e-Pocket Book Penyuluh Kehutanan (Part 1)

Mars Kalimantan Utara

Cipt : Addie MS

Bersatulah Kita Semua
Warga Kalimantan Utara
Berpadu Bersama, Suku dan Agama
Bersama Bangun Benuanta

Berbagai Rintangan Menghadang
Bersama Siap Kita Terjang
Dengan Semangat Tinggi
Berbakti Mengabdi
Kepada Mu Ibu Pertiwi

Gunung Di Perbatasan Hijau
Sungai dan Laut Biru
Sejauh Negeri Kudatangi
Hatiku Tetap Di Kaltara

Mari Kita Semua Berkarya
Dengan Segenap Jiwa Raga
Bangun Indonesia Azas Pancasila
Maju dan Jayalah Kaltara
Maju dan Jayalah Kaltara

i

Mars Penyuluh Kehutanan

Cipt : Calvin Ch. Yulianto
Kita Penyuluh Kehutanan
Terus Berjuang Tanpa Henti
Kita Membina, Mendampingi
Jadikan Hutan Tetap Lestari

Bersatu Padu Bergandeng Tangan
Untuk Tunaikan Tugas Kita
Halang Rintangan S’gala Tantangan
Hadapi Dengan Sukacita
Kar’na Kita Mengabdi,
Bagi Ibu Pertiwi
Agar Rakyat Sejahtera,
Tingkatkanlah Semangat Berkarya
Kita Penyuluh Yang Sejati
Menyuluh Rakyat Dengan Hati
Kita Bekerja Dengan Jujur
Jadikan Rakyat Makin Makmur

ii

Kata Pengantar

Sebagai pengelola ditingkat tapak, penyuluh kehutanan dituntut untuk
memiliki kapasitas yang memadai dan tidak hanya berkaitan dengan merubah
perilaku sikap dan keterampilan petani saja tetapi daripada itu. Penyuluh
kehutanan di lapangan adalah pekerja mandiri yang meskipun bisa bekerja
sama dengan pihak lain, akan tetapi penyuluh memang tempat bertanya
tentang segala hal di bidang kehutanan, oleh karena itu penyuluh harus
memiliki pengetahuan tentang tata hutan, konservasi hutan, pengelolaan
hutan, budidaya tanaman hutan, bahkan sampai dengan pemasarannya.

Dengan kondisi tersebut diatas maka dirasa perlu adanya suatu buku
saku digital (e-pocket book) penyuluh kehutanan sebagai media pembelajaran
dan menjamin keseragaman pemahaman penyuluh. Karena keberhasilan
penyuluhan dalam pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia (SDM), khususnya penyuluh kehutanan. Sebagai ujung
tombak pembangunan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan harus
selalu ditingkatkan dan diseragamkan agar akselerasi pembangunan kehutanan
menjadi lebih cepat dan efisien.

iii

Daftar Isi

Cover
Mars Kalimantan Utara ………………………………………………………………………..i
Mars Penyuluh Kehutanan …………………………………………………………………..ii
Kata Pengantar …………………………………………………………………………………….iii
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………iv

BAB I JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
A. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan ……………………………........... 2
B. Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan ……. 2
C. Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan,

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan ......................................................... 2
D. Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan …………………………….3

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

A. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan …………………………… 10

B. Penilaian Kinerja ……………………………………………………………………………11
C. Persyaratan dan Pengusulan Kenaikan Pangkat ……………………………. 13
D. Pengembangan Profesi dan Kompetensi ………………………………………. 14

BAB III PAKAIAN DINAS PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan ……………………………………………… 16
B. Spesifikasi, Bentuk dan Warna

Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan ……………………………………………… 16

BAB IV PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN SWADAYA MASYARAKAT
A. Penyuluh Kehutanan Swasta dan Swadaya Masyarakat ……………….. 19
B. Persyaratan Penyuluh Kehutanan Swasta ……………………………………..19

dan Swadaya Masyarakat
C. Hak, Kewajiban dan Pembinaan …………………………………………………….20

BAB V STANDAR DAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

A. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan …….. 22
B. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan …………….. 25

Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………………..26
iv

BAB I

JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN

A. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. JF Penyuluh Kehutanan
adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluh
Kehutanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di
bidang penyuluhan kehutanan. Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional Penyuluhan Kehutanan pada Instansi Pembina dan
Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.

B. Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan

1. Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan dari jenjang terendah
sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Penyuluh Kehutanan Pemula;
b. Penyuluh Kehutanan Terampil;
c. Penyuluh Kehutanan Mahir;
d. Penyuluh Kehutanan Penyelia;

2. Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian, dari jenjang terendah
sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama;
b. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda;
c. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya;
d. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama;

C. Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Unsur
dan Sub-Unsur Kegiatan

Tugas JF Penyuluh Kehutanan yaitu melaksanakan Penyuluhan Kehutanan
yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :

2

1. Kegiatan persiapan Penyuluhan Kehutanan meliputi :
a. pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan;
b. penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
c. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan;

2. Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan meliputi :
a. Penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan;
b. Penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan;
c. Konsultasi Penyuluhan Kehutanan;
d. Fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan;

3. Kegiatan pengembangan Penyuluhan Kehutanan meliputi :
a. Pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem
pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;
b. Penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem
pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;

4. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan
meliputi :
a. Pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan;
b. Penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan
Kehutanan;

D. Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

1. Uraian kegiatan JF Penyuluh Kehutanan kategori Keterampilan sesuai dengan
jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pemula, meliputi :
1) Melakukan pengumpulan data potensi wilayah tingkat kecamatan
atau desa;
2) Melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK
dan materi dalam bentuk media cetak terkait program Penyuluhan
Kehutanan;
3) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada perorangan;
4) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat
tingkat kecamatan;
5) Melakukan penyusunan laporan pemantauan Penyuluhan
Kehutanan;

3

b. Penyuluh Kehutanan Terampil, meliputi :
1) Melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK,
materi dalam bentuk media elektronik dan media seni budaya
terkait program Penyuluhan Kehutanan;
2) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok;
3) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui :
 Pembentukan kelompok
 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai
panitia penyelenggara
 Perolehan sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau produk
kehutanan;
4) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga swadaya masyarakat
tingkat kecamatan;
5) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga
swadaya masyarakat tingkat kecamatan;
6) Melakukan penyusunan laporan pemantauan Penyuluhan
Kehutanan;

c. Penyuluh Kehutanan Mahir, meliputi :
1) Melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK,
materi dalam bentuk media cetak terkait program Penyuluhan
Kehutanan;
2) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi tidak langsung;
3) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui :
 Pembentukan kelompok;
 Penguatan kapasitas usaha kelompok;
 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai
panitia penyelenggara maupun sebagai penyaji;
 Fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran;
4) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga swadaya masyarakat
tingkat kabupaten, atau kota;
5) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga
swadaya masyarakat tingkat kabupaten, atau kota;
6) Melakukan penyusunan laporan pemantauan Penyuluhan
Kehutanan;

4

d. Penyuluh Kehutanan Penyelia, meliputi:
1) Melakukan penyusunan instrumen identifikasi data potensi wilayah
tingkat kabupaten, Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK, materi
dalam bentuk media elektronik dan seni budaya terkait program
Penyuluhan Kehutanan;
2) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok maupun
massa;
3) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai
penyaji;
 - pengembangan kemandirian sasaran;
 - perolehan sertifikasi pengelolaan hutan lestari, atau produk
kehutanan;
4) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat tingkat
provinsi;
5) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya
masyarakat tingkat provinsi;
6) Melakukan penyusunan laporan pemantauan Penyuluhan
Kehutanan.

2. Uraian kegiatan JF Penyuluh Kehutanan kategori Keahlian sesuai dengan
jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:
1) Melakukan identifikasi data potensi wilayah;
2) Melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK,
materi dalam bentuk media cetak terkait program Penyuluhan
Kehutanan;
3) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada perorangan;
4) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui
pembentukan kelompok;
5) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga swadaya masyarakat
lingkup kecamatan;
6) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga
swadaya masyarakat lingkup kecamatan;

5

7) Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi atas hasil kajian
terhadap pengembangan dan penyempurnaan perencanaan,
prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan, dan evaluasi
penyuluhan kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau
program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau
desa;

