PROVE IT
P Purpose atau Tujuan “Apakah tujuan pemberian ini?”
R Rules dan Aturan “Bagaimanakah aturan perundangan
mengatur tentang gratifikasi?”
substansi
keterbukaan
O Openness atau “Bagaimana tersebut? Apakah hadiah
pemberian
diberikan secara sembunyi-sembunyi atau
keterbukaan
di depan umum?”
“Berapakah nilai dari gratifikasi tersebut?”
V Value atau nilai Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup
tinggi maka sebaiknya PN/Pn bersikap lebih
hati-hati dan menolak pemberian tersebut.
E Ethics atau etika “Apakah moral pribadi Anda memperbolehkan
penerimaan hadiah tersebut?”
I Identity atau “Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan,
calon rekanan, atau rekanan instansi?”
identitas pemberi
T Timing atau waktu “Apakah pemberian gratifikasi berhubungan
dengan pengambilan keputusan, pelayanan
pemberian
atau perizinan?”
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 41
Jika Gratifikasi Tidak
Mempengaruhi Keputusan
Saya, Apakah Saya
Masih Dilarang Untuk
Menerimanya?
YA, DILARANG
Pemberian gratifikasi pada umumnya tidak ditujukan untuk
mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung, tetapi cenderung
sebagai “tanam budi” atau upaya menarik perhatian pejabat.
Ketentuan tentang gratifikasi hanya mensyaratkan adanya hubungan
jabatan dan pelanggaran terhadap aturan, kode etik atau kepatutan. Jika
pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan dan
bersifat transaksional maka hal itu merupakan suap.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 18 43
Jika Saya Menerima
Gratifikasi, Apa yang Harus
Saya Lakukan?
ika Anda memiliki posisi sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
Jmenerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika
Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi dianggap
suap) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat
mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa
Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan
melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak, pembantu, supir, dan lain-
lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi,
maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika
instansi Anda kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama
dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka Anda dapat
melaporkan langsung di instansi Anda melalui Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah daerah,
dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah
untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.
44 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Apa Saja Yang Harus Saya
Lakukan dan Siapkan Dalam
Melaporkan Gratifikasi?
Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal
16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijelaskan lebih rinci dalam
Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, menyebutkan bahwa
pelapor menyampaikan laporan gratifikasi dengan cara mengisi formulir
laporan yang paling sedikit memuat informasi:
a. Identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama,
alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. Informasi pemberi gratifikasi;
c. Jabatan penerima gratifikasi;
d. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
f. Nilai gratifikasi yang diterima;
g. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
Formulir isian laporan gratifikasi disampaikan melalui aplikasi website
Gratifikasi Online (GOL) di https://gol.kpk.go.id atau dalam bentuk
formulir tertulis dikirimkan melalui surat elektronik: pelaporan.
[email protected] atau alamat persuratan KPK.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 45
Apa yang Dilakukan
oleh KPK Setelah Saya
Melaporkan Gratifikasi?
Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap, KPK akan memproses
laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal
7 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
1. Verifikasi Laporan Gratifikasi
Laporan gratifikasi yang telah diterima dilakukan verifikasi untuk
memeriksa kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan Gratifikasi
merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir
laporan gratifikasi termasuk objek gratifikasi yang wajib disertakan
(apabila laporan gratifikasinya memerlukan uji orisinalitas dan/ atau
untuk kepentingan verifikasi dan analisis). Laporan gratifikasi yang
dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan gratifikasi.
Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan Gratifikasi
disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi. Apabila
laporan Gratifikasi tidak dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh) Hari
Kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan
Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.
46 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima sebagai
titipan. Penitipan objek gratifikasi disertai dengan tanda terima.
Jangka waktu penitipan objek gratifikasi adalah sampai dengan
dengan ditentukan status kepemilikannya.
2. Analisis Laporan Gratifikasi
Laporan gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis
laporan gratifikasi. Analisis laporan Gratifikasi merupakan kegiatan
menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk
memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut
yang akan dilakukan. Untuk mendukung kegiatan telaah informasi
tersebut KPK berwenang untuk:
a. Melakukan pemanggilan;
b. Meminta keterangan; dan/atau
c. Meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung
lain,
iiiiiiiiiiiiiiidari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi dan/atau
iiiiiiiiiiiiiiipihak lain terkait laporan Gratifikasi.
iiiiiiiiiiiPemberian keterangan atas permintaan tersebut dilaksanakan
iiiiiiiiiiidengan cara:
a. Tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
b. Lisan dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan;
dan/atau
c. Wawancara langsung yang direkam melalui media audio visual.
iiiiiiiiiiiAnalisis laporan gratifikasi dituangkan dalam laporan hasil analisis
iiiiiiiiiiilaporan gratifikasi yang dapat berupa laporan gratifikasi ditindak
iiiiiiiiiiilanjuti atau laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti.
iiiiiiiiiiiLaporan gratifikasi yang ditindaklanjuti tersebut dilakukan analisis
iiiiiiiiiiilebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek gratifikasi.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 47
Sedangkan laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti adalah laporan
yang:
a. Telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi
tersebut diterima pelapor;
b. Tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
c. Diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau
penuntutan tindak pidana lainnya;
d. Diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal
penerima gratifikasi; dan/atau
e. Patut diduga terkait tindak pidana lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan surat pemberitahuan
kepada penerima gratifikasi apabila laporan gratifikasinya tidak
ditindaklanjuti.
