Buletin Redaksi Edisi 3 Tahun 2022

EDITORIAL

Ajang Obral Anugerah Honoris Causa

Honoris causa, gelar kehormatan yang “katanya” anugerah, kini seakan men-
jadi hal yang patut diperlombakan oleh segelintir pencari “kedudukan”. Jika
merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 1980, gelar
kehormatan atau doctor honoris causa seharusnya diberikan kepada seseorang yang
dianggap telah berjasa atau berkarya luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan
umat manusia. Akan tetapi, pada praktiknya esensi pemberian gelar tersebut di Indo-
nesia justru banyak dipertanyakan, karena konon seringkali menyalahi kriteria. Hal
ini dapat dilihat dari sederet nama yang tercantum dalam daftar penerima gelar ke-
hormatan, di mana hampir semuanya dikuasai oleh sejumlah tokoh-tokoh ‘berke-
pentingan’. Jika demikian, bagaimana dengan hakikat pengimplementasian dari
regulasi yang mengatur pemberian gelar ini? Akankah honoris causa hanya akan
menjadi sebuah ajang bagi para elit tersebut untuk menjadikan gelar kehormatan ini
sebagai jembatan menuju ‘kedudukan” yang diinginkan? Atau lebih dari demikian?
Menyoal mengenai honoris causa, Perguruan Tinggi Negeri yang dalam hal ini
memiliki hak dalam memberikan gelar tersebut pun patut dipertanyakan integritas-
nya. Jangan sampai perguruan tinggi yang bersangkutan justru melanggengkan
adanya komersialisasi dari honoris causa itu sendiri. Tidak hanya itu, potensi po-
litik kepentingan, korupsi atau maladministrasi menjadi serangkaian momok yang
ditakutkan dapat mencederai sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian,
pada buletin kali ini, serangkaian topik dihadirkan dengan tujuan agar dapat menjadi
jalan untuk membuka perspektif pembaca sekalian mengenai praktik pemberian
gelar honoris causa ini. Regulasi, dampak, konflik kepentingan, obral gelar, hingga
kaitan antara honoris causa dan PTN-BH menjadi satu-kesatuan yang mendorong
adanya lakon dalam “Dramaturgi Anugerah Honoris Causa”.

2 BULETIN PERSPEKTIF

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG Redaksi berkenan menerima karya
berupa tulisan ilmiah populer, kolom,
Tuhan YME esai, maupun artikel di bidang sosial,
PENANGGUNG JAWAB ekonomi, politik, budaya, dan agama.
Juga ilustrasi karikatur dan karya foto.
Dekan FISIP UB Naskah dikirim ke Redaksi LPM Pers-
DEWAN PENASIHAT pektif. Kiriman harap disertai identitas
lengkap. Redaksi berhak menyunting
Wakil Dekan III tulisan tanpa mengurangi maksud dan
Dewan Alumni tujuan tulisan.
PIMPINAN UMUM
Alamat: Sekretariat Lembaga Semi
Dhesia Rohmatul Otonom (LSO) Fakultas Ilmu Sosial dan
PIMPINAN REDAKSI Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP
UB), Jalan Veteran, Malang, 65145
Gratio Ignatius Email: [email protected]
REDAKTUR PELAKSANA Website: www.lpmperspektif.com
Line:@lpmperspektif
• Rosatin Nur • Diandra Paramitha Twitter: @lpmperspektif
EDITOR Instagram: @lpmperspektif
Youtube & Facebook:
• Rosatin Nur • Gratio Ignatius LPM Perspektif FISIP UB
• Ulina Artha • Dhesia Rohmatul

REPORTER

• Choridatul F. • Darul Adinawa
• Clarence N. • Fadhil N. • Zahra N.
• Diandra P. • Hanisya A. • Ulina Artha

• Rosatin Nur • Gratio Ignatius
LITBANG

• Fajar R. • Adam M. • Cahaya Eka
• Dinda Maria • Fina Faizatin
KONTRIBUTOR

• Febryana R. • Azizah N.• Gratio Ignatius
TATA LETAK DAN ARTISTIK

Agmelia Nadya
ILLUSTRATOR

• Fizza Aqila • Safira El
INFOGRAFIS

Antonius Hendra
DESAIN SAMPUL

• Aurelia Serena

BULETIN PERSPEKTIF 3

DAFTAR ISI

02 EDITORIAL RISET
03 SUSUNAN REDAKSI
27 Ragam Kontradiksi Orasi Ilmiah

Surya Paloh

04 DAFTAR ISI SASTRA

wawancara KHUSUS 32 Tanda Tanya Kami

05 Kampus Obral Honoris Causa, Rentan RESENSI

Kepentingan Pragmatis dan Politik 33 Bad Education: Kasus Korupsi Terbesar

LAPORAN UTAMA di Dunia Pendidikan Amerika

08 Menyoal Gelar Honoris Causa LENSA
12 PTN-BH, Honoris Causa, dan

Integritas UB

INFOGRAFIS Buletin
Perspektif
16 Serba-serbi Honoris Causa
Edisi 3
LAPORAN KHUSUS Tahun 2022
Desain sampul:
17 Di Balik Honoris Causa Brawijaya Aurelia Serena

OPINI

24 Honoris Causa: Senjakala Integritas UB

4 BULETIN PERSPEKTIF

WAWANCARA KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022

Kampus Obral Honoris Causa, Rentan
Kepentingan Pragmatis dan Politik

Malang, PERSPEKTIF –
Perbincangan mengenai peng-
anugerahan gelar honoris causa
(HC) oleh Universitas Brawijaya
(UB) terhadap salah dua tokoh
politik dari Partai Nasdem yaitu
Siti Nurbaya Bakar pada 25
Juni 2022 dan Surya Dharma
Paloh pada 25 Juli 2022, hing-
ga saat ini masih menjadi isu
yang cukup dipertanyakan oleh
beberapa pihak terkait esensi
di balik hal tersebut. Sebab,
latar belakang kedua tokoh ter-
sebut yang sangat kental dengan nuansa politik dan kampus yang
dinilai tidak transparan dalam proses pemberian gelar kehormatan.

Berangkat dari hal tersebut, Tim Perspektif berkesempatan me-
wawancarai Satria Unggul Wicaksana, salah seorang Komisioner
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Dalam wa-
wancara, ia memaparkan fakta di lapangan bahwa pemberi-
an gelar honoris causa saat ini cenderung memiliki kontribu-
si secara pragmatis. Satria pun menilai pemberian gelar honoris
causa oleh UB terhadap tokoh-tokoh tersebut bisa saja menandakan ada-
nya indikasi politik praktis. Berikut hasil wawancara selengkapnya.

Menurut Anda, apa esensi dibalik regulasi pemberian gelar
honoris causa dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia?

Ketentuan dan dasar hukum pemberian gelar doktor honoris causa
tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ten-
tang Pendidikan Tinggi (Dikti) dan peraturan turunannya. Jika kita
membacanya secara kritis, sebenarnya ketentuan tersebut memberi

BULETIN PERSPEKTIF 5

EDISI 3 TAHUN 2022 WAWANCARA KHUSUS

batasan yang longgar kepada penerima gelar doktor honoris cau-
sa adalah mereka yang memiliki dedikasi yang luar biasa pada per-
kembangan ilmu pengetahuan secara ideal (Ius constitutum). Namun,
faktanya, pemberian gelar tersebut kepada tokoh politik dan peng-
usaha yang memiliki kontribusi secara pragmatis khususnya ke-
pada rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Hal ini jelas kondi-
si yang tidak sehat dalam situasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Apakah pemberian gelar ini sangat penting dilakukan dan
apa saja dampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia?

Pemberian gelar doctor honoris causa seharusnya diberikan ke-
pada orang-orang yang memiliki rekam jejak dan kapasitas yang
mumpuni dan berdedikasi pada pengembangan keilmuan. Namun
pemberian gelar kehormatan tersebut di berbagai perguruan tinggi
seolah menjadi transaksi politik, maka hal tersebut memberi dampak
destruktif terhadap perguruan tinggi. Baik atas kredibilitas dari pe-
nentuan pihak yang mendapatkan gelar kehormatan tersebut, hingga
kapasitas institusi perguruan tinggi yang memberikan gelar tersebut.

Dalam pemberian gelar ini apakah perguruan tinggi yang
turut memberikan gelar honoris causa akan mendapat
keuntungan? Kira-kira apa keuntungan yang akan didapat?

Keuntungan yang didapat tidak lain dari kepentingan prag-
matis elit perguruan tinggi yang memberi gelar honoris cau-
sa, tidak ada lagi sesuatu hal yang ideal dan ditujukan untuk
perkembangan mutu dan kualitas perguruan tinggi. Hal tersebut se-
harusnya dikaji lebih mendalam, dan sivitas akademika harus me-
ngontrol praktik politik transaksional dari penguasa kampus tersebut.

Apakah ada kemungkinan pemberian gelar honoris causa
ini dapat disalahgunakan, dan biasanya ditujukan untuk apa?

Kemungkinan penyalahgunaan pemberian gelar doktor hono-
ris causa sangat tinggi. Contohnya seperti kemudahan akses bantu-
an dari Pemerintah apabila penerima gelar honoris causa merupa-
kan pejabat publik. Lalu memudahkan akses politik dan impunitas
hukum apabila penerima gelar honoris causa memiliki jabatan stra-
tegis di partai politik serta lembaga penegak hukum. Bisa juga be-
rupa suntikan bantuan finansial yang luar biasa apabila peneri-
ma gelar honoris causa merupakan kelompok pebisnis. Praktik

6 BULETIN PERSPEKTIF

WAWANCARA KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022

tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol dari sivitas akademika.

Beberapa waktu lalu UB juga turut memberikan gelar dok-
tor HC kepada Surya Paloh. Sebelumnya pun UB bahkan
pernah memberikan gelar yang sama terhadap Siti Nurbaya
yang mana dia juga berasal dari Partai Nasdem. Terkait
hal tersebut, apa saja dampak yang akan diterima oleh UB?

