memberikan identitas atau tanda atau petunjuk apapun mengenai siapa yang memberi (meskipun pada
akhirnya harus tetap dilaporkan kepada KPK).
Tabel Penggolongan Tindak Pidana Korupsi (Maheka, 2006:16-19)
Pelaku Jenis Perbuatan Ancaman Dasar Keterangan
Pidana Hukum
Secara melawan hukum Penjara se- Dalam keadaan tertentu pidana
memperkaya diri sendiri/ umur hidup; mati dapat dijatuhkan, yaitu apabila
Perse- orang lain/korporasi yang penjara min. 4 tindak pidana korupsi tersebut di-
orangan dapat merugikan keuangan tahun max. 20 Pasal 2 lakukan pada dana-dana penanggu-
atau atau perekonomian Ne- tahun; denda langan bahaya/bencana, penanggu-
Korporasi gara min. Rp200 langan kerusuhan, penanggulangan
juta max. Rp1 krisis ekonomi dan moneter, serta
miliar. penanggulangan korupsi.
Menyalahgunakan Penjara seu-
kewenangan/kesempatan/ mur hidup;
sarana yang ada padanya penjara min. 1
karena jabatan/kedudukan, tahun max. 20 Pasal 3
untuk menguntungkan diri tahun; denda
sendiri/orang lain, yang da- min. Rp50
pat merugikan keuangan juta max. Rp1
atau perekonomian miliar
Negara
Memberi atau menjanjikan Penjara min. 1 Pegawai negeri/
Perse- sesuatu kepada pegawai tahun max. 5 penyelenggara negara yang mene-
orangan negeri/penyelenggara ne- tahun; denda rima pemberian/janji juga dipidana,
atau gara supaya mau berbuat min. Rp50 juta Pasal 5 ayat (1) dianggap menerima suap
Korporasi atau tidak berbuat sesua- max Rp250
tu, dalam jabatannya atau juta
tidak dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan
kewajibannya
Memberi atau menjanji- Penjara min. 3 Hakim atau advokat yang mene-
kan sesuatu kepada hakim tahun max. 15 rima pemberian/janji juga dipidana,
untuk mempengaruhi pu- tahun; denda Pasal 6 ayat (1) dianggap menerima suap
tusan perkara min. Rp150
juta max.
Rp750 juta
Supplier/ Melakukan pembangunan Penjara min. 2 Pengawas dan penerima bahan/ba-
Pembo- atau menyerahkan bahan tahun max. 7 rang yang membiarkan terjadinya
rong/ bangunan, secara curang, tahun; denda perbuatan curang tersebut juga
ahli yang dapat membahayakan min. Rp100 Pasal 7 dipidana
bangunan; keamanan orang/barang juta max.
penjual atau keselamatan negara Rp350 juta
bahan dalam keadaan perang
bangunan
47 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
Pelaku Jenis Perbuatan Ancaman Dasar Keterangan
Pidana Hukum
Perse- Menyerahkan barang ke- Penjara min. 2 Pengawas dan penerima bahan/ba-
orangan perluan TNI atau POLRI, tahun max. 7 rang yang membiarkan terjadinya
atau secara curang, yang dapat tahun; denda perbuatan curang tersebut juga
Korporasi membahayakan keselama- min. Rp100 Pasal 7 dipidana
tan negara dalam keadaan juta max.
perang Rp350 juta
Menggelapkan uang atau Penjara min. 3
surat berharga, atau mem- tahun max. 15
biarkan barang tersebut tahun; denda
diambil/ min. Rp150 Pasal 8
digelapkan, atau membantu juta max.
mengambil/mengggelapkan Rp750 juta
Memalsukan buku-buku Penjara min. 1
atau daftar-daftar khusus tahun max. 5
Pegawai untuk pemeriksaan admi- tahun; denda
negeri nistrasi min. Rp50 juta Pasal 9
max. Rp250
juta
Menggelapkan, menghan-
curkan membuat tidak da-
pat dipakai/ Penjara min. 2
merusakan alat bukti tahun max. 7 Pasal 10
tahun; denda
Membiarkan atau mem- min. Rp100
bantu orang lain meng- juta max.
hilangkan, menghancurkan, Rp350 juta
merusakkan alat bukti
Menerima hadiah atau Penjara min. 1 Dianggap menerima suap
janji karena kewenangan/ tahun max. 5 ta-
kekuasaan jabatannya hun; denda min. Pasal 11
Pegawai Rp50 juta max.
negeri atau Rp250 juta
penyeleng- Menerima hadiah atau Dianggap menerima suap
gara negara janji, supaya melakukan
atau tidak melakukan Penjara Pasal 12
sesuatu dalam jabatannya, seumur hidup; huruf a
yang bertentangan dengan penjara min. 4
kewajibannya tahun max 20
Menerima hadiah karena tahun; denda Dianggap menerima suap
melakukan atau tidak min. Rp200
melakukan sesuatu dalam juta max. Rp1 Pasal 12
jabatannya, yang berten- miliar huruf b
tangan dengan kewajiban-
nya
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 48
Pelaku Jenis Perbuatan Ancaman Dasar Keterangan
Pidana Hukum
Menerima hadiah atau Dianggap menerima suap
janji yang diberikan untuk Pasal 12
Hakim mempengaruhi putusan Penjara huruf c
perkara seumur hidup;
Menerima hadiah atau penjara min. 4 Dianggap menerima suap
janji yang diberikan untuk tahun max 20
Advokat mempengaruhi nasehat tahun; denda Pasal 12
yang akan diberikan min. Rp200 huruf d
juta max. Rp1
miliar
Menyalahgunakan kekua- Penjara se- Dianggap menerima suap
saannya untuk mengun- umur hidup;
tungkan diri sendiri/orang penjara min. 4
lain (secara melawan hu- tahun max. 20
kum), memaksa seseorang tahun; denda Pasal 12
untuk memberikan sesua- min. Rp200 huruf e
tu, membayar, menerima juta max. Rp1
pembayaran dengan po- miliar
tongan, atau mengerjakan
sesuatu
Meminta, menerima,
memotong pembayaran Pasal 12
seolah-olah merupakan huruf f
Pegawai utang
negeri Meminta, menerima peker-
atau pe- jaan atau barang seorang- Pasal 12
nyelengga- olah merupakan utang huruf g
ra negara Menggunakan tanah ne- Penjara min. 2
tahun max. 7
gara (di atasnya ada hak tahun; denda
pakai) seolah-olah sesuai min. Rp100
peraturan perundang- juta Pasal 12
undangan padahal ber- huruf h
tentangan dan merugikan
orang yang berhak
Turut serta dalam pem-
borongan, pengadaan, atau Pasal 12
persewaan padahal tugas- huruf i
nya mengawasi
Menerima gratif kasi ka-
rena jabatannya, yang ber- Pasal 12B
lawanan dengan kewajiban
atau tugasnya
Perse- Memberi hadiah atau janji Penjara max. 3 Dianggap menerima suap
orangan kepada pegawai negeri tahun; denda
atau Kor- karena jabatan/ max. Rp150 Pasal 13
porasi Kedudukannya juta
49 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
Dengan pengaturan gratif kasi oleh Pasal diangggap pemberian suap. Pemberian ini
12B, perbuatan materil berupa memberi sesuatu adalah gratif kasi yang dilarang. Contoh
mempunyai beberapa gradasi: pemberian yang merupakan gratif kasi yang
• Pemberian yang boleh atau wajib dilaku- dilarang adalah pemberian oleh-oleh kepada
kan, seperti halnya pemberian sedekah atau atasan.
pemberian hadiah kepada orangtua atau di
antara kakak dan adik. Catatan penting yang perlu digaris-
• Pemberian yang mempunyai maksud terten- bawahi adalah bahwa gratif kasi berbeda de-
tu tetapi bukan kejahatan atau tindak pidana ngan suap. Berikut adalah beberapa argumentasi
karena tidak dilarang oleh peraturan perun- hukum yang menegaskan bahwa delik gratif kasi
dang-undangan, seperti halnya pemberian bukanlah suap, yaitu: (KPK, 2015:9-10)
dengan maksud agar penerima berbaik hati 1. Gratif kasi merupakan jenis tindak pidana
kepada pemberi. baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan
• Pemberian yang dilatarbelakangi maksud pemerintah atas persetujuan RUU No. 20
tertentu agar penerima mengikuti mak- Tahun 2001 yang mengubah ketentuan UU
sud atau kehendak pemberi dan karenanya No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut: “Dalam
merupakan tindak pidana suap tetapi tidak rancangan undang-undang ini diatur ketentuan
masuk kategori kejahatan korupsi, me- mengenai gratif kasi sebagai tindak pidana
lainkan diatur oleh UU No. 11 tahun 1980 baru. Gratif kasi tersebut dianggap suap apa-
tentang suap, yaitu pemberian kepada orang bila berhubungan dengan jabatan dan berlawa-
biasa non pegawai negeri atau penyeleng- nan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai
gara negara. pegawai negeri atau penyelenggara negara. Na-
• Pemberian karena penerima telah melaku- mun gratif kasi tersebut tidak dianggap suap
kan sesuatu yang sesuai dengan maksud atau apabila penerima gratiifkasi melaporkan pada
kehendak pemberi dan karenanya pemberi- Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu
an itu merupakan suatu hadiah, merupakan yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan
tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dianggap suap…”
oleh Pasal 13 bagi pemberi dan Pasal 11 bagi 2. Putusan No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst
penerima, seperti halnya pemberian oleh (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) dengan
murid kepada gurunya karena pemberi telah terdakwa Dhana Widyatmika yang mene-
naik kelas atau lulus ujian. gaskan bahwa kalimat “gratif kasi yang diang-
• Pemberian yang dilakukan oleh maksud agar gap suap” berarti gratif kasi berbeda dengan
penerima mengikuti kehendak pemberi dan suap atau gratif kasi bukanlah suap.