Apabila laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga
terkait tindak pidana lainnya, KPK meneruskan kepada pihak yang
berwenang.
Nilai objek gratifikasi
Apabila nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak
sesuai dengan harga yang sebenarnya, KPK dapat melakukan koreksi nilai
objek Gratifikasi sesuai dengan taksiran harga pasar. Penentuan taksiran
harga pasar dilaksanakan dengan mencari data atau informasi yang relevan
atau penilaian ahli atau pejabat yang berwenang. Nilai objek Gratifikasi hasil
koreksi tersebut dimuat dalam laporan hasil analisis laporan Gratifikasi dan
menjadi dasar nilai objektif dalam penetapan status kepemilikan Gratifikasi.
48 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
3. Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi
Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK
berupa gratifikasi milik Penerima atau gratifikasi milik Negara. Penetapan
status kepemilikan gratifikasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Analisis
laporan gratifikasi.
Jangka waktu penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan
kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima
dan dinyatakan lengkap.
Keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada
Penerima gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal ditetapkan.
Apabila status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik Penerima,
objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan
kepada Pelapor. Pengembalian objek gratifikasi dilaksanakan dengan
pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG.
Apabila objek gratifikasi tersebut tidak diambil oleh Pelapor dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai
gratifikasi milik Penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada Negara
untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara
patut.
Objek gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan
publik ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 49
Apabila status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi
milik Negara, objek gratifikasi diserahterimakan kepada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan. Penyerahan objek gratifikasi dituangkan
dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan gratifikasi
menjadi gratifikasi milik Negara.
Apabila gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik
Negara dengan objek gratifikasi tidak disertakan dalam
laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek gratifikasi kepada
Komisi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan
penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal keputusan ditetapkan.
Pelapor yang tidak menyerahkan objek gratifikasi yang
telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah disampaikan
permintaan secara patut, KPK mengajukan permintaan
kepada Instansi yang berwenang sebagai piutang negara
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang
telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah dilakukan
penagihan piutang negara dan/atau diketahui atau patut
diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan
status gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan
perkara.
Setiap gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik
Negara wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia oleh KPK. Pengumuman dalam Berita Negara
Republik Indonesia dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setahun berupa rekapitulasi Keputusan Pimpinan.
Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan dan
penetapan status kepemilikan gratifikasi, dapat dilihat pada
gambar berikut.
50 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 51
52 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Perlindungan
Pelapor
Informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan
masyarakat maupun dalam bentuk laporan gratifikasi merupakan
perwujudan dari tanggung jawab masyarakat yang diberi perlindungan oleh
hukum. Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, yaitu pemberian
jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian
identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
Bahkan perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarga pelapor seperti
dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, oleh karena itu saksi
yang berasal dari pelapor gratifikasi juga berhak mendapatkan perlindungan
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 huruf a dan b yaitu:
a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan
54 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pemberi
Gratifikasi
Terjadinya suatu peristiwa gratifikasi juga dipengaruhi oleh peran
pemberi (Asosiasi/ Gabungan/ Himpunan/ Perusahaan) sehingga perlu
adanya pengendalian dari pihak pemberi (swasta/masyarakat) dalam hal:
a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan
atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin
dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan
atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk
mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana
dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
b. Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan
atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga
pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan
domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk
manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan;
c. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan
korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas,
pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam kasus penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, pihak pemberi
yang terindikasi memiliki intensi penyuapan dapat dipidana. Untuk
menjerat pihak pemberi dapat digunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan
Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Selain itu, apabila pemberi gratifikasi
adalah korporasi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-
undang yang mengatur tentang Korporasi. Hal ini berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 dan 2.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 55
Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai
kesalahan Korporasi antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak
pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan
Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna
menghindari terjadinya tindak pidana.
56 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Contoh-Contoh
Gratifikasi
Untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan penanganannya,
berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang
berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya baca gratifikasi yang dilarang)
maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari
situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.
Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang
sering terjadi adalah:
1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya
keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh
rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk
keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang
dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari
rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah
dibantu, dll.
Selain itu, berbagai contoh kasus gratifikasi dapat dibaca pada halaman-halaman
berikut ini.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 57
[CONTOH 1]
PEMBERIAN HADIAH TANDA TERIMA KASIH
DARI MAHASISWA MAGANG
Salah seorang Pegawai Negeri Biro SDM di suatu Kementerian yang ditugaskan
untuk menjadi koordinator 10 orang mahasiswa magang mendapatkan hadiah
berupa 1 buah blazer senilai Rp2.000.000,00 sebagai tanda terima kasih setelah
kegiatan mahasiswa magang tersebut berakhir.