8) Menyusun konsep desain pengembangan system Penyuluhan
Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

9) Menyusun instrumen, melaksanakan dan menyusun laporan
pemantauan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;

b. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, meliputi:
1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah;
2) Mengolah data potensi wilayah;
3) Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK dan materi
dalam bentuk media elektronik/media seni budaya/media cetak
terkait program Penyuluhan Kehutanan;
4) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok;
5) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui
 Penguatan kapasitas usaha kelompok,
 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai
panitia penyelenggara
 Pengembangan kemandirian sasaran;
 Fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran;
6) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga,
lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten
atau kota;
7) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya
masyarakat lingkup kabupaten atau kota;
8) Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi atas hasil kajian
terhadap pengembangan dan penyempurnaan perencanaan,
prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi
Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau
program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau
kota;
9) Menyusun konsep desain pengembangan dan penyempurnaan
sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;
10) Menyusun instrumen, melaksanakan dan menyusun laporan
pemantauan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;

6

c. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, meliputi:
1) Menganalisis data potensi wilayah;
2) Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan, RKTPK, dan materi
dalam bentuk media elektronik atau media seni budaya terkait
program Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;
3) Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan
dengan metode komunikasi langsung kepada massa maupun
metode komunikasi tidak langsung;
4) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui
 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai
penyaji atau fasilitator;
 Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau produk
kehutanan;
5) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat
lingkup provinsi;
6) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya
masyarakat lingkup nasional maupun provinsi;
7) Melakukan kajian terhadap pengembangan dan menyusun
rekomendasi atas hasil kajian terhadap pengembangan dan
penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem
pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan
penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan
lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;
8) Menyusun konsep desain pengembangan dan penyempurnaan
sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau
UPTD;
9) Menyusun instrumen, melaksanakan dan menyusun laporan
pemantauan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;

d. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama, meliputi:
1) Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan dan RKTPK;
2) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui
• Pengembangan kemandirian sasaran;
• Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau produk
kehutanan;
3) Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga
pemerintah lingkup, lembaga swasta dan lembaga swadaya
masyarakat lingkup internasional maupun nasional;
4) Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga swadaya
masyarakat lingkup internasional;

7

5) Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi atas hasil kajian
terhadap pengembangan dan penyempurnaan perencanaan,
prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi
Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau
program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup Nasional;

6) Menyusun konsep desain pengembangan dan penyempurnaan
sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;

7) Menyusun instrumen, melaksanakan dan menyusun laporan
pemantauan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;

8

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH KEHUTANAN

A. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan

1. Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi
lowongan kebutuhan JF Penyuluh Kehutanan dari calon PNS. Pengangkatan JF
Penyuluh Kehutanan yang berasal dari calon PNS dilaksanakan paling lama 1
(satu) tahun setelah calon PNS diangkat sebagai PNS.

PNS yang telah diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, jika tidak lulus maka tidak
diberikan kenaikan jenjang.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JF Penyuluh
Kehutanan dinilai dan ditetapkan pada saat PNS mulai melaksanakan tugas JF
Penyuluh Kehutanan. Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam JF Penyuluh
Kehutanan melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0 (nol).
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebelum diangkat dalam JF Penyuluh
Kehutanan dapat diusulkan dan diberikan Angka Kredit setelah PNS yang
bersangkutan diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan.

2. Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan
dari jabatan lain dilakukan dengan persyaratan:
a. Berstatus PNS;
b. Memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Kehutanan paling sedikit 2

(dua) tahun;
c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam dalam jangka waktu

paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;

Pangkat untuk Penyuluh Kehutanan yang diangkat dalam JF Penyuluh
Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain merupakan pangkat yang
dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka
Kredit. Penetapan jumlah Angka Kredit ditetapkan oleh pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan Angka Kredit. Penetapan jumlah Angka Kredit
berdasarkan:
a. Penilaian dan penetapan dari tugas jabatan
b. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Kehutanan.

10

3. Promosi

Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi
dilakukan dengan persyaratan:
a. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi:
b. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan JF Penyuluh Kehutanan;
c. Nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir;
d. Memiliki rekam jejak yang baik;
e. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui
promosi dilakukan dalam hal PNS belum menduduki JF Penyuluh Kehutanan
atau kenaikan jenjang JF Penyuluh Kehutanan satu tingkat lebih tinggi
berdasarkan kriteria:
a. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan

nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya;
c. Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya.