melanggar kewajibannya, merupakan tindak 3. Pandangan ahli hukum dan praktisi hukum,
pidana suap sebagaimana diatur Pasal 5 ayat yaitu:
(1) bagi pemberi/penyuap dan diatur Pasal a. Prof. Dr. Eddy Omar Syarif Hiariej, per-
12 a atau b bagi penerima suap. bedaan gratif kasi dan suap terletak pada
• Pemberian yang dilakukan karena penerima ada atau tidaknya “meeting of mind” pada
merupakan pegawai negeri atau penyeleng- saat penerimaan. Pada tindak pidana
gara negara, bukan merupakan suap tetapi suap, terdapat meeting of mind antara
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 50
pemberi dan penerima suap, sedangkan Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 menyata-
pada tindak pidana gratiif kasi tidak ter- kan:
dapat meeting of mind antara pemberi Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
dan penerima. Meeting of mind meru- merintangi atau menggagalkan secara langsung
pakan nama lain dari konsesus atau hal atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
yang bersifat transaksional. pemeriksaan di sidangg Terdakwa maupun para
b. Dr. Adami Chazawi, S.H., pada keten- saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dipi-
tuan tentang gratif kasi belum ada niat dana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
jahat (mens rea) pihak penerima pada tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan
saat uang atau barang diterima. Niat ja- atau denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00
hat dinilai ada ketika gratif kasi tersebut (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 Rp. 600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).
hari kerja, sehingga setelah melewati
waktu tersebut dianggap suap sampai Tindak pidana menurut Pasal 21 di atas
dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada adalah tindak pidana yang dikenal sebagai Ob-
ketentuan tentang suap, pihak penerima struction of Justice atau menghalangi peradilan.
telah mempunyai niat jahat pada saat Penerapan kejahatan menghalangi peradilan te-
uang atau barang di terima. lah umum diterapkan terhadap kejahatan serius
c. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., dalam suap atau kejahatan luar biasa. Pentingnya mengung-
penerimaan sesuatu dikaitkan dengan kap kejahatan serius atau kejahatan luar biasa
untuk berbuat atau tidak berbuat yang dianggap perlu untuk dilindungi dari segala per-
terkait dengan jabatannya, sedangkan buatan yang menghalanginya.
gratif kasi dapat disamakan dengan kon-
sep self assessment seperti kasus perpa- b. Tindak pidana sebagaimana diatur
jakan yang berbasis pada kejujuran sese- dalam Pasal 22.
orang. Pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 menyata-
kan:
6. Delik Lain yang Berkaitan dengan Tin- Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dak Pidana Korupsi 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan
Selain delik korupsi utama yang diatur sengaja tidak memberi keterangan atau member
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15, undang- keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pi-
undang juga mengatur tindak pidana lain yang dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
berkaitan dengan tindak pidana korupsi seba- 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit
gaimana diatur dalam Bab III Undang-undang Rp. 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta) dan
Nomor 31 tahun 1999. Adapun tindak pidana paling banyak Rp. 600,000,000,00 (enam ratus
lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juta rupiah).
itu adalah:
a. Tindak pidana sebagaimana diaur Pasal ini mengatur konsekuensi pidana
dalam Pasal 21. dari kewajiban pihak-pihak tertentu untuk mem-
berikan keterangan yang benar guna mengung-
51 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
kap kejahatan korupsi. Adapun pihak-pihak ter- tahun empat bulan.
tentu itu adalah Tersangka, bank, saksi, ahli, dan Tindak pidana sesuai Pasal 220 KUHP
setiap orang selain yang dikecualikan. Khusus adalah apa yang kita kenal sebagai laporan palsu,
mengenai permintaan keterangan kepada bank yaitu mengadukan telah terjadinya tindak pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 29, meski UU me- padahal orang yang melaporkan mengetahui
wajibkan Gubernur BI untuk memenuhi per- bahwa hal itu tidak benar. Seandainya pelapor
mintaan KPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari membuat laporan palsu atas tindak pidana pem-
kerja, MA-RI telah menerbitkan Surat Ketua bunuhan, ia diancam dengan pidana penjara
Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Desember sesuai Pasal 220 KUHP. Akan tetapi apabila pe-
2004 yang menyatakan bahwa untuk keperluan lapor membuat laporan palsu atas tindak pidana
pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi, KPK korupsi, ia diancam dengan pidana penjara sesuai
tidak harus meminta ijin Gubernur Bank Indo- Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999.
nesia.
d. Tindak pidana sebagaimana diatur
c. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
dalam Pasal 23 Pasal 24 UU No. 31 ttahun 1999 menya-
Pasal 23 UU Nomor 31 tahun 1999 men- takan:
yatakan: Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaima-
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ke- na dimaksud dalam Pasal 31 dipidana penjara pa-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, ling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling ban-
Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429, atau yak Rp. 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta
Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara rupiah).
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. Ketentuan Pasal 24 mengatur sebagai tindak
50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling pidana perbuatan menyebut atau mengungkap
banyak Rp. 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah). nama pelapor suatu perkara kejahatan korupsi
baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pe-
Pasal ini menarik beberapa ketentuan ngadilan. Ketentuan ini penting sebagai bentuk
pidana yang ada dalam KUHP menjadi tindak perlindungan terhadap pelapor mengingat sifat
tindak pidana korupsi dalam hal terdapat hubu- kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
ngan atau kaitan dengan kejahatan korupsi. Apa-
bila tidak terdapat hubungan atau kaitan dengan 7. Sifat Melawan Hukum dalam Tindak
kejahatan korupsi, pasal-pasal tersebut tetap Pidana Korupsi
berlaku sebagai kejahatan sebagaimana penga- Pada dasarnya KPK menganut bahwa
turannya dalam KUHP. Sebagai contoh misalnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana ko-
sebagaimana Pasal 220 KUHP yang menyatakan: rupsi ada dua, materiil dan formil. Tidak bisa han-
Barangsiapa memberitahukan atau mengadu- ya salah satu saja misalnya sifat melawan hukum
kan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, secara materiil yang sekedar melanggar norma-
padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu, norma dalam masyarakat. Perlu ditegaskan juga
diancam dengan pidana penjara paling lama satu aturan hukum formil yang dilanggar, sehingga ala-
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 52
san yuridis untuk memidanakan seseorang men- nama Terdakwa Machroes Effendi dan Putusan
jadi kuat dan tidak sewenang-wenang. Mahkamah Agung No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30
LeIP menyatakan dalam penelitiannya Maret 1977 atas nama Terdakwa Ir. Moch. Otjo
bahwa sifat melawan hukum dalam pandangan Danaatmadja. (Lamintang, 1997:364-366).
formil memiliki arti bahwa apabila suatu per-
buatan telah memenuhi larangan dalam undang-
undang maka di situ ada kekeliruan. Letak mela- B. Keterampilan yang Diperlukan dalam
wan hukumnya perbuatan sudah terlihat nyata, Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi
yaitu dari sifat melanggar ketentuan undang-un- Materiil
dang. Sedangkan sifat melawam hukum dalam 1. Menjelaskan Latar belakang dan sejarah tin-
pandangan materiil memiliki arti bahwa belum dak pidana korupsi dengan rinci dan runtut.
tentu suatu tindakan, meskipun telah memenuhi 2. Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam
semua perbuatan yang dilarang undang-undang, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
adalah melawan hukum. Karena hukum bukan- sesuai ketentuan yang berlaku.
lah undang-undang semata, melainkan ada pula 3. Menjelaskan Subjek hukum tindak pidana
hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
atau kenyataan-kenyatana yang berlaku dalam 4. Menjelaskan Delik tindak pidana korupsi
masyarakat (LeIP, 2016). yang berasal dari KUHP sesuai ketentuan
Selain itu sifat melawan hukum materiil yang berlaku.
biasanya digunakan untuk dasar penghapus pi- 5. Menjelaskan Delik-delik tindak pidana ko-
dana, bukan untuk memintakan pertanggung- rupsi sesuai ketentuan yang berlaku
jawaban pidana. Misalnya dalam doktrin ilmu hu- 6. Menjelaskan delik lain yang berkaitan de-
kum dikenal adanya NMW (Negatief Materieele ngan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan
Wederrechtelijkheid) atau ajaran sifat melawan yang berlaku.
hukum dalam arti materiil yang berfungsi negatif, 7. Menjelaskan sifat melawan hukum dalam
yaitu perbuatna yang menurut undang-undang tindak pidana korupsi dengan rinci.
dilarang, tetapi masyarakat menganggapnya tidak
melanggar hukum pidana (bukan tindak pidana) C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam
sehingga dalma hal ini perbuatan tersebut tidak Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi
dapat dipidana. Materiil
Faktor yang harus dipenuhi untuk dapat 1. Harus cermat dan teliti dalam menjelaskan
menghapuskan sifat melawan hukumnya ada tiga, tindak pidana korupsi materiil.
yaitu (1) adanya kepentingan umum yang dikerja- 2. Harus berpikir analitis serta evaluatif waktu
kan atau dilayani oleh terdakwa, (2) tidak adanya menjelaskan tindak pidana korupsi materiil.
keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Terdak-
wa, dan (c) kerugian yang tidak diderita oleh ne-
gara atau masyarakat. Mahkamah Agung pernah
memutus perkara yang memenuhi unsur-unsur
tersebut, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung
No. 42 K/Kr/1965 atnggal 8 Januari 1966 atas
53 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
BAB III. TINDAK PIDANA KORUPSI
FORMIL
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi
Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi lagi kejahatannya (Reksodiputro, 1993: 1).
Formil Dalam penegakan hukum pidana yang
Dalam upaya penegakan hukum terha- dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana
dap perkara tindak pidana korupsi maka perlu (SPP), beberapa komponen yang terdapat di
dipahami mengenai konsepsi hukum acara dalam dalamnya antara lain Kepolisian, Kejaksaan,
Sistem Peradilan Pidana baik yang diatur dalam Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Advokat.
