima uang lembur.

ta Kerja tetap disahkan oleh “Mungkin ini teledornya atasan

Dewan Perwakilan saya atau bagaimana

Rakyat (DPR) Re- ya, ini saya pernah

publik Indonesia pulang sampai jam 8

(RI) tanpa ada dan ada senior saya

pembahasan yang juga yang sama seper-

berarti. ti itu tapi tidak meng-

Usai satu ta- ajukan uang lembur

hun diterapkannya akhirnya saya berpikir

UU Omnibus Law, bahwa mungkin hal

terdapat bera- seperti ini lumrah

gam kondisi yang begitu, kan saya masih

muncul di lapa- baru juga. Seperti-

ngan. Hal ini nya overtime itu sudah

disampaikan oleh Ilustrasi: Fadya Choirunnisa lumrah, sudah biasa

Rio, Office Boy (OB) begitu. Apalagi kita posisi

di kantor pemasaran sebuah paling bawah dan ini berlanjut terus-

perusahaan rokok ternama yang menerus’” tuturnya.

berlokasi di Jawa Timur yang me- Ketika ditanya mengenai bagai-

nuturkan bahwa selama setahun mana perlindungan yang telah dilaku-

bekerja di perusahaan tersebut, kan pemerintah khususnya Dinas

hak-haknya seperti mendapatkan Ketenagakerjaan, Rio memberikan

asuransi kesehatan tidak pernah keterangan, “Perlindungan itu ada,

BULETIN PERSPEKTIF 11

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

tapi seperti hantu. Kita percaya ada, “Perlindungan itu ada, tapi
tapi tidak bisa pegang.”

“Dampak UU Omnibus Law
Cipta Kerja juga dirasakan oleh Puji, seperti hantu. Kita percaya
pekerja di PT. Utama Mama yang ada, tapi tidak bisa pegang
mengungkapkan bahwa di

perusahaannya bekerja terjadi PHK. dapat perubahan sistem kontrak ker-
“Kalau kita bicara tentang ja yang ditetapkan dalam UU Nomor
13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja
Undang-Undang Omnibus Law, terus sekarang. Pada aturan terdahulu, peker-
terang kita ya sangat dirugikan, ter- ja dapat dikontrak selama 2 tahun dan di
utama kemarin akibat dampak perpanjangan satu tahun lagi. Un-
Omnibus Law kawan-kawan ada yang tuk perpanjangan selanjutnya, peker-
kena PHK, perhitungan pesangon pun ja tersebut harus diangkat menjadi
kita sangat dirugikan,” ungkap Puji pekerja tetap. Namun, kini pekerja
(2/4). dapat dikontrak hingga lima tahun dan
dapat diperpanjang selama dua tahun
Tidak berhenti di situ, Puji juga baru di kontrak selanjutnya menjadi
turut mengungkapkan keresahannya pekerja tetap. Hal ini mengakibatkan
terkait pemangkasan pesangon yang pekerja harus menunggu lebih lama
terjadi tempat kerjanya. untuk mendapat kepastian sebagai
pekerja tetap.
“Kalau di perusahaan saya PHK
belum ada, tapi kemarin banyak “Kontraknya terlalu lama hingga
teman-teman yang pensiun, nah dari tujuh tahun berarti dia punya waktu
pesangon pensiun itu kan kemarin tunggu yang lebih lama lagi. Apa-
banyak sekali yang dipotong, ter- lagi kalau tujuh tahun itu tidak diper-
utama yang dulu penggantian hak 15% panjang, maka dia membuang waktu-
itu sekarang sudah tidak ada, yang dulu- nya selama tujuh tahun hanya men-
nya di UU 13 itu perhitungan pesa- jadi pekerja kontrak dan tidak pernah
ngon dua kali sekarang cuma 1,75%”
tuturnya.

Aneka Problematika Regulasi menjadi pekerja tetap. Itulah sehingga
dalam Omnibus Law dalam segi kontrak kerja, buruh lah yang
dirugikan,” jelas Tri (15/3).
Beranjak dari kisah Rio dan Puji,
Tim Perspektif juga mewawancarai Selanjutnya mengenai sistem
Tri Hendra Wahyudi, dosen Politik upah, ia menjelaskan bahwa sekarang
Perburuhan dan Hubungan Industri- dengan adanya UU Cipta Kerja akan
al Universita Brawijaya (UB) guna menghilangkan Dewan Pengupahan
mendapatkan tinjauan akademis sehingga survei Kebutuhan Hidup
mengenai beberapa regulasi pada UU Layak (KHL) yang biasanya dilakukan
Omnibus Law Cipta Kerja. secaraberkalasetiaptahunnyauntukme-
nentukan Upah Minimum Kabupa-
Tri mengatakan bahwa ter-

12 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

ten/Kota (UMK) tidak akan ada lagi. Secara keseluruhan ia melihat
Sehingga untuk menentukan standar bahwa di UU Omnibus Law Cipta
upah sekarang dengan menimbang Kerja ini banyak regulasi yang
tingkat inflasi yang terjadi dan akan menyatakan bahwa beberapa hal diten-
ditinjau setiap 5 tahun sekali. tukan berdasarkan kesepakatan per-
usahaan dan pekerja. Ia lantas
Tri beranggapan bahwa dengan menjelaskan kalau hal tersebut
kembali menggunakan sistematika akan membuat pekerja semakin di-
penentuan upah berdasarkan survei rugikan karena secara politis posisi
KHL lebih bisa memberikan jaminan tawar mereka lebih rendah dari pihak
kesejahteraan bagi para pekerja kare- perusahaan.
na memungkinkan untuk terjadi pe-
ningkatan pendapatan secara sig- “Maka salah satu ciri dari
nifikan karena pertimbangannya ti- undang-undang perburuhan, itu
dak hanya inflasi saja, tetapi lewat ba- mestinya lebih banyak melakukan
nyak item lain. Sedangkan jika stan- perlindungan kepada pihak yang
dar upah diukur berdasarkan tingkat lemah agar posisinya kemudian equal
inflasi, maka peningkatan pendapatan dengan pihak yang lebih kuat. Jadi
hanya dapat menutupi kenaikan harga memang watak Undang-undang per-
bahan pokok juga. buruhan itu lebih banyak melindungi
buruh ya memang semestinya seperti
“Artinya peningkatan upah itu,” jelas Tri.
minimum kalau itu hanya didasarkan
pada inflasi, hanya bisa mensejahtera- Sementara itu, Anthony
kan buruh ketika buruh mengurangi Matondang, Koordinator Wilayah
target konsumennya agar dia bisa Solidaritas Perjuangan Buruh
menabung. Kalau dengan survey KHL Indonesia (SPBI) Surabaya me-
akan ada kemungkinan kenaikan nyampaikan pendapatnya mengenai
upahnya di atas inflasi. Ini yang aturan pesangon di UU Cipta Kerja.
menurut saya tidak menguntungkan Menurutnya, regulasi yang baru se-
harusnya memberikan dampak yang
“bagi buruh,” tutur Tri. lebih baik lagi, tetapi pada kenyataan-
nya malah menciptakan aturan
regulasi yang baru seharus- turunan yang lebih buruk. Terdapat
nya memberikan dampak polemik dalam pesangon pekerja
yang lebih baik lagi, tetapi dan bahkan ada isu kalau pesangon
akan dihilangkan dan hanya tersisa
pada kenyataannya malah Jaminan Hari Tua atau BPJS saja.
menciptakan aturan
“Jaminan Hari Tua (JHT) itu
turunan yang lebih buruk sebenarnya untuk kawan-kawan
yang di PHK dan untuk mengaman-
kan situasi ekonomi keluarga. Nah