Dukungan praktis tersebut tentu akan memberikan efek pragmatis ke-
pada UB. Namun secara berkelanjutan, kampus yang sebenarnya bagian
dari institusi yang membentengi kebenaran dan kebebasan berdasarkan
bukti dan kebenaran saintifik tidak boleh dikooptasi oleh kepenting-
an politik semu yang ada di pikiran para pimpinan perguruan tinggi

Melihat hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Apa-
kah ini bisa menandakan adanya indikasi politik praktis?

Ya tentu sudah terlihat gamblang, bagaimana transaksi politik di-
jalankan, apalagi bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan khu-
susnya amatlah kontroversial. Serangannya terhadap peneliti asing
yang melakukan penelitian terkait konservasi hutan sungguh anomali da-
ri gelar kehormatan yang diberikan. Ini tentu harus dibongkar bagaima-
na pemberian gelar HC tersebut terhadap kredibilitas perguruan tinggi.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai rentannya keuang-
an dari universitas yang berstatus Perguruan Tinggi
Berbadan Hukum (PTN-BH)? Apakah hal tersebut juga
dapat menjadi indikasi awal bagi universitas tersebut
pada akhirnya melakukan obral gelar honoris causa?

PTNBH menjadikan perguruan tinggi mengupayakan praktik kapi-
talisme. Apabila obral gelar HC diperuntukkan untuk memuluskan PT-
NBH, ini menjadi catatan buruk, bahwa upaya transaksi politik terjadi.
(rsa/zni/gra)

“ Pemberian gelar doctor honoris causa seharus-
nya diberikan kepada orang-orang yang memiliki
rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni dan
berdedikasi pada pengembangan keilmuan.

BULETIN PERSPEKTIF 7

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

Menyoal Gelar Honoris Causa

Malang, PERSPEKTIF – Sayangnya, pada beberapa
Pemberian Gelar Doktor Ke- praktik yang telah dilaksanakan
hormatan (Doctor Honoris Causa) oleh beberapa perguruan tinggi
pada dasarnya sudah sejak lama di Indonesia, pemberian gelar
ada, tercatat diberikan pertama ini justru menimbulkan pro dan
kali pada tahun 1970 oleh Uni- kontra di kalangan akademisi.
versitas Oxford kepada salah satu Tidak jarang banyak yang ber-
tokoh yaitu Lionel Woodville. Se- pendapat bahwa terdapat ketidak-
iring berjalannya waktu, Indonesia sesuaian antara tokoh-tokoh yang
juga memberikan gelar ini kepada diberikan gelar tersebut dengan
beberapa tokoh yang dianggap kriteria yang ada.
sesuai dengan ketentuan Pendapat serupa datang dari
yang ada dalam Peratur- anggota Komite Pendidikan
an Pemerintah (PP) Re- Universitas Brawijaya (UB),
publik Indonesia No.43 Novada Purwadi, yang
Tahun 1980. menyebutkan kriteria
Dilansir dari PP tentang dalam PP No.43
Pedoman Pemberian mengenai pembe-
Gelar Doktor Kehor- rian gelar HC per-
matan Pasal 1 Ayat lu dispesifikkan
(1), disebutkan gelar lagi.
doktor kehormatan “Pasal 2 ayat
atau yang disebut 2 yang mana jasa
dengan Honoris Ca- atau karya yang berman-
usa (HC) merupakan faat bagi kemajuan, ke-
gelar yang diberikan oleh makmuran, dan/atau
suatu Perguruan Tinggi kesejahteraan bangsa dan
kepada seseorang yang di- negara Indonesia dan se-
anggap telah berjasa atau bagainya. Saya rasa ini tidak
berkarya luar biasa bagi cukup ya, perlu spesifikasi
ilmu pengetahuan d a n yang jelas tentang kema-
umat manusia. juan itu seperti apa.
Ilustrasi: Safira El

8 BULETIN PERSPEKTIF

UTAMA EDISI 3 TAHUN 2022
LAPORAN
Seringkali pemberian gelar hono-
ris causa diberikan kepada orang-
orang yang mempunyai kapasitas

“tertentu dalam ranah yang meng-
untungkan bagi institusi semisal ... sebenarnya pemberian
kapasitas bisnis yang sangat besar, gelar honoris causa
seperti pebisnis sukses atau politi-
si yang sukses,” ucap Novada. itu juga tidak

Integritas Kampus di Indone- boleh sembarangan
siaTerancam karena mengutamakan
kredibilitas dan melekat
Pemberian gelar kehormatan
dari perguruan tinggi tentunya
harus berdasarkan sikap objektif pada orang yang
yang disertai alasan-alasan ilmiah diberikan.

yang dapat dipertanggungjawab-
kan. Menyoal hal tersebut, banyak
pemberian gelar kehormatan yang
dipertanyakan keabsahannya. Sa- Strategis Himpunan Mahasiswa
lah satunya adalah mengenai pem- Sosiologi UB ini (3/10).
berian gelar Doctor Honoris Cau-
sa oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Selain UB, problematika gelar
Ilmu Politik (FISIP), Universitas honoris causa yang dianggap
Brawijaya (UB), kepada salah satu membahayakan integritas kampus
tokoh politik yaitu Surya Paloh. seperti yang terjadi pada Univer-
sitas Negeri Semarang (UNNES).
Salah satu mahasiswa Juru- Dilansir dari tempo.co, UNNES
san Sosiologi FISIP UB angkatan menganugerahkan gelar tersebut
2020, Vincentius Pradiptya, turut pada 22 Oktober 2022 lalu kepada
memberikan pendapatnya menge- politisi partai Golkar, Nurdin Ha-
nai pemberian gelar HC oleh FISIP lid yang juga sebelumnya meru-
kepada Surya Paloh. pakan narapidana koruptor. Lalu
akankah pemberian gelar ini dapat
“Kalaupun diberikan kepada menjadi sebuah ajang pencarian
orang yang tepat, kita kan juga panggung bagi para politikus? Hal
harus tahu ya indikator-indika- ini kerap kali menjadi pertanyaan
tor orang yang tepat itu seperti besar bagi masyarakat akademisi
apa kan. Apakah memang mere- di Indonesia.
ka berdampak besar terhadap
perkembangan bagi bangsa Indo- Menanggapi hal tersebut,
nesia atau bagaimana,” ucap Staf Novada kembali menyampaikan
Ahli Departemen Kajian dan Aksi mengenai cost and benefit yang

BULETIN PERSPEKTIF 9

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

akan didapatkan oleh perguruan beri gelar HC, khususnya Pergu-
tinggi yang ikut memberikan gelar ruan Tinggi Negeri (PTN) yang
HC. cukup terpandang pasti tidak akan
“Maka honoris causa saya rasa sembarang memberikannya.
nanti akan banyak diberikan ke- “Tentunya kan ada tanggung
pada orang-orang yang memberi- jawab moral, maka sebenarnya
kan keuntungan kepada kampus pemberian gelar honoris causa
dibandingkan sebelumnya. Jadi, itu juga tidak boleh sembarangan
tetap problemnya dapat dianali- karena mengutamakan kredibili-
sis berdasarkan cost and benefit, tas dan melekat pada orang yang
apa sih keuntungan bagi kampus diberikan,” jelas Arief.
memberikan gelar HC? Keuntung-
annya adalah keuntungan politis Kebebasan Akademik Terge-
dan finansial, sedangkan cost-nya rus?
bagi kampus adalah reputasi, tapi Perihal pemberian gelar HC
reputasi tersebut bisa dialihkan oleh perguruan tinggi terhadap
dengan cara program program tokoh-tokoh tertentu yang kerap
yang diuntungkan secara finansi- tidak sesuai dengan kriteria, Nova-
al,” jelas Novada. da berpendapat bahwa hal ini ti-
Ia juga menambahkan, PTN- dak terlalu berpengaruh terhadap
BH dirasa jadi faktor yang berpe- kebebasan akademik.
ngaruh terhadap intensitas pem- “Masalah kebebasan akademik
berian gelar doktor kehormatan. menurut saya tidak terlalu ber-
“Mungkin akan lebih sering pengaruh ya, karena relevansinya
tipologinya adalah orang-orang bukan disana. Tapi masalah inte-
politisi dan pebisnis sukses seper- gritas kampus kalau semisal gelar
ti itu. Padahal seharusnya yang kehormatan ini diberikan kepada
diberikan adalah orang-orang politisi dan pebisnis, kita bisa li-
yang katakanlah berhasil. Mung- hat sendirilah orang-orang yang
kin memenangkan kompetisi jur- mendapatkan gelar kehormatan
nal internasional atau memberi- biasanya dua kalangan itu. Sebe-
kan riset yang lebih pantas dari narnya kita harus analisis lebih
sudut pandang moral sains. Tapi dalam lagi, apa kepentingan kam-
sayangnya yang banyak diberikan pus untuk melakukan hal tersebut.
adalah politisi dan pebisnis,” tam- Biasanya kan dalam bentuk ker-
bahnya. jasama program terhadap seorang
Sedangkan Arief Budi Prasetya, politisi dan pebisnis yang kira-kira
salah seorang akademisi Jurusan bisa memberikan keuntungan baik
Komunikasi FISIP UB, meyakini secara politis seperti tender atau
bahwa kampus yang sudah mem- program riset dari pemerintah