KUHAP maupun peraturan perundang-undan- Kelima komponen tersebut telah diatur dalam
gan lain yang berkaitan dengan Sistem Peradi- beberapa peraturan perundang-undangan na-
lan Pidana tindak pidana korupsi. Dengan me- sional. Guna menciptakan efektivitas semua
mahami konsepsi hukum acara dengan baik komponen sistem harus bekerja secara integral
diharapkan mampu memiliki gambaran besar dalam arti suatu subsistem bekerja harus mem-
mengenai penegakan hukum tindak pidana perhatikan pula subsistem yang lainnya secara
korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana. keseluruhan. Atau dapat dikemukakan bahwa
sistem tidak akan bekerja secara sistematik apa-
1. Sistem Peradilan Pidana dalam Perka- bila hubungan antara polisi dengan kejaksaan,
ra Tindak Pidana Korupsi antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan den-
Istilah Sistem Peradilan Pidana, atau gan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu
Criminal Justice Sistem pertama kali digagas sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara
oleh Frank Remington pada tahun 1958 sebagai subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam
suatu “rekayasa” administrasi peradilan dengan sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan in-
menggunakan pendekatan sistem (Atmasasmita, efektivitas (Atmasasmita, 1996: 116).
1996:8). Sistem Peradilan Pidana secara mudah Dalam upaya penanggulangan tin-
dapat dipahami sebagai suatu sistem yang me- dak pidana korupsi maka Negara membentuk
nunjukkan mekanisme kerja dalam upaya Undang-Undang yang memberikan kewenangan
penindakan terhadap perkara pidana. Tujuan dari kepada lembaga-lembaga seperti Kepolisian,
sistem peradilan pidana menurut Mardjono Rek- Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
sodiputro adalah mencegah masyarakat menjadi untuk melaksanakan tugasnya dalam sistem
objek/korban; menyelesaikan kasus kejahatan peradilan pidana untuk menganggulangi tindak
yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa pidana korupsi, dimana masing-masing lembaga
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah tersebut terdapat kekhususan tersendiri dalam
dipidana; dan mengusahakan agar mereka yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 54
1) Kewenangan Kepolisian dalam Sistem KUHAP ditegaskan bahwa Jaksa merupakan
Peradilan Pidana penuntut umum yang diberi wewenang oleh
Kepolisian merupakan lembaga sub sis- Undang-Undang untuk melakukan penuntutan
tem dalam SPP yang mempunyai kedudukan per- dan pelaksanaan putusan Hakim. Tugas dan Ke-
tama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh wenangan Kejaksaan Republik Indonesia secara
Hakristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai the normatif ditegaskan dalam Undang-Undang No-
gate keeper of the criminal justice sistem (Harkris- mor 16 Tahun 2004 (UU No. 16 Tahun 2004)
nowo, 2003: 2). Hukum memberikan wewenang tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa
kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di
berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif bidang pidana, perdata dan tata usaha negara,
sampai represif berupa pemaksaan dan penin- serta turut menyelenggarakan kegiatan di bi-
dakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang ke- dang ketertiban dan ketentraman umum. Meli-
bijakan kriminal yang penal berada pada ranah hat ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004
kebijakan aplikatif, yaitu ranah hukum pidana tersebut, pada dasarnya Kejaksaan berwenang
yang cenderung represif (Raharjo dan Angkasa, menjalankan tugasnya dalam 3 (tiga) lingkup per-
2011: 395). adilan berbeda.
Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Terhadap perkara hukum pidana, Kejak-
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KU- saan dapat melakukan penyidikan tidak hanya
HAP), pejabat polisi negara RI dapat bertindak dalam perkara tindak pidana umum akan tetapi
sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana. dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana
Sehingga, polisi berwenang untuk menjadi pe- tertentu. Kewenangan Kejaksaan dalam dalam
nyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. melakukan penyidikan perkara tindak pidana
Dalam hal terdapat dugaan terjadinya sebuah tertentu diatur dalam beberapa peraturan pe-
tindak pidana maka proses awal dalam SPP ada- rundang-undangan antara lain: Undang-Undang
lah dilakukannya penyelidikan, dimana penye- Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
lidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-
yang diduga sebagai tindak pidana guna menen- gaimana telah diubah dengan Undang-Undang
tukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang
menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pe- Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
nyelidikan dilakukan oleh penyelidik yakni adalah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di- Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
beri wewenang oleh KUHAP untuk melakukan atau Domunis Litis mempunyai kedudukan sentral
penyelidikan. dalam penegakan hukum, karena hanya institusi
kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu
2) Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak,
Peradilan Pidana berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana
Dalam sistem peradilan pidana pihak menurut hukum acara pidana. Di samping seba-
kejaksaan akan bekerja setelah terdapat pe- gai penyadang dominus litis (Procureur die de pro-
limpahan perkara dari pihak kepolisian. Di dalam cesvoering vaststelt), Kejaksaan juga merupakan
55 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana na ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang
(executive ambtenaar) (Effendy, 2005: 105). Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam me-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang meriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pidana korupsi, proses ini dilakukan dengan ma-
(KUHAP) ditegaskan bahwa kewenangan dalam jelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya
menerima hasil penyidikan dan menentukan 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5
apakah berkas perkara tersebut telah memen- (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karir dan
uhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya di- Hakim ad hoc.
limpahkan ke pengadilan merupakan kewenangan Berdasarkan ketentuan UU No. 46 Ta-
kejaksaan. hun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Ko-
Apabila penuntut umum berpendapat rupsi, dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan
bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan pe- perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili,
nuntutan, maka penuntut umum dapat membuat dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Ko-
surat dakwaannya. Selanjutnya apabila penun- rupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama
tut umum memutuskan untuk menghentikan 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung se-
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti jak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan
atau bukan tindak pidana atau bahkan karena Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pemeriksaan
ditutup demi hokum, maka penuntut umum tingkat banding Tindak Pidana Korupsi, diperiksa
menuangkannya dalam bentuk ketetapan. Ber- dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam
dasarkan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Selan-
dapat tidaknya suatu berkas perkara dilimpah- jutnya dalam hal pemeriksaan tingkat kasasi Tin-
kan ke pengadilan berada di tangan penuntut dak Pidana Korupsi, diperiksa dan diputus dalam
umum, bukan berada di lembaga lain (Adji, 2011: waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari
92). kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara di-
terima oleh Mahkamah Agung.
3) Kewenangan Pengadilan dalam Sistem Dalam Penjelasan Umum UU No. 46
Peradilan Pidana Tahun 2009 jelaskan tentang Hakim Pengadilan
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim
tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan mer- Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pe-
upakan tempat berlangsungnya proses peradi- milihan dan pengangkatannya berbeda dengan
lan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad
terdapat pada lembaga kehakiman. Pengadilan hoc diperlukan karena keahliannya sejalan de-
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan ngan kompleksitas perkara tindak pidana ko-
memutus suatu perkara yang diajukan ke muka rupsi, baik yang menyangkut modus operandi,
pengadilan. pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pi-
Dalam perkara tindak pidana korupsi dana korupsi antara lain di bidang keuangan dan
maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan
memutus perkara tindak pidana korupsi adalah barang dan jasa pemerintah.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaima- Selanjutnya dalam Penjelasan Umum
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 56
UU No. 46 Tahun 2009 juga jelaskan tentang hu- perbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
kum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masyarakat, dapat aktif berperan dalam pem-
pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum bangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai
acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan warga yang baik dan bertanggung jawab. Suatu
lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hu- sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan
kum acara tersebut antara lain mengatur: berdasarkan asas:
a. penegasan pembagian tugas dan we- a. pengayoman.
wenang antara ketua dan wakil ketua Pe- b. persamaan perlakuan dan pelayanan.
ngadilan Tindak Pidana Korupsi; c. pendidikan.
b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam d. pembimbingan.
pemeriksaan di sidang pengadilan baik e. penghormatan harkat dan martabat
pada tingkat pertama, banding maupun manusia.
kasasi; f. kehilangan kemerdekaan merupakan
c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan satu-satunya penderitaan.
perkara tindak pidana korupsi pada setiap g. terjaminnya hak untuk tetap berhubu-
tingkatan pemeriksaan; ngan dengan keluarga dan orang-orang
d. alat bukti yang diajukan di dalam per- tertentu.
sidangan, termasuk alat bukti yang diper-
oleh dari hasil penyadapan harus diper- Dalam lembaga pemasyarakatan, Nara-
oleh secara sah berdasarkan ketentuan pidana bukan saja obyek melainkan juga subyek
pera-turan perundang-undangan; dan yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang
e. adanya kepaniteraan khusus untuk sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana,
sehingga tidak harus diberantas, hal yang harus
4) Kewenangan Lembaga Pemasyara- diberantas adalah faktor-faktor yang dapat me-
katan dalam Sistem Peradilan Pidana nyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama,
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lem- atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat
baga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya un-
berperan paling akhir dari sebuah suatu sistem tuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana
peradilan pidana. Pemasyarakatan merupakan agar menyesali perbuatannya, dan mengemba-
kegiatan untuk melakukan pembinaan warga likannya menjadi warga masyarakat yang baik,
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai
kelembagaan, dan cara pembinaan yang meru- moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai
pakan bagian akhir dari sistem pemidanaan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan
dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyara- damai.
katan diselenggarakan dalam rangka memben- Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung
tuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi tombak pelaksanaan asas pengayoman meru-
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, mem- pakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut
57 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan re- lembaga peradilan dan instansi penegak hukum
integrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pe- seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hu-
masyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila kum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas
Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tu- profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan
gas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan hukum untuk kepentingan masyarakat pen-
Pemasyarakatan dalam UU 12/1995 ini ditetap- cari keadilan, termasuk usaha memberdayakan
kan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. masyarakat dalam menyadari hak-hak funda-
mental mereka di depan hukum. Advokat seba-
5) Kewenangan Advokat dalam Sistem gai salah satu unsur sistem peradilan merupakan
Peradilan Pidana salah satu pilar dalam menegakkan supremasi
Advokat berperan sebagai pendamping hukum dan hak asasi manusia.