B. Penilaian Kinerja

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana
kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai setiap
tahun. Penyuluh Kehutanan wajib menyusun SKP pada awal tahun.
berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan, paling sedikit
memuat kinerja utama dan kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

Kinerja utama berupa target Angka Kredit yang diambil dari uraian
kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan yang sesuai dengan
penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan Pejabat Penilai.

Kinerja tambahan berupa tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan Unit
Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan, dilakukan
dengan ketentuan:
a. Ditetapkan dalam keputusan/surat tugas;
b. Di luar tugas pokok jabatan;
c. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Penyuluh Kehutanan;
d. Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

11

Jika dalam Unit Kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan yang sesuai
dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sasaran organisasi,
maka Penyuluh Kehutanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang
bersangkutan. Penetapan angka kredit dilakukan dengan ketentuan:
a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan

yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan;
b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan 1
(satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dari kegiatan paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat/jenjang setingkat lebih tinggi.

2. Target Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori
keterampilan setiap tahun dilakukan dengan target paling sedikit:
a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan

pemula;
b. 5 (lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan terampil;
c. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan

mahir; dan
d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan penyelia.

Target Angka Kredit dikecualikan bagi Penyuluh Kehutanan penyelia yang
memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Penetapan Angka Kredit untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian
setiap tahun dilakukan dengan target paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli

pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh

Kehutanan ahli madya; dan
d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli utama.

Target Angka Kredit dikecualikan bagi Penyuluh Kehutanan ahli utama
yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

12

Penyuluh Kehutanan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan
jabatan, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

Terampil Pemula Terampil Mahir Penyelia
3 4 10 Min 10

Pertama Muda Madya Utama

Ahli 10 20 30 Min 25

C. Persyaratan dan Pengusulan Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang
dipersyaratkan. Angka Kredit Kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian Angka
Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode
kenaikan pangkat.

Selain Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan harus
mempertimbangkan:
a. Formasi yang tersedia;
b. Rekomendasi lulus Uji Kompetensi dalam hal kenaikan jenjang jabatan;
c. Hasil penilaian kinerja.

Penyuluh Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka
Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam
satu jenjang.

Dalam hal target Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penyuluh Kehutanan tidak
diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

13

D. Pengembangan Profesi dan Kompetensi

Dalam hal untuk kenaikan, Penyuluh Kehutanan dapat melaksanakan
kegiatan penunjang, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Kegiatan
penunjang meliputi :
a. Menjadi pengajar/pelatih di bidang Penyuluhan Kehutanan;
b. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
c. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. Perolehan gelar/ijazah lain;
e. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Penyuluh Kehutanan.

Dalam hal untuk kenaikan jenjang, Penyuluh Kehutanan dapat melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi, meliputi :
a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyuluhan Kehutanan;
b. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Kehutanan;
c. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyuluhan

Kehutanan;
d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Kehutanan;
e. Pelatihan/pengembangan Kompetensi di bidang Penyuluhan Kehutanan;
f. Kegiatan lain di bidang Penyuluhan Kehutanan

Penyuluh Kehutanan yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya,
dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi JF Penyuluh
Kehutanan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang ditetapkan dengan
ketentuan:
a. 4 (empat) bagi Penyuluh Kehutanan mahir yang akan naik jabatan setingkat

lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan penyelia;
b. 6 (enam) bagi Penyuluh Kehutanan ahli muda yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan ahli madya; dan
c. 12 (dua belas) bagi Penyuluh Kehutanan ahli madya yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan ahli utama.

Kegiatan yang dapat diikuti dalam rangka pengembangan kompetensi
penyuluh kehutanan dapat berbentuk:
a. Pemeliharaan kinerja dan target kinerja/penyegaran Penyuluh Kehutanan

(maintain performance)/sosialisasi;
b. Seminar/loka karya/work shop/bimbingan teknis;
c. Konferensi;
d. Sarasehan;
e. Simposium;
f. Studi banding/lapangan.