Pertanyaan : Apakah penerimaan dari mahasiswa magang
tersebut termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Ya
Pertanyaan : Mengapa penerimaan tersebut termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Iya, menjadi koordinator mahasiwa magang
sudah menjadi tugas Pegawai Negeri tersebut di
Biro SDM, oleh karena itu pemberian tersebut
dapat dikategorikan sebagai pemberian yang
berhubungan dengan jabatandan berkaitan dengan
kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo
UU No. 20/2001, yang berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
58 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa tindakan yang seharusnya Pegawai Negeri
lakukan dalam kondisi ini?
Jawaban : Pemberian tersebut sebaiknya ditolak, namun
apabila pemberian tersebut tidak dapat ditolak,
berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, maka Pegawai Negeri/ Penyelenggara
Negara wajib melaporkannya kepada KPK dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,
untuk selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan
analisa oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat
Keputusan Pimpinan KPK menjadi milik negara.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 59
[CONTOH 2]
PEMBERIAN TIKET MENONTON DAN BIAYA PERJALANAN OLEH
REKANAN KEPADA PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA
ATAU KELUARGANYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI.
Seorang Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi
Nasional di suatu Kementerian bertugas untuk meningkatkan percepatan
pemberantasan korupsi. Atasan yaitu Menteri, adalah orang yang bertanggung
jawab penuh atas pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional yang
saat ini sedang dilakukan. Pada suatu hari konsultan yang bekerjasama dengan
kelompok kerja Anda untuk melakukan proyek kajian tersebut bertanya kepada
Anda, bagaimana jika perusahaannya mengundang Menteri untuk menghadiri
pertandingan final sepak bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara
tetangga. Menteri sangat menyukai sepakbola dan dulu pernah menjabat sebagai
Ketua Federasi Sepak Bola.Biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh
konsultan dan Menteri akan menjadi tamu kehormatan perusahaan konsultan.
Konsultan berpendapat bahwa kegiatan ini akan memberikan kesempatan yang
baik kepada Menteri untuk bertemu dengan Menteri-Menteri lainnya yang juga
akan berada di sana.
Pertanyaan : Apakah tiket menonton bola dan biaya perjalanan
dari konsultan rekanan Kementerian tersebut
termasuk konsep gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Ya, penerimaan hadiah dari konsultan rekanan
merupakan gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.
20/2001, berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
60 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk
gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Pemberian hadiah oleh konsultan akan
mempengaruhi penilaian Menteri terhadap
pekerjaan konsultan. Hadiah juga dapat dilihat
sebagai maksud untuk mempengaruhi keputusan
Menteri dalam proyek-proyek selanjutnya yang
mungkin diikuti oleh perusahaan serta dapat
mempengaruhi objektivitas dan penilaian
profesional Menteri terhadap pekerjaan konsultan,
dan selain itu peristiwa seperti final sepak bola
Piala Dunia tidak berhubungan dengan tugas dan
tanggung jawab dari seorang Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara.
Pertanyaan : Apa tindakan yang seharusnya Menteri tersebut
lakukan dalam kondisi ini?
Jawaban : Tawaran dari konsultan tersebut harus ditolak
namun jika tidak dapat ditolak karena suatu kondisi
memaksa ia harus menerima, maka berdasarkan
Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib
melaporkannya kepada KPK dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, untuk
selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan analisa
oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat Keputusan
Pimpinan KPK menjadi milik negara.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 61
[CONTOH 3]
PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH PIHAK KETIGA KEPADA PEGAWAI
NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA ATAU KELUARGANYA UNTUK
KEPERLUAN DINAS.
Adanya pemekaran suatu provinsi menyebabkan sebuah kabupaten berubah
menjadi sebuah provinsi baru. Provinsi baru ini perlu wilayah baru yang akan
dijadikan sebagai Ibu Kota. Berdasarkan hasil pencarian, pemerintah daerah
dari provinsi baru tersebut menemukan sebuah kawasan yang cocok sebagai
calon ibu kota. Sayangnya, kawasan tersebut merupakan daerah hutan lindung
untuk penyerapan air, bahkan keperluan air untuk negara tetangga disediakan
dari daerah tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan menetapkannya
sebagai kawasan hutan lindung.
Agar kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan menjadi ibu kota maka perlu
dilakukan proses pengalihan fungsi kawasan yang dimulai dengan permintaan dari
pemerintah daerah kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, Menteri Kehutanan
akan menyampaikan permohonan ini kepada Komisi “Z” di Dewan Perwakilan
Rakyat dan atas izin DPR, Menteri akan membentuk tim terpadu yang bersifat
independen untuk melakukan kajian. Selain itu, kajian juga akan melibatkan
lembaga-lembaga akademis, seperti Lembaga Penelitian Nasional. Berdasarkan
hasil kajian, tim terpadu merekomendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut
pantas dialihkan karena awalnya hutan tersebut merupakan perkampungan dan
berubah fungsinya menjadi hutan lindung lebih karena kepentingan tertentu.