BULETIN PERSPEKTIF 13

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

muncul jaminan pensiun itu “Kalau mau perbaikan (Omni-
adalah counter, jadi jawabanya disitu bus Law Cipta Kerja, red) maka
ketika UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial seharusnya mengikuti prosedur yang
Nasional) itu ada jaminan pensiun ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011
juga harusnya itu yang meng-cover tentang Pembentukan Peraturan
tidak bisa diarahkan spesifik pada usia Perundang-Undangan. Selain itu,
pensiun. Jadi tidak bisa digabungkan harus banyak melibatkan subjek
antara usia dan JHT,” tuturnya. hukum. Jadi beradu argumentasi di
dalam proses,” jelas Hilmy (16/3).
Menanggapi Nasib Omnibus
Law Pasca Putusan MK Misdi selaku Ketua Komisi Advo-
kasi SPBI Malang Raya mengatakan
Pada tanggal 25 November 2021 bahwa putusan MK yang memberi
lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) waktu kepada pemerintah selama dua
telah memutuskan bahwa UU Omni- tahun untuk memperbaiki UU Cipta
bus Law Cipta Kerja inkonstitusional Kerja adalah gambaran dari betapa
bersyarat. Hal ini dikarenakan dalam lucunya hukum di Indonesia.
proses pembuatannya tidak memuat
asas keterbukaan publik dan metode “Dampak Omnibus Law sangat be-
Omnibus Law atau penggabungan sar dan luas sekali terutama kepada
yang masih belum jelas sifatnya kawan-kawan buruh. Seperti upah,
merevisi atau membuat aturan baru. kontrak kerja, yang semua berpusat
Biarpun begitu, MK tetap mem- pada Omnibus Law itu. Maka dari itu
berikan waktu kepada pemerintah ketika sudah diputuskan inkonstitusi-
untuk memperbaiki UU ini selama dua onal harusnya langsung kembali ke
tahun. UU Nomor 13 tahun 2003” tegas
Misdi (30/3).
Menanggapi hal ini, Ummu Hilmy,
Akademisi Fakultas Hukum UB Ia lanjut menjelaskan bahwa
mengatakan bahwa langkah yang dalam UU Cipta Kerja ini banyak atur-
diambil MK sudah tepat karena an yang rancu seperti upah yang bisa
mempertimbangkan aspek prosedur dinegosiasikan antara pihak perusaha-
UU Omnibus Law Cipta Kerja yang an dan buruh padahal sifatnya itu
kurang melibatkan subjek hukum. Me- sangat normatif sehingga butuh atur-
ngenai frasa “selama proses perbaikan an yang tegas agar dapat melindungi
UU Cipta Kerja tetap berlaku” dalam kepentingan buruh.
putusan MK, Hilmy menyatakan
menghormati hal tersebut karena “Dampak dari omnibus law ini
hakim-hakim MK mempunyai pikiran- sangat terasa di bawah dan sangat
nya masing-masing sehingga tidak menindas,” pungkas Misdi. (gra/los/
bisa untuk diintervensi. ads)

14 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

Polemik Kebijakan Sistem Kontrak
dan Outsourcing yang Semakin Merugikan Pekerja

Aksi buruh menolak UU Omnibus Law Ciptakerja di
Malang (PERSPEKTIF/Fajar)

Malang, PERSPEKTIF – an Industrial Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Disahkannya Undang-Undang Brawijaya (UB) menuturkan bahwa
akan ada konsekuensi yang muncul
Cipta Kerja melahirkan aturan baru dari perubahan pasal kontrak ker-
ja, yakni semakin tidak memberi-
yang tidak banyak memberikan ke- kan kepastian bagi pekerja kontrak
untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
untungan pada kaum pekerja. Ditetap-
“Di undang-undang yang lama,
kannya Perjanjian Kerja Waktu Ter- kontrak maksimal dua tahun dan
bisa diperpanjang satu tahun,
tentu (PKWT) dalam PP No. 35 Tahun setelahnya baru bisa diangkat se-
bagai karyawan tetap atau kontraknya
2021 tetap tidak memberikan kejelasan tidak diperpanjang. Jika mengacu pada
pada tenaga kontrak maupun outsour- peraturan yang sekarang pegawai bisa
cing. Terjadi perubahan lama sistem

kontrak menjadi lima tahun, padahal

dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13

tahun 2003 hanya selama dua tahun.

Tri Hendra Wahyudi selaku Dosen

Politik Perburuhan dan Hubung-

BULETIN PERSPEKTIF 15

EDISI 1 TAHUN 2022
dikontrak lima tahun, diperpanjang
dua setengah tahun, dan baru bisa

“menjadi pegawai tetap setelah tujuh
LAPORAN UTAMA

sekarang pekerja
kontrak semakin terhimpit
setengah tahun, itu pun jika kontrak-

nya dilanjutkan. Belum lagi jika dengan adanya UU Cipta
setelah tujuh setengah tahun Kerja yang semakin
kontraknya tidak diperpanjang,
maka dia menjadi karyawan yang di- menguntungkan perusahaan.

rugikan karena terkesan menunggu
sesuatu yang tidak pasti (pengangkat- kan adanya indikasi kecurangan dari
an karyawan tetap),” ujar Tri (15/03). perusahaan. Hanya saja, ia merasakan
Terkait kemungkinan adanya keanehan lantaran diberhentikan
celah yang berpotensi menimbul- secara mendadak oleh perusahaan
kan kecurangan terhadap pekerja, mengingat situasi pandemi yang cukup
Dosen Ilmu Politik UB tersebut me- berdampak pada sektor ekonomi.
“Tidak ada indikasi kecurangan,
nambahkan jika perusahaan mungkin
tidak melakukan kecurangan karena hanya saja di PHK (Pemutusan Hubung-
mereka mengontrak sesuai peraturan an Kerja) secara mendadak oleh
perusahaan itu saja yang terasa aneh.
perundang-undangan yang ada.
“Mungkin justru undang- Tapi mungkin memang belum rezeki,”
undangnya yang curang. Sebenarnya, imbuhnya.
Selain dari keterangan Sisil
regulasi yang lama sudah ideal. Kalau
bisa diperpendek (waktu maksimal sebagai pekerja kontrak yang dirumah-
kontrak) bisa lebih baik bagi buruh kan, Koordinator Wilayah Solidaritas
agar mereka bisa segera mendapat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI)
kepastian kerja yang jelas. Hal inilah Kota Surabaya, Anthony Matondang
yang menjadikan undang-undang juga mengatakan bahwa sekarang
pekerja kontrak semakin terhimpit
tersebut tidak ideal,” imbuhnya.
Dalam praktiknya di lapangan, dengan adanya UU Cipta Kerja yang
Sisil pekerja kontrak asal Malang semakin menguntungkan perusahaan.
“Posisi pekerja kontrak semakin
menceritakan pengalamannya di-
rugikan perusahaan sebagai pekerja banyak dirugikan dengan berlakunya
peraturan yang membuat perusahaan
kontak.
“Merasa dirugikan karena ada dapat berlaku sewenang-wenang ter-
upah lembur yang tidak terpenuhi. kait kontrak kerja. Sebelum ada per-
Jadi harusnya ada lembur, tetapi aturan ini pun dulu di lapangan
lemburnya dipangkas sehingga kami sudah terjadi kecurangan, sekarang
tidak menerima upah lembur,” ujar justru dilegitimasi dengan jangka
waktu 5 tahun, maka akan semakin
Sisil.
Selanjutnya, ia menambahkan merugikan pekerja karena dapat di-
bahwaselamabekerjaiabelummerasa- pastikan tidak ada kejelasan untuk