14

BAB III

PAKAIAN DINAS
PENYULUH KEHUTANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan

Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam
melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat
daerah, dan badan usaha milik negara bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS adalah pakaian dan kelengkapan
perorangan yang secara khusus dikenakan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas. Sementara atribut adalah tanda kelengkapan
yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemiliknya.

Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS, terdiri atas :
a. Seragam.

1) Kemeja lengan panjang;
2) Celana panjang;
3) Topi.
b. Atribut.
1) Lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2) Lambang daerah provinsi;
3) Label Penyuluh Kehutanan; dan
4) Papan nama.

Penyuluh Kehutanan PNS dalam melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan
mengenakan Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS dapat digunakan pada
kunjungan lapangan atau hari kerja, yang diatur lebih lanjut oleh instansi masing-
masing.

B. Spesifikasi, Bentuk dan Warna Pakaian Dinas Penyuluh
Kehutanan

1. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan untuk pria :
a. Kemeja lengan panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai
berikut :
1) Kerah berdiri;
2) Lidah pundak (skoder);
3) Saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah;
b. Celana panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut:
1) Saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
2) Saku samping 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing
berkancing;
3) Saku belakang 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing
berkancing.
16

2. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan untuk wanita :
a. Kemeja lengan panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai
berikut :
1) Kerah rebah;
2) Lidah pundak (skoder);
3) Saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah;
b. Celana panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut:
1) Saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
2) Saku samping 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing
berkancing;
3) Saku belakang 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing
berkancing.

3. Atribut Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan :
a. Papan nama bahan ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan putih dan
disematkan pada dada sebelah kanan diatas saku tempel;
b. Lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lengan kiri
atas;
c. Lambang Unit Eselon I atau lambang Daerah pada lengan kanan atas;
d. Topi:
1) Bentuk: topi cup, warna senada dengan pakaian;
2) Bagian depan terdapat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang dibordir;
3) Bagian kanan terdapat tulisan Penyuluh Kehutanan warna hitam
yang dibordir.

17

BAB IV

PENYULUH KEHUTANAN
SWASTA DAN SWADAYA

MASYARAKAT

A. Penyuluh Kehutanan Swasta dan Swadaya Masyarakat

Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) adalah penyuluh yang berasal dari dunia
usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
Sedangkan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah pelaku
utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan
kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
mempunyai tugas:
1. Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan

kehutanan;
2. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri;
4. Berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
5. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku

utama;
6. Mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode

penyuluhan kehutanan.

B. Persyaratan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Swadaya
Masyarakat

1. Penyuluh kehutanan swasta dibentuk oleh pelaku usaha dengan persyaratan :
a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas
penduduk;
b. Bekerja pada bagian/divisi yang menangani pemberdayaan masyarakat;
c. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan;
d. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan
bagi pelaku utama;
e. Diutamakan karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
penyuluhan kehutanan.

2. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat ditetapkan dengan persyaratan :
a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas
penduduk;
b. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan;
c. Telah melakukan upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara
sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif
bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;

19

d. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan
bagi masyarakat;

e. Mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang
bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan.

C. Hak, Kewajiban dan Pembinaan

Penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
berhak :
1. Menerima pengakuan resmi dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan

lingkungan hidup dan kehutanan yang difasilitasi oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau swasta;
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan lingkungan hidup dan
kehutanan yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku; dan
5. Menerima fasilitasi bantuan biaya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan
lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
berkewajiban :
1. Melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan

lembaga penyuluhan kehutanan di wilayahnya.

Pembinaan penyuluh kehutanan swasta dilakukan oleh instansi pelaksana
penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota. Sedangkan penyuluh swadaya
masyarakat dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan kehutanan secara
berjenjang mulai dari instansi pelaksana penyuluhan dari kabupaten/kota sampai
tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing. Pembinaan yang dilakukan
meliputi :
1. Penerapan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
2. Materi, metode dan media penyuluhan kehutanan yang bersifat spesifik

lokal;
3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik

penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan;
4. Mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat provinsi

atau kabupaten/kota;
5. Supervisi;
6. Pelaporan.