seseorang yang disangka melakukan suatu tindak Selain dalam proses peradilan, peran
pidana. Tiap orang dijamin oleh hukum meng- Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pe-
gunakan haknya untuk mendapatkan pendam- ngadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar
pingan oleh advokat. Dengan adanya advokat proses peradilan pada saat sekarang semakin
maka proses peradilan diharapkan menjadi meningkat, sejalan dengan semakin berkem-
seimbang antara orang perseorangan melawan bangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama
negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam memasuki kehidupan yang semakin ter-
sehingga diharapkan dapat mendapatkan kebe- buka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pem-
naran materiil yang berujung pada dicapainya berian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam
keadilan. pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi
Ketentuan terkait advokat diatur dalam Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan
Advokat adalah orang yang berprofesi mem- hukum nasional khususnya di bidang ekonomi
beri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian
pengadilan yang memenuhi persyaratan ber- sengketa di luar pengadilan.
dasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum
yang diberikan advokat antara lain dalam sistem 2. Proses Penuntutan dalam Tindak Pi-
peradilan pidana adalah memberikan konsultasi dana Korupsi
hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, me- 1) Kewenangan Kejaksaan dalam Peradi-
wakili, mendampingi, membela, dan melakukan lan Tindak Pidana Korupsi
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Kewenangan Kejaksaan diatur dalam
klien. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejak-
UU No. 18 Tahun 2003 mengatur andil saan adalah lembaga pemerintahan yang melak-
advokat dalam Sistem Peradilan Pidana. Advokat sanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara serta kewenangan lain berdasarkan undang-un-
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan dang. Dalam perkara dugaan terjadinya tindak
bernegara, maka peran dan fungsi Advokat seba- pidana korupsi, penuntut umum berwenang
gai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung untuk melakukan penuntutan. Dimana penuntu-
jawab merupakan hal yang penting, di samping tan merupakan tindakan penuntut umum untuk
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 58
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang nyelidikan tindak pidana korupsi.
berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Dalam sistem peradilan pidana Indone-
Hukum Acara Pidana, dengan permintaan untuk sia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral.
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pe- Hal ini tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki
ngadilan. kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu
Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang perkara dapat atau tidak diajukan ke muka per-
sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun sidangan. Kekuasaan untuk menentukan apa-
2004 sebagai berikut: kah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak
a. melakukan penuntutan. kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah
b. melaksanakan penetapan hakim dan merupakan Dominus litis yang dimiliki kejaksaan
putusan pengadilan yang telah mem- di negara Indonesia (Effendy, 2005: 105).
peroleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan Kejaksaan dalam KUHAP
c. melakukan pengawasan terhadap disebutkan bahwa dapat mengadakan pra-pe-
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, nuntutan apabila ada kekurangan pada penyi-
putusan pidana pengawasan, dan kepu- dikan dengan memperhatikan ketentuan pasal
tusan lepas bersyarat. 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dalam rangka pe-
d. melakukan penyidikan terhadap tindak nyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dalam
pidana tertentu berdasarkan undang- pasal 14 KUHAP butir b tersebut tidak diguna-
undang. kan penyidikan lanjutan yang biasa dikenal dalam
e. melengkapi berkas perkara ter- HIR, namun dalam KUHAP menyebutkannya
tentu dan untuk itu dapat melakukan dengan istilah pra-penuntutan. Berdasarkan Per-
pemeriksaan tambahan sebelum di- aturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
limpahkan ke pengadilan yang dalam PER-036/A1JAl09/2011 Tentang Standar Ope-
pelaksanaannya dikoordinasikan de- rasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara
ngan penyidik. Tindak Pidana Umum, Pra-penuntutan merupa-
kan tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti
Perihal kewenangan Kejaksaan dalam perkembangan penyidikan setelah menerima
perkara tindak pidana korupsi, di dalam Pasal pemberitahuan dimulainya penyidikan dari pe-
30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 nyidik, termasuk mempelajari atau meneliti ke-
tentang Kejaksaan telah diatur secara eksplisit lengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang
bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk diterima dari penyidik, serta memberikan petun-
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana juk guna dilengkapi oleh penyidik untuk menen-
tertentu, dalam hal ini perkara tindak pidana ko- tukan apakah berkas perkara tersebut lengkap
rupsi. Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 atau tidak.
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak
pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi 2) Kewenangan KPK dalam Peradilan
dan pelanggaran HAM. Sebagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi
yang diatur tegas dalam Undang-Undang terse- Setelah membahas kewenangan Kejak-
but maka secara formal yuridis, kejaksaan telah saan, maka perlu pula untuk membandingkan
memiliki kewenangan dalam hal melakukan pe- kewenangan Kejaksaan dengan kewenangan
59 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang
sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang korupsi dan dengan instansi yang melaksanakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diatur pelayanan publik. KPK oleh Undang-Undang juga
bahwa KPK mempunyai tugas: berwenang untuk mengambil alih penyidikan
a. Koordinasi dengan instansi yang ber- atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
wenang melakukan pemberantasan tindak korupsi yang penanganannya sedang dilakukan
pidana korupsi oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal KPK
b. Supervisi terhadap instansi yang ber- mengambil alih penyidikan atau penuntutan, ke-
wenang melakukan pemberantasan tindak polisian atau kejaksaan wajib menyerahkan ter-
pidana korupsi sangka dan seluruh berkas perkara beserta alat
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan bukti, serta dokumen lain yang diperlukan dalam
penuntutan terhadap tindak pidana ko- waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja,
rupsi terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan KPK.
tindak pidana korupsi Apabila dibandingkan dengan ke-
e. Melakukan monitor terhadap penyeleng- wenangan kejaksaan dalam melakukan penyidi-
garaan pemerintahan negara. kan tindak pidana korupsi, terdapat prosedur
yang berbeda dengan KPK sebagaimana yang
Dalam melaksanakan tugas koordinasi ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal
sebagaimana di atas, maka KPK berwenang: suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK be-
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyi- lum melakukan penyidikan, sedangkan perkara
dikan, dan penuntutan tindak pidana ko- tersebut telah dilakukan penyidikan oleh ke-
rupsi polisian atau kejaksaan. Maka instansi kepolisian
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam ke- atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada
giatan pemberantasan tindak pidana ko- KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
rupsi terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pem- Akan tetapi dalam hal KPK sudah mulai melaku-
berantasan tindak pidana korupsi kepada kan penyidikan tindak pidana korupsi, kepolisian
instansi yang terkait atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan
d. Melaksanakan dengar pendapat atau per- penyidikan.
temuan dengan instansi yang berwenang Apabila dalam hal penyidikan dilaku-
melakukan pemberantasan tindak pidana kan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau
korupsi kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang di-
e. Meminta laporan instansi terkait menge- lakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut
nai pencegahan tindak pidana korupsi. segera dihentikan. Selanjutnya berkaitan dengan
Terkait dengan pelaksanaan tugas su- kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah
pervisi, UU No. 30 Tahun 2002 mengatur bahwa penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur
KPK berwenang melakukan pengawasan, pe- dalam KUHAP, maka KPK tidak berwenang se-
nelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang bagaimana institusi lain seperti Kepolisian. Hal
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 60
ini diatur dalam Pasal 40 UU KPK, dimana dinya- tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ok-
takan secara tegas bahwa KPK tidak berwenang num militer atau anggota Tentara Nasional In-
mengeluarkan surat perintah penghentian pe- donesia (TNI) bersama-sama dengan sipil, maka
nyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak secara yuridis formal harus diadili dalam satu
pidana korupsi. lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri)
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum atau dalam lingkup peradilan militer (Mahkamah
UU No. 30 Tahun 2002, bahwa pada dasarnya Militer). Hal inilah yang disebut peradilan konek-
segala kewenangan Komisi Pemberantasan Ko- sitas. Jika tidak ingin melakukan, mengkoordi-
rupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, nasikan atau mengendalikan penyidikan konek-
dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi sitas yang dimaksud, Komisi Pemberantasan
tindak pidana korupsi yang terkait: Korupsi dapat menyerahkan perkara tersebut
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penye- kepada kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung un-
lenggara negara, dan orang lain yang ada tuk mengkoordinasikan dan mengendalikannya.
kaitannya dengan tindak pidana korupsi Akan tetapi menurut Pasal 44 ayat (5), pelak-
yang dilakukan oleh aparat penegak hu- sanaan penyidikan koneksitas tersebut tetap
kum atau penyelenggara negara dikoordinasikan dan dilaporkan perkembangan-
b. Mendapat perhatian yang meresahkan nya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Ef-
masyarakat fendy, 2010: 45).
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit
rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3) Pelaksanaan Penuntutan Perkara Tin-
Dengan pengaturan dalam UU No. 30 dak Pidana Korupsi
Tahun 2002 tersebut dan Penjelasan Umum, Dalam praktik dikenal bahwa dimu-
maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat lainya suatu proses penuntutan dimulainya dari
menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat kirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
dan memperlakukan institusi yang telah ada se- (SPDP) dari pihak kepolisian atau penyidik ke
bagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pihak Kejaksaan. SPDP ini akan ditindaklanjuti
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan se- oleh pihak kejaksaan dengan menunjuk penun-
cara ef sien dan efektif; tidak memonopoli tu- tut umum untuk mengikuti perkembangan pe-
gas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan nyelidikan. SPDP memiliki fungsi penting dalam
penuntutan; berfungsi sebagai pemicu dan pem- proses peradilan pidana. Tanpa SPDP, penuntut
berdayaan institusi yang telah ada dalam pem- umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang
berantasan korupsi (trigger mechanism); ber- dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengaki-
fungsi untuk melakukan supervisi dan memantau batkan penuntut umum tidak dapat mengikuti
institusi yang telah ada, dan dalam keadaan ter- perkembangan penyidikan dan membuat koor-
tentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang dinasi antara penyidik dan penuntut umum
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (super- menjadi tidak maksimal (Pangaribuan, 2017: 114-
body) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian 115). Setelah pihak kejaksaan menerima SPDP
dan/atau kejaksaan. tersebut, maka kejaksaan segera menerbitkan
Dalam hal KPK melakukan pengusutan P-16 mengenai penunjukan jaksa peneliti. Dari
61 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
hasil penyidikan oleh penyidik, hasil penyidikan 1. Tanggal dan tanda tangan penuntut umum
tersebut dikirimkan kepada jaksa peneliti untuk yang membuat surat dakwaan
diteliti kelengkapan berkasnya. 2. Identitas terdakwa yang meliputi nama leng-
Kemudian dalam proses pemeriksaan kap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis
suatu berkas perkara hasil penyidikan, terdapat kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama
dua hal yang bisa diputuskan oleh jaksa peneliti. dan pekerjaan.