16 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 1 TAHUN 2022

hubungan kerja dan kepastiaan waktu yang banyak merugikan para pekerja.
kerja serta perusahaan memanfaatkan “Pertama, potensi dari permasalah-
kebijakan ini untuk menekan pekerja
agar tidak berani melawan/bersikap,” an seperti ini tentu akan merugikan
jelasnya. pekerja dengan ketidaknyamanan
dan keterbatasan langkah hidupnya
Ia juga menjelaskan tentang sebagai pekerja, utamanya pekerja
persoalan yang dihadapi oleh tua. Kedua, di UU yang lama terdapat
pekerja outsourcing yang tergantung akibat-akibat hukum yang dapat
dari perusahaan mana mereka be- gunakan untuk melindungi pekerja,
kerja. Harusnya dalam pelaksanaan seperti dapat melaporkan kecurang-
kebijakannya, perlu adanya kontrol an untuk digugat ke pengadilan.
dari Dinas Ketenagakerjaan agar tidak Hal itu hilang di UU Cipta Kerja.
ada penyelewengan dari perusahaan. Ketiga, apabila pekerja ber-
henti bekerja/PHK makan tidak
Anthony juga mengungkapkan akan mendapat pesangon, walaupun
bahwa ‘outsourcing’ seharusnya pemerintah memberikan masing-
dihilangkan karena seolah-olah orang masing 6 bulan gaji tetapi tetap saja
bekerja tidak langsung terhubung dalam 6 bulan itu seorang pekerja
pada pihak perusahaan, namun belum tentu mendapatkan pekerjaan
harus melalui perantara pihak kedua lagi, apalagi bagi pekerja senior yang
yang tentunya merugikan pekerja. sudah tua yang bisa menjadi PHK
Selain itu perlunya pekerja selamanya,” ungkapnya.
outsourcing diberikan pemahaman
bahwa mereka bisa menuntut apabila Ummu juga menambahkan
tidak mendapat hak sesuai dengan perlu adanya kampanye UU yang adil
undang-undang yang berlaku. kepada pekerja dan membuat drafting
yang berpihak kepada pekerja. Yang
Dosen Fakultas Hukum, Ummu diperlukan para pekerja di Indonesia
Hilmy, menjelaskan beberapa poin adalah penyempurnaan UU Ketenaga-
yang hilang dalam UU Cipta Kerja dari kerjaan No. 13 Tahun 2003, bukannya
UU sebelumnya, seperti syarat un- menciptakan pasal baru yang tidak
tuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dan berasal dari kepentingan para pekerja.
batas waktu kerja sehingga turunannya (bel/ads/dhs)
yakni Peraturan Pemerintah rincian-
nya sesuai dengan UU Cipta Kerja

BULETIN PERSPEKTIF 17

EDISI 2 TAHUN 2021 INFOGRAFIS

18 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 1 TAHUN 2022

Jerit Pekerja Perempuan dalam
Belenggu Regulasi dan Budaya Patriarki

Malang, PERSPEKTIF – Ber- perempuan tersebut?

dasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasib Pekerja Perempuan
(BPS), pada tahun 2018 hingga 2019 Pasca Omnibus law
terjadi pertumbuhan jumlah tenaga
kerja perempuan di Indonesia, terlebih Berbicara mengenai nasib
dalam bidang usaha jasa. Di tahun
2018, persentasenya mencapai 58,04% pekerja perempuan pasca Omnibus
yang kemudian meningkat di tahun
berikutnya menjadi 58,91%. Data ini Law, erat kaitannya dengan bagaimana

perlindungan yang disediakan

terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Pada dasarnya perempuan memiliki

menunjukan bahwa terjadi domina- hak istimewa seperti cuti mengandung

si pekerja perempuan secara jumlah maupun datang bulan yang tentu ber-
dibandingkan dengan pekerja laki-laki. beda dengan laki-laki. Hak-hak istime-
wa pekerja perempuan ini sebenarnya
Namun, dominasi tersebut tidak sudah tertuang dan dilindungi dalam Un-
serta-merta menjadi sebuah dang-Undang Ketenagakerjaan No.13
kebanggaan bagi kaum
perempuan bahwa ber- Tahun 2003. Namun, hingga saat
hasil membuktikan adan- ini implementasi terkait undang-
ya emansipasi wanita undang tersebut masih belum
sempurna.

yang terjadi seiring Salah satu pekerja

banyaknya gerakan perempuan, Puji Astuti
feminisme dan ma-
suknya industrialisasi. yang tergabung dalam
Jika ditinjau lebih
lanjut, jumlah Solidaritas Perjuang-
presentase ini
justru menimbul- an Buruh Indonesia
kan berbagai per-
(SPBI) bagian Ad-

vokasi Buruh Pe-

rempuan PT.

Ilustrasi: Shofi Islami Utama Mama,

menyoroti implementasi

masalahan yang cukup kompleks saat kebijakan terkait hak melahir-

ini, khususnya selama masa pandemi kan pekerja di tempat kerjanya. Puji
dan pasca disahkannya Undang-Undang merasa masih terdapat ketidaksesuaian
Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus dengan regulasi dalam UU yang ada.

law. Lantas, hal-hal apa saja yang dinilai “U n t u k y a n g m e l a h i r k a n
terutama, biasanya itu kalau melahir-
sangat berdampak pada nasib pekerja kan satu setengah bulan upah setelah

BULETIN PERSPEKTIF 19

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS
melahirkan itu dikasih gaji. Lah yang
dipermasalahkan itu di Undang-Undang Peran ganda perempuan itu

“tidak menyebutkan berapa orang anak,
tidak dibatasi walaupun anak pertama, jadi satu tantangan
kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak terutama di lingkungan
ada. Tapi, kalau di perusahaan saya itu patriarkis. Mereka tidak
dibatasi dua orang anak, itu juga sudah
pernah saya tanyakan, loh kenapa kok
hanya dua orang anak itu kan melanggar mendapat perlakuan yang
HAM,” ujarnya (2/4). equal.