10 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 3 TAHUN 2022

atau sebagainya, “ tutur Novada. pada Bidang Manajemen Olah-
Ia lanjut bertutur, dalam raga, Puan Maharani pada tahun
pemberian sebuah gelar honoris 2020 oleh Universitas Diponegoro
causa, para politisi terlihat ber- pada bidang Kebudayaan dan Ke-
lomba-lomba mendapatkan gelar bijakan Pembangunan Nasional,
kehormatan tersebut. Sehingga serta Susilo Bambang Yudhoyo-
kampus memberikan gelar HC ke- no pada tahun 2016 oleh Institut
pada politisi dan pebisnis tanpa Teknologi Bandung pada bidang
ada kaidah ilmiah yang jelas demi Pembangunan Berkelanjutan.
meraup keuntungan. Transparansi proses penga-
“Saya rasa yang harus diberikan nugerahan gelar honoris cau-
gelar honoris causa adalah tetap sa juga sering masalah univer-
orang-orang yang di bidang sains sitas-universitas di Indonesia.
dan berhasil memberikan kontri- Menanggapi hal ini, Novada me-
busi secara sains juga, buka poli- ngatakan hal tersebut wajar dilaku-
tis dan pebisnis. Lagi pula orang- kan kampus agar tidak mem-
orang itu (pebisnis dan politisi, buat polemik pemberian gelar ke-
red) juga lebih banyak memberi- hormatan menjadi perbincangan
kan kontribusi ke dirinya sendiri yang besar. “Nanti suatu saat ka-
biasanya, karena dia sukses dalam lau misal masyarakat atau maha-
ranah bisnis dan sukses memba- siswa akan terbiasa (dengan prak-
ngun kekayaan yang begitu besar. tik pemberian gelar kehormatan,
Karena kampus ingin mendapat- red),” ujar Novada.
kan sebagian porsi dari kekayaan Sementara itu, Vincent Pradip-
itu ya akhirnya memberikan gelar ta juga berpendapat jika alasan-
honoris causa alias ‘menjual’ diri- alasan rasional pihak kampus
nya sendiri sebagai joki gelar,” tu- memberikan gelar honoris causa
tur Novada. kepada para politisi dan pebisnis
Dilansir dari tempo.co, gelar tidak pernah dibuka secara trans-
honoris causa ini pun pernah paran ke hadapan publik. “Sampai
diberikan kepada politisi seper- sekarang kita tidak tahu, meng-
ti Megawati Soekarnoputri pada apa sampai akhirnya politi-
tahun 2018 oleh Institut Peme- kus itu diberikan gelar HC oleh
rintahan dalam Negeri (IPDN) di kampus-kampus di Indonesia,”
bidang Politik Pemerintahan, Air- jelas Vincent. (hal/uaep/rsa)
langga Hartanto pada tahun 2020
oleh Universitas Negeri Semarang

BULETIN PERSPEKTIF 11

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

PTN-BH, Honoris Causa, dan Integritas UB

Malang, PERSPEKTIF – dana dari pemerintah namun di
Pada tanggal 10 Oktober 2021, saat bersamaan, UB dibebaskan
Universitas Brawijaya (UB) resmi dalam pencarian dana untuk me-
mengubah statusnya menjadi Per- nutup kekurangan dari rancang-
guruan Tinggi Negeri Berbadan an anggaran yang telah dibuat.
Hukum (PTN-BH) berdasarkan Berkaitan dengan hal tersebut,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Novada Purwadi dari Komite Pen-
108 Tahun didikan UB,
2021. Peratur- sebuah organi-
an tersebut sasi yang fokus
menyatakan pada permasa-
UB dapat me- lahan komer-
ngelola bi- sialisasi pendi-
dang akade- dikan berpen-
mik dan non- dapat dengan
akademik se- adanya PTN-
cara otonom BH, kampus
termasuk ke- menjadi lebih
mandirian komersil kare-
UB dalam pe- na adanya ke-
ngelolaan mudahan ad-
anggarannya. ministratif.
Seperti Maka dari itu,
yang dinyata- Ilustrasi: Fizza Aqilla PTN-BH

kan dalam PP merupakan
Nomor 108 Tahun 2021 Pasal 88 sebuah bentuk korporatisasi atau
Ayat (3), penerimaan UB merupa- komersialisasi pendidikan.
kan penghasilan universitas yang “Maka, sudah jelas bahwa
dikelola secara otonom dan tidak PTNBH ini merupakan sebuah
merupakan penerimaan negara bentuk korporatisasi kalau isti-
bukan pajak. Hal ini berarti UB lahnya pemerintah, atau komer-
mendapat pengurangan subsidi sialisasi kalau istilahnya kawan-

12 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 3 TAHUN 2022

kawan non-pemerintah. Tapi dua waktu yang singkat ini memicu
itu, artinya juga relatif mirip, kecurigaan akan motif ekonomi
yang satu korporatisasi, menjadi- dan politik yang ada di baliknya.
kan badan hukum dengan ma- Keputusan UB dalam pemberi-
najemen korporat, yang satunya an gelar kehormatan ini dinilai
lagi komersialisasi, dalam artian berkepentingan pragmatis dengan
menjual jasa pada masyarakat, mengambil keuntungan ekonomi.
seperti itu,” jelas Novada (1/10). Berkaitan dengan hal ini, Pra-
Apalagi, belum genap setahun muja Yudha Pratama, Menteri
sejak perubahannya menjadi PTN- Kebijakan Wilayah dan Nasio-
BH, UB sudah dua kali memberi- nal Eksekutif Mahasiswa (EM)
kan gelar honoris causa kepada UB menyatakan dengan pembe-
dua tokoh politik Indonesia. Dalam rian gelar honoris causa tersebut,
kurun waktu yang singkat, yak- sangat wajar jika menimbulkan
ni pada 25 Juni 2022, UB meng- kecurigaan akan motif dibaliknya.
anugerahi gelar kehormatan kepa- “Ini sebenarnya yang kemudi-
da Siti Nurbaya melalui Fakultas an menjadi salah satu kecurigaan
Pertanian. Kemudian disusul oleh juga, apakah kemudian memang
Surya Paloh melalui Fakultas Ilmu ada kepentingan, ada kaitan-
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) nya dengan hal-hal yang berbau
pada 25 Juli 2022. Hal ini menye- pendanaan atau keberpihakan
babkan spekulasi liar di kalangan tertentu. Karena kita tidak bisa
publik terkait dengan perubah- menafikkan, pasca UB menjadi
an UB menjadi PTN-BH dengan PTN-BH atau bahkan di tahun
pemberian gelar kehormatan. ini, di bulan ini kita cukup mera-
Dengan latar belakang politik sakan perubahan yang signifikan
yang sama pada dua tokoh tersebut mengenai kehadiran pejabat
lantas menjadi alasan kecurigaan publik atau politisi yang hadir di
terhadap UB. Integritas kampus Brawijaya,” ujarnya (6/10).
pun dipertanyakan oleh banyak Lebih lanjut, ia juga menyam-
pihak terkait perubahan UB men- paikan kekhawatirannya akan mo-
jadi PTN-BH dengan kemudah- tif politik yang mungkin mempe-
annya dalam memberikan gelar ngaruhi praktik pemberian gelar
honoris causa kepada dua to- honoris causa ini. Mengingat
koh politik dari partai yang sama. setelah berubahnya status UB
menjadi PTN-BH terlihat adanya
Motif Pemberian Honoris fenomena politisi masuk kampus
Causa yang Pragmatis dan adanya pemberian gelar hono-
Pemberian gelar kehormatan ris causa dalam jarak waktu yang
pada dua tokoh politik dalam berdekatan.

BULETIN PERSPEKTIF 13

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

“ dana yang semakin besar. Mau
tidak mau mereka semakin ter-
goda untuk menjual gelar hono-
Mau tidak ris causa kepada pengusaha suk-
mau mereka ses atau politisi besar,” tuturnya.
semakin tergoda Ia melanjutkan, keuntungan
untuk menjual lain yang didapatkan kampus bisa
juga berupa program riset, ker-
gelar honoris causa ja sama, hibah, atau tender dari
kepada pengusaha sukses orang yang bersangkutan. Nova-
atau politisi besar. da kemudian menutup pendapat-
nya bahwa perubahan status dan
mudahnya pemberian gelar ke-
hormatan merupakan konsekuen-
si logis yang diterima kampus.
“Bagi saya sebenarnya ini “Karena semakin besarnya ke-
juga jadi variabel dari kecurigaan
kita apakah kemudian kebutuh- butuhan ekonomi sebuah kampus,
an pendanaan hari ini, ada kai- sistem support dia terpotong kare-
tannya dengan pemberian gelar na PTN-BH, mau tidak mau dia ha-
honoris causa UB. Secara track rus mencari dana dengan cara yang
record dan sejarah, ini cukup erat lebih cepat, salah satu alternatif-
kaitannya dengan kepentingan nya, berbicara tentang pemberian
pragmatis,” lanjutnya. honoris causa sebagai favor for a
favor, memberikan sesuatu untuk
Sejalan dengan hal ini, Nova- mendapatkan sesuatu,” jelasnya.
da Purwadi menambahkan, ter-
dapat korelasi tidak langsung Arif Budi Prasetya, salah satu
terkait dengan pragmatisnya uni- dosen Jurusan Ilmu Komuni-
versitas dalam memberikan kasi FISIP UB angkat suara
gelar kehormatan ini. menanggapi fenomena ini. “PTN-
BH memang sejauh ini menurut
“Korelasinya adalah pola pikir saya secara pribadi itu seperti pi-
manajemennya semakin berori- sau bermata dua. Di satu sisi me-
entasi pada untung dan rugi, se- mang itu akan menjadi semacam
makin pragmatis. Akhirnya demi kebebasan yang diterima untuk
mendapatkan dana, memberikan mengelola keuangan sebesar-be-
honoris causa itu lebih mudah. sarnya. Tetapi dari hal seperti itu
Karena dengan adanya PTN-BH, memang tidak menutup kemung-
kebutuhan dana lebih besar, ke- kinan pada hal-hal lain yang dira-
butuhan untuk mendapatkan pro- sa kurang tepat,” ujarnya (28/9).
gram untuk menutupi kekurangan

