SOP LPJ SATKER BLU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Daftar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara Satker Badan Layanan Umum (BLU) Pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

No. SOP: Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: Revisi ke-

1. Deskripsi
Merupakan SOP yang menggambarkan proses Penerbitan Daftar Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

2. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 230/PMK.05/2016;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk
Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi
dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan
Umum.

3. Ketertautan
SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Tata Persuratan dan SOP lainnya

4. Pihak-Pihak yang Terlibat
a. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
c. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan
Internal (Vera/Vera KI);
d. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI; dan
e. Pelaksana Subbagian Umum.

5. Persyaratan dan Perlengkapan
a. Hardcopy/Softcopy LPJ Bendahara Satker BLU
b. Perangkat PC
c. Aplikasi di KPPN

6. Keluaran (Output)
Daftar Laporan Penerbitan Daftar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Satker BLU/Surat Teguran

7. Jangka Waktu Penyelesaian
Penyelesaian penerbitan daftar LPJ Bendahara mengacu ke batas waktu
penyampaian Daftar LPJ bendahara satker BLU kepada Kanwil DJPb yaitu paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi proses verifikasi dan penerbitan Daftar LPJ Bendahara

Satker BLU pada KPPN. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka

mekanisme verifikasi LPJ Bendahara Satker BLU tidak dapat menjamin seluruh

pendapatan, belanja, dan saldo kas BLU telah disahkan/dilaporkan serta
berdampak pada kinerja KPPN terkait penyampaian daftar LPJ Bendahara Satker

BLU.

9. Matriks RASCI

Penerbitan Daftar LPJ Satker Kepala Kepala Kepala Pelaksana Pelaksana
Bendahara Satker BLU BLU Kanwil KPPN Seksi Seksi Subbagian
DJPb Vera/Vera Vera/
pada KPPN VeraKI Umum
KI

Penerimaan I R
hardcopy/softcopy LPJ

Bendahara dari Satker.

Pelaksanaan verifikasi LPJ

Bendahara sesuai C/A R
C/A R
ketentuan.

Pembuatan surat teguran

kepada Bendahara

dan/atau pemrosesan

rekening yang belum

mendapat ijin dari Kuasa

BUN, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Daftar

LPJ Bendahara dan

penyampaian kepada C/I R

Kepala Seksi Vera/Vera

KI.

Pelaksanaan monitoring

penyampaian LPJ RR S
R S
Bendahara Satker melalui

aplikasi pada KPPN.

Penelitian kesesuaian

Daftar LPJ/ surat

pengembalian LPJ/ surat

teguran kemudian

pemberian paraf dan

penyampaian kepada

Kepala Kantor.

Penerimaan Daftar

LPJ/surat pengembalian

LPJ/surat teguran dari R/A S

Kepala Vera/Vera KI,

kemudian penelitian dan

penandatanganan.

Penyampaian Daftar I I I SR

LPJ/surat pengembalian

LPJ/surat teguran kepada
Subbag Umum.

10. Prosedur Kerja

a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI
1) Menerima ADK berikut hardcopy/softcopy LPJ Bendahara pada Satker BLU.

2) Melakukan verifikasi LPJ Bendahara Satker BLU melalui aplikasi pada
KPPN dan sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban
bendahara, antara lain:

a. Menguji kesesuaian saldo awal;
b. Menguji kesesuaian saldo rekening Bank;
c. Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas;

d. Menguji kebenaran perhitungan;
e. Menguji kesesuaian saldo kas di Bendahara Pengeluaran (bila ada);
f. Menguji kesesuaian saldo kas di Satker BLU;

g. Menguji kesesuaian saldo investasi jangka pendek;
h. Menguji kesesuaian penyetoran ke kas negara (bila ada);

i. Menguji kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (bila ada);
j. Meneliti ijin rekening bendahara.

3) Berdasarkan hasil verifikasi:

a. Mengembalikan LPJ Bendahara Satker BLU apabila ditemukan

kesalahan dalam verifikasi LPJ Bendahara Satker BLU pada huruf a

angka 3 menggunakan aplikasi KPPN;

b. Membuat surat teguran kepada Bendahara Satker BLU apabila

terdapat ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak ke kas negara;

c. Menyusun Daftar LPJ Bendahara Satker BLU yang dinyatakan benar.

4) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Satker BLU kepada

Kepala Seksi Vera/Vera KI.

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Satker BLU melalui

aplikasi pada KPPN.
2) Menerima Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU dari Pelaksana

Vera/Vera KI.

3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU
dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.

4) Memaraf Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU apabila sesuai

dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.
5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU kepada

Kepala Kantor.

c. Kepala KPPN
1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Satker BLU melalui

aplikasi pada KPPN.
2) Menerima Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU dari Kepala

Seksi Vera/Vera KI
3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU

dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.

4) Menandatangani Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU apabila
sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.

5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU kepada
Subbagian Umum.

d. Pelaksana Subbagian umum

1) Menerima Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU.
2) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Satker BLU kepada Kepala Kanwil

Ditjen Perbendaharaan (apabila diperlukan).

3) Menyampaikan surat teguran Bendahara Satker BLU kepada Satker BLU
bersangkutan.

4) Menatausahakan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker BLU

sebagai pertinggal KPPN.

11. Bagan Alir (Flowchart)

BPMN Template Portrait

BPMN 2 Model (ArchiMate) VERSION: AUTHOR: 23/04/2018 by Tim EA Organta 1 VERSION AUTHOR: 23/04/2018 by Tim EA Organta 1

Kepala Kantor Menandatangani
Daftar LPJ/Surat

Teguran

Kepala Seksi Vera/VeraKI Meneliti dan
memaraf Daftar
LPJ/Surat Teguran

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tidak sesuai kete ntu an Mengembalikan
LPJ kepada
Terdapat
kesalahan? Bendahara Satker
BLU

Pelaksana Seksi Vera/VeraKI Softcopy/ Melakukan Ya
hardcopy LPJ verifikasi LPJ
Bendahara Satker Kesala han penyetoran paja k
diterima Membuat surat
BLU teguran kepada

Bendahara Satker
BLU

Tidak Menyusun Daftar
LPJ Bendahara

Satker BLU

Pelaksana Subbagian Menatausahakan
Umum Daftar LPJ/Surat

Teguran

Daftar LPJ
Surat Teguran

Kanwil DJPb

Satker BLU

Disahkan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handayaningsih