Selanjutnya, Menteri membawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk
dimintakan persetujuannya kepada Komisi “Z”.
Untuk mempercepat proses persetujuan Komisi ”Z” terhadap pengalihan fungsi
kawasan sehingga ibu kota provinsi dapat segera dibangun, pemerintah daerah
bersepakat dengan salah satu anggota komisi untuk memberikan bantuan dalam
peninjauan ke kawasan, antara lain tiket perjalanan dan akomodasi selama
dikawasan.
Pertanyaan : Apakah pemberian bantuan berupa tiket perjalanan
dan akomodasi selama dalam peninjauan ke
kawasan tersebut termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
62 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Jawaban : Ya, penerimaan bantuan dari pemerintah daerah
merupakan gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.
20/2001, berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan
diduga merupakan upaya dari pihak pemerintah
daerah yang memiliki kepentingan, untuk
mempengaruhi independensi keputusan komisi
sebagai pemberi persetujuan dalam mengesahkan
hasil kajian dari tim terpadu.
Pertanyaan : Jika Anda berada dalam kondisi yang sama seperti
yang dialami anggota komisi apa tindakan yang
seharusnya Anda lakukan?
Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan,
anggota komisi seharusnya menolak bantuan
dalam melakukan peninjauan ke kawasan dan
memelihara integritas dari proses pengambilalihan
fungsi kawasan. Jika karena situasi dan kondisi yang
ternyata tiket perjalanan dan akomodasi sudah
ditanggung oleh pihak pemda tanpa diketahui
sebelumnya oleh anggota komisi, maka wajib
melaporkannya kepada KPK dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, untuk
selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan analisa
oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat Keputusan
Pimpinan KPK menjadi milik negara.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 63
[CONTOH 4]
PEMBERIAN INSENTIF OLEH BUMN/BUMD KEPADA PIHAK SWASTA
KARENA TARGET PENJUALANNYA BERHASIL DICAPAI
Sebuah BUMN di bidang transportasi, yaitu Maskapai “X” banyak bekerjasama
dengan agen perjalanan di seluruh Indonesia untuk melakukan penjualan tiket.
Sebagai imbalan dan juga strategi pemasaran, maka Maskapai ”X” memberikan
insentif kepada agen-agen perjalanan yang berhasil memenuhi target penjualan
Apakah pemberian insentif tersebut termasuk gratifikasi?
Pertanyaan : Apakah insentif yang diberikan oleh Maskapai
“X” tersebut termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Tidak
Pertanyaan : Apa yang mesti diperhatikan dalam hal ini?
Jawaban : Perlu diperhatikan bahwa pemberian tersebut
akan berpotensi menjadi suatu permasalahan
hukum ketika insentif tersebut tidak disalurkan
sesuai dengan peraturan yang ada (misal peraturan
yang mengatur masalah persaingan usaha).
Selain itu, apabila insentif ini diberikan khusus
untuk Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara,
maka untuk menghindari adanya conflict of
interest (benturan kepentingan) dapat dilaporkan
kepada KPK untuk diklarifikasi dan dianalisa lebih
lanjut apakah gratifikasi tersebut menjadi milik
negara atau dapat menjadi milik penerima.
64 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Agen perjalanan dalam hal ini adalah agen
perusahaan swasta bukan merupakan Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara sebagaimana
definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Oleh karena itu terhadap pemberian yang diberikan
bukan kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara tidak termasuk di dalam ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002, bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara wajib melaporkannya kepada KPK dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima.
Berbeda halnya apabila pemberian insentif yang
dilakukan sebagai bagiandari kegiatan pemasaran
yang dikemas khusus kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara, maka pemberian tersebut
harus dilaporkan sebagai pelaporan gratifikasi
kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak
penerimaan tersebut.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 65
[CONTOH 5]
PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG
PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA DALAM SUATU ACARA
Dalam menjalankan tugas seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
seringkali mendapatkan penunjukan tugas menjadi pembicara untuk menjelaskan
sesuatu, dan biasanya mendapatkan honorarium sejumlah uang dari panitia.
Pertanyaan : Apakah penerimaan honorarium tersebut
termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Iya, jika penerimaan honorarium tersebut dilarang
atau melebihi batasan sesuai ketentuan dalam
Kode Etik atau peraturan internal instansi dari
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negaramaka hal
tersebut adalah gratifikasi sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor
20 Tahun 2001.
Tidak, jika penerimaan honor tersebut tidak
dilarang atau tidak melebihi batasan sesuai
ketentuan dalam Kode Etik atau peraturan internal
instansi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara maka hal tersebut bukanlah gratifikasi
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun
1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.
66 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Jika terdapat larangan menerima honorarium
sebaiknya Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
tidak menerima pemberian honorarium tersebut.