Puji menilai pembatasan tersebut UMR yang biasanya. Lalu kemudian ada
seakan-akan memaksa perempuan kebijakan mengenai hitungan upah
untuk tidak boleh memiliki anak berdasarkan jam kerja dan produk-
lebih dari dua orang. Meskipun demiki- tivitas,inisangatpotensimerugikanburuh
an, Puji juga menjelaskan bahwa selain perempuan dimana perempuan itu
hak cuti melahirkan, hak cuti lainnya mempunyai kodrat yang mengharus-
seperti menyusui, haid dan sebagai- kan mereka tidak bisa produktif. Seperti
nya sudah dilaksanakan dengan baik di saat mereka merasakan sakit saat haid,
tempat kerjanya. ketika mereka hamil, melahirkan dan
harus merawat anaknya, otomatis kerja
“Tapi kalau di perusahaan lain, perempuan tidak bisa maksimal,” jelas
hampir semua perusahaan rokok itu Dewi (18/3).
tidak ada cuti haid. Saya tanya ke teman-
teman lainnya memang tidak ada cuti

haid. Jadi, alhamdulillah di perusahaan Rentannya Eksploitasi, Peleceh-
saya sudah dilaksanakan,” imbuh Puji. an, dan Kekerasan pada Pekerja
Perempuan
Pendapat lain disampaikan oleh
Dewi Puspita Rahayu, dosen Hubung- Selain persoalan tentang hak cuti
an Kerja dan Industrial Fakultas Ilmu dan upah, pekerja perempuan di
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Indonesia sampai saat ini masih terbilang
Universitas Brawijaya (UB). Ia me cukup rentan terjebak dalam eksploitasi,
nyatakan bahwa hak-hak buruh perem- pelecehan seksual, hingga kekerasan
puan yang tertera dalam UU Ketenaga- di tempat kerja. Hal ini karena budaya
kerjaan sebenarnya masih ada di UU tempat kerja yang kadang kala masih
Cipta Kerja. Tapi hak-hak tersebut melanggengkan bullying atau senioritas.
bertabrakan dengan regulasi lain seperti
sistem upah sekarang yang dihitung per Tak jarang, diskriminasi jenjang karir
jam.
ditemukan karena banyak lingkungan
“Mengenai upah minimum yang
sekarang itu bukan lagi UMR tapi kerja yang belum mempercayai

kemampuan perempuan sepenuhnya.

menjadi skala nasional yang artinya Kepala Bagian Kesekretariatan

rentan menjadi semakin kecil daripada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

20 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 1 TAHUN 2022

Surabaya Pos Malang, Tri Eva demi saat pemerintah mengeluarkan
Oktaviani mengungkapkan bahwa kebijakan Work from Home (WFH). Me-
telah terjadi kasus kekerasan seksual di nanggapi permasalahan ini, Dewi Puspita
lingkungan pendidikan baru-baru ini. Rahayu selaku dosen Hubungan Kerja dan
Setelah ditindak lanjuti, ternyata ke- Industrial FISIP UB kembali memberikan
jadian buruk tersebut tidak hanya pandangannya bahwa peran ganda ini su-
diterima oleh satu korban tadi yang dah menjadi kodrat seorang perempuan.
merupakan pengajar di sana, namun Ia bahkan menyebutkan beban ganda
korban lain juga ada dari kalangan siswa. yang dialami perempuan juga berkaitan
dengan budaya patriarki di Indonesia.
“Terus untuk saat ini karena korban
sudah menikah sehingga tidak berkenan “Semakin ke sini perempuan
kasus dilanjutkan. Karena ini keinginan semakin termarginalkan, karena kalau
korban tidak ingin suami mengetahui,” kita kaitkan lagi kebijakan yang disusun
ungkap Eva (20/3). oleh pemerintah ini memang masih
melihat dari sudut pandang patriarkis,”
Eva lanjut menceritakan bahwa tambah Dewi.
kasus tersebut sebenarnya mau diangkat
kembali oleh LBH pada tahun ini karena Tidak hanya itu, Ketua Koordina-
telah mendapat bantuan dari salah satu tor LBH Surabaya Pos Malang, Daniel
guru perempuan di sekolah itu. Namun, Alexander Siagian juga berpendapat
sebelum selesai kasusnya diproses, guru serupa terhadap kaitan budaya patriar-
tersebut dipecat tanpa alasan yang jelas ki dan beban ganda pekerja perempuan
dan tidak diberikan pesangon sama di Indonesia, serta bagaimana kebijakan
sekali oleh pihak sekolah. yang seharusnya dilakukan.

“Itu yang beberapa dari pekerja “Peran ganda perempuan itu jadi satu
perempuan ada macam-macam bentuk tantangan terutama di lingkungan patri-
kekerasan baik kekerasan seksual atau arkis. Mereka tidak mendapat perlakuan
kekerasan verbal. Tapi, selama ini yang yang equal. Kalau berbicara tantangan,
ditangani oleh kita (LBH Surabaya Pos harusnya ada kebijakan yang ramah
Malang, red) adalah kekerasan seksual gender atau ruang perlindungan &
dan pemutusan hubungan kerja tanpa pencegahan terhadap kasus buruh
alasan,” pungkas Eva. perempuan,” ucap Daniel (20/3).

Budaya Patriarki Sebabkan LBH Surabaya Pos Malang juga
Beban Ganda Pekerja Perempuan menginformasikan bahwa pihak mere-
ka pernah menangani kasus Kekerasan
Sebagai seorang pekerja yang me- dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di-
rangkap status menjadi seorang istri sebabkan oleh rasa cemburu suami
dan ibu, bukanlah tugas yang mudah kepada isterinya karena mempunyai
bagi perempuan. Terlebih di masa pan- pekerjaan.

Permasalahan ini juga disepakati oleh
Puji Astuti yang merasakan langsung

BULETIN PERSPEKTIF 21

EDISI 1 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

bagaimana menjalankan beban gan- adanyaemansipasiwanita,industrialisasi
da tersebut. Ia menyebutkan bahwa sudah masuk, gerakan feminisme, maka
hal tersebut tergantung pada bagai- perempuan tidak lagi ada di ranah
mana kita mengatur komunikasi dengan domestik saja melainkan di ranah publik.
pasangan. Cuma memang cara pandang patriarkis
masih sangat lekat, dimana memandang
“Kalau peran ganda seperti itu kan perempuan itu lemah dan dapat di-
hampir semua orang (perempuan) itu perdaya, maka ini yang kemudian
kan mengalami. ya bagaimana kita membuat perempuan rentan mengalami
saja untuk pandai-pandai mengatur pelecehan seksual dan kekerasan seksual,
waktu.Danuntukmasalahkerja,masalah sehingga memang sudah seharusnya
serikat, dan masalah di rumah pun fasilitas terhadap perempuan itu diberi-
keluarga saya Alhamdulillah men- kan,” jelasnya.
dukung. Itu tergantung kita untuk
mengaturnya,” ucap Puji. Selain fasilitas perusahaan yang
ramah lingkungan, perlu adanya
Pentingnya Fasilitas Ramah payung hukum yang mengakomodasi
Perempuan di Tempat Kerja kebutuhan perempuan. Hal ini dinilai
oleh Daniel dari LBH Surabaya Pos
Dengan maraknya kasus pelecehan Malang belum terpenuhi di Indonesia.
dan diskriminasi terhadap perempuan, Misalnya tidak ada pasal yang mem-
maka upaya perlindungan hak-hak bahas perlindungan kekerasan seksual
istimewa serta penyediaan fasilitas di tempat kerja. Banyak juga ditemukan
ramah perempuan di tempat kerja perusahaan yang tidak memiliki dasar
menjadi salah satu hal yang penting hukum sehingga tidak bisa ditindaklan-
untuk mendorong pencegahan kasus juti saat terjadi pelanggaran terhadap
tersebut. para pekerja.