14 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 3 TAHUN 2022

Integritas UB sebagai Institu- tidak mempermudah dalam pem-
si Pendidikan berian gelar kehormatan. Pemberi-
Perubahan status PTN-BH an gelar tetap berdasarkan syarat-
dan pemberian gelar kehormatan syarat yang ada dan tidak menjadi
yang condong pada motif prag- ancaman terhadap integritas UB.
matis menimbulkan tanda tanya “Mungkin jika PTN-BH itu
pada integritas UB sebagai se- sebetulnya kalau ancaman terha-
buah perguruan tinggi. Hal ini dap integritas itu tergantung dari
selaras dengan pernyataan Nova- universitasnya sendiri. Jadi kalau
da Purwadi, “Saya rasa dalam du- universitasnya memberikan gelar
nia yang semakin pragmatis, in- itu tidak punya landasan yang
tegritas semakin dikorbankan.” kuat, itu yang bisa jadi jual beli
Novada kemudian menyoro- gelar itu. Kami di UB ini kan lebih
ti kiprah Siti Nurbaya dan Surya mengutamakan kalau kita beker-
Paloh yang sama sekali tidak ja sama, itu tentunya kan harus
memiliki kontribusi terhadap ada yang memberikan manfaat.
ilmu pengetahuan dengan ga- Jadi kita memberi gelar, dengan
gasan-gagasan ilmiah mereka se- gelar itu harapan kita, kita bisa
hingga pantas mendapatkan gelar memanfaatkan terutama sumber
kehormatan. Menurutnya, pem- daya manusia,” jelasnya (4/10).
berian ini lebih bersifat politis. Lebih lanjut, Arifin mengata-
“Tapi di satu sisi beliau (Siti kan manfaat yang ingin diraih
Nurbaya, red) tidak mengeluar- dari pemberian gelar honoris cau-
kan buku atau jurnal apapun yang sa ini untuk menambah jejaring
mengubah perspektif, minimal nasional maupun internasional.
di Indonesia tentang lingkungan. “Keuntungan yang diperoleh
Jadi, saya rasa, mereka berdua (Siti universitas itu adalah bagaimana
Nurbaya dan Surya Paloh, red) membawa Universitas Brawijaya
merupakan orang yang mendapat- di kancah nasional maupun in-
kan gelar honoris causa dengan ternasional. Apalagi jejaring pada
kepentingan politis,” ujar Novada. masa sekarang itu merupakan
Menanggapi hal tersebut, Ketua modal yang harus dimiliki untuk
Senat Akademik Universitas Bra- mengembangkan potensi yang
wijaya (SAU UB), Arifin menerang- dimiliki oleh perguruan tinggi,”
kan dengan adanya status PTN-BH ujarnya. (cns/prd/cf/gra)

BULETIN PERSPEKTIF 15

EDISI 3 TAHUN 2022 INFOGRAFIS

16 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022

Di Balik Honoris Causa Brawijaya

Malang, PERSPEKTIF – di Kampus Biru. Proses penguku-
Pagi hari itu (25/7) gerbang Uni- han gelar kehormatan ini rupanya
versitas Brawijaya (UB) ramai mendapatkan aksi protes. Berba-
dilalui berbagai jenis kendaraan. gai baliho ucapan selamat kepada
Baik kendaraan pribadi maupun Surya Paloh yang ada di sekitar
bus berukuran besar silih berganti Jalan Veteran ditempel lembaran
mengantarkan orang-orang ber- kertas dengan tulisan-tulisan se-
busana serba biru menuju Gedung perti “Obral Gelar Honoris Causa?
Samantha Krida. Karangan-ka- Siapa yang Punya Kepentingan?”
rangan bunga juga bertebaran di “Brawijaya Lagi Obral Gelar
setiap sisi kampus. Tapi bukan se- Honoris Causa,” dan
bagai simbol duka cita seperti bi- “Innalillahi, Tel-
asanya, karangan bunga ah Matinya In-
tersebut beri- tegritas UB.”
si ucapan se- Tindakan
lamat kepada tersebut
Ketua Umum ternyata ba-
Partai Nasdem, gian dari
Surya Dharma Pa- “Aksi Teror:
loh yang akan dianuge- UB Obral Gelar
rahi gelar Doktor Kehor- H.C.” oleh rumpun Ke-
matan atau Hono- menterian Koordinator
ris Causa (H.C.) Pergerakan Eksekutif
Bidang Sosiologi Po- Mahasiswa (EM) UB.
litik dari Fakultas Pramuja Yudha Pratama,
Ilmu Sosial dan Ilmu Menteri Kebijakan Wila-
Politik (FISIP) UB. Ilustrasi: Safira El yah dan Nasional EM
Namun di balik UB menceritakan aksi
hingar-bingar tersebut, pemberi- tersebut dilakukan karena peng-
an gelar honoris causa untuk anugerahan gelar doktor kehor-
Surya Paloh nyatanya tak disam- matan kepada Surya Paloh ku-
butbaik oleh beberapa kalangan rang transparan dan tidak ter-

BULETIN PERSPEKTIF 17

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

dapat partisipasi dari mahasiswa. nya partisipasi dan transparansi
Bahkan informasi mengenai dioptimalkan supaya semua ele-
proses pemberian gelar terse- men UB tahu dan paham agar tidak
but tidak pernah disampaikan ada asumsi liar kepada kampus
sebelumnya oleh pihak kampus. bahwa pemberian honoris causa
ini sarat kepentingan,” imbuhnya.
“Maka sangat wajar jika ada
opini publik dan kecurigaan dari Pramuja lanjut berpendapat
mahasiswa apakah ada intrik ter- jika UB tidak transparan terkait
tentu atau kepentingan tertentu pemberian gelar honoris causa,
dari pihak universitas terkait de- maka akan mencederai integri-
ngan pemberian gelar honoris tas kampus sendiri. “Saat ini ke-
causa itu sendiri,” tuturnya (6/10). percayaan kita (mahasiswa, red)
kepada pihak kampus makin
Menurut Pramuja, kampus se- lama kian pudar dengan adanya
harusnya memberikan transparan- praktik pemberian honoris cau-
si dan membuka partisipasi kepada sa yang serampangan dan sarat
publik mengenai penganugerahan akan kepentingan,” jelasnya.
gelar honoris causa. Alasan-ala-
san ilmiah mengenai terpilihnya Selain itu, EM juga menyoroti
tokoh-tokoh tersebut perlu dibuka fenomena kunjungan politisi yang
kepada publik sehingga tidak me- semakin intens ke UB. Mulai dari
nimbulkan rasa curiga.”Jika tidak penganugerahan gelar profesor
ada kepentingan-kepentingan se- kehormatan kepada politisi Par-
gelintir pihak, bagi saya seha- tai Nasdem, Siti Nurbaya Bakar
(25/6), hadirnya Prabowo Subian-
“rusnya dibuka-buka saja. Harus- to dalam Forum Dekan Ilmu-Ilmu
Harusnya Sosial Perguruan Tinggi se-In-
partisipasi dan trans- donesia (3/7), serta politisi-poli-
paransi dioptimalkan tisi lainnya lewat kegiatan ber-
supaya semua balut seminar, kuliah umum, dan
elemen UB tahu dan sarasehan kebangsaan.
paham agar tidak ada
asumsi liar kepada kam- Tidak transparannya proses
pus bahwa pemberian penganugerahan gelar honoris
honoris causa ini causa UB tak hanya dirasakan
sarat kepentingan. oleh mahasiswa saja, tapi juga dari
pihak dosen. Arif Budi Prasetya,
salah seorang dosen Jurusan Ilmu
Komunikasi FISIP UB mencerita-
kan hal ini. Ia mengatakan baru
mendapatkan kabar mengenai ke-

18 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022

datangan Surya Paloh ke UB dua Proses yang tidak transparan
hari sebelumnya (23/7). Namun, dan kilat ini menimbulkan ba-
Arif sama sekali tidak mengeta- nyak asumsi khalayak mengenai
hui jika maksud dari kedatangan kampus yang mungkin saja ber-
tersebut adalah untuk menerima afiliasi dengan salah satu partai
gelar doctor honoris causa dari politik. Selaras dengan pernyata-
FISIP. Kiranya, kedatangan Surya an Pramuja Yudha bahwa pembe-
Paloh hanya untuk mengisi se- rian gelar honoris causa kepada
minar wawasan kebangsaan yang dua tokoh dari partai yang sama
biasanya diadakan oleh kampus. menguatkan kecurigaan maha-
siswa terhadap masalah penga-
“Setelah dari situ (peng- nugerahan gelar kehormatan UB
anugerahan gelar honoris causa ini. Apalagi dua tahun mendatang
Surya Paloh, red) saya dengar dari yaitu pada 2024, Indonesia akan
teman-teman (dosen, red) banyak menghadapi pemilihan umum
suara-suara yang mempertanya- (pemilu) yang merupakan kon-
kan begitu. Mengapa kok beliau testasi politik terbesar di tanah air.
(Surya Paloh, red) yang terpilih,”
tutur Ketua Pengelola Sistem In- “Jangan-jangan justru dengan
formasi, Infrastruktur, Teknologi adanya latar belakang partai poli-
Informasi dan Kehumasan (PSIK) tik yang sama, prosesnya tidak
FISIP UB ini (28/9). ideal, dan partisipasi publik yang
Ada Apa dengan UB dan Nas- tidak optimal, serta ketiadaan
dem? transparansi, maka bisa kita asum-
sikan kecurigaan menjadi mening-
Polemik pemberian gelar ho- kat karena hal tersebut membe-
noris causa terhadap Surya Paloh rikan sinyal-sinyal adanya kepen-
oleh FISIP UB tak lepas dari latar tingan di balik pemberian hono-
belakangnya sebagai pimpinan ris causa tersebut,” jelas Pramuja.
Partai Nasdem. Apalagi sebelum-
nya, UB juga menganugerahi gelar Ia lanjut bertutur jika praktik
Profesor Honoris Causa kepada pemberian gelar honoris causa
salah satu tokoh Partai Nasdem kepada politisi menjelang pemi-
lain yaitu Siti Nurbaya Bakar da- lu memunculkan dugaan adanya
lam Bidang Ilmu Manajemen proses transaksi. Menurut Pramu-
Sumber Daya Alam dari Fakul- ja, pemberian gelar kehormatan
tas Pertanian (FP) pada Sabtu kepada politisi dapat berpengaruh
(25/6) lalu. Bahkan, pemberian positif pada meningkatnya elekta-
dua gelar kehormatan ini tak me- bilitas. Mengingat dengan adanya
makan waktu lebih dari sebulan. gelar ini bisa menimbulkan ke-
percayaan dari masyarakat bah-

BULETIN PERSPEKTIF 19

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

“ ...pemberian gelar Sementara itu, Novada Pur-
wadi dari Komite Pendidikan
UB, sebuah organisasi yang fokus
pada permasalahan komersiali-
kehormatan kepada sasi pendidikan turut menyam-
dua anggota partai paikan pendapatnya mengenai
Nasdem oleh UB hal ini. Ia menyatakan pemberi-
an gelar kehormatan kepada dua
cenderung lebih kepada anggota partai Nasdem oleh UB
alasan untung dan rugi cenderung lebih kepada alasan
daripada keberpihak- untung dan rugi daripada ke-
an politik tertentu. berpihakan politik tertentu.