20

BAB V

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN

A. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan

Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan
jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme dan meningkatkan kinerja
Penyuluh Kehutanan.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, digunakan
sebagai pedoman bagi penyusunan materi uji untuk kenaikan jenjang jabatan
Penyuluh Kehutanan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta
penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi yang meliputi :

1. Kompetensi Manajerial
Standar kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional penyuluh

kehutanan di setiap jabatan terdiri dari :
a. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi

perubahan);
b. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
c. Kompetensi mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi);
d. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh

budaya).

Keterangan :

a. Integritas :
1 : Seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan
dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang
bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukan loyalitas.
2 : Masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan
tugas karena terpaksa.
3 : Menyelaraskan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan
organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi.
22

4 : Mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap
orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.

5 : Mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna
kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-
norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (Ability to change) :
1 : Kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering
menghindar dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan
dengan pihak lain.
2 : Mau menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh
waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan
tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada
3 : Menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa
stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan
tuntutan situasi.
4 : Menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif
dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada
sebagai motivator kerja.
5 : Cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi,
menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Kepemimpinan (Leadership)
1 : Tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi
kelompoknya, kurang dapat menciptakan suasana kerja kondusif dalam
kelompoknya.
2 : Cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan
prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan
bila mengalami kesulitan, cukup mampu dapat menciptakan suasana kerja
kondusif bagi kelompoknya.
3 : Mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas
menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen
kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk
mencapai tujuan kelompok sebagai panutan.
4 : Mampu menyesuaikan gaya kepimpinan dalam upaya mempertemukan
perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain
dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
5 : menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan,
menciptakan suasana yang mampu menggerakan organisasi ke arah yang
diinginkan.

d. Tanggap terhadap pengaruh budaya
0 : Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan hidup berdampingan
dengan masyarakat tidak memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.
1 : Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas
pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
2 : Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai
dengan latar belakang budaya yang ada.
3 : Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
4 : Mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.

23

5 : Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran
pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan.

6 : Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam
lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat
sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

e. Kemampuan berkomunikasi (Communication Skills)
1 : Verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan
pendapat orang lain secara aktif.
2 : Verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat,
penuangan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
3 : Menggunakan komunikasi non verbal dalam presentasi formal,
berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda
tingkatannya, mampu menuangkan ide dengan tertulis secara sistematis
dan jelas.
4 : Memenangkan suatu proses negosiasi konflik, menjelaskan konsep yang
kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika
berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
5 : Eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik
sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena
pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian.

f. Kerjasama (Teamwork)
1 : Berupaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam
kelompoknya namun belum continue, kurang dapat menerima perbedaan
pendapat yang diberikan oleh orang lain.
2 : Cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi
tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
3 : Berperan secara aktif dan continue dalam kontribusi dan penyelesaian
masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota
kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartispasi memberikan
kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
4 : Mampu mengidentifkasi potensi konflik dan membantu penyelesaiannya,
menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi,
mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
5 : Mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang
dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian,
membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai
tujuan kementerian.

24

B. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan

Peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan berasal dari
pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan
fungsional setingkat lebih tinggi.

Peserta uji sebagaimana dimaksud, harus memiliki angka kredit paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jenjang jabatan diatasnya, dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan
pada standar kompetensi teknis sesuai pemaketan kompetensi jabatan.

Materi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan mengacu pada
standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis.

Uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dapat dilakukan
dengan metode:
1. Verifikasi portofolio;
2. Tes tertulis/tes lisan;
3. Wawancara; dan/atau
4. Simulasi/demonstrasi.

Adapun mekanisme uji kompetensi sebagai berikut : calon peserta uji
kompetensi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, diusulkan
oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurusi jabatan fungsional Penyuluh
Kehutanan.

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani fungsional
Penyuluh Kehutanan, melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji
kompetensi. Hasil verifikasi kemudian diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi, sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.

Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh
Kehutanan diberikan Sertifikat Kompetensi, Peserta yang dinyatakan belum lulus
uji kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang uji kompetensi sesuai
dengan unit kompetensi yang dinyatakan tidak lulus maksimal 1 kali pada periode
uji kompetensi berikutnya.

25

Daftar Pustaka

1. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk-
II/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan

2. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan

3. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pakaian Dinas Penyuluh
Kehutanan Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Mentri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang
Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat

5. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

26