Sebagaimana disebutkan oleh Dewi “Perlindungan kekerasan pelecehan
Puspita Rahayu, perempuan seiring di dunia kerja itu ada dalam UU tapi
berjalannya waktu tidak lagi hanya peraturannya tidak mengacu ke sana.
menjalankan peran domestik melain- Overwork, underprice, harusnya ada di
kan juga peran publik. Hal itulah yang UU Ketenagakerjaan. Tapi lagi-lagi tidak
kemudian dianggap menjadi alasan diterapkan,” pungkas Daniel. (rsa/dhs/
pentingnya keberadaan fasilitas ramah gra)
perempuan di tempat kerja.

“Perempuan saat ini seiring

22 BULETIN PERSPEKTIF

OPINI EDISI 1 TAHUN 2022

UU Cipta Kerja: Berita Duka untuk
Para Pekerja

Para buruh melakukan long march dalam agenda tolak
Omnibus Law Cipta Kerja (PERSPEKTIF/Fajar)

UU Cipta Kerja telah disahkan oleh an karyawannya karena perusahaan
DPR RI pada tanggal 5 Oktober mengalami kerugian akibat pandemi
2020, kemudian ditandatangani-mes- yang tak berkesudahan. Tak hanya itu,
ki rakyat mati-matian menolak tiada pihak perusahaan juga merasa disrup-
henti-oleh Presiden pada tanggal 2 si media membuat lini bisnis industri
November 2020 sebagai UU Nomor media di Indonesia semakin tergerus-
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tubuh perusahaan konon semakin
atau UU CK. Kini rakyat Indonesia kurus.
telah menapakkan kaki di tahun 2022
dengan imbas yang menyesakkan hati PHK atau pemutusan hubung-
gegara UU dadakan tersebut. Baru- an kerja memang sudah sering
baru ini, Aliansi Jurnalis Independen terjadi sejak dulu, namun yang menjadi
(AJI) Jakarta dan LBH Pers merilis masalah adalah pihak Berita Satu
siaran pers bersama tentang trage- kurang transparan dalam mem-
di PHK massal yang dilakukan oleh beberkan alasan pemutusan kerja
Berita Satu1. Pada tanggal 16 Maret tersebut. Terlebih lagi, PHK dilaku-
2022 lalu, pihak manajemen Berita kan menjelang Hari Raya Idul Fitri
Satu TV memutuskan untuk meng- yang berarti waktunya pemberian
akhiri hubungan kerja dengan ratus- Tunjangan Hari Raya. Akibatnya,
ada dugaan bahwa perusahaan se-

1
https://ajijakarta.org/2022/03/16/phk-massal-berita-satu-aji-jakarta-dan-lbh-pers-dorong-perusahaan-gu-
nakan-pendekatan-partisipatif/

BULETIN PERSPEKTIF 23

EDISI 1 TAHUN 2022 OPINI

ngaja melakukan PHK massal untuk sebut malah diganti dengan Undang-
menghindari kewajiban memberikan Undang Cipta Kerja pasal 151 ayat
THR kepada para karyawan. Pada (2) yang menyatakan bahwa PHK
akhirnya, jika ditelisik lebih jauh, cukup diberitahukan oleh pengusaha
tragedi PHK massal dadakan ini ada- kepada pekerja. Dari kata ‘diberitahu-
lah buntuk pengesahan dan penanda- kan’, dimungkinkan terjadi PHK secara
tanganan UU Cipta Kerja yang penuh sepihak sebab PHK sudah bisa dilaku-
kontroversial itu. kan dengan hanya memberitahu
tanpa perlu terjadi perundingan
Mari Berbelasungkawa terlebih dahulu. Mendengar slentingan
Rakyat Indonesia (para peker- seperti ini, pihak pemerintah mem-
ja) patut berduka sebab kehilangan bantah dugaan tersebut dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan Undang-Undang Cipta
sebelumnya yang terkenal rigid Kerja pasal 151 ayat (3). Di sana di-
yang kini digantikan posisinya oleh sebutkan bahwa para pekerja
Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tetap diberikan kesempatan untuk
Undang-Undang sebelumnya (pasal menolak PHK dengan mengguna-
151 ayat 2), PHK hanya bisa dilakukan kan upaya bipartit dan PPHI
atas perundingan dua belah pihak. Jika (Penyelesaian Perselisihan Hubungan
tak menemui kata sepakat, maka PHK Industrial). Namun lagi-lagi hal yang
tidak bisa terjadi kecuali mendapatkan disebut sebagai kesempatan ini tetap
penetapan dari lembaga penyelesaian terasa ‘mustahil’ dilakukan oleh
hubungan industrial. Tampak jelas pekerja karena posisi tawar-menawar
bahwa Undang-Undang sebelumnya yang tidak imbang, rasa takut terhadap
mengupayakan penyelesaian yang ti- bos atau atasan, dan ketidaktahuan
dak merugikan salah satu pihak, baik terhadap hak-hak yang dimiliki pe-
pihak perusahaan maupun karyawan. kerja.
Undang-Undang ini juga senada
dengan konsepsi industrial Panca- Tak hanya ihwal pengaturan PHK,
sila yang tercantum dalam Undang- hal lain yang patut ‘dibelasungkawai’
Undang Ketenagakerjaan pasal 151 dari Undang-Undang Cipta Kerja
ayat (1). Dalam Undang-Undang adalah pengurangan jumlah pesa-
tersebut diungkapkan bahwa secara ngon. Pada Undang-Undang Ketenaga-
filosofis, PHK adalah tragedi yang kerjaan sebelumnya, nilai pesangon dan
sangat dihindari. Itulah sebabnya penghargaan masa kerja yang diper-
pengaturan PHK diciptakan dengan oleh pekerja saat mengalami PHK
sangat rigid agar PHK tidak sampai tidak hanya dipengaruhi oleh masa
terjadi. kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh
Sayangnya, Undang-Undang ter- alasan terjadinya PHK. Kabar
buruknya, tak ada lagi hubungan