“Mungkin salah satu partai
yang dirasa lebih mudah untuk
di-lobby oleh Brawijaya adalah
Nasdem, maka mendekatnya pasti
wa politisi tersebut mempunyai ke Nasdem. Katakanlah jika yang
kualitas dan kapasitas tertentu mudah di-lobby Partai Demokra-
yang diakui oleh perguruan tinggi. si Indonesia Perjuangan (PDIP,
“Begitu juga dengan pihak pem- red), maka yang didekati PDIP.
beri (perguruan tinggi, red) yang Saya rasa ini memang politis,
mungkin ada kepentingan-kepen- tapi bukan berasal dari simpati
tingan tertentu di balik pemberian loyalitas terhadap salah satu par-
gelar honoris causa,” lanjutnya. tai. Ini lebih menimbang dana
yang bisa diambil lebih cepat
Pendapat lain datang dari pi- dari mana,” jelas Novada (1/10).
hak dosen UB yaitu Arif Budi Pra-
setya. Ia berharap kampus tidak Ia kemudian menyinggung
disusupi oleh kepentingan-kepen- ihwal kapasitas Surya Paloh dan
tingan politik karena akan meng- Siti Nurbaya yang menurutnya
ancam kebebasan akademik. Arif belum pantas menerima gelar ho-
lebih setuju jika kampus tetap noris causa. Novada berpendapat
fokus memecahkan masalah-ma- Surya Paloh sama sekali tidak
salah yang ada di masyarakat dari- memiliki kontribusi terhadap
pada ikut dalam politik praktis. ilmu politik karena gagasannya
mengenai Restorasi Indonesia
“Apalagi dalam waktu tak sam- hanya merupakan opini pribadi
pai dua bulan, dua tokoh tersebut terhadap perspektif masa lalu. Be-
sama-sama mendapatkan gelar gitu juga mengenai Siti Nurbaya
honoris causa. Saya harap ke- yang memiliki citra negatif dari
murnian perguruan tinggi tetap
terjaga,” katanya.

20 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022

organisasi-organisasi lingkun- an negara dan almamater.
gan terhadap kinerjanya sebagai Arifin kemudian memberikan
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK). “Saya rasa contoh seperti penganugerah-
dari sudut pandang apapun ku- an gelar profesor honoris causa
rang pantas untuk mendapatkan bagi Siti Nurbaya dilatarbelakangi
gelar honoris causa,” imbuhnya. oleh Fakultas Pertanian yang ingin
mendirikan sebuah fakultas baru
Menanggapi hal ini, Ketua Se- dalam bidang kehutanan. Maka
nat Akademik Universitas Brawi- dari itu, kerjasama dapat dilaku-
jaya (SAU UB), Arifin, mengatakan kan dengan Kementerian LHK
pemberian gelar honoris causa terkait fasilitas yang bisa diman-
kepada dua tokoh Partai Nasdem faatkan untuk pengembangan
tersebut hanya kebetulan semata. ilmu kehutanan. Selain itu, ia
“Sebetulnya itu kebetulan saja,” menganggap Siti Nurbaya mem-
tuturnya saat ditemui Tim Pers- punyai jaringan internasional,
pektif. Namun ketika ditanya me- sehingga bisa memudahkan ker-
ngenai alasan terpilihnya dua to- jasama UB dengan KLHK dan
koh di atas, Arifin menyatakan pi- lembaga-lembaga internasional.
hak program studi pengusul yang
lebih tahu mengenai hal tersebut. Co-Promotor Doctor Hono-
ris Causa FISIP UB untuk Surya
“Jadi program studi meng- Paloh, Ahmad Imron Rozuli me-
usulkan karena pertimbangan- ngaku tak ada hubungan sama
nya sudah macam-macam. Setelah sekali antara penganugerahan ge-
mengusulkan, dekan membentuk
tim promotor. Promotor itu me- “lar kehormatan dari FISIP dan
nilai layak atau tidak tokoh terse-
but menerima gelar honoris cau- ...praktik
sa. Fakultas itu menyaring, jadi pemberian gelar
kepentingan apa-apa itu di mereka honoris causa kepada
(yang tahu, red),” jelasnya (4/10). politisi menjelang
pemilu memunculkan
Arifin menambahkan, setelah dugaan adanya proses
pengusulan dari fakultas, rektor transaksi.
berhak memberikan Surat Ke-
putusan Pengangkatan Honoris
Causa atas persetujuan SAU. In-
dikator yang menjadi pertimbang-
an SAU adalah tokoh tersebut mem-
punyai reputasi nasional atas kon-
tribusinya terhadap pembangun-

BULETIN PERSPEKTIF 21

EDISI 3 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

FP UB. Bahkan, sebelumnya tak mengenai kepentingan itu tidak
ada komunikasi yang dibangun bisa ditolak,” jelas Imron.
oleh dua fakultas pengusul hono- Tarik-ulur Honoris Causa
ris causa bagi tokoh-tokoh Nas- Surya Paloh
dem ini. “Tiba-tiba saja FP men-
yasar ibu menteri (Siti Nurbaya, Gedung Samantha Krida UB
red), padahal kita sudah menghu- seketika penuh dengan gemuruh
bungi pak Surya Paloh dari akhir tepuk tangan saat Surya Paloh
tahun 2019,” tutur Imron (8/11). resmi dianugerahi Gelar Doktor
Kehormatan oleh Dekan FISIP
Ia kemudian berujar dalam UB pada Senin (25/7) lalu. Me-
proses pemberian dua gelar ke- dia-media dengan santer mem-
hormatan ini, FISIP lebih dahulu beritakan Surya Paloh telah dia-
membangun komunikasi dengan nugerahi gelar doktor kehormatan
Surya Paloh, kemudian disusul oleh UB. Termasuk UBTV yang
oleh FP yang mengusul Siti Nur- menyiarkan secara langsung aca-
baya. Namun, proses pemberian ra ini melalui kanal Youtubenya.
gelar honoris causa kepada Siti Bahkan Metro TV menayangkan
Nurbaya lebih cepat dirampungkan pidato promovendus Surya Paloh
atas instruksi dari rektor UB pada berjudul “Meneguhkan Kembali
saat itu, Nuhfil Hanani, karena Politik Kebangsaan” yang telah di-
menjelang akhir masa jabatannya. tonton sebanyak sepuluh ribu kali.

Imron lalu menerangkan niat Namun yang tak banyak diketa-
FISIP memberikan gelar kehor- hui, acara penganugerahan gelar
matan bagi Surya Paloh agar da- Doctor Honoris Causa Surya Paloh
pat memperoleh manfaat seperti tersebut masih dalam tahap uji
pengembangan dalam bidang me- publik di ranah fakultas dan belum
dia yang dapat memfasilitasi per- diusulkan ke tingkat universitas.
kembangan Jurusan Ilmu Komu- Hal ini seperti yang disampaikan
nikasi atau UBTV. “Kepentingan oleh Arifin selaku Ketua SAU UB.
FISIP (memberi gelar kehormatan,
red) ya untuk UB,” imbuhnya. “Si Surya ini sebenarnya
ranahnya masih ada di FISIP.
Selain itu, alasan menganuge- Sehingga sampai sekarang kita
rahi gelar honoris causa kepada masih menunggu laporan uji pu-
Surya Paloh karena tidak sedang blik tersebut, apakah layak atau
memegang jabatan apapun di tidak (menerima gelar hono-
pemerintahan. “Kami (FISIP, red) ris causa, red). Jadi itu masih
tidak mau orang yang menja- nunggu prosesnya dari FISIP,”
bat menteri karena itu rentan ujarnya. Arifin menambahkan,
malahan. Artinya, eksistensi

22 BULETIN PERSPEKTIF

KHUSUS EDISI 3 TAHUN 2022
LAPORAN
penganugerahan gelar Doctor Ho-
noris Causa Surya Paloh tersebut
masih dalam tahap persiapan.

“Ketika ditanya apakah gelar
“Dr. (H.C.)” sudah bisa disemat-

kan kepada Surya Paloh, Arifin ...yang tak banyak
hanya menjawab singkat, “Kalau diketahui, acara peng-
(waktu, red) itu yang memberikan anugerahan gelar Doctor
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Honoris Causa Surya Paloh
Ilmu Politik yah,” namun ia tidak tersebut masih
memberikan penjelasan lebih lan-
jut mengenai pertanyaan tersebut.
Padahal dalam wawancara dengan dalam tahap uji publik
Tim Perspektif, Arifin sempat di ranah fakultas dan belum
mengatakan yang berhak mem- diusulkan ke tingkat
berikan gelar honoris causa sesuai universitas.
dengan Peraturan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Pemberian rahan gelar doctor honoris causa.
Gelar Doktor Kehormatan adalah Kini, kata Imron, FISIP sedang
pimpinan universitas yaitu rektor.
memproses pengusulan gelar Dok-
Co-Promotor Doctor Hono- tor Kehormatan Surya Paloh ke
ris Causa Surya Paloh dari FISIP pihak universitas. “Kita lagi cari
UB, Ahmad Imron Rozuli ketika sesuatu yang istimewa (dari sepak
ditemui Tim Perspektif membenar- terjang Surya Paloh, red). Ini se-
kan hal ini. Ia mengaku acara yang dang dirancang beberapa teman
dilakukan di Gedung Samantha dengan pihak rektorat untuk me-
Krida tersebut hanya merupakan mastikan ini layak (pemberian
uji publik di tingkat fakultas dan gelar doktor kehormatan, red),”
belum sampai pada penganuge- jelasnya. (gra/fnh/los/uaep)

