SOP LPJ SATKER NON BLU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Daftar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Satker Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

No. SOP: KP.15.008 Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: Revisi ke-1

1. Deskripsi
Merupakan SOP yang menggambarkan proses Penerbitan Daftar Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satker pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara.

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 230/PMK.05/2016;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta
Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Tata Persuratan dan SOP lainnya

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

a. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

c. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan
Internal (Vera/Vera KI);

d. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI; dan

e. Pelaksana Subbagian Umum.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

a. Hardcopy/Softcopy LPJ Bendahara Satker

b. Perangkat PC

c. Aplikasi di KPPN

6. Keluaran (Output)

Daftar Laporan Penerbitan Daftar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Satker/Surat Teguran

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Penyelesaian penerbitan daftar LPJ Bendahara mengacu ke batas waktu
penyampaian Daftar LPJ bendahara satker kepada Kanwil DJPb yaitu paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi proses verifikasi dan penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Satker pada KPPN. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka
mekanisme verifikasi LPJ Bendahara Satker tidak dapat menjamin seluruh
pendapatan, belanja, dan saldo kas telah disahkan/dilaporkan serta berdampak
pada kinerja KPPN terkait penyampaian daftar LPJ Bendahara Satker .

9. Matriks RASCI Satker Kepala Kepala Kepala Pelaksana Pelaksana
Kanwil KPPN Seksi Seksi Subbagian
Penerbitan Daftar LPJ DJPb Vera/Vera Vera/
Bendahara Satker pada VeraKI Umum
KI
KPPN

Penerimaan

hardcopy/softcopy LPJ I R
I R
Bendahara dari Satker. R
R
Pelaksanaan verifikasi LPJ S
S
Bendahara sesuai C/A
C/A S
ketentuan.

Pembuatan surat teguran

kepada Bendahara

dan/atau pemrosesan

rekening yang belum

mendapat ijin dari Kuasa

BUN, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Daftar

LPJ Bendahara dan

penyampaian kepada C/I
RR
Kepala Seksi Vera/Vera
R
KI.

Pelaksanaan monitoring

penyampaian LPJ

Bendahara Satker melalui

aplikasi pada KPPN.

Penelitian kesesuaian

Daftar LPJ/surat teguran

kemudian pemberian

paraf dan penyampaian

kepada Kepala Kantor.

Penerimaan Daftar LPJ/

surat teguran dari Kepala

Vera/Vera KI, kemudian R/A S
II
penelitian dan

penandatanganan.

Penyampaian Daftar

LPJ/ surat teguran R

kepada Subbag Umum.

10. Prosedur Kerja
a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima hardcopy/softcopy LPJ Bendahara pada Satker .
2) Melakukan verifikasi LPJ Bendahara Satker sesuai dengan ketentuan

mengenai pertanggungjawaban bendahara, antara lain:

a. Menguji kesesuaian saldo awal;
b. Menguji kesesuaian saldo rekening bank;

c. Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas;

d. Menguji kebenaran perhitungan;

e. Menguji kesesuaian saldo UP;
f. Menguji kesesuaian penyetoran ke kas negara;

g. Menguji kepatuhan bendahara dalam penyetoran PNBP;
h. Menguji kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak;

i. Meneliti ijin rekening bendahara.
3) Berdasarkan hasil verifikasi:

a. Mengembalikan LPJ Bendahara Satker apabila ditemukan

kesalahan dalam verifikasi LPJ Bendahara Satker pada huruf a
angka 3 menggunakan aplikasi KPPN;
b. Membuat surat teguran kepada Bendahara Satker apabila terdapat

ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak ke kas negara.
c. Menyusun Daftar LPJ Bendahara Satker yang dinyatakan benar.
4) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Satker kepada Kepala Seksi Vera/
Vera KI.

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Satker melalui
aplikasi pada KPPN.
2) Menerima Daftar LPJ//surat teguran Bendahara Satker dari
Pelaksana Vera/Vera KI.
3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker
dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.
4) Memaraf Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker apabila sesuai
dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.
5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker kepada
Kepala Kantor.

c. Kepala KPPN
1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Satker melalui
aplikasi pada KPPN.
2) Menerima Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker dari Kepala
Seksi Vera/Vera KI
3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker
dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.
4) Menandatangani Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker apabila
sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara.
5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker kepada
Subbagian Umum.

d. Pelaksana Subbagian umum
1) Menerima Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker .
2) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Satker kepada Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan (apabila diperlukan).
3) Menyampaikan surat teguran Bendahara Satker kepada Satker
bersangkutan.
4) Menatausahakan Daftar LPJ/surat teguran Bendahara Satker
sebagai pertinggal KPPN.

11. Bagan Alir (Flowchart)

BPMN Template Portrait

BPMN 2 Model (ArchiMate) VERSION: AUTHOR: 23/04/2018 by Tim EA Organta 1 VERSION AUTHOR: 23/04/2018 by Tim EA Organta 1

Kepala Kantor Menandatangani
Daftar LPJ/Surat

Teguran

Kepala Seksi Vera/VeraKI Meneliti dan
memaraf Daftar
LPJ/Surat Teguran

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mengembalikan
LPJ kepada

Bendahara Satker

Pelaksana Seksi Vera/VeraKI Tidak sesuai kete ntu an

Terdapat
kesalahan?

Softcopy/ Melakukan Ya
hardcopy LPJ verifikasi LPJ
Bendahara Satker Kesala han penyetoran paja k
diterima
Membuat surat
teguran kepada
Bendahara Satker

Tidak Menyusun Daftar
LPJ Bendahara

Satker

Pelaksana Subbagian Menatausahakan
Umum Daftar LPJ/Surat

Teguran

Daftar LPJ
Surat Teguran

Kanwil DJPb

Satker

Disahkan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handayaningsih