24 BULETIN PERSPEKTIF

OPINI EDISI 1 TAHUN 2022

antara penyebab PHK dan nilai pesa- Kerja membuat aturan lebih fleksibel,
ngon serta penghargaan masa kerja. Hal sehingga investasi lebih mudah dilaku-
ini berakibat pada multiplier pesangon kan. Pemerintah menganggap aturan
& penghargaan masa kerja yang awal- yang terlalu rigid dapat menghambat
nya dapat mencapai 32 kali upah men- investasi di Indonesia. Pandangan
jadi maksimal 19 kali upah saja. inilah yang terasa janggal, sebab kajian
Mirisnya lagi, selama periode dari WEF (World Economic Forum)
2020 hingga 2021, Aliansi Jurnalis pada tahun 20193 melaporkan bah-
Independen Jakarta dan LBH Pers2 wa masalah utama yang menghambat
telah mengumpulkan banyak fakta investasi di Indonesia secara konsis-
bahwa ratusan pekerja media me- ten adalah korupsi. Oleh sebab itu,
ngalami pemotongan upah; jaminan daripada membuat gaduh dengan
kesehatan yang tidak diberikan, mengubah aturan ketenagakerjaan,
hingga pemutusan hubungan kerja. lebih baik sibuk memperkuat KPK-
Pertanyaannya sederhana, akankah yang konon katanya malah dilemahkan,
UU Cipta Kerja ini terus ‘dirawat’ sungguh janggal. Aturan ketenaga-
hingga tumbuh subur? kerjaan bahkan berada di posisi
ke-12 sebagai penghambat investasi.
Yang Janggal dari UU Cipta Masih kalah jauh dengan etos kerja yang
Kerja berada di posisi ke-7.

Di antara sekian banyak kontro- Pertanyaan penutupnya sing-
versi dari Undang-Undang Cipta kat saja: Lalu bagaimana bisa
Kerja, ternyata pemerintah memiliki menumbuhkembangkan etos kerja jika
sudut pandang lain ihwal perubahan aturan ketenagakerjaan yang dibuat
ketentuan ketenagakerjaan. Bagi lebih banyak merugikan para pekerja?
pemerintah, Undang-Undang Cipta

Tentang Penulis

Penulis bernama Akhamad Idris Seorang
lelaki lulusan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia yang terdampar di Bumi dengan
selamat Sentosa pada tanggal 1 Februari 1994.
Saat ini menjadi seorang dosen bahasa Indonesia di
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Satya Widya

Surabaya.

2
https://ajijakarta.org/2022/03/16/phk-massal-berita-satu-aji-jakarta-dan-lbh-pers-dorong-perusahaan-gu-
nakan-pendekatan-partisipatif/
3
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

BULETIN PERSPEKTIF 25

EDISI 1 TAHUN 2022 RISET

Isu Buruh dan
Permainan Para Aktor

Ilustrasi: Fadya Choirunnisa

Kelompok pekerja atau buruh di tersebut mahkamah konstitusi
Indonesia selalu menjadi kelom- menyatakan produk hukum tersebut
pok yang termarginalkan. Per- inkonstitusional bersyarat.

masalahan kelompok buruh di Indone- Tidak berhenti sampai UU
Ombibus Law, masalah lain kembali
sia tidak pernah usai, masalah menimpa pekerja, dengan ditetap-
kannya Permennaker Nomor 2
seperti upah, Pemutusan tahun 2022 tentang tata cara dan
Hubungan Kerja (PHK), out- persyaratan pembayaran manfaat
sourcing, dll selalu menjadi jaminan hari tua. Penetapan atu-
ran terkait jaminan sosial tersebut
masalah yang rutin antara pekerja kembali menuai respon dari publik,
hingga pada akhirnya ditarik kembali.
dengan pengusahan. Kondisi ter-
Dari aturan-aturan tersebut
sebut semakin diperburuk karena tidak mengindikasikan bahwa memang
tidak ada keberpihakan dari pe-
adanya dukungan dan keberpihakan merintah terhadap isu pekerja di
Indonesia. Hal tersebut diperkeruh lagi
dari pemerintah pada kebijakan- dengan bayang-banyang Omnibus Law

kebijakan yang dihasilkan. Masih

segar dalam ingatan kita pengesahan

UU Omnibus Law yang banyak meru-

gikan para pekerja. UU tersebut tetap

disahkan meskipun banyak diprotes

masyarakat. Pada akhirnya UU

26 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 1 TAHUN 2022

yang masih mengintai dan menjadi politik. Pada masa kepemimpinan
gerbang penindasan bagi masyarakat. Soekarno, penyebutan buruh
sangat masif dan familiar ditelinga
Mengenal isu buruh/kemun- masyarakat. Dimasa tersebut istilah
culan kelas pekerja buruh digunakan pada siapapun yang
bekerja untuk mendapatkan upah,
Internatinal Labour Organiza- baik di industri maupun di peme-
tion (ILO) sebagai organisasi inter- rintahan. Bahkan kementerian yang
nasional yang fokus pada isu buruh, mengurusi bidang tersebut diberi
mendefinisikan buruh sebagai seorang nama kementerian perburuhan.
yang bekerja pada orang/kelompok
lain dan mendapat upah sebagai imbal- Sementara itu pada masa orde
an atas hasil pekerjaan yang dibeban- baru istiah buruh mulai disingkir-
kan padanya, atau dengan kata lain kan dan diganti menjadi pekerja.
setiap orang yang tidak memiliki alat Herdiansyah (2014) menjelaskan
produksi dan bekerja pada pemilik bahwa perubahan tersebut me-
alat produksi. Lebih jauh lagi Marx miliki dua alasan besar, pertama kata
membagi masyarakat kedalam dua buruh dianggap bermuatan politis
kelas borjuis dan proletariat. Kaum sehingga penguasa memisahkan
borjuis sebagai pemilik alat produksi dengan pegawai di instansi
dan proletariat yang tidak memiliki pemerintahan, BUMN, dan BUMD.
alat produksi. Marx menilai dalam Kedua kata buruh dikonstruksikan
pekerjaan terjadi penindasan satu pada pekerja kasar di pabrik dan
kelas oleh kelas lainnya. Sementa- pelabuhan. Kemudian dengan
ra dalam perkembangan berikutnya berkembangnya industri muncul
muncul kelas menengah yang sebenar- istilah karyawan dan pegawai yang
nya merupakan bentuk politisasi pada dasarnya adalah dikotomi
pemecahan dari kelas proletar. pihak pabrik maupun perusahaan.
Dari proses tersebut belakangan
Bagaimana di Indonesia? muncul pemisahan antara kelas
Istilah buruh di Indonesia me- pekerja dan kelas menengah, dan
miliki sejarah panjang. Manurut dianggap berbeda.
Herdiansyah (2014) kultur di
Indonesia seakan membedakan “Kultur di Indonesia seakan
antara buruh, pekerja, dan karyawan. membedakan antara buruh,
Buruh memiliki konotasi yang pekerja, dan karyawan.
rendah, yakni pekerja kasar dan
rendahan. Sementara karyawan
dan pekerja diartikan sebagai
tingkatan yang lebih tinggi.
Melihat konteks sejarah Indonesia
buruh banyak dipengaruhi faktor
sosial, ekonomi, budaya, hingga