Tetapi jika dalam kondisi tidak dapat menolak, atau
dalam kondisi penerima tidak dapat menentukan
benar/tidaknya penerimaan dimaksud atau
penerimaan honorarium tersebut melebihi
batasan ketentuan yang berlaku di instansi, maka
berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, maka Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara wajib melaporkannya kepada KPK dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima
Dalam mengatur batasan honorarium sebagai
pembicara/narasumber, Instansi dapat mengacu
kepada Peraturan Menteri Keuangan atau
mengatur batasan internal sendiri dengan tetap
memperhatikan pada prinsip kewajaran dan
kepatutan.
Sebagai tambahan, pada kode etik di KPK terdapat
peraturan yang jelas bahwa penyampaian
sosialisasi adalah bagian dari pekerjaan, sehingga
pegawai KPK tidak dibenarkan menerima segala
bentuk pemberian yang terkait dengan pekerjaan
melakukan sosialisasi, seperti honorarium
narasumber.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 67
[CONTOH 6]
PEMBERIAN DOORPRIZE KEPADA PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA
NEGARA DARI BANK
Salah satu Bank melaksanakan kegiatan promosi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara di salah satu instansi. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan memaparkan keunggulan produk bank tersebut dan diakhiri dengan
pelaksanaan doorprize dengan hadiah utama 1 buah sepeda brompton senilai
Rp40.000.000,00 yang secara kebetulan dimenangkan oleh salah satu petinggi
Instansi.
Pertanyaan : Apakah pemberian doorprize tersebut termasuk ke
dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Ya, penerimaan hadiah langsung/ undian, diskon/
rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang
tidak berlaku umum dan terkait dengan kedinasan
adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan.
68 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019
Pasal 2 ayat (3), bahwa dikecualikan untuk
dilaporkan : h. hadiah langsung/undian, diskon/
rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang
berlaku umum dan tidak terkait kedinasan.
Pihak pemberi merupakan perusahaan yang dapat
menjadi calon rekanan Instansi selaku penyedia
jasa keuangan di instansi. Selain itu, hadiah
doorprize yang diberikan juga dilaksanakan
di instansi tersebut sehingga prinsip kegiatan
kedinasan menjadi terpenuhi.
Oleh karena itu, penerimaan hadiah doorprize
tersebut adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan
karena terkait dengan kedinasan, selain itu nilai
hadiah tidak memenuhi prinsip kewajaran dan
kepatutan dan diberikan oleh perusahaan/pihak
ketiga.
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Perlu diwaspadai terkadang pemberian hadiah
doorprize dapat dipergunakan sebagai kamuflase
untuk motif yang bernilai negatif.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 69
[CONTOH 7]
PEMBERIAN BARANG (SOUVENIR, MAKANAN, DLL) DARI TEMAN LAMA
ATAU TETANGGA
Seringkali seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara pada saat melaksanakan
tugas ke luar daerah bertemu dengan teman lamanya atau diberikan oleh-oleh
dari tetangganya, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tersebut diberi oleh-
oleh berupa makanan, hiasan untuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi
demikian, apakah hal tersebut termasuk gratifikasi?
Pertanyaan : Apakah pemberian souvenir, oleh-oleh atau
makanan dari teman lama/tetangga termasuk
konsep gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Pada prinsipnya pemberian kepada penyelenggara
negara sebagaimana contoh di atas adalah
gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan menurut
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila
pemberian tersebut hanya berdasar pada
hubungan perkawanan/kekerabatan saja dengan
dalam jumlah atau nilai yang wajar, serta pada saat
peristiwa penerimaan terjadi tidak ada kaitan/
hubungan pekerjaan antara Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara tersebut dengan teman
lama/tetangganya.
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep
gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan?
70 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Jawaban : Pemberian souvenir, oleh-oleh atau makanan
dari teman lama/tetangga yang didasarkan
pada hubungan perkawanan/kekerabatan saja
dengan dalam jumlah atau nilai yang wajar, bukan
gratifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001,
yang berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Hukum tidak membuat kita menjadi makhluk asing.
Hukum merupakan suatu media atau sarana untuk
berbuat dengan benar dan adil. Sebagaimana
makhluk sosial yang hidup bermasyarakat,
bertetangga dan tentunya bersosialisasi bukan
berarti kita menghilangkan peran-peran dan
konsekuensi sosial kemasyarakatan yang telah ada.
Dengan demikian pemberian-pemberian seperti
yang ada di atas adalah pemberian yang timbul
dari rasa persaudaraan dan silaturahmi dalam
kehidupan.
Namun apabila pada saat peristiwa penerimaan
terdapat kaitan/hubungan pekerjaan antara
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan
teman lama/tetangganya, maka Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara sebaiknya menolak
pemberian tersebut atau melaporkannya kepada
KPK karena perlu diwaspadai terkadang pemberian
sumbangan dipergunakan sebagai kamuflase
untuk motif yang bernilai negatif.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 71
[CONTOH 8]
PEMBERIAN OLEH REKANAN MELALUI PIHAK KETIGA
Terkadang pemberian gratifikasi dari pihak rekanan instansi tidak langsung
diberikan kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, tetapi diberikan melalui
atau untuk istri dan anak. Apakah pemberian tersebut juga harus dilaporkan
kepada KPK?