Dalam hal suatu berkas perkara dinyatakan leng- Kemudian mengenai syarat materiil su-
kap maka setelah itu terdapat proses pelimpa- rat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KU-
han perkara, tersangka maupun barang bukti HAP yang meliputi kewajiban penuntut umum
dari penyidik ke kejaksaaan. Kemudian apabila untuk membuat uraian secara cermat, jelas dan
dalam hal suatu berkas perkara dinyatakan be- lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa-
lum lengkap, maka tindakan yang harus dilakukan kan dengan menyebutkan tempat dan waktu
penuntut umum adalah mengembalikan berkas suatu tindak pidana dilakukan. KUHAP sendi-
kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk- ri tidak membahas mengenai yang dimaksud
petunjuk apa saja yang harus dilengkapi kepada uraian cermat, jelas dan lengkap. Akan tetapi hal
penyidik. Apabila petunjuk sebagaimana telah ini diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung No-
dikirim oleh jaksa peneliti telah dipenuhi dan mor SE-004/J.A.11/1993 sebagai berikut:
berkas perkara dinyatakan lengkap, maka ke- Uraian secara cermat, berarti menuntut
wajiban jaksa selanjutnya adalah menerbitkan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mem-
P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara persiapkan Surat Dakwaan yang akan diterap-
tindak pidana korupsi tersebut sudah lengkap. kan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata
Dengan diterimanya berkas perkara oleh pe- “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143
nuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang
penanganan perkara tersebut beralih dari pen- menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam
yidik kepada penuntut umum. Setelah penyera- membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek
han berkas perkara (disebut juga penyerahan ta- dan teliti.
hap I), penuntut umum segera membuat rencana 1. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian
surat dakwaan sebagai tahap awal dari penyusu- atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat
nan surat dakwaan dan segera memberitahukan Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mu-
penyidikan untuk menyerahkan barang bukti dan dah memahami apa yang didakwakan ter-
juga tersangka kepada penuntut umum, dan den- hadap dirinya dan dapat mempersiapkan
gan penyerahan ini beralih pula tanggungjawab pembelaan dengan sebaik-baiknya.
yuridis terhadap tersangka dan barang bukti dari 2. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dak-
penyidik kepada penuntut umum (disebut juga waan itu memuat semua unsur (elemen)
penyerahan tahap II) (Pangaribuan, 2017: 116). Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-
Dalam merumuskan surat dakwaan, unsur tersebut harus terlukis didalam
maka kejaksaan harus memenuhi syarat-syarat uraian fakta kejadian yang dituangkan
formil dan materiil. Syarat formil pembuatan dalam Surat Dakwaan.
surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2)
huruf a KUHAP meliputi:
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 62
Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Repub- United Nation Convention Against Cor-
lik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Ten- ruption (UNCAC) dan Implikasinya
tang Pembuatan Surat Dakwaan, secara materiil terhadap Hukum Positif
suatu Surat Dakwaan dipandang telah meme- Pada tahun 2003 terbentuk United Na-
nuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut tions Convention Against Corruption (UNCAC). UN-
telah memberi gambaran secara bulat dan utuh CAC ini memaparkan hubungan erat antara ko-
mengenai: rupsi dan pencucian uang (Chaikin & Sharman,
1) Tindak Pidana yang dilakukan 2009: 40). UNCAC menjadi tonggak di dalam
2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana kerjasama internasional dalam pemberantasan
tersebut korupsi dan pencucian yang berasal dari korupsi.
3) Dimana Tindak Pidana dilakukan UNCAC menjadi instrumen pertama pertama
4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilaku- yang diakui secara internasional dan mengikat
kan secara hukum dalam hal pemberantasan tindak
5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut di- pidana korupsi (Husein, 2007: 222).
lakukan Pada tanggal 18 April 2006 Pemerintah
6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pi- Indonesia telah meratif kasi UNCAC tersebut
dana tersebut (delik materiil) dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Penge-
7) Apakah yang mendorong terdakwa sahan United Nations Convention Against Corrup-
melakukan Tindak Pidana tersebut (de- tion (Konvensi PBB Anti Korupsi). Konvensi PBB
lik-delik tertentu) 2003 tahun memuat 8 (delapan) bagian dan ke-
8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang di- tentuan yang sangat signif kan terhadap perkem-
terapkan. bangan pembaharuan perundang-undangan na-
Komponen-komponen tersebut se- sional dalam pemberantasan korupsi: Chapter II,
cara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Preventive Measures; Chapter IV, International Co-
Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak operative; Chapter V, Asset Recovery; dan Chapter VII,
Pidana tersebut termasuk delik formil atau de- Mechanism for Implementation.
lik materiii). Dengan demikian dapat diformu- Beberapa implikasi terhadap Undang-
lasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang Undang korupsi dengan diratif kasinya Konvensi
berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat UNCAC 2003 antara lain: (Situmorang, 2014:
Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat 342-343)
yang berkenaan dengan materi/substansi Surat a. Berkaitan dengan konsep dan sistem hukum
Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, material yang telah lama dianut dalam sis-
kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak tem hukum nasional, yaitu konsep standar
terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat mengenai unsur-unsur tidak pidana korupsi
Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang yang menitikberatkan sifat melawan hukum
tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dari suatu perbuatan, dan konsep “daad-dader
dakwaan batal demi hukum (absolut nietig). strafrecht” karena konvensi PBB 2003 hanya
menitikberatkan kepada 3 (tiga) unsur, yaitu:
3. Pengesahan Undang-Undang Nomor mengetahui (knowledge), kesengajaan (intent),
7 Tahun 2006 Sebagai Ratif kasi dari dan adanya tujuan (purpose). Selain itu kon-
63 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
vensi PBB 2003 bertujuan untuk melindungi ke dalam hukum nasional menuntut ruang
kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik pengaturan yang lebih luas mengenai bidang
disamping kepentingan negara. tersebut.
Sebagai konsekuensi maka rumusan un- d. Implikasi keempat, diperlukan proses krimi-
sur tindak pidana korupsi di dalam UU No. nalisasi terhadap perbuatan pelanggaran
31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 hukum baru sebagaimana yang telah diatur
yang menekankan adanya kerugian negara dalam Bab III tentang “Criminalization and
perlu dikaji kembali, mungkin juga perlu Law Enforcement” dalam United Nations Con-
dipertimbangkan unsur kerugian “pihak vention Against Corruption 2003, termasuk di-
ketiga yang beritikad baik”. Selain itu dalam antaranya:
konvensi PBB 2003 masih digunakan penger- “Bribery of national public off cials, Bribery
tian istilah “bribery” yang diartikan sebagai of foreign public off cials and off cials of pub-
“corruption” dalam kaitan hubungan swasta lic international organization, embezzlement,
dan pejabat publik. Sedangkan dalam Undang- missapropriation or other diversion of property
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- by a public off cials and trading in inf uence.”
Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian
istilah “bribery atau “suap” dimasukkan seba- 4. Perlindungan Saksi Pelapor dalam Sis-
gai salah satu jenis tindak pidana korupsi dan tem Peradilan Pidana Tindak Pidana
tidak ditujukan khusus kepada subyek yang Korupsi
terlibat di dalamnya. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi
b. Konvensi PBB 2003 menganut pendekatan masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pi-
komprehensif dalam menghadapi korupsi dana, maka diperlukan suatu mekanisme yang
yang melibatkan dua atau lebih Negara yang mampu membuat suasana aman dan kondusif
sudah tentu melibatkan juga Warga Negara bagi para pelapor yang hendak menyampaikan
Asing sehingga titik berat, dimana penga- suatu fakta. Untuk mewujudkan hal tersebut
turannya terletak pada prosedur bagaimana diperlukan sebuah perlindungan hukum dan
melacak dan menyita serta mengembalikan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui
aset hasil korupsi dari suatu negara yang atau menemukan suatu hal yang dapat memban-
“menikmatinya” ke negara korban (state’s tu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi
victim). Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. agar melaporkannya kepada penegak hukum.
UU No. 20 Tahun 2001 hanya mengandalkan Perlindungan Saksi Pelapor yang de-
pengaturan mengenai bagaimana kualif kasi mikian itu harus diberi perlindungan hukum dan
tindak pidana korupsi dapat diperluas seh- ke-amanan yang memadai atas laporannya, se-
ingga kerugian negara sekecil apapun dapat hingga saksi pelapor tidak merasa terancam atau
dicegah. terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan
c. Pengaturan mengenai kerjasama yang lebih jaminan perlin-dungan hukum dan keamanan
mengemuka dalam Konvensi PBB 2003 tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan
dibandingkan dengan ketentuan di dalam UU yang memungkinkan masyarakat tidak lagi mera-
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sa takut untuk me-laporkan suatu tindak pidana
sehingga implementasi konvensi tersebut yang diketahuinya kepada penegak hukum, ka-
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 64
rena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh penegak hukum mengenai suatu tindak pidana
pihak tertentu. (Nixson, et.all., 2013: 48). Berdasarkan rumusan
Pengaturan mengenai perlindungan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dapat dipahami
terhadap pengungkap fakta atau saksi pelapor bahwa seorang pelapor tidak dapat dituntut se-
(Whistleblower) secara eksplisit diatur dalam UU cara hukum terhadap laporan maupun kesak-
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi siannya mengenai suatu tindak pidana. Dengan
dan Korban. Pengaturan mengenai perlindungan catatan bahwa perlindungan diperoleh oleh saksi
tersebut dimandatkan kepada Lembaga Perlin- pelapor sepanjang pihak tersebut melakukannya
dungan Saksi dan Korban (LPSK), yakni lembaga dengan itikad baik.
yang bertugas dan berwenang untuk memberi- Mengenai macam-macam perlindungan
kan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi serta hak-hak dari pelapor maka berdasarkan
dan/atau Korban. LPSK bertanggung jawab un- Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 diatur sebagai
tuk menangani pemberian perlindungan dan berikut:
bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan a. memperoleh perlindungan atas keamanan
tugas dan kewenangan. pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta
Berdasarkan Pasal 10 UU No. 13 Tahun bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kesaksian yang akan, sedang, atau telah di-
konsepsi perlindungan terhadap whistleblower berikannya.
antara lain adalah: b. ikut serta dalam proses memilih dan me-
1. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat di- nentukan bentuk perlindungan dan duku-
tuntut secara hukum baik pidana maupun ngan keamanan.
perdata atas laporan, kesaksian yang akan, c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
sedang, atau telah diberikannya. d. mendapat penerjemah.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan f. mendapatkan informasi mengenai perkem-
dari tuntutan pidana apabila ia ternyata bangan kasus.
terbukti secara sah dan meyakinkan ber- g. mendapatkan informasi mengenai putusan
salah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pengadilan.
pertimbangan hakim dalam meringankan h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
pidana yang akan dijatuhkan. i. mendapat identitas baru.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada j. mendapatkan tempat kediaman baru.
ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Kor- k. memperoleh penggantian biaya transportasi
ban, dan pelapor yang memberikan kete- sesuai dengan kebutuhan.
rangan tidak dengan itikad baik. l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementa-
Meskipun Pasal 10 UU No. 13 Tahun ra sampai batas waktu perlindungan ber-
2006 tidak secara khusus menyebutkan pelapor akhir.
dengan istilah Whistleblower, tapi yang dimaksud
dengan pelapor dalam penjelasan UU ini ada-
lah orang yang memberikan informasi kepada Berkaitan dengan pelapor dalam perka-
65 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
ra tindak pidana korupsi maka hal ini juga diatur terlapor (Semendawai, 2011: 53).
dalam UU No. 13 Tahun 2006. Dalam pasal 5 ayat Ironinya di Indonesia hingga saat ini belum ter-
(2) UU No. 13 Tahun 2006 dipaparkan bahwa dapat undang-undang yang secara khusus meng-
hak-hak dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun atur tentang whistleblower. Meskipun secara
2006 tersebut diberikan kepada saksi dan/atau eksplisit aturan tentang perlindungan hukum
korban tindak pidana dalam kasus-kasus terten- whistleblower telah dimuat dalam Pasal 10 UU
tu sesuai dengan keputusan LPSK. Pada dasarnya No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlind-
perlindungan yang diberikan tersebut diberikan ungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun
dengan mempertimbangkan syarat-syarat seba- 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tin-
gaimana berikut: dak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang
a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/ bekerjasama (justice collaborator). Kedua aturan
atau korban. tersebut belum dapat melindungi keberadaan
b. tingkat ancaman yang membahayakan sosok whistleblower, oleh karenanya saat ini
saksi dan/atau korban. diperlukan adanya sebuah UU yang secara khu-
c. hasil analisis tim medis atau psikolog sus mengatur mengenai whistleblower. Undang-
terhadap saksi dan/atau korban. Undang ini diproyeksikan untuk memastikan
d. rekam jejak kejahatan yang pernah di- mekanisme pengungkapan dan perlindungan
lakukan oleh saksi dan/atau korban. terhadap whistleblower untuk mengungkap suatu
‘kesalahan’ atau penyalahgunaan wewenang yang
Mahkamah Agung telah menunjukkan membahayakan kepentingan publik (Nixson,
bentuk komitmennya dalam mendukung per- et.al., 2013: 51). Dengan adanya sebuah Undang-
lindungan saksi dan korban dengan menerbit- Undang yang mengatur secara khusus whistle-
kan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 blower, diharapkan mampu mengedepankan
tahun 2011. Perlakuan Bagi Whistleblower dan perlindungan hukum bagi saksi pelapor terkait
Justice Collaborator dalam tindak pidana ter-tentu tindak pidana korupsi.
yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi
pengadilan untuk memberikan perlindungan.
Substansi utama yang terdapat dalam SEMA ini
adalah adanya perlakuan khusus terhadap pihak-
pihak yang dikategorikan sebagai pelapor tindak
pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama. Per-
lakukan khusus tersebut antara lain diberikan
dengan keringanan pidana dan/atau bentuk per-
lindungan lainnya.
Bentuk perlindungan dan reward yang di-
berikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ini
kepada whistleblower jika pihak yang dilaporkan
melaporkan balik si whistleblower, maka penanga-
nan kasus yang dilaporkan whistleblower harus di-
dahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 66
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi Formil
1. Menjelaskan sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai ketentuan yang ber-
laku.
2. Menjelaskan proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menjelaskan Pengesahan UNCAC dan im-plikasinya terhadap hukum positif dengan rinci.
4. Menjelaskan Perlindungan saksi pelapor dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dengan
rinci.
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi Formil
1. Harus cermat dan teliti dalam menjelaskan tindak pidana korupsi formil.
2. Harus berpikir analitis serta evaluatif
67 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
BAB IV. KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Menjelaskan Komisi Pemberantasan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
Korupsi dan Nepotisme pada tanggal 19 Mei 1999. Selain
1. Dasar dan Tujuan Pembentukan itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai
Masa reformasi pada tahun 1988 me- memiliki kelemahan-kelemahan dan mengham-
rupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa In- bat reformasi. Kelemahan-kelemahan tersebut
donesia karena pada tahun tersebut Presiden antara lain sebagai berikut:
Soeharto yang telah memerintah selama lebih 1. Kelemahan dalam hukum material terle-
kurang 32 tahun berhenti dari jabatan Pre- tak pada ketentuan mengenai rumusan
siden Republik Indonesia. Dengan berhentinya delik yang bersifat materiel tidak diru-
Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 muskan secara formil.
Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat 2. Unsur kerugian keuangan negara atau
menjadi Presiden Republik Indonesia. Era refor- perekonomian negara merupakan salah
masi ini hadir sebagai akibat terjadinya berba- satu unsur mutlak yang harus dapat
gai permasalahan di era Orde baru, antara lain dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis 3. Peraturan Mahkamah Agung yang me-
kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang negaskan antara lain berkas tindak pi-
buruk. Korupsi pun pada era Orde Baru menjadi dana korupsi tidak terbukti jika kepen-
endemik di kalangan birokrat (sipil dan militer). tingan umum terlayani, terdakwa tidak
Oleh karena itu, pada era ini pemberantasan ko- memperoleh keuntungan dan negara
rupsi menjadi satu program prioritas penegakan tidak dirugikan.
hukum. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkan- 4. Dalam rumusan delik dalm perihal sanksi
nya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang pidana yang telah menetapkan maksimal
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas umum dan tidak ada batasan minimal
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR terse- khusus, sehingga Jaksa Penuntut Umum
but merupakan salah satu pedoman dalam rang- maupun Hakim dapat bergerak leluasa
ka menyelamatkan dan menciptakan normalisasi dalam batasan minimal umum (satu hari)
kehidupan nasional sesuai dengan ketentuan dan maksimal umum yang ditetapkan
reformasi. dalam UU Tindak Pidana Korupsi No.3
Sebagai tindak lanjut atas TAP MPR Tahun 1971.
tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 68
Atas dasar hal tersebut, maka diterbit- Tahun 2002, KPK berasaskan pada:
kanlah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pember- a) Kepastian hukum adalah asas dalam
antasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan negara hukum yang mengutamakan lan-
UU No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi. Seiring dasan peraturan perundang-undangan, ke-
dengan berjalannya waktu, maka diadakan pe- patutan dan keadilan dalam setiap kebi-
nyempurnaan kembali pada UU No. 31 Tahun jakan menjalankan tugas dan wewenang
1999 melalui diterbitkannya UU No. 20 Tahun KPK.
2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Ta- b) Keterbukaan adalah asas yang mem-
hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana buka diri terhadap hak masyarakat un-
Korupsi. tuk memperoleh informasi yang benar,
Sejalan dengan semangat pemberan- jujur dan tidak diskriminatif tentang ki-
tasan korupsi, dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 nerja KPK dalam menjalankan tugas dan
Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Dalam waktu fungsinya.
paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang c) Akuntabilitas adalah asas yang menen-
ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan tukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
Tindak Pidana Korupsi”, maka sebagai bentuk akhir kegiatan KPK harus dapat diper-
tindak lanjut amanat undang-undang terse- tanggungjawabkan kepada masyarakat
but, pada tanggal 27 Desember 2002 diterbit- atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
kanlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi tertinggi negara sesuai dengan peraturan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi perundang-undangan yang berlaku.
Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan d) Kepentingan umum adalah asas yang
misi utama melakukan penegakan hukum yakni mendahulukan kesejahteraan umum
dalam hal pemberantasan korupsi. Pemben- dengan cara yang aspiratif, akomodatif
tukan lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran dan selektif.
bahwa lembaga penegak hukum konvensional e) Proporsionalitas adalah asas yang me-
seperti Kejaksaan dan Kepolisian dianggap be- ngutamakan keseimbangan antara tugas,
lum mampu memberantas korupsi. Sebagaimana wewenang, tanggungjawab dan kewajiban
tertuang dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002, KPK.
KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberan- 2. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang
tasan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga KPK
berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan in- KPK adalah lembaga negara yang dalam
stitusi yang telah ada dalam pemberantasan ko- melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
rupsi (trigger mechanism). Niscaya, pembentukan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
KPK menandai babak baru dimulainya perang manapun. KPK memiliki beberapa tugas dan
terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. wewenang yang diatur dalam Pasal 6-14 UU No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Asas-Asas KPK Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada Pasal 6
Dalam menjalankan tugas dan we- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe-
wenangnya, berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 rantasan Korupsi, tugas KPK yakni sebagai beri-
69 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
kut: b UU No. 30 Tahun 2002). Pengambil-
a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi alihan penyidikan atau penuntutan terse-
yang berwenang melakukan pemberan- but dapat dilakukan oleh KPK dengan
taan tindak pidana korupsi. alasan sebagai berikut: (Pasal 9 Undang-
b) Melakukan supervisi terhadap instansi Undang No. 30 Tahun 2002)
yang berwenang melakukan pemberan- 1. Laporan dari warga masyarakat me-
tasan tindak pidana korupsi. ngenai tindak pidana korupsi yang
c) Melakukan penyelidikan, penyidikan tidak ditindaklanjuti.
dan penuntutan terhadap tindak pidana 2. Proses penanganan tindak pidana ko-
korupsi. rupsi berlarut-larut atau tanpa alasan
d) Melakukan tindakan-tindakan pence- yang dapat dipertanggungjawabkan.
gahan tindak pidana korupsi; dan 3. Penanganan tindak pidana korupsi
e) Melakukan monitor terhadap penyeleng- ditujukan untuk melindungi pelaku tin-
garaan pemerintahan negara. dak pidana korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi me-
Dalam menjalankan tugas-tugasnya ngandung unsur korupsi.
tersebut, KPK memiliki wewenang yang diatur 5. Hambatan penanganan tindak pidana
dalam Pasal 7-14 UU No. 30 Tahun 2002. Ada- korupsi karena campur tangan dari ek-
pun wewenang KPK ialah sebagai berikut: sekutif, yudikatif atau legislatif; atau
a) Dalam menjalankan tugas koordinasi, 6. Keadaan lain yang menurut pertim-
KPK berwenang mengkoordinasikan pe- bangan kepolisian atau kejaksaan, pe-
nyelidikan, penyidikan dan penuntutan nanganan tindak pidana korupsi sulit
korupsi; menetapkan sistem pelaporan dilaksanakan secara baik dan dapat
dalam ke-giatan pemberantasan korupsi; dipertanggungjawabkan.
meminta informasi tentang kegiatan pem- c) Dalam melakukan penyelidikan, pe-
berantasan korupsi kepada instansi terkait; nyidikan dan penuntutan terhadap tindak
melaksanakan dengar pendapat atau per- pidana korupsi, KPK berwenang melaku-
temuan dengan instansi yang berwenang; kan penyadapan dan merekam pembi-
dan meminta laporan instansi terkait me- caraan; memerintah instansi yang terkait
ngenai pencegahan korupsi. (Pasal 7 jo. untuk melarang seseorang bepergian ke
Pasal 6 huruf a UU No. 30 Tahun 2002) luar negeri; meminta keterangan bank/
b) Dalam melaksanakan tugas supervisi, lembaga keuangan lainnya tenatang ke-
KPK berwenang mengawasi, meneliti dan adaan keuangan tersangka/terdakwa yang
menelaah instansi dalam menjalankan tu- sedang diperiksa; memerintahkan kepada
gas dan wewenang memberantas korupsi bank/lembaga keuangan lainnya untuk
serta dalam melaksanakan pelayanan pu- memblokir rekening yang diduga hasil
blik; mengambil alih penyidikan atau pe- dari korupsi milik tersangka, terdakwa
nuntutan terhadap pelaku korupsi yang atau pihak lain yang terkait; memerintah-
sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan kan kepada pimpinan atau atasan tersang-
(Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 huruf ka untuk memberhentikan sementara
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 70
tersangka dari jabatannya; meminta data negara; menerima laporan dan menetap-
kekayaan dan data perpajakan tersangka/ kan status gratif kasi; menyelenggarakan
terdakwa kepada instansi yang terkait; program pendidikan antikorupsi pada se-
menghentikan sementara suatu transaksi tiap jenjang pendidikan; merancang dan
keuangan, transaksi perdagangan, dan per- mendorong terlaksananya program so-
janjian lainnya atau pencabutan sementa- sialisasi pemberantasan tindak pidana ko-
ra perizinan, lisensi serta konsesi yang di- rupsi; me-lakukan kampanye antikorupsi
lakukan atau dimiliki oleh tersangka atau kepada masyarakat umum; dan melaku-
terdakwa yang diduga berdasarkan bukti kan kerjasama bilateral atau multilateral
awal yang cukup ada hubungannya dengan dalam pemberantasan tindak pidana ko-
tindak pidana korupsi yang sedang dipe- rupsi. (Pasal 13 jo. Pasal 6 huruf d UU No.
riksa; meminta bantuan Interpol Indone- 30 Tahun 2002).
sia atau instansi penegak hukum negara e) Dalam melaksanakan tugas monitor
lain untuk melakukan pencarian, penang- terhadap penyelenggaraan pemerin-
kapan, dan penyitaan barang bukti di luar tahan negara KPK berwenang melakukan
negeri; meminta bantuan kepolisian atau pengkajian terhadap sistem pengelolaan
instansi lain yang terkait untuk melaku- administrasi di semua lembaga negara
kan penangkapan, penahanan, penggele- dan pemerintah; memberi saran kepada
dahan dan penyitaan dalam perkara tin- pimpinan lembaga negara dan peme-
dak pidana korupsi yang sedang ditangani rintah untuk melakukan perubahan jika
(Pasal 12 jo. Pasal 6 huruf c UU No. 30 berdasarkan hasil pengkajian, sistem pe-
Tahun 2002). Kewenangan KPK dalam hal ngelolaan administrasi tersebit berpo-
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tensi korupsi; dan melaporkan kepada
ini dapat dilaksanakan dengan kriteria tin- Presiden RI, DPR dan BPK, jika saran
dak korupsi sebagai berikut: (Pasal 11 UU KPK mengenai usulan perubahan terse-
No. 30 Tahun 2002) but tidak diindahkan. (Pasal 14 jo. Pasal 6
1. Melibatkan aparat penegak hukum, huruf e UU NO. 30 Tahun 2002).
penyelenggara negara dan orang lain
yang ada kaitannya dengan tindak 3. Susunan Organisasi KPK
pidana korupsi yang dilakukan oeh Struktur organisasi Komisi Pemberan-
aparat penegak hukum atau penye- tasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga
lenggara negara. memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut
2. Mendapatkan perhatian yang mere- berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-lang-
sahkan masyarakat. kah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
3. Menyangkut kerugian negara paling Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye
sedikit satu miliar rupiah. publik dapat dilakukan secara sistematis dan
d) Dalam melaksanakan tugas pence- konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberan-
gahan, KPK berwenang melakukan tasan Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat
pendaftaran dan pemeriksaan terhadap luas. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 UU
laporan harta kekayaan penyelenggara No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan-
71 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
tasan Tindak Pidana Korupsi, KPK terdiri atas KPK berwenang mengangkat Tim Pe-
Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 anggota KPK, nasihat yang diajukan oleh panitia seleksi pe-
Tim Penasihat yang terdiri dari 4 anggota dan milihan yang dibentuk oleh KPK. Selanjutnya,
Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Panitia seleksi pemilihan mengumumkan pen-
erimaan calon dan melakukan kegiatan men-
a. Pimpinan KPK gumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan
Pimpinan KPK terdiri atas 5 orang yang dan masukan dari masyarakat. Calon Tim Penasi-
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota hat yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan
dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk
Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan di-
pejabat negara yang berasal dari unsur peme- angkat oleh KPK. Nantinya, KPK akan memilih
rintahan dan unsur masyarakat. 4 dari 8 calon yang diajukan oleh panitia seleksi
Pimpinan KPK memegang jabatan pemilihan yang telah mendapat tanggapan dari
selama empat tahun dan dapat dipilih kembali masyarakat. Tim Penasihat ini nantinya berfungsi
hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengam- memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai
bilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelak-
kolegial. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberan-
dan wewenangnya, KPK dibantu oleh seorang tasan Korupsi.
Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab pada
Pimpinan KPK. c. Pegawai KPK sebagai Pelaksana Tugas
Pimpinan KPK membawahi 4 bidang Berdasarkan Pasal 2 PP No. 63 Tahun
yang terdiri atas: 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya
(1) Bidang Pencegahan, yang membawahkan Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi seba-
Sub-bidang Pendaftaran dan Pemeriksaan gaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer-
Negara; Sub-bidang Pendidikan dan Pela- intah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem
yanan Masyarakat; dan Sub-bidang Peneli- Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pem-
tian dan Pengembangan. berantasan Korupsi, Pegawai KPK adalah Warga
(2) Bidang Penindakan, yang membawahkan Negara Indonesia yang karena kompetensinya
Sub-bidang Penyelidikan; Sub-bidang Pe- diangkat sebagai pegawai pada KPK. Dalam Pasal
nyidikan; dan Sub-bidang Penuntutan. 3 PP tersebut disebutkan Pegawai KPK terdiri
(3) Bidang Informasi dan Data, yang mem- atas:
bawahkan Sub-bidang Pengelolaan Infor- (1) Pegawai Tetap.
masi dan Data dan Sub-bidang Pembinaan (2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan; dan
Jaringan Kerja Antar komisi dan Instansi. (3) Pegawai Tidak Tetap.
(4) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat, yang membawahkan Sub-bi- Untuk mempermudah pemahaman
dang Pengawasan Internal dan Sub-bidang perihal Struktur Organisasi KPK, berikut di-saji-
Pengaduan Masyarakat. kan bagan Struktur Organisasi KPK berdasarkan
b. Tim Penasihat Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pember-
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 72
antasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK tanggal 30 Desember
2008.