BULETIN PERSPEKTIF 27

EDISI 1 TAHUN 2022 RISET

Pergeseran isu kelas menuju gerakan buruh semakin mudah untuk
identitas dipolitisasi oleh elit politik. Fanatisme
buruh juga mempermudah terjadinya
Pada masa awal kemerdekaan polarisasi dan politik identitas bagi
dengan dalih kebebasan berserikat kelompok tersebut. Padahal kita tahu
dan berorganisasi, organisasi-organ- bersama siapapun pemenang dalam
isasi masyarakat mulai menjamur di kontestasi politik, tidak ada jaminan
Indonesia. Begitu pula dengan kelas kesejahteraan bagi mereka. Polarisasi
pekerja yang meahirkan berbagai seri- yang dihasilkan malah memperkeruh
kat pekerja. Pada masa tersebut semua kondisi dalam kelompok buruh serta
kegiatan keorganisasian dijamin, kondisi sosial masyarakat.
begitu pula kegiatan aksi buruh
sangat lazim terjadi. Kelas buruh saat Terkait gerakan buruh (Husain,
itu menjadi kekuatan masyarakat 2017) menambahkan bahwa gerakan-
yang cukup besar dan dipertimbang- gerakan sektoral saat ini sama seka-
kan, bahkan dalam kontestasi politik li tidak menggoyahkan penindasan
tertentu. yang terjadi oleh kelas kapitalis.
Kelas buruh perlu ada kesadaran poli-
Setelah pergantian rezim, tik dan ideologis. Bahwa kelas buruh
seperti yang sempat disinggung diatas lahir dari kelas kapitalis, keduanya
kelas buruh mulai banyak dipoliti- tidak bisa dipisahkan. Dewasa ini
sasi. Tujuannya tak lain adalah untuk penindasan kapitalis tidak hanya
memecah kekuatan buruh di terjadi pada buruh, dengan neoliberal-
Indonesia. Hasilnya bisa kita saksikan isme sebagai alatnya. Penindasan
bersama hingga sekarang, gerakan juga terjadi pada sektor-sektor lain
buruh baik secara politik maupun seperti ruang-ruang ekonomi, sosial,
ideologis mengalami kemunduran. politik, dan ekologi pun turut men-
Seperti dijelaskan oleh (Husain, 2017) jadi korbanya. Perlu ada soldaritas
bahwa gerakan buruh saat ini hanya yang kuat untuk memutuskan masalah
berfokus terhadap isu-isu sektoral, bersama yakni sistem kapitalis.
seperti kenaikan gaji, kerja kontrak,
PHK, jaminan sosial, dan masalah Permainan di balik isu perburuhan
yang hanya berhubungan dengan Kompleksitas globalisasi membuat
dirinya sendiri. Sementara seluruh urusan yang ada di dalam
mereka bungkam terhadap isu-isu negeri memiliki keterkaitan dengan
diluar sektornya seperti penindasan politik internasional. Melihat per-
petani maupun kelompok lain di kembangan ekonomi, pasca perang
masyarakat. dunia II kehidupan ekonomi dunia
berubah pesat. Perusahaan-
Dari fenomena yang ada saat ini perusahaan besar telah muncul
dapat diindikasikan bahwa gerakan sebagai penguasa ekonomi dunia.
buruh cenderung mengarah pada Organisasi internasional seperti world
gerakan identitas. Dampak lain dari bank, International Monetery Fund
fenomena tersebut adalah identitas

28 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 1 TAHUN 2022

(IMF), dan World Trade Organiza- an negara berkembang dengan
tion (WTO), memberikan sumbang- bantuan negara maju, yang semakin
sih pada pertumbuhan ekonomi tidak bisa melepaskan keterikatan
negara dunia ketiga. Tidak hanya mem- tersebut.
berikan bantuan kepada negara-
negara berkembang, organisasi Bagaimana dengan kondisi isu
tersebut juga memonopoli per- buruh di Indonesia. Melihat pada
ekonomian dengan pasar bebas yang permasalahan terakhir yakni penge-
pada dasarnya memiskinkan negara- sahan Omnibus law. Kita tahu ber-
negara tersebut. Menarik kedalam sama tujuh partai koalisi sepakat
konteks Indonesia (Naviul, 2019) dengan aturan tersebut, sehingga me
menjelaskan bahwa aktor revisi atau nyisahkan dua partai di parlemen yak-
pembuatan regulasi yang merugikan ni PKS dan Demokrat yang menolak.
saat ini adalah mereka yang merasa Namun dengan penolakan tersebut
dirugikan akibat regulasi yang me- tidak berdampak apapun pada
rugikan ekonomi dan investasi. Salah penyuksesan peraturan tersebut.
satu contohnya adalah dokumen Penolakan partai oposisi tersebut
laporan bank dunia berjudul The dinilai (Said, 2020) sebagai alat untuk
Changing Nature of Work (2019) menarik simpati masa. Maka dapat
memberikan rekomendasi pada negara disimpulkan memang tidak ada yang
berkembang untuk mengurangi regu- benar-benar memerjuangkan isu
lasi yang menghambat efisiensi pasar. buruh di Indomesia. (litbang)
Ditambah lagi dengan ketergantung-

BULETIN PERSPEKTIF 29

EDISI 1 TAHUN 2022 SASTRA

Rentan

tik tok tik tok tik tok. Ilustrasi: Shofi Islami
Arah angka jarum jam berputar.
Melewati detik, melewati hari
Melewati minggu, melati bulan
Melewati tahun.

Sedikit air.
Sedikit daging.
Sedikit nasi.
Sampai sudah terbiasa.

Antipati merebak, bersamaan dengan atom-atom virus yang
bertebangan.
Bapak ku, dihimpit dua tembok besar menghalangi.
Tembok-tembok kebijakan yang mencekik dan tembok dari susunan
virus-virus yang ganas.

Entah sampai kapan.
Entah berharap siapa.
Entah akan bertahan atau tidak.

Penulis bernama M. Rayyan Farhansyah, mahasiswa Ilmu
Komunikasi FISIP UB 2019. Saat ini penulis aktif di LPM
Perspektif sebagai Pimpinan Divisi Sastra.

30 BULETIN PERSPEKTIF

RESENSI EDISI 1 TAHUN 2022

Har: Rekaman Kehidupan Saat Krisis
Moneter 1998 dari Sudut Pandang Anak Kecil

Judul Film : Har

Durasi : 18 menit 43 detik

Distributor : Viddsee

Tahun Rilis : 2018

Sutradara Film : Luhki Herwanayogi

Produser Film : Nia Dinata

Penulis Skenario: Luhki Herwanayogi

Pemeran Film : Raditya Evandra,

Adi Marsono, Endang Sumber foto: Twitter.com/ herwanayogi

Sukeksi, Tri Sudarsana,

Yohanes Krismantono, Freddy

Rotherdam, Kukuh Prastyo,

Haryo Prasetyawan, Bu Joko,

dan Rita Nunung

Resensi Oleh : Febryana Rizka Damayanti

“ Tapi bagi orang-orang seperti kita, mau Presidennya Pak
Harto, Pak Harso, atau siapa pun, kita akan tetap miskin,
kan? – Har
Film garapan sutradara Luhki adalah memenangkan Gold Award
Herwanayogi yang sekaligus pada ajang Viddsee Juree Award
merangkap jadi penulis skenario 2020.
Film yang bisa ditonton di channel
tidak perlu diragukan lagi kehebatan-

nya. Ia sudah berkecimpung di dunia YouTube Viddsee ini bercerita ten-

film sejak tahun 2009 lewat rumah tang seorang anak yang menunggu
produksinya sendiri yaitu Catchlight kepulangan ibunya dari luar negeri.