Pertanyaan : Apakah pemberian oleh rekanan melalui pihak
ketiga tersebut termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Ya
Pertanyaan : Apa tindakan yang seharusnya Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara lakukan dalam kondisi ini?
Jawaban : Apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
tersebut mengetahui bahwa gratifikasi yang
diberikan melalui atau untuk istri dan anaknya
tersebut berasal dari rekanan, maka berdasarkan
Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
maka Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib
melaporkannya kepada KPK dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, untuk
selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan analisa
oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat Keputusan
Pimpinan KPK menjadi milik negara. Karena inti
dari penerimaan tersebut adalah untuk Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
72 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep
gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Perlu diwaspadai terkadang suatu pemberian
kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
diberikan secara tidak langsung dengan
menggunakan perantara pihak ketiga (melalui atau
untuk istri dan anak), ini dilakukan oleh pemberi
sebagai kamuflase untuk menutupi motif yang
bernilai negatif.
Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo
UU No. 20/2001, yang berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Oleh karena itu pemberian hadiah oleh rekanan
yang dilakukan melalui atau untuk istri dan anak,
yang dapat diduga dilakukan untuk mempengaruhi
penilaian terhadap pekerjaan rekanan tersebut,
atau sebagai maksud untuk mempengaruhi
keputusan dalam proyek-proyek selanjutnya
yang mungkin diikuti oleh rekanan, merupakan
penerimaan yang berhubungan dengan jabatan
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, sehingga
menjadi wajib dilaporkan.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 73
[CONTOH 9]
PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMAKASIH ATAS
JASA YANG DIBERIKAN
Seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang bertugas memberikan
layanan publik dalam pembuatan KTP, menerima pemberian dari pengguna
layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna
layanan memberikan uang kepada petugas tersebut secara sukarela dan tulus
hati.
Pertanyaan : Apakah pemberian hadiah/uang sebagai ucapan
terima kasih atas jasa yang diberikan oleh instansi
pelayanan publik termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Ya
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Masyarakat berhak untuk mendapatkan
pelayanan yang baik karena sudah menjadi
kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara untuk memberikan pelayanan yang
baik. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
sudah mendapatkan gaji dari negara untuk
melaksanakan tugasnya memberika pelayanan,
sehingga masyarakat tidak perlu lagi memberikan
hadiah kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara sebagai tanda terima kasih.
Walaupun pemberian tersebut diberikan secara
sukarela dan tulus hati, tetapi pemberian tersebut
dapat dikategorikan sebagai pemberian yang
berhubungan dengan jabatandan berkaitan
dengan kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU
No.31/1999 jo UU No. 20/2001, yang berbunyi :
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
74 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Pemberian tersebut sebaiknya ditolak, namun
apabila pemberian tersebut tidak dapat ditolak,
berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002, maka Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara wajib melaporkannya
kepada KPK dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima, untuk selanjutnya
akan dilakukan klarifikasi dan analisa oleh KPK
agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan
KPK menjadi milik negara. Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara sebaiknya memberikan
penjelasan kepada pengguna layanan bahwa
apa yang dilakukannya adalah sudah menjadi
bagian dari tugas dan kewajibannya dan agar
tidak memberikan uang/benda apapun sebagai
tanda terima kasih atas pelayanan yang dia
dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut
sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi
hadiah/ uang sebagai wujud tanda terima kasih
kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya
“mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap
pelayanan publik .
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 75
[CONTOH 10]
PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG OLEH DEBITUR KEPADA PEGAWAI
BANK BUMN�BUMD
Seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang bekerja pada salah satu
bank BUMN/BUMD menerima bingkisan atau uang dari nasabah (perusahaan)
yang akan/sedang/telah menerima pemberian kredit oleh bank.
Pertanyaan : Apakah pemberian hadiah atau uang oleh
nasabah/debitur termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Ya
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk
Gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Pemberian bingkisan atau uang ini dapat dilihat
sebagai upaya untuk mengurangi independensi
pemberian kredit karena Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara merasa berhutang budi
pada nasabah/debitur yang telah memberikan
bingkisan atau uang.
Alasan filosofis mengapa penerimaan dari nasabah/
debitur tersebut wajib dilaporkan, adalah adanya
risiko si penerima yang memiliki kewenangan akan
terpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait
kredit kepada nasabah/debitur yang bersangkutan
di kemudian hari.
76 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Pemberian tersebut sebaiknya ditolak, namun
apabila pemberian tersebut tidak dapat ditolak,
berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002, maka Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara wajib melaporkannya
kepada KPK dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima, untuk selanjutnya
akan dilakukan klarifikasi dan analisa oleh KPK agar
dapat diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK
menjadi milik negara.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 77
[CONTOH 11]
PEMBERIAN CASHBACK KEPADA NASABAH OLEH BANK BUMN/BUMD
Sebuah Bank BUMN/BUMD memiliki program khusus bagi seluruh nasabah
(berlaku umum) yang memiliki saldo di atas 10 juta untuk mendapatkan cashback
serta diskon khusus apabila menggunakan kartu debit dari Bank BUMN/BUMD
tersebut. Seorang penyelenggara negara yang merupakan nasabah, termasuk
dalam kriteria tersebut dan mendapat cashback berupa uang tunai sebesar 200
ribu rupiah serta mendapatkan diskon khusus karena telah menggunakan kartu
debit dari Bank BUMN/BUMD tersebut.