Bagan Struktur Organisasi KPK
Sumber: https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi
73 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
Tabel Komposisi SDM KPK Berdasarkan Jabatan (KPK, 2016)
No. Jabatan Jumlah %
1 Ketua 1 0,09
2 Wakil Ketua 4 0,36
3 Sekjen 1 0,09
6 Deputi 4 0,36
5 Direktur 8 0,71
6 Kepala Biro 4 0,36
7 Kepala Bagian 14 1,25
8 Kepala Sekretariat 2 0,18
9 Spesialis 618 54,98
10 Administrasi 468 41,64
TOTAL 1.124 100
4. Hambatan dan Tantangan bagi KPK 2002 justru menghambat pembentukan bidang-
dalam Pemberantasan Korupsi di bidang baru yang dibutuhkan untuk menjawab
Indonesia tantangan pemberantasan korupsi dan perkem-
Pemberantasan korupsi adalah upaya bangan modus operandi korupsi. Sebab, peru-
yang mengusik zona nyaman. Maka dari itu bahan dan/atau penambahan harus melalui revisi
dalam kurun waktu 15 tahun sejak KPK didi- undang-undang yang notabene membutuhkan
rikan, sering kali upaya pemberantasan korupsi waktu lama. Hal inilah yang berpotensi menjadi
oleh KPK menemui berbagai hambatan dan tan- hambatan bagi KPK dalam upaya pemberantasan
tangan. Berikut adalah beberapa hambatan dan korupsi.
tantangan pemberantasan korupsi oleh KPK.
a. Bidang dan Subbidang Organisasi KPK b. Pergeseran Peran dan Fungsi Tim Pe-
yang Diatur Rigid dalam UU KPK nasihat KPK
Di dalam tubuh KPK, terdapat 4 bidang KPK memiliki kewenangan untuk men-
yang dibawahi oleh Pimpinan KPK, yaitu Bidang gangkat Tim Penasihat. Tim Penasihat ini ber-
Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informa- fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan
si dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam
dan Pengaduan Masyarakat. Bidang-bidang terse- pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pem-
but juga membawahkan masing-masing bebera- berantasan Korupsi. Latar belakang Tim Penasi-
pa sub-bidang yang diatur secara eksplisit oleh hat bersifat terbuka dan ditentukan sesuai kebu-
UU No. 30 Tahun 2002. Di satu sisi, dengan dia- tuhan KPK. Pada asal mula pembentukannya, Tim
turnya bidang-bidang dan sub-bidang tersebut Penasihat dirancang tidak menjadi bagian dari
secara eksplisit dapat menjadi payung hukum struktur tetap organisasi KPK dengan fungsi se-
bagi struktur organisasi KPK. Namun, di sisi lain bagai suatu forum yang bersifat situasional. Jus-
pengaturan secara rigid dalam UU No. 30 Tahun tru pada kenyataannya, UU mengatur kedudukan
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 74
tim penasihat menjadi bagian yang permanen perannya sebagai trigger mechanism. Faktanya
dalam organisasi KPK. Oleh karena itu, Tim Pe- hingga kini KPK masih menjadi ujung tombak
nasihat harus didudukkan kembali sebagaimana dalam pemberantasan korupsi. Hal yang harus
fungsi dan kebutuhan sesuai tugasnya. dilakukan justru memberdayakan lembaga pene-
gak hukum yang ada di daerah-daerah. Selain itu,
c. Pertimbangan Khusus Terhadap Latar jika KPK didirikan di daerah-daerah, justru akan
Belakang Pendidikan Calon Pimpinan mengingkari ciri khas “superbody” dari KPK itu
KPK sendiri. Pun dari sisi pengawasan juga akan sulit
Untuk menjadi Pimpinan KPK disyarat- jika KPK membuka cabang ke daerah-daerah.
kan berpendidikan sarjana hukum atau sarjana e. Minimnya Sumber Daya Manusia di
lain yang memiliki keahlian dan pengalaman KPK
sekurang-kurangnya 15 tahun. Dalam praktik, Dengan jumlah 34 provinsi dan pen-
justru pada level Pimpinan KPK minim yang duduk 237.641.326 jiwa (BPS, 2010), jumlah
memiliki keahlian mumpuni dalam hukum pi- SDM KPK tergolong minim, yakni 1.124 orang
dana. Meskipun yang bekerja di lapangan adalah (Laporan KPK, 2016). Bandingkan saja dengan
penyelidik maupun penyidik, namun juga pada Malaysia yang memiliki lembaga pemberantasan
level Pimpinan KPK dibutuhkan decision maker korupsi yang disebut Suruhanjaya Pencegahan
yang mumpuni di bidang hukum pidana. Konklus- Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaysia Anti-
inya, meskipun tidak diwajibkan Pimpinan KPK Corruption Commission (MACC).dengan jum-
harus sarjana hukum, namun alangkah baiknya lah pegawai sebanyak 2.900 orang, sementara
jika ada pertimbangan khusus atau proporsi penduduk Malaysia berjumlah sekitar 31 juta
khusus bagi sarjana hukum. jiwa (Departement Statistics of Malaysia,
2015). Selain itu, Independent Commis-
d. Wacana Pembukaan Kantor KPK di sion Against Corruption (ICAC) Hongkong
Daerah juga merupakan salah satu lembaga pemberan-
Kini santer berhembus kabar bahwa tasan korupsi yang cukup memadai. Pada tahun
KPK memiliki wacana untuk membuka kantor 2005 jumlah pegawai ICAC mencapai 1.194
di kota-kota besar di beberapa daerah. Pada orang dengan jumlah penduduk Hongkong saat
dasarnya UU No. 30 Tahun 2002 memberikan itu sekitar 7 juta jiwa. Dari angka-angka terse-
peluang untuk mewujudkan wacana ini, yakni but, dapat diketahui rasio antara jumlah pegawai
pada Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa lembaga pemberantasan korupsi dan jumlah
KPK dapat membentuk perwakilan di daerah ibu- penduduk negara yang bersangkutan. Rasio di
kota provinsi. Namun, di sisi lain harus dipahami Indonesia sebesar 1:211.425, Malaysia sebesar
bahwa UU No. 30 Tahun 2002 mengamanat- 1:10.690, dan Hongkong sebesar 1:5.863. Dari
kan KPK untuk menjadi trigger mechanism bagi data tersebut, dapat dilihat bagaimana kesen-
lembaga penegak hukum lainnya dalam pem- jangan rasio antara jumlah pegawai KPK dengan
berantasan korupsi. Sementara, di kota-kota di jumlah penduduk di Indonesia dengan negara
daerah pada dasarnya sudah ada kepolisian dan Malaysia dan Hongkong.
kejaksaan, sehingga apabila KPK didirikan di dae- Rasio antara jumlah pegawai dan pen-
rah-daerah justru akan berpotensi menihilkan duduk menjadi hal yang cukup penting untuk
75 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
dipertimbangkan. Mengingat, KPK senantiasa menerima banyak laporan gratif kasi dan dugaan korupsi yang
harus segera disusun prioritas penindakan. Maka dari itu, harus dipertimbangkan kembali jumlah kebutuhan
SDM dalam KPK agar dapat sebanding dengan tingginya jumlah pekerjaan rumah KPK untuk memberantas
korupsi.
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Menjelaskan dasar dan tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan yang
berlaku.
2. Menjelaskan ruang lingkup tugas dan wewenang KPK.
3. Menjelaskan susunan organisasi KPK
4. Menjelaskan hambatan dan tantangan bagi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Harus cermat dan teliti dalam menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi.
2. Harus berpikir analitis serta evaluatif waktu menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pember-
antasan Korupsi.
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 76
DAFTAR REFERENSI
Buku, Makalah, Disertasi dan Dokumen Lain
Adji, Indriyanto Seno.(2011). KUHAP Dalam Prospektif. Diadit Media, Jakarta.
Atmasasmita, Romli.(1996). Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme. Bi-
nacipta. Bandung.
Atmasasmita, Romli. (1999).“Landasan Filosof Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” Makalah disampai-
kan dalam seminar korupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Jakarta, 5 Agustus 1999
Chaikin, David dan J.C Sharman. (2009). Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship. Pal-
grave Macmillan. Amerika Serikat.
Pangaribuan, Aristo M.A. et.al.. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. PT. RajaGraf ndo
Persada bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Jakarta.
Harlina, Indah. (2008). “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan
Hukum”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Harkrisnowo, Hakristuti. (2003). Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Leg-
islasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
Husein, Yunus.(2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Books Terrace & Library. Bandung.
KPK. (2015). Pedoman Pengendalian Gratif kasi. KPK. Jakarta.
KPK. (2016). Laporan Tahunan KPK Tahun 2016. Jakarta.
Reksodiputro, Mardjono.(1993). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Pe-
negakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Efendi, Marwan.(2005). Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Gramedia. Jakarta.
Effendy, Marwan.(2010). Peradilan in Absentia dan Koneksitas. Timpani Publishing. Jakarta.
Maheka, Arya. (2006). Mengenali dan Memberantas Korupsi. Jakarta: KPK
Masduki, Teten dan Danang Widyoko.(2005). “Menunggu Gebrakan KPK”. Jantera. Edisi 8 Tahun III,
Maret 2005
Situmorang, Mosgan.(2014). Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations
Convention Against Corruption “Jurnal Rechtsvinding” Vol. 3. No. 3. Jakarta.
Nixson, et.all. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “USU Law Journal”.Vol.II. No. 2.
77 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
Semendawai, Abdul Haris.(2011). Memahami Whistleblower Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK). Jakarta.
Raharjo, Agus dan Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum “Jurnal Dinamika
Hukum” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
Reksodiputro, Mardjono. (1999). “Suatu Saran tentang Kerangka Aktivitas Reformasi Hukum”. Makalah
disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Ke VII dengan tema “Reformasi Hukum Menuju
Masyarakat Madani” diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 12-15
Oktober 1999.
Department of Statistic Malaysia. (2015). “Data Perangkaan Penduduk Tahun 2015”.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “United Nations
Convention Against Corruption, 2003” (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,
2003).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 78
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat
Dakwaan.
Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001
tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi
Perkara Tindak Pidana.
Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER - 036/A1JAl09/2011 Tentang Standar Opera
sional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
79 Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi
TENTANG PENULIS
Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, lahir di Pekalongan, 9 Februari 1971. Memperoleh gelar Sar-
jana dan Magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar pun mengabdikan dirinya pada
almamater dengan menjadi pengajar hukum pidana selama kurang lebih 21 tahun, di mana dalam
kurun waktu tersebut tidak kurang dari 19 tahun digunakan untuk mengajar hukum tindak pidana ko-
rupsi. Selain itu Gandjar juga mengasuh mata kuliah asas-asas hukum pidana, penerapan asas hukum
pidana, dan kapita selekta hukum pidana yang juga membahas materi tindak pidana pencucian uang.
Selain aktif mengajar di kampus dan juga di diklat KPK, Gandjar juga mendirikan CLEAR (Center for
Legislacy, Empowerment, Advocacy, and Research) pada tahun 2009, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang
bergerak di bidang kajian dan penelitian hukum dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber
daya manusia melalui pengetahuan di bidang hukum yang disampaikan secara sederhana dan mudah
dipahami awam. Saat ini Gandjar menjabat sebagai Chairman CLEAR.
Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi 80
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search