Pictures dan cre8pictures. Hingga Dikarenakan krisis ekonomi, sang

pada akhirnya Luhki berhasil mem- ibu terpaksa merantau dan bekerja

bawa “Har” masuk ke nominasi Film sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pendek Terbaik di Festival Film di Hongkong, sedangkan ayahnya
Indonesia 2018, berkesempatan adalah seorang pengangguran. Film
tayang di Busan International Short ini juga merekam bagaimana panas-
Film Festival 2019, ikut dalam nya kondisi krisis moneter 1998 pada
International Children Film Festival waktu itu dari daerah pelosok yang

Bangladesh 2020, dan yang terbaru jauh dari keributan ibu kota.

BULETIN PERSPEKTIF 31

EDISI 1 TAHUN 2022 RESENSI

Di awal film, penonton disuguh- tak berlistrik. Tanpa ada adegan yang
kan dengan adegan di mana anak- sangat emosional, Har mampu mem-
anak Sekolah Dasar (SD) meng- bawa perasaan itu menyentuh hati
hafal nama-nama menteri Kabinet penonton.
Soeharto-Habibie. Kemudian, saat
pulang sekolah salah satu murid Kedua, konflik batin yang
bernama Har dijemput oleh ayah- dialami Pras. Hal ini tampak ketika
nya menggunakan sepeda. Selama Pras pergi ke rumah ibunya untuk
perjalanan, Har menanyakan kapan meminjam televisi sebagai alat tes
ibunya akan pulang dari merantau. listrik. Di sana, ibunya mengetahui
Sang ayah menjawab dengan nada bahwa istrinya akan pulang seben-
datar bahwa ibunya akan pulang 3 tar lagi, sehingga ia menyuruh Pras
hari lagi. untuk menjemputnya. Alih-alih me-
nyetujui permintaan tersebut, Pras
Mereka tidak langsung pulang ke tampak “tidak antusias” dengan
rumah, melainkan mampir ke tempat kepulangan istrinya dan meng-
Pak RT untuk berbincang. Dari sana, alihkan pembicaraan ke persiapan
penonton dapat mengetahui bahwa instalasi listrik. Boleh jadi tidak
ada 2 kejadian besar yang sedang ber- antusiasnya Pras disebabkan oleh
langsung, yaitu demo besar-besaran istrinya yang tidak akan lagi
di Jakarta dan listrik yang akan masuk bekerja di luar negeri, sehingga
desa. Saat Har sibuk mempertanya- Pras yang harus mencari nafkah.
kan ibunya kapan akan pulang, Pras, Kecemasan tersebut yang membuat
ayah Har, malah sibuk membahas konflik ini menarik.
persiapan instalasi listrik di desa itu.
Dari sinilah, konflik batin antara ayah Ketiga, penggambaran kondisi
dan anak dimulai. krisis moneter yang terasa hingga
daerah pelosok. Walaupun keributan
Dari keseluruhan film, setidaknya akibat krisis hanya terjadi di ibu kota,
ada 4 hal menarik yang menjadi daerah tempat tinggal Har juga tak
bahasan utama. Pertama, tokoh Har luput dari dampak yang disebabkan.
patut diacungi jempol dalam memain- Ketika Pras dan Har membeli cabai
kan karakter sebagai anak yang polos. di pasar, sang penjual mengatakan
Ia sama sekali tidak mengetahui apa bahwa harga cabai sekarang sangat
yang sedang terjadi di kampungnya, mahal. Hal itu membuat Pras yang
seberapa sulit dampak dari krisis awalnya ingin membeli satu ons
moneter, bahkan apa alasan ibu- urung dan terpaksa membeli sedikit.
nya harus bekerja di luar negeri.
Yang ia tahu hanyalah menunggu Terakhir, lampu seakan dimaknai
ibunya pulang. Selain itu, tokoh sebagai harapan ke sesuatu yang
Har juga berhasil menggambarkan lebih terang. Beberapa kali ditunjuk-
bagaimana rasanya kesepian di- kan bahwa Har memandangi bohlam
tinggal ibu kandung dan tinggal di desa lampu yang bertuliskan namanya. Hal
ini dapat dimaknai bahwa Har sangat

32 BULETIN PERSPEKTIF

RESENSI EDISI 1 TAHUN 2022

ingin ada perubahan dalam hidupnya. seperti zaman dulu.

Entah ia tidak ingin hidup di masa ke- Akhir kalimat, film Har ternyata

sulitan ini lagi atau ia berharap ibunya memiliki makna yang dalam bagi kita

akan terus ada di sisinya. semua. Sebagai penonton, kita bisa

Tentu keempat hal tersebut tidak merasakan betapa sulitnya kehidupan

akan jadi menarik jika tidak didukung ekonomi di masa krisis moneter.

oleh lokasi, sinematografi, dan Bahkan, tak jarang juga orang sulit

pencahayaan yang tepat. Lokasi yang mendapat pekerjaan hingga terpaksa

digunakan sesuai dengan konsep merantau ke luar negeri sebagai jalan

tahun 1998 seperti rumah Har yang keluar untuk mengubah nasib. Bak

sangat sederhana, jalanan yang kamera, Har menjadi perekam semua

bolong, dan lonceng dari plat baja. kehidupan pada masa itu. Film ini

Sinematografinya juga tidak mem- akan selalu menjadi pengingat bahwa

bosankan dan pencahayaan yang hingga saat ini kondisi yang dialami

tepat membuat suasana tampak Har masih terasa hingga sekarang.

Penulis bernama Febryana Rizka Damayanti, mahasiswa
Psikologi FISIP UB 2021. Saat ini penulis aktif di LPM
Perspektif Divisi Redaksi

BULETIN PERSPEKTIF 33

LENSAEDISI 2 TAHUN 2021 LENSA

Kemana pun arahnya, bulan
tetap di situ. (Ayu)

Blank little mind BULETIN PERSPEKTIF
(Karina)

34

LENSA LENSA EDISI 2 TAHUN 2021

Kemana pun arahnya, bulan
tetap di situ. (Ayu)

Malammu boleh berlarut 35
tapi pagimu tak boleh
redup
(Amelia)

BULETIN PERSPEKTIF

LENSAEDISI 2 TAHUN 2021 LENSA

Kemana pun arahnya, bulan
tetap di situ. (Ayu)

when two people meet each
other, there is a destiny
happen
(Amelia)

36 BULETIN PERSPEKTIF