BULETIN PERSPEKTIF 23

EDISI 3 TAHUN 2022 OPINI

Honoris Causa:
Senjakala Integritas UB

Senyum sumringah yang terpan- The Policy of Honoris Causa Doctor-
car disertai riuh tepuk tangan para ate in Indonesia Higher Education
pejabat kampus dan pemerintah se- 2000-2020 (Mudzakkir, Bustami,
nantiasa berpadu saat penganuge- Ikomatussuniah & Maler, 2021), me-
rahan gelar kehormatan atau hono- nemukan bahwa terdapat 150 gelar
ris causa (H.C.) teranyar Universitas doctor honoris causa yang diberi-
Brawijaya (UB) kepada Siti Nurbaya kan oleh perguruan tinggi di Indone-
Bakar dan Surya Dharma Paloh. Dua sia pada medio 2000-2020. Jurnal
politisi kondang dari partai Nasdem ini juga memaparkan bahwa politisi
ini dianugerahi gelar kehormatan dan pejabat pemerintah merupakan
dari fakultas yang berbeda. Siti Nur- golongan sosial yang paling sering
baya diberikan gelar pada 25 Juni mendapatkan gelar doktor kehor-
2022 oleh Fakultas Pertanian (FP), matan yaitu sebanyak 74. Jumlah
kemudian disusul oleh Surya Paloh di tersebut sangat jauh dibandingkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik golongan akademisi yang hanya mam-
(FISIP) pada 25 Juli 2022. pu mengumpulkan 28 gelar doktor ke-
Jangka waktu pemberian yang cu- hormatan. Padahal kita semua tahu,
kup singkat kepada dua tokoh ini akademisi adalah orang-orang
bukanlah hal yang sangat selalu bergelut dengan ilmu pen-
mengejutkan, mengingat getahuan dan teknologi, tapi
akhir-akhir ini perguruan malah kalah pamor dengan
tinggi di Indonesia sedang politisi dan pejabat di mata
ramai-ramainya meng- para pemberi gelar ke-
obral gelar honoris causa hormatan ini.
kepada politisi, pejabat peme- Fakta bahwa politisi dan
rintah, dan pebisnis terna- pejabat pemerintah meru-
ma tanah air. Tak hanya dari pakan golongan yang pa-
kalangan tersebut, mantan ling banyak mengoleksi
napi koruptor pun turut gelar doctor honoris cau-
menjadi target dari sa menciptakan du-
praktik pemberian gaan lebih dalam
gelar yang ka terhadap prak-
tanya terhor- tik-praktik
mat ini. pemberian
Jurnal yang sarat ke-
Ilustrasi: Fizza Aqilla

24 BULETIN PERSPEKTIF

OPINI EDISI 3 TAHUN 2022

pentingan dan serampangan. Apala- matis tertentu? Pasalnya alasan resmi
gi jika menilik kasus yang terjadi di yang ilmiah mengapa tokoh-tokoh
Amerika Serikat. Gelar honoris causa tersebut menerima gelar kehormatan
secara serampangan diberikan kepada tak pernah diberikan secara transpa-
para artis dan musisi terkenal, tokoh ran kepada publik.
politik, pengusaha kaya, dan donatur
kampus demi mendapatkan publisi- Berkaca pada Permenristekdikti
tas dan uang (theconversation.com). Nomor 65 Tahun 2016 Pasal 1, gelar
Fenomena yang serupa juga telah ter- doktor kehormatan diberikan kepada
lihat di Indonesia. perorangan yang mempunyai jasaja-
sa yang luar biasa dalam Ilmu Pen-
Misalnya pemberian gelar honoris getahuan dan Teknologi dan/atau
causa kepada Megawati oleh IPDN berjasa dalam bidang kemanusiaan.
Jawa Barat tahun 2018 terjadi pe- Namun definisi ini rupanya cukup
langgaran administratif karena yang kontradiktif terhadap dua tokoh
bersangkutan tidak menamatkan Nasdem yang menerima honoris
pendidikan sarjana. Begitu juga de- causa UB. Siti Nurbaya misalnya
ngan UNNES yang memberikan gelar pernah menjadi kontroversi akibat
doctor honoris causa kepada mantan cuitannya mengenai pembangunan
napi koruptor Nurdin Halid. Apalagi besar-besaran di era Joko Widodo
kasus UNY yang memberikan gelar tak bisa berhenti dengan dalih emisi
honoris causa kepada Abdul Halim, karbon dan deforestasi. Hal ini lantas
Menteri Desa Tertinggal di tengah mendapatkan banyak kritikan terma-
langkah sang rektor yang sedang men- suk dari Greenpeace Indonesia yang
calonkan diri sebagai Bupati Gunung
Kidul, Yogyakarta. Contoh-contoh ini “mengatakan pernyataan Siti Nur-
memperlihatkan bahwa pemberian
gelar kehormatan di Indonesia sangat Gelar honoris causa
rawan menjadi alat balas budi, politik secara serampangan
praktis, dan penggalangan uang. Alha- diberikan kepada
sil, universitas yang seharusnya ber- para artis dan musisi
fungsi sebagai penjaga moral bangsa terkenal, tokoh politik,
kian tergerus integritas dan kredibi- pengusaha kaya, dan dona-
litasnya di hadapan publik karena tur kampus demi mendapat-
tunduk pada kepentingan pragmatis kan publisitas dan uang
serta politis. (theconversation.com)

Menilik kembali dua tokoh hono-
ris causa UB yang sama-sama berlatar
belakang sebagai politisi, bahkan dari
satu partai yang sama sontak menim-
bulkan tanda tanya. Apakah pembe-
rian tersebut benar-benar ditimbang
dengan kaidah-kaidah ilmiah, atau
hanya berdasarkan kepentingan prag-

BULETIN PERSPEKTIF 25

EDISI 3 TAHUN 2022 OPINI

baya bertentangan dengan komitmen untuk memuluskan kepentingan po-
Indonesia dalam melindungi alam litik pribadi serta partainya guna
pada KTT COP-26 di Glasgow, Skot- mendapatkan kekuasaan – tentunya
landia (suara.com). tak semata-mata untuk kepentingan
Kontradiksi paling nyata adalah masyarakat.
sikap Kementerian Lingkungan Hi- Orasi ilmiahnya “Meneguhkan
dup dan Kehutanan (KLHK) di bawah Kembali Politik Kebangsaan” yang
kepemimpinan Siti Nurbaya, mela- disampaikan saat penganugerahan
rang beberapa peneliti asing dalam gelar Doktor Kehormatan bidang So-
melakukan riset karena publikasi siologi Politik dirasa tidak menun-
salah satu peneliti tersebut yang mem- jukan terobosan baru terhadap ilmu
bantah klaim KLHK terkait populasi politik dan sosiologi. Bahkan terkesan
orangutan di Sumatera (mongabay. hanya memuat pendapat-pendapat
co.id). Hal ini tentunya sangat meng- normatif terhadap kondisi perpoliti-
gelikan karena seorang guru besar ke- kan tanah air yang sebenarnya sudah
hormatan malah anti terhadap kritik kita ketahui saat pelajaran pendidikan
dan pengetahuan. kewarganegaraan (PKN) di sekolah
Begitu juga ketika berbicara me- menengah.
ngenai gagasan FOLU Net Sink 2030 Dengan ini maka tak ada alasan
yang dibacakannya saat penganuge- yang pantas bagi UB untuk meng-
rahan gelar Profesor Honoris Cau- anugerahi Siti Nurbaya dan Surya
sa bidang Manajemen Sumber Daya Paloh gelar honoris causa sesuai
Alam. Gagasan tersebut bukanlah dengan ketentuan Permenristekdikti
gagasan orisinil dari Siti Nurbaya se- Nomor 65 Tahun 2016. Pasalnya dua
orang, namun merupakan hasil kerja tokoh tersebut tidak mempunyai jasa
kolektif dari Kementerian LHK. Maka dan kontribusi apa-apa terhadap ilmu
tak tepat jika menganggap FOLU Net pengetahuan, teknologi, dan kemanu-
Sink serta-merta merupakan jasanya siaan. Lantas dugaan UB mengobral
dalam ilmu pengetahuan dan teknolo- gelar kehormatan untuk mendapat-
gi sehingga pantas mendapatkan gelar kan keuntungan pragmatis semakin
kehormatan. menguat. Apalagi pemberian dua
Tak lain dengan Siti Nurbaya, gelar kehormatan yang begitu kilat
Surya Paloh juga terlihat tak punya dan tertutup bagi khalayak UB sendi-
kontribusi apa-apa terhadap ilmu ri. Hal ini akhirnya merusak integritas
pengetahuan, teknologi, dan kema- UB sendiri karena memberikan gelar
nusiaan. Jika dibilang ia merupakan kehormatan secara serampangan
tokoh kebebasan pers Indonesia, ten- kepada politisi yang tentunya sarat
tunya tak adil jika kita tidak melihat kepentingan dan membuka peluang
bagaimana Surya Paloh memanfaat- adanya proses-proses transaksi di
kan perusahaannya, Media Group balik layar.

Penulis bernama Gratio Ignatius Sani Beribe, mahasiswa Ilmu Peme-
rintahan 2020 yang sekarang aktif di LPM Perspektif Divisi Redaksi.