Pertanyaan : Apakah pemberian cashback kepada Penyelenggara
Negara selaku nasabah pada Bank BUMN/BUMD
termasuk Gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Tidak
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan?
Jawaban : Berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Pasal
2 ayat (3), bahwa dikecualikan untuk dilaporkan : h.
hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher,
point rewards, atau suvenir yang berlaku umum
dan tidak terkait kedinasan.
Apabila pemberian diskon ataupun cashback
tersebut berlaku umum bagi semua nasabah
sebuah bank dan tidak khusus bagi Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara saja, maka hal
tersebut termasuk gratifikasi yang tidak wajib
dilaporkan.
78 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Inti dari ketentuan gratifikasi sebagai salah satu
bentuk korupsi adalah pemberian yang terkait
dengan pekerjaan atau jabatannya dan yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya
selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
Apabila pemberian diskon ataupun cashback
tersebut hanya berlaku khusus bagi Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara saja dan diketahui
pihak pemberi memiliki konflik kepentingan,
maka hal tersebut termasuk gratifikasi yang
wajib dilaporkan dan sebaiknya Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara menolak pemberian
cashback atau diskon tersebut dalam kesempatan
pertama. Namun apabila tidak dapat ditolak,
berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002, maka Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara wajib melaporkannya
kepada KPK dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima, untuk selanjutnya
akan dilakukan klarifikasi dan analisa oleh KPK agar
dapat diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK
menjadi milik negara.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 79
[CONTOH 12]
PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH PEMDA SETEMPAT KEPADA
PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA PADA SAAT KUNJUNGAN
DI DAERAH
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diberikan fasilitas penginapan berupa
mess Pemda setempat karena pada saat melakukan kunjungan di daerah terpencil,
tidak ada penginapan yang dapat disewa di daerah tersebut.
Pertanyaan : Apakah pemberian fasilitas penginapan
berupa mess Pemda kepada Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara pada saat kunjungan di
daerah terpencil termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : Dalam kondisi di daerah tersebut tidak ada
penginapan lain yang dapat disewa karena
kondisi wilayah terpencil, maka Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara dapat menerima
penginapan/mess yang disiapkan oleh pihak
Pemda. Dengan syarat, dilarang untuk melakukan
klaim penggantian biaya menginap atau
mengembalikan biaya penginapan yang telah
diberikan Instansi Penerima. Kemudian terhadap
penerimaan tersebut dilaporkan kepada UPG
instansi sebagai bentuk transparansi.
80 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Bahwa dalam pelaksanaan tugas seharusnya
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dapat
mencari tempat penginapan yang bersifat
netral, tidak terdapat hubungan dengan tempat
dimana Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
melaksanakan tugasnya.
Namun apabila kondisi daerah tersebut sangat
terpencil dan tidak ada penginapan lain selain yang
dimiliki oleh pihak Pemda maka atas pemberian
fasilitas tersebut dapat diterima, dengan syarat
tidak terjadi pembiayaan ganda dan Penyelenggara
Negara/Pegawai Negeri menyampaikan laporan
kepada instansi atas kondisi tersebut.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 81
[CONTOH 13]
PEMBERIAN SUMBANGAN/HADIAH PERNIKAHAN PEGAWAI
NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA PADA SAAT PEGAWAI NEGERI/
PENYELENGGARA NEGARA MENIKAHKAN ANAKNYA
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara melangsungkan resepsi pernikahan
anaknya. Pada resepsi pernikahan tersebut Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara menerima sumbangan berupa uang, kado, maupun karangan bunga dari
teman sejawat, kolega, keluarga, dan juga pihak-pihak yang memiliki hubungan
kerja dengan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
Pertanyaan : Apakah pemberian sumbangan pernikahan
kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
yang menikahkan anaknya termasuk gratifikasi
yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Ya, jika dalam pemberian ini terkandung conflict
of interest (benturan kepentingan) dari pihak
pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan
kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
sebagai penerima gratifikasi dan/atau jika melebihi
batasan nilai penerimaan gratifikasi terkait
pernikahan sesuai ketentuan.
Tidak, jika dalam pemberian ini tidak terkandung
conflict of interest (benturan kepentingan) dari
pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas
dan kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara sebagai penerima gratifikasi dan/atau jika
tidak melebihi batasan nilai penerimaan gratifikasi
terkait pernikahan sesuai ketentuan.
Berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Pasal
2 ayat (3), bahwa dikecualikan untuk dilaporkan
: l. pemberian terkait dengan pertunangan,
pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan,
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya
dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) setiap pemberi.