26 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 3 TAHUN 2022

Ragam Kontradiksi Orasi Ilmiah Surya Paloh

Ilustrasi: Fizza Aqilla

Universitas Brawijaya (UB) beliau ini adalah tokoh perlawan-
memberikan gelar Doktor Hono- an ketidakadilan pers pada masa
ris Causa (H.C.) di Bidang Sosi- orde baru, ketiga beliau membuat
ologi Politik dari Fakultas Ilmu gagasan baru tentang restorasi
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Indonesia, serta mencetuskan ide
pada Senin 25 Juli 2022. Pembe- politik tanpa mahar,” ungkap Sho-
rian gelar kehormatan tersebut lih.
merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh FISIP UB. Dalam Surya Paloh memang tercatat
sambutan yang dilakukan Dekan sebagai salah satu orang yang
FISIP, Sholih Mu’adi di acara si- banyak terlibat dalam perjuang-
dang pemberian gelar tersebut, an pers di masa orde baru. Pada
menyampaikan setidaknya ter- 1978, Harian Prioritas milik Surya
dapat empat alasan yang menjadi Paloh mengalami pembredelan.
dasar dari pemilihan Surya Paloh Selain Harian Prioritas, terdapat
untuk mendapatkan gelar doktor banyak media lain yang mengala-
kehormatan. mi hal sama seperti Harian Kom-
pas, Majalah Tempo, Fokus, Sinar
“FISIP menetapkan beliau se- Harapan dan masih banyak lagi
bagai penerima doktor HC ini (Tribuana,2019). Praktik pembre-
bukan tanpa dasar, yang pertama delan tersebut merupakan kezali-
beliau aktif dalam pembebasan man dari rezim Soeharto. Namun
sandera di Filipina, yang kedua ketika orde baru tumbang dan ber-

BULETIN PERSPEKTIF 27

EDISI 3 TAHUN 2022 RISET

ganti kepemimpinan, Surya Paloh Pada orasi tersebut, Surya
kembali dengan Media Group dan paloh memposisikan dirinya seba-
Metro TV. Namun, perlawanan gai pribadi serta sebagai pimpinan
yang dilakukannya di masa orde salah satu partai politik, yakni
baru jarang dimunculkan, dan ia Parta Nasdem. “Sebagai priba-
sendiri terjun langsung di dunia di dan sebagai seorang pimpinan
politik bersama Partai Nasdem. partai politik saya mengajak [...],”
Sebutan sebagai aktivis pers yang ungkapnya dalam orasi ilmiah.
menjadi salah satu pemberian Pernyataan tersebut menjelaskan
gelar doktor HC Surya Paloh apa- bahwa orasi yang disampaikan Sur-
kah masih relevan? Mengingat ya, merupakan pesan dari dirinya
arah media yang dilakukannya serta Partai Nasdem sebagai sa-
saat ini sangat kental dengan akti- lah satu partai politik di Indonesia.
vitas politik dari partai politik mi-
liknya. Setidaknya terdapat dua poin
yang dapat dikritisi dari orasi il-
Pada tahun 2013, Komisi penyi- miah yang disampaikan oleh Surya
aran Indonesia (KPI) memberikan Paloh tersebut. Yang Pertama ada-
sanksi terhadap enam lembaga lah terkait kritiknya terkait elit di
penyiaran yang dinilai tidak pro- Indonesia dan yang kedua adalah
porsional dalam penyiaran poli- kritik terkait politik identitas di
tik, khususnya terkait pemilu saat Indonesia.
itu. Salah satu dari enam lembaga Kritik Elit oleh Elit
tersebut adalah Metro TV milik
Surya Paloh. Hal tersebut tentu se- Surya Paloh mengkritik aktivi-
suai dengan netralitas media dan tas elit politik maupun ekonomi
bertentangan dengan undang-un- yang ada di Indonesia. Menurutnya
dang penyiaran. elit tersebut banyak menyusahkan
masyarakat kecil. Berikut adalah
Dalam upacara pemberian kutipan dalam orasi ilmiahnya:
gelar Doktor HC Surya paloh me-
nyampaikan orasi ilmiah dengan “Demikian pula di tanah air,
judul “Meneguhkan Kembali Poli- mungkin benar bahwa ketimpang-
tik Kebangsaan”. Pada kesempat- an masih menjadi masalah bagi
an tersebut, Surya menyampaikan bangsa kita ini. Tentu bukan meru-
orasinya sepanjang 3.363 kata pakan suatu hal yang asing bagi
yang membahas seputar pemilu, kita, bahwa dengan data yang
kekuasaan, demokrasi, partai poli- menyebutkan 60% aset nasional
tik, konflik dan polarisasi sosial, negeri ini hanya dikuasai oleh 1%
politik identitas, serta gagasan ter- penduduknya. Sebuah kenyata-
kait politik kebangsaan. an yang tidak adil dan tidak perlu

28 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 3 TAHUN 2022

dibantah saya kira, karena pada dengan adanya perusahaan ter-
kenyataanya soal ini masih men- sebut akan menimbulkan bencana
jadi pekerjaan rumah kita bersa- yang mengancam kelestarian alam
ma,” ungkap Surya. (Hanafiah, 2020).

Kritik tersebut sedikit ber- Dalam orasi ilmiahnya, Surya
tentangan lantaran Surya Paloh Paloh juga menyampaikan perha-
sendiri merupakan elit media yang tianya terhadap kondisi sosial dan
ada di Indonesia. Tidak hanya ekonomi yang dialami masyarakat
pengusaha media yang besar, ter- saat pandemi.
dapat gurita bisnis yang dimiliki-
nya. Rofiyandi (2022) menjelas- “Seperti kita rasakan bersama,
kan di bidang media dirinya memi- dampak pandemi Covid-19 tidak
liki Media Group yang menaun- hanya menyerang aspek kesehat-
gi media penyiaran, cetak dan an, tapi juga aspek sosial dan
digital seperti Metro TV, Harian ekonomi. Usaha besar maupun ke-
Media Indonesia, dan Lampung cil mengalami penurunan bahkan
Post. Sementara itu terdapat pula tidak sedikit yang gulung tikar.
bisnis di bidang katering yaitu PT. Ratusan ribu tenaga kerja diru-
Indocater, di bidang perhotelan mahkan, di-PHK. Sektor-sektor
terdapat Media Group Hospitality informal terpaksa melakukan ban-
yang mengelola Intercontinental yak penyesuaian,” ungkap Surya
Bali Resort, The Papandayan, dan dalam orasinya.
The Media Hotel and Tower. Serta
yang terakhir adalah perusahaan Ungkapan tersebut terasa kon-
di bidang pertambangan yaitu tradiktif lantaran di salah satu per-
PT Emas Mineral Murni (emas), usahaan Surya Paloh yaitu Ho-
PT Pusaka Marmer Indahraya tel Papandayan, telah melakukan
(marmer), dan PT Surya Energi pemecatan terhadap 198 pekerja
Raya (migas). dengan alasan renovasi. Padahal
alasan renovasi tidak dibenarkan
Perusahaan PT Emas Mineral secara hukum ketatanegaraan.
Murni tercatat pernah bermasa- Para karyawan kecewa lantaran
lah dengan masyarakat di Aceh Media Group mencoba mempenga-
lantaran perusahaan tersebut me- ruhi media cetak maupun elektro-
masuki kawasan hutan adat dan nik untuk tidak memberitakan ma-
kawasan ekosistem Leuser. Masya- salah di Bandung tersebut (Septi-
rakat di Kecamatan Beutong Bang- yaning, 2010).
galang, Kabupaten Nagan Raya Praktik Politik dan Identitas
menolak tegas kehadiran peru- dalam Media
sahaan ini. Masyarakat khawatir
“Eksploitasi politik identitas

BULETIN PERSPEKTIF 29

EDISI 3 TAHUN 2022 RISET

hanya akan menciptakan fragmen-
tasi sosial yang mengancam bah-
kan merongrong eksistensi dan

“pondasi negara bangsa ini, praktik
ini sangat nyata dan bahkan sangat Eksploitasi politik
ekspresif ini adalah sebuah situasi identitas hanya akan
ekspresi [...] untuk memproduksi menciptakan fragmentasi
simbol-simbol yang paling primitif sosial yang mengancam
dalam relasi sosial politik peradab- bahkan merongrong
an manusia yaitu relasi keluarga, eksistensi dan
suku atau agama. Pengalaman dua pondasi negara
Pilpres terakhir cukup menjadi bangsa ini...
pelajaran yang bagi kita semua
bahwa kompetisi dalam pemilu
bukanlah segalanya,” tutur Surya
Paloh dalam orasi ilmiahnya.
Dari kutipan tersebut, Surya
Pemilihan gubernur DKI Ja-
Paloh mengkritik praktik-praktik karta 2017, Partai Nasdem menja-
politik identitas yang diantara- di salah satu partai yang pertama
nya memanfaatkan relasi keluar- yang mengusung pasangan Basuki
ga, suku, serta agama. Dalam kon- Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dja-
testasi politik di Indonesia, Surya rot. Harian Media Indonesia cen-
Paloh melalui Partai Nasdem mau- derung proaktif dalam pemberita-
pun Media Group banyak terlibat annya mengenai Ahok dan Djarot,
secara langsung. Surya Paloh dan baik dalam pemberitaan maupun
Partai Nasdem juga kerap meng- dalam memberikan ruang kolom
kampanyekan perlawanan terha- foto yang lebih luas pada rubrik
dap politik identitas. Namun, pada Pilkada untuk pasangan Ahok
prakteknya, dalam dua kontestasi dan Djarot dibandingkan dengan
politik yakni pemilihan gubernur kedua pasangan yang lain (Aliyah,
DKI Jakarta 2017 dan pemilihan 2017). Menurut Aliyah, pemberita-
umum 2019, Surya paloh melalui an mengenai Ahok juga lebih dieks-
Media Group dan Partai Nasdem pos ketimbang calon lainnya. Se-
memiliki dua sikap yang berbeda. lain itu, banyak pejabat di Media
Jadi sebenarnya Surya Paloh tidak Indonesia yang juga merangkap
pernah sepenuhnya terlepas dari jabatan di Partai Nasdem, seperti
politik identitas, yang ada hanya Lestari Moerdijat yang menjabat
keberpihakan politik media dan wakil ketua Media Group sekaligus
partai politik. Korwil Nasdem, Elman Saragih