82 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Mengapa jika melebihi batasan nilai penerimaan
gratifikasi sesuai ketentuan termasuk konsep
gratifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Karena dikhawatirkan dalam pemberian yang
melebihi batasan nilai penerimaan gratifikasi
sesuai ketentuan terkandung conflict of interest
(benturan kepentingan) dari pihak pemberi
terkait dengan jabatan serta tugas atau kewajiban
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sebagai
penerima gratifikasi.
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Inti dari ketentuan gratifikasi sebagai salah satu
bentuk korupsi adalah pemberian yang terkait
dengan pekerjaan atau jabatannya dan yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya
selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
Dalam peristiwa terkait adat istiadat dimana
masyarakat secara umum memiliki adat istiadat
memberikan hadiah sebagai rasa syukur/
keselamatan, KPK telah mengatur batasan nilai
penerimaan gratifikasi terkait adat istiadat yang
dapat diterima, yaitu sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) setiap pemberi.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 83
[CONTOH 14]
PEMBERIAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI ATAU PASANGAN
PENSIUNAN YANG TIDAK BEKERJA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
Suatu instansi memberikan paket lebaran kepada pensiunan pegawai negeri
atau pasangan pensiunan yang tidak bekerja sebagai Pegawai negeri. Pemberian
diberikan dalam rangka tetap menjalin silaturahmi atau sebagai ucapan terima
kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh pensiunan pegawai negeri tersebut
sewaktu masih bekerja di instansinya.
Pertanyaan : Apakah pemberian kepada pensiunan pegawai
negeri atau atau pasangan pensiunan yang tidak
bekerja sebagai Pegawai negeri termasuk konsep
gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Tidak
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas tidak termasuk
konsep gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Pensiunan Pegawai Negeri/Pasangan Pensiunan
yang tidak bekerja sebagai Pegawai negeribukan
merupakan Pegawai Negeri sebagaimanadefinisi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Oleh karena itu terhadap pemberian yang diberikan
bukan kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara tidak termasuk di dalam ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002, bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara wajib melaporkannya kepada KPK dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima.
84 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban : Inti dari ketentuan gratifikasi sebagai salah satu
bentuk korupsi adalah pemberian yang terkait
dengan pekerjaan atau jabatannya dan yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya
selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
Dalam peristiwa terkait adat istiadat dimana
masyarakat secara umum memiliki adat istiadat
memberikan hadiah sebagai rasa syukur/
keselamatan, KPK telah mengatur batasan nilai
penerimaan gratifikasi terkait adat istiadat yang
dapat diterima, yaitu sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) setiap pemberi.
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 85
[CONTOH 15]
HADIAH KARENA PRESTASI
X adalah Pegawai yang berprestasi di kantornya, tugas-tugasnya selalu dapat
dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai bentuk penghargaan pada
karyawan terhadap prestasi kerja, Biro SDM mengadakan pemilihan karyawan
terbaik yang diadakan setiap bulannya. Untuk bulan ini X terpilih sebagai karyawan
terbaik dan diberikan hadiah dari kantornya.
Pertanyaan : Apakah pemberian hadiah kepada karyawan
karena prestasinya termasuk gratifikasi yang wajib
dilaporkan?
Jawaban : TIdak
Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas tidak termasuk
gratifikasi yang wajib dilaporkan?
Jawaban : Berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Pasal
2 ayat (3), bahwa dikecualikan untuk dilaporkan : g.
penghargaan baik berupa uang atau barang yang
ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja
yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila pemberian hadiah oleh kantor kepada
pegawai atas prestasi kerja pegawai bersangkutan
tersebut didasarkan pada peraturan perundang-
Jawaban : undangan yang berlaku, maka pemberian tersebut
Apabila pemberian hadiah tersebut tidak memiliki dasar ketentuan
yang jelas,maka pemberian tersebut masuk kategori gratifikasi yang
tidak termasuk kategori gratifikasi wajib dilaporkan
wajib dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerjaterhitung sejak tanggal penerimaan hadiah tersebut. Selanjutnya
akan dilakukan klarifikasi dan analisa oleh KPK agar dapat diterbitkan
Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?
Surat Keputusan Pimpinan KPK menjadi milik negara.
Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah nilai dari hadiah yang
Jawaban : diberikan apakah bernilai wajar dan tidak berlebihan. Ketentuan
Penerimaan semacam ini diperbolehkan dan tidak
nilai hadiah dapat diatur dalam peraturan internal dari instansi yang
perlu dilaporkan kepada KPK
bersangkutan.
86 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Verhezen, Peter. 2003. “From a Culture of Gifts to a Culture
of Exchange of Gifts – An Indonesian Perspective
on Bribery” dalam Antropologi Indonesia No.
72: Jurnal Antropologi Indonesia (hlm. 101-115).
Depok: Departemen Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Daftar Pustaka
88 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
Catatan
https://gol.kpk.go.id https://gratifikasi.kpk.go.id 89
Catatan
90 https://gratifikasi.kpk.go.id https://gol.kpk.go.id
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search