30 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 3 TAHUN 2022

sebagai dewan redaksi dan ketua Kondisi yang berbeda terjadi
Nasdem Sumatera Utara, Laurens pada Media Group dan Partai Par-
Lato, dan Saur Hutabarat yang tai Nasdem di Pemilu 2019. Saat
juga sebagai dewan redaksi (Ali- itu Partai Nasdem menyatakan
yah, 2017). dukungan terhadap pasangan Jo-
kowi-Ma’ruf. Pada pemilu ini ter-
Ketika terjadi kasus penista- lihat pemberitaan dari medcom.id
an agama yang menyeret Ahok, terkesan mendukung politik iden-
Partai Nasdem dan Media Group titas yang dilakukan oleh pasangan
merespon keras hal tersebut, se- Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut ter-
akan-akan membangun citra bah- lihat dari pola pemberitaan yang
wa Surya Paloh menolak praktik diterbitkan, seperti: “Ma’ruf: Saya
politik identitas yang terjadi pada Punya Darah Madura dan Aros-
Ahok. Hal tersebut dapat dilihat baya”, “Jokowi Mencintai Kiai dan
dari framing media pada pembe- Santri”, “Jokowi Juga Berdarah
ritaan Ahok. Boyolali”, dan “Ma’ruf Bertandang
ke Pondok Pesantren Al-Hidayat”
Misalnya respon metrotvnews. (Farida dan Gafar, 2019).
com (saat ini medcom.id) bahwa
Ahok dinilai tidak bersalah, jus- Hal tersebut kembali menun-
tru mengedukasi warga. Selain jukkan bahwa seluruh pemberi-
itu, metrotvnews.com cenderung taan yang dilakukan oleh Media
membingkai peristiwa ini bah- Group selaras dengan arah politik
wa Ahok sebagai korban politik dari Partai Nasdem. Serta Surya
identitas, didasari oleh argumen Paloh juga tidak sepenuhnya
bahwa peristiwa ini menjadi bola mempraktikkan kampanye anti
panas ketika Pilkada DKI Jakar- politik identitas. Saat ini, me-
ta berlangsung (Sarohmawati dan nyambut pemilu 2024 Partai Nas-
Firman, 2017). Terlihat juga pem- dem bahkan memutuskan untuk
belaan metrotvnews.com dari jud- mengusung Anies Baswedan, salah
ul berita yang diterbitkan seperti: satu tokoh dari perseteruan politik
“Ahok:SayaTidakBerniatMeleceh- identitas di Pilkada DKI Jakarta
kan Ayat Al-Quran”, “Nusron: Ahok tahun 2017. Meskipun 2024 ma-
Mengedukasi Warga, Bukan Me- sih jauh, tapi pemberitaan terkait
nistakan Agama”, dan “Ketika Ahok pencalonan tersebut sudah ramai
Kenang Sang Ibu Angkat yang Seo- dilakukan. (Litbang)
rang Muslim”.

BULETIN PERSPEKTIF 31

EDISI 3 TAHUN 2022 SASTRA

Tanda Tanya Kami

Ilustrasi: Safira El

Tanpa mengurangi rasa hormat kami,
Gelar kehormatan yang diternak untuk jual beli
Tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali babi

Gelar kehormatan yang tersusun atas nilai
independensi

Ternyata lebih mahal di transaksi
Daripada makna dan arti

Kehormatan yang dikomoditi
Mungkinkah ada kepentingan berdasi yang

diakomodasi perguruan tinggi?
Kelompok oportunis pragmatis yang sudah

disetubuhi ambisi
Melecehkan kebebasan akademik atas nama

restrukturisasi dan harmonisasi
Berkilah demi pemolesan citra diri dan reputasi

Penulis bernama Azizah Novi Amelia, mahasiswa Hubungan Interna-
sional 2021 yang sekarang aktif di LPM Perspektif Divisi Sastra.

32 BULETIN PERSPEKTIF

RESENSI EDISI 3 TAHUN 2022

Bad Education: Kasus Korupsi Terbesar di
Dunia Pendidikan Amerika

Judul Film : Bad Education

Durasi : 108 menit

Distributor : HBO Films

Tahun Rilis : 2019

Sutradara : Cory Finley

Penulis Naskah : Mike Makowsky

Pemeran : Hugh Jackman, Allison-

Janney, Geraldine Viswanathan, Alex Wolf,

Rafael Casal, Stephen Spinella, Annaleigh

Ashford, dan Larry Romano

Resensi Oleh : Febryana Rizka Damayanti

“ Sumber foto: imdb.com
...korupsi tidak melulu harus bernilai miliar, triliun, tetapi dari
nominal yang paling kecil saja pun bisa digolongkan ke dalam
tindakan korupsi...
”terjadi di sebuah sekolah Ameri-
Ketika berbicara soal korup-
si, hal yang langsung ter- ka bernama Rosyln High School
pikirkan dalam otak kita adalah yang dipimpin oleh Frank Tasson.
politik, pemerintahan, dan seba- Ia merupakan pemimpin yang ka-
gainya. Akan tetapi, pernahkah rismatik, murah senyum, tenang,
kalian membayangkan bahwa bu- dan sangat dibanggakan oleh se-
daya tersebut ternyata bisa mun- luruh orang. Bagaimana tidak, ia
cul di lingkungan akademik? berhasil membuat Rosyln menjadi
Peristiwa ini digambarkan me- sekolah terbaik yang menempati
lalui sebuah film yang berjudul peringkat keempat di kota tersebut
Bad Education. Film ini mence- dan berhasil memasukkan siswa-
ritakan peristiwa korupsi yang nya ke universitas bergengsi. Di

BULETIN PERSPEKTIF 33

EDISI 3 TAHUN 2022 RESENSI

mata siswa, ia juga dikenal sebagai nyak kelas harus ditutup. Bahkan,
guru yang selalu memberikan arah- kontraktor yang menangani pem-
an dan dukungan. bangunan Skywalk beralamatkan
rumah Frank. Ia pun berpikir ke-
Roslyn berencana untuk mem- napa sekolah lebih sibuk memba-
bangun Skywalk, jembatan megah ngun jembatan daripada membe-
yang akan menghubungkan selu- tulkan fasilitas sekolah yang sudah
ruh gedung di sekolah tersebut. jelas terlihat rusak? Lalu, kemana
Namun, dalam perencanaannya perginya uang-uang siswa kalau
diduga ada kecurangan yang dila- kontraktornya berada di rumah
kukan oleh Pam Gluckin, rekan Frank? Ketika ditanya oleh dewan
Frank di bidang keuangan. Awal- pengawas, Frank mengakui bah-
nya, para dewan pengawas mene- wa dirinya menggunakan uang
mukan adanya biaya pembelian sekolah untuk kebutuhannya. Ia
barang untuk renovasi rumah di juga mengakui bahwa awalnya dia
anggaran Skywalk. Benar saja, hanya membeli roti seharga $20,
bahwa biaya pembelian tersebut tetapi lupa menggantinya dan ti-
digunakan untuk merenovasi ru- dak ada yang mengingatkannya.
mah Pam. Dewan pengawas sudah Hal ini terus terjadi hingga akhir-
bersiap untuk melaporkan hal ini nya Frank mampu membeli tiket
ke polisi, tetapi Frank mencegah- pesawat, berlibur, dan melakukan
nya dengan alasan reputasi sekolah hal-hal besar lainnya.
akan hancur. Akhirnya, Frank me-
mecat Pam dengan syarat ia harus Pembuatan film Bad Education
mengembalikan seluruh uangnya terinspirasi dari kisah nyata yang
ke sekolah. Tidak sampai di situ, terjadi di Roslyn School District
kebusukan lain yang dilakukan pe- pada tahun 2002. Menariknya
jabat Roslyn ikut terungkap ketika lagi, Mike Makowsky, sang penu-
salah satu siswa yang tergabung lis skenario merupakan salah satu
dalam klub jurnalistik, Rachel siswa yang pernah bersekolah di
Barghava meminta data pemba- sana. Walaupun tema cerita yang
ngunan Skywalk untuk dijadikan diangkat cukup berat yaitu tentang
bahan tulisan di koran sekolah. korupsi, tetapi eksekusi pengem-
Ia melihat bahwa ada biaya-biaya bangan alur ceritanya dibuat de-
lain yang seharusnya tidak ada ngan jelas dan runtut sehingga pe-
di sana, seperti pembelian oven nonton dapat memahami dengan
pizza dan kosmetik. Kecurigaan- mudah siapa yang melakukan, apa
nya semakin bertambah ketika ia yang dikorupsi, hingga bagaima-
menyadari bahwa banyak dinding na akibat yang dihasilkan dari ko-
bocor yang mengakibatkan ba- rupsi tersebut. Karakter-karakter

34 BULETIN PERSPEKTIF

RESENSI EDISI 3 TAHUN 2022

yang dihadirkan dalam film ini sebagai basa-basi semata, bukan
juga berkarakter unik dan bera- komedi. Sebaliknya, keseluruhan
gam, bahkan bisa memanipulasi adegan dalam film ini cenderung
penonton. Misalnya, Frank yang terkesan seperti investigasi karena
mungkin di awal membuat penon- kaku dan setiap adegannya meru-
ton berpikir bahwa karakter ini pakan clue untuk mengetahui apa
berperan sebagai protagonis, teta- yang akan terjadi selanjutnya.
pi kenyataan berkata sebaliknya.
Begitu pula Rachel, yang awalnya Lewat film Bad Education, kita
penonton tidak akan berpikir bah- dapat mengetahui bahwa budaya
wa ia akan menemukan kebenaran korupsi juga dapat terjadi di ling-
sampai akarnya, namun ternyata kup akademik. Bahkan, jika berka-
ia jauh lebih berani dari apa yang ca di negara kita sendiri, kerap kali
kita kira. terjadi kasus serupa. Hal ini seka-
ligus mengingatkan kita bahwa ko-
Ketika film ini diluncurkan, rupsi tidak melulu harus bernilai
tertulis bahwa film ini ber-genre miliar, triliun, tetapi dari nomi-
komedi dan kriminal. Sayang- nal yang paling kecil saja pun bisa
nya, penulis belum menemukan digolongkan ke dalam tindakan
sisi komedi dari film ini. Memang korupsi dan jika dibiarkan terus
terdapat beberapa gurauan ketika menerus akan mengarahkan kita
Pam dan Frank saling berinteraksi, untuk berani mengkorupsi nilai
tetapi menurut penulis itu hanya yang jauh lebih besar.

Penulis bernama Febryana Rizka Damayanti, mahasiswa Psiko-
logi 2021 yang sekarang aktif di LPM Perspektif Divisi Markom.

BULETIN PERSPEKTIF 35

LENSA

Macan Air
– Agmelia

LENSA

Va k -

Rumah Tua
– Gratio

LENSA

Di Seberang Jendela Kamar
– Gratio

LENSA

Obral Hormat Orang Terhormat